TIndakan KPU tersebut bisa dianggap melanggar HAM dan secara moral mencederai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara

MATARAM.lombokjournal.com –– Upaya KPU mempublish caleg Eks Koruptor, justru dinilai tidak demokratis dalam memberikan pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Terkesan KPU melanggengkan stigmatisasi buruk yang kekal yang dilekatkan pada mantan koruptor yang dianggap tidak bisa berubah menjadi warga negara yang baik .

Mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman harusnya diberikan kesempatan membuktikan perubahan perilakunya, bukan justru dihakimi dan di stigma buruk sepanjang hayatnya.

Demikian disampaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto dalam release media yg disampaikan ke media, Jumat (01/02)

Selanjutnya Bambang Mei menegaskan, tindakan KPU tersebut bisa dianggap melanggar HAM dan secara moral menciderai rasa keadilan terhadap mantan koruptor yang ingin berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

“KPU seharusnya fokus saja kepada penyelenggaraan pemilu 2019 agar berlangsung aman, jurdil dan demokratis, bukan ngurusin hal-hal diluar tupoksinya,” ujar Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH .
Menurut Direktur Mi6 , tujuan pemidanaan terhadap orang bersalah, termasuk koruptor secara garis besar memberikan efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahannya selepas menjalani masa hukuman.

“Dari konstruksi tujuan pemidanaan tersebut terlihat, para mantan Napi diharapkan tidak mengulangi perbuatannya yang salah,” tambahnya.

Lebih jauh Didu , panggilan akrab Bambang Mei F mengungkapkan apa etis dan adil jika para mantan napi koruptor justru terkesan distigma sebelum mereka diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berbuat baik , termasuk menjadi caleg.

M16 kuatir jika hal ini justru kontra produktif dalam konteks membangun persamaan hak didepan hukum. Padahal hukum sendiri mengenal asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh diadili/ dihukum untuk perkara yang sama.

“Nah ini orang sudah menjalani masa hukuman, seolah olah masih dianggap orang yang tetap bersalah, supaya masyarakat tidak memilih dan lain-lain ,” tambah didu.

Terakhir Mi6 mengimbau siapapun hendaknya menghargai hak asasi para mantan koruptor yang telah menjalani masa hukuman dan memberikan jalan untuk berpartisipasi menentukan pilihan politiknya tanpa harus di diskriminasi baik secara moral dan politik.

Me

Pemanfaatan jejaring medsos untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru, secara tidak langsung akan memberi edukasi masyarakat, bagaimana menggunakan medsos secara bijak sekaligus meminimalisir dampak negatifnya

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;    Pertumbuhan wirausaha baru tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya modal dan seberapa banyak pangsa pasar yang dipastikan menjadi konsumen pelanggan.

Sepanjang ada kemauan dan keberanian mencoba berusaha, pasti banyak terbuka jalan dan peluang untuk meraih kesuksesan.

Semangat ini selalu disampaikan Lalu Nofian Hadi ketika mengunjungi masyarakat di Lombok Utara dan Lombok Barat, terutama kelompok ibu-ibu dan generasi muda millenial.

“Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini luar biasa. Dan ini sebenarnya bisa menjadi modal untuk terciptanya wirausaha baru.Ini yang coba saya tanamkan ke masyarakat, harus ada mindset yang

mulai diubah bersama,” kata Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari PKS, Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat, Jumat ( 01/02).

Nofian mengatakan, jejaring media sosial merupakan bagian kemajuan IT yang bisa dimanfaatkan untuk wirausaha baru sebagai wadah promosi sekaligus transaksi.

“Pertumbuhan banyak start-up ternama di Indonesia, juga bermula dari wirausaha kecil yang mulai dipromosikan secara gratis melalui jejaring media sosial. Nah, kenapa di Lombok kita tidak bisa melakukannya?,” katanya.

