Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM – Selain sebagai tempat untuk memperdalam pendidikan dan ilmu agama, pondok pesantren juga memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi.

Salah satu sektor ekonomi yang bisa dikembangkan di pondok pesantren adalah pertanian.

“Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan kita di NTB selain Pariwisata, sehingga untuk memaksimalkan sektor ini perlu pelibatan dan partisipasi banyak pihak. Salah satu yang potensial ialah Pesantren,” kata Calon Anggota DPD RI dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani dengan Tagline Batik Ijo , Jumat ( 15/02)

Menurutnya, potensi Pesantren bisa didorong sebagai salah satu penggerak pemberdayaan ekonomi yang Lebih inklusif, termasuk melalui sektor pertanian.

Apalagi, jumlah Pesantren di NTB ini cukup banyak dan sudah banyak menyumbang hak positif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Batik Ijo H Irzani mengatakan, secara nasional potensi besar yang dimiliki Pesantren menjadi daya tarik untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

Saat ini Kementerian Pertanian juga tengah melakukan kajian mendalam mengenai potensi apa saja yang bisa dikembangkan Pesantren di sektor pertanian.

“Secara nasional Kementan sedang inventarisir berapa lahan yang dimiliki dan apa kebutuhan Pesantren untuk pengembangan sektor pertanian ini,” katanya.

Irzani mengatakan, kepemilikan lahan Pesantren yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Apalagi komoditas tertentu bisa ditanam dan berproduksi di lahan lahan yang tak terlampau luas.

Sementara Pesantren didorong berpartisipasi di sektor pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementan serta Pemerintah Daerah memfasilitasi dengan pemenuhan kebutuhan.

Seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk para santri, penyediaan bibit dan juga saprodi.

Pelatihan mengoperasikan alsintan dan pendampingan oleh para penyuluh merupakan bantuan non material yang bisa saja diberikan pemerintah.

Para penyuluh ini nantinya akan mengajari santri-santri mengoperasikan mesin traktor, memilih benih unggul, cara budidaya, cara penanggulanan OPT dan sebagainya.

Menurut Irzani, untuk pengembangan kapasitas para santri, program pertukaran pelajar dan beasiswa Pemprov NTB bisa juga dimanfaatkan.

“Misalnya mengirim santri untuk belajar pertanian di negara-negara lain yang teknik dan sistemnya sudah lebih baik. Saya pikir ada banyak yang masih bisa diperbuat,” ucap Irzani usai mengikuti Bimtek Calon Anggota DPD RI yg diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tentang PHPU 2019 di Jakarta .

Ia menegaskan, sebagai anggota DPD RI perwakilan NTB nantinya, program penguatan pertanian dengan melibatkan Pesantren dan lainnya akan disuarakan.

Sebab, salah satu tugas DPD RI adalah menjaring potensi dan aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan program itu, dan sekaligus memantau dan mengawasi program pembangunan pemerintah pusat yang tengah berjalan di daerah.

Termasuk salah satu yang diatensi Komite II DPD RI adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.

“Inshaa Allah saya pasti berbuat maksimal. Khusunya untuk program-program pengembangan pertanian yang menjadi program strategis NTB ini,” tukas H Irzani yang berlatar belakang Dosen Universitas Islam Negri ( UIN ) Mataram.

Me

Pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NusaTenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah menerima silaturrahim Ketua Forest For Life Indonesia, dalam rangka memaparkan terkait Pilot Projek Pengolahan Sampah Organik dengan Teknologi Black Souldier Fly (tentara lalat hitam) di Ruang Kerjanya, Kamis (14/02/2019).

Pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam ini, merupakan  kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Forest For Life Indonesia yang dipusatkan di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

Proyek ini kedepan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sampah organik, agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah ini di NTB dan menginginkan agar proyek ini kedepan dapat dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di NTB.

“Inovasi ini sejalan dengan program pemerintah saat ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang dikenal dengan program Zero Waste,” ujar doktor Zul.

Ketua TP PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, yang mendampingi Gubernur pada kesempatan itu, juga menyambut baik  dengan adanya teknologi ini.

“PKK NTB akan mendukung penuh dengan memberikan edukasi kepada msyarakat, agar bisa memilih sampah organik dan non organik, mulai dari tingkat rumah tangga, sebagai sumber penghasilan sampah utama,” ujar Hj. Niken.

Hj.Niken juga berharap, kedepan dengan hadirnya teknologi ini, persoalan sampah di NTB bisa teratasi.

