Pentas wayang sekaligus menggali budaya leluhur yang telah diwariskan. Kearifan lokal yang diwariskan para orang tua bisa tetap dijaga

lombokjournal.com —

LOMBOK UTARA ; Warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) benar-benar butuh hiburan usai menjadi korban gempa. Mereka menikmati gelaran wayang yang digelar H Bambang Kristiono, SE (HBK).

Acara bertajuk Wayang HBK untuk pemilu damai di Lapangan Tanjung dipadati warga.

“Hiburan kita. Lucu ceritanya, khas gaya Mamiq Nasib,” kata Sapardi, Sabtu (23/02) malam.

Dikatakan, ia datang bersama rekan-rekannya dari Gangga begitu mendapat informasi ada gelaran wayang oleh dalang kenamaan Lombok, Lalu Nasib AR. Karena acara dihelat malam Minggu, banyak warga yang tertarik datang.

“Sepanjang acara kita tertawa terus, topiknya macam-macam,” sambungnya.

Pantauan di Lapangan Tanjung, warga yang menonton wayang cukup banyak. Meski lapangan usai diguyur hujan tak menyurutkan warga KLU lesehan.

Penonton cukup terhibur, mereka tertawa dengan kisah-kisah yang disajikan Lalu Nasib AR.

Cerita Wayang Sasak bertema pemilu damai mengajak untuk menyikapi pilpres dan pileg dengan baik. Beda pilihan tak boleh sampai merusak persaudaraan.

Masyarakat diingatkan tak mudah untuk mempercayai berita bohong atau hoaks. Harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di tempat yang sama, H Bambang Kristiono, SE (HBK) selaku penyelenggara pementasan wayang mengatakan, pentas ini sebagai sarana silaturahmi warga di KLU. Sekaligus bagian dari trauma healing bagi warga KLU.

“Korban gempa tentu butuh sekali acara yang menyenangkan dan menghibur,” katanya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini menyebut, pentas wayang sekaligus menggali budaya leluhur yang telah diwariskan. Kearifan lokal yang diwariskan para orang tua bisa tetap dijaga.

“Ke depan bersama dikembangkan wayang ini supaya tidak hilang,” sambung politisi Partai Gerindra ini.

Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil 2/Pulau menyebut, generasi sekarang yang harus menjaga budaya dan tradisi masa lalu. Menjaga budaya yang diwariskan cukup strategis.

“Bersama saya telah hadir TGH Hasanain Juwaini, beliau yang akan menjelaskan soal Wayang Sasak,” imbuhnya.

Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) NTB, TGH Hasanain Juwaini mengungkapkan, Wayang Sasak adalah sarana menyampaikan dakwah. Di seluruh NTB, pentas wayang akan dikembalikan ke khittah sebagai sarana dakwah.

“Wayang untuk menyebarkan tentang agama. Ini harus dipertahankan,” katanya.

Hasanain menyebut, akan menginisiasi sekolah pedalangan di desa-desa. Dengan begitu Wayang Sasak akan terpelihara.

“Harus terus dihadirkan dalang-dalang muda sebagai regenerasi,” tambahnya.

Me

Datok Lukman juga menggarisbawahi pertemuan sore ini harus ditindak lanjuti lagi agar suara ribuan yg hadir disini masing masing bisa mengajak 10 orang di kampungnya

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  ;    Panglima Elang Merah , Datok Lukman tepati janjinya.  Bertempat  di Markas Pam swakarsa Elang Merah , Sakra Lombok Timur , Kamis (21/02) sore dilakukan  deklarasi resmi menyatakan dukungan dan pemenangan untuk HBK sebagai Anggota DPR RI.

Penegasan itudilakukan langsung oleh Panglima Datok Lukman di depan ratusan pengurus, sayap dan simpatisan Elang Merah yang berdatangan dari berbagai desa di Lombok.

Menurut Datok Lukman untuk pemilihan legislatif 2019 ini , Elang merah hanya merekomendasikan dukungan hanya untuk Haji Bambang Kristiono , SE atau akrab disapa  HBK sebagai anggota DPR RI dari dapil Lombok , No urut 1 partai Gerindra .

“Untuk DPRD kabupaten dan propinsi , Elang Merah tidak bersikap ataupun mengusung calon. Silahkan tentukan pilihan sendiri sesuai nuraninya ,’ tegas Datok Lukman .

Lebih lanjut Panglima Elang Merah ini menjelaskan latarbelakangnya kenapa dirinya dan Elang Merah mendukung dan siap memenangkan HBK sebagai wakil rakyat .

