Inisiatif-inisiatif publik juga harus didorong dalam pengembangan kemajuan Kota Mataram. Harus lebih banyak dibentuk ruang terbuka publik, taman-taman rekreasi dan semacamnya, sebagai wadah generasi muda berekspresi dan berkegiatan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB yang menjadi barometer pembangunan di daerah ini. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Mataram tak boleh stagnan.

Upaya membangun Kota Mataram yang inovatif dan membuka ruang ekspresi untuk ide-ide kreatif ditawarkan H Rohman Farly.

“Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk Mataram yang lebih maju dan inovatif. Dari hal sederhana saja sebenarnya, yang terpenting ada goodwill dari pemerintahnya,” kata H Rohman Farly (HRF), Kamis (15/08) 2019

Putra asli Mataram kelahiran Rembige – Karang Baru ini mengatakan, penataan lingkungan di Kota Mataram bisa disinergikan dengan aspek pariwisata dan juga ekonomi kreatif ke depan.

Salah satu yang akan didorong adalah bagaimana meningkatkan fungsi sungai di Kota Mataram yang dikolaborasikan dengan pariwisata, kuliner, dan juga ekonomi kerakyatan.

Pria yang masih aktif sebagai Sekda Kabupaten Lombok Timur ini memaparkan, di Kota Mataram program kebersihan sungai sudah mulai berjalan.

Hanya saja, belum ada inisiasi yang membuat program kebersihan makin maksimal untuk masyarakat yang lebih luas.

“Sungai yang sudah bersih ini sebenarnya bisa disebar bibit ikan air tawar yang punya nilai jual. Kemudian ini bisa menjadi  lokasi yang hidup, karena banyak warga Kota ini yang hobi memancing ikan,” katanya.

Dengan begitu, kondisi sekitar sungai pun akan mulai ramai dan menjadi pusat-pusat rekreasi minat khusus.

Lebih lanjut HRF memaparkan, setelah semua terbentuk, maka masyarakat di sekitar sungai bisa menggunakan peluang untuk mulai membuka usaha kuliner dan UMKM lainnya di sekitar sungai.

Selain menjadi pusat pemancingan dan kuliner, lokasi-lokasi semacam ini akan menumbuhkan citra pariwisata juga di Kota Mataram.

“Itu baru satu contoh, bagaimana mengembangkan ekonomi dari sungai yang ada di Mataram. Jadi dari sisi lingkungan kita masuk, dan dampak multiplier efect juga akan terasa bagi masyarakat sekitar kawasan sungai,” katanya.

Menurutnya, pola sinergi antar sektor ini sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan secara berkesinambungan. Sebab, untuk urusan kebersihan sungai, masyarakat pasti akan berpartisipasi aktif karena ada manfaat ekonomi bagi mereka.

“Sehingga masyarakat sekitar sungai itu bisa merasa memiliki dan mengjaga kebersihan sungai secara mandiri, dengan kata lain ini juga mengedukasi masyarakat kita tentang pentingnya menjaga kebersihan,” katanya.

HRF mengatakan, inisiatif-inisiatif publik juga harus didorong dalam pengembangan kemajuan Kota Mataram. Harus lebih banyak dibentuk ruang terbuka publik, taman-taman rekreasi dan semacamnya, sebagai wadah generasi muda berekspresi dan berkegiatan.

Hal ini juga penting dilakukan agar kesan Kota Mataram tidak gelap dan sunyi di malam hari.

“Seperti kota besar lainnya, harus mulai tumbuh inisiatif publik di Kota Mataram ini. Sebagai ibukota NTB harusnya Mataram ini tetap terang dan banyak aktivitas meski malam hari,” kata tegas HRF yang sudah menyatakan  akan maju dalam Pilkada Kota Mataram 2020.

Rohman Farly mengatakan, jika hal ini dikembangkan, menurut, maka peluang-peluang lain akan terbuka juga. Seperti lapangan pekerjaan di sektor industri kreatif, dan juga destinasi-destinasi baru di wilayah perkotaan.

