Di bawah tanah perbukitaan Tanak Beak ini terdapat kerajaan kuno dan banyak benda purba yang tertimbun

MATARAM.lombokjourna.com —  Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah,M.Sc  bersama Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya berkunjung ke Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (07/08) 2019, untuk melihat potensi diorama yang didilirik beberapa ahli geologi.

Melihat potensi diorama, Pemerintah Provinsi berencana mengembangannya, dengan memperbaiki dulu infrastruktur jalan yang menuju lokasi tersebut.

Setelah itu, baru kemudian dilakukan penggalian untuk mengetahui lebih dalam sisa-sisa peninggalan sejarah itu.

“Timbunan-timbunan perbukitan bekas letusan gunung samalas ini layak untuk di gali, selain digali perlu juga kita memperbaiki jalannya untuk mempermudah kita melihat peninggalan-peninggalan yang bersejarah ini,” ungkap Gubernur Doktor Zul yang ditemani ahli geologi Indonesia, Dr.Heryadi Rachmat.

Doktor Zul bercerita, letusan Rinjani yag saat itu namanya masih Samalas tahun 1257 ternyata sangat dahsyat, lebih hebat dibandingkan letusan Tambora dan Krakatau.

Bahkan, terdapat sebuah kerajaan kuno tua bernama Pamatan yang tertimbun pasir akibat letusan Rinjani yang dahsyat itu.

“Daerah ini di penuhi pasir, dan setelah para penambang menggali kira-kira lebih 15 M ketemu tanah asli kerajaan Pamatan ini. Jadi pasir yang digali dan ditambang masyarakat itu adalah pasir yang menutup kampung dan kerajaan hebat ini,” ceritanya.

Kampung bersejarah ini lanjut Doktor Zul meninggalkan banyak artefak bersejarah dan peninggalan-peninggalan lain yang akan menguak banyak cerita dan kisah tentang masa lalu daerah yang dikenal bumi seribu masjid ini.

Sementara itu, ahli geologi ini menerangkan,  di bawah tanah perbukitaan Tanak Beak ini terdapat kerajaan kuno dan banyak benda purba yang tertimbun.

“Ada banyak kami temukan fosil-fosil peninggalan benda purba seperti alat masak, gerabah bahkan gigi-gigi banyak kami temukan di kerajaan pamatan yang tertimbun oleh letusan gunung Samalas tersebut,” jelasnya.

AYA/HmsNTB

Ciri-ciri Jurnalisme Solusi fokus pada kedalaman tentang respons terhadap sebuah masalah, fokus pada keefektifan memberikan inspirasi dan wawasan, turut serta menjadi bagian solusi terhadap masalah

TANJUNG, KLU  ;  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Gerakan Revitalisasi Kemanusian (Gravitasi) Mataram menyelenggarakan Workshop Media Massa bertajuk Memahami dan Menulis Berita Pascabencana., Sabtu (03/08).

Peranan media massa sebagai pilar keempat dalam kehidupan bermasyarakat, dinilai sebagai salah satu mengembalikan nilai-nilai substansi kemanusian.

“Pemerintah Daerah KLU mendorong semua stakeholder untuk berperan dalam penanganan bencana, termasuk peran media. Pekerjaan yang tadinya dirasa berat, dengan kebersamaan dan kerja sama yang baik bisa terasa ringan,” kata Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta saat membuka acara mewakili Bupati Lombok Utara.

Dikatakan, media massa berperan penting pada mitigasi bencana baik fase tanggap darurat dan fase transisi pemulihan. Ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan fase rehab rekon untuk kita carikan jalan keluarnya.

“Harapan kami pada workshop ini, bisa didiskusikan untuk bisa berkontribusi dalam penanganan bencana,” tandasnya.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber, budayawan NTB Drs. H. Lalu Fathurrahman, Anggota DPRD KLU, Raden Nyakradi, S.Pd., serta jurnalis dari Tempo Mataram, Latief Apriaman, serta Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD KLU Drs. Wardoyo.

Raden Nyakradi, S.Pd., saat menyampaikan sambutan menguraikan penganggaran pada masa bencana. Dijelaskannya, masa tanggap darurat, korban gempa pada tahap bencana murni mendapatkan bantuan dari relawan.

Pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021, sebagai Ketua Pansus saat itu pihaknya mengembalikan RPJMD supaya memprioritaskan penanganan gempa. Ditambahkannya, pada Bulan September penganggaran penanganan bencana itu bisa diselesaikan.

Karena itu, penanganan bencana itu berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. APBD murni tahun  2018 sebesar 984 miliar rupiah, anggaran untuk BPBD KLU berkisar 5 miliar rupiah lebih dengan dana kesiagaan berkisar 405 juta rupiah.

Drs. H. Lalu Fathurrahman yang menyoroti perspektif kebudayaan menjelaskan, dalam konteks bencana perlu banyak mempertanyakan pemikiran kosmologis adanya bencana.

“Kita tanya kepada tetua, apa kata mereka tentang bencana: ‘Mula iya kelampan gumi langit ketentuan siq epenta’. Ini kesadaran mendalam yang menentukan sikap mereka dalam menjalani kehidupan. Filosofi dari kalimat tersebut menerima anugerah dengan syukur dan tanggung jawab. Ini jelas terekspresi dalam masyarakat Daye,” tuturnya.

Diuraikannya, menerima ketentuan Tuhan yang memang telah terjadi, inilah yang dinyatakan dengan pemikiran kosmologis. Kata “Daya” secara kosmologis artinya kekuatan  yang dalam.

Dalamkesempatan sama, pihak BPBD KLU melalui Kabid Rehab Rekon Drs. Wardoyo memaparkan Pemda KLU sedang melakukan kegiatan rehab rekon secara masif.

“Jumlah korban bencana yang sudah terakomulasi dari SK ke-1 sampai 26 terbagi dalam tiga kategori kerusakan. Ini belum data final, lantaran masih ada dua SK lagi yang menyusul yaitu SK ke-27 dan ke-28,” ujarnya.

Jurnalis Tempo Mataram,  Latief Apriaman dalam paparan materinya mengulas terkait Jurnalisme Solusi. Tahun 2000, Jurnalisme Solusi digagas oleh seorang jurnalis asal Amerika yang berangkat dari sebuah kegelisahan.

Saat itu, masyarakat seperti tidak percaya lagi dengan media, dan beralih dari media konvensional ke media online. Masyarakat sulit membedakan suatu berita itu benar atau hoaks.

“Sederhananya, Jurnalisme Solusi ini mencoba memberikan format baru pemberitaan yang menjadi penuntun ke arah yang tepat. Tulisan jurnalistik bisa mengacu pada tulisan-tulisan yang menampilkan solusi,” imbuhnya.

Dijelaskannya, ciri-ciri Jurnalisme Solusi fokus pada kedalaman tentang respons terhadap sebuah masalah, fokus pada keefektifan memberikan inspirasi dan wawasan, turut serta menjadi bagian solusi terhadap masalah.

Tampak hadir dari beberapa pewarta media, di antaranya dari Suara NTB, TVRI NTB, SCTV, Samalas TV, Seputar Lombok Com, serta dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Workshop berakhir dengan peninjauan lapangan di Dusun Tanaq Muat Desa Kayangan. Melihat dari dekat, kehidupan masyarakat setempat pascabencana.

Bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup dalam keadaan yang masih terbatas. Masyarakat masih tampak optimis, mereka tetap bekerja produktif sembari menanti pembangunan Rumah Tahan Gempa.

Masyarakat berinisiatif bercocok tanam sayuran, memperbaiki saluran air, membuat usaha kuliner tahu, menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk hunian sementaranya, melalui pendampingan dari Gravitasi dan YSI.

Sungguh usaha luhur, masih bisa survival dalam keterbatasan.

sta/humasproklu

Dari 571 unit yang ditangani, 570 unit sudah mulai dibangun dan 1 belum, karena tidak ada tempat lain untuk mengungsi

GANGGA.lombokjournal.com — Percepatan rehabilitasi-rekonstruksi (rehab-rekon) pascagempa dengan membangun rumah-rumah warga terdampak gempa, terus digenjot  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH.,hari Jum’at  (02/08) 2019 melakukan penyerahan Rumah Tahan Gempa (RTG) kepada masyarakat di Dasan Banjur, Rempek Kecamatan Gangga,.