Ketua Forest For Life Idonesia Hadi Pasaribu menjelaskan pengolahan sampah organik sering menjadi persoalan masyarakat selama ini, tapi dengan adanya teknologi ini sampah organik akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

“Output dari pengolahan sampah ini adalah, pengolahan larfa menjadi pakan ternak, pupuk cair, gas dan pupuk padat,” jelas Hadi.

Ia menambahkan, teknologi  pengolahan sampah dengan system  Black Souldier Fly ini hanya bisa dikembangkan di negara-negara tropis.

“NTB merupakan tempat pengembangan pertama di Indonesia yang bekerjasama langsung dengan pemerintah. Walaupun sudah ada di beberapa tempat namun sifatnya privat,” jelasnya.

Usai pertemuan, Hj. Niken juga melaksanakan kunjungan langsung ke Lokasi pengolahan sampah organik ini di Dusun Bebae Kecamatan Lingsar.

AYA/Hms NTB

Donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL

MATARAM.lombokjournal.com — Golden Palace Hotel Lombok  bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) kota Mataram menyelenggarakan Donor Darah, Kamis (14/02).

Kegiatan sosial ini merupakan wujud kepedulian Golden palace Hotel Lombok ( GPHL ) terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan orang lain.

General Manager GPHL mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan 20 kantong darah dapat terkumpul pada kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 wita.

“Kita targetkan 20 kantong darah, tapi ada sekitar 60 lebih yang sudah ikut mendonorkan darahnya,artinya lebih dari Target yang kita inginkan,” katanya.

Kegiatan sosial donor darah merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan GPHL.

Juga merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh GPLH , dan didukung penuh seluruh karyawan hotel.

“Selain Karyawan hotel ada juga masyarakat yang ikut donor serta dari pihak TNI yakni Korem 162 wira bhakti, karen acara ini selain acara rangkain Hari Valentine juga merayakan HuT TNI yang jatuh di bulan Februari ini,” pungkas Ernanda.

AYA 

Cepat tidaknya proses pencairan dana rehab rekon tergantung dari masyarakat, Apa masyarakat mau disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama

KLU.lombokjournal.com —  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., bersama rombongan didampingi Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.,  melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Pulau Lombok, NTB.

Kunjungan itu untuk mengecek Posramil Pemenang, Koramil 1606-03/Bayan dan Koramil 1615-10/Sembalun yang baru selesai dibangun. Selain itu  juga melihat secara langsung proses pencairan dana stimulan satu pintu di Lapangan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan di Lapangan Transad Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur, Selasa (12/02).

Pangdam IX/Udayana kepada sejumlah wartawan di Lapangan Tanjung KLU menyampaikan, kehadirannya di Pulau Lombok dalam rangka memantau Prajurit TNI yang bekerja membantu Pemerintah Daerah untuk tahap rehab rekon pasca gempa di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Menurutnya, dari apa yang dilihat dan berbicara dengan masyarakat, ada prospek yang jelas dimana masyarakat sudah mengerti tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Khususnya terkait dengan pencairan dana bantuan stimulan dari pemerintah pusat dengan membentuk Pokmas.

Juga sekaligus melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan sehingga lebih cepat dalam proses pencairannya.

“Hal itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden agar segera memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan sehingga proses rehab rekon bisa berjalan cepa dan lancar,” ungkap Pangdam.

Melihat kondisi tersebut, orang nomor satu di jajaran Kodam IX/Udayana tersebut sangat yakin proses rehab rekon berjalan sesuai target.

“Dengan adanya management seperti ini, saya optimis percepatan rehab rekon ini akan berjalan dengan baik karena dilihat dari target pencairan dana Bank BRI hari ini saja mencapai 23 ribu untuk rumah rusak berat, dan tentunya para Fasiliator bersama masyarakat harus bersama-sama bekerja menyelesaikan tugasnya,” ujarnya.

Pangdam IX/Udayana juga menyampaikan cepat tidaknya proses pencairan dana rehab rekon tergantung dari masyarakat. Apa masyarakat, mau disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.

Karena tuntutannya akuntabilitas, sehingga Pemerintah Daerah bersama Stakeholder lainnya tidak ada tuntutan Korupsi dibelakang hari dan endingnya juga masyarakat semua senang dengan rumahnya terbangun.