Multiplier efect secara ekonomi ini yang akan didorong dalam pengembangan Kota Mataram ke depan.

“Yang jelas, saya hadir untuk membawa perubahan di Kota Mataram ini. Mataram harus bisa lebih inovatif, lebih maju, dan lebih kaya dengan ide-ide pembangunan yang cemerlang,” tukasnya.

Me

Gerakan ini patut di apresiasi, terlebih Pemprov NTB tengah menggalakkan program Zero Waste, yang tujuannya mengurang sampah plastik

LOTIM.lombokjournal.com — Pawai alegoris memperingati 17 Agustus, Kamis (15/08) di Kabupaten Lombok Timur tahun ini, disuguhi pemandangan berbeda.

Biasanya kita melihat siswa siswi berbaris menggunakan beragam busana adat, profesi, dan lainnya. Namun, kali ini ada kontingen di barisan siswa MAN 1 Lombok Timur yang mencuri perhatian dengan penampilannya.

Para siswa kelas X Mia 3 menggunakan seragam ala pemulung dengan wajah di cat putih semua.

Sambil membawa karung, mereka memunguti sampah plastik di sepanjang jalan yang dilalui. Ternyata  mereka  tengah mengkampanyekan gerakan SASTIK (Siswa Anti Plastik).

Ini pertama kali mereka mengikuti pawai  sambil memungut sampah.

“Seru dan edukatif, kami sebelumnya enggan untuk memungut sampah, namun hari ini kami semua belajar untuk lebih peduli lingkungan,” ungkap Tegar dan Anggi, mewakili siswa MAN 1 Lotim.

Menurut Jien Raharja, wali kelas X Mia 3, gagasan ini awalnya muncul sebagai alternatif agar siswa bisa berkreasi dan menampilkan konsep yang lebih variatif dalam pawai.

Namun, ternyata bisa diaplikasikan sbg sebuah gerakan positif. Terlebih dalam pawai seperti ini, potensi sampah plastik sangat besar, karena pesertanya mencapi ribuan.

“Saya sampaikan ke siswa, bayangkan jika semua peserta minum air mineral saja, sudah berapa banyak sampah plastik terkumpul. Belum lagi yg makan permen, bungkus cilok, kue, dll. Siswa sepakat, dan mereka antusias menjadi ‘relawan sampah plastik’ dalam pawai ini ” ungkap Jien.

Jien menambahkan, ide Sastik ini sebagai permulaan dan berharap tidak berhenti di pawai ini saja.

“Potensi sampah plastik juga banyak di sekolah-sekolah, siswa kami berkomitmen untuk meneruskan gerakan ini. Ke depan, akan ada program KARSAKU, yakni Tukar Sampah Dengan Buku, konsepnya sudah ada,  dan kami akan bekerjasama dengan Bank Sampah di desa-desa. Semoga bisa terwujud,” harapnya.

M.Nurul Wathoni, Kepala MAN 1 Lotim mengungkapkan gerakan ini patut di apresiasi. Terlebih, Pemprov NTB tengah menggalakkan program Zero Waste, yang tujuannya mengurang sampah plastik.

“Ini adalah gerakan yang sederhana, dan bisa diterapkan dimana saja. Kami mengapresiasi dan akan mendukung kepedulian siswa, sekaligus sebagai wujud dukungan kami terhadap program pemerintah NTB dalam menjaga kebersihan lingkungan, semoga bisa diadopsi oleh siswa-siswa lain,” katanya.

Usai pawai, mereka membawa kumpulan sampah ke depan sekolah, untuk kemudian diangkut oleh petugas terkait.

AYA

Pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kepada wilayah wilayah yang sulit mendapatkan air bersih

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG ) Stasiun Geofisika Mataram memperkirakan, beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Sumbawa dilanda kekeringan ekstrem  karena tidak diguyur hujan lebih dari 60 hari.

