“Apalagi pemuda di Bima membutuhkan figur yang dapat memahami kebutuhan mereka”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;   Kontestasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak akan berlangsung pada 2020, termasuk di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kontestasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak akan berlangsung pada 2020, termasuk di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan ada fenomena menarik dalam kancah perpolitikan di NTB, setidaknya dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“Fenomena perubahan lewat pendatang baru sangat kental terasa di NTB,” ujar pria yang akrab dikenal Didu di Mataram, Minggu (01/09) 2019.

Didu tak sekadar bicara. Merujuk data hasil pilkada tingkat Gubernur NTB 2018 hingga pemilihan legislatif (pileg) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, banyak petahana yang justru tumbang.

Didu meyakini fenomena ini akan terjadi pada pilkada serentak 2020, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Khusus untuk Pulau Sumbawa, Didu memprediksi persaingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bima akan berlangsung sengit. Dan peluang Petahana untuk tumbang dalam Pilbup kota Bima cukup besar karena arus perubahan sedang menggema dan melanda disemua wilayah di NTB .

Petahana pecah kongsi

Di Kabupaten Bima, mantan Bupati, Drs H Syafruddin, MPd sudah menyatakan maju. Di sisi lain, ada kemungkinan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang menjadi petahanan, akan pecah kongsi.

Didu menyebutkan, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri (IDP) dan Wakil Bupat, Bima Dahlan M Noer diprediksi akan pecah kongsi dan saling bersaing pada pilbup 2020, meskipun dalam berbagai kesempatan, Dahlan masih menegaskan tetap bersama IDP.

“Menariknya, ada magnet yang mencoba menarik keluar Dahlan untuk berhadapan dengan IDP,” lanjut Didu.

IDP, menurut Didu, sudah nyaman dengan  Partai Golkar sebagai pemenang pileg di Kabupaten Bima pada 2019. Terlebih, sejumlah partai mulai membangun komunikasi langsung dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima tersebut, di antaranya Partai Nasdem yang ingin melanjutkan koalisi nasional.

“Kemungkinan Dahlan tergeser sebagai pendamping IDP juga cukup besar. Apalagi Dahlan diperkirakan akan membawa kendaraan Gerindra,” kata Didu.

Didu berpandangan, kondisi ini akan membuat kontestasi Pilbup Bima semakin kompetitif. Dahlan sendiri dikenal sebagai figur yang sederhana dan mendapat tempat di hati masyarakat.

Tak hanya Dahlan dan IDP, peluang besar juga dimiliki parpol lain jika ‘pede’ mengusung kadernya sendiri.

Didu mengambil contoh Ketua DPD PAN Kabupaten Bima, Muhammad Adminurlah, yang sudah mendeklarasikan diri ikut bertarung. PAN dengan soliditas kadernya, menjadi modal untuk dapat mengusung kader sendiri.

PAN juga sudah membangun komunikasi dengan PKS untuk membuat poros baru.

“Belajar dari Pilkada sebelumnya, PKS  cenderung mengusung figur di luar petahana, bahkan mengorbit kader sendiri. Maka, PAN-PKS bisa saja berkoalisi. Kedua partai ini memiliki soliditas kader yang kuat dan bisa menjadi kekuatan baru di pilkada serentak 2020,” ucap Didu.

Nama lain yang berpotensi mengejutkan, kata Didu, ialah Mori Hanafi dengan Partai Gerindra. Mantan Calon Wakil Gubernur NTB tersebut tidak asing di masyarakat Bima. Apalagi Mori dapat membuktikan menang di kandang pada Pilkada Gubernur NTB lalu.

Didu menilai bukan tidak mungkin Mori menggandeng Muhammad Aminurlah, yang mewakili Bima bagian Timur.

“Ini akan menjadi kekuatan yang dapat menggoyang petahana. Apalagi popularitas dan elektabilitas Mori merata di wilayah Bima,” kata Didu.

Selain itu, Didu juga menaruh perhatian pada sosok muda yakni Raehan dari NasDem dan Hadi Santoso. Politisi dan pengusaha muda bisa mewakili representasi kelompok muda.

“Apalagi pemuda di Bima membutuhkan figur yang dapat memahami kebutuhan mereka,” tambah Didu.

