Memudahkan lembag penyiaran jika sudah mendaftar melalui OSS,  karena bisa mengirim data melalui sistem tanpa harus bersurat

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi penyiaran indonesia Daserah (KPID) NTB mengelar Bimbingan tehnik (bimtek)  sistem informasi manajemen perizinan penyelenggaraan (Simpe3)  Terintegrasi Online single submission (OSS).

Kegiatan yang dihadiri oleh 66 Lembaga penyiaran dan LPPL tersebut dilaksanakan bertujuan agar lembaga penyiaran di NTB dapat terfasilitasi dalam proses perizinan dibidang Penyiaran di NTB.

“Tujuan acara ini bagaimana agar teman- teman terfasilistasi memiliki jalur komunikasi untuk segera memiliki akun OSS,” ujar Kepala KPID NTB, Yusron Saudi, Kamis (02/05)

Yusron menambahkan, jika dengan memiliki OSS ini pemilik lembaga penyiaran  dengan mudah memberikan laporan tahunan kepada pemerintah pusat, yakni di Kementrian Komunikasi .

“jika semua sudah mendaftar di OSS , kita di KPID bisa dengan cepat memonitoringnya ,karen data sudah tersmbung langsunh  ke sisitem kita di KPID,” terangnya.

Hal ini akan memudahkan a pihak lembag penyiaran jika sudah mendaftar melalui OSS,  karena kita bisa mengirim data melalui sistem tanpa harus bersurat, tambah Yusron

AYA

Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG) NTB, tahun 2019 akan mendapatkan tiga alat sensor gempa baru.

Alat sensor ini akan meningkatkan kinerja BMKG NTB dalam melakukan pemantauan aktivitas kegempaan di NTB.

Kepala Stasiun Geofisika kelas III Mataram, Agus Riyanto, SP., MM bersama jajarannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (30/04).

Di hadapan gubernur Agus menjelaskan, ketiga sensor gempa baru tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Tambora, Pulau Sumbawa.

Agus meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTB, untuk memfasilitasi berupa penyediaan lahan sebagai shelter untuk penempatan ketiga sensor gempa tersebut.

Selain itu Agus juga meminta support dari Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, tujuanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di NTB, agar lebih memahami masalah kegempaan.

Dijelaskannya, BMKG NTB telah memiliki sekolah lapan geofisika, saat berada di Selaparang dan rencana juga akan dibangun di Sumbawa. Pembangunan ini bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten/Kota setempat.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB.

Sedangkan untuk pembangunan sekolah lapan geofisika di Sumbawa, gubernur sangat mendukung.

“Apa pun yang dibutuhkan BMKG dalam mendukung kelancara kinerja, sampaikan kepada kami agar kami dapat pasilitasi dengan segera,” tandasnya.

AYA/HMS  PROV. NTB

STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu langkah merubah pola kerja masyarakat NTB yang semula dari sektor pertanian ke industrI, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan produksi Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB, Senin (29/4).

Gubernur Zul mendorong para aplikator, yang menggunakan lahan di STIP NTB, untuk menggunakan tenaga lokal.

“Mungkin butuh  waktu lama, tapi harus dimulai. Harus ada transfer teknologi dan management expertise dari aplikator ke tenaga kerja lokal di NTB,” ujar Gubernur.

Di STIP NTB saat ini ada 17 aplikator yang akan mengerjakan 11 jenis RTG. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perindustriaan Provinsi NTB Andi Pramania, investasi yang masuk ke STIP NTB untuk pembangunan RTG sekitar Rp. 37 miliar.

“Pemerintah provinsi sudah menyiapkan lahan dan sejumlah fasilitas secara gratis di STIP. Kalo bisa yang dipekerjakan buruhnya, tenaganya, engineers nya semua orang lokal. Mungkin banyak kekurangan. Tapi itu tugas bapak-bapak untuk mengajarkan mereka. Mohon kesabaran bapak-bapak,”  kata gubernur yang akrab disapa Doktor Zul.

Doktor Zul juga mengatakan, semua aplikator yang ada di STIP ini sedang membuat sejarah baru di NTB.

“Bapak ibu sedang buat sejarah. Anda sedang menulis sejarah baru NTB. Sehingga ada shifting of mind, shifting of paradigm. Orang yang biasa bekerja di agriculture sector, menjadi orang yang bekerja di services dan industries,” pesan Doktor Zul.

Serapan tenaga kerja, tambah Andi, sekitar 231 orang dan 150 orang yang sedang menunggu untuk bekerja.

Kemampuan produksi STIP sekitar 500 unit rumah per minggu atau sekitar 73 unit per hari. Andi juga mengatakan STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019.