BMKG memperkirakan kondisi tersebut terjadi  hingga puncak kekeringan di NTB pada bulan Agustus.

Kepala BMKG stasiun Mataram  Ardhianto Septiandhi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan hari tanpa hujan  puncak kekeringan di NTB diperkirakan akan terjadi di bulan Agustus ini.

“Dari perkiraan yang mereka lakukan,   kekeringan yang hampir terjadi di seluruh wilayah indonesia ini  akan berakhir pada bulan Agustus,  mengingat  pada September mendatang  sudah memasuki musim penghujan. Meski demikian akan ada beberapa daerah mengalami kekeringan ekstrime,” ujar Ardhi, Selasa (13/08) 2019

Ardhianto menjelaskan, dengan kondisi hari tanpa hujan yang begitu panjang menyebabkan NTB dilanda kekeringan ekstrem  akibat  berkurangnya ketersedian air di sebagian besar wilayah NTB

Adapun wilayah yang menjadi kategori awas kekeringan yakni wilayah Lombok Timur untuk itulah BMKG Stasiun Geofisika Mataram menghimbau masyarakat untuk mulai mempersiapkan pasokan air.

Pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan kepada wilayah wilayah yang sulit mendapatkan air bersih.

Untuk informasi potensi kekeringan ekstrem tersebut, BMKG Stasiun Geofisika Mmataram juga sudah menyebarluaskan  informasi tersebut agar pemerintah daerah di NTB dan instansi terkait bisa segera mengambil langkah antisipasi.

AYA

Upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan, karena sewaktu waktu bisa terjadi bencana

MATARAM.lombokjounal.com — Simulasi bencana dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB bersama sejumlah instansi, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Penyelnggaraan simulasi dimaksudkan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat.

“Simulasi bencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) NtB Iswandi,  yang ditemui usai acara, Selasa (13/08) 2019.

Iswandi menjelaskan, NTB merupakan salah satu daerah bencana, terutama bencana gempa bumi. Itulah yang mendorong Pemerintah Provinsi NTB  melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  menggelar simulasi bencana.

Upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat diperlukan, karena sewaktu waktu bisa terjadi bencana.

Kegiatan simulasi penanggulangan bencana, menurutnya, perlu sering dilakukan di seluruh wilayah  NTB, sehingga masyarakat bisa memahami  langkah mitigasi.

Kepala BPBD NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, selain meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,  kegiatan ini juga bertujuan mengingatkan  masyarakat  bahwa potensi bencana ada di NTB

Lebih lanjut dikatakannya, dengan digelarnya simulasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama  seluruh pihak terkait terutama instansi pemerintahan  dalam menghadapi bencana.

“Ada sebanyak 12.000 personil. yang diturunkan dalam simulasi ini, mulai dari TNI, Polri, SAR, siswa dan para relawan,” jelasnya.

AYA

Dari diskusi putaran ke-2 ini, disimpulkan Poros Hijau Indonesia menegaskan usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Setelah sebelumnya tanggal 22 Juli 2019, Poros Hijau Indonesia menyelenggarakan Diskusi Putaran Ke-1 membahas Usulan Kemenko Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, diskusi yang sama atau Diskusi Putaran Ke-2 dilaksanakan hari Jum’at (09/08) 2019.

Diskusi Putaran Ke-2 ini juga melibatkan berbagai pihak.

Sebelum berlangnya diskusi ke-2, disajikan hasil-hasil Diskusi Putaran Ke-1,  setelah itu diskusi berlanjut dengan membahas usulan ‘Kemenko Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam’ berdasarkan 4 elemen kelembagaan, pertama, struktur dan fungsi, kedua otoritas dan legitimasi, dan ketiga, sumber daya manusia (SDM), dan keempat, anggaran.

“Secara filosofis, struktur Kemenko ini mencerminkan pengelolaan ruang, keberlanjutan dan penegakan hukum. Jika diterjemahkan kedalam fungsi maka mencakup koordinasi, monitoring-evaluasi dan anggaran,” kata Arimbi Heropoetri, Direktur Perkumpulan PKP Berdikari.