“Dalam proses pencairan dana ada pihak BPKP, inspektorat, Perbankan, Pemda, BPBD dan apilikator duduk bareng dengan satu titik pelayan satu pintu,” sebut Perwira Tinggi Bintang Dua tersebut.

Dikatakannya, pembangunan ini sangat bergantung dengan beberapa hal antara lain masyarakat itu sendiri, kondisi cuaca, dan para aplikator yang memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan di Bank BRI.

“Pemerintah berharap agar proses rehab rekon dapat dilaksanakan secepat mungkin karena managementnya sudah bagus dengan bekerja keras tentunya,” sebutnya.

Pangdam IX/Udayana juga meminta kepada media untuk membantu mengawal proses percepatan rehab rekon dengan sosialisasi melalui media masing-masing sehingga pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan.

Kunjungan tersebut juga dihadiri Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, Bupati KLU H. Najmul Ahyar, Kapolres Lotara, Danyonif 742/SWY Letkol Inf Agus P. Doni, para pejabat dan Dan/Ka Satdisjan Korem 162/WB

AYA

Salah satu yang harus terus dilakukan adalah dengan mengembangkan potensi Desa Wisata di Lombok. Baik di Lombok Utara maupun Lombok Barat

lombokjournal.com —

LOBAR  ;    Masyarakat pulau Lombok, NTB masih merasakan dampak bencana gempa bumi Juli-Agustus 2018 lalu. Selain kerusakan rumah, ekonomi masyarakat juga terpengaruh.

Pasalnya, sektor Pariwisata sebagai sektor unggulan ke dua di daerah ini selain sektor Pertanian, juga ikut terdampak. Angka kunjungan wisatawan yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir, membuat masyarakat ikut terdampak.

Lombok Utara dan Lombok Barat, yang memiliki cukup banyak destinasi wisata juga sempat terdampak. Meski saat ini sudah pulih dan berbenah, namun tingkat kunjungan wisata masih lesu di dua daerah ini.

“Lombok Utara dan Lombok Barat sempat terdampak. Meski saat ini sudah pulih, namun perlu terus ada upaya untuk menggeliatkan kembali sektor pariwisata ini,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Selasa ( 12/2)

Dampak bencana itu, papar Nofian, masih ditambah lagi dengan kondisi harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar yang mahal saat ini.

Nofian mengapresiasi upaya pemerintah dan stakeholders terkait yang sudah berusaha merecovery sektor Pariwisata pasca bencana gempa bumi. Namun, ia juga menilai masih perlu banyak upaya yang harus dilakukan untuk mendorong bangkitnya sektor pariwisata kembali.

Menurutnya, salah satu yang harus terus dilakukan adalah dengan mengembangkan potensi Desa Wisata di Lombok. Baik di Lombok Utara maupun Lombok Barat.

“Konsep Desa Wisata ini saya pikir mampu mendorong pariwisata NTB kembali bangkit sekaligus memperkuat peningkatan perekonomian masyarakat melalui UMKM,” katanya.

Ia mencontohkan, Desa Wisata di Sesaot, Narmada, Lombok Barat, yang kini terus berkembang dan mampu menjadi magnet wisata tersendiri bagi wisatawan lokal dan domestik.

Demikian juga dengan Desa Kerujuk di Lombok Utara. Kawasan yang menjual destinasi spot selfie dan fotografi ini juga sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Konsep seperti itu menarik, apalagi saat ini trend wisatawan sudah mulai bergeser mencari destinasi wisata yang ramah digital, instagramable dan layak daring.

“Di Yogyakarta dan Bandung misalnya, itu untuk sekadar selfie di spot yang dikembangkan di sana, wisatawan rela menghabiskan biaya dan waktu untuk menempuh perjalanan ke destinasi. Di Lombok potensi ini belum maksimal tergali,” ujarnya.

Nofian mengatakan, saat ini dirinya dan sejumlah relawan terus aktif mendorong masyarakat sadar wisata untuk mulai menggagas Desa Wisata baru di wilayah mereka, terutama di Lombok Utara dan Lombok Barat.

Dia juga mulai memfasilitasi dan membantu masyarakat pelaku UMKM untuk mengakses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan dari perbankan.

Hal ini juga, paparnya, yang akan dilakukan ketika diberi amanah duduk di kursi DPRD NTB kelak. Ia bertekad mempercepat ekonomi NTB bangkit dengan mendorong sektor pariwisata dan pengembangan UMKM melalui pengembangan konsep Desa Wisata.

