Penghargaan ini menjadi energi baru untuk memastikan kondisi lingkungan dan hutan di NTB, menuju NTB Asri dan Lestari

MATARAM.lombokjournal.com –  Provinsi NTB dinilai berhasil sebagai Pembina terbaik KPH dengan Mengintegrasikan Kesatuan Pengelolan Hutan (KPH) dalam RPJMD NTB.

Keberhasilan itu membuahkan penghargaan pembangunan di bidang Kehutanan bagi Pemerintah Provinsi NTB, yaitu Penghargaan Pembangunan KPH dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Sekretaris Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono.

“Penghargaan diserahkan saat sesi pembukaan Rakornas, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Indonesai di Yogyakarta, 24 – 25 Juli 2019,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Prov. NTB Najamuddin Amy, di Ruang Kerjanya, Rabu (24/07) 2019.

September 2018 lalu, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Yogyakarta, juga pernah menerima penghargaan tentang pembangunan KP.

“Saa itu penghargaan itu diserahkan langsung oleh Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” jelas Najamuddin.

Menurutnya, berbagai apresiasi dan penghargaan ini, menjadi energi baru untuk memastikan kondisi lingkungan dan hutan di NTB, menuju NTB Asri dan Lestari, tambah Najamuddin.

Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov NTB Ir. Madani Mukarrom, M. Si, yang saat itu hadir menerima penghargaan, mewakili Gubernur NTB, juga menyampaikan presentasi pada Rakornas tahun ini.

Dijelaskan, selain Provinsi NTB, beberapa provinsi juga menerima pengahargaan d I antaranya, Provinsi DIY sebagai Pembina Terbaik KPH dengan Mengintegrasikan KPH dalam RPJMD dan penyetor PNBP tertinggi KPH.

Sulawesi Selatan (dengan cepat menyelesaikan RPHJP semua KPH di Prov Sulsel). Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat juga menerima penghargaan, karena telah melakukan rasionalisasi wilayah KPH.

Pada momen itu, juga diserahkan penghargaan kepada individu-individu KPH yang telah memberikan dedikasi pada KPH.

AYA/HmsNTB

PKB saat ini telah bertransformasi dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila, konservatisme, pluralisme

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Dalam perayaan usia ke-21, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan pada 23 Juli 1998 silam, partai berlogo bintang sembilan tersebut menjelma menjadi partai besar.

PKB diharapkan mampu menjadi penjawab kebutuhan umat dan bangsa. Apalagi pada Maret lalu, PKB dinobatkan menjadi fraksi teraktif dalam proses legislasi.

Itu harapan yang mengemuka pada tasyakuran ke-21 partai ini,

Fraksi PKB dinobatkan sebagai fraksi teraktif dalam proses legislasi, dan fraksi peduli sosial di ajang Anugerah Teropong Parlemen Award (TPA) 2019 oleh sebuah situs berita online.

Penghargaan ini diharapkan semakin membangun spirit perjuangan kader PKB di parlemen.

Di NTBi, PKB berhasil sukses saat Pileg 2019 lalu. Jumlah kursi yang diraih mengalami peningkatan. PKB berhasil meraih kursi dengan jumlah strategis yang merata di NTB.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB, H. Lalu Hadrian Irfani, mengatakan kesuksesan PKB pada pemilu 2019, bukan menjadikan para kader eforia dengan kesusksesan, tetapi menjadi beban amanah yang harus ditunaikan pada rakyat.

“PKB berhasil sukses pada Pileg 2019 di NTB. Tapi, itu menjadi pemicu dan beban amanah oleh rakyat. PKB harus menunaikan tugas yang dititipkan itu,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa, 23 Juli 2019.

H. Lalu Hadrian Irfani, mengungkap PKB saat ini telah bertransformasi dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia dengan tetap mempertahankan ideologi Pancasila, konservatisme, pluralisme.

“Transformasi PKB sangat besar, dari partai berbasis Nahdiyin menjadi partai Islam terbesar di Indonesia,” terangnya.

H. Lalu Hadrian Irfani berharap para kader menjalankan prinsip-prinsip NU secara bermartabat di semua lini mulai dari jajaran wilayah hingga cabang.

