Dan telah membebaskan lahan, dan tahap pertama sudah mulai dibangun sebanyak 282 unit di Lombok Barat

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyambut kedatangan Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa yang didampingi Dirut PT. IONE Home Indonesia, Mr Akira Musumi mengatakan, banyak cara Allah SWT mempertemukan ummat yang satu dengan yang lainnya.

“Adanya musibah gempa, menghantar anda ke Lombok dan kita bisa bertemu,” kata Gubernur Zul saat menyambut tamu yang menemui di kantornya, Kamis (18/07) 2019.

Kunjungan Presiden IIDA Group Holdings, Mr. Yoichi Nishikawa didampingi Dirut PT. IONE Home Indonesia, Mr Akira Musumi, selain menyampaikan rasa empati atas musibah gempa yang menyapa NTB, juga melaporkan kegiatan yang sudah dan akan dilakukan perusahaannya di NTB.

Di Indonesia, perusahaan property itu bekerjasama dengan Perumnas dengan targetnya membangun 10 ribu unit rumah tahan gempa di indonesia. Dan perusahaan tersebut mampu membangun 4 ribu rumah tahan gempa di Indonesia per tahun.

Kepala Dinas PMPTSP, Lalu Gita Aryadi yang mendampingi tamu itu mengungkapkan, IIDA Group Holdings adalah perusahaan di Jepang yang bergerak di bidang property membangun rumah tahan gempa.

Di jepang perusahaan ini berhasil membangun 45 ribu rumah tahan gempa per tahun.

Lalu Gita menjelaskan, di NTB pihak  IIDA Group Holdibgs dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai berinvestasi tidak kurang dari Rp. 100 Miliar.

Dan telah membebaskan lahan, yang rencananya akan membangun 2000 unit rumah tahan gempa. Tahap pertama sudah mulai dibangun sebanyak 282 unit di Lombok Barat.

Quota magang ditambah

Lalu Gita  juga mengungkapkan, sebagai perusahaan property terkemuka di Jepang, IIDA Group Holdings merekrut pekerja untuk magang di Jepang selama 3 sampai 5 tahun dengan penghasilan yang menggiurkan.

Peserta magang termasuk dari Lombok, jumlahnya sudah mencapai ratusan peserta. Ke depan quota peserta magang dari NTB jumlahnya akan terus di tambah.

Selain program magang bidang property, perusahaan tersebut juga akan merekrut program magang untuk tenaga perawat kesehatan yang kebutuhannya juga besar.

Gubernur NTB – Dr. Zulkieflimansyah menyambut baik perhatian, kegiatan pengiriman magang dan rencana-rencana investasi yang telah, sedang dan akan dilakukan IIDA Group Holdings di NTB.

“Apa yang jadi kendala investasi laporkan pada kami,” pesan Gubernur kepada Mr.Yoichi.

Dan kepada Kadis DPMPTSP NTB diminta agar membantu kelancaran perizinan yang dibutuhkan, tegas Gubernur Doktor Zul.

Gubernur juga berharap quota program magang ke jepang dapat terus ditambah.

Bahkan bila dibutuhkan, kata Gubernur, pihaknya siap membantu apa yang dibutuhkan Jepang dari NTB, khususnya terkait program magang dan produk-produk dari NTB.

Usai menemui Gubernur, Presiden IIDA Group Holdings dan rombongan melanjutkan kunjungan melihat progress projek di Lombok Tengah dan mengunjungi KEK Mandalika untuk menjajaki peluang berinvestasi di kawasan pariwisata tersebut.

AYA/Hms NTB

Kesuksesan para pendatang baru akan terjadi pada pilkada 2020, apabila nama-nama lama cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru

lombokjournal.com —

MATARAM  — Pilkada 2020 akan memberikan kesempatan bagi para pendatang baru bersaing menawarkan gagasan dan terobosan kepada masyarakat pemilih di masing-masing kabupaten/kota di NTB.

Karena itu, kontestasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2020 diyakini akan berlangsung seru.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto mengatakan itu, Rabu (17/07) 2019.