Saat pennyerahaan itu, Bupati Najmul menegaskan, pembangunan rumah tahan gempa bisa berjalan sesuai dengan rencana secara partisipatif.

Dikatakan bupati, banyak sekali persoalan yang dihadapi, satu per satu terselesaikan. Bahkan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Benana) mengapresiasi masyarakat, karena KLU dinilai capaian pembangunan RTG cukup tinggi.

Hanya saja, ada kendala di antaranya 700 KK yang menempati kawasan hutan lindung, tetapi pemerintah berencana mengeluarkan batasan areal sekitar 14 hektar dari kawasan hutan tersebut.

“Saya sudah menandatangani SK tim teknis yang diketuai oleh PUPR untuk memverifikasi terhadap rumah masyarakat pola mandiri yang sudah jadi. Apakah rumah yang dibangun tahan gempa atau tidak. semoga upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah sesuai harapan kita,” tandas bupati.

Saat itu Pjs Kades Rempek Syaiful Bahri, SP. mengatakan, tanah yang masih disengketakan sekitar 50 persen sudah bersertifikat dan membayar pajak. Tapi secara administratif dikategorikan sebagai hutan.

Upaya penyelesaian sudah dilakukan, termasuk mengusulkan solusinya kepada Pemerintah Daerah.

Di tempat yang sama, pihak pendamping dari BNPB,  Indriana Putri menjelaskan, di Desa Rempek ada 780 rekening, tetapi yang sedang ditangani ada 571 rekening, yang lain adalah data anomali sehingga perlu perbaikan.

Menurutnya, dari 571 unit yang ditangani, 570 unit sudah mulai dibangun dan 1 belum, karena tidak ada tempat lain untuk mengungsi.

“Menunggu tempat keluarga terlebih dahulu jadi untuk ditempati. Sementara rumahnya sedang dibangunkan. Dari 570 rumah tersebut, 207 rumah sudah ditempati warga dan sisanya dalam proses pembangunan,” paparnya.

Pada akhir acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci rumah secara simbolis oleh Bupati Lombok Utara kepada salah seorang perwakilan warga penerima manfaat.

Turut hadir bersama Bupati Najmul di antaranya Kalaksa BPBD Muhadi, SH., Camat Gangga Suhadi, S.Sos., pendamping Fasilitator, Pokmas dan masyarakat penerima manfaat.

sta/humasproKLU

Program NTB Gemilang lebih cepat dapat terwujud jika didukung selarasnya program-program pembangunan di semua level pemerintahan. Mulai dari desa hingga provinsi

MATARAM.lpmbokjournal.com –– Keberhasilan pembangunan di desa merupakan  indikator awal bahwa NTB Gemilang akan dapat diwujudkan dengan baik. Keberhasilan desa ibarat cermin bagi NTB Gemilang.

“Jika rakyat desa sejahtera, maka kita optimis bahwa pembangunan untuk NTB Sejahtera dan mandiri akan tercapai,” ungkap I Gde Putu Aryadi, S Sos, MH.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB mengungkapkan itu saat membuka Bimbingan Teknis bagi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Desa se-NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (01/08) 2019.

Dikatakannya, pembangunan desa akan berhasil bila seluruh rakyatnya mengambil peran aktif dan guyub melaksanakan program-program pembangunan desa.

“Kuncinya adalah partisipasi dan pelibatan semua elemen didesa. Dan untuk menumbuhkan partisipasi, maka pemerintah desa harus membuka kran informasi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat,” tegas Gde Aryadi.

Dengan transparansi, dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pembangunan.

Ia mencontohkan soal penanganan kemiskinan.  Salah satu kendala dalam mengurangi angka kemiskinan adalah data yang tidak akurat di tingkat desa, ungkapnya.

Sehingga menyebabkan penyaluran bantuan bagi warga masyarakat yang miskin menjadi salah sasaran.

Soal pengelolaan dana desa, mantan Irbansus ini menyebut beberapa laporan dugaan korupsi dana desa tidak semuanya benar,. Itu karena kurangnya informasi yang didapatkan warga masyarakat.