Pertama menurutnya , HBK orangnya konsisten dan setia. Hal ini karena dirinya telah mengenal lama sepak terjang HBK .

Kedua , HBK tidak akan ingkar janji . Jika HBK ditakdirkan jadi anggota DPR RI , maka saya yakin seluruh dana aspirasi nya akan disalurkan utk kesejahteraan warga Lombok . Ketiga HBK agamais dan taat beribadah.

Datok Lukman juga menggarisbawahi pertemuan sore ini harus ditindak lanjuti lagi agar suara ribuan yg hadir disini masing masing bisa mengajak 10 orang di kampungnya .

“Untuk memastikan itu , saya akan mendatangi setiap korbit Elang Merah dan sayapnya untuk mengatur dan merapatkan barisan demi pemenangan HBK ,”ucapnya .

Panglima Elang Merah juga berucap,  dukungannya untuk HBK ini murni dengan setulusnya.

“Saya minta supaya anggota elang merah bekerja dengan baik . Jangan  untuk kepentingan jangka pendek . Tapi jangka panjang . Termasuk soal pemekaran kabupaten Lotim . Kita berjuang dulu , kita ikhtiar dulu , kalau HBK sdh ada tanda dari atas, maka beliau pasti jadi. Dan pasti akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lombok ,” katanya menjelaskan.

Akan Perjuangkan Rakyat Lombok 

Sementara itu dalam orasinya HBK menegaskan perjuangan menjadi calon DPR RI ini baru langkah awal .Jika saya ditakdirkan menjadi anggota DPR RI , maka perjuangan  selanjutnya adalah  menentukan siapa anggota DPR RI dapil Lombok yang paling banyak berjuang dan berbuat rakyat Lombok.

“Perjuangan saya di parlemen adalah  merebut kursi pimpinan DPR supaya dengan kekuasaan tersebut mempermudah saya membantu untuk kesejahteraan warga Lombok ,” ungkap HBK disambut dengan gemuruh ratusan  anggota Pam Swakarsa dan Sayap Elang Merah .

Antusiasme 500 ratusan  anggota dan Sayap  Elang Merah menyimak orasi politik HBK ini dipicu oleh statement HBK yang menginginkan agar dirinya didoakan dan diberikan restu menjadi wakil rakyat Lombok.

HBK juga  menegaskan kehadirannya sebagai calon DPR RI dapil Lombok bukan untuk  mencuri ataupun mengambil hak masyarakat Lombok .

“Saya tidak sampai hati mengambil hak masyarakat Lombok , Saya bertekad akan menunaikan janji janji untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan utk rakyat Lombok ,” tegas HBK .

Selanjutnya HBK menerangkan,  sesungguhnya menjadi anggota DPR RI bukan cita citanya.

Ia mengaku sudah nyaman dan bahagia menjadi prajurit dan pengusaha . Tapi Disaat skrng usia saya sdh muda lagi dan hidup lebih dari cukup.

Menurut HBK, pimpinannya yaitu Prabowo Subianto justru menugaskan dan memerintahkannya untuk menjadi calon anggota DPR RI dari Lombok sekaligus tetap mempertahankan  kemenangan partai Gerindra dan Menenangkan Prabowo Sandi di NTB seperti Pilpres 2014..

HBK juga mengulas, dirinya kelak ingin menjadi pimpinan DPR RI yang amanah dan dapat diandalkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Lombok.

“Jika kelak saya gagal menjadi pimpinan DPR RI , hanya sekedar menjadi anggota biasa , hari itu juga saya akan mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI . Percuma menjadi anggota DPR RI semata pasti tidak mampu berbuat banyak untuk rakyat Lombok ,” tukas HBK disambut tepuk tangan ratusan peserta sambil meneriakkan hidup HBK ,

Menutup pidato politiknya , HBK  merasa terharu karena telah diterima dengan ikhlas penuh keakraban dan penuh kekeluargaan oleh Keluarga Besar Pam Swakarsa Elang Merah.

Me

Kesuksesan program Zero Waste tak hanya bisa dibebankan pada pemerintah daerah semata, tapi harus melibatkan kesadaran semua pihak, terutama masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Program NTB Zero Waste yang menjadi prohgram strategis Pemprov NTB di bawah pemerintahan Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, dinilai sangat tepat untuk mengakselerasi pembangunan di daerah ini.