Didu menambahkan, peluang besar tak hanya dimiliki para calon dari jalur parpol, melainkan juga calon dari jalur independen. Didu memandang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Kabupaten Bima, para kontestan sejatinya sudah harus mulai pergerakan sejak saat ini dengan membangun pondasi politik.

“Ini sangat penting untuk mulai bergerak mengingat waktu pelaksanaan pilkada sudah semakin dekat karena tahapan sendiri sudah mulai berjalan pada September nanti,” ungkap Didu.

Me

Usai rangkaian penyambutan, para ahli geologi yang termasuk dalam GGN Unesco ini diagendakan mengikuti sidang di bidang geopark dunia

KLU.lombokjournall.com — Pesona Gili serta tabuhan Gendang Beleq menyambut kedatangan peserta United Geopark Global (UGG) Council and APGN AC Metting  di Villa Hotel Lombok, Gili Trawangan, Kabupaten LombokUtara, Jumat (30/08) 2019.

Penampilan para penabuh gendang ini memukau perhatian para tamu undangan yang berasal dari berbagai negara tersebut.

Iringan Gendang Beleq dilanjutkan dengan pengalungan bunga merupakan tradisi khas NTB  untuk menyambut para tamu undangan yang berkunjung di NTB khususnya di pulau Lombok.

Kesenian musik tradisional dengan iringan tarian bermain penuh khidmat. Para delegasi negara  yang berasal dari belahan dunia, sangat terpukau menyaksikan persembahan musik selamat datang itu.

Kesenian ini disuguhkan saat para delegasi negara peserta 6th APGN Symposium 2019, memasuki kawasan wisata Gili Terawangan, dari penyeberangan awal di Teluk Nare.

Dalam perjalanan menuju Gili Trawangan para tamu didampingi Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar serta beberapa dari pihak kepolisian.

Menurut pengakuan salah satu peserta yang berasal dari Mesir, hal seperti ini merupakan yang paling berkesan baginya. Penyambutan dengan keramahan, serta dimanjakan dengan indahnya destinasi wisata Gili Trawangan,yang merupakan salah satu pilihan lokasi tepat untuk event internasional sekelas APGN.

Status Gili Trawangan  — saat NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah –,dijadikan salah satu destinasi wisata yang masuk dalam program unggulan 99 Desa Wisata, yang beberapa bulan lalu resmi dilaunching oleh Kemendes-PDT bersama Pemda NTB.

Usai rangkaian penyambutan, para ahli geologi yang termasuk dalam GGN Unesco ini diagendakan mengikuti sidang di bidang geopark dunia.

Kegiatan UGG Council and APGN AC Meeting ini adalah salah satu kegiatan awal dalam rangkaian Asia Pacific Geopark Network (APGN) Symposium 2019 yang rencana akan digelar dari tanggal 29 Agustus hingga 6 September 2019, NTB menjadi tuan rumah.

Sidang yang dihadiri oleh 20 perwakilan negara yang tergabung dalam GGN Unesco serta 41 observer baik dari dalam negeri maupun mancanegara ini, berlangsung khidmat dan lancar.

Itu terlihat dari bagaimana menariknya para ahli dibidang geologi ini adu argument, pandangan dan menggali teori-teori temuan-temuan yang mereka kuasai, yang ujungnya semua pandangan itu akan disatukan menjadi sebuah kesepakatan bersama.

AYA/HmsNTB

PLN  membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. tahun 2019, PLN targetkan melistriki 34 lokasi terpencil

LOMBOK TENGAH.lomnokjournal.com –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia merdeka listrik.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemberian bantuan sambung listrik gratis untuk warga kurang mampu.

“Pemerintah terus mendorong berbagai pihak, selain kami di pusat ada pemerintah daerah dan BUMN yang terus kami dorong untuk sinergi melistriki nusantara. Hari ini kita nyalakan listrik hasil dari Program BPBL,” tutur Jonan.

Pernyataan ituu disampaikan, saat penyalaan listrik simbolis oleh Jonan yang didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (29/06) 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memberikan bantuan sambungan listrik gratis kepada 1.396 rumah tangga tidak mampu tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program BPBL diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ESDM. Program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hingga bulan Juli 2019, rasio elektrifikasi di Provinsi NTB telah mencapai 98 persen. PLN menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen pada akhir tahun 2019.

Target rasio elektrifikasi 99,9 persen

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan menjelaskan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Salah satunya bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan BUMN lain untuk memberikan bantuan melalui bantuan penyambungan listrik gratis bagi warga kurang mampu.

