Pilkada serentak kabupaten/kota se NTB akan memunculkan figur baru, terutama untuk posisi calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati

lombokjournal.com —

MATARAM  ;     Geliat Pilkada kota/ kabupaten se NTB, September 2020, sudah mulai terasa.

Momentum Ramadhan agaknya akan dipakai sebagai untuk membangun komunikasi dan pesan politik ke publik.  Beberapa calon Kepala Daerah yang diprediksi akan bertarung di Pilkada 2020,  mulai melakukan silent operation deal politik awal.

Meski KPU belum mengumumkan resmi hasil Pileg 2019, namun perolehan kursi parpol di kabupaten/kota di NTB sudah dapat diprediksi.

Dipastikan tampil muka-muka baru politisi yang duduk di parlemen kabupaten/kota. Ini menjadi indikator penting yang patut dicermati, terlebih oleh calon Kepala Daerah yang hendak bertarung dalam pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Melihat konstruksi dan konfigurasi perolehan  kursi diparlemen, nantinya parpol besar dan pemenang pemilu akan menjadi sasaran penetrasi awal para calon kepala daerah tersebut.

Terlepas konteks tersebut, pilkada kota/kabupaten se NTB 2020 , posisi papan dua (baca : wakil) menjadi urgen sebagai vote getter pendulum suara pemilih.

Jika sebelumnya posisi wakil dipersepsikan sebagai jabatan ‘apabila’, maka dalam Pilkada 2020 mendatang diprediksi peran dan posisi tawar politik papan dua  menjadi kunci utama pemenangan.

Dipastikan papan satu (baca; Calon Walikota/Bupati) akan menggaet pasangan wakilnya tidak semata2 memiliki kapasitas dan kapabilitas, tapi juga melihat respon atau keberterimaan publik terhadap figur calon pemimpinnya tersebut.

Demikian release media mingguan  Mi6 menyongsong Pilkada kota /kabupaten tahun 2020, Selasa (07/05).

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Pilkada serentak kabupaten/kota se NTB akan memunculkan figur baru, terutama untuk posisi calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati.

Hal ini mengingat posisi wakil tidak bisa dianggap sepele seperti ban serep semata.

“Saat ini publik menginginkan calon Kepala Daerah yang dipilihkan kelak bisa membawa pembaharuan/perubahan yang bisa dirasakan langsung ,” kata Didu panggilan Akrab Dir Mi6.

Posisi Tawar Papan Dua

Didu menambahkan, posisi calon Wakil Walikota/Bupati seyogyanya tidak sekedar mengekor popularitas papan satu, tapi ia juga harus bisa menunjukkan posisi tawar politik, khususnya populis di kalangan rakyat dengan parameter yang jelas dan terukur.

“Posisi papan dua akan menjadi kunci kemenangan Paslon walikota/bupati jika paket tersebut memahami keinginan pemilihnya. Pun demikian sebaliknya , jika salah memilih paket pendampingnya akan menjadi blunder yang dia – sia,” tukas Didu .

Guna mencari calon Wakil Walikota atau Wakil Bupati yang tepat, salah satu caranya mendorong figur – figur potensial tersebut untuk memperkenalkan diri ke publik secara transparan, termasuk jujur terhadap rekam jejak masa lalunya.

Hal ini penting akan publik dapat melacak dan mengetahui secara pasti figur pemimpin yang hendak dipilihnya tersebut.

“Di era yang serba transparan ini, publik menginginkan figur calon pemimpin daerahnya clear and clean dari berbagai permasalahan agar jalannya roda pembangunan tidak mengalami turbolensi,” tukas Direktur Mi6.

AYA

Pergeseran pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB meski hal yang biasa, namun pergeseran dilaksanakan dengan perhitungan matang bersama-sama dengan Wakil Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu yang jadi prioritas mutasi kalini adalah masalah penanggulangan bencana. Karena itu, dibutuhkan orang yang sangat kuat untuk menangani permasalahan bencana di NTB ini

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.sc. menegaskan itu saat melantik 21 pejabat struktural baru lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Pelantikan pejabat baru tersebut dilaksanakan di ruang rapat umum kantor Gubernur NTB, Senin (06/06) 2019.