Selain karena NTB merupakan daerah destinasi wisata unggulan nasional, kebersihan dan sistem pengelolaan sampah juga akan membawa banyak peluang dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

“Untuk NTB yang memang sudah jadi destinasi wisata unggulan, Zero Waste ini adalah sebuah keniscayaan. Kebersihan ini menjadi bagian utama prinsip Pariwisata, selain unsur Sapta Pesona lainnya. Selain

itu, ada banyak potensi ekonomi yang bisa dilakukan dalam program dan semangat Zero Waste ini,” kata Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, H Irzani, Kamis ( 21/2)

Irzani mengatakan, Lombok sebagai pulau Seribu Masjid dan NTB secara umum yang berpenduduk mayoritas Muslim juga sudah sepantasnya mendukung dan membudayakan Zero Waste dalam kehidupan keseharian.

“Sebab, dalam Islam diajarkan bahwa Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sehingga kebersihan ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini tentu sesuai dengan semangat Zero Waste tersebut,” tambah Irzani yg pernah menjadi Ketua SENAT Mahasiswa Universitas Hamzanwadi tahun 1997-1999 dan salah satu Presidium UNFREL ( University Network For Free and Election ) NTB  Tahun 1999.

Menurutnya, kesuksesan program Zero Waste tak hanya bisa dibebankan pada pemerintah daerah semata, tapi harus melibatkan kesadaran semua pihak, terutama masyarakat.

Sebab, kebersihan ini sangat berkaitan dengan habit atau kebiasaan.

Ia menilai, akan sulit merubah kebiasaan perilaku tanpa merubah mindset masyarakat terlebih dahulu. Sehingga edukasi dan sosialisasi yang terus menerus harus dilakukan.

Irzani mengatakan, peran lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren

sangat potensial untuk dilibatkan. Bukan hanya edukasi dan sosialisasi yang diselipkan dalam dakwah, para santri dan santriwati juga diharapkan bisa menjadi agen perubahan dan pelopor dalam program NTB Zero Waste ini.

“Potensi Pesantren kita luar biasa, ini yang saya harapkan bisa menjadi pelopor Zero Waste,” beber Irzani lulusan Magister  Statistik Fakultas MIPA UGM

Dari sisi keberlanjutan program, Irzani menawarkan gagasan pola pemberdayaan ekonomi dalam Zero Waste ini.

Apalagi, paparnya, pengelolaan sampah yang baik dan tepat memiliki aspek ekonomis yang bisa diambil masnfaatnya oleh masyarakat.

Salah satunya bisa dengan pembentukan unit-unit bank sampah di tingkat pedesaaan atau kelurahan.

Dengan pemilahan sampah organik dan anorganik, masyarakat pun bisa memanfaatkannya.

“Sampah organik bisa menjadi pupuk misalnya, sementara sampah anorganik seperti plastik dan lain sebagainya itu bisa dikreasikan menjadi kerajinan. Ini tentu memiliki aspek ekonomis,” katanya.

Menurut Irzani, jika masyarakat sudah merasakan manfaat ekonomis dari program Zero Waste ini, maka bukan tidak mungkin masalah sampah di NTB ini bisa teratasi dengan mudah.

Selain itu, jika program ini bisa mengakar dan merubah mindset masyarakat maka branding NTB sebagai destinasi wisata unggulan juga akan semakin nyata ke depannya.

Bahkan menurut Irzani, jika pola ini diterapkan di Desa Wisata, maka suatu ketika NTB juga akan memiliki cukup banyak destinasi dan atraksi wisata baru yang menarik bagi wisatawan mancanegara.

Bayangkan di Desa Wisata ada pengelolaan sampah, mengubah sampah menjadi kerajinan. Ini bisa menjadi satu atraksi dan destinasi baru. Wisatawan mancanegara, terutama dari negara-negara maju pasti akan sangat mengapresiasi dan mereka akan lebih banyak datang untuk melihat Desa ini,” katanya.

Irzani juga mengajak kaum muda generasi millennials di NTB untuk mulai peduli dengan kebersihan daerahnya.

Sebab, masih banyak ide dan gagasan menarik yang bisa digali dan dikembangkan dari program Zero Waste ini.

“Yang terpenting merubah mindset. Merubah sampah menjadi uang, bukan sesuatu yang mustahil dan ini sangat menjanjikan dari sisi ekonomis di masa mendatang,” tegasnya..