“Dengan sinergi seperti ini kami optimis bisa mencapai target rasio elektrifikasi 99,9 persen di NTB,” ucap Djoko.

Hingga bulan Juli, beberapa pihak yang telah ikut memberikan bantuan penyambungan baru listrik yaitu Kementerian ESDM sebanyak 1.396 rumah tangga, PLN sebanyak 1.000 rumah tangga, Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 950 rumah tangga, dan PT ASABRI sebanyak 50 rumah tangga.

Total bantuan sebanyak 3.396 rumah tangga.

Warga kurang mampu yang mendapat bantuan program sambung listrik gratis ini, mendapatkan sambungan listrik PLN daya 450 Volt Ampere (VA), dengan tarif bersubsidi, listrik yang digunakan adalah sistem layanan prabayar.

Rasa syukur terpancar dari wajah Nur Hasanah, penerima bantuan pasang baru listrik asal Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sehari-hari dirinya bekerja menjual es mambo yang dibuat oleh tetangganya. Ia hanya berkeliling dari desa ke desa untuk menjualkan es mambo tersebut

“Untungnya tidak seberapa, sehari paling hanya dapat 10 sampai 15 ribu, hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari,” ucap Nur.

Berkat bantuan pasang baru listrik, kini rumahnya terailiri listrik PLN dengan daya 450 watt. Dengan adanya listrik, kini Nur dapat membuat sendiri es mambo untuk dijual.

Harapannya, hasil yang didapatkan juga bisa bertambah.

“Ya mudah-mudahan ada listrik bisa tambah untungnya. Sekarang bisa buat esnya sendiri. Terima kasih Pak Menteri,” tutur Nur.

Selain program bantuan penyambungan baru listrik, melalui program listrik desa, PLN terus membangun jaringan untuk melistriki daerah-daerah terpencil. Pada tahun 2019, PLN menargetkan dapat melistriki 34 lokasi terpencil.

AYA

Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh, pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah

TANJUNG.lombokjournal.com – Para jamaah haji kloter Lombok Utara disambut antusias dan isak tangis oleh keluarga masing-masing, di Masjid Agung Baiturrahim, Rabu (28/08) 2019.

Bupati Lombok Utara yang diwakili asisten III Ir. H. Melta menyampaikan, pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang pulang dari perjalanan ibadah haji. Pulang ke Lombok Utara dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga.

“Bagi semua jama’ah yang menunaikan rukun Islam kelima harapan pemerintah daerah supaya  jadi panutan pada masyarakat dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Asisten yang juga mantan Kadis Pertanian tersebut menyampaikan permohonan maaf, bila dalam pelayanan selama melaksanakan ibadah haji, ada yang kurang berkenan atau salah.

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH yang juga Ketua TPHD mewakili jama’ah menyampaikan terima kasih atas sambutan baik di sini maupun tadi di Asrama Haji Mataram.

Para jama’ah dan masyarakat datang dari jauh-jauh untuk bertemu bahkan menyambut semua jama’ah haji. Ini yang luar biasa.

Terkait dengan pelaksanaan, Wabup menyampaikan jama’ah haji asal Lombok Utara bisa sebagai contoh.  Pasalnya, nyaris tak ada keluhan ataupun kehilangan selama melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah.

“Pelayanan dari kesehatan juga bagus dan baik tidak mengenal waktu untuk membantu para jama’ah haji yang sakit,” imbuh wabup.

Wabup yang baru pulang haji itu menyarankan, agar yang berangkat tahun depan lebih menyiapkan diri. Lantaran ibadah haji tidak hanya ibadah fikih, tetapi perlu fisik yang kuat untuk melaksanakan rangkaian rukun haji.

Untuk kuota haji, wabup mengharapkan bisa bertambah untuk Limbok Utara. Mengingat banyak sekali yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji sehingga bisa menjadi prioritas.

den/humaspro

Kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu

MATARAM.lombokjournal.com – Sistem kebencanaan yang baik penting diperhatikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB sebagai  salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rapat Koordinasi dan Latihan SAR Daerah 2019, di Hotel Lombok Raya, Rabu (28/08) 2019.

“Kebencanaan menjadi salah satu poin, yang harus betul-betul kita perhatikan, sistem kebencanaan yang baik, menjadi suatu keharusan bagi kita. Betapa pentingnya kita memiliki mitigasi bencana yang baik,” kata Wagub Hj Rohmi.

