Hj. Rohmi prihatinan dan berharap agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi Kasat Lantas Polres Lombok Timur di ruangannya pagi ini, Selasa (19/02).

Kunjungan tersebut terkait kegiatan National Millenial Road Safety Festival yang ditujukan untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, khususnya untuk kaum millenial.

Menanggapi hal ini, Hj. Rohmi memberikan dukungan dan juga berharap agar Kegiatan Millenial Road Safety Festival ini dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi millenial.

”Mari kita sukseskan kegiatan ini, saya harap Millenial Road Safety Festival dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk mencapai Zero Accident di NTB,” harap Hj. Rohmi.

Pada kesempatan itu, disampaikan juga oleh Satlantas Polres Lombok Timur, AKP. Ryan Faisal, kecelakaan lalu lintas di Lombok Timur saat ini mencapai 388 kasus, dengan pelaku dan korban didominasi oleh generasi millenial usia 15 sampai 30 tahun.

Menyikapi hal ini, Hj. Rohmi menyampaikan keprihatinannya dan menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas.

“Saya menghimbau masyarakat, terutama di Lombok Timur agar tertib dalam berlalu lintas demi menekan angka kecelakan, dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas,” ujarnya.

Puncak acara Kegiatan Millenial Road Safety Festival akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2019 berlokasi di Taman Rinjani, Selong.

AYA

Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos

MATARAM.lombokjournal.com  — Warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menanti dana bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah yang belum terealisasi hingga kini.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat menjelaskan, kewenangan pencairan dana jadup berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Harry mengatakan, pada akhir November 2018, Kemensos sudah menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang lengkap sekira 19 ribu calon penerima jadup dengan total Rp 11,5 miliar. Data tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu dan BNPB untuk proses pencarian.

“Ketika November masuk (datanya) ternyata tidak cukup waktu untuk masuk pencairan sehingga dimajukan ke tahun 2019. Kita juga paham di BNPB ada pergantian pimpinan,” katanya.

Dari tujuh kabupaten dan kota terdampak gempa di NTB meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, Kemensos telah melakukan verifikasi dan validasi tiga wilayah yakni Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Empat kabupaten lainnya dianggap belum memenuhi persyaratan.

Kendati begitu, Kemensos tidak dapat berbuat banyak dalam hal pencairan lantaran hanya sebatas mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran anggaran yang digunakan berasal dari dana siap pakai (DSP).

“Selama ini kalau Kemensos sangat cepat seperti merespon santunan ahli waris karena itu dari dana hibah, prosedurnya memang bisa langsung minta pencarian kalau anggaran ada di otoritas Kemensos, besok juga bisa kita cairkan, tapi  kalau DSP itu di bawah Kemenkeu dan BNPB,” jelasnya

Harry menjelaskan, anggaran Kemensos untuk seluruh penanganan bencana sendiri hanya Rp 235 miliar. Sementara, dia katakan, usulan anggaran untuk jadup dan hunian sementara (huntara) mencapai Rp 300 miliar.

“Jadi tidak mungkin dengan APBN Kemensos,” tegasnya.

Harry menyampaikan, Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos.

Kata dia, usulan tersebut sedang ditelaah lebih dahulu terkait disetujui penuh atau masih memerlukan kelengkapan data pendukung lainnya.

“Kita (Kemensos) sebetulnya dalam posisi menunggu, kewenangan untuk kepastian ada di Kemenkeu, arahan Pak Wapres sih sesegera mungkin,” terangnya.

AYA

Dana bantuan yang diberikan pemerintah agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan mewujudkan keluarga yang mandiri

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, menyalurkan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) di GOR 17 Desember,  Selasa (19/02).

Airlangga menyampaikan, program PKH dan BPNT merupakan program dari pemerintah untuk mendorong terwujudnya keluarga mandiri.

“Tentu kita mendorong agar mereka bisa naik kelas dan menjadi keluarga-keluarga yang mandiri, pemerintah di kabupaten punya program untuk wiraswasta melalui kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga mengajak ibu-ibu penerima bantuan mencontoh tiga keluarga penerima manfaat (KPM) sejahtera mandiri, yang secara sukarela keluar dari kepesertaan PKH.

Mereka keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, masing-masing adalah  Nengah Weni yang membuka usaha jajanan kering, Nurjanah yang membuka usaha cukli, dan Saudatul Rahmi yang bergelut pada usaha pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.

