Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB

MATARAM,lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum tidak menampik jika proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB mengalami banyak hambatan.

Rum menjelaskan, hingga saat ini, jumlah hunian tetap (huntap) yang siap huni baru sekira 220 huntap. Sedangkan, 3.925 huntap sedang dalam proses pembangunan.

Angka ini masih jauh dari total 216 ribu rumah yang rusak akibat gempa di NTB.

Ia melanjutkan, tiga tipe rumah meliputi rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika) yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat menemui sejumlah kendala.

Persoalan Risha terletak pada terbatasnya ketersediaan alat-alat pendukung pembangunan Risha, mulai dari mur, baut, hingga aplikator.

Sementara Rika yang juga diminati masyarakat lantaran trauma dengan bahan beton juga tak lepas dari persoalan.

“Rumah kayu ada persoalan, bahannya dari mana kalau dari Lombok nanti (Gunung) Rinjani habis. Nanti pas rumahnua jadi banjir datang terus rumah habis juga,” ujar Rum di Mataram, NTB, Rabu (16/01).

Rum mengatakan, penggunaan kayu secara massal bisa dilakukan untuk pembangunan Rika selama bahan bakunya diambil dari luar NTB.

“Alternatif kayu bisa dari luar, dari Kalimantan, sudah saya sampaikan ke Pak Doni (Kepala BNPB), bisa tidak Pak hasil kayu sitaan se-Indonesia dikumpulkan dan dikirim ke Lombok,” kata Rum.

Selain bahan material, lanjut Rum, kendala juga menyasar pada kekurangan jumlah fasilitator atau tenaga pendamping pembagunan rumah.

Ia menyebutkan, jumlah fasilitator untuk pembangunan rumah rusak berat untuk saat ini hanya sebanyak 800 orang. Apabila satu tim berisikan delapan orang, maka jumlah tim fasilitator baru mencapai 100 tim.

Kementerian PUPR berencana menambah 751 personel untuk fasilitator di NTB.

“Satu tim itu cover 250 KK, idealnya 1.00 personel fasilitator untuk 200 tim,” lanjut Rum.

Rum menyampaikan, pembangunan untuk rumah rusak berat menjadi kewenangan Kementerian PUPR, termasuk soal fasilitatornya.

Sementara untuk pembangunan rumah rusak sedang dan rusak ringan menjadi kewenangan Pemprov NTB yang telah merekrut 1.000 tenaga fasilitator sipil dan 500-700 fasilitator dari TNI.

Rum menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.

“Dinas Perkim yang memberikan rekomendasi jenis rumah yang tahan gempa kita sambut dengan baik,” kata Rum.

Rum menilai, bertambahnya jumlah pilihan rumah diyakini mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mengapa perlu banyak tipe rumah, karena 75 ribu rumah rusak berat sasarannya. Sampai sekarang Risha tidak sampai seribu (unit) realisasinya, oleh karena itu kita perbanyak,” ucap Rum.

Berbekal lampu hijau dari pemerintah pusat, kata Rum, kini NTB telah memiliki enam tipe rumah yang bisa digunakan masyarakat meliputi Risha, Rika, Riko, rumah instan struktur baja (Risba), rumah Instan struktur baja ringan (Risbari), dan rumah cetak Indonesia (RCI).

“Akan ditambah satu lagi, tadi sudah dipresentasikan yaitu Rista, rumah instan tahan gempa,” kata Rum.

Tipe Rista, kata Rum, cukup direkomendasikan karena dengan Rp 50 juta sudah bisa mendapatkan satu unit rumah beserta kamar mandi dalam dan jaringan listrik.

Rencananya, demo pembangunan tipe Rista akan segera dilakukan di Lombok Utara. Proses pengerjaan Rista juga terbilang singkat, hanya dikerjakan empat pekerja dalam jangka waktu satu hari selesai.