Di daerah Lombok Utara dan Lombok Barat, sejumlah Desa yang dikunjungi Nofian memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Mulai potensi  sektor pertanian, kelautan dan perikanan, hingga sektor industry kerajinan.

Jika potensi ini bisa digali dan dikemas dengan baik, papar Nofian, tentu akan membawa manfaat ekonomis bagi masyarakat.

“Tapi harus ada yang mau memulai. Sebab potensi sebesar apa pun hanya akan tetap menjadi potensi dan tidak bermanfaat apa-apa  jika tidak mulai dikelola,” katanya.

Nofian mengaku pernah merasakan nikmatnya pisang goreng kampung yang dijual pelaku UMKM di Desa Medana, Tanjung, Lombok Utara.

Ia menilai, kalau saja produk pisang goreng itu diberi toping cokelat atau keju, atau dikreasikan lebih, tentu tak kalah dengan produk “pisang goreng gendut” yang sudah sukses menembus pasar di Kota

Mataram. Nilai ekonomis produk juga akan meningkat karena tampilan dan kemasan yang lebih menarik.

Untuk mendukung pemasaran, selain gerai offline tentu saja jejaring medsos dan Start-up bisa dimanfaatkan untuk promosi online. Dengan demikian, jangkauan pasar tidak terbatas pada radius maksimal gerai offline saja, tapi juga bisa ke luar lKabupaten.

“Pisang goreng ini hanya salah satu contoh kecil saja. Masih banyak jajanan, masakan kuliner, atau produk kerajinan yang sebenarnya bisa didorong lebih maksimal,” katanya.

Pemanfaatan jejaring medsos untuk mendukung pertumbuhan wirausaha baru, menurut Nofian, secara tidak langsung juga akan memberi edukasi pada masyarakat tentang bagaimana menggunakan medsos secara bijak sekaligus meminimalisir dampak negatifnya.

“Daripada ibu-ibu dan generasi muda kita hanya pakai Medsos untuk update-update status atau bahkan berkomentar yang tidak-tidak, lebih baik kan ini dimanfaatkan secara positif untuk usaha,”katanya.

Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru juga harus mulai memperhatikan hal ini terutama membangun basis jejaring start-up.

Selama ini, masalah klise wirausaha yang identik dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah soal akses permodalan, mutu produksi, dan juga jejaring pemasaran.

Namun, ada hal yang abai diperhatikan yakni sikap mental dan mindset masyarakat yang harusnya benar-benar dipersiapkan sebelum menekuni bidang usahanya.

“Ini yang terus saya lakukan ketika turun ke masyarakat. Saya coba ajak masyarakat untuk berpikir adaptif terhadap kemajuan teknologi, dari hal terkecil memanfaatkan medsos untuk mulai mempromosikan usaha,” katanya.

Bagi Nofian, usaha dengan modal sebesar apapun pasti akan mengalami susut omzet dan pendapatan jika tak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era milenial saat ini.

Ia bertekad jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk di kursi DPRD Provinsi NTB, hal utama yang akan dilakukannya adalah mendorong lebih banyak program ekonomi pemerintah yang menyentuh sector industri, UMKM, dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang sektor ini.

Me

HBK mengatakan, pelepasan Duta Gowes juga sebagai salah satu sarana untuk  komunikasi dan silahturahmi dengan masyarakat calon pemilih di Pulau Lombok

Lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) melepas Duta Gowes Keliling Lombok, Jumat sore (1/2) di Mataram.

Budayawan yang terkenal dengan julukan Seniman Bersepeda, Wing Sentot Irawan, yang didaulat menjadi Duta Gowes 2019, selanjutnya akan berkeliling pulau Lombok.

“Pelepasan Duta Gowes ini sebagai alternatif saya dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat Lombok,” kata HBK, dalam acara pelepasan.

Dalam perjalanan gowes keliling Lombok, Sentot sebagai Duta Gowes akan memotret kondisi masyarakat di pulau Lombok secara keseluruhan.