“Yang dimaksud bermartabat adalah menjalankan seluruh amanah NU dengan berpedoman pada Aswaja yakni Ahlusunnah Wal Jamaah,” paparnya.

PKB juga diharapkan menjadi partai ujung tombak dalam menjaga dan melayani ibu Pertiwi, dengan selalu mempertahankan pluralisme bangsa.

Me

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR  ;   Taupik Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan DPD KNPI Lotim, dalam Musda KNPI Lotim, hari Sabtu (20/07) 2019,  di hotel Pondok Bambu Sekarteja, Lotim.

Pemilihan yang dilakukan Perwakilan Pemuda di Lombok Timur,  baik dari unsur Pengurus Kecamatan,  Pengurus DPD KNPI Lotim dan DPD KNPI NTB, sepakat meminta Taupik Hidayat memimpin kembali KNPI Lotim untuk keduakalinya.

Menurut Sekretaris Musda, Mastur, terpilihnya Taufik sebagai ketua, tentu ada pertimbangan-pertimbangan strategis..

Dikatakannya, peserta MUSDA sudah tahu bagaimana perjuangan saudara Taupik Hidayat dalam memimpin KNPI LOTIM selama 3 tahun terakhir.

“Di tengah kelesuan kaderisasi organisasi dan minimnya perhatian pemerintah daerah, KNPI tidak mendapat dukungan anggaran dari pemda sehingga praktis KNPI di bawah pimpinan Saudara Taupik Hidayat berjuang secara swadaya untuk survive,” tuturnya.

Ditemui terpisah di Selong, Taupik Hidayat menyampaikan terimakasih terhadap amanat yang diberikan peserta MUSDAn.

“Walaupun, sejatinya saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada sahabat sahabat saya yang lain untuk menggantikan saya,” katanya.

Namun, ternyata kawan-kawannya masih menginginkannya berjuang bersama mereka,  dan Taufik memaknai dukungan itu sebagai cara “kawan mencintai kawan nya” sehingga ia menerima amanat itu.

Taufik berjanji akan mengajak kepada semua element OKP,  PK dan Komunitas Pemuda yang ada di Lombok Timur untuk bersama sama berjuang di kepengurusan DPD KNPI Lotim Periode 2019 – 2022.

“Ayo kita majukan Pemuda Lombok Timur. Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati H. Sukiman dan Wakil Bupati H. Rumaksi,  pemuda Lombok Timur akan lebih diperhatikan sehingga dapat menjadi penopang pembangunan di desa,” kata Taufik.

Sinergitas antara DPD KNPI Lotim dan Pemerintah Daerah adalah kunci sukses pembangunan pemuda Lotim menuju terciptanya masyarakat yang adil,  sejahtera dan aman.

AYA (*)

Kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com —  Penambangan liar yang dilakukan masyarakat di  Bukit Prabu, Lombok Tengah  telah menyebabkan kerusakan lingkungan, bahkan menyebabkan jatunya korban jiwa.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Danrem 162 WB,  Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah kepala OPD, Senin (22/07) 2019 sore, meninjau langsung lokasi penambangan liar tersebut.

Gubernur ingin memastikan, apa yang dilakukan di lokasi penambangan itu telah merusak lingkungan serta masyarakat setempat.

“Sudah saatnya kita menghentikan penambangan liar tanpa ijin ini karena memang selain merusak keindahan alam juga sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan kita,” tegas Gubernur.

Agar masyarakat segera menghentikan penambangan illegal itu, Gubernur Doktor Zul, akan segara membentuk tim.

Menurutnya, kalau penambangan illegal ini tidak dihentikan, maka akan mengganggu kesinambungan pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

“SK Tim untuk penghentian penambangan liar di NTB ini segera saya tandatangani demi kesinambungan pembangunan kita,” jelasnya.

Karena itu, orang nomor satu di NTB itu menghimbau masyarakat untuk segera menghentikan penambangan itu.

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan serta masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Apalagi, sebagaian besar penambang itu menggunakan bahan kimia untuk proses penyulingan hasil tembang tersebut.