“Sepanjang 2018 yang lalu, dari puluhan laporan dugaan korupsi dana desa, setelah dicek di lapangan ternyata tidak semuanya benar. Ini karena pejabat desa tidak transparan dalam memberikan informasi penggunaan anggaran sehingga masyarakat jadi menduga-duga adanya penyelewengan,” jelas Gde Aryadi.

Gde menegaskan, program NTB Gemilang lebih cepat dapat terwujud jika didukung selarasnya program-program pembangunan di semua level pemerintahan. Mulai dari desa hingga provinsi.

Ia juga menyebut bimtek  PPID Desa itu sebagai upaya menyelaraskan pembangunan sampai ke desa. Salah satu Peran dari PPID Desa adalah memastikan data yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan dan pemberdayaan pembangunan daerah menjadi valid, tegasnya.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Lalu Ahmad Busyairi menyebutkan, ada tiga desa dari masing-masing Kabupaten/Kota se-NTB sebagai perwakilan atau piloting  yang ikut dalam bimbingan Teknis PPID Desa tersebut.

Ahmad Busyairi menegaskan, Bimtek tersebut adalah bagian integral dari upaya pemda NTB mewujudkan NTB Gemilang.

Sebab menurutnya, dinamika yang terjadi di desa akan ikut mempengaruhi ukuran pencapaian pembangunan daerah. Beberapa hal seperti kesehatan (stunting) atau kemiskinan menjadi hal yang krusial karena lebih banyak terkonsentrasi kabupaten/ kota (desa).

“Perangkat desa sebagai pejabat yang berwenang mengelola jalannya pembangunan di desa harus memiliki kecakapan dalam mengelola dan memberikan informasi sebagai hak warga nya”, ujar  Miq Busyairi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sesuai UU No 14  tentang Keterbukaan Informasi Publik, strategi pemerintahan yang terbuka dalam informasi ini sangat penting mengingat desa sebagai prioritas pembangunan nasional adalah stakeholder penting dalam kemajuan daerah.

Pengelolaan anggaran dana desa misalnya, harus memiliki transparansi yang baik dalam penggunaannya.

Jika tidak dapat dijalankan oleh perangkat desa sebagai kewajiban yang melekat maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi desa agar transparansi dapat tercapai.

Menurutnya, bimbingan teknis bagi PPID Desa diperlukan sebagai penguatan kapasitas setelah diluncurkannya  program Desa Benderang Informasi pada 2016 silam sebagai amanat peraturan KI tentang PPID Desa.

Ada 16 desa model yang telah terdata sebagai penyelenggara desa benderang informasi. Masing masing kabupaten/ kota terpilih dua desa sebagai model penyelenggaraan keterbukaan.

AYA/HmsNTB

Adanya aplikasi SAMPUN, masyarakat akan lebih mandiri dan menyadari bahwa sampah dapat menjadi sumber daya, sehingga tidak ada lagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Di tengah geliat pemerintah daerah mewujudkan NTB Asri dan Lestari melaui program bebas sampah (Zero Waste), Hayi Nukman, seorang pemuda asal Narmada Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, bersama teman-temannya menghadirkan sebuah inovasi  teknologi informasi, yakni  membuat aplikasi bernama Sampah Untuk Negeri (SAMPUN).

Hayi memang dilahirkan dengan bakat dan skill dibidang teknologi. Sejak sekitar 6 tahun yang lalu, ia mengaku sudah berkiprah di industri Teknologi informasi.

Ia punya keinginan besar berkiprah dan bermanfaat bagi masyarakat. Keinginam itu membuatnya terus berkreasi untuk menciptakan teknologi mengubah sampah menjadi sumber daya bagi masyarakat kini terwujud.

Istilah “Sampun” diambil dari Bahasa sasak yakni berarti sudah.

“Nama SAMPUN kita ambil dari bahasa ibu kita, yakni bahasa Sasak. Dimana Sampun dalam bahasa Sasak berarti Sudah.” tutur Hayi di Narmada, Selasa(30/07-2019).

Cara kerja aplikasi SAMPUN sangatlah sederhana. Masyarakat cukup datang ke BSU (Bank Sampah Unit) partner yang sudah disiapkan dengan membawa sampah dan KTP sebagai ID tabungan sampah dari masyarakat.