Pilkada 2020 sendiri akan diselenggarakan di tujuh kabupaten dan kota yang ada di NTB, seperti Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.

Didu beranggapan,  pilkada 2020 menjadi titik momentum bagi para pendatang baru lantaran banyak pertahana yang sudah tidak bisa mengikuti pertarungan,  karena sudah dua periode menjabat.

“Secara garis besar, masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB menginginkan ada pembaharuan dan perubahan, tidak melulu orang itu lagi, itu lagi,” ujar Didu di Mataram, Rabu (17/07).

M16 yang mengawal peta kontestasi pilkada di NTB dalam beberapa tahun terakhir, melihat adanya kecenderungan masyarakat NTB yang lebih menginginkan perubahan.

Didu mengambil contoh pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah yang awalnya tidak diunggulkan sebagai pendatang baru, justru keluar sebagai pemenang. Padahal, pasangan yang diusung PKS dan Demokrat itu bersaing dengan nama-nama yang relatif jauh lebih populer.

Tren perubahan semakin mengemuka tatkala pemilihan legislatif (pileg), baik tingkat DPRD Provinsi NTB, DPRD kabupaten/kota, DPR RI, hingga DPD RI yang memunculkan nama-nama baru sebagai pemenang.

“Trennya di NTB dalam beberapa tahun terakhir seperti itu, banyak pendatang baru yang justru sukses memikat hati masyarakat,” kata Didu.

Kesuksesan para pendatang baru akan terjadi pada pilkada 2020, apabila nama-nama lama cenderung menganggap remeh kehadiran para pendatang baru.

Dalam pandangan Didu, pendatang baru mampu mengubah kekurangan menjadi kelebihan, hal ini yang tidak dimiliki para petahana yang kerap terbelenggu oleh zona nyaman .

“Para pendatang baru paham dirinya tidak sepopuler petahanan, makanya dia maksimal turun ke lapangan, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat,” ucap Didu.

Selain itu, para pendatang baru juga cenderung nothing to lose sehingga tidak begitu peduli tentang hasil akhir, melainkan berusaha semaksimal mungkin. Meski begitu, lanjut Didu, para pendatang baru juga harus tepat menggunakan strategi agar tepat sasaran.

Didu mengatakan, para pendatang baru sebaiknya bermain pada ranah yang kerap diabaikan oleh para petahana yakni media sosial dan terobosan kampanye yang unik dan kreatif serta pola partisipatif.

“Dengan menggunakan pola-pola tersebut, masyarakat lebih merasa dilibatkan. Sudah tidak zamannya lagi kampanye dengan model konvensional, sudah ketinggalan zaman,” ungkap Didu.

Me

Membicarakan potensi gampa bumi atau tsunami, maka harus dibarengi pembicaraan terkait mitigasi

MATARAM.lombokjournal.com – Masyarakat Nusa Tenggara Batat (NTB), khususnya di Lombok, dihimbau tak takut dan panik menanggapi pernyataan pakar geologi terkait potensi gempa dan tsunami di selatan Lombok.

Justru hasil penelitian para pakar geologi itu bisa jadi pengetahuan masyarakat, sehingga pemahaman atas potensi tersebut bisa dijadikan peningkatan kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi bencana.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, menjelaskan pada Lombok Journal di kantornya, Rabu (17/07) 2019.

“Sebenarnya, yang membuat masyarakat takut dan panik setelah pernyataan pakar itu banyak dibagikan melalui medsos, dengan dibumbui hal-hal yang tidak semestinya,” kata Agus.

Agus kemudian menjelaskan, pernyataan Prof Ron Haris DI Universitas NU baru-baru ini, pakar geplogi asal Amerika, itu merupakan hasil penelitian bersama BMKG tahun 2012. Saat itu tim Studi Paleo Tsunami menyisir daerah pesisir mulai Bali hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Di kawasan yang jauh dari pantai, ditemukan jejak tsunami purba.  Ditemukan endapan pasir luar,  meski jaraknya jauh dari pantai, juga ditemukan rumah kerang, serta habitat-habitat laut lainnya.