“Tentu akan dicarikan jenis kegiatan yang mandiri, kita bisa bantu kemasannya nanti, seperti disampaikan Pak Gubernur kita bantu alat masak dan kemasannya. BRI siap bantu beri kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga berpesan dana bantuan yang diberikan pemerintahan agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan juga mewujudkan keluarga yang mandiri.

Salah satu penerima PKH ibu idayati mengatakan, bantuan ini sangat membantu dirinya beserta keluarganya.

“Sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah ini,semoga kedepannya bntun seperti ini akan terus berlanjut,” tambah Idayati.

AYA

Sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Tekad Pemda Provinsi NTB menjadi sentra sejumlah kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian, serta perkebunan bagi kawasan Indonesia tengah, dirasa sudah tepat.

Hanya saja keinginan itu perlu diwujudkan dalam satu sistem kerja yang komprehensif.

Pasalnya, Provinsi NTB memang dikenal memiliki potensi produk pertanian dan holtikultura yang sangat melimpah.

Di antaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk2 pertanian NTB, kemudian jatuh.

“Disinilah, perlunya ada intervensi dari Pemerintah Daerah. Caranya bagaimana, bisa saja Pemerintah Daerah, melalui Perusda2 yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinys musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/02).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda)-nya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, dan ini layak ditiru oleh Pemprov NTB.

Selain itu, sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB.

Menurut HBK, intervensi Pemda Prov NTB sangat diperlukan dalam mengetasi persoalan pertanian NTB.

“Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak diantaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya, mendingan Perusda yang ada itu, diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB”, kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tambang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Menurutnya, sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani.

Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, disitu Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point.

Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung. Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Disitu, nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS juga menyebutkan, secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK menjelaskan, dengan berfluktuasinya NTP yang merupakan indikator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Sebab, hal itu dirasa vital dalam menjaga kestabilan laju inflasi daerah, apalagi saat ini kondisi perekonomian NTB tengah dilanda kekacauan akibat dampak dari pengaruh pascagempa bumi beberapa waktu lalu itu.

Cara yang tepat guna menjaga kestabilan ekonomi NTB, hanya dengan fokus menggerakkan sektor pertanian.

“Disitulah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya. Yang pasti, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, saya yakin kesejehteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa dicover, atau diatasi dengan adanya Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,” tandas HBK.

Me

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Keberadaan dan fungsi strategis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat berpengaruh pada sumbangannya terhadap ketahanan suatu daerah dari bencana alam.

Dampak perubahan iklim global, seperti efek rumah kaca dan polusi karbon yang mempengaruhi kualitas udara, juga bisa ditekan dengan penerapan RTH yang proporsional.

Pemda Kabupaten dan Kota, di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pihak berkompeten dalam penataan ruang dan wilayah di daerah, diharapkan serius memperhatikan proporsi RTH dalam penataan ruang dan wilayah masing-masing.

“Terutama di perkotaan, RTH ini sangat berguna sebagai upaya konservasi dan juga mengatasi efek rumah kaca,” kata H Irzani, Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, Senin ( 18/02)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Irzani menjelaskan, secara aturan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis.

Selain itu RTH juga berfungsi sebagai kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.

Selain itu, papar Irzani, RTH di perkotaan juga bisa menjadi tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, sekaligus pembatas perkembangan Kota ke arah yang tidak diharapkan.

“Idealnya RTH ini 30 persen dari luas areal Kota. Nah Kota Mataram misalnya, ini masih perlu memperluas kawasan RTH selain Taman Udayana, tentu masih bisa RTH lain yang nantinya juga bisa sebagai sarana wahana Pariwisata,” kata Irzani yang sejak tahun 2015 s.d 2018 menjadi Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 660-798 Tahun 2017.

Ia mencontohkan, beberapa Kota Besar seperti Surabaya dan Bandung, sudah memulai mengelola RTH sebagai salah satu sumber penggerak perekonomian Kota, selain sebagai penguat ketahanan lingkungannya.

Menurut Irzani, hal itu bisa juga dilakukan di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi NTB ini. Sebab, dalam jangka panjang keberadaan RTH ini juga sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana, baik kekeringan maupun banjir.

“RTH bisa ditanami pohon yang bisa menyimpan air (reservatoir) karena 10 tahun ke depan akibat pemanasan global dan peningkatan emisi karbon, krisis air bersih juga menjadi permasalahan krusial,” ujar Irzani.