Dengan adanya aplikasi SAMPUN, masyarakat akan lebih mandiri dan menyadari bahwa sampah dapat menjadi sumber daya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang akan membuang sampah begitu saja.

Dari ID KTP akan dikonversi dengan nomor rekening tabungan di bank yang telah bekerjasama dengan SAMPUN.

“Setelah sampahnya ditimbang, nilai sampah langsung dikonversi ke nilai rupiahnya. Alat timbangan digital tersebut sendiri adalah karya anak NTB yang termasuk kategori timbangan pintar, karena langsung mengirim data ke aplikasi,” jelasnya.

Hasil pengumpulan sampah yang telah ditimbang akan langsung masuk ke dalam tabungan.

Kemudian, nilai uang di dalam buku tabungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti membeli sembako, membeli pulsa listrik, membeli Gas, beli pulsa HP dan lain-lain.

“Ked epan, juga kita upayakan untuk membayar obat di Puskemas atau fasilitas kesehatan lainnya yang menjadi partner kita, dan tidak menutup kemungkinan, bayar sekolah nantinya bisa dengan ini,” papar Hayi.

Dengan inovasi teknologi ciptaannya itu, Hayi berharap agar sampah tidak hanya menjadi barang yang dibuang begitu saja. Namun sampah dapat menjadi sumber daya dan dengan aplikasi ini masyarakat dapat membuat sampah menjadi berkah.

Menurutnya, tantangan yang paling sulit saat ini adalah bagaimana  menyadarkan masyarakat. Terutama tentang pentingnya menjaga lingkungan dan nilai dari sampah itu.

Namun dengan aplikasi SAMPUN ini, ia optimis, secara perlahan akan tumbuh kesadaran masyarakat akan sampah. Jika dikelola dengan baik, sampah bukan lagi sumber petaka melainkan bisa menjadi berkah.

“Saya pulang ke Lombok juga karena ingin bermanfaat bagi daerah dan masyarakat sendiri, ada kepuasan hakiki,” tuturnya.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com —  Pedagang hewan Kurban sudah  bermunculan jelang Hari raya idul Adha atau hari Raya Kurban.

Seperti di sepanjang jalan Majapahit Kota Mataram,  berbagai jenis kambing qurban disiapkan oleh pedagang mulai dari kambing Etawa hingga kambing lokal,  dengan harga yang bervariasi mulai dari harga Rp.1.500.000- hingga Rp.6000.000.

Samsul Arifin,  pedagang kambing qurban mengatakan, seluruh kambing yang ia jual ini dipastikan sudah memenuhi syarat untuk dijadikan hewan qurban,  baik dari segi usia maupun kesehatan hewan.

“Saya jualan kambing sudah lama, jadi gak perlu khawatir jika ada yang membeli dipasatikan kambing yang saya jual sehatdfan tanpa cacat,” ujarnya, Selasa (30/07/2019).

Samsul menjelaskan,  jika animo masyarakat untuk berqurban terbilang cukup tinggi hal ini terlihat dari jumlah kambingnya yang telah terjual dimana sejak seminggu dirinya mulai berjualan sudah 20 ekor.

“sudah lumayan banyak yang beli dari hari pertama kami buka dan pasti biasnya prmbrli akn bertambah bnyak disaat seminggu sebelum lebaran Idul Adha,” tuturnya.

AYA

Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa

MATARAM.lombokjournal —  Kebijakan penanganan pascagempa di NTB tetap dilakukan secara proporsional, dengan memerhatikan semua daerah yang terdampak.

Gubernur Zulkieflimansyah biasanya langsung mengunjungi daerah terdampak dalam kesempatan pertama.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM,  Senin (29/07) 2019. Hal itu ditegaskan,  terkait keluhan sejumlah kalangan yang mempersepsikan Gubernur Zul kurang memperhatikan warga korban gempa di KLU.

Najamuddin menegaskan,  saat ini Gubernur hampir tidak pernah berhenti mengunjungi daerah-daerah di NTB, termasuk KLU.

“Kalaupun ada agenda Gubernur yang berkeliling dengan mengendarai motor, itu merupakan salah satu kreativitas Gubernur merangkul berbagai elemen masyarakat sembari melihat langsung warga NTB di daerah yang dikunjungi,” ujar Najamuddin.