Pada akhir acara, gubernur berkesempatan meninjau pencetakan panel RTG.

Iwo/ Humas Prov NTB

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA

NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta

lombokjournal.com —.

BEKASI  ;   Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.

Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).

Total Sampah

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.

Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.

Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.

Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.

Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.

10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.

TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.

AYA

Mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Study komparatif terkait program NTB Zero Waste dilakukan Pemprov NTB bersama Forum Wartawan Parlemen NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mewakili pemerintah bersama beberapa wartawan di NTB mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (PTST) Bantargebang, yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (24/04)

Kunjungan KE Bantar Gebang tersebut untuk meyakinkan kesugguhan tekad Pemprov NTB, karena  saat ini banyak penilaian masyarakat yang pesimis dengan program tersebut bisa tercapai.

Najamuddin menjelaskan, tujuan mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dalam mendukung dan mensukseskan program Zero Waste di NTB. Media dinilai mampu memberikan masukan-masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program zero waste tersebut.

Tiba di lokasi TPST sekitar pukul 18.00 WIB, rombongan yang didamping Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang Rizky Febriyanto, langsung diajak menuju zona satu lokasi pembuangan sampah, yang telah ditutupi geo membran dengan ketinggian landfill sekitar 40 meter.

Rr/Hms NTB

Fasilitator harus betul-betul mampu memfasilitasi keinginan hati dan perasaan masyarakat hingga nanti rumah mereka bisa terbangun kembali

MATARAM.lombokjournal.com —  Fasilitator yang hebat, harus punya kemampuan mendengar. Sukses tidaknya fasilitator, tergantung dari pandai-pandainya kita mendengar keluhan masyarakat yang rumahnya rusak berat

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyahmengingatkan itu saat menjadi Pimpinan Apel pada Apel Fasilitator Terpadu perbaikan rumah rusak ringan, sedang dan berat terdampak bencana gempa bumi di NTB, Sabtu (20/4).

Apel yang digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram ini diikuti ratusan fasilitator sipil dan TNI/Polri.

Menurut Gubernur Zul, kita di NTB ini kadang-kadang kemampuan berbicara, kemampuan mengolah kata lebih tinggi dibanding kesadaran dan kerendahan hati untuk mendengar.

“Fasilitator harus punya Ability to listen. Dan mendengar bukan hanya sekedar kata-katanya, tetapi yang paling penting adalah mendengar apa yang tidak diungkapkan oleh masyarakat. Insyaa Allah jika kita menghadirkan empati, pekerjaan kita jadi lebih ringan,” pesan gubernur kepada para fasilitator.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi NTB, H. Mohammad Rum mengatakan, tujuan gelar Apel Fasilitator Terpadu karena ada pelimpahan komandan lapangan fasilitator rumah rusak berat.

Selama ini dalam manajemen Kementerian PUPR, per 1 April kemarin sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami mengundang kembali para fasilitator rusak berat yang direkrut dari umum, orang lokal di NTB. Yang rusak sedang dan ringan hanya melanjutkan saja. Karena memang yang rusak sedang dan ringan dalam kendali Pemprov,” jelas Rum, usai gelar apel.

Dikatakannya, sesuai arahan Gubernur NTB, fasilitator harus betul-betul mampu memfasilitasi keinginan hati dan perasaan masyarakat hingga nanti rumah mereka bisa terbangun kembali.

Setelah gelaran apel dilaksanakan penandatangan kontrak kerja fasilitator rumah rusak berat dengan pemerintah 7 kabupaten/kota di NTB.

“Ada 800 fasilitator yang dilimpahkan dari Kementerian PUPR. Yang datang apel hari ini akan menandatangani perpanjangan kontrak kerja,” tandas Kalak BPBD.

(Iwo/ Humas Provinsi NTB)

Para pengacara dihimbau untuk menjaga marwah dan harga diri pengacara sebagai officium nobile (profesi terhormat) di pengadilan. Irfan meminta pengacara untuk tidak terlibat kegaduhan di pengadilan

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Irfan Suryadiata terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kota Mataram  melalui Musyawarah Cabang ke-III yang digelar di Mataram pada Kamis, 28 Maret 2019 LALU

Irfan Suryadiata dimandatkan sebagai pemegang nahkoda baru melalui aklamasi, menggantikan Putu Joni Oka, Ketua IKADIN periode sebelumnya.

Pelantikan Irfan serta anggota DPC IKADIN Kota Mataram berlangsung di Grand Madani Hotel, Udayana, Kota Mataram, Sabtu (13/04).