Apalagi, papar Irzani, kondisi hutan di Provinsi NTB,  baik di Lombok dan Sumbawa juga perlu perhatian serius dari semua pihak.

Kawasan kritis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, bahkan sudah beberapa kali menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah NTB.

Irzani mengatakan, di pulau Sumbawa yang saat ini tengah dilanda trend alih fungsi lahan sebagai ladang Jagung, juga perlu dievaluasi kembali terkait RTH.

“Ini menjadi penting, karena apa yang kita bangun sekarang adalah warisan untuk generasi penerus kita ke depan. Harus mulai kita memelihara alam ini dengan RTH misalnya,” tukasnya

Penataan RTH Pasca Gempa

Sementara itu, Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi juga memiliki pandangan yang sama.

Nofian mengatakan, porsi RTH yang ideal harus mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten yang ada di NTB sejak saat ini.

“Apalagi dengan peningkatan populasi penduduk di perkotaan yang setiap tahun terus bertambah, maka kualitas udara juga akan semakin turun akibat beragam aktivitas terutama banyaknya kendaraan bermotor. Hal ini bisa direduksi dengan keberadaan RTH yang proporsional,” katanya.

Nofian mengatakan, pasca bencana gempa bumi bisa dijadikan momentum bagi Pemda, terutrama di Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mengevaluasi kembali kawasan RTH di daerah mereka.

Bagi Nofian, keberadaan RTH yang bisa dimulai dari taman-taman perkotaan juga akan memberi nilai tambah untuk keindahan tata kota di daerah bersangkutan.

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Sektor UMKM akan ikut terbantu, dan juga RTH ini bisa juga sebagai destinasi wisata Kota yang punya daya tarik tersendiri,” ungkap Novian menjelaskan.

Me

Tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Meski proses umumnya tetap sama, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 dinilai bakal lebih seru dari Pileg 2014 silam.

Munculnya Caleg-Caleg Muda Petarung secara Head to Head setidaknya telah  meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat calon pemilih, terutama para millennials, akan membawa arena Pileg 2019 menjadi ajang tempur Caleg Muda  dengan mengadu kapabilitas dan intergritasnya.

“Pileg 2019 ini merupakan tahun kemunculan politisi muda yang harus cukup mempunyai kapabilitas dan integritas untuk berani bertarung. Di sini menariknya, karena kesadaran berpolitik masyarakat juga semakin membaik maka Pileg kali ini bisa jadi battlefiled (medan tempur) bagi Caleg-Caleg Muda,” kata Sekretaris DPC Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad SH.

Menurut Ahmad, fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya politisi muda yang mengisi posisi pimpinan Partai. Selain itu, tahun 2019 juga menjadi tahun puncak bermigrasinya para aktivis memasuki gelanggang demokrasi elektoral di Pemilu 2019.

“Hal ini akan mempengaruhi peta politik (dalam) pertarungan Pileg,” katanya.

Ahmad mengatakan, bagi Partai Nasdem, saat ini adalah momentum yang tepat bahwa rakyat harus mulai diorganisasikan oleh Partai untuk bisa mempunyai kesadaran dalam memilih calon wakil mereka.

“Partai NasDem berkomitmen sebagai partai modern untuk menjadi pelopor perubahan di Lombok Tengah. Anti Mahar dan Berintegritas,” tegas Ahmad Syamsul Hadi, yang juga Caleg DPRD Lombok Tengah  Dapil 1 Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem.

Bagi Ahmad, munculnya generasi-generasi muda dan mempunyai kesiapan bertarung dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Pileg 2019 merupakan kemajuan pendidikan politik di Lombok Tengah.

Menurutnya, arah pembangunan Lombok Tengah harus mulai ditata secara lebih seksama, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.

“Sudah saatnya Lombok Tengah sebagai mercusuar pembangunan di NTB. Dalam segala aspek. Ini yang akan saya perjuangkan nantinya,” tegas Ahmad.

Selain itu, tambah dia, persoalan-persoalan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas utama di samping persoalan lainnya.

Saatnya Yang Muda Meraih Suara

Tak jauh beda dengan Ahmad, Sawaludin, Caleg DPRD Lombok Timur Dapil 2 No Urut 2 Partai Gerindra, juga menekankan Pileg 2019 sebagai momen Caleg muda meraih suara.

Awenk – sapaan akrab Sawaludin – mengatakan, Pileg 2019 ini juga memperlihatkan trend dan budaya politik baru di masyarakat. Gagasan dan kredibilitas jadi taruhan, sebab masyarakat pemilih sudah cerdas.