“Yang jadi prioritas adalah persoalan bencana, kita nampaknya perlu perubahan, kita kasih  tugas yang tidak ringan untuk pejabat BPBD yang baru untuk menanggulangi bencana di NTB ini, mudah-mudahan kepala BPBD yang baru segela menyelesaikan persoalan kita,” ungkap Doktor Zul.

Sebelumnya Gubernur Zul usai pelantikan mengatakan, pergeseran pejabat-pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTB meski hal yang biasa, namun pergeseran dilaksanakan dengan perhitungan matang bersama-sama dengan Wakil Gubernur.

“Mutasi yang dilakukan tidak sembarangan, kami sudah melaksanakan penilaian, survey dan sebagainya, mutasi juga kita laksanakan sesuai kebutuhan,” kata Gubernur Zul.

BACA JUGA ; Pergantian Pimpinan BPBD NTB, Karena Tantangan Potensi Bencana

Ia berharap dengan pelantikan pejabat baru di lingkup Pemerintah Provinsi ini, NTB dapat lebih maju ke depannya menuju NTB Gemilang.

BACA JUGA ;  Ahsanul Khalik Masih Pelajari Kondisi Dalam BPBD NTB

“Selamat mengemban amanah di tempat bapak ibu yang baru, mudah-mudahan NTB dapat lebih maju ke depannya,” pungkasnya.

AYA

Hasil Pileg 2019 yang penuh kejutan ini akan menjadi spirit bagi figur baru calon pemimpin daerah  bertarung menjadi best of the best melawan incumbent

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pilkada 7 kabupaten/kota di NTB 2020,yakni kota Mataram , KLU, Lombok Tengah KSB , Sumbawa Besar , Dompu dan Kabupaten Bima — yang tahapannya akan dimulai sekitar bulan September/Oktober tahun ini -= akan berlangsung ketat dan penuh kejutan.

Pasalnya, hasil Pilleg 2019 memunculkan banyak figur baru yang berhasil menumbangkan incombent sebagai wakil rakyat .

Meskipun pemenangnya Pileg belum diumumkan secara resmi oleh KPU di semua tingkatan di NTB. telah mengubah persepsi tentang kekuatan politik petahana.

Contohnya, calon anggota DPR RI dapil NTB2 /P. Lombok  diprediksi akan diisi oleh figur baru , setidaknya 50 persen yakni incumbent 4 orang dan pendatang baru 4 orang.  Diprediksi wajah baru yang akan melenggang ke Senayan : HBK dari Partai Gerindra, Humaidi/Sari Yuliati dari partai Golkar, Suryadi Jaya Purnama dari PKS dan Wartiah PPP.

Demikian pula dengan Anggota DPR RI dapil Sumbawa diprediksi juga banya iisi oleh figur baru .

Untuk Anggota DPD RI diduga sebagian besar diisi oleh wajah baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya .

 April Spring dalam Pemilu Legislatif serentak dan DPD di NTB akan menjadi snow ball dalam Pilkada kabupaten/kota 2020 yakni akan mengilhami bagi munculnya  figur baru dalam pentas pertarungan perebutan pemimpin daerah.

Hasil Pileg 2019 yang penuh kejutan ini akan menjadi spirit bagi figur baru calon pemimpin daerah  bertarung menjadi best of the best melawan incumbent .

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH mengtakan itu dalam siaran persnya yang disampaikan ke media , Sabtu (04/05) .

Didu sapaan akrab Bambang Mei mengatakan,  konfigurasi politik Pilkada Tujuh Kabupaten/Kota tetap akan mengacu pada perolehan kursi partai dalam Pileg di NTB.