Selain tujuh tipe tersebut, masyarakat yang sudah terlanjur membangun rumah dengan biaya sendiri juga akan diganti pemerintah dengan syarat berkoordinasi dengan BPBD dan PUPR.

BACA JUGA; 72 Persen Korban Gempa NTB Telah Terima Bantuan

“Masyarakat misalnya punya duit sendiri, bangun sendiri, silakan, tapi tolong komunikasi dengan BPBD dan PUPR terkait, untuk ajukan penggantian pembayaran,” ungkap Rum.

AYA

Masyarakat disarankan segera membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum mengatakan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 3,5 triliun.

“Komitmen pemerintah sudah jelas, Rp 3,5 triliun dari total kebutuhan Rp 6 triliun sudah terealisasi, sudah luar biasa, berarti sudah di atas 50 persen,” ujar Rum Rabu (16/1).

Rum mengatakan, dana sebesar Rp 3,5 triliun itu telah diterima 156.474 ribu kepala keluarga (KK) terdampak gempa dari total jumlah 216 ribu KK terdampak gempa di NTB atau 72,22 persen.

Dia merinci, untuk rumah rusak berat, jumlah penerima dana bantuan sekira 50 ribu KK dari total 75 ribu KK yang rumahnya rusak berat. Untuk rusak sedang, jumlah yang telah menerima dana bantuan sebanyak 25 ribu Kk dari total 33 ribu KK yang rumahnya rusak sedang.

Sementara 80.379 KK yang rumahnya rusak ringan telah mendapatkan dana bantuan dari total 108.306 KK yang rumahnya rusak ringan.

“Dana sudah ditransfer, sekarang tinggal bagaimana masyarakat segera membentuk pokmas (kelompok masyarakat). Kalau masyarakat tidak gerak sampai berbusa kita ngomong juga tidak akan jadi rumah,” lanjut Rum.

Rum tidak menampik jika sebelumnya masih ada kendala terkait keterbatasan pilihan rumah dan komponen yang menyertainya.

Namun, pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan kepada Pemprov NTB untuk menyediakan alternatif rumah selain rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika).

“Kita harapkan masyarakat termotivasi, sekarang bola sudah ada di masyarakat, segera buat pokmas agar segera dieksekusi,” kata Rum.

Ia menyarankan masyarakat membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan.

BACA JUGA ; Korban Gempa Punya 7 Pilihan Rumah

“Kami imbau masyarakat yang rumahnya rusak berat berkelompok dengan yang rumah rusak berat dengan tipe yang sama untuk memudahkan akuntabilitas dan percepatan,” kata Rum. AYA

Gubernur dan Wagub bersama Kepala OPD membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB,  Dr. Zulkieflimansyah didampingi  Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB mengumpulkan sejumlah kelapa OPD untuk membahas beberapa infrastruktur provinsi di Bima.

Kepala OPD yang dikumpulkan Gubernur dan Wagub di antaranya,  Kepala Bappeda,  Kepala BPKAD,  Kalak BPBD dan Kepala Dinas PU NTB. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB,  Selasa (15/01).

Di hadapan Bupati Bima,  Hj. Indah Damayanti Putri,  Gubernur dan Wagub bersama Kepala OPD itu membahas khusus sejumlah ruas jalan dan jembatan yang saat ini dalam kondisi rusak.

Di antaranya, ruas jalan Tawali Wera,  Jembatan Desa Boro, Kecamatan Sanggar dan Jembatan Desa Kananta Soramanadi.

“Tunjukkan bahwa kita aware terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Gubernur kepada Kepala OPD yang hadir.

Setelah mendengar laporan kepala OPD terkait program  dan anggaran yang dialokasikan infrastruktur di Bima,  Gubernur memerintah kepala OPD itu untuk segera mengalokasikan anggaran pada perbaikan infrastruktur itu.

Terutama Jembatan yang sudah lama mengalami kerusakan akibat musibah banjir.

Wakil Gubernur yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu memberikan arahan agar jembatan yang dibangun harus diperhatikan desainnya.