Me

Dana CSR swasta kemudian digunakan untuk pembangunan sarana dan insfrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT  ;   – Pembangunan daerah yang selama ini dibebankan pada APBD sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta di daerah.

Hal ini dikatakan Lalu Nofian Hadi, Caleg DPRD NTB dari Partai PKS Nomor Urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat.

“Di beberapa daerah, itu optimasisasi peran BUMD sudah dilakukan, dan terbukti sangat efektif untuk pembangunan. Akan sangat bagus jika hal ini juga dilakukan di NTB,” kata Nofian, Kamis (21/02)

Menurut Nofian, BUMD atau yang biasa bernomenklatur Perusahaan Daerah (PD) di daerah Kota/Kabupaten dan bahkan Pemprov NTB sendiri belum maksimal digarap.

Salah satu BUMD di daerah ini justru masih berkutat pada sektor produksi bahan bangunan dan jasa perbengkelan.

Target dan kinerja yang kecil, akhirnya juga hanya menghasilkan benefit yang kecil juga.

Bukan hanya tak mampu menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, BUMN ini juga tidak akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Nofian mengatakan, pola pemaksimalan BUMD di daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh baik untuk daerah di NTB.

Ia yang sudah melakukan studi dan kajian di Bandung menjelaskan, Jawa Barat memberi porsi kerja dan target yang besar untuk BUMD.

“Misalnya PD Pasar Jabar, itu BUMD mengelola pasar tradisional yang ada. Mulai dari jasa jasa sampai bagaimana pengelolaan sampahnya,” katanya.

Sementara di sisi kebersihan, sebuah BUMD lainnya bertugas mengelola sampah di sektor perhotelan.

Hal ini menurut Nofian sangat tepat juga bila dilakukan di NTB yang tengah mendorong program Zero Waste.

Untuk pemanfaatan CSR perusahaan swasta di daerah, Jabar juga membentuk Forum CSR.

Lembaga ini yang mengelola dana CSR swasta yang kemudian digunakan untuk pembangunan sarana dan insfrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dana CSR itu kewajiban perusahaan, dan jika ini dikelola dengan baik dan optimal akan bermanfaat sangat baik bagi pembangunan daerah,” katanya.

Nofian menambahkan, potensi ini bisa digali dan dikembangkan di NTB dan daerah Kabupaten/Kota yang ada.

Misalnya saja di Lombok Utara BUMD yang khusus mengurus Pariwisata bisa dibentuk. Perusahaan plat merah itu kemudian bisa mengelola potensi yang ada di kawasan Gili. Permasalahan sampah dan juga transportasi laut tentu bisa diselesaikan.

“Ini bukan dengan mengutip dana pajak dan retribusi, tapi dengan memanfaatkan CSR perusahaan. Bayangkan di Gili itu ada berapa banyak hotel, nah pajak dan retribusi tetap langsung jadi PAD sementara CSR bisa dikelola untuk pembangunan kawasan itu sendiri melalui BUMD,” katanya.

Hal yang sama juga bisa dilakukan di Lombok Barat yang juga memiliki banyak destinasi wisata seperti kawasan Senggigi

Pengoptimalan kinerja BUMD papar Nofian, bukan saja mampu meningkatkan PAD, tapi juga akan banyak membuka peluang hadirnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Selama ini kan CSR juga belum maksimal dimanfaatkan. Padahal jika ini dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan semua stakeholders pasti akan sangat besar manfaatnya untuk masyarakat kita,” tukasnya.

Nofian menegaskan, jika kelak terpilih dan mendapat amanah duduk sebagai wakil rakyat NTB di kursi DPRD NTB, hal ini akan diperjuangkan dan terus disuarakan.

NH11 (baca :  Novian Hadi No. Urut  11)  sejauh ini selalu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor UMKM.

Ia juga kerab kali mengangkat isu digitalisasi UMKM dan industri kreatif di NTB.

“Bagi saya, semua potensi ekonomi di daerah harus saling support dan mendukung. Keberadaan BUMD juga harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama pelaku UMKM,” katanya.

Me

Setelah kemarin gagal mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur NTB, Bung Nuri saat ini berlabuh merebut kursi Senayan untuk perwakilan NTB II pulau Lombok

MATARAM.lombokjournal.com — Pemuda inspiratif kota Mataram, Subuhunnuri mendorong kaum milenial menggali potensi serta skill yang dimiliki mereka. Skill sebagai bentuk potensi diri yang harus dikembangkan oleh generasi muda saat ini untuk menyongsong masa depan.