“Makin besar jumlah kursi partai di parlemen , maka akan memudahkan partai tersebut mengusung calonnya tanpa harus melakukan deal politik dengan partai lain,” kata Didu,

Pilkada 2020 mendatang akan lebih berkualitas dengan tampilnya figur baru yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sebagai calon pemimpin daerah disamping kekuatan logistik politik.

“Hasil Pemilu Legislatif/ DPD RI 2019 yg banyak memunculkan figur baru harus menjadi early warning bagi incumbent bahwa telah berhembus angin perubahan yang diinginkan rakyat,” tegas Didu .

Sirkulasi Kepemimpinan Daerah

Didu mengatakan, Mi6 senantiasa mendorong munculnya petarung petarung baru dalam 7 Pilkada kabupaten/ kota 2020 mendatang. Hal ini tentu akan menjadi pemantik yang positif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan yang lebih baik.

Namun bukan berarti Mi6 tidak menginginkan petahana untuk menjadi pemimpin daerah,  tapi itu harus dimaknai sebagai bentuk atensi dan apresiasi Mi6 terhadap munculnya figur baru calon pemimpin daerah.

“Jika yang bertarung hanya para incumbent atau calon boneka untuk memecah suara , pilkada hanya sia – sia dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik,” tukas Direktur Mi6 .

Didu menambahkan, partai politik hendaknya berani menampilkan figur baru atau kader terbaiknya untuk bertarung dalam momentum pilkada 2020 tersebut, agar terjadi regenerasi kepemimpinan sebagai pemimpin daerah .

“Pilkada 7 kabupaten/kota akan menjadi momentum terbaik bagi  parpol untuk melakukan terobosan politik segaris dengan  harapan masyarakat terkait figur kepala daerah yang  idamkan,” tegas Didu.

ME

GUBERNUR berharap untuk mendesign panti ini dan ini menjadi expresi kecintaan anak-anak pada orang tuanya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi), hari Jum’at (03/05), berlangsung  di Balai Sosial Lanjut Usia (BSLU) Mandalika di Mataram.

Gubernur Zulkieflimansyah yang dating tanpa didampingi Wagub Hj Rohmi, mengungkapkan permintaan maaf.

“Mohon maaf,  karena bu Wagub belum bisa hadir karena ke Lombok Timur. Beliau menyampaikan salam kepada ibu dan bapak disini,” ucap Gubernur Zul mengawali sesi Jangzulmi

Dengan tema “Pembangunan Kesejahteraan Sosial berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Menuntaskan kemiskinan di NTB,” Gubernur Zul memulai dengan menceritakan kisah Inspiratif.

Diceritakan tradisi di Jepang, ketika Orang Tua sudah renta maka anak-anaknya  akan menggendong mereka ke hutan untuk ditinggalkan.

“Orang tua mereka digendong dan di tinggalkan di hutan. Entah, orang tuanya nanti hilang atau dimakan binatang buas. Karena di Jepang, mereka menganggap orang  yang sudah tua akan merepotkan,” cerita gubernur.

Suatu hari, ada seorang anak muda, karena orang tuanya juga sudah tua, Dia ingin melakukan hal serupa. Dan mulai menggendong ibunya ke hutan.

Dalam perjalanan, Ibunya terus sibuk memotong dahan. Dan setelah sampai di hutan, anaknya bertanya, “Kenapa Ibu terus memotong dahan? ”

Ibunya menjawab, ia sengaja memotong dahan-dahan itu. Agar ketika anaknya kembali pulang, tidak akan tersesat , dan bisa menemukan jalan pulang.

Mendengar jawaban ibunya, anak itu menangis karena ibunya masih memikirkan agar ia tak tersesat saat pulang.  Padahal, ia sendiri justru tak menginginkan ibunya  pulang.

“Akhirnya anak itu menangis dan membawa ibunya kembali pulang, ” kata gubernur menutup ceritanya.

