Koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin Dikritik, seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya

lombokjournal.com

MATARAM  ;   Perkiraan sebelumnya mengenai Pilpres 2019 di NTB akan ada kenaikan signifikan untuk suara Joko Widodo, agaknya sulit terealisasi.

Tokoh yang diharapkan akan  menjadi pengikat warga NTB yaitu TGH M Zainul Majdi atau TGB, batal mengurusi NTB. DPP Golkar justru menugaskan TGB mengurus pemenangan di Jawa Barat.

“Ya, artinya NTB ini tidak menjadi atensi dari Partai Golkar,” kata Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, (22/1).

Justru kata Bambang, ini hitungan politik yang rasional. Mengingat bicara pilpres, barometernya adalah Pulau Jawa. Dan Jokowi butuh kerja ekstra di Jawa Barat.

“Bisa jadi, nanti untuk mengurus NTB akan di delegasikan ke tokoh lain,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, bergesernya TGB ke Jawa Barat, justru menjadi ruang untuk tokoh di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tampil. Membuktikan diri sanggup menjadi jangkar pemenangan.

“Boleh dulu alasannya, cukup dengan TGB. Sekarang di luar TGB siapa?” tanyanya

Pada Pilpres 2014 silam, saat TGB memberi dukungan pada Prabowo, raihan suara di NTB cukup signifikan. Hampir mendapat 75 persen. Menurunkan suara Prabowo tidak mudah.

“Menurut saya, suara Pak Prabowo akan tetap berkibar di NTB,” imbuhnya.

Kecuali, kata Didu, para jangkar di daerah ini muncul terbuka memenangkan Jokowi. Para tokoh kian masif turun ke masyarakat. Stigma TGB sentris harus dihilangkan.

“Ingat, TGB itu sekarang tokoh nasional. Yang diurus lebih luas dan besar,” tegasnya.

Didu pun mengkritik, koalisi pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin seolah takut bertarung di NTB. Partai pengusung justru disibukkan urusan internalnya. Belum lagi ditambah para calegnya sibuk mengurus diri masing-masing.

“Hitungan saya, raihan suara pilpres 2019 Pak Prabowo bisa dapat hingga 80 persen,” tegasnya.

ary

Gagasan yang ditawarkan, bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini

lombokjournal.com —

LOBAR  ;    Perkembangan teknologi informasi (TI) telah merambah ke seluruh sektor industri.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi.

Beberapa pelaku UKM sukses melakukan transformasi digital sehingga mampu mengembangkan skala usaha mereka.

Di lain sisi, beberapa pelaku usaha yang lain gagap teknologi, sehingga bisnis mereka mulai terancam.

“Artinya, pelaku usaha saat ini memang harus beradaptasi dan mau bertransformasi digital, harus berani think out of the box,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB Dapil KLU-Lombok Barat, No urut 11 dari Partai Keadilan Sejahtera, Senin ( 21/1)

Menurutnya, perkembangan teknologi ini memunculkan peluang bagi ketatnya persaingan usaha. Namun di lain sisi, ini juga akan menjadi peluang tumbuhnya wirausahawan baru yang siap bersaing.

Nofian mengajak para millenial, generasi muda di NTB untuk mulai menciptakan peluang-peluang menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

Data ekonomi kita menunjukan, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan startup atau perusahaan baru berbasis digital, semakin tinggi, dengan sektor bisnin yang beragam.

Kecenderungan startup adalah jenis usahanya yang minim modal tapi sarat kreativitas. Perusahaan yang SDM-nya tak membutuhkan hingga ratusan tenaga kerja, namun efektif menembus pasar nasional dan internasional untuk produk yang mereka tawarkan.

Nofian mencontohkan, bagaimana pemuda-pemuda kreatif di Bandung atau Yogyakarta mampu memasarkan produk konveksi hingga kerajinan khas daerah mereka, melalui jejaring startup.

“Di NTB, terutama di Lombok Barat dan Lombok Utara, potensi ini juga sangat terbuka. Bahkan ada yg sdh berhasil menembus omset hampir 100 jt per bulan dari bisnis online memanfaatkan sosmed,  Tinggal bagaimana pemuda mau kreatif dan jeli melihat setiap peluang,” katanya.