Dari temuan-temuan itu disimpulkan ada kejadian atau peristiwa lm yang luar biasa, yang kemudian dipahami sebagai terjadinya tsunami di era jaman purba.

“Peristiwa tsunami itu bisa saja terjadi pada jaman masih ada gugusan pulau Sunda Kecil,” jelas Agus.

 Mitigasi

Dikatakan Agus, kalau membicarakan potensi gampa bumi atau tsunami, maka harus dibarengi pembicaraan terkait mitigasi. Upaya ini mencakup konten sosialisasi, maupun  pelatihan-pelatihan evakuasi

Dan soal mitigasi itu merupakan rana Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Selama ini pemda belum banyak melakukan upaya mitigasi,” kata Agus sambil menambahkan,  upaya mitigasi harus benar-benar menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di NTB.  Mulai dari Pemerintah Provinsi  seluruh  seluruh Kabupaten/Kota.

BMKG Stasiun Geofisika Mataram pernah melakukan  sosialisasi, yang disebut Sekolah Lapang Geofisikan. Yang diundang mulai pihak TNI/Polri, stakeholder, dan lingkungan pendidikan/sekolah.

Saat itu sempat dilakukan simulasi di atas meja yang dinamakan TTX atau Table Top Exercise.

Gempa Bali

Dalam kesempatan terpisah, Agus Riyanto menjelaskan,  gempa Bali,  Selasa (18/07) 2019 pagi,  disebabkan pertemuan dua lempeng dua dunia, yakni lempeng Indo Australia yang menyusup masuk ke dalam lempeng  Euro Asia.

Menurutnya, dari catatan alat BMKG  yang termonitor selama 24 jam,  telah terjadi 14 gempa susulan yang ditimbulkan akibat gempa utama yang terjadi pada Selasa pagi.

Gempa tektonik yang berpusat di bagian selatan atau barat daya Nusa Dua, Bali itu memiliki kekuatan 5,8 Skala Rihter dan dirasakan hampir di seluruh wilayah Bali, pulau Lombok hingga Banyuwangi,  Jawa Timur.

Agus menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak terlalu khawatir, namun tetap waspda. Sebab  pulau Lombok merupakan wilayah yang berada di wilayah cincin api, sehingga memiliki potensi gempa dan potensi tsunami yang cukup tinggi.

Masyarakat dihimbau terus mengupdate informasi tentang BMKG melalui kanal-kanal resmi yang disediakan seperti instagra,  twiter,  facebook dan web resmi BMKGy ang bisa dijadikan referensi bagi masyarakat.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com — Bulan Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi NTB,  Arief Chandra Setiawan menyatakan, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, mengalami kenaikan.

“Gini Ratio Maret 2019 naik sebesar 0,007 poin,” kata Arief Chandra, Senin (15/07) 2019.

Ariief menytakan, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,407 mengalami penurunan 0,014 poin dibanding dengan Gini Ratio September 2018.

Namun meningkat 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,398.

“Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,340 turun 0,003 poin dibanding Gini Ratio September 2018 dan meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,333.” Katanya.

Dikaatakan, bulan Maret 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,34 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 15,92 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang.

Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 18,96 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

AYA

Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6.

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB merespon laporan BPS tersebut dengan menyebut, Pemerintah Provinsi NTB selama ini memang tetap konsen pada upaya-upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM saat menghadiri undangan rilis di BPS NTB, Senin (15/07) mengatakan, Provinsi NTB pascagempa sering diasumsikan dengan daerah yang terpuruk dari sejumlah sektor, salah satunya terkait kemiskinan.

Namun berdasarkan perhitungan yang dilakukan BPS NTB dari September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB justru menurun meskipun tipis.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau P0 di NTB pada Maret 2019 sebesar 14,56 persen.

Angka ini menurun 0,07 persen poin dibanding September 2018 yang sebesar 14,63 persen.