” Skill yang jelas akan berpengaruh bagi dunia industri serta lapangan usaha kedepannya,” ujar Subhunuri saat berdialog dengan lintas Mahasiswa di kantor PGRi Kamis (21/02).

Pemuda kata Bung Nuri sapaan akrabnya dituntut untuk mandiri. Kemandirian itu dimulai dari langkah berani melakukan spekulasi untuk mengembangkan diri.

“Ini yang penting harus dilakukan kaum milenial,” ujarnya

Selain mendorong kemandirian generasi muda, menurut caleg DPR RI dari PAN nomer urut 5 itu mengatakan dialog tersebut juga untuk menyerap masukan serta saran dari generasi muda kekinian.

Ia mengaku masukan serta saran dari mahasiswa itu tentunya akan menjadi satu perhatian tersendiri bagi Bung Nuri sehingga dengan tujuan bisa berbagi atau sharing apa yang bisa dibagikan.

Seperti diketahui sosok Bung Nuri selain sebagai pengusaha yang tergolong sukses di usia masih muda, pria yang sudah beristri dua itu tengah fokus menata karir di dunia politik.

Setalah kemarin gagal mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur NTB, Bung Nuri saat ini berlabuh merebut kursi Senayan untuk perwakilan NTB II pulau Lombok.

Bagi Bung Nuri menjadi politisi menjadi satu ladang terbuka luas untuk bisa berbagi bagi masyarakat luas.

Apalagi ketika nantinya dipercaya sebagai wakil rakyat maka apa yang menjadi masukan saat menyerap aspirasi publik akan dijadikan satu prioritas yang menjadi tugas yang harus diselesaikan saat di duduk di kursi Senayan nanti.

Bung Nuri mengakui hal tersebut, namun menurutnya berdialog langsung dengan generasi muda dilihatnya satu kegitan positif sehingga semua unek unek pemuda dapat didengar langsung.

“Selain sebagai cara meraih simpati tapi yang terpenting kita bisa tau apa saja yang menjadi kebutuhan mereka,” tegasnya.

AYA.

Hj. Rohmi prihatinan dan berharap agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, menerima audiensi Kasat Lantas Polres Lombok Timur di ruangannya pagi ini, Selasa (19/02).

Kunjungan tersebut terkait kegiatan National Millenial Road Safety Festival yang ditujukan untuk menekan tingginya kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa, khususnya untuk kaum millenial.

Menanggapi hal ini, Hj. Rohmi memberikan dukungan dan juga berharap agar Kegiatan Millenial Road Safety Festival ini dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat, terutama generasi millenial.

”Mari kita sukseskan kegiatan ini, saya harap Millenial Road Safety Festival dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk mencapai Zero Accident di NTB,” harap Hj. Rohmi.

Pada kesempatan itu, disampaikan juga oleh Satlantas Polres Lombok Timur, AKP. Ryan Faisal, kecelakaan lalu lintas di Lombok Timur saat ini mencapai 388 kasus, dengan pelaku dan korban didominasi oleh generasi millenial usia 15 sampai 30 tahun.

Menyikapi hal ini, Hj. Rohmi menyampaikan keprihatinannya dan menyampaikan harapan agar seluruh masyarakat, terutama di Kabupaten Lombok Timur dapat lebih tertib dalam berlalu lintas.

“Saya menghimbau masyarakat, terutama di Lombok Timur agar tertib dalam berlalu lintas demi menekan angka kecelakan, dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas,” ujarnya.

Puncak acara Kegiatan Millenial Road Safety Festival akan berlangsung pada tanggal 3 Maret 2019 berlokasi di Taman Rinjani, Selong.

AYA

Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos

MATARAM.lombokjournal.com  — Warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menanti dana bantuan jaminan hidup (jadup) dari pemerintah yang belum terealisasi hingga kini.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat menjelaskan, kewenangan pencairan dana jadup berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Harry mengatakan, pada akhir November 2018, Kemensos sudah menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang lengkap sekira 19 ribu calon penerima jadup dengan total Rp 11,5 miliar. Data tersebut sudah diajukan ke Kemenkeu dan BNPB untuk proses pencarian.

“Ketika November masuk (datanya) ternyata tidak cukup waktu untuk masuk pencairan sehingga dimajukan ke tahun 2019. Kita juga paham di BNPB ada pergantian pimpinan,” katanya.