Saat ini Nofian berfokus menularkan semangat kewirausahaan kepada para pemuda di kantong-kantong kampanyenya dan menghadirkan pelatihan bagi mereka.

Gagasan yang ia tawarkan tidak muluk-muluk. Tapi yang utama adalah bagaimana mendorong optimisme pada generasi muda millenial di Lombok Barat dan Lombok Utara, untuk mulai berani menjadi wirausahawan baru di era digital ini.

“Mindset pemuda kita kan, cita-cita harus jadi PNS, ini harus mulai diubah. Karena demand and supply untuk PNS ini jelas tak mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja kita. Menjadi wirausahawan di era digital ini, berarti juga membuka lapangan kerja,” katanya.

Me

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan,  50 persen petani padi dan 73 persen petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Selain masalah konversi lahan pertanian yang makin menyempitkan lahan produksi pertanian, Indonesia juga menghadapi tantangan menurunnya animo partisipasi generasi muda di sektor pertanian.

Semakin berkurangnya angkatan kerja di sektor pertanian, akan berbuntut kepada krisis petani yang dalam kurun waktu beberapa dekade ke depan bisa mengancam kedaulatan pangan kita.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) mengatakan, untuk menghadapi masalah ini diperlukan sebuah upaya strategis.

Sekolah Tani, menurutnya, merupakan salah satu upaya yang harus mulai diinisiasi sebagai sistem terpola untuk regenerasi petani.

“Saya pikir harus ada upaya konkrit menjawab masalah krisis petani ini. Salah satunya dengan membentuk Sekolah Tani,” kata HBK, Minggu (20/01)

Di jajaran Partai Gerindra, kata HBK, kaum muda yang tergabung dalam Gerindra Masa Depan (GMD), akan didorong untuk menjadi inisiator-inisiator Sekolah Tani di sejumlah daerah termasuk di wilayah NTB ini.

GMD merupakan para kader muda Partai Gerindra yang telah melalui pendidikan ideologi Partai yang diproyeksikan sebagai pemegang tongkat kepemimpinan atau regenerasi Partai Gerindra.

Ancaman krisis petani yang disampaikan HBK bukan tanpa dasar.

Survey BPS tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu antara 2003-2013, jumlah rumah tangga tani berkurang sebanyak lima juta.

Angka ini berimplikasi pada keberlanjutan usaha sektor pertanian di Indonesia, dimana ketersediaan produk pangan dalam negeri semakin menurun.

Selain jumlah petani yang kian menurun, masalah lain yang saat ini dihadapi petani adalah usia dan produktivitas petani.

Dalam sensus pertanian 2013, struktur usia petani didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah. Data tersebut menyebutkan, sebanyak 60,8% usia petani di atas 45 tahun dengan 73,97% berpendidikan setingkat SD, yang akses terhadap teknologinya sangat rendah.

Data itu sejalan dengan hasil survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) tanaman pangan pada 2011. Survei itu menyebut, bahwa sebagian besar petani tanaman pangan (96,45%), berusia 30 tahun ke atas. Hanya sekitar 3,35% saja yang berusia di bawah 30 tahun.

HBK mengatakan, kondisi ini bisa terus semakin parah jika tanpa ada pihak yang mau peduli mencarikan solusi.

“Kalau petani kita saat ini berusia diatas 40 tahun dan tidak ada regenerasi, maka bisa dipastikan dua dekade lagi, sektor pertanian kita akan mengalami kepunahan. Lahan yang subur dan menjanjikan, tidak ada yang menggarap”, tukasnya.

Kecenderungan saat ini, profesi petani masih dianggap sebagai profesi strata terendah di negeri ini.

Hal ini terjadi lantaran perhatian dan pembinaan masyarakat terutama bagi para petani muda belum maksimal, keberpihakan dan pembelaan Pemerintah terhadap para generasi muda petani masih sangat memprihatinkan.

Ironisnya, banyak petani Indonesia sendiri yang tak ingin petani menjadi profesi turun temurun.

Sebuah survey dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2016, menuliskan bahwa 50% petani padi dan 73% petani holtikultura menyatakan tak ingin anaknya menjadi petani.