Menurutnya , konsep Desa Wisata yang harus dikembangkan di Lombok Utara dan Lombok Barat meliputi Desa Wisata yang menyediakan Akomodasi, Atraksi, dan Alam yang terintegrasi.

“Untuk akomodasi, rumah penduduk bisa disulap menjadi semacam homestay. Misalnya punya empat kamar, satu kamar bisa direnovasi dan dilengkapi khusus untuk wisatawan yang ingin menginap,” paparnya .

Selain itu, keberadaan artshop Desa juga harus dipikirkan untuk menjadi etalase kerajinan maupun produk unggulan di Desa Wisata itu.

Hal ini bisa didukung juga dengan keberadaan sanggar seni dan budaya yang menampilkan atraksi seni budaya penduduk setempat.

Dengan pola terintergasi ini, kata Nofian, maka multiplier efect ekonomi dapat dirasakan penduduk di Desa Wisata itu, baik dari homestay yang disediakan, produk jajanan, kuliner dan kerajinan, juga dari sisi pertunjukan seni dan budaya.

“Saat yang coba kita bangun adalah semangat bersama dulu. Gagasan yang baik tapi tidak punya semangat yang sama akan percuma. Sehingga setiap turun ke lapangan, semangat ini yang selalu coba saya sosialisasikan ke masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi wisata yang masih lesu saat ini bukan berarti harus patah arang.

Sebab konsep desa wisata bila dikembangkan dengan baik, bisa menjadi harapan baru di saat kondisi kunjungan wisata ke NTB kembali normal

“Yang terpenting harus berani memulai. Desa Wisata ini saya yakin akan menjadi suistainable tourism, pariwisata berkesinambungan di Lombok, NTB,” tukasnya .

Me

Mengembangkan Pesantrenyang ramah teknologi seperti ini menjadi salah satu cita-cita yang akan diperjuangkannya di kursi DPD RI perwakilan NTB kelak

lombokjournal.com —

LOTIM  ;    Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia diharapkan bisa menjadi tumpuan harapan dalam mencetak generasi handal dan bermoral.

Di era kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, Pesantren dan para santri, bisa menjadi agen inovator juga kreator Teknologi Tepat Guna ( TTG)  yang bukan saja mampu memanfaatkan teknologi, tapi juga mampu melakukan inovasi TTG yang ramah dengan kalangan Pesantren.

Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 30, H Irzani mengatakan, potensi dan sumbangsih Pesantren sudah sangat teruji sejak dulu di Indonesia, termasuk di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, Pesantren juga menjadi pusat pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi

rakyat seperti koperasi dan usaha kecil, teknologi tepat guna, kesehatan masyarakat hingga pada konservasi lingkungan.

“Harus diakui, Pesantren dapat menjadi tempat penyemaian pemimpin masa

depan dalam banyak bidang. Pesantren juga berpotensi besar menjadi wadah pencetak enterpreneur yang bisa menggerakkan potensi ekonomi masyarakat, dan menjadi agen perubahan teknologi di zaman kekinian seperti sekarang ini,” kata H Irzani, Selasa ( 12/2)

Pengembangan teknologi tepat guna di Pesantren, menurutnya, harus mulai dilakukan saat ini. Para santri sudah saatnya menunjukan kreativitas dan inovasi mereka di bidang teknologi tepat guna untuk membantu masyarakat.

Menurutnya, paradigma kebanyakan awam harus mulai berubah tanpa mengubah esensi Pesantren dan santri itu sendiri. Sebab, teknologi tak akan membawa santri keluar dari nilai-nilai kesantriannya karena teknologi adalah kebutuhan saat ini.

“Santri di Ponpes modern bisa berselancar internet dengan gadget tanpa terpengaruh dampak negatifnya, karena santri menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan serta tidak menyalahgunakannya. Contoh itulah yang harus ditiru oleh santri-santri yang mampu melaju di tengah zaman tanpa harus malu mengakui identitasnya sebagai santri,” ungkapnya.

Irzani mengatakan, kemajuan teknologi juga punya banyak manfaat. Misalnya dengan smartphone para santri bisa mengaji Al-Qur’an atau membaca, mempelajari hadits, dan menela’ah kitab kuning.

Lalu dengan gadget itu, mereka bisa mengatur waktu  mereka untuk beribadah dan melakukan kegiatan lainnya. Laptop juga bisa digunakan untuk dakwah dengan mengetik tulisan dan mengirimnya ke media masa atau mempublikasikannya sendiri di blog ataupun situs-situs berbasis Islam.