Dari tujuh kabupaten dan kota terdampak gempa di NTB meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat, Kemensos telah melakukan verifikasi dan validasi tiga wilayah yakni Mataram, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat. Empat kabupaten lainnya dianggap belum memenuhi persyaratan.

Kendati begitu, Kemensos tidak dapat berbuat banyak dalam hal pencairan lantaran hanya sebatas mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran anggaran yang digunakan berasal dari dana siap pakai (DSP).

“Selama ini kalau Kemensos sangat cepat seperti merespon santunan ahli waris karena itu dari dana hibah, prosedurnya memang bisa langsung minta pencarian kalau anggaran ada di otoritas Kemensos, besok juga bisa kita cairkan, tapi  kalau DSP itu di bawah Kemenkeu dan BNPB,” jelasnya

Harry menjelaskan, anggaran Kemensos untuk seluruh penanganan bencana sendiri hanya Rp 235 miliar. Sementara, dia katakan, usulan anggaran untuk jadup dan hunian sementara (huntara) mencapai Rp 300 miliar.

“Jadi tidak mungkin dengan APBN Kemensos,” tegasnya.

Harry menyampaikan, Kemenkeu telah menerima usulan terkait kebutuhan dana untuk jadup dari Kemensos.

Kata dia, usulan tersebut sedang ditelaah lebih dahulu terkait disetujui penuh atau masih memerlukan kelengkapan data pendukung lainnya.

“Kita (Kemensos) sebetulnya dalam posisi menunggu, kewenangan untuk kepastian ada di Kemenkeu, arahan Pak Wapres sih sesegera mungkin,” terangnya.

AYA

Dana bantuan yang diberikan pemerintah agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan mewujudkan keluarga yang mandiri

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, menyalurkan bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) di GOR 17 Desember,  Selasa (19/02).

Airlangga menyampaikan, program PKH dan BPNT merupakan program dari pemerintah untuk mendorong terwujudnya keluarga mandiri.

“Tentu kita mendorong agar mereka bisa naik kelas dan menjadi keluarga-keluarga yang mandiri, pemerintah di kabupaten punya program untuk wiraswasta melalui kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga mengajak ibu-ibu penerima bantuan mencontoh tiga keluarga penerima manfaat (KPM) sejahtera mandiri, yang secara sukarela keluar dari kepesertaan PKH.

Mereka keluar dari kepesertaan PKH karena sudah mandiri, masing-masing adalah  Nengah Weni yang membuka usaha jajanan kering, Nurjanah yang membuka usaha cukli, dan Saudatul Rahmi yang bergelut pada usaha pengumpul barang bekas untuk didaur ulang.

“Tentu akan dicarikan jenis kegiatan yang mandiri, kita bisa bantu kemasannya nanti, seperti disampaikan Pak Gubernur kita bantu alat masak dan kemasannya. BRI siap bantu beri kredit usaha rakyat,” kata Airlangga.

Airlangga berpesan dana bantuan yang diberikan pemerintahan agar digunakan untuk mendorong peningkatan gizi anak-anak dan juga mewujudkan keluarga yang mandiri.

Salah satu penerima PKH ibu idayati mengatakan, bantuan ini sangat membantu dirinya beserta keluarganya.

“Sangat bersyukur mendapatkan bantuan dari pemerintah ini,semoga kedepannya bntun seperti ini akan terus berlanjut,” tambah Idayati.

AYA

Sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Tekad Pemda Provinsi NTB menjadi sentra sejumlah kebutuhan bahan pokok dan hasil pertanian, serta perkebunan bagi kawasan Indonesia tengah, dirasa sudah tepat.

Hanya saja keinginan itu perlu diwujudkan dalam satu sistem kerja yang komprehensif.

Pasalnya, Provinsi NTB memang dikenal memiliki potensi produk pertanian dan holtikultura yang sangat melimpah.

Di antaranya Padi, Jagung, Bawang Merah dan Bawang Putih. Selain itu, juga ada potensi Tomat, Stroberi dan Ashitaba (Angelica Keiskei Koidzumi), yang bisa tumbuh dengan sangat subur di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Meski demikian, potensi tersebut masih belum mampu dimaksimalkan pengelolaannya, mulai dari hulu (petani) hingga ke hilir, yaitu di tingkat pasca produksi dan pemasaran.

Akibatnya, saat panen serentak serta dampak musim penghujan, acap kali harga jual produk2 pertanian NTB, kemudian jatuh.