Dalam survey itu, jawaban senada juga dilontarkan anak-anak petani tersebut. Sebanyak 63% anak petani padi dan 54% anak petani holtikultura tak ingin menjadi petani.

Rendahnya minat anak muda terhadap sektor pertanian disebabkan profesi ini masih dipandang tak menjanjikan oleh anak-anak muda.

“Anak muda kita kerap menganggap bahwa menjadi petani bukanlah profesi yang menguntungkan. Padahal, faktanya banyak anak muda sekarang yang sukses berkiprah di pertanian,” kata HBK.

HBK mengajak generasi muda millenial saat ini untuk mulai melihat sektor pertanian ini sebagai sektor yang menjanjikan.

Ia mengatakan, untuk membangun minat dan animo agar anak-anak muda mau bergelut di sektor pertanian, maka Sekolah Tani harus mulai dibentuk.

“Sekolah Tani ini nantinya yang akan mencetak generasi muda tani untuk menjawab persoalan bangsa saat ini yang sedang mengalami krisis sumber daya manusia di bidang pertanian”, tukasnya

Yang menarik dari gagasan HBK ini, Sekolah Tani tersebut nantinya akan membina dan mendidik putra-putra bangsa yang memiliki kemauan keras untuk menjadi wirausahawan di bidang pertanian, namun di sisi lain tidak memiliki kesempatan untuk belajar di pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi.

“Jadi Sekolah Tani ini gratis dan bisa menjadi jawaban juga bagi anak-anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena persoalan biaya”, kata HBK.

Menurut HBK, membangun Sekolah Tani akan semakin mudah jika ada kemauan dan perhatian bersama termasuk dari pemerintah.

Banyak aset lahan pemerintah yang belum dimanfaatkan, khususnya di tingkat pedesaan yang bisa digunakan untuk Sekolah Tani ini. Tenaga didik juga bisa diambil dari tenaga penyuluh pertanian di desa-desa setempat.

“Sehingga selalu ada regenerasi petani, dengan mutu dan pengetahuan yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman”, katanya.

Walaupun banyak generasi muda menganggap usaha di bidang pertanian merupakan bisnis yang tidak menjanjikan, namun sebenarnya usaha di bidang ini cukup prospektif.

Hal ini disebabkan karena produk pertanian selalu dibutuhkan banyak orang.

Caleg DPR RI Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1 dari Dapil NTB-2/P. Lombok ini mengatakan, dirinya juga akan mendorong terbentuknya Sekolah Tani di P. Lombok ini dan Prov. NTB pada umumnya.

“Mungkin di awal-awal, kita akan dorong inisiasi ini dari kader muda Partai Gerindra yang kompeten di bidang pertanian. Kami juga punya GMD yang merupakan kader-kader cemerlang Partai Gerindra”, katanya.

Ancaman Konversi Lahan

Selain krisis petani, tingginya konversi lahan pertanian juga mengancam sektor pertanian, termasuk di Prov. NTB.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB mencatat, setidaknya areal pertanian di NTB menyusut sebanyak 500 hektare setiap tahun seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Ironisnya, penyusutan sebesar itu termasuk pada 247 hektare lahan pertanian irigasi produktif yang sebelumnya ada di wilayah NTB.

Angka penyusutan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan maraknya pengalihan fungsi lahan, seperti pembukaan jalan baru dan pembangunan infrastruktur perumahan, pertokoan, dan lain-lain.

HBK mengatakan, penyusutan lahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian produksi pangan di NTB, meski dilakukan pencetakan sawah baru.

Untuk itu, harus ada upaya juga dalam melakukan intensifikasi pertanian. Karena lahan pertanian terus menyusut sementara jumlah penduduk terus bertambah”, katanya.

HBK juga mengajak para kaum muda generasi millenial untuk memikirkan hal ini.Terutama bagi para mahasiswa, dan juga para lulusan Fakultas Pertanian.

“Jangan sampai lulusan Fakultas Pertanian, enggan bergelut di sektor pertanian. Ayo, kita gelorakan semangat kita bersama dalam membangkitkan dan mengembalikan kejayaan sektor pertanian ini”, katanya.

Me

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an

lombokjournal.com —

MATARAM.;   Potensi sektor pertanian di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak akan habis-habisnya jika dikupas dan dibicarakan.