“Karena dengan waktu yang sempit dan dan daya jelajah terbatas, maka Duta Gowes menjadi salah satu upaya alternatif dan cara saya agar bisa memahami bagaimana kondisi riil yang aktual dan ter-update tentang daerah dan masyarakat di Lombok ini,” kata HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok.

Ia berharap dengan jelajah Duta Gowes keliling Lombok ini, pihaknya bisa mendapatkan gambaran dan memahami betul kondisi daereh dan masyarakat di Lombok, dengan laporan dari Duta Gowes.

“Inshaa Allah, kalau Tuhan mengizinkan saya mewakili masyarakat Lombok di gedung DPR nanti, saya akan paham prioritas apa yang harus saya lakukan. Supaya dharma bhakti dan kerja saya bisa betul-betul dirasakan masyarakat Lombok yang saya wakili,” katanya.

HBK mengatakan, pelepasan Duta Gowes juga sebagai salah satu sarana untuk  komunikasi dan silahturahmi dengan masyarakat calon pemilih di Pulau Lombok.

Wing Sentot Irawan sebagai Duta Gowes juga akan melakukan edukasi pada masyarakat yang dilintasinya untuk sadar politik.

Sentot akan memberi pemahaman pada masyarakat untuk ambil bagian dan berpartisipasi aktif, menyumbangkan suara mereka dalam Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg.

“Ini penting, karena edukasi masyarakat uuntuk itu bukan hanya tugas penyelenggara (Pemilu) saja, tapi tapi tugas kita semua sebagai anak bangsa,” kata HBK.

Ia menegaskan, pesta demokrasi jujur, adil,  bebas, dan rahasia jadi impian dan harapan dari tumbuhnya demokrasi yang baik di Indonesia ini.

Dengan keberangkatan Duta Gowes itu, Sentot Irawan akan menemui masyarakat di ujung kampung dan ujung desa, sekaligus mengedukasi bagaimana masyarakat menghadapj moment Pemilu.

“(Pemilu) Ini merupakan moment satu hari yang sangat berarti dan menentukan bagi masa depan rakyat, bagi kedaulatan, dan masa depan umat. Kita masih prihatin dengan kondisi nasib rakyat, kedautalan, dan nasib umat, salah Salah satu solusi untuk perubahan adalah melalui Pemilu ini, baik Pileg maupun Pilpres,” katanya.

HBK menekankan, ia bersama semua kader Partai Gerindra, pengurus dan simpatisan, bertekad untuk bersama-sama melakukan Pemilu Damai dan Elegan.

“Kita ingin menang bermartabat dan (dengan cara) kstaria. Hasil kita adalah betul-betul keinginan dan pilihan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Wing Sentot Irawan mengatakan, penjelajahan keliling Lombok seperti ini merupakan kali ke empat yang ia lakukan terutama untuk isu lingkungan.

Namun misi kali ini lebih istimewa, karena selain isu lingkungan, ia juga akan membawa misi mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

“Saya mengapresiasi pak HBK dan teman-teman Gerindra. Kita saat ini sedang mengalami perubahan yang drastis terutama dari sisi lingkungan. Saya berharap pak HBK dan Gerindra juga mendorong semua kita untuk melampaui batas dan tidak stagnan berdiri pada posisi sekarang, tapi bisa melompat lebih jauh,” katanya.

Menurut Sentot, dunia ide dan gagasan saat ini selalu berubah dan berkembang. Hal ini memerlukan sistem imunitas yang dalam jangka panjang membuat kedaulatan tumbuh dengan sendirinya.

“Saya akan melakukan report berkala dari progress lintasan yang saya lalui,” katanya.

Sentot menjelaskan, perjalanan keliling Lombok sebagai Duta Gowes HBK ini akan dilakukan selama tiga hingga empat minggu ke depan.