Tapi ia ingin mengingatkan, ruang disini bukan dalam pengertian agraria konvensional, hanya tanah, hanya penandaan batas-batas.

“Agraria adalah penataan ruang, dan ruang itu termasuk tanah, air dan udara,” katanya.

Jika kemudian ruang diartikan demikian, jika dikorelasikan dengan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka ruang adalah pengelolaan sumber daya alam,

Mangara Silalahi, pengelola Hutan Harapan Restorasi Ekosistem, menambahkan terkait pemaknaan ruang itu.

“Bukan hanya bermakna penataan, apalagi semata manfaat belaka, tetapi pengelolaan ruang juga melihat keberlanjutan ekosistem, dan bagaimana pengelolaan ruang akan mempertimbangkan nilai-nilai berkelanjutan,” ujar Mangara Silalahi.

Dari diskusi putaran ke-2 ini, disimpulkan Poros Hijau Indonesia menegaskan usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup.

Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia menjabarkan terkait nommenklatur usulan pembentukan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup.

Nomenklaturnya terdiri dari 4 Deputi yang mengandung nilai perencanaan dan pengawasan, keberlanjutan, keruangan serta knowledge-management, pengembangan kapasitas,” papar Deddy Ratih, Sekretaris Nasional Poros Hijau Indonesia.

Poros Hijau Indonesia juga melakukan analisis terhadap regulasi dan badan maupun kelembagaan terkait dengan Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup ini. Pada konteks regulasi, prinsipnya pembentukan Kemenko ini tidak membutuhkan perubahan atau inisiatif adanya undang-undang baru.

“Karena relatif semua sektor sumber daya alam sudah ada regulasi sektoralnya, bahkan cukup lengkap. Kemenko ini bertujuan untuk memastikan regulasi sektoral tersebut berjalan optimal mendukung visi-misi lingkungan hidup Joko Widodo – Ma’ruf Amin,” kata Mangara Silalahi.

Ada beberapa nomenklatur Kementerian sektoral yang diusulkan untuk diubah, agar dapat berfungsi optimal, dan mempersempit tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi.

Juga dipandang penting Kementerian sektoral mempunyai nomenklatur penegakan hukum lingkungan hidup, agar penjahat lingkungan hidup dapat diberikan sanksi sesuai aturan.

Selain itu, ada beberapa badan dan lembaga yang dipertimbangkan untuk dilebur dalam sebuah badan saja atau dalam nomenklatur Kementerian agar pemerintah berjalan lebih efisien.

Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia, Rivani mengatakan, secara umum Diskusi Putaran Ke-2 ini sudah menghasilkan konsep lebih konkrit, baik menyangkut nama Kemenko dengan berbagai argumentasinya, juga struktur Kemenko pada level eselon 1 beserta fungsinya secara umum.

“Apa saja Kementerian, badan, dan lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenko Keruangan dan Lingkungan Hidup, juga sudah kami rumuskan,” kata Rivani, Koordinator Nasional Poros Hijau Indonesia,

Hasil diskusi ini akan segera disampaikan kepada pihak kompeten, seperti pimpinan partai politik, tokoh politik, pimpinan lembaga negara, dan tentu saja kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden, Kiai Ma’ruf Amin.

Lembaga Poros Hijau Indonesia ini diinisiasi dan dideklarasikan, salah satu oleh Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Abetnego Tarigan yang semasa era kepemimpinannya,  Walhi makin disegani sebagai organisasi masyarakat sipil terdepan dalam melakukan advokasi kasus-kasus Lingkungan dan HAM di tanah air.

Me

Keterlibatan lintas organisasi dengan pemerintah bisa menghadirkan ikatan yang kuat jika berjalan simultan. Sepanjang organisasi itu memberi dampak positif, Pemkot Mataram harus merangkulnya

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya harus dijadikan mitra dalam membangunn Kota Mataram.