Namun, jika selalu hanya dalam tataran wacana dan wacana, tanpa ada aksi nyata, maka potensi yang ada hanya akan lekang dan tak membawa manfaat, faedah dan keuntungan apa-apa.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengajak masyarakat di P. Lombok untuk mulai melakukan aksi nyata mengembangkan potensi pertanian di daerah tinggal mereka, Jumat ( 18/1)

Menurut HBK, di Lombok semua potensi pertanian sudah tersedia, tanah yang subur, ketersediaan air yang mencukupi. Tinggal sekarang bagaimana mulai action, generasi muda  jangan ragu dan  malu untuk bergelut di sektor pertanian ini.

” Contohnya Sembalun, dulu pernah berjaya sebagai sentra bawang putih nasional. Naaach kenapa sekarang tenggelam, ini pertanyaannya. Harusnya potensi ini terus dikembangkan lebih bagus lagi,” ungkap HBK didampingi isteri tercintanya , Hj. Dian Bambang Kristiono.

Kecamatan Sembalun di Lombok Timur yang berada di kaki Gunung Rinjani memang memiliki potensi yang luar biasa untuk pertanian hortikultura. Di era 1990-an, daerah Sembalun sempat terkenal dan menjadi sentra produksi bawang putih nasional.

Hanya saja, krisis ekonomi dan maraknya kebijakan impor bawang putih dari China, India dan Vietnam saat itu, membuat harga komoditi unggulan ini terjun bebas. Hal ini membuat petani rugi, dan masa kejayaan bawang putih di Sembalun pun perlahan meredup.

HBK mengatakan, hilangnya masa kejayaan itu bukan berarti potensi ikut hilang. Geografis letak ketinggian, kesuburan tanah, dan potensi lainnya masih tetap sama dengan di era 1990-an.

“Anjloknya harga saat itu kan karena keadaan situasional, karena krismon dan kebijakan impor yang berlebihan. Tapi potensi ini masih ada, menunggu kita gali kembali dan ini harus bisa dijadikan modal untuk kita bangkit kembali meraih kejayaan itu,” kata HBK.

Ia mengatakan, masyarakat petani di Sembalun bisa mulai kembali mendorong perluasan lahan tanam bawang putih. Apalagi varietas Sangga yang menjadi varietas unggulan nasional itu proses pembenihan dan pembibitan hanya bisa maksimal jika dilakukan di Sembalun.

Hal ini menjadi kekhasan dan daya dukung tersendiri bagi Sembalun, sebagai daerah andalan untuk mengembalikan kejayaan pertanian Lombok di masa depan. Tinggal bagaimana masyarakat, pemerintahan NTB dan kita semua mau tekun dan serius mengembangkannya kembali.

Impor Dan Permainan Mafia Kartel

Menurut Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 untuk Dapil NTB II/Pulau Lombok ini, juga mengkritisi kebijakan impor bawang putih yang masih dilakukan pemerintah saat ini.

Impor, kata dia, seharusnya mulai dibatasi, sebab praktik kebijakan impor ini telah membuka peluang bagi para pelaku kartel untuk memanfaatkan kesempatan ini buat menangguk keuntungan dengan merugikan para petani kita. Dampaknya, harga bawang putih produksi petani kita bisa anjlok

kapan saja, petani kita akan frustasi serta malas berkiprah di sektor ini lagi akibat dari ulah para mafia kartel ini.

Ia menegaskan, ketika petani mengembangkan komoditas unggulan daerah, seharusnya pemerintah mengimbangi dengan pengurangan impor dan juga pengawasan tata niaga komoditas tersebut, termasuk bawang putih.

“Karena itulah tugas pemerintah. In shaa Allah kalau saya diberi mandat masyarakat Lombok duduk di kursi DPR RI nanti, hal ini akan saya perjuangkan sampai terwujud. Kalau kehidupan para petani kita mau sejahtera, maka pemerintah harus melindungi dan mendampingi mereka lewat kebijakan dan pengawasan yang menjamin kesejahteraan  petani. Keberpihakan pemerintah harus jelas, jangan bicaranya ingin meningkatkan kesejahteraan petani kita tapi impor jalan terus”, tegas HBK.