Ditinggal sendiri di rumah

Gubernur menyampaikan hikmah dalam kisah ini, khususnya di zaman sekarang, banyak orang dan anak-anak tidak ingin meninggalkan orang tuanya sendiri di rumah, tidak ingin menaruh orang tuanya di panti sosial.

“Namun orang tuanya ditinggalkan selama 24 jam, dan ditinggal merenung sendiri di rumah” ucap Gubernur

Gubernur mengajak seluruh hadirin menjadikannya tantangan yang harus dikerjakan bersama.

“Orang tua tidak ingin hidup di rumah mewah namun tidak punya teman untuk bersenda gurau. Karena itu di masa depan, akan dipenuhi dengan panti-panti seperti ini. Orang memilih di panti, bukan karena anaknya tidak peduli, bukan karena tidak sayang. Namun karena ini adalah cara yang dipilih agar orang tuanya bahagia di masa tua,” kata gubernur

Di panti, orang tua merasa punya teman bersenda gurau, agar punya kesempatan bernostalgia, sambil menceritakan memori masa lalu, tertawa terbahak-bahak.

Menurut Gubernur Zul, panti adalah tempat dan kebutuhan untuk orang tua. Karena itu, Pemerintah Provinsi bersama seluruh jajaran ingin merubah pola dan cara berpikir masyarakat.

“Kita harus merubah pola pikir masyarakat tentang panti. Ini memang sangat sulit, namun Kita akan mendesign panti ini dan ini adalah expresi kecintaan anak-anak pada orang tuanya,” jelas Gubernur Zul diikuti tepuk tangan seluruh hadirin.

Gubernur berpesan, di masa sekarang, banyak orang yang sudah pensiun, namun fisiknya masih kuat dan jiwanya masih muda.  Muda bukan pada fisik, muda bukan pada usia biologis.

“Namun muda ada pada jiwa dan semangat,” tutup Gubernur.

Perbaikan masjid

Istri Gubernur, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) saat itu menjelaskan,  LKKS merupakan lembaga koordinasi dan wadah bagi organisasi masyarakat yang berupaya membantu pemecahan masalah kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat.

“Saya memang menginisasi kegiatan ini, inshaAllah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan aksi sosial. Hari ini kita buat acara ini untuk menggugah. Yang harus kita bantu, kita rasakan masalahnya. Dan kita sama-sama bantu untuk menunjukkan kepedulian sosial kita,” jelas Hj. Niken.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab . Pada kesempatan tersebut warga sangat aktif bertanya.

Pertanyan dan keluhan warga mengerucut pada permohonan bantuan dan perbaikan sarana masjid dan jalan di area Panti Mandalika. Juga ada masukan dari warga kepada Gubernur agar setiap kabupaten /kota dibuatkan Panti seperti Mandalika ini.

“Ini masukan yg sangat bagus. Ini penting dan harus segera di sampaikan ke kab/kota, agar ada tempat dan komunitas. Saya setuju dan yang seperti ini ada di setiap kab/kota, sehingga jadi tempat rekreasi bersama,” jawab gubernur.

Gubernur Zul dan jajaran juga sempat dikagetkan dengan kehadiran dua orang” bule” di tengah-tengah warga yang mengikuti acara Jangzulmi.

“Do you speak in bahasa? What are you doing here? Please..” tanya Gubernur sambil tersenyum.

“Kami adalah tim sosial di panti ini, kami membantu tim medis jika ada operasi. Kami juga mengajarkan anak-anak bahasa inggris di desa-desa,” jawab salah satunya.

Gubernur kemudian menyampaikan rasa terima kasih nya atas kehadiran mereka berdua.

“Ini ada dua orang Amerika datang ke Lombok untuk mengajarkan anak-anak bahasa Inggris. Banyak yang bertanya dan bahkan curiga untuk apa jauh-jauh dan mengajari anak-anak di desa bahasa inggris? Sebenarnya membantu orang adalah melayani hatinya sendiri, ” ucap Gubernur dengan senyumnya

Jalan berlobang

Sebelum kegiatan ditutup, Kepala Balai Mandalika, Hj. Darwati menyampaikan kepada Gubernur dan jajaran kepala OPD kegiatan dan rutinitas warga Balai yang dilakukan.