Sehingga setiap kali datang banjir, jembatan itu tetap kuat dan bertahan lama.

“Jangan sampai kejadian jembatan rusak, di setiap kali banjir itu, terulang lagi,” harapnya.

Sementara itu,  Bupati Bima melaporkan, ada tiga jembatan milik provinsi yang perlu perhatian khusus. Selain yang dua tersebut,  satu lagi berada di Kecamatan Monta. Sesuai dengan proposal yang diajukan Bupati Bima, Dae Dinda itu,  aggaran yang dibutuhkan sekitar 12 miliar.

Dari jumlah yang diajukan itu,  Gubernur dan Wagub,  melalui OPD terkait akan mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar,  sambil mencari anggaran di pusat.

Dae Dinda menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wagub dan jajaran atas perhatiannya pada pemerataan pembangunan,  khususnya bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa,  khususnya di Bima.

“Kita berharap perhatian beliau dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Dae Dinda.

AYA/HMS

Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik(BPS ) NTB menyatakan Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Jika dilihat dalam periode Maret 2018 – September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 1,84 ribu orang (0,12 persen).

Selama periode Maret 2018 – September 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 4,74 ribu orang (dari 370,38 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 375,12 ribu orang pada September 2018).

“Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 6,58 ribu orang (dari 367,08 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 360,50 ribu orang pada September 2018). ” ujar Arief Chandra, Kepala Bidang Statistkik Sosial  (BPS )  NTB

Ia menyatakan  persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,00 persen untuk perkotaan dan 74,81 persen untuk perdesaan.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya.

AYA

Para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah  mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulieflimansyah, minta  para fasilisator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan apel Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa Pagi (15/01) .

“Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, ” tegas Gubernur .

Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehabrekon, ” ujar Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari babinsa dan babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa.

“Dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu.

AYA

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket, . memudahkan masyarakat  memesan tiket

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB,  Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah bersama  Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol. Budi Setiyadi meresmikan terminal baru Mandalika, Senin (14/01/2019).

Terminal yang berlokasi di Bertais, Kecamatan Sandubaya,  Kota Mataram itu kini terlihat baru,  bersih  dan nyaman bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah di NTB.

Wakil Gubernur menyampaikan sejumlah arahan tentang peresemian Mandalika yang menghabiskan anggaran 6,5 miliar itu. Pertama,

Wagub yang lebih akrab disapa Ummi Rohmi itu meminta agar pengelola terminal, bersama masyarakat, untuk menjaga keberhasilan terminal itu.

“Saya ingin melihat,  satu,  dua,  tiga tahun yang akan datang, apakah masih bersih seperti ini, ” ungkap Ummi

Menurut Ummi Rohmi, pemerintah provinsi NTB saat ini tengah fokus pada program zero waste. Sehingga,  di sudut-sudut kabupaten /kota di NTB ini terlihat bersih dan jauh dari sampah.

Hal kedua yang diminta Wakil Gubernur,  untuk menjadi atensi semua pihak,  adalah keamanan. Keamanan menurut Wagub dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jasa transportasi umum.

Hal lain yang menjadi perhatian  Wagub adalah lingkungan terminal,  baik menyangkut ruangan maupun di tempat parit adalah kenyamanan.

“kita nanti bisa melihat terminal ini,  terminal hijau,” ungkap Wagub.

Dengan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan hijau,  maka masyarakat akan semakin nyaman berada di terminal sambil menunggu waktu keberangkatan.

Poin terakhir Wagub adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemesan tiket. Melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini, masyarakat akan semakin mudah memesan tiket.

Dirjen Perhubungan Darat menyampaikan NTB mendapat porsi anggaran lebih besar,  yaitu 6,5 miliar lebih untuk pendataan terminal tersebut. Anggaran ini lebih besar dibanding provinsi lain di Indonesia yang rata rata hanya mendapatkan sekitar dua miliar.