Swasembada Bawang Putih

Saat ini pemerintah tengah melakukan beragam upaya untuk meraih swasembada bawang putih nasional. Kawasan Sembalun telah ditetapkan sebagai salah satu sentra bawang putih yang akan dikembangkan, bersama beberapa daerah lainnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, potensi lahan tanam bawang putih di Sembalun saja mencapai 40.000 hektare. Dari potensi ini, yang dimanfaatkan saat ini baru sekitar 5.000 hektare, berati peluangnya masih sangat besar.

HBK menilai, hal tersebut menjadi peluang baik bagi masyarakat petani kita terutama yang berada di daerah Sembalun, Lombok Timur. Peluang dan potensi itu hanya bisa diraih hasilnya, jika ada semangat kolektif dari masyarakat dan pemerintah NTB untuk masing-masing mengambil peran yang nyata.

“Yang penting masyarakat harus punya visi, keyakinan dan semangat yang sama untuk mengembalikan kejayaan Sembalun kedepan. Ke depannya, selaku legislator, HBK akan bekerja keras dan berjuang untuk mengarahkan dan mengontrol pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang diambil lebih pro, lebih berfihak dan lebih melindungi para petani,” tegas HBK.

Me

Training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru

MATARAM.lombokjournal.com —  The Habibie Center bekerjasama dengan Nusa Tenggara Center (NC 1999) kembali melaksanakan Pelatihan Dialog dan Mediasi Program Perempuan Penggerak Perdamaian (PERAN) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pelatihan yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 8-10 Januari 2019 ini bertujuan menguatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam fasilitasi dialog dan mediasi untuk mendorong kerukunan masyarakat dan mencegah ekstremisme kekerasan.

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan serupa yang sebelumnya telah dilakukan pada 27 – 29 November 2018.

Secara keseluruhan, terdapat tiga fase pelatihan dan saat ini telah masuk fase kedua yang lebih berfokus kepada penguatan kapasitas dalam fasilitasi dialog di masyarakat.

Setelah training fase kedua ini, para peserta akan turun langsung membuka ruang diskusi di masyarakat. Pelatihan fase ketiga akan dilaksanakan pada 29-31 Januari 2019.

Nurina Vidya Hutagalung, Manajer Program PERAN menjelaskan, dalam masyarakat terdapat dinamika yang dapat menimbulkan gesekan apabila dibiarkan.

Oleh karena itu, training PERAN fase kedua ini memperkuat kemampuan fasilitasi dialog supaya para peserta training yang nantinya akan menjadi fasilitator dapat membuka ruang dialog yang nyaman dan mampu mendorong pemahaman dalam menyikapi permasalahan yang ada, bukan justru menimbulkan permasalahan baru.

“Kami berharap semoga program ini mampu membantu menjaga kerukunan masyarakat di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Sementara Dr. Kadri, M.Si, Peneliti Utama dan Dewan Pendiri NC 1999 mengatakan pelatihan ini merupakan hal yang baru terutama bagi para aktivis perempuan karena mereka bersama-sama dengan para fasilitator dari THC menformulasi pola dialog dan mediasi yang efektif dengan menjadikan perempuan sebagai actor utamanya.

Pelatihan ini juga khas, karena mengajarkan peserta untuk mampu menggali potensi yang dimiliki oleh perempuan yang ada di masyarakat agar mampu menjadi agen perdamaian. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Peserta pelatihan ini mewakili berbagai unsur masyarakat, seperti perwakilan agama, pemimpin komunitas, pemerintah daerah, akademisi, organisasi perempuan, aktivis, media, hingga masyarakat sipil. Salah satu peserta training, Mahniwati yang merupakan perwakilan dari Perempuan AMAN menjelaskan materi yang didapat selama training.

“Di training ini saya belajar menjadi pendengar yang baik, teknik menjadi fasilitator di masyarakat, hingga proses melakukan dialog. Sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman memfasilitasi sejumlah diskusi di desa. Namun dari training ini saya sadar bahwa selama ini saya salah karena mengedepankan ego saya,” ungkap Mahni.

Siti Hamdiah Rojabi, mahasiswi S2 di Universitas Mataram yang juga mengikuti training mengatakan , sangat terkesan dengan pelatihan ini karena teknik menyampaikan materinya disampaikan dengan asyik dan santai.