“Disinilah, perlunya ada intervensi dari Pemerintah Daerah. Caranya bagaimana, bisa saja Pemerintah Daerah, melalui Perusda2 yang dibangunnya menjadi pembeli produk pertanian rakyatnya, sehingga petani kita tidak mengeluh manakala terjadi musim panen serentak atau adanya gangguan alam, yang salah satunya adalah terjadinys musim penghujan,” ujar Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, yang juga Caleg DPR RI Nomor Urut-1, dari Dapil NTB-II/P. Lombok ini, H. Bambang Kristiono (HBK), Selasa (19/02).

HBK mengaku, keberhasilan Pemprov Bali yang telah mampu mendorong Perusahaan Daerah (Perusda)-nya untuk masuk menjadi pemain utama pada sektor pertanian, dan ini layak ditiru oleh Pemprov NTB.

Selain itu, sosok Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut masuk mengintervensi kebijakan warganya terkait persoalan pertanian melalui rantai TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), secara online, harus pula ikut diterapkan oleh Pemprov NTB.

Menurut HBK, intervensi Pemda Prov NTB sangat diperlukan dalam mengetasi persoalan pertanian NTB.

“Ketimbang kita punya Perusda, tapi banyak diantaranya yang merugi dan tidak optimal kinerjanya, mendingan Perusda yang ada itu, diperkuat dan dioptimalkan di sektor pertanian dan hortikultura NTB”, kata HBK .

HBK menjelaskan, pertumbuhan ekonomi NTB yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2017 lalu, tidak lain semenjak adanya kebijakan ekspor tambang dikurangi, dan pertumbuhan ekonomi NTB terbantu atau terdorong oleh sektor pertanian.

Menurutnya, sebagai peringkat kedua penyumbang PDRB terbesar bagi Pemprov NTB, maka produksi sektor pertanian NTB seyogyanya diimbangi dengan intervensi kebijakan yang menguntungkan para pelakunya, utamanya adalah para petani.

Apalagi, kendala utama dari sektor pertanian NTB sesungguhnya sudah sangat jelas, yaitu terletak pada distribusi, pemasaran dan nilai tambah, khususnya industrialisasi sektor pertanian ini.

“Nah, disitu Pemda NTB itu harus hadir. Perusda kita dorong untuk masuk dan mengambil peran strategis dalam bidang pertanian. Caranya, tinggal bekali Perusda itu dengan sentuhan teknologi informasi atau Startup terkait pemasaran, sehingga arus distribusi ke penjual utamanya atau end user bisa langsung dilayani oleh Perusda NTB,” jelas HBK.

Data BPS NTB menyebutkan, indeks NTP gabungan Provinsi NTB pada November 2018 tercatat sebesar 111,21 point.

Bisa dibilang petani NTB cukup sejahtera, karena hasil panen masih menutupi dan lebih besar dari ongkos produksi yang mereka tanggung. Hanya saja, jika dikelompokan dalam beberapa subsektor pertanian, tidak bisa dianggap seluruh petani sejahtera.

Dalam data yang sama, nilai NTP Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 117,05, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 80,02, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 94,44, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 128,43 dan Nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) 109,46.

Disitu, nilai Tukar Petani Perikanan (NTNP) dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap (NTN) tercatat 118,90 dan NTP Perikanan Budidaya (NTPi) tercatat 94,25.

Data BPS juga menyebutkan, secara gabungan, Nilai Tukar Petani Provinsi NTB sebesar 111,21, yang berarti NTP bulan Nopember 2018 mengalami peningkatan 0,34 persen bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2018 dengan Nilai Tukar Petani sebesar 110,83 persen.

HBK menjelaskan, dengan berfluktuasinya NTP yang merupakan indikator kesejahteraan petani itu, maka harus ada upaya dan inovasi lagi yang bisa mendorong tingkat kesejahteraan petani.

Sebab, hal itu dirasa vital dalam menjaga kestabilan laju inflasi daerah, apalagi saat ini kondisi perekonomian NTB tengah dilanda kekacauan akibat dampak dari pengaruh pascagempa bumi beberapa waktu lalu itu.

Cara yang tepat guna menjaga kestabilan ekonomi NTB, hanya dengan fokus menggerakkan sektor pertanian.

“Disitulah, fokus yang harus disasar oleh Pemda NTB. Makanya, pilihan mengoptimalkan Perusda agar tidak rugi adalah opsi utamanya. Yang pasti, jika pemain pertanian adalah Pemda sendiri, saya yakin kesejehteraan petani NTB tinggal menunggu waktu, karena kendala-kendala yang ada selama ini sudah bisa dicover, atau diatasi dengan adanya Perusda yang bakal menjadi pembeli, pengumpul, serta penjual produk pertanian para petani NTB,” tandas HBK.