Sebab pergerakan organisasi di pusat pemerintahan, seperti Kota Mataram, dinilai cukup dinamis. Karena itu keberadaan organisasi apa pun tak boleh dipandang sebelah mata.

“Apa pun organisasinya harus dirangkul. Saya nilai mereka bisa menjadi mitra strategis,” kata salah satu Tokoh Kota Mataram, Rohman Farly, Minggu  (11/08).

Jika sebelumnya, ia memberi pandangan soal peningkatan kapasitas individu. Farly menilai, dipandang perlu untuk mengidentifikasi lintas organisasi.

Selanjutnya, merangkul organisasi ini dalam upaya mengembangkan dan membangun Kota Mataram.

“Saya mendapat cerita, langkah-langkah organisasi ini masih parsial, Sebatas melibatkan pemerintah ketika ada acara saja,” terangnya.

Menurutnya, organisasi yang tumbuh di ibukota provinsi biasanya beraneka ragam. Mulai yang keagamaan, peduli lingkungan, seni, kreativitas, hingga hobi anak muda. Semuanya tidak boleh dipandang sebelah mata.

“Rangkul kemudian berikan mereka porsi baik pembinaan ataupun dukungan anggaran,” ujarnya.

Farly menjelaskan, namanya organisasi tentu memiliki struktur dan tidak individu. Ketika mereka dibina dan didukung, organisasi ini bisa dilibatkan membangun Kota Mataram. Langkah partisipatif dari publik.

“Keunggulan ini tentu tak dimiliki daerah lain. Biasa masyarakat urban kota itu SDM lebih baik, jadi lebih mudah diatur,” bebernya.

Lebih lanjut, banyak organisasi di pusat pemerintahan sanggup eksis tanpa campur tangan pemerintah. Dikelola nirlaba dan mengandalkan dana swadaya untuk memberi kontribusi bagi daerah. Kinerjanya positif serta menunjang pemerintah.

“Rugi kalau mereka tidak diajak kerjasama. Dijadikan mitra membangun kota,” urainya.

Farly memberi contoh seperti komunitas pecinta seni, banyak yang membeli cat atau pilox kemudian membuat mural (gambar) di tembok kosong. Cara mereka positif karena bukan vandalisme alias asal corat-coret mengotori.

Pemerintah bisa menggandeng mereka mempercantik sudut kota. Ini seperti yang dilakukan di Kota Bandung, tembok yang kosong dipercantik dengan beranekaragam gambar

“Mereka bisa mural tembok kosong seperti di Jalan Pemuda, Jalan Pendidikan, atau Jalan AA Gede Ngurah. Jalan Pabean di Ampenan itu juga bagus, apalagi kota tua temboknya sudah di cat warna-warni,” terangnya.

“Tembok yang sudah cantik ini tentu akan menarik minat warga kota. Bisa menjadi background berfoto,” imbuhnya.

Kelompok lain yang bisa dirangkul, kata Farly, adalah komunitas pecinta kebersihan. Mereka secara berkala bisa digandeng untuk beraksi serta memberikan sosialisasi pengolahan sampah di tiap lingkungan.

“Hadirnya pemerintah bersama mereka bisa membuat penanganan sampah berjalan partisipatif dan berkelanjutan,” katanya.

Demikian pula dengan organisasi yang peduli pada literasi. Di Kota Mataram cukup banyak ruang terbuka hijau yang bisa menyediakan tempat baca. Biasanya masyarakat kurang tertarik ketika datang ke perpustakaan, minat bisa berubah ketika membaca buku sembari menikmati taman.

“Pemerintah siapkan bukunya, komunitas baca yang menjaga. Bukankah ini akan menguntungkan pemerintah,” kata Farly lagi.

Ditambahkan, keterlibatan lintas organisasi dengan pemerintah bisa menghadirkan ikatan yang kuat jika berjalan simultan. Sepanjang organisasi itu memberi dampak positif, Pemkot Mataram harus merangkulnya. Semakin banyak kelompok yang terlibat membangun kota, semakin menguntungkan pemerintah.