“Kami sudah mengajak warga kita jalan-jalan ke Malimbu dan Senggigi. Dan itu program kita setiap tahun menjelang 2 minggu sebelum Ramadhan. Dan seminggu sebelum lebaran, kami antarkan mereka pulang agar bisa lebaran dengan keluarganya,” jelas Hj. Darwati

“Disini juga kami Agenda kan selalu Shalat 5 waktu berjamaah, shalat dhuha di masjid, untuk itu kami juga usulkan untuk perbaikan masjid agar mengaji dan kegiatan lainnya di masjid bisa lebih berjalan lancar” lanjutnya.

Mengisi waktu luang, kami mengajak bercocok tanam dan hasilnya dikembalikan ke papuk-papuk.

Ada 12 wisma dan 2 untuk bedrest total dengan perawatan khusus. Dari wisma ke masjid jalannya sudah lobang-lobang dan rusak. S ejak dibangun, hanya ditambal sulam.

Sehingga saat gelap, bisa membahayakan warga balai yang sebagian besar sudah lanjut dan menggunakan tongkat.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan kursi roda oleh Gubernur dan jajaran kepada pengurus Balai dan bingkisan kepada para warga Balai.

AFF /Hms Pemprov NTB

Memudahkan lembag penyiaran jika sudah mendaftar melalui OSS,  karena bisa mengirim data melalui sistem tanpa harus bersurat

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi penyiaran indonesia Daserah (KPID) NTB mengelar Bimbingan tehnik (bimtek)  sistem informasi manajemen perizinan penyelenggaraan (Simpe3)  Terintegrasi Online single submission (OSS).

Kegiatan yang dihadiri oleh 66 Lembaga penyiaran dan LPPL tersebut dilaksanakan bertujuan agar lembaga penyiaran di NTB dapat terfasilitasi dalam proses perizinan dibidang Penyiaran di NTB.

“Tujuan acara ini bagaimana agar teman- teman terfasilistasi memiliki jalur komunikasi untuk segera memiliki akun OSS,” ujar Kepala KPID NTB, Yusron Saudi, Kamis (02/05)

Yusron menambahkan, jika dengan memiliki OSS ini pemilik lembaga penyiaran  dengan mudah memberikan laporan tahunan kepada pemerintah pusat, yakni di Kementrian Komunikasi .

“jika semua sudah mendaftar di OSS , kita di KPID bisa dengan cepat memonitoringnya ,karen data sudah tersmbung langsunh  ke sisitem kita di KPID,” terangnya.

Hal ini akan memudahkan a pihak lembag penyiaran jika sudah mendaftar melalui OSS,  karena kita bisa mengirim data melalui sistem tanpa harus bersurat, tambah Yusron

AYA

Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG) NTB, tahun 2019 akan mendapatkan tiga alat sensor gempa baru.

Alat sensor ini akan meningkatkan kinerja BMKG NTB dalam melakukan pemantauan aktivitas kegempaan di NTB.

Kepala Stasiun Geofisika kelas III Mataram, Agus Riyanto, SP., MM bersama jajarannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (30/04).

Di hadapan gubernur Agus menjelaskan, ketiga sensor gempa baru tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Tambora, Pulau Sumbawa.

Agus meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTB, untuk memfasilitasi berupa penyediaan lahan sebagai shelter untuk penempatan ketiga sensor gempa tersebut.

Selain itu Agus juga meminta support dari Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, tujuanya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di NTB, agar lebih memahami masalah kegempaan.