Dilepas dari Mataram, Sentot dengan sepedanya akan melinatasi kawasan Senggigi, Lombok Barat, kemudian ke arah Pmenang, Lombok Utara menuju Bayan.

Dari Bayan, perjalanan Duta Gowes akan menuju Sambelia, Lombok Timur, kemudian Labuhan Lombok, Aikmel, Selong, Labuhan Haji, Sakra dan Keruak.

“Setelah itu baru masuk Lombok Tengah, Praya, kemudian ke arah Lombok Barat dan kembali ke Mataram,” kata Sentot.

Pelepasan Duta Gowes HBK dihadiri sejumlah Kader Partai Gerindra, Relawan HBK, para simpatisan, dan puluhan kaum millennial pencinta sepeda di Kota Mataram.

Dalam pelapasan itu, HBK melakukan pemotongan tumpeng yang diserahkan simbolik kepada Duta Gowes, Wing Sentot Irawan.

Me

[19:43, 1/2/2019] Bambang Mei: Tadi utk day by day sdh langsung dilokasi. Krn rekan2 tidak dilokasi , maka day by day saya usahakan esok . Tks?

Awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Doni Monardo melepas para fasilitator terpadu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Doni menyampaikan, 1.523 personel yang dilepas bertanggung jawab menjadi fasilitator pembangunan rumah rusak berat. Belum seluruh personel hadir lantaran masih ada yang mengikuti bimbingan teknis.

Dia mengharapkan, awal Februari seluruh personel fasilitator dari TNI, bersama 766 fasilitator dari PUPR susah bisa melakukan tugasnya.

“Ini pun kita rasakan masih kurang dan pemda mengusulkan tambahan seribu personel dari TNI yang berkualifikasi di bidang kontruksi,” ujar Doni.

Doni menyampaikan dampak gempa yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa,” kata Doni.

Doni menilai kehadirian fasilitator di tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat  dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa,” ucap Doni.

Doni berpesan fasilitastor dari TNI, Polri, dan  masyarakat dapat bersinergi serta saling berkoordinasi secara terus-menerus sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

“Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu,” lanjut Doni.

Doni berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pascagempa. Dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB, khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

AYA

Kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Doni Monardo selaku Inspektur Upacara pelepasan para fasilitator tepadu percepatan rehab rekonstruksi rumah rusak berat pasca gempa NTB di halaman Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/1).

Dalam sambutannya, Kepala BNPB RI menyampaikan dampak gempa bumi yang melanda wilayah NTB tidak hanya berdampak saat bencana tersebut terjadi, namun hingga saat ini dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat.

“Kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat pasca terjadinya gempa,  mengingat banyak dari masyarakat NTB yang rumahnya rusak berat akibat gempa  bumi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Letjen TNI Doni Monardo, kehadirian fasilitator ditengah-tengah masyarakat ini harus dapat memberikan solusi guna membantu masyarakat atau Pokmas dalam pembuatan administrasi.

“Fasilitator juga diharapkan dapat mendampingi seluruh proses yang dilakukan Pokmas dalam percepatan rekonstruksi rusak berat, sehingga nantinya masyarakat dapat kembali menempati hunian yang layak seperti sebelum terjadinya gempa bumi,” harapnya.

Selain itu, sambung mantan Danjen Kopassus tersebut, fasilitastor yang diterjunkan baik dari TNI, Polri maupun dari masyarakat ini hendaknya dapat bersinergi dilapangan serta saling berkoordinasi secara terus-menerus, sehingga pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat ini dapat berjalan dan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam hal ini fasilitator dan para Babinsa agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dilapangan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu.

Mengakhiri sambutannya, Kepala BNPB RI berharap melalui pelepasan dan pemberangkatan fasilitator ini  akan memperlancar percepatan rekonstruksi rusak berat pasca gempa, dengan demikian kondisi kehidupan masyarakat NTB khususnya masyarakat yang terdampak gempa dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya gempa.

Usai menggelar upacara pelepasan, acara dilanjutkan rapat koordinasi penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat akibat gempa.