Mitigasi bencana  juga merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB,  lantaran perannya sangat penting, mengingat Provinsi NTB termasuk dalam salah satu kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Menurutnya, yang kita lakukan bukan menghawatirkan kita berada pada posisi ring of fire atau tidak.

“Tapi bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi  semua potensi bencana yang ada, Insya Allah dengan kebersamaan, kita dapat menghadapinya, ” ungkapnya.

Dikatakan, kedatangan bencana itu sulit diprediksi. Sehingga yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sistem yang baik, dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan itu.

Salah satu  yang harus dilakukan ke depan, tidak ada lagi ada bangunan yang strukturnya tidak baik.

Profesional, Sinergi dan Militan

Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Brigjen TNI (Mar) Budi Purnama, mengungkapkan bahwa Basarnas tidak bekerja sendiri.

“Basarnas hanya pada level manajemen rescue, tapi kalau bicara soal kekuatan, kita sangat berharap kehadiran TNI, Polri dan seluruh potensi SAR yang ada di daerah,” ungkap Budi Purnama.

Ia berharap, segala pihak dapat bersinergi dalam penanganan bencana, sehingga hasil yang diinginkan dapat maksimal.

Budi Purnama juga sangat bangga atas respon dari para potensi SAR selama ini.

“Karena itu, Kepala Basarnas baru mencantumkan PSM, yakni Profesional, Sinergi dan Militan. Sinerginya inilah yang dijadikan penekanan oleh beliau, bahwa tanpa sinergitas mustahil di setiap kegiatan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik,” kata Budi Purnama.

AYA/HmsNTB

dilakukan pengecekan bersama pihak Telkom ke area yang susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet

MATARAM.lombokjournal.com –  Tiga wilayah yang masih blank spot masih menjadi kendala jelang Event berskala internasional Asia Pasific Geopark Network  (APGN) 2019 bulan September mendatang.

Dinas  Komunikasi dan Informatika Statistik (Kominfotik) NTB menyebut tiga wilayah di pulau Lombok yang terindikasi blank spot atau susah sinyal, yakni di wilayah Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur.

Padahal ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi arena pelenggaraan rangkaian acara APGN.

Plt Kepala Dinas Kominfotik Putu Gede Aryadi mengaku,  telah melakukan pengecekan bersama dengan pihak Telkom ke area yang kategori susah sinyal, kemudian dilakukan pemasangan jaringan internet.

“Hal itu harus dilakukan  karena sebelum kegiatan APGN digelar, seluruh wilayah di pulau Lombok  sudah dilengkapi fasilitas internet. Sehingga tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori Blank Spot,” ungkap Gede Aryadi, Rabu (28/08) 2019.

Gede Aryadi mengatakan, hal ini juga menyangkut sistem keamanan dan komunikasi yang akan dikunjungi oleh para wisatawan dari 37 negara yang akan menikmati panorama alam NTB.

Dengan diselenggarakanya APGN 2019 di NTB, akan menjadi  sarana promosi yang efektif untuk mengenalkan NTB ke kancah internasional, khususnya keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa.

Pada gelaran APGN  2019 bulan september mendatang, akan menyajikan rangkaian hiburan menarik lainya seperti atraksi budaya yang sejalan dengan kearifan lokal khas masyarakat NTB dan nusantara pada umumnya.

AYA

Kota Mataram yang dihuni penduduk dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama memiliki diferensiasi tersendiri yang menarik bagi wisatawan

MATARAM.lombokjournal.com — NTB merupakan Provinsi yang kaya dengan beragam seni dan budaya, selain beragam pesona keindahan alamnya.

Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, perpaduan dua potensi itu akan mampu melejitkan NTB bukan saja sebagai destinasi wisata unggulan, tapi juga sebagai miniatur Nusantara yang identik dengan keindahan dalam keberagaman.

H Rohman Farly ( HRF )  mengatakan, untuk mengemas semua itu  memerlukan wadah kegiatan inovatif dan kreatif yang kelak bisa menjadi magnet wisata tersendiri, terutama di Kota Mataram, ibukota NTB.