“Masyarakat pemilih kita sudah banyak berkembang dalam hal pemahaman politik. Saya yakin, money politic pun tak bisa mengubah pilihan mereka, apalagi yang millennials,” kata Awenk.

Maju dengan partai besutan Prabowo Subianto, Awenk yakin bisa menjadi petarung tangguh di ajang Pileg 2019 untuk DPRD Lombok Timur.

Sebagai daerah dengan sumber daya alam sangat besar dan juga jumlah penduduk yang padat, ia bertekad untuk memperjuangkan keseimbangan.

“SDA, kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Keseimbangan pengelolaan SDA dan SDM ini yang akan saya perjuangkan,” tegasnya.

Selain itu, awenk juga mengatakan, pengembngan ekonomi ini harus kita mulai dari desa, dengan mengoptimalisasikan segala potensi yang ada di desa.

Selain itu membangun semangat enterpreneuer kepada generasi muda di desa , mendorong pemanfaatan dana desa semaksimal mungkin, membangun badan usaha milik desa yang kuat dan handal , bumdesMart menjadi salah satu solusi yang pantas di kembanbkan.

Meski berasal dari dua Parpol berbeda, dan berdiri dalam perjuangan Pilpres yang tak sama, Ahmad dan Awenk tetap punya kesamaan.

Muda, berlatar belakang aktivis, berpengalaman mengadvokasi aspirasi akar rumput, dan mereka sama-sama punya visi yang benar benar bisa diandalkan untuk perubahan kemajuan daerah.

Me

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu

lombokjournal.com –

MATARAM  ;   H. Bambang Kristiono (HBK), Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra,  Caleg DPR RI Nomor Urut-1,  Dapil NTB II/Pulau Lombok, makin dikenal  masyarakat  Lombok.

Gerakan dan daya jelajah para relawan HBK Center yang dibentuk di tiap Kabupaten/Kota juga sangat masif.

Selain pendekatan kepartaian, pendekatan kerja sosial dan menggalang para millennials,  membuat kerja tim relawan diterima masyarakat sekaligus mengantar sosok HBK lebih dekat dengan para calon pemilihnya di Pulau Lombok.

Ketua ‘HBK Center’ Lombok Timur, Muhamad Ikhsan, yang juga Ketua PAC Partai Gerindra Kec. Selong mengatakan, jajarannya sudah melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan sejumlah lintas tokoh di Kab. Lombok Timur.

“Komunikasi lintas tokoh yang ada di Kab. Lotim, terbukti dengan maraknya dukungan dari berbagai ormas di Kab. Lotimpun sudah mulai nyata untuk pak HBK,” kata Ikhsan, Sabtu  (16/02).

Menurutnya, dalam waktu dekat ini, ormas Elang Merah dan Laskar Sasak akan segera menggelar deklarasi mendukung penuh HBK, menjadi wakil masyarakat Pulau Lombok di gedung Parlemen Senayan nanti.

Tim HBK Center Kab. Lotim juga melakukan optimalisasi pemberdayaan para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan maupun Ranting (pengurus Desa).

“Kami melihat soliditas dan antusiasme para pengurus Partai di tingkat bawah untuk mendukung dan mensukseskan pak HBK ke Senayan nanti, sangatlah tinggi,” katanya.

Sementara Ketua HBK Center Kab. Lombok Utara, Ustads Muhammad Zainur mengatakan, pihaknya menggalang kaum millennials untuk memperkuat kantong-kantong suara HBK.

“Nama pak HBK sudah sangat familiar bagi para Millennials di KLU. Kami berikan suport misalnya, kostum bola dan lain-lainnya. Begitu juga dengan Tim Kesira (Kesehatan) HBK Center KLU, yang terus turun kebawah membantu orang sakit yang tidak mampu,” ujarnya.

Strategi bakti sosial dan kerja sosial ini dilakukan, sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

HBK Center di KLU juga menyiapkan kendaraan Ambulance serta tenaga medis untuk melayani masyarakat yang sakit dan butuh perawatan.

“Kami terus mensosialisasikan pak HBK dalam setiap kegiatan kami di KLU,” sambungnya.

Menurutnya, konsep HBK yang visi-misinya ingin memajukan sektor pertanian di Pulau Lombok, NTB, juga menjadi faktor penting peningkatan elektabilitasnya di KLU, sebab sebagian besar masyarakat KLU memang bermata-pencaharian sebagai petani.