“Pada saat yang sama mencari solusi segera agar lapangan pekerjaan segera tersedia bagi daerah-daerah yang dilarang penambangannya ini,” ungkapnya.

AYA/Hms NTB

Masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Pusat Statisk (BPS) NTB, Suntono menjelaskan, komoditi makanan yang mendominasi terbentuknya garis Kemiskinan  (GK) di NTB adalah pengeluaran untuk makanan, yakni beras (21,41 persen) dan rokok (11,95 persen).

Garis Kemiskinan (GK) di NTB sebesar 74,54 persen. Hal tersebut karena pengeluaran untuk membeli makanan, ungkapnya.

Dan hanya 25,46 persen saja untuk pengeluaran non makanan seperti perumahan hanya sebesar 8,59 persen di kota dan 9,55 persen di pedesaan, terangnya.

Lebih lanjut Kepala BPS menjelaskan, upaya menurunkan kemiskinan, pada prinsipnya sangat ditentukan oleh efektivitas dan apabila pelaksanaan program-program intervensi yang digulirkan pemerintah,seperti Distribusi Beras Miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan NBPNT,  telah tepat sasaran.

Ia menjelaskan, masih tingginya garis kemiskinan ( GK ) di NTB, antara lain disebabkan karena distribusi beras miskin belum tepat sasaran.

Dikatakannya, faktanya dari hasil survey yang dilakukannya, ternyata 27,6 peren dari penduduk yang paling miskin (desil 1) dan mestinya mendapatkan raskin/rastra, ternyata tidak menerima raskin/NBPNT. Sebaliknya terdapat 20,8 persen penduduk mampu/kaya meteri (desil 10) ternyata menerima raskin.

Demikian juga, 72 persen rumah tangga miskin di NTB tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS), ungkapnya.

Apabila program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, maka pihaknya yakin garis kemiskinan di NTB dapat ditekan hingga 8,5 persen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wagub Umi Rohmi menegaskan, kendala dan permasalahan yang harus dibenahi adalah terkait data sasaran penduduk miskin yang belum valid.

“Perlu validasi data dan update sasaran penduduk miskin berdasarkan by name by address,” katanya.

Sehingga pelaksanaan dari program-program nasional untuk masyarakat miskin menjadi tepat sasaran. Dan harus dilaksanakan lebih cepat, tegasnya.

Validasi data sasaran akan segera dilakukannya secara terintegrasi bersama seluruh instansi terkait, terutama pemerintah desa dan dusun. Karena disitulah letaknya pendataan dan validasi itu dilakukan.

Proses pemutahiran data penduduk miskin akan dilakukan melalui metode rembug desa. Dan seluruh rumah tangga miskin akan dipasang label/stiker, terang Wagub.

Umi Rohmi juga mengungkapkan, masih adanya penduduk yang secara ekonomi sudah mampu/kaya materi, tetapi masih mau menerima Raskin.

BACA JUGA ;  Penurunan Angka Kemiskinan Masih Lamban

Hal tersebut menunjukkan, masalah kemiskinan yang kita hadapi bukan hanya miskin ekonomi, tetapi juga miskin secara mentalitas, pungkasnya. –

AYA/Hms NTB

Dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur Umi Rohmi saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis Terbatas bersama Penjabat Sekda NTB, Kepala Bapeda dan Penelitian NTB, Dinas Kominfotik dan Kepala BPS NTB beserta jajarannya, di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (22/07) 2019, mengajak terus menggencarkan dan memperkuat pelaksanaan program-program intervensi penanggulangan penduduk miskin.

Wagub mengajak jajarannya mencermati dan mengkaji  faktor-faktor penyebab penurunan angka kemiskinan berjalan lambat. Sebab, penurunan penduduk miskin di NTB masih sangat lamban.

Pada bulan Maret 2019 penduduk miskin NTBB sebanyak 14,56 persen dibanding September 2018 sebesar 14,63 persen, atau.menurun tipis (0,07 persen),

Kinerja penanganan kemiskinan memang diapresiasi, karena di tengah kondisi bencana, NTB tetap  progesif dalam penurunan angka kemiskinan.