“NTB sudah menjadi destinasi wisata unggulan nasional, karena khazanah keindahan alam dan keberagaman seni budayanya. Nah, Kota Mataram bisa mengembangkan city tourism dengan menggagas atraksi kreatif yang menjadi ikonnya,” kata HRF yang juga Sekda Lombok Timur  di Mataram Rabu (28/08) 2019.

Menurut pria kelahiran Rembige – Mataram, 56 tahun silam ini, event seperti Jember Fashion Carnaval (JFC) yang diselenggarakan tiap tahun di Jember, Jawa Timur, bisa menginspirasi Kota Mataram.

“Kita bisa bikin Mataram Fashion Carnaval, dengan menampilkan potensi etnic dan seni kriya khas NTB yang cukup kaya dan beragam,” katanya.

Selain menjadi event wisata, Mataram Fashion Carnaval (MFC) juga bisa menjadi ajang promosi untuk mempopulerkan seni kriya seperti kain tenun khas Lombok, Sumbawa dan juga Bima.

Ia mengungkapkan, event seperti MFC akan memiliki multiplier efect yang luar biasa. Baik dari sisi ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan penarik minat wisatawan.

“Tapi yang terpenting adalah untuk mempromosikan keindahan dan keberagaman etnik di NTB yang sebenarnya,” ujar HRF.

HRF memaparkan, Kota Mataram yang dihuni penduduk dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama memiliki diferensiasi tersendiri yang menarik bagi wisatawan.

Event MFC bisa menjadi pagelaran fashion berbahan seni kriya asli NTB, dipadu dengan beragam atraksi seni budaya lainnya seperti gendang beleq, perisean, dan bahkan pertunjukan barongsai.

Kehadiran Ketua Dekranas Hj Mufidah Jusuf Kalla untuk meresmikan Bale Kriya NTB beberapa waktu lalu, menurut HRF harus ditangkap sebagai momentum untuk melejitkan seni kriya khas NTB. Pemerintah dan masyarakat harus aktif menangkap pesan.

“MFC ini bisa mulai digagas untuk puncak HUT NTB Desember mendatang, dan saya pikir ini akan menjadi momentum baik,” katanya.

Di sisi lain, kata HRF, event seperti MFC ini bisa menjadi ikon city tourism di Kota Mataram. Sebab, seperti Kota Besar atau ibukota Provinsi lainnya, Mataram tak memiliki cukup banyak destinasi alam yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan, terutama mancanegara.

“Kota besar lainnya juga membuat destinasi-destinasi buatan dan juga menampilkan lebih banyak atraksi wisata untuk mengembangkan konsep pembangunan pariwisatanya. Nah Mataram juga harus memulai, kreativitas dan inovasi yang terus menerus karena Mataram kan barometernya NTB,” katanya.

HRF optimistis ini akan berhasil jika semua pihak berpartisipasi. Ia mencontohkan event JFC yang semula hanya event tingkat Kabupaten Jember, pun dimulai dengan sangat sederhana dan banyak kekurangan. Tapi siapa nyana, kini JFC bisa masuk dalam kalender event pariwisata nasional, yang daya serap wisatawannya masuk dalam tiga besar secara nasional.

“Semua harus dimulai, untuk awal mungkin MFC akan banyak kekurangan. Namun jika terus dilakukan, dengan evaluasi dan pembenahan, bukan tidak mungkin MFC bisa menjadi event yang memukau di kancah nasional nantinya,” tukasnya.

Me

Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Baznas Provinsi NTB memperoleh penghargaan dalam tiga kategori dari Baznas pusat.

Pertama, Kategori Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat 2019. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Kedua, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Pendistribusian ZIS Terbaik di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Ketua Baznas NTB, TGH. Dr. Salimul Jihad.

Ketiga, sebagai terbaik pertama kategori Baznas Provinsi Dengan Program Pendayagunaan ZIS di Indonesia. Award dengan kategori ini diterima oleh Wakil Baznas NTB, Ir. H. Subhan.

Badan Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian zakat yang dimiliki pemerintah baik pusat ataupun daerah,  makin banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Karena Baznas dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, Khususnya bagi para mustahiq atau penerima zakat.

Pemberian penghargaan itu merupakan apresiasi atas capaian dan keberhasilan baznas di provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia, Baznas pusat memberikan penghargaan kepada Baznas daerah yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori.