Masyarakat Rindu HBK

Ustads Muhammad Zainur mengatakan, saat ini masyarakat di KLU sangat ingin berjumpa dengan pak HBK, termasuk para millennialsnya.

Kehadiran tokoh sentris yang terkenal dengan sebutan Samurai Prabowo ini diharapkan bisa memberikan semangat bagi masyarakat KLU dengan kehadirannya.

“Masyarakat disini terutama generasi mudanya, sangat ingin dan rindu  bertemu pak HBK”, katanya.

Sementara itu Ketua HBK Center Kab  Lombok Barat, Heriadi, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, HBK Center Kab. Lombok Barat baru terbentuk beberapa hari yang lalu.

” Saat ini Relawan HBK Center Kab. Lombok Barat secara swadaya dan bergotong royong sudah memasang APK HBK dan Partai Gerindra disetiap Desa di Kab. Lombok Barat”, kata Heriadi sembari mengatakan, jumlah pengurus HBK Center Kab. Lombok Barat berjumlah 24 orang dari berbagai unsur dan Kecamatan.

Pesan HBK Pada Relawan

Terpisah, HBK menyatakan apresiasi, terima kasih serta kebanggannya kepada para Relawan HBK Center.

Menurutnya, perjuangan para Relawan ini sangatlah luar biasa, mereka bekerja tanpa pamrih dan berkumpul menjadi satu karena adanya satu tujuan perjuangan, yaitu merebut kembali kedaulatan dan kejayaan Indonesia Raya.

HBK mengaku, belakangan ini menerima banyak masukan dan keluhan terkait minimnya alat peraga kampanye (APK) di lapangan.

“Bahkan ada relawan kita, yang mengajukan protes dan kekecewaannya perihal ketersediaan APK ini di media sosial. Sangat disesalkan, tapi memang demikian adanya,” ucap HBK.

HBK mengatakan, jujur saja kalau APK Partai Gerindra ini memang kalah meriah dengan Partai  lainnya, khususnya Partai yang sedang berkuasa.

Hal ini wajar, karena sebagai Partai oposisi memang Partai Gerindra tidak memiliki program unggulan seperti Bansos dan sebagainya.

“Kita tidak punya BUMN, kita tidak punya Cukong, kita tidak punya pengusaha besar, bahkan ketika ada beberapa pengusaha yang mau coba-coba membantu kita, begitu ketahuan para penguasa atau rezim, langsung pada melarikan diri karena pada diusilin,” tegasnya.

Menurut HBK, APK yang terpasang selama ini, tidak ada satupun yang berasal dari sumbangan ataupun bantuan dari orang lain, tetapi murni dibuat dan dicetak dari cucuran keringat dirinya dan para relawannya sendiri.

“Bahkan, untuk membuat dan mencetak APK  tersebut, tidak jarang kita harus berbagi dengan biaya dapur dari istri kita di rumah. Tapi tidak ada masalah, karena ini memang perjuangan kita, keyakinan kita, untuk masyarakat kita yang lebih baik,” katanya.

Ia menekankan, saat ini HBK Center baru saja meluncurkan program untuk pemasangan bendera-bendera Partai Gerindra, serta baliho-baliho pak Prabowo se-Pulau  Lombok.

Selain dari pada itu, HBK Center juga sudah memutuskan untuk memberikan program bantuan Kartu Pintar sebanyak masing2 2.000 lembar kepada para Caleg Kab./Kota se-Pulau Lombok.

“Program ini adalah bantuan kecil HBK Center, kepada seluruh Caleg Kab/Kota se-Pulau Lombok atas segala loyalitas, kerja keras serta pengorbanannya kpd Partai Gerindra selama ini,” tukasnya.

Me

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

MATARAM.lombokjournal.com —  Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2019 Yang  sebelumnya menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi, ditunda pelaksanaannya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB.

Salah satu alasannya, rumah yang diperbaiki jumlahnya kini tidak sebanyak pada 2018, kini hanya 100 unit rumah saja.Namun itu bukan berrti pemprov tidak menangani.

”Ini hanya kurang lebihi 100 rumah saja yang kita tangangi,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman provinsi NTB I Gusti Bagus Sugihartha, Jumat (15/02).

Ia menjelaskan, kondisi saat ini n dana yang digunakan untuk RTLH dibatasi, sehingga anggarannya difokuskan pada pembangunan rumah korban gempa.