Namun penurunan tipis tersebut harus dijadikan pelecut dan bahan evaluasi. Kemudian mengoptimalkan pelaksanaan program agar tepat sasaran, dan menyentuh langsung akar masalah kemiskinan..

Pada rapat tersebut, Wagub Umi Rohmi minta masukan dari Kepala BPS -NTB, Suntono, Berdasarkan rilis data BPS, presentase kemikinan di NTB masih berada di bawah nasional (9,41persen).

Namun dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan (gini ratio), NTB justru lebih baik dari angka nasional, yakni Nasional 0,382 dan NTB 0,379.

Itu artinya tingkat dan kedalaman kemiskinan yang dialami oleh masyarakat NTB tidaklah terlalu parah, sehingga lebih mudah untuk menanggulanginya.

Intervensi tepat sasaran

Wagub ingin mendapatkan kajian menyeluruh terkait kondisi tersebut, agar Pemda NTB dan seluruh stake holder dapat melakukan intervensi tepat sasaran.

Kepala BPS, Suntono menjelaskan, pendekatan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah ketidak-mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonominya. Yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar non makanan.

Kebutuhan dasar makanan, adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkalori per kapita per hari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 komditi).

BACA JUGA ; Penurunan Kemiskinan Ditentukan Efektifnya Pelaksanaan Program Intervensi Pemerintah

Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

AYA/Hms NTB

Untuk tanggap darurat,  melalui Dinas Sosial NTB, Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban, berupa terpal, matras, makanan lauk pauk, family kit dan paket kebersihan keluarga

lombokjournal.com —

SUMBAWA BARAT  ;  Korban kebakaran di Dusun Tengah, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk,  Kabupaten Sumbawa Barat, mendapat bantuan Gubernur NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah, Sabtu (20/07) 2019.

Kebakaran, Kamis (17/07) 2019 lalu, menyebabkan 8 unit rumah hangus terbakar, 1 warga meninggal dunia bernama Hasan Surya, 60 tahun, dari  Desa Seteluk Tengah. Berhasil diselamatkan adalah 3 unit rumah, yaitu milik M. Ali Mao, Sanafiah, dan Hasanudin.

Kebakaran itu terjadi sekitar pukul 15.20 Wita itu menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp 800 juta. Hasil investigasi sementara penyebab kebakaran adalah arus pendek.

Setelah menempuh perjalanan darat dari Kota Mataram, Gubernur Zul tiba di dusun tersebut sekitar pukul 10.45 Wita. Kedatangan Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu langsung disambut Bupati KSB, Dr. H. Musyafirin, ratusan masyarakat setempat dan para korban kebakaran.

Untuk tanggap darurat,  melalui Dinas Sosial NTB, Gubernur menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban, berupa terpal, matras, makanan lauk pauk, family kit dan paket kebersihan keluarga. Selain itu, juga diserahkan makan dan minuman siap saji.

Musibah kebakaran yang menimpa masyarakat itu dikatakan gubernur merupakan ujian untuk naik kelas. Ia mengajak para korban bersabar menghadapinya.

Gubernur Zul juga menyampaikan agar para korban mendata kebutuhan.

“Silahkan, kalau ada yang bapak/ibu butuhkan, segera sampaikan ke kami,  kami siap,” kata Gubernur Doktor Zul.

Bupati KSB melaporkan, saat ini Pemerintah KSB bersama jajaran pemerintahan provinsi telah melakukan penanganan darurat atas musibah tersebut. Termasuk biaya pembangunan kembali rumah yang terbakar.

“Rencana hari ini akan ada gotong royong pembangunan fondasi rumah,” jelasnya.

Selain membangun rumah, sesuai dengan kesepakatan bersama warga masyarakat dan korban, lingkungan terjadinya kebakaran itu akan ditata. Sebelumnya tidak ada gang, sekarang akan dibuka gang. Sehingga memudahkan akses masyarakat untuk keluar masuk lingkungan.

Anggaran untuk membangun kembali rumah tersebut sebasar 35 juta, bagi masing-masing rumah, sebanyak 8 unit.  Sedangkan yang rusak ringan akan dibantu sebesar 15 juta.