Pendekatan kebutuhan dasar untuk menghitung kemiskinan adalah kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Masyarakat NTB pascagempa banyak menerima bantuan makanan dan non makanan dari berbagai kalangan, sehingga terhindar dari kekurangan makanan yang bisa berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan.

“Kita memiliki daya tahan. Karena pasokan makanan dan non makanan selama pascagempa tetap mengalir dari banyak pihak. Sehingga angka 0,07 persen ini harus disikapi sebagai optimisme kita. Saat kita terpuruk pun kita masih bertahan di angka 0,07 persen poin itu,” kata Najamuddin Amy.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan S.ST, M.Si dalam rilisnya mengatakan, selama September 2018 – Maret 2019, garis Kemiskinan naik sebesar 3,03 persen, yaitu dari Rp 373.566,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp 384,880,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

“Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2019, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,54 persen pada garis kemiskinan,” kata Arief.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2019 tercatat sebesar 735,960 orang (14,56 persen). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 735,620 orang (14,63 persen).

Memang terlihat angka kemiskinan naik tipis 340 orang selama periode tersebut karena adanya penambahan jumlah penduduk.

Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total penduduk selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu ada penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekati garis kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Adapun distribusi persentase kemiskinan di 34 provinsi se-Indonesia dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, Provinsi NTB berada diurutan ke 8 tertinggi setelah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh dan Bengkulu. Adapun secara nasional, angka kemiskinan berada di angka  9,41 persen.

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi NTB tetap bertahan pascabencana, salah satunya karena inflasi yang terus terjaga.

Catatan BPS NTB, inflasi di daerah ini dari September 2018 ke Maret 2019  tetap terkendali di angka 1,32 persen. Jika angka inflasi tetap terkendali kedepannya, maka jumlah penduduk yang miskin akan tetap bisa dikurangi.

Selanjutnya yang membuat NTB tetap bertahan yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di atas angka 100. Dari September 2018 – Maret 2019, angka NTP naik dari 109,76 menjadi 110,46.

“Artinya kesejahteraan masyarakat petani, terutama di pedesaan meningkat, sehingga secara otomatis penduduk miskin akan tertahan,” kata Arief.

Faktor selanjutnya yang membuat persentase penduduk miskin berkurang karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT di NTB turun sebesar 0,45 persen dari Agustus 2018 – Februari 2019.

“Faktor tersebut bisa menjadi daya ungkit agar persentase penduduk miskin di Provinsi NTB itu turun,” katanya.

Adapun faktor yang menghambat penurunan angka kemiskinan kata Arrif, salah satunya bantuan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

BPNT di NTB turun sebesar 1 persen dari tahun 2018 ke 2019. Angka tersebut juga berpengaruh. Jika BPNT diberikan kepada yang berhak atau semuanya tepat sasaran, program itu bisa menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,6.

“Itu menjadi salah satu faktor kenapa penurunanya kok sedikit. Bisa kita seharusnya menurunkan angka kemiskinan lebih tinggi.,” katanya.

Terkait dengan Gini Ratio, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,379.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372, Gini Ratio Maret 2019 naik tipis sebesar 0,007 poin.

BACA JUGA ; September 2018 – Maret 2019 Ada Penurunan Penduduk Miskin

Distribusi Gini Ratio 34 provinsi se-Indonesia, dari nilai yang paling tinggi ke nilai paling rendah, maka Provinsi NTB berada diurutan ke 9 tertinggi yaitu 0,379. Angka ini lebih rendah daripada Gini Ratio secara nasional yang berada di angka 0,382.

“Kita masih berada di bawah angka nasional. NTB masih untung karena secara nasional yaitu 0,382,” kata Najamuddin Amy.

AYA/HmasNTB

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019

MATARAM.lombokjournal.com – Persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019, mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin.

Pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen), sedang pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Badan pusat statistik (BPS) NTB merilis Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat itu, Senin  (15/07) 2019.

“Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,07 persen poin,” ujar Kepala Bidan Statistik Sosial BS NTB Arrief, Chandra Setiawan.