“Penyampaian ajaran Islam tidak selalu hanya melalui sebuah mimbar. Saat ini banyak media penyampaian ajaran Islam yang dapat dimanfaatkan salah satunya melalui lirik lagu. Group Band Wali telah membuktikan ini. Group Band jebolan Pesantren Dar-El-Qolam ini menyampaikan da’wah mereka melalui lirik-lirik lagu mereka,” kata Irzani.

Menurut Irzani,  Ponpes sebagai agen perubahan teknologi harus mulai didorong juga di Lombok, NTB. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengurus pesantren, agar mereka mampu mencetak kader ummah yang bukan hanya mempunyai kemampuan di bidang agama, tetapi juga mampu berkembang dan mengembangkan masyarakat di tengah-tengah lajunya arus globalisasi.

Inisiasi Lomba Tehnologi Tepat Guna Pesantren

Pemanfaatan teknologi di dunia Pesantren akan membuka peluang bagi para santri untuk bisa berkreasi dan berinovasi dalam bidang teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat.

Apalagi, kehidupan santri yang selalu berbaur dengan masyarakat sangat memahani potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Irzani mengungkapkan, Pesantren sebagai agen perubahan teknologi bisa diinisiasi dengan lomba-lomba atau pameran Teknologi Tepat Guna  karya para santri.

Ia menilai ada cukup banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk hal ini. Misalnya saja, dalam kegiatan MTQ yang setiap tahun diselenggarakan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi.

“Di beberapa daerah di Jawa, hal ini sudah mulai dilakukan. Ada lomba teknologi tepat guna santri, ada santri yang membuat sistem pengairan pertanian, bahkan santri ada yang bisa merangkai robot. Ya tentu di Lombok yang potensi pertaniannya jadi unggulan, akan banyak hal yang bisa dikreasikan,” ujar Irzani

Lomba semacam ini tentu akan memicu semangat berkompetisi Pesantren di bidang teknologi tepat guna. Selain itu juga menjadi wadah apresiasi dan penghargaan bagi Pesantren sebagai agen perubahan teknologi.

Sekretaris Umum PW NW Provinsi NTB ini mengatakan, mengembangkan Pesantrenyang ramah teknologi seperti ini menjadi salah satu cita-cita yang akan diperjuangkannya di kursi DPD RI perwakilan NTB kelak.

Me

HBK melihat hal ini akibat pemasaran Ashitaba Sembalun yang tidak dilakukan dengan profesional, produksi Ashitaba Sembalun telah jatuh kepada segelintir orang (tengkulak) yang hanya memikirkan untung besar bagi dirinya sendiri

lombokjournal.com —

LOTIM  ;     Kawasan Sembalun di wilayah Lombok Timur bisa dibilang “surga”nya hortikultura.  Sayur mayur dan komoditas buah apapun jenisnya, bisa tumbuh di daerah ini.

Belakangan, Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) tanaman khas Jepang yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, juga mulai dikembangkan oleh masyarakat Sembalun.

Sayangnya, meski bisa tumbuh lebih subur dibanding di negara asalnya, Ashitaba Sembalun masih terbentur sistem pengolahan dan management pemasaran yang belum maksimal.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono, SE yang akrab disapa HBK menilai management pemasaran dan pengolahan tanaman holtikultura Ashitaba yang dikembangkan di kawasan Sembalun, Lombok Timur, masih perlu dibenahi dan diberdayakan.

“Pohon Ashitaba di kawasan Sembalun ini, dari sisi pertumbuhan lebih cepat (dibanding) dari negara asalnya (Jepang). Jika di Jepang Ashitaba yang dikembangkan melalui Teknologi Green House baru bisa dipanen 7 bulan semenjak pembibitan, tapi di Sembalun Ashitaba bisa dipanen pada usia 3 sampai 4 bulan setelah pembibitan, ini luar biasa”, ungkap HBK, Kamis (7/2).

HBJ berkunjung ke lokasi penanaman pohon Ashitaba milik Haji Aidir, di Dusun Pesanggrahan, Kecamatan Sembalun, Kab. Lombok Timur.

Menurut HBK, Ashitaba dikenal sebagai tanaman obat yang memiliki beragam fungsi baik daun, getah dan akarnya yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bila dikelola dengan baik.