Selama training kita banyak bergerak karena ada banyak games dan role play. Sehingga walaupun materinya padat, namun tidak membuat pusing dan kita (peserta training) tetap memahami materi. Selain itu, kita juga tidak hanya menerima materi, tapi diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapat.

Me

Gubernur menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah bersyukur adanya penurunan jumlah tingkat kemiskinan di NTB.  Meski begitu, Zul mengaku, tidak hanya cukup dari capaian penurunan tingkat kemiskinan.

“Alhamdulillah turun, tapi saya selalu katakan kita tidak boleh selalu terpaku hanya pada  hal-hal kuantitatif, apa gunanya turun tapi kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri,”ujarnya,  Kamis (17/01)

Zul menilai, penurunan angka kemiskinan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Ia menyambut positif usulan proyek-proyek dari pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB.

“Saya kira usulan bagus, semisal proyek-proyek dari pusat di NTB dikerjakan pengusaha-pemgusaha lokal juga, jangan sampai proyeknya besar tapi yang kerjakan orang luar,” katanya.

Sebelumnya,  Kepala Bidang Statistik Distribusi,Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Putradi merilis jumlah penduduk miskin di NTB Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

Angka penduduk miskin  NTB tersebut mengalami  penurunan 1,84 ribu orang atau 0,12 persen jika dibandingkan pada Mei 2018 yang sebanyak737,46 ribu orang atau 14,75 persen.

Dia menambahkan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di NTB yang pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen juga turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Pun dengan penduduk miskin di daerah perdesaan NTB yang mengalami penurunan dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi,” ujar Putradi di Kantor BPS NTB, Selasa (15/1).

Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada 2009 sebanyak   1,050,948 atau 22,78 persen dari total penduduk NTB.

Putradi mengungkapkan sejak 2009 sampai 2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dan September 2016 sampai Maret 2017.

Ia menyampaikan, penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada 2012.

Putradi juga mencatat adanya perubahan garis kemiskinan pada periode Maret 2018  sampai September 2018 di NTB.

Dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Dikatakannya, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ia menerangkan garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, dari Rp 365.901 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 373.566 per kapita per bulan pada September 2018.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), memperlihatkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan,” katanya.

Putradi melanjutkan, pada periode Maret 2018 sampai September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan di NTB mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari garis kemiskinan,” ucap Putradi.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya menambahkan.

AYA

Sebagai organisasi keummatan yang independen, kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepemimpinan yang baru PW NU NTB paska Konferwil tanggal 19 Januari 2019 mendatang perlu bersikap kritis terhadap kekuasaan agar proses  pembangunan di NTB berjalan dengan baik .

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tanggungjawab moral dan sosial dalam mengartikulasikan aspirasi kaum Nahdliyyin maupun warga  masyarakat pada umumnya  secara terbuka dan demokratis.

Selain itu NU NTB diharapkan bisa  menjadi kekuatan penyeimbang dalam melakukan advokasi terhadap  dampak kebijakan yang kurang berpihak kepada kepentingan publik.

Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto  melalui siaran pers kepada Media , Kamis ( 17/01) .

Selanjutnya Mi6 mengungkapkan, siapapun nanti yang terpilih dalam KonferWil PW NU NTB ke 13 di Bagu harus memiliki komitmen dan kepedulian yang kuat dalam membesarkan organisasi NU di NTB, termasuk berani melakukan kritik dan oto kritik terhadap pemerintahan di NTB.

Sebagai organisasi keummatan yang independen/ non partisan , kiprah kepemimpinan baru PW NU NTB paska Konferwil sangat menentukan corak dan karakter gerakan NU di NTB .

” Selain terlibat  dalam urusan keummatan dan kemanusiaan , PW NU NTB hendaknya mampu menjadi penyambung lidah rakyat NTB dalam memperjuangkan hak-haknya ,” ungkap Bambang Mei F yang akrab disapa Didu .

Mi6 menilai  kiprah dan keberadaan NU di NTB  selama ini telah mampu menjadi pengayom dan perekat bagi semua golongan masyarakat lewat aksi sosial kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini.