Dijelaskannya, BMKG NTB telah memiliki sekolah lapan geofisika, saat berada di Selaparang dan rencana juga akan dibangun di Sumbawa. Pembangunan ini bekerjasama dengan BPBD di Kabupaten/Kota setempat.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB akan mendukung penuh terkait dengan program kerja BMKG di NTB, khususnya untuk penyediaan lahan shelter sensor gempa di tiga tempat di NTB.

Sedangkan untuk pembangunan sekolah lapan geofisika di Sumbawa, gubernur sangat mendukung.

“Apa pun yang dibutuhkan BMKG dalam mendukung kelancara kinerja, sampaikan kepada kami agar kami dapat pasilitasi dengan segera,” tandasnya.

AYA/HMS  PROV. NTB

STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu langkah merubah pola kerja masyarakat NTB yang semula dari sektor pertanian ke industrI, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan produksi Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB, Senin (29/4).

Gubernur Zul mendorong para aplikator, yang menggunakan lahan di STIP NTB, untuk menggunakan tenaga lokal.

“Mungkin butuh  waktu lama, tapi harus dimulai. Harus ada transfer teknologi dan management expertise dari aplikator ke tenaga kerja lokal di NTB,” ujar Gubernur.

Di STIP NTB saat ini ada 17 aplikator yang akan mengerjakan 11 jenis RTG. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perindustriaan Provinsi NTB Andi Pramania, investasi yang masuk ke STIP NTB untuk pembangunan RTG sekitar Rp. 37 miliar.

“Pemerintah provinsi sudah menyiapkan lahan dan sejumlah fasilitas secara gratis di STIP. Kalo bisa yang dipekerjakan buruhnya, tenaganya, engineers nya semua orang lokal. Mungkin banyak kekurangan. Tapi itu tugas bapak-bapak untuk mengajarkan mereka. Mohon kesabaran bapak-bapak,”  kata gubernur yang akrab disapa Doktor Zul.

Doktor Zul juga mengatakan, semua aplikator yang ada di STIP ini sedang membuat sejarah baru di NTB.

“Bapak ibu sedang buat sejarah. Anda sedang menulis sejarah baru NTB. Sehingga ada shifting of mind, shifting of paradigm. Orang yang biasa bekerja di agriculture sector, menjadi orang yang bekerja di services dan industries,” pesan Doktor Zul.

Serapan tenaga kerja, tambah Andi, sekitar 231 orang dan 150 orang yang sedang menunggu untuk bekerja.

Kemampuan produksi STIP sekitar 500 unit rumah per minggu atau sekitar 73 unit per hari. Andi juga mengatakan STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019.

Pada akhir acara, gubernur berkesempatan meninjau pencetakan panel RTG.

Iwo/ Humas Prov NTB

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA

NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta

lombokjournal.com —.

BEKASI  ;   Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.

Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).

Total Sampah

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.

Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.

Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.

Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.

Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.

10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.

TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.

AYA

Mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat

lombokjournal.com –

JAKARTA  ;   Study komparatif terkait program NTB Zero Waste dilakukan Pemprov NTB bersama Forum Wartawan Parlemen NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M mewakili pemerintah bersama beberapa wartawan di NTB mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (PTST) Bantargebang, yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu, (24/04)

Kunjungan KE Bantar Gebang tersebut untuk meyakinkan kesugguhan tekad Pemprov NTB, karena  saat ini banyak penilaian masyarakat yang pesimis dengan program tersebut bisa tercapai.

Najamuddin menjelaskan, tujuan mengajak wartawan melihat langsung pengelolaan sampah di Bantargebang karena  media memiliki peran yang strategis dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini merupakan bagian dalam mendukung dan mensukseskan program Zero Waste di NTB. Media dinilai mampu memberikan masukan-masukan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program zero waste tersebut.

Tiba di lokasi TPST sekitar pukul 18.00 WIB, rombongan yang didamping Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang Rizky Febriyanto, langsung diajak menuju zona satu lokasi pembuangan sampah, yang telah ditutupi geo membran dengan ketinggian landfill sekitar 40 meter.

Rr/Hms NTB