“Masalahnya sekarang petani Ashitaba Sembalun terbentur pada pemasaran dan harga yang kerap fluktuatif. Perlindungan terhadap hasil produksi dan pemasarannya masih lemah dan harus diperbaiki”, ungkap HBK.

HBK melihat hal ini akibat pemasaran Ashitaba Sembalun yang tidak dilakukan dengan profesional, produksi Ashitaba Sembalun telah jatuh kepada segelintir orang (tengkulak) yang hanya memikirkan untung besar bagi dirinya sendiri.

Petani Sembalun tidak memiliki akses, networking atau jaringan pasar yang langsung ke end user (pengguna). Mereka belum memiliki kemampuan untuk menembus pasar yang lebih luas.

Ia menilai, keterbatasan jaringan pemasaran para petani Ashitaba Sembalun, membuat harga Ashitaba Sembalun tidak stabil, kemudian tidak semua hasil panennyapun bisa terserap pasar.

Untuk itu, HBK berjanji akan mendatangkan rekan bisnisnya yang berasal dari Taiwan yang bergerak di bidang produk Ginseng dan turunannya untuk datang ke Sembalun. Tujuannya untuk menawarkan kemungkinan prospek bisnis tanaman holtikultura ini, untuk dikembangkan ke depannya.

“Sembalun itu ibarat taman sari holtikultura di Pulau Lombok, yang bisa ditanami apa saja karena tanahnya yang begitu subur juga pemandangan alamnya yang sangat indah,” ujar HBK.

Menurutnya, produksi Ashitaba Sembalun tentu akan memberi dampak ekonomis luar biasa jika bisa berhasil menembus pasar ekspor.

Secara terpisah, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Sembalun, Haji Egi memaparkan, sejarah  awal mula tanaman Ashitaba ditanam di Sembalun, yakni sekitar tahun 1996/1997 yang dibawa oleh wisatawan asal Jepang.

Karena pertumbuhannya yang cepat di Sembalun, kemudian warga Sembalun berbondong-bondong menanam Ashitaba di setiap pekarangan rumah ataupun kebunnya.

“Saat itu terjadi booming panen Ashitaba karena hasil panenan Ashitaba Sembalun menghasilkan panen yang cepat”, katanya.

Hanya saja, karena over produksi dan sistem pemasaran yang tidak maksimal, kemudian petani banyak yang mengalami kerugian.

Kini Ashitaba masih ditanam oleh para petani Sembalun, sebab usia Ashitaba yang bisa mencapai 15 tahunan.

Menurut Haji Aidir, harga getah Ashitaba cukup bagus menembus harga Rp. 700 ribu per-kilogramnya pada saat ini.

Ia menjelaskan, produksi Ashitaba setiap 1 hektare lahan tanam bisa menghasilkan 10 ton daun Ashitaba basah, atau sekitar 1 ton jika dikonversi menjadi Ashitaba kering.

“Adapun harga daun kering Ashitaba per kwintalnya mencapai Rp. 500 ribuan. Pendek kata, Ashitaba ini adalah tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dengan usia panen yang relatif singkat”, sambungnya.

Namun, karena pasar yang sangat terbatas, sehingga tidak semua petani bisa menikmati hasil panennya karena tidak terserap pasar.

Haji Aidir menambahkan, saat ini hampir seluruh warga Sembalun menanam Ashitaba, tapi terbentur pada pemasaran. Kalaupun ada yang beli, tidak lagi bisa membeli seluruh tanaman yang ditanam warga desa.

“Akibatnya kebanyakan warga Sembalun hanya untuk konsumsi sendiri untuk pohon Ashitaba yang ditanamnya”, katanya.

Haji Aidir berharap agar HBK kelak setelah menjadi anggota DPR RI mewakili masyarakat Lombok, bisa membantu petani Sembalun agar lebih sejahtera dan berdaya lewat tanaman pertanian yang digeluti.

“Di Sembalun ini semua jenis tanaman hoktikultura bisa tumbuh subur seperti seledri, sawi, kentang atau strowberry tapi saat panen harganya justru anjlok dan merugikan petani’, kata Haji Egi.

Khasiat Tanaman  Ashitaba

Tanaman Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi) merupakan tanaman herbal yang berasal dari Pulau Hachi Jo, Jepang.

Dalam bahasa Indonesia Pulau Hachi Jo berarti Pulau Panjang Umur. Nama Pulau ini dikaitkan dengan penduduk asli Pulau tersebut yang terkenal dengan umurnya yang panjang-panjang hingga mencapai 90 tahun.