“Aksi Charity kemanusiaan  yang kerap dilakukan oleh NU NTB, hendaknya diimbangi pula  dengan aksi  advokasi dan pendampingan terhadap warga korban pembangunan ,” tambah Didu .

Kepedulian NU dalam aspek  perjuangan kemanusiaan ini penting sebagai sarana untuk mengedukasi rakyat agar tidak apatis dalam memperjuangkan hak-haknya .

” M16 yakin kepemimpinan PW NU NTB yang baru akan progresif dan bersikap kritis dalam menyikapi fenomena ketidakadilan di NTB , termasuk tidak mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pragmatis ,” kata Didu.

Me.

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Gubernur minta masyarakat sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –– Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat hidup rukun dan damai. Serta, tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang sepele yang merugikan semua.

“Kita sepakat untuk membangun relasi yang baik. Semoga konflik di masa yang akan datang dapat kita minimalisir,” tegas Gubernur saat Penandatanganan Kesepakatan Damai antara Warga Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dengan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (16/01).

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu menjalaskan, saat ini sangat mudah bagi siapa saja untuk berselisih. Bahkan oleh hal-hal sepele sekalipun, seperti salah kirim SMS, yang menyebabkan satu kampung berselisih dengan kampung lain.

Apalagi kata Doktor Zul di tahun politik ini, masyarakat harus mampu menahan diri untuk tidak menyebar ungkapan-ungkapan kebencian melalui media sosial.

“Modal sosial harus kita pupuk. Yaitu, kita harus saling membantu. Namun, bagaimana bisa saling membantu kalau tidak saling memahami. Kita Tidak saling memahami kalau tidak saling mengenal,” Jelas Doktor Zul di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dari Lingkungan Karang Genteng Kota Mataram dan Warga Desa Bajur Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur, didampingi Waka Polda NTB dan Kejati, mengingatkan bahwa perselisihan dan petengkaran tidak ada untungnya. Malah yang muncul adalah kerugian, tidak hanya bagi individu. Namun kerugian itu juga dialami oleh masyarakat luas.

“Kalau kita ingin memajukan daerah kita, maka kita butuh investor. Investor tidak akan mau datang  kalau di daerah itu selalu ada perselisihan,” Ungkap Gubernur.

Karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk sering melakukan perjumpaan yang dapat mengikis perselisihan di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan itu, telah disepakati perdamaian antara kedua desa dan lingkungan itu, melalui penandatangan Surat Kesepakatan. Yaitu, Tokoh Masyarakat Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram, selaku Pihak Pertama dan Tokoh Masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, selaku Pihak Kedua, sama-sama sepakat.

Kesepakatan itu di antaranya, pertama mengakhiri secara damai sengketa dan/atau konflik yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat yang berawal dari perkelahian/tawuran yang melibatkan anak-anak dari kedua belah pihak (Karang Genteng Kecamatan Mataram dan Desa Bajur Kecamatan Labuapi), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Bay Pass Lingkar Selatan perbatasan Kota Mataram dengan Lombok Barat, yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak.

Selain itu, kedua belah pihak, yaitu asing-masing pihak sebagai orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama bertekad dan berjanji untuk lebih memberikan perhatian dalam mendidik, membina dan mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing agar tidak bertindak dan berperilaku destruktif.

Kedua pihak mengharapkan agar mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian agar diperlakukan dengan adil serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA) khususnya Pasal 5 tentang restorative justice dan pasal 6 tentang deversi

Mereka juga bersepakat untuk menjalin hubungan pergaulan sehari-hari kembali normal, rukun dan harmonis seperti sediakala dan bersama-sama berkomitmen untuk tidak mengulangi kejadian yang serupa

Hadir juga mendatangani kesepakatan itu, Kapolres Lombok Barat, Kapolres Kota Mataram, Tokoh Agama dan tokoh pemuda. Kesepakatan itu juga diinisiasi oleh jajaran Bale Mediasi Provinsi NTB.

AYA

Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB

MATARAM,lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum tidak menampik jika proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB mengalami banyak hambatan.

Rum menjelaskan, hingga saat ini, jumlah hunian tetap (huntap) yang siap huni baru sekira 220 huntap. Sedangkan, 3.925 huntap sedang dalam proses pembangunan.