Arrief menyatakan, bullan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 384,65 ribu orang atau 15,74 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 351,31 ribu orang atau 13,45 persen.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

“Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,17 persen untuk perkotaan dan 74,91 persen untuk perdesaan,” ujarnya.

Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019.

Dijelaskan, Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019.

“Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin mengecil,” jelasnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mengalami peningkatan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,346 pada September 2018 menjadi 2,500 pada Maret 2019.

Untuk pedesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,411 pada September 2018 menjadi 2,166 pada Maret 2019.

BACA JUGA ; Masyarakat NTB Mampu Bertahan Pascasgempa

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,509 pada September 2018 menjadi 0,451 pada Maret 2019.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,589 pada September 2018 menjadi 0,504 pada Maret 2019.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com —  Bakal Calon (Balon)  Bupati Lombok Tengah Ahmad Ziadi  menggelar nonton film “Dua Garis Biru” yang dibintangi anak muda asal Lombok Angga Yunanda.

“Nonton Bareng Ahmad Ziadi (AHZ)” ini digelar pada Minggu (14/7) di Lombok Epicentrum Mall yang diikuti oleh 200 orang mahasiswa dari berbagai universitas di Mataram.

Ahmad Ziadi, anggota dewan tiga periode ini mengatakan, merupakan kebanggaan melihat seorang anak muda mampu tampil dikancah perfilman nasional, seorang sineas berbakat, Angga Yunanda yang berasal dari Lombok.

Ketua Partai Demokrat Lombok Tengah ini berharap para mahasiswa mampu mengambil edukasi dari kisah yang ditayangkan pada film tersebut, setidaknya kata dia agar generasi ini terhindar dari dampak pergaulan bebas.

“Remaja itu perlu di edukasi, mungkin tidak bisa lewat diskusi atau ngobrol-ngobrol karena selama ini tabu membahas hal-hal seperti itu dan yang tidak kalah penting adalah mengajari mereka arti tanggung jawab, ketika ingin mengambil keputusan membentuk keluarga,” katanya.

Tayangan film ini menggambarkan drama keluarga. Ketika anak dan orang tua tingal serumah, tapi secara emosional terpisah.

Menurut AHZ, di Indonesia, tak pernah membahas masalah keluarga seperti ini secara terbuka.

“Budayanya malu. Akibatnya, banyak remaja yang terperosok karena minimnya pengetahuan,” katanya.

Lebih lanjut Ziadi mengungkapkan, film ini bisa menjadi pelajaran agar orangtua bisa mengajak anak sejak dini dalam bermusyawarah.

“Dalam film tersebut, keluarga tokoh digambarkan agamis. Namun ternyata agamis saja tidak cukup. Harus ada diskusi dalam keluarga agar mereka tidak terjebak pergaulan bebas,” pungkasnya.

AYA (*)

LOMBOK TENGAH .lombokjournal.com – Tiga warga Negara asing (WNA) luka-luka dalam kecelakaan Helikopter Angkut  yang jatuh di persawahan di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (14/07) 2019.

Helikopter terjatuh sekitar pukul 15.20 Wita tidak jauh dari bandara Lombok Internasional Airport.

Ketiga WNA yang berada di helikopter tersebut masing-masing bernama Luka Marie asal Jerman, Nicholas Alexander asal Iggris  dan Donoso Lillo asal Chile.

Helikopter dengan rute Labuan Bajo – Lombok tersebut dibawa olehpilot Kapten Kustiyadi.

Humas Kantor SAR Mataram, I Gusti Lanang Wiswananda, mengatakan, helikopter tersebut bertipe B206L4, dengan nomor register PKCDV dan dioperasikan PT. Carpediem Air.

Para penumpang mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Mereka dilarikan di rumah sakit terdekat. Petugas telah melakukan olah TKP mencari tahu penyebab kecelakaan.