Saat ini yang diutamakan yakni pembangunan rumah bagi korban gempa. Selain itu kurangnya tenaga untuk menganangi program RTLH pada 2019i. Pada 2018 ada sekitar 250 ribu rumah yang ditangani.

“Kita sedang konsentarasi bagaimana percepatan penyelesaian persoalan rumah dampak gempa, jadi kemaMpuan tim kami di dinas ini sangat terbatas untuk bisa menangani RTLH,”ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk pembangunan 100 unit RTLH di NTB ini dapat bantuan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB).

Bahkan nilainya pun tidak sama seperti seblumnya yang sebesar Rp 15 juta perunit, kini naik menjadi Rp 17,5 juta. Kendati pembangunan saat ini mengikuti kaidah-kaidah pembangunan RTLH dan tahan gempa.

“jadi untuk RTLH ke depan kita sudah harus memperhitungkan nilai-nilai struktur bangunan, tipenya saya kira semua sama tipe 21, sehingga harga satuanya itu tidak bisa lagi kita gunakan seperti kemarin,” ucapnya.

Ia berharap dengan jumlah RTLH di 2019 ini hanya sedikit, masyarakat  bisa bersabar. Secara rutin sudah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya kira tanggung jawab pemeritah bagaimana membangun rumah tidak layak huni di NTB ini akan di upayakan bisa terealisasi pada waktunya. Jadi tahun ini khususnya masih kita menunda,” katanya.

AYA

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM – Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi.

Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di pondok pesantren adalah pertanian.

“Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain Pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Pesantren,” kata Calon Anggota DPD RI dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani dengan Tagline Batik Ijo , Jumat ( 15/02)

Menurutnya, potensi Pesantren bisa didorong sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi yang Lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian.

Apalagi, jumlah Pesantren di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hak positif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Pesantren menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

Saat ini Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Pesantren di sektor pertanian.

“Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Pesantren untuk pengembangan sektor pertanian ini,” katanya.

Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Pesantren yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan berproduksi di lahan lahan yang tak terlampau luas.

Sementara Pesantren didorong berpartisipasi di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan.

Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri, penyediaan bibit dan juga saprodi.

Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah.

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya.

Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan.

“Misalnya mengirim santri untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa diperbuat,” ucap Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yg diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta .

Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Pesantren dan lainnya akan disuarakan.

Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah.

Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.

“Inshaa Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian yang menjadi program strategis NTB ini,” tukas H Irzani yang berlatar belakang Dosen Universitas Islam Negri ( UIN ) Mataram.

Me

Pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NusaTenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim Ketua Forest For Life Indonesia, dalam rangka memaparkan terkait Pilot Projek Pengolahan Sampah Organik dengan Teknologi Black Souldier Fly (tentara lalat hitam) di Ruang Kerjanya, Kamis (14/02/2019).

Pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam ini, merupakan  kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Forest For Life Indonesia yang dipusatkan di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

Proyek ini kedepan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah organik, agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah ini di NTB dan menginginkan agar proyek ini kedepan dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Inovasi ini sejalan dengan program pemerintah saat ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang dikenal dengan program Zero Waste,” ujar doktor Zul.

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, yang mendampingi Gubernur pada kesempatan itu, juga menyambut baik  dengan adanya teknologi ini.

“PKK NTB akan mendukung penuh dengan memberikan edukasi kepada msyarakat, agar bisa memilih sampah organik dan non organik, mulai dari tingkat rumah tangga, sebagai sumber penghasilan sampah utama,” ujar Hj. Niken.

Hj.Niken juga berharap, kedepan dengan hadirnya teknologi ini, persoalan sampah di NTB bisa teratasi.

Ketua Forest For Life Idonesia Hadi Pasaribu menjelaskan pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Output dari pengolahan sampah ini adalah, pengolahan larfa menjadi pakan ternak, pupuk cair, gas dan pupuk padat,” jelas Hadi.

Ia menambahkan, teknologi  pengolahan sampah dengan system  Black Souldier Fly ini hanya bisa dikembangkan di negara-negara tropis.

“NTB merupakan tempat pengembangan pertama di Indonesia yang bekerjasama langsung dengan pemerintah. Walaupun sudah ada di beberapa tempat namun sifatnya privat,” jelasnya.

Usai pertemuan, Hj. Niken juga melaksanakan kunjungan langsung ke Lokasi pengolahan sampah organik ini di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

AYA/Hms NTB