AYA/Hms NTB

Event yang potensial seperti ini mesti mendapat support penuh dari semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Kabupaten dan Kota di masing-masing destinasi

MATARAM.lombokjournal.com – Event Jambore Nasional (Jamnas) Ikatan Motor Indonesia (IMI) 2019, pada 22-25 Agustus di Lombok, NTB, akan menjadi trigger yang baik untuk mempromosikan pariwisata Lombok.

Praktisi Pariwisata NTB, H Misbach Mulyadi mengatakan itu, Sabtu (20/7) di Mataram.

Menurutnya, event tersebut bakal memobilisasi banyak pengunjung yang menjadi bagian dari peserta Jamnas IMI. Jumlah mereka bisa sampai 3 ribu orang lebih.

“Ini sangat luar biasa. Pariwisata memang butuh mobilisasi. Bayangkan mereka anggota IMI se-Indonesia akan berada tiga hari lebih di Lombok, mereka bisa jalan-jalan melihat destinasi dan berbelanja,” kata H. Misbach,.

Dikatakan, event yang potensial seperti ini mesti mendapat support penuh dari semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda Kabupaten dan Kota di masing-masing destinasi.

Sebab, rute Touring Merah Putih yang akan dilalui para peserta Jamnas IMI ini meliputi sejumlah destinasi baik di Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, hingga Kuta Mandalika di Lombok Tengah yang menjadi lokasi puncak kegiatan.

Menurut Misbach, Pemda bisa mendukung dengan kegiatan-kegiatan atraksi seni budaya di venue kegiatan, atau juga bisa menyambut para peserta dengan jamuan makan bersama.

“Mestinya pemerintah bisa menjamu mereka, sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sudah mau berjambore di Lombok. Misalnya dengan pagelaran atraksi dalam acara gathering, atau jamuan makan. Ini semua Pemda harus ambil peran,” katanya.

Di Kuta Mandalika sendiri, papar Misbach, Pemda Lombok Tengah bisa menjamu makan bersama dengan konsep begibung.

Hal ini akan turut mempromosikan budaya lokal, sekaligus memberi pengalaman baru bagi para peserta Jamnas IMI yang kebanyakan dari luar NTB.

“Jamuan makan dengan konsep begibung misalnya. Ini bisa dilakukan Pemda Lombok Tengah,” katanya.

Sementara di kawasan Senggigi,  Pemkab Lombok Barat juga harus jeli menyambut para peserta Jamnas IMI. Misalnya, menghidupkan pasar seni Senggigi dengan berbagai atraksi seni budaya yang bisa dinikmati.

“Teman-teman (pelaku wisata) di Senggigi juga pasti mendukung, karena saat ini kan Senggigi cukup sepi ya,” katanya.

Ia berharap, kegiatan Jamnas IMI 2019 di Lombok bisa terlaksana dengan baik, dan menjadi angin segar bagi geliat pariwisata di Lombok dan NTB secara umum.

“Event-event seperti ini memang harus terus dilakukan di Lombok. Kita berharap Jamnas IMI ini sukses dan membawa dampak baik bagi sektor pariwisata kita di NTB,” pungkasnya.

AYA (*)

Ketua Umum PBNU mengucapkan terima kasih atas kunjungan PBNW sebagai upaya menyambung hubungan silaturahim antar Ormas Islam

 lombokjournal.com —

 Jakarta  ;  Pasca terpilih, terpilih sebagai Ketua Umum PBNW periode 2019-2024 pada Muktamar ke-14 Nahdlatul Wathan, di Mataram akhir Juni lalu, Tuan Guru Bajang Lalu Gede M. Zainuddin Atsani, menggelar road show pada Ormas-ormas Islam untuk kembali menyatukan persaudaraan pasca Pemilu 2019.

TGB Atsani Senin (15/07) 2019  mengunjungi Ketua Umum PBNU, Agil Siradj dan Sekjen PBNU, Helmy Faisal Zaini di Jakarta.

Para tokoh Ormas Islam ini,  membicarakan sinergitas dalam aspek kehidupan beragama dan berbangsa, serta membangun SDM yang unggul dan memperkuat dakwah Islam Ahsulussunnah wa Jamaah.