AYA

Para penerima Jadup agar kontrol diri dan menggunakan dana tersebut sebaik mungkin meskipun jumlahnya tidak seberapa

MATARAM.lombokjournal.com — Realisasi Jaminan Hidup (Jadup) bagi para korban gempa bumi di NTB mulai disalurkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI merealisasikan Jaminan Hidup (Jadup)

Direktur Bhakti Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Margo Wiyono yang sebelumnya menjabat Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mengatakan, pihaknya belum seluruhnya menerima usulan-usulan data korban yang akan menerima jadup di semua Kabupaten/Kota di NTB.

Ia menyebutkan, untuk tahap pertama baru sebanyak 11,4 miliar dana yang sudah dicairkan terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Untuk Kabupaten/Kota lainnya belum disalurkan, kami masih menunggu usulan-usulan data penerima dari pemerintah daerah setempat,” ungkapnya di Mataram, Jumat (12/07) 2019.

Ia menegaskan banyak proses yang harus dilalui terutama terkait Verifikasi data, tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, karena jika salah sasaran satu saja bisa menjadi problem.

“Nah inilah yang harus kita hati-hati. Jangan sampai yang disana dapat yang disini tidak,” ungkapnya.

Ditekankan, agar pemerintah daerah bersama dinas instansi terkait untuk ikut melakukan verifikasi dan validasi data penerima jadup tersebut.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah menekankan kepada para penerima Jadup agar kontrol diri dan menggunakan dana tersebut sebaik mungkin meskipun jumlahnya tidak seberapa.

“Hari ini ATM nya sudah bisa dicairkan, semoga penggunaanya bisa untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, jangan sampai dipake untuk beli HP,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan, pemerintah serius menunaikan janjinya meskipun diakui ada keterlambatan karena lambanya proses administrasi.

“Kita melihat pemerintah serius ya walaupun ada keterlambatan karena memang prosedur administrasinya kadang-kadang enggak mudah tapi kita menjadi saksi betapa pemerintah menunaikan janjinya,” kata gubernur

AYA/Hms NTB

Calon haji yang paling  muda usia  17 tahun dari Kota Mataram, yang paling tua  berusia 91 dari Lombok Tengah

MATARAM.lombokjournal.com —  Jama’ah calon haji indonesisa pada tahun 2019 berjumlah 4.906 yang semunya  diterbangkn dengan 11 kali kelompok penerbngan (Kloter).

“Untuk Kloter pertama NTB berjumlah 453 orang beserta petugasnya yang hari ini diberangkatkan,” ujar Kepala Kementrian Agama NTB, Nasruddin saat melepas JCHI di Asrama Haji Sabtu (06/07) 2019.

Nasruddin mengatakan, jika jamaah calon haji yang berjumlah  4.906 itu temasuk petugas haji yang bertugas untuk mendampingi jama’ah di mekkah dan madinah .

“Yang disiapkan untuk cuaca tentunya jamaah kita diarahkan dengan cuaca yang beda dengan indonesia yang mana di Mekkah  sangat panas karena suhu disana lebih dari 40 derajad. Antisipasi  kepanasan dengan banyak minum kemudian membawa  obat-obatan dari tanah air dan tentunya  baayak istirahat.” tegasnya

Nasruddin juga mengingatkan  kepada jamaah haji gelombang pertama ini  merupakan yang sangat riskan karena masa tunggu untuk arrafahnya  itu agak panjang, sehingga kita harapkan agar tidak terlalu banyak aktifitas  yang tidak penting.

“Artinya menjaga diri  dan kondisi, supaya nanti  untuk wukufnya fit. Saat wukufnya jama’ah kloter pertama ini dan kedua yang tertentu masa tunggunya lama jadi jangan di forsir,” tegasnya .

Jama’ah calon haji yang lanjut Usian (lansia) hampir 60 persen rata rata lansia resiko tinggi, bahkan ada yang dilarikan  ke rumah sakit tapi sudah bisa diatasi  dan bisa berangkat.

Jamaah calon haji yang paling  muda usia  17 tahun dari Kota Mataram, yang paling tua  berusia 91 dari Lombok Tengah.

AYA