Saat gempa melanda KLU dan Lombok Timur, Minggu, 17 Maret 2019 lalu, di hari yang sama Gubernur Zul langsung datang dan menyapa warga korban bencana di kedua daerah tersebut.

“Ini merupakan upaya Gubernur untuk memberikan sentuhan moril dan material kepada korban gempa. Kalau ada daerah yang belum sempat didatangi, ya itu bukan berarti tidak diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Najamuddin, dalam berbagai kesempatan, Gubernur Zul mendorong proses pemulihan pascabencana.  Berbagai upaya prosedural, juga terus diupayakan.

Pada Januari 2019 lalu, Gubernur  Zulkiefliansyah dan Wakil Gubernur,  Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Gubernur memperjuangkan agar warga korban gempa diberi kemudahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

“Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun,” ungkap Gubernur Zul di hadapan Wapres JK, seperti dilansir Kompas.com.

Gubernur Zul  mengutarakan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Fasilitator terbatas

Sementara itu, Wagub mengungkapkan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB.

Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurutnya, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Rohmi, terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali,” ucap dia.

Selain upaya tersebut, Pemprov NTB dan jajarannya juga terus menerus melakukan upaya secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, Najamuddin menyerukan,, proses ini membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Mari kita tidak saling menyalahkan. Yakinlah bahwa Gubernur dan Wagub bersama jajarannya terus berupaya memastikan semua elemen masyarakat di berbagai daerah bisa mendapatkan sentuhan kebijakan yang dibutuhkan,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Masih ada temuan SSJ yang tidak konsisten melakukan siaran lokal sesuai dengan ketentuan

MATARAMlombokjournal.com — Lembaga penyiaran, khususnya televisi (TV) nasional yang menggunakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ),  Diingatkan kewajibannya menayangkan kontens-kontens lokal yang terkait dengan kearifan masyarakat di NTB.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Gde Putu Aryadi mengingatkan itu  saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Pengelola Televisi SSJ diruang pertemuan KPID NTB,di Komplek Kantor Diskominfotik NTB, Kamis (25/07/19).

Ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPI Nomor 2 tahun 2012, menyatakan,  program siaran lokal wajib di produksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10 persen untuk media televisi.

Dan paling sedikit 60 persen untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan. Kemudian waktu penyiaran lokal wajib ditayangkan pada prime time waktu setempat.

Namun dalam kenyataannya belum semua TV mematuhi ketentuan tersebut.

Aryadi mengharapkan, TV-SSJ di NTB ikut bersinergi  membangun NTB gemilang. Hal ini sejalan dengan misi ketiga gubernur dan Wakil Gubernur NTB yakni NTB sehat dan cerdas.

Bagaimana kemudian lembaga penyiaran juga berkontribusi dalam memberikan informasi yang menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat NTB, tegasnya.

Diingatkannya, TV sistem stasiun jaringan merupakan milik publik. Karenanya, Aryadi menagih komitmen pengelola TV siaran nasional yang memiliki jaringan di wilayah NTB untuk berkontribusi membangun NTB.

“Banyak aspek yang bisa ditayangkan. Ada 60 program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB, bisa dimanfaatkan sebagai referensi dalam memproduksi konten lokal,” ungkap Gde.

Ia menegaskan, kalau diangkat salah satu saja dari 60 program unggulan itu sebagai konten, misalnya tentang pesona 99 desa wisata di NTB, Maka siaran itu pasti akan hidup dan diminati oleh pemirsa, tegasnya.

Ketua KPID NTB Yusron Saudi mengatakan, berdasarkan pantauannya,  masih ada temuan SSJ yang tidak konsisten melakukan siaran lokal sesuai dengan ketentuan.

“Ini harusnya menjadi atensi seluruh SSJ di NTB karena jadwal siaran lokal yang KPID terima tidak sesuai dengan realitas siaran. Jadi yang minimal 10% itu belum terpenuhi siaran jaringan lokal,” katanya.

Beberapa catatan dari KPID NTB adalah terkait jam siaran lokal yang harusnya ada pada waktu prime time, pada realitasnya digunakan pada jam “hantu”yang sepi penonton. Materi yang disiarkan juga terkesan berulang-ulang, bahkan kualitas siaran relay dan lokal berbeda.