Pelantikan tersebut berlangsung mewah dan meriah. Pentas seni tari, puisi dan lagu nasional menjadi hiburan dalam acara pelantikan dan rapat kerja tersebut.

Serah terima jabatan pengurus sekaligus pelantikan diisi dengan penyerahan bendera Ikadin pada Irfan Suryadiata. Selain itu, acara diisi dengan pelantikan LBH IKADIN NTB, orasi kebangsaan dan deklarasi Indonesia damai.

Dalam sambutannya, Irfan mengimbau para pengacara untuk menjaga marwah dan harga diri pengacara sebagai officium nobile (profesi terhormat) di pengadilan. Irfan meminta pengacara untuk tidak terlibat kegaduhan di pengadilan.

“Sangat tidak baik jika advokat bertengkar di pengadilan. Mari kita jaga marwah pengacara sebagai profesi yang terhormat,” imbaunya.

Irfan mengatakan,  saat ini akan menentukan program kerja. Dia juga menegaskan advokat tidak melulu hanya mengurus yang sifatnya litigasi (berkaitan dengan pengadilan), tetapi juga memiliki kontribusi untuk masyarakat di luar litigasi.

“Tidak murni advokat ini setiap hari hanya melulu mengurus client dan lain sebagainya tapi dia harus memiliki kontribusi sosial yang besar untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Dia berharap advokat dapat mengawal peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah untuk dikaji dan diberi masukan.

Selain itu di tahun politik ini Irfan berupa membawa IKADIN untuk mendinginkan suasana politik di tengah advokat.

“Ini kaitan dengan pemilu, bagaimana menciptakan suasana damai. Karena bagaimanapun juga pemilu pasti ada sengketa pemilu dan melibatkan advokat, baik dalam posisi menang atau kalah. Kita akan giring advokat bertindak sesuai peraturan perundang-undangan tanpa riak-riak,” paparnya.

Ketua DPD IKADIN NTB, Suriahadi, dalam sambutannya mengapresiasi meriahnya kegiatan tersebut. Baginya, itu menandakan respon tinggi DPC IKADIN Kota Mataram.

“Saya apresiasi DPC Ikadin Kota Mataram yang sangat meriah menyelenggarakan acara. Ini menandakan teman-teman advokat responnya tinggi, karena itu saya selalu ngomong advokat dituntut untuk punya nilai plus,” ungkapnya.

Suriahadi menjelaskan saat ini IKADIN telah menjalankan fungsi sosial untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

“Kita membuat semacam wadah untuk fungsi sosial melalui lembaga bantuan hukum untuk pengabdian kepada masyarakat, karena prinsip LBH itu tidak menarik biaya. Ini semua sudah berjalan dan berharap memperbanyak kerjasama hampir dengan seluruh perguruan tinggi di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas mahasiswa, memberikan pendidikan paralegal,” jelasnya.

Acara tersebut diisi juga dengan orasi kebangsaan oleh Kabinda NTB, Tarwo Kusnarno. Dalam orasinya, Tarwo berharap agar IKADIN mampu memperjuangkan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat ekonomi kelas bawah.

“Bicara persoalan hukum yang krusial bagaimana mengupayakan kepastian, perlindungan dan bimbingan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. IKADIN diharap jadi organisasi advokat yang paling depan dan berani membela hak-hak hukum masyarakat,” tuturnya.

Dia mengatakan profesi advokat adalah profesi luhur dan memiliki nilai-nilai positif. IKADIN diharap dapat memberi kesadaran hukum dan politik di tengah masyarakat.

“Sebagai praktisi hukum anggota IKADIN memiliki peran membangun kesadaran hukum dan politik di masyarakat. Advokat memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi dan konstitusi,” katanya.

Me

Akan ada  trend peningkatan suara rakyat yang signifikan  dalam pemilu serentak 2019  melebihi Pemilu 2014

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH   ;     Ketua DPW PKB NTB , HL Hadrian Irfani mengajak seluruh elemen masyarakat NTB untuk menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi serentak pada tanggal 17 April 2019.

Tradisi demokrasi langsung dalam memilih calon pemimpin negara maupun wakil rakyat haruslah mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat dengan berbondong – bondong ke TPS untuk memilih .

“Makin banyak warga dan kaum Millennial   mendatangi TPS pada tanggal 17 April 2019, makin kuat legitimasi politik  Pemilu serentak ini,” kata H.L Hadrian Irfani , Sabtu (13/04) .

HL Hadrian Irfani mengatakan, Indonesia sebagai penganut negara demokrasi telah beberapa kali  melaksanakan pesta demokrasi langsung dengan kecendrungan meningkatnya partisipasi politik rakyat rata- rata d iatas 70 persen.