Sebagai informasi jumlah fasilitator rumah rusak ringan dan rusak sedang baik Babinsa dan sipil sebanyak 1500 orang, sedang fasilitator untuk rumah rusak berat sebanyak 2289 dan akan dilakukan penambahan sebanyak 1000 orang fasilitator.

Dan juga akan didatangkan pasukan tenaga ahli konstruksi dari Zeni Konstruksi dan Zeni Bangunan sebanyak 1000 orang Prajurit, sehingga total keseluruhan sebanyak 4.789 orang.

Upacara pelepasan yang diikuti oleh seluruh fasilitator terpadu baik dari TNI Polri (Babinsa dan Babinkamtibmas) dan sipil tersebut dihadiri, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc., bersama Wakil Gubernur NTB Dr. H. Sitti Rohmi Djalillah, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Waka Polda NTB Brigjen Pol Tajudin, Danlanal Mataram, Danlanud TGKH. ZAM Rembiga, Forkopimda Kabupaten/Kota Se NTB, Kepala BPBD NTB dan Kepala SKPD Provinsi NTB.

AYA

Pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan pemerintah pusat memiliki keseriusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Namun, dalam proses di lapangan tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Zul menyebutkan, model rumah yang dibangun harus tahan gempa menjadi salah satu alasan. Kata Zul, pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus.

Terlebih, persetujuan pembangunan rumah berada di tangan fasilitator. Sedangkan jumlah fasilitator juga masih dirasa kurang.

“Saya melihat niat pemerintah baik, tapi dalam praktiknya tidak gampang, rumah tahan gempa itu model dan syaratnya susah, setelah ada penambahan fasilitator, ada lagi klausul pembangunan harus gotong royong,” kata Zul usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Kondisi ini membuat aplikator atau pengusaha bangunan tidak dapat membangun satu unit rumah sendiri, melainkan harus bergotong royong dengan aplikator lain.

“Satu rumah hanya ada yang boleh bangun pondasinya saja, yang lainnya itu dari pengusaha yang lain. Akhirnya tidak boleh pemborong kerjain satu rumah sendiri, misal hanya pondasi saja. Ini kan bikin susah dan mempersulit kita sendiri,” ujar Zul.

Klausul yang dimaksud tercantum dalam inpres No. 5/2018 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Zul menilai, inpres tersebut memiliki tujuan baik untuk mendorong percepatan pemulihan NTB.

Namun, dia menyoroti klausul tersebut. Di satu sisi, klausul tersebut memiliki maksud agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa sehingga jika kembali terjadi gempa, pemerintah tidak lagi disalahkan.

Namun, di sisi lain, klausul itu juga dianggap menghambat proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB.

“Inpresnya itu tidak refleksikan kompleksitas di lapangan, pemborong tidak mau kerjakan karena tidak boleh kerjakan utuh, harus gotong royong, nah siapa yang mau,” ucap Zul.

Zul mengembalikan persoalan ini kepada BNPB. Dia meyakini di bawah komando Kepala BNPB Doni Monardo, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Karena Pak Doni kan jenderal, dia kerahkan banyak tentara, saya yakin kalau banyak tentara bisa lebih cepat,” harap Zul.

AYA

Willy Kurniawan merupakan satu-satunya putra Indonesia dari 20 peserta Fjallraven Pollar 2019 di Kutub Utara, yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang

lombokjournal.com —

JAKARTA – Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menyatakan kebanggaan dan dukungannya untuk Willy Kurniawan, pemuda terbaik Indonesia yang berhasil meraih satu kursi dalam ekspedisi penjelajahan Kutub Utara, “Fjallraven Pollar 2019”.

Kebanggaan dan dukungan tersebut, disampaikan HBK saat menerima kunjungan kehormatan Willy Kurniawan, Senin (28/1).

Willy juga meminta waktu untuk dapat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto.