Me

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Keberadaan dan fungsi strategis Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat berpengaruh pada sumbangannya terhadap ketahanan suatu daerah dari bencana alam.

Dampak perubahan iklim global, seperti efek rumah kaca dan polusi karbon yang mempengaruhi kualitas udara, juga bisa ditekan dengan penerapan RTH yang proporsional.

Pemda Kabupaten dan Kota, di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan pihak berkompeten dalam penataan ruang dan wilayah di daerah, diharapkan serius memperhatikan proporsi RTH dalam penataan ruang dan wilayah masing-masing.

“Terutama di perkotaan, RTH ini sangat berguna sebagai upaya konservasi dan juga mengatasi efek rumah kaca,” kata H Irzani, Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Nomor Urut 30, Senin ( 18/02)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Irzani menjelaskan, secara aturan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis.

Selain itu RTH juga berfungsi sebagai kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi, area pengembangan keanekaragaman hayati, area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan.

Selain itu, papar Irzani, RTH di perkotaan juga bisa menjadi tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, sekaligus pembatas perkembangan Kota ke arah yang tidak diharapkan.

“Idealnya RTH ini 30 persen dari luas areal Kota. Nah Kota Mataram misalnya, ini masih perlu memperluas kawasan RTH selain Taman Udayana, tentu masih bisa RTH lain yang nantinya juga bisa sebagai sarana wahana Pariwisata,” kata Irzani yang sejak tahun 2015 s.d 2018 menjadi Tim Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 660-798 Tahun 2017.

Ia mencontohkan, beberapa Kota Besar seperti Surabaya dan Bandung, sudah memulai mengelola RTH sebagai salah satu sumber penggerak perekonomian Kota, selain sebagai penguat ketahanan lingkungannya.

Menurut Irzani, hal itu bisa juga dilakukan di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi NTB ini. Sebab, dalam jangka panjang keberadaan RTH ini juga sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana, baik kekeringan maupun banjir.

“RTH bisa ditanami pohon yang bisa menyimpan air (reservatoir) karena 10 tahun ke depan akibat pemanasan global dan peningkatan emisi karbon, krisis air bersih juga menjadi permasalahan krusial,” ujar Irzani.

Apalagi, papar Irzani, kondisi hutan di Provinsi NTB,  baik di Lombok dan Sumbawa juga perlu perhatian serius dari semua pihak.

Kawasan kritis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan, bahkan sudah beberapa kali menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah NTB.

Irzani mengatakan, di pulau Sumbawa yang saat ini tengah dilanda trend alih fungsi lahan sebagai ladang Jagung, juga perlu dievaluasi kembali terkait RTH.

“Ini menjadi penting, karena apa yang kita bangun sekarang adalah warisan untuk generasi penerus kita ke depan. Harus mulai kita memelihara alam ini dengan RTH misalnya,” tukasnya

Penataan RTH Pasca Gempa

Sementara itu, Caleg DPRD NTB dari PKS Nomor urut 11 Dapil Lombok Utara dan Lombok Barat, Lalu Nofian Hadi juga memiliki pandangan yang sama.

Nofian mengatakan, porsi RTH yang ideal harus mulai diterapkan di Kota dan Kabupaten yang ada di NTB sejak saat ini.

“Apalagi dengan peningkatan populasi penduduk di perkotaan yang setiap tahun terus bertambah, maka kualitas udara juga akan semakin turun akibat beragam aktivitas terutama banyaknya kendaraan bermotor. Hal ini bisa direduksi dengan keberadaan RTH yang proporsional,” katanya.

Nofian mengatakan, pasca bencana gempa bumi bisa dijadikan momentum bagi Pemda, terutrama di Lombok Utara dan Lombok Barat untuk mengevaluasi kembali kawasan RTH di daerah mereka.

Bagi Nofian, keberadaan RTH yang bisa dimulai dari taman-taman perkotaan juga akan memberi nilai tambah untuk keindahan tata kota di daerah bersangkutan.

Selain fungsi meminimalisir dampak perubahan iklim, penataan RTH dengan konsep millennials bisa menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Sektor UMKM akan ikut terbantu, dan juga RTH ini bisa juga sebagai destinasi wisata Kota yang punya daya tarik tersendiri,” ungkap Novian menjelaskan.

Me