Di kesempatan yang sama, Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID NTB, Sahdan mengatakan, jika ketentuan 10 persen siaran lokal itu tidak dipenuhi SSJ.

Maka pihaknya akan bersurat ke KPI pusat, agar dilakukan registrasi bagi lembaga penyiaran bersangkutan yang dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut untuk diberikan sanksi.

“Kita klarifikasi dulu dan terus memantau. Jika sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena tidak memenuhi ketentuan 10% itu dan jam siarnya masih di jam yang sepi penonton, baru kami akan rekomendasi untuk pencabutan izin. Tentunya yang berwenang dalam hal ini adalah Kominfo,” terangnya.

Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan SSJ di NTB,  di antaranya, Direktur PT. Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram (ANTV Mataram), Direktur PT.Trans7 Batam Mataram (Trans7 Mataram), Direktur PT. Lativi Mediakarya Lombok dan Palu (TVOne Lombok), Direktur PT. GTV Mataram (GTV Mataram), Direktur PT. TPI Lintas NTB (MNCTV NTB),

Selain itu jugaahadir Direktur PT. Media Televisi Mataram (Metro TV NTB), Direktur PT. RCTI Tujuh (RCTI Mataram), Direktur PT. Surya Citra Media Kreasi (SCTV Mataram), Direktur PT. Trans TV Mataram Samarinda (Trans TV Mataram), Direktur PT. Semesta Esa Televisi (I News TV Mataram) , Direktur PT. Nusa Asia Antara (Indosiar Mataram), Direktur PT. Mitra Televisi Mataram (NET.TV Mataram) dan Direktur PT.Jaya Negeriku Jaya Bangsaku (RTV).

AYA

Kehadiran infrastruktur kelistrikan juga diharapkan dapat mendorong munculnya bisnis dan industri di Pulau Sumbawa

lombokjournal.com —

Sumbawa ;   Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr Zulkieflimansyah dan Plt Direktur Utama PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan, meresmikan infrastruktur kelistrikan di Sumbawa.

Peresmikan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/07) 2019, di komplek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 50 MW.

Proyek kelistrikan di NTB yang diresmikan adalah PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Bima 50 MW, GI 150 kV Empang 20 MVA, GI 70kV/150kV Dompu Extension 60 MVA,  GI 70 kV Bima Extension 30 MVA, dan GI 70 kV Bonto Extension.

SelaIn itu juga diresmikan Tol Listrik Sumbawa yaitu SUTT 70kV GI Taliwang – PLTU Sumbawa Barat, SUTT 150 kV PLTMG Sumbawa – GI Labuhan, SUTT 150 kV Labuhan – Empang, SUTT 150 kV Empang – Dompu.

Sementara proyek kelistrikan di NTT yang diresmikan adalah PLTMG Maumere 40 MW, PLTS Maumere Ropa Ende 2×1 MWp, dan PLTMH Sita-Borong 2×500 kW.

“Tentu hadirnya infrastruktur kelistrikan ini akan membuat kelistrikan di NTB dan NTT akan semakin andal,” tutur Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Pembangkit-pembangkit baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik.

Selain itu, dengan beroperasinya Tol Listrik Sumbawa sepanjang 461 kms membuat sistem kelistrikan Sumbawa dan Bima menjadi interkoneksi.

Rasio elektrifikasi

Khusus di NTB, hingga bulan Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 97,9 persen. Beroperasinya infrastruktur-infrastruktur kelistrikan baru ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 99 persen di akhir tahun 2019.

Kehadiran infrastruktur kelistrikan juga diharapkan dapat mendorong munculnya bisnis dan industri di Pulau Sumbawa.

Sementara untuk di NTT hingga Juni 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 72 persen dan ditargetkan dapat mencapai 90 persen pada akhir tahun 2019.

“Kita harus sepakati akhir tahun 2019 untuk NTB mencapai 99 persen. PLN terus bekerja keras, tentu dibantu Pemerintah Daerah,” ucap Jonan.

Hadirnya proyek kelistrikan di Nusa Tenggara ini memberikan manfaat antara lain meningkatkan kapasitas penyediaan listrik di NTB dan NTT, khususnya Pulau Sumbawa, Bima, dan Flores.