“Mentalitas, fighting spirit dan semangat pantang menyerah dari Willy Kurniawan ini harus menjadi contoh tauladan bagi generasi millennial Indonesia,” tegas HBK.

Fjallraven Pollar merupakan ekspedisi Kutub Utara paling ekstrim, yang diselenggarakan setiap tahun sejak 1996.

Hanya ada 20 kursi disediakan bagiorang-orang tangguh dan terpilih dari seluruh dunia untuk menjadi peserta event ini.

Willy Kurniawan merupakan satu-satunya putra Indonesia dari 20 peserta Fjallraven Pollar 2019 di Kutub Utara, yang akan dimulai pada pertengahan April mendatang.

Untuk meraih satu kursi dari 20 peserta ekspedisi paling ekstrim di dunia itu, Willy Kurniawan sudah berhasil menjadi yang terbaik dari 6.605 orang kontestan lainnya dari 196 negara.

“Ini sesuatu yang luar biasa. Willy Kurniawan adalah orang pertama Indonesia yang berhasil lolos dalam event dunia yang bernama Fjallraven Pollar,” katanya.

HBK mengatakan, bagi bangsa Indonesia yang hidup di daerah tropis, ikut kompetisi atau event ini, yang diselenggarakan di daerah dingin Kutub Utara, pastinya akan sangat berat sekali tantangannya.

Penjelajahan akan menempuh rute 300 KM, menembus hutan belantara Arktik di Kutub Utara, melintasi medan dingin bersalju di negara-negara Skandinavia, dengan sebuah kereta luncur yang ditarik

dengan enam ekor anjing Siberian Rusky diatas salju di Kutub Utara dengan suhu rata2 minus 35° Celcius.

“Mari sama-sama kita dukung dan do’akan, mudah-mudah2an perjuangan dan kerja keras Willy Kurniawan mendapatkan kemudahan serta keberhasilan dari Allah SWT,” ujarnya  .

“Kerja keras, kesungguhan, dan keberanian yang ditunjukkan Willy Kurniawan, telah menginspirasi kita semua dalam merebut kembali kejayaan-kejayaan bangsa Indonesia”, sambung HBK penuh bangga.

HBK menekankan, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Willy Kurniawan bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia saat ini.

Fjallraven Pollar akan diselenggarakan pada tanggal 8 April sampai dengan 15 April 2019, dengan venue start di negara Norwegia kemudian venue finishnya di negara Swedia, yang ada di wilayah Eropa Utara.

Sementara itu, Willy Kurniawan mengapresiasi dukungan dan semangat yang diberikan HBK dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya sangat berterimakasih atas dukungan pak HBK, dan dukungan masyarakat Indonesia. Saya akan sangat bangga bisa membawa nama harum  Indonesia di pentas dunia”, katanya.

Pemuda asal Sumatera Barat yang tinggal di Bekasi dan juga mantan jurnalis sebuah surat kabar ini maju dan berhasil meraih tiket mengikuti Fjallraven Pollar melalui kelompok pencinta alam yang ia tekuni selama ini.

Willy mengatakan, setelah melewati ekspedisi ekstrim di Fjallraven Pollar nantinya, ia berniat untuk membukukan pengalamannya tersebut supaya berguna bagi siapa saja yang ingin mengenal bagian lain bumi tak berpenghuni di wilayah Kutub Utara.

Me

Wing Sentot Irawan alias Mr Yo’I , seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM ;    H. Bambang Kristiono, yang akrab dipanggil HBK akan menggelar Duta Gowes HBK Keliling P. Lombok pada 1 Februari 2019 mendatang.

Kegiatan bersepeda ini digelar untuk mengedukasi dan  meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Damai 2019, sekaligus untuk menyerap aspirasi dan harapan masyarakat NTB di setiap wilayah yang dikunjungi Duta Gowes HBK tersebut, di lima Kabupaten dan Kota yang ada di P. Lombok.