“NU dan NW itu saudara yang menjadi benteng Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, karena pendiri kedua ormas Islam ini satu perguruan, yakni sama-sama alumni Madrasah Assaulatiyyah Makkah almukarromah. Untuk itu mari kita rawat persaudaraan ini demi agama dan keutuhan NKRI,” tutur TGB Atsani dalam siaran pers yang disampaikan ke media, Jumat (19/07)

Ketua Umum PBNU mengucapkan terima kasih atas kunjungan PBNW sebagai upaya menyambung hubungan silaturahim antar Ormas Islam.

Tidak hanya itu, menurut TGB Atsani,  KH Agil Siradj juga mengapresiasi pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai upaya rekonsiliasi bangsa pasca pemilu.

“Keduanya (Jokowi-Prabowo) adalah putra terbaik yang dimiliki bangsa ini, jadi sewajarnya rakyat Indonesia menyambut baik pertemuan  beliau itu. Kepada rakyat Indonesia sudahilah pertentangan politik, saatnya kita maju bersama  membangun bangsa tercinta ini,” imbaunya

Me

Desa perlu didorong untuk lebih inovatif dalam pemanfaatan anggaran yang dikelolanya, khususnya Dana Desa.

Salah satunya melalui gelaran Bursa Inovasi Desa (BID), seperti yang dilaksanakan Kecamatan Lingsar Lombok Barat, tanggal 18 Juli 2019.

Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat,  Dr. H. Baehaqi, M. Pd,  MM, menyampaikan,   pertukaran dan penyebaran informasi antar desa merupakan pembelajran pelaksanaan pembangunan desa.

“Melalui forum BID ini penting dalam proses pembangunan desa, karena terjadi penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi pembangunan desa,” katanya.

BID sendiri menyediakan menu-menu informasi berupak metodologi dan program baik infrastruktur, ekonomi dan sosial yang telah berhasil dikembangkan oleh desa-desa di Indonesia   yang efektif  meningkatkan  kualitas perencanaan dan penganggaran di desa

“Jadi diharapkan desa dapat mengambil pelajaran desa lain terkait praktektek terbaik pembangunan desa melalui ATM (Analisis, Tiru dan Modifikasi),  dari menu BID ini,” terang Baehaqi.

Dalam kesempatan  sebelumnya, saat menerima kunjungan World Bank Mission bersama Kementerian dan Lembaga terkait Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID), Dr. Baihaqi berpandangan, pemerintah daerah perlu segera memberI  atensi pengembangan inovasi desa  dalam bentuk kebijakan strategis dalam bentuk regulasi kabupaten.

“Perlu segera diterbitkan regulasi, minimal Peraturan Bupati Program Inovasi Desa untuk menjaminkan keberlanjutan pelaksanaan BID,” Respon Dr. Baihaqi yang nyaris menjabat 10 tahun sebagai kepala Bappeda Lombok Barat ini.

Untuk itu, Kepala Bappeda 9 tahun ini “menantang”  Dinas PMD Lombok Barat sebagai leading sector segera menyiapkan usulan, termasuk anggaran yang dibutuhkan melalui pihaknya.

“ Atensi Kabuoaten Lombok Barat tersebut, sangat  strategis mengingat  PID akan berakhir di tahun ini, sehingga merupakan  Exit strategi yang sangat positif dalam keberlanjutan inovasi desa,”  kata Rusdi M. Nur, Team Leder Nasional Program Inovasi Desa yang juga kelahiran Bima  merespon sinyal positif dari Lombok barat.

Bursa Inovasi Desa (BID) ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Kementerian Desa PDTT dalam meningkatkan  kualitass pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.

BID di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tersebut dihadiri oleh: Nursaid Mustafa (Kasubdit PKM Kementerian Desa PDTT), Dr. H.Baehaqi, M.Pd, MM (Kepala Bapeda Lombok Barat), Rusdin M Nur (Program Leader KNPID), Yos D. Billy (Deputi Monev Sekpro), Ikhwan Maulana (Representasi WB), Dinas PMD Kabupaten, Camat Lingsar, seluruh Kepala Desa dan BPF se kecamatan Lingsar,  TAPM, PD dan PLD se kecamatan Lingsar.

Coy (*)