Selain transportasi umum untuk masyarakat,  kementerian perhubungan  juga akan melakukan pengadaan bus untuk para pelajar dan mahasiswa.  “ini tergantung kebutuhan. Siapa yang meminta, kita akan adakan, ” jelasnya.

Ia berharap,  pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mau menggunakan transportasi umum.

“Kalau ingin sebuah kota mendapat pelayanan baik,  maka minimal angkutan masal harus ada perhatian khusus pemerintah,” ungkapnya.

Peresmian terminal tersebut ditandai dengan pemukulan Gendang Bele’ dan penghitungan pita oleh Wagub bersama Dirjen.

AYA

—

Dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB

MATARAM .lombokjournal.com —  Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, IGB Sugihartha pesimistis rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascagempa akan mampu rampung pada Maret, seperti yang sudah ditargetkan pada tahun lalu.

“Kita berharap pada Maret ini bisa terselesaikan, namun banyaknya jumlah rumah yang rusak kelihatan agak sulit untuk kita menyelesaikan Maret,” kata Sugihartha.

Sugihartha menyebutkan, hingga saat ini baru sekira 120 hunian tetap (huntap) yang sudah terbangun dan siap dihuni.

Jumlah ini masih jauh dari total rumah rusak berat yang mencapai sekira 75 ribu rumah. Namun, kata dia, progres rumah yang sedang dalam pembangunan sudah mencapai sekira empat ribu rumah.

“Memang yang terbangun belum banyak, tapi memang sedang berprogres. Tentunya upaya-upaya terus kita tingkatkan percepatan untuk penyelesaiannya,” tambahnya.

Dia menjelaskan, dari segi pendanaan sejatinya sudah tidak ada masalah karena pemerintah pusat sudah memberikan dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Uang tersebut sudah diterima warga terdampak gempa melalui rekening masing-masing.

Tahap selanjutnya, dana tersebut akan ditransfer ke rekening kelompok masyarakat (pokmas) untuk kemudian dibelikan bahan bangunan dan juga pengerjaannya.

Ia melanjutkan, hingga saat ini sudah terbentuk sekira 490 pokmas yang sudah mulai mempersiapkan pembangunan rumah. Satu pokmas biasanya terdiri atas 10 sampai 15 kepala keluarga (KK) dan diprediksi total mencapai 7 ribu KK yang sedang mempersiapkan dan membangun rumah.

Kendati begitu, persoalan tidak lantas selesai begitu saja. Aspek tenaga kerja masih menjadi kendala utama.

“Kita bisa bayangkan membangun satu rumah untuk tipe 36 kalau tukang cuma dua berapa lama, apalagi ini yang jumlahnya banyak. Kita harus cari tukang, siapkan bahan-bahan yang juga punya proses cukup panjang sehingga membutuhkan waktu,” jelas Sugihartha.

Ia mengatakan, kendala rehabilitasi dan rekonstruksi berada pada keterbatasan jumlah tukang.

Pemprov Jawa Timur, lanjut dia, siap membantu mengirimkan tukang dan bahan bangunan untuk NTB. Meski begitu, kata dia, NTB sedang memprioritaskan tenaga lokal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sepanjang kita bisa berdayakan tukang-tukang yang ada di NTB, kami berharap berdayakan itu dulu, dari luar hanya mendukung saja, tapi nanti kita lihat lagi pemetaannya seperti apa,” pungkasnya.

AYA

Kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi

Mataram.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memimpin Rapat yang membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01).

Wagub membahas khusus proses  rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, fasilitator yang ada baru  mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.

Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera  melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.

Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).

“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.

Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.

Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.

Namun Wagub menekankan, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.

Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelas Muhammad Rum di hadapan Wagub.

Selain itu, tampak  Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.

AYA

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta, Rabu (09/01).

Dalam rapat yang membahas penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.

Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah.

“Kalau bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua Kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK).

Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

“Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB

AYA/hms