Menariknya, kegiatan ini akan menggandeng sosok Wing Sentot Irawan, seniman bersepeda, sebagai Duta Gowes HBK keliling P. Lombok .

Seniman kawakan NTB ini, sebelumnya pernah berkeliling Indonesia dengan Mr. Yo’i, sepeda merek Ekstrada milik kesayangannya.

Bersama Mr. Yo’i, Sentot pernah membawa misi “Peduli dan Cinta Lingkungan” pada 2014 silam, dengan menjelajahi tiap Provinsi yang ada di Indonesia.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) mengatakan,  kegiatan gowes ini juga dilakukan dalam rangka memetakan masalah-masalah yang harus menjadi prioritasnya.

Tentu bila klak HBK berhasil menjadi anggota DPR RI dari Dapil P. Lombok, utamanya masalah-masalah yang ada di sektor pertanian.

“Jadi, mas Sentot, seniman bersepeda ini, akan keliling P. Lombok selama 30 hari untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat, sekaligus memetakan masalah-masalah yang ada di setiap Kabupaten dan Kota yang disinggahi, terutama aspirasi petani dan masyarakat kecil,” kata HBK,  Sabtu (26/01)

Edukasi Pemilih Di P. Lombok

HBK yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut-1, dari Dapil NTB II/P. Lombok ini menjelaskan, selain menyerap aspirasi dengan kegiatan Gowes Keliling Lombok ini, HBK juga berharap kegiatan ini bisa dijadikan media mensosialisasikan dan memberikan edukasi hak politik kepada masyarakat.

Tentu tujuan utamanya, agar mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 nanti.

Salah satu yang ditekankan adalah, suara masyarakat itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kesejahteraa mereka selama lima tahun ke depan.

“Kita coba edukasi masyarakat P. Lombok ini agar mau menggunakan hak politik mereka, dan bagaimana caranya untuk bisa menjadi pemilih cerdas. Sebab, pilihan mereka akan mempengaruhi kehidupan mereka lima tahun ke depan”, katanya.

Menurut HBK, pendidikan politik memang harus dilakukan bukan saja oleh institusi penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, tetapi juga oleh Parpol dan masyarakat luas termasuk para Caleg dan relawan2.

Sejauh ini, masih banyak masyarakat yang bersikap acuh dan enggan peduli dengan politik. Padahal, disadari atau tidak, setiap sektor kehidupan masyarakat ditentukan dan dipengaruhi kebijakan-kebijakan politik.

“Harga beras, harga sembako dan BBM, itu semua ditetapkan berdasarkan kebijakan politik. Jadi, masyarakat harus benar-benar disadarkan untuk memilih calon2nya yang memang layak untuk dipilih karena memiliki semangat perjuangan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil atau wong cilik”, katanya.

Kegiatan Duta Gowes HBK Keliling Lombok ini juga akan mengkampanyekan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang damai, jujur dan bermartabat.

“Dan yang pasti, juga akan ada kampanye anti Hoax dan anti politik uang,” kata HBK.

AYA

Digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita

lombokjournal.com —

MATARAM – Konsep smart-city yang menginterkoneksikan sistem pelayanan masyarakat terpadu dalam satu aplikasi digital, semakin banyak diadopsi sejumlah kota berkembang di dunia, termasuk di Indonesia.

Faktanya, pola ini berhasil memangkas bukan saja jalur birokrasi, dan juga biaya yang harus dikeluarkan publik untuk keperluan administrasi mereka.

Dalam skala lebih kecil, di tingkat Pedesaan, digitalisasi seperti smart-city ini bisa juga dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian.

Hal ini menjadi gagasan Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H Bambang Kristiono (HBK) untuk mendorong konsep Digital Village berbasis IT di Desa, Rabu (23/01)

“Digital Village bisa mengintegrasikan pembangunan pertanian di tingkat Desa, mulai dari bagaimana mutu dan kualitas tanam, pengolahan produk, hingga ke jaringan pemasaran,” kata HBK.