“Tidak ada ruginya memperkuat silaturahmi antar organisasi ini. Paradigma pemerintahan di Kota Mataram harus diubah,” tandasnya.

Me

Para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —  Pesta demokrasi akan kembali digelar. Tujuh dari sepuluh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020.

Para petahana mulai memantapkan diri agar kembali terpilih. Dan para pendatang baru mencoba mencari celah memikat hati para pemilih.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, menilai para pendatang harus lebih agresif tampil dan menunjukan tajinya.

Pasalnya, para pendatang baru tidak memiliki satu modal utama yang sudah dipegang para petahana: popularitas dan elektabilitas.

Baik-buruknya petahana, kata pria yang akrab disapa Didu, tentu sudah dikenal masyakarat. Sementara para pendatang baru, sebagus apa pun gagasan yang ditawarkan terasa percuma jika tidak sampai pada masyarakat.

“Kalau mau imbangi popularitas dan elektabilitas petahana, pendatang baru harus sadar diri, jangan merasa kuat sebelum bertanding,” ujar Didu di Mataram, NTB, junat (9/8) malam.

Menurut Didu, para pendatang baru kerap terbuai dengan hasil survei internal. Didu menegaskan, hasil survei hanya sebagai tolok ukur atau alat sementara untuk melihat persepsi publik pada saat itu , bukan sebagai penentu yang pasti saat pemilihan terjadi.

“Hasil survei seharusnya diikuti tindakan lanjut. Kelemahan yang pendatang baru seringkali terkesan ikuti pola petahana, jangan. Harusnya dia melakukan tindakan yang tidak dilakukan petahana,” ucap Didu.

Didu menyarankan para pendatang baru lebih aktif bergerak terjun di lapangan dan menampilkan terobosan dalam upaya pengenalan diri serta gagasan yang ditawarkan. Para pendatang baru pun perlu menyesuaikan diri dengan segmen masyarakat yang ditemui.

“Membaurlah dengan lingkungan sekitar, kalau ketemu anak muda ya pakai gaya anak muda, sesuaikan segmentasi. Kalau ketemu tokoh ya tampil sopan,” kata Didu.

Yang pasti, para pendatang baru tak perlu terjebak pada dikotomi, termasuk melakukan black campaign melainkan merangkul semua kalangan.

Didu menambahkan, selain aktif terjun di lapangan, para pendatang baru juga perlu bermain pada tatanan media sosial dan media mainstream atau arus utama sebagai bentuk keterbukaan pada publik.

“Jangan lupa media sosial dan media mainstream harus berjalan seiringan dalam menopang gagasan yang dipunya,” ungkap Didu.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 adalah Lembaga Nirlaba yang berdiri sejak 4 Oktober 2019 yang digagas oleh Ketua Dewan Pendiri Mi6, Mucklis Tolomundu, yang juga mantan jurnalis Majalah Tempo Era dekade 80-an dan Majalah Pria Matra.

Me

Prestasi bandara yang bertarap dunia ini pantas disandang karena pengelolaan Bandara Internasional ZAM ini dari waktu ke waktu telah mengalami peningkatan yang signifikan

lombokjournal.com —

LOTIM  ;     Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda NW, Dr. Muh. Halqi menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas penghargaan yang diberikan terhadap Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebagai bandara terbaik bertarap dunia.

“Kami selaku Pemuda NW dan pemuda NTB menyampaikan terima kasih kepada ACI yang telah memberikan label berkelas dunia. Dan Angkasa Pura I yang mendapat pengakuan sebagai operator bandara pertama di Asia Pasifik yang mayoritas bandaranya diakui atas komitmen dan pelayanan kebandaraan dunia,” jelas Halqi, Kamis (08/08/2019) di Pancor.

Seperti diketahui, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM) di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura meraih akreditasi Airport Customer Experience Accreditation dari Airport Council International (ACI).