Konon tanaman Ashitaba juga sudah banyak digunakan para Tabib untuk mengobati berbagai macam penyakit sejak zaman Dinasti Ming (1518 –1593).

Setelah dilakukan banyak riset dan penelitian, ditemukan bahwa rahasia umur panjang penduduk Pulau Hachi Jo karena disetiap harinya mereka selalu mengkonsumsi daun Ashitaba ini.

Sejumlah manfaat Ashitaba yang diyakini khasiatnya antara lain untuk menyehatkan rambut, mencegah berbagai kanker, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh, sebagai antioksidan alami yang kuat, menyehatkan mata, memperbaiki fungsi hati dan ginjal, menurunkan kolesterol, dan bisa untuk membantu menurunkan berat badan/diet.

Me

Kaum ibu pedagang bakulan dan pelaku UMKM serta industri rumahan di KLU dan Lombok Barat harus terus mendapat dukungan untuk berkiprah

lombokjournal.com —

LOBAR  ;   Kondisi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) belum sepenuhnya pulih, pasca bencana gempa bumi Juli-Agustus 2018 lalu.

Dengan kerugian materiil mencapai Rp18 Triliun lebih, gempa bumi tahun lalu masih menyisakan banyar PR  di sektor perekonomian hingga kini.

Tanpa pelibatan seluruh komponen masyarakat hingga tingkat paling bawah di pedesaan, tentu NTB akan sulit merecovery bangkit kembali.

Hal itu mendorong Caleg DPRD NTB dari PKS nomor urut 11 Dapil KLU dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi merasa harus turun dan ambil bagian.

“Saya turun ke desa-desa, kasih semangat ke kaum perempuan pedagang bakulan atau pelaku industri rumahan, untuk tetap beraktivitas. Semua boleh hancur (karena bencana) tapi semangat jangan (hancur),” kata Nofian Hadi, Minggu (09/02)

Mungkin sangat kebetulan, Nofian Hadi menjadi Caleg di daerah pemilihan yang paling terdampak akibat bencana gempa bumi tahun lalu. Lombok Utara dan Lombok Barat merupakan dua Kabupaten yang dampak kerusakannya paling parah dibanding daerah lainnya.

Nofian mengaku, mengeksplore dua Dapil itu membuatnya memahami betapa masyarakat Lombok sangat tabah dan kuat menghadapi ujian.

“Meski saat ini masih banyak yang harus tinggal di pengungsian atau hunian sementara (Huntara), tapi mereka tetap berjuang tidak pasrah dengan keadaan,”kata Nofian  sembari mengatakan, hal ini menjadi modal besar bagi percepatan NTB Bangkit kembali.

Nofian mengatakan, kaum ibu pedagang bakulan dan pelaku UMKM serta industri rumahan di KLU dan Lombok Barat harus terus mendapat dukungan untuk berkiprah. Jika dilihat sekilas memang sangat sederhana, karena usaha mereka yang tidak memutar modal dalam jumlah besar.

Namun, secara kolektif dan makro, keberadaan mereka sangat membantu daerah untuk menekan angka inflasi pedesaan sekaligus menjadi katalisator ekonomi yang memastikan perputaran ekonomi masih terjadi di tingkat pedesaan.

Bersama para relawan, Nofian Hadi kerap membangun diskusi kecil dan edukasi tentang wirausaha bagi kaum perempuan di Dapil yang ia perjuangkan. Kendala klise yang biasa ditemukan adalah masalah permodalan, dan belum normalnya pasar.

“Kami bantu mengedukasi misalnya membuat pembukuan sederhana, dan bagaimana bisa mengakses modal dari KUR misalnya. Yang terpenting optimisme mereka tetap ada,” ujar Nofian .

Nofian berharap, pemerintah daerah KLU dan Lombok Barat, serta Pemprov NTB, tidak mengabaikan para perempuan pedagang bakulan, dan pelaku UMKM di wilayah ini.

Ia memahami tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memperbaiki dan membangun kembali puluhan ribu rumah sudah cukup menyita waktu dan tenaga pemerintah daerah.

Namun, tambahnya, perputaran ekonomi yang dimulai dari kegiatan UMKM di tingkat pedesaan juga tetap harus diperhatikan.

“Sebab kebutuhan ini pasti beriringan. Jangan sampai masyarakat sudah terbangun rumahnya, namun mereka kemudian bingung karena tidak punya penghasilan atau tabungan,” katanya.