Menurutnya, digitalisasi tak bisa ditawar lagi untuk ikut beradaptasi dengan perkembangan jaman. Sebab, saat ini pesatnya perkembangan teknologi informasi, menjadi tantangan sekaligus peluang di era pasar bebas ASIA.

Contoh kecil saja, produk jamur organik dari China ataupun bibit unggul beras merah Made ini Malaysia ,  saat ini bisa dengan mudah dibeli hanya dengan aplikasi platform digital, melalui handphone.

“Semua serba digital dan online saat ini. Jadi petani kita juga harus bisa, suatu ketika produk olahan Kopi atau Jagung di desa mereka, dibeli orang Amerika hanya lewat handphone,” tukas HBK optimistis.

HBK menjelaskan, digital village bisa menggunakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai port utama di desa. Hal ini juga sekaligus mendorong revitalisasi Bumdes kita.

Bumdes itu akan mengakomodir para kelompok petani di desa, baik petani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perinakan budidaya.

Selain kelompok premier itu, Bumdes juga terintegrasi dengan home industri yang ada di desa.  Produk olahan pangan hasil pertanian, bahkan bisa juga mendukung sektor kerajinan, seperti Tenun dan Gerabah di Lombok.

Memaksimalkan Potensi Millenials

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) peluang pengembangan pertanian berbasis digital, bukan isapan jempol.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menyebutkan, selain kebutuhan pangan utama dan kesehatan, biaya pulsa menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di pedesaan yang selalu mempengaruhi Nilai Inflasi Perdesaan.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi sudah diakses hingga di desa-desa. Paling tidak, warga di Desa menggunakannya untuk jejaring media sosial.

“Tanpa survey yang njelimet pun kita tahu, saat ini masyarakat di Desa pasti main medsos, pakai handphone dan butuh pulsa. Tapi ini kan konsumerisme, harus diubah menjadi pemanfaatan yang produktif, salah satunya lewat Digital Village,” katanya.

HBK menjelaskan, dengan mendorong Digital Village itu, maka Bumdes bisa menjadi fasilitator bagi kaum muda desa yang kreatif dan berkeinginan membangun bisnis pertanian berbasis digital.

Pertumbuhan startup atau wirausaha baru berbasis digital di Desa tersebut akan menjadi jaringan yang kuat.

“Bumdes mulai fokus pada core usaha yang lebih memiliki benefit dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Startup kemudian mempermudah pemasaran, termasuk memangkas cost produksi yang pada akhirnya produk olahan pertanian lebih berdaya saing,” katanya.

Selain itu, konsep digital Village juga bisa mengintegrasikan antar desa melalui masing-masing Bumdes.

Potensi di desa lain bisa diakses dan saling mengisi, menguntungkan.

HBK yang juga Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 1 Dapil NTB II/Pulau Lombok ini mengatakan, konsep Digital Village saat ini tengah dilakukan pilot projectnya di sejumlah desa di Jawa Timur sejak 2018 lalu, dengan hasil yang cukup memuaskan.

“Ini bukan hal mustahil juga dilakukan di Lombok, NTB. Kita juga sedang melakukan inisiasinya melalui kader-kader muda Gerindra,” kata HBK.

Me

Potensi Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat di beberapa wilayah pada akhir Januari 2019

lombokjournal.com —

Jakarta  ;  Fenomena curah hujan tinggi dan angin kencang  beberapa hari terakhir, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01), terpantau adanya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

Bersamaan itu, masih terdapat kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan.

Hal itu mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

BMKG kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

NTB merupakan bagian dari wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019.Selain itu terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019.

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir  perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi.. Namun NTB tidak termasuk yang berpotensi gelombang tinggi.yang mencapai 2.5 hingga 4.0 meter

Masyarakat dihimbau agar mewaspadai terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

Rr

Sumber; BMKG