Tingginya animo masyarakat mendatangi TPS ini tidak terlepas dari keberhasilan pendidikan politik.

“Makin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat menggunakan hak pilihnya,  salah satu indikator keberhasilan pendidikan Civic,” ujar HL Hadrian yang akrab disapa Haji Ari, sembari mengatakan Golput tidak baik dalam menumbuhkan budaya demokrasi .

“Pemilih Millennials akan  menjadi tauladan yang baik di TPS , jika tingkat partisipasinya tinggi dalam memilih,” imbuh Hadrian .

HL Hadrian Irfani yang juga caleg PKB untuk DPRD Propinsi NTB dapil 7 No urut 1 optimis jika akan ada  trend peningkatan suara rakyat yang signifikan  dalam pemilu serentak 2019  melebihi Pemilu 2014.

Hal ini salah satunya  akibat efek pemilihan presiden  (pilpres) yang makin dinamis dan menarik maupun tingginya pemilih pemula (Millennials) menggunakan hak suaranya .

” Adanya debat Capres dan Cawapres yg digelar KPU sebanyak Lima kali turut berkontribusi menaikkan partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpinnya,” tambah H Ari .

Suara Elektoral PKB di NTB akan meningkat

Selanjutnya Ketua DPW PKB NTB optimis jika suara Elektoral PKB di NTB akan meningkat tajam di pemilu serentak 2019. Hal ini akibat efek ekor jas pilpres Paslon No . O1 paralel dengan  No urut PKB yang sama.

“Diakui atau tidak , PKB akan terbantu secara elektoral akibat efek ekor jas pilpres ini,” tambah Hadrian

Meskipun demikian kata Hadrian, pihaknya  tidak semata-mata mengandalkan efeK pilpres, tapi PKB NTB tetap melakukan penggalangan dukungan suara rakyat dalam memperluas jaringan pemilihnya  melalui beragam kegiatan ataupun pendekatan sosial lainnya.

“Insya Alloh dalam Pemilu 2019, suara Elektoral PKB dr NTB akan meningkat yang indikatornya jumlah kursi PKB di parlemen akan bertambah,” ungkap Hadrian .

Peningkatan jumlah kursi PKB di parlemen ini merupakan buah dari kerja pengurus, kader dan simpatisan PKB yang bau membahu membesarkan Marwah/ Kehormatan Partai.

“PKB di NTB pada akhirnya nanti pasti akan menjadi the rulling partai yang disegani dan dicintai rakyat ,’ tukas Hadrian .

Terakhir Hadrian mengajak seluruh pemilih di NTB untuk bersama -sama merawat dan membesarkan PKB agar harapan – harapan masyarakat bisa diakomodir oleh wakil rakyat asal PKB yang duduk di Parlemen .

“Makin besar jumlah kursi PKB diparlemen , makin mudah bagi PKB memperjuangkan aspirasi rakyat agar diakomodir oleh pemerintah,” tegas Hadrian

Me

Kerjasama ini diharapkan menjadi awal kerjasama selanjutnya, untuk kepentingan masyarakat Nusa Tengga Barat secara menyeluruh

MATARAM.lombokjournal.com — 4 kabupaten di Lombok, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan bantuan berupa sembako.

Sembako bantuan dari Perusahaan DNeX, Malaysia itu untuk dibagikan kepada korban gempa yang ada di Pulau Lombok.

Ketua TP-PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE. M.Sc menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan DNeX (Dagang Nexchange Berhad) Malaysia di Pendopo Gubernur Provinsi NTB, Jum’at (12/04)

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi NTB, atas nama masyarakat yang terkena dampak gempa, mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan bersyukur kepada Allah SWT” ucap Hj. Niken

Dato Samsul Husein selaku Presiden Direktur Perusahaan DNeX menjelaskan, DNeX adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis global halal, telekomunikasi, teknologi & informasi, oil & gas.

Kegiatan ini berkerjasama dengan Perkumpulan SOBAT (Solusi Anak Bangsa) NTB, dan  SOBAT NTB sebagai distributor bantuan ke 4 lokasi yang terkena dampak gempa.

Bantuan ini harapannya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa, yang hingga hari ini masih dalam tahapan rehabilitasi rekonstruksi.

Dukungan masih terus diharapkan, agar pemulihan dalam segala aspek dapat segera terwujud.

Kerjasama ini diharapkan menjadi awal dari kerjasama selanjutnya, khususnya untuk kepentingan masyarakat Nusa Tengga Barat secara menyeluruh.

Rr/Hms NTB