Penghargaan ini  diberikan bersama 10 bandara internasional lainnya di Indonesia.

Karena itu, Pemuda NW menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Provinsi NTB untuk sama-sama menjaga capaian dari prestasi tersebut dengan menunjukkan rasa syukur, serta mendukung Bandara ZAM dalam pelayanan masyarakat sebagai simbol kejayaan dan kemakmuaran masyarakat.

“Kita harapkan seluruh masyarakat pengguna Bandara ZAM untuk bersama-sama menjaga lingkungan bandara, agar lebih tertib, bersih sebagaimana program pemerintah Provinsi NTB yang ingin mewujudkan NTB bersih karena bandara ini merupakan jendela NTB untuk dunia,” jelasnya.

Prestasi bandara yang bertarap dunia ini pantas disandang karena pengelolaan Bandara Internasional ZAM ini dari waktu ke waktu telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dan berdampak positif atas kemajuan ekonomi dan pariwisata NTB umumnya dan Lombok Tengah pada khususnya.

“Kami Pemuda NW akan ikut berpartisipasi dalam mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kondusifitas bandara Internasional ZAM dan apresiasi kepada seluruh manajemen bandara atas kerja keras atas pengelolaan bandara yang professional,” katanya.

Me

Maka perencanaan pembangunan di NTB mulai saat ini harus sama-sama dipikirkan juga termasuk di dalamnya terkait dengan indeks risiko bencana

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB bersama seluruh instansi terkait lainnya, Selasa-Rabu (06-07/08) 2019 membahas dan menyusun perencanaan kontijensi bencana agar lebih siap menghadapi setiap bencana yang akan terjadi.

Perencanaan Kontinjensi merupakan salah satu jenis perencanaan dalam Manajemen Bencana yang diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/ kedaruratan.

Kepala BPBD -NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos., MH menegaskan, perencanaan kontijensi diperlukan sebagai proses kesiapan dan kemampuan menghadapi bencana.

Termasuk memperkirakan kejadian bencana, sehingga dapat mencegah, mengurangi dampak, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampak bencana tersebut.

Ia mengajak semua pihak terkait, selain meningkatkan kewaspadaan, juga bersama-sama menyiapkan rencana kontijensi atau skenario penangangan bencana. Mulai dari Identifikasi karakteristik ancaman,  kemungkinan kejadian dan resiko yang timbul, sekaligus memetakan pihak-pihak yang terlibat.

Berikut pembagian tugas,  kebutuhan dan  sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD maupun pelibatan peran aktif seluruh organisasi-organisasi masyarakat yang ada.

Rencana kontijensi tersebut, kata Ahsanul, harus dilakukan menyeluruh dan antisipatif. Artinya,  kalau gempa maka mulai sekarang harus disiapkan struktur bangunan tahan gempa.

Kalaupun gunung api, maka harus dirancang juga bangunan yang mampu bertahan sampai evakuasi selesai dilakukan. Begitupun kalau banjir harus tahan terhadap banjir, terangnya.

Maka perencanaan pembangunan di NTB mulai saat ini harus sama-sama dipikirkan juga termasuk di dalamnya terkait dengan indeks risiko bencana.

“Sebelum membangun infrastruktur, harus disertai rekomendasi ketahanan dan kajian kebencanaan berbagai instansi atau lembaga yang kompeten,” jelas Kalak BPBD Provinsi NTB ini.

Status Gunung Baru Jari

Anton Roy Purnama, Narasumber penyusunan Renkon Gunung Barujari Lombok Timur, mengusulkan perlunya dibentuk cluster yang berfungsi untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tindakan saat terjadi bencana.

Misalnya cluster manajemen, cluster logistik, kesehatan, keamanan dan pemulihan serta komunikasi dan edukasi. Sehingga penanganannya dapat berjalan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) pada saat tanggap darurat bencana, ujarnya.