Angka ini masih jauh dari total 216 ribu rumah yang rusak akibat gempa di NTB.

Ia melanjutkan, tiga tipe rumah meliputi rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika) yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat menemui sejumlah kendala.

Persoalan Risha terletak pada terbatasnya ketersediaan alat-alat pendukung pembangunan Risha, mulai dari mur, baut, hingga aplikator.

Sementara Rika yang juga diminati masyarakat lantaran trauma dengan bahan beton juga tak lepas dari persoalan.

“Rumah kayu ada persoalan, bahannya dari mana kalau dari Lombok nanti (Gunung) Rinjani habis. Nanti pas rumahnua jadi banjir datang terus rumah habis juga,” ujar Rum di Mataram, NTB, Rabu (16/01).

Rum mengatakan, penggunaan kayu secara massal bisa dilakukan untuk pembangunan Rika selama bahan bakunya diambil dari luar NTB.

“Alternatif kayu bisa dari luar, dari Kalimantan, sudah saya sampaikan ke Pak Doni (Kepala BNPB), bisa tidak Pak hasil kayu sitaan se-Indonesia dikumpulkan dan dikirim ke Lombok,” kata Rum.

Selain bahan material, lanjut Rum, kendala juga menyasar pada kekurangan jumlah fasilitator atau tenaga pendamping pembagunan rumah.

Ia menyebutkan, jumlah fasilitator untuk pembangunan rumah rusak berat untuk saat ini hanya sebanyak 800 orang. Apabila satu tim berisikan delapan orang, maka jumlah tim fasilitator baru mencapai 100 tim.

Kementerian PUPR berencana menambah 751 personel untuk fasilitator di NTB.

“Satu tim itu cover 250 KK, idealnya 1.00 personel fasilitator untuk 200 tim,” lanjut Rum.

Rum menyampaikan, pembangunan untuk rumah rusak berat menjadi kewenangan Kementerian PUPR, termasuk soal fasilitatornya.

Sementara untuk pembangunan rumah rusak sedang dan rusak ringan menjadi kewenangan Pemprov NTB yang telah merekrut 1.000 tenaga fasilitator sipil dan 500-700 fasilitator dari TNI.

Rum menambahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyetujui pengalihan atau pelimpahan kewenangan tentang alternatif rumah tahan gempa kepada Pemprov NTB, melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.

“Dinas Perkim yang memberikan rekomendasi jenis rumah yang tahan gempa kita sambut dengan baik,” kata Rum.

Rum menilai, bertambahnya jumlah pilihan rumah diyakini mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Mengapa perlu banyak tipe rumah, karena 75 ribu rumah rusak berat sasarannya. Sampai sekarang Risha tidak sampai seribu (unit) realisasinya, oleh karena itu kita perbanyak,” ucap Rum.

Berbekal lampu hijau dari pemerintah pusat, kata Rum, kini NTB telah memiliki enam tipe rumah yang bisa digunakan masyarakat meliputi Risha, Rika, Riko, rumah instan struktur baja (Risba), rumah Instan struktur baja ringan (Risbari), dan rumah cetak Indonesia (RCI).

“Akan ditambah satu lagi, tadi sudah dipresentasikan yaitu Rista, rumah instan tahan gempa,” kata Rum.

Tipe Rista, kata Rum, cukup direkomendasikan karena dengan Rp 50 juta sudah bisa mendapatkan satu unit rumah beserta kamar mandi dalam dan jaringan listrik.

Rencananya, demo pembangunan tipe Rista akan segera dilakukan di Lombok Utara. Proses pengerjaan Rista juga terbilang singkat, hanya dikerjakan empat pekerja dalam jangka waktu satu hari selesai.

Selain tujuh tipe tersebut, masyarakat yang sudah terlanjur membangun rumah dengan biaya sendiri juga akan diganti pemerintah dengan syarat berkoordinasi dengan BPBD dan PUPR.

BACA JUGA; 72 Persen Korban Gempa NTB Telah Terima Bantuan

“Masyarakat misalnya punya duit sendiri, bangun sendiri, silakan, tapi tolong komunikasi dengan BPBD dan PUPR terkait, untuk ajukan penggantian pembayaran,” ungkap Rum.

AYA