Hadirnya PLTGU dan PLTMG dapat mengurangi pemakaian BBM untuk pembangkit. Keseluruhan pembangkit yang baru dioperasikan ini dapat melistriki kurang lebih 286.000 kepala keluarga pelanggan listrik 900 VA.

Beroperasinya keseluruhan pembangkit listrik di Nusa Tenggara ini berpotensi mengurangi biaya pokok pembangkitan kurang lebih Rp 18,02 Miliar perbulan dibandingkan jika menggunakan PLTD.

Plt Direktur Utama PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan optimis rasio elektrifikasi di NTB dan NTT akan mencapai target yang telah ditentukan.

“Kami terus bekerja dan optimis bisa mencapai target. Untuk NTB mencapai 99 persen dan NTT 90 persen untuk RE di tahun 2019,” ucap Djoko.

Sambungan Listrik Gratis

Pada kesempatan ini PLN melalui program PLN Peduli memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 1.000 rumah tangga tidak mampu.

Sementara Pemerintah Provinsi NTB juga memberikan hibah berupa sambungan listrik gratis kepada 950 rumah tangga tidak mampu. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan RE di NTB.

“Kami ingin seluruh masyarakat dapat terlistriki, saat ini kami bisa bantu untuk di NTB sendiri ada 1.000 rumah tangga tidak mampu. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mendorong peningkatan rasio elektrifikasi,” terang Djoko.

Salah satu penerima bantuan sambungan listrik dari PLN di Dusun Kanar, Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Jatiman menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan oleh PLN.

“Saya sangat bersyukur sekarang bisa menikmati listrik sendiri, jadi tidak bergantung dengan tetangga lagi. Semoga PLN semakin maju,” ujar Jatiman.

AYA/HmsNTB

Diskusi atau dialog bukan membenturkan antar keyakinan tapi untuk memberikan keilmuan tentang paham-paham yang ada di Indonesia

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Dialog terbuka bertema khilafah vs nation state di Mataram, Kamis (25/07) 2019,  menghadirkan Cendikiawan Muslim Indonesia, Ulil Abshar Abdalla, pihak dari Ahmadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Nahdlatul Ulama dan berbagai kalangan lintas agama.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram menggelar dialog tersebut  bukan mempertentangkan suatu paham atau ideologi, tapi untuk mengetahui lebih dekat terhadap paham atau ideologi tersebut

Ketua Ikadin Kota Mataram, Irpan Suriadiata,mengatakan, dialog terbuka ini merupakan bentuk kontribusi Ikadin untuk memberikan keilmuan tentang paham-paham yang ada di Indonesia.

“Ikadin sebagai organisasi advokat ingin berikan kontribusi melalui kegiatan diskusi. Sampai saat ini di negara muslim dan non muslim berkembang dan tidak bergesekan,” ucapnya.

Hal senada diungkap Ketua DPD Ikadin NTB, Suryahadi. Dalam sambutannya dia menjelaskan diskusi bukan membenturkan antar keyakinan.

“Diskusi bukan untuk membenturkan, tapi untuk ilmu pengetahuan,” tandasnya.

Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), H. Saleh Ahmadi Mbsy, menjabarkan tentang Ahmadiyah. Dia menjelaskan apa yang selama ini ditakuti masyarakat adalah keliru, karena Ahmadiyah menurutnya, turut membela Islam.

“Semua fitrah manusia siapapun dia sejatinya memerlukan kasih sayang. Ini prinsipnya khilafah yang kita tawarkan lahir dari pohon rindang ini. Khilafah yang kita nikmati tidak menjadi momok,” tuturnya.

Dia menawarkan khilafah Ahmadiyah yang menurutnya tanpa batas.

“Khilafah yang kami Ahmadiyah yakini, pertama mampu menembus peradaban umat manusia. Janji Allah untuk orang beriman dan melakukan amal saleh,” terangnya.

Dia menjelaskan khilafah pertama Ahmadiyah pada 1889 di Qadian, India, dengan khilafah Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.

“Mirza konsen membela Islam saat Islam diserang dari berbagai penjuru. Aktif membela diri dari belenggu penjajah,” paparnya.

Me