Menurut Anton, selama ini status gunung baru jari hanya sampai status waspada, jarang sampai status awas.

Namun demikian karena gunung barujari atau gunung Rinjani ini menjadi magnet para wisatawan yang ingin menikmati panorama puncak gunung atau danau Segara Anak, maka diperlukan  kesiapan Pemerintah NTB dan Pemerintah Lombok Timur khususnya.

Kesiapan yang dimaksud,  tentu dalam melakukan penyelamatan maupun melakukan prosedur evakuasi bagi para wisatawan bila terjadi bencana di gunung Rinjani.

Sedangkan untuk memudahkan akses informasi dan komunikasi penanggulangan/penanganan bencana maka  Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB bersama stake holder terkait lainnya, juga perlu menyiapkan media centre sebagai kanal informasi resmi dilengkapi sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Aryadi mengungkapkan, kini pihaknya telah menyiapkan ruang khusus pada  fortal NTB Satu Data, informasi tentang kebencanaan.

Aryadi menjelaskan, dalam sistem tersebut akan menyajikan 3 kategori informasi bencana.

Yakni pra bencana yang menyajikan data profil daerah rawan bencana, informasi terkait demografi dan fasilitas umum lainnya, sehingga bisa direncanakan jumlah kebutuhan tanggap darurat.

Kemudian kategori kedua, kata Aryadi adalah informasi tanggap darurat saat terjadi bencana. Di antaranya informasi/data jumlah korban, pengungsi, bantuan dan relawan/ petugas dan lain- lain.

Sedangkan kategori ketiga, adalah informasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

AYA/HmsNTB

Semangat gotong royong antara TNI, pemerintah dan masyarakat harus tetap dijaga, hal tersebut dinilai sangat positif untuk kemajuan bangsa di masa akan datang

MTARAM.lombokjournal.com —  Penyerahan Sebanyak 60.299 unit Rumah Tahan Gempa (RTG), di Dusun Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Selasa (06/08) 2019.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah saat melakukan penyerahan itu bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI Andika Perkasa, didampingi Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh.

Rumah tersebut terdiri dari 15.143 unit rusak berat (RB), 10.530 unit rusak sedang (RS) dan 34.626 unit rusak ringan (RR), yang sudah 100 persen selesai dan siap dihuni oleh masing-masing pemilik rumah.

Sedangkan yang dalam proses pengerjaan sebanyak 98.645 unit, terdapat di lima Kabupaten Kota, yakni Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Lombok Barat.

Kebahagiaan terlihat di raut wajah masyarakat Dusun Gontoran Barat, saat Kepala staf angkatan darat (Kasad) bersama Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram melakukan Penyerahan Kunci Rumah Tahan Gempa secara simbolik, kepada lima warga perwakilan dari lima Kabupaten Kota terdampak gempa 6,4 SR pada 29 Juli dan 7.0 SR pada Agustus 2018 lalu.

Dari sejumlah Rumah Tahan Gempa yang diserahkan, merupakan struktur rumah instan sehat sederhana (RISHA) dan rumah instan konvensional (RIKO).

Gubernur memberikan apresiasi dan terimaksih, kepada Kasad dan seluruh jajaran TNI yang telah bekerja keras membantu pengerjaan RTG di NTB pasca gempa hingga tuntas.

Menurutnya semangat gotong royong antara TNI, pemerintah dan masyarakat harus tetap dijaga, hal tersebut dinilai sangat positif untuk kemajuan bangsa di masa akan datang.

Kasad juga berharap dengan pembangunan RTG tersebut, kedepan akan memberikan rasa aman dan kenyamanan serta dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa bagi masyarakat apabila terjadi peristiwa gempa bumi.

Usai penyerahan kunci RTG secara simbolik, Gubernur NTB bersama Kasad didampingi Wali Kota Mataram melakukan peninjauan rumah tahan gempa, yang telah selesai dibangun serta yang masih dalam proses pembangunan di Dusun Gontoran Barat.

AYA/HmsNTB