Me

Launching Zero Waste ditandai dengan pelepasan burung merpati,  Wakil Gubernur didampingi oleh Kepala OPD  yang hadir

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, membuka Acara Inspiratif Expo 2019 Dengan Tema Zero Waste, dirangkai dengan Peringatan HUT Ke-18 BPOM di Jl. Udayana Mataram, Minggu (10/02). 2019.

Sekda Prov. NTB Rosiady Sayuti yang hadir bersama  Kepala Kominfotik Prov. NTB, Kepala Dinas LHK Prov. NTB, Kepala Badan POM beserta jajarannya, dan masyarakat umum, memulai kegitan itu dengan senam bersama.

Menurut Wakil Gubernur,  kegiatan seperti ini, dapat dimanfaatkan oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah). dengan baik. Dan ia memberi  selamat kepada Dinas Kominfotik dan BPOM dengan terselenggaranya Inspiratif Expo 2019.

Hj. Rohmi juga berpesan, agar masyarakat NTB bisa menjaga dan mencintai lingkungan demi mewujudkan Zero Waste.

“Jika kita mau tidak ada banjir, tidak ada longsor, mari menjaga dan mencintai lingkungan, mudah-mudahan kesadaran kita menjaga lingkungan bisa tumbuh dari diri kita sendiri,” lanjut Rohmi..

Diharapkannya, masyarakat NTB bisa menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian dan menjaga kebersihan diri serta lingkungannya.

“Mudah-mudahan masyarakat NTB makin sehat dan rajin berolahraga, mari kita sukseskan Zero Waste di NTB,” tutup Hj. Rohmi.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Tri Budi Prayitno mengharapkan Inspiratif Expo 2019, dapat mengisi Car Free Day yang diadakan tiap minggu di jalan Udayana.

”Kita harap inspiratif expo bisa menjadi daya tarik tersendiri. Semuanya ada di Inspiratif Expo, senam pagi, kesehatan, dan layanan lainnya, yang bermanfaat bagi kita semua,” Jelas Prayitno.

Launching Zero Waste ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Wakil Gubernur didampingi oleh Kepala OPD  yang hadir.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba-lomba, pembagian hadiah dan voucher, pembacaan puisi oleh mahasiswi Universitas Mataram, Musik dan lain-lain.

AYA

“TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM dan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERS INDONESIA”

lombokjournal.com —

MATARAM;  Organisasi media di NTB menyayangkan remisi tersebut diberikan kepada Susrama sebagai otak dari pelaku pembunuhan wartawan Radar Bali, (Jawa Post Group) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa  tahun 2009 silam.

Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 29 tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara,. Langkah pemerintah dinilai menambah wajah muram penegakan supremasi hukum yang menjamin kebebasan Pers di Indonesia

Semestinya, pemberian remisi harus dilakukan dengan berlandaskan pada pertimbangan yang matang, termasuk memperhatikan rasa keadilan bagi keluarga serta perlindungan hukum kepada para insan pers di Indonesia.

Alasan kemanusiaan tentunya menjadi faktor pertimbangan, namun sepatutnya tindakan keji yang menghilangkan nyawa orang lain juga harus diganjar dengan hukuman maksimal.

Idealnya hukum itu harus tetap tegak  dan menjadi panglima dalam dimensi apapun, termasuk menghadapi segala tekananan termasuk politik kekuasaan tanpa terkecuali.

Karenanya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTB mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut remisi demi rasa keadilan dan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pernyataan sikap bersama Aliansi Jurnalis NTB :

1. Meminta presiden membatalkan remisi terhadap pembunuh Prabangsa karena hal tersebut mencederai rasa keadilan insan pers di Indonesia
2. Memberikan perlindungan seluas luasnya kepada insan pers dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi
3. Menjamin tegaknya supremasi hukum secara absolut bagi para pekerja Pers Indonesia, demi membangun iklim kebebasan pers yang sehat di masa yang akan dating
4. Tidak mentolerir tindakan kriminalisasi apapun kepada insan pers dan mengungkap tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia tanpa terkecuali

Dikeluarkan di Mataram,  08/ 02/ 2019

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI NTB), Aliansi Jurnalis Independen (AJI Mataram),Jurnalis Online Indonesia (JOIN NTB)

Korlap Aksi : Hari Kasidi

Kordum : Sri Handayani

AYA