Menteri Agama Republik Indonesia H. M. Lukman Hakim Saifuddin mengucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah menerima award dalam seluruh kategori yang telah ditentukan oleh dewan juri.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh Baznas yang telah dinilai berhasil dan berprestasi dalam mengelola zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat baik yang bersifat individu, kelompok, ataupun intansi dan sejumlah perusahaan,” ucapnya di Auditorium H. M. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Senin (26/08) 2019 malam.

Lebih lanjut, Menag berpesan, bahwa Baznas sebagai penyambung zakat, infak, dan sodaqoh dari masyarakat keberadaannya harus benar-benar dirasakan manfaatnya khususnya dalam mendorong kemandirian serta mengurangi kemiskinan.

“Baznas harus bisa berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meninggikan derajat kemanusiaan,” jelasnya.

Zakat, lanjut Menteri Agama yang menjabat dalam kabinet Presiden SBY dan Presiden Jokowi ini menyebut, tidak hanya merupakan ibadah antara diri pribadi dengan Allah semata tetapi juga hubungannya kepada sesama manusia.

“Zakat ini bukan hanya untuk diri pribadi saja namun maali anijtimaa’i,” jelasnya.

Nikmat kemerdekaan

Ketua Baznas pusat Prof. Bambang Sudibyo menyebut, penentuan peraih award dinilai oleh dewan juri berdasarkan standar indeks zakat nasional dan sejumlah penilaian lainnya.

“Para dewan juri telah menggunakan sejumlah penilaian terhadap seluruh Baznas di Indonesia hingga keluar sejumlah baznas yang dinilai berhak mendapatkan award,” sebutnya.

Prof. Bambang menyampaikan, pemberian award ini juga sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Keberadaan Baznas cukup berperan dalam membantu pemerintah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ketua Panitia Baznas Award 2019 yang juga Sekretaris Baznas, Drs. H. Jaja Jaelani, MM memaparkan, Baznas Award bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan zakat nasional, mempererat tali silaturahmi antara Baznas dan LAZ, memupuk semangat kebangsaan antargenerasi untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global.

“Tujuan Baznas Award ini adalah untuk mendorong optimalisasi dan profesionalitas pengelolaan zakat nasional, mendorong kreativitas dan inovasi kerja dalam mewujudkan kebangkitan zakat nasional, mempererat tali silaturrahim antara Baznas dan LAZ, meningkatkan motivasi dan kinerja amil dan organisasi pengelola zakat dalam pengentasan kemiskinan,” paparnya.

Beberapa kategori penerima award pada tahun 2019 ini adalah Pertumbuhan Penghimpunan ZIS Terbaik, Kreativitas Penghimpunan ZIS Terbaik, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Terbaik, Program Pemberdayaan Ekonomi Terbaik, Laporan Tahunan Terbaik, dan Baznas dan LAZ Terbaik.

“Ada juga penghargaan untuk Kepala Daerah Terbaik, UPZ Terbaik, Media Pendukung Kebangkitan Zakat, Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat,” sebutnya.

Menurut Jaja, ada 15 Dewan Juri, yakni 1 ketua, 1 sekretaris dan 13 anggota yang menggunakan Index Zakat Nasional (IZN) terbitan Puskas Baznas sebagai standar.

“Baznas Award sudah berlangsung sejak 2017. Award yang digelar untuk tahun ketiga ini, diikuti 390 Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di antaranya 31 Baznas provinsi, 332 Baznas kabupaten/kota dan 15 LAZ nasional, 8 LAZ provinsi dan 4 LAZ kabupaten/kota. Mereka memperebutkan 34 kategori award,” ucapnya.

AYA/HmsNTB

Abetnego Tarigan mewakili kaum muda, untuk merealisasi dan mempercepat arah kebijakan pemerintahan Jokowi-Makruf untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

lombokjournal.com —

PALU   ;   Koordinator Poros Hijau Banggai, Samsul Bahri mengatakan, Pemerintahan Joko Widodo sudah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komitmen atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi agenda prioritas selama kepemimpinan Presiden Joko Widiodo (2014-2019).

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, meningkatnya koordinasi, komitmen international, ketersediaan anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup, adanya kelembagaan baru, kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan dan penguatan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup.

“Sehingga dalam mewujudkan visi misi Jokowi-Makruf Amin, kabinet jilid II nantinya harus diisi oleh kaum muda sebagai representasi kaum milenial,” katanya lewat siaran pers yang dikirim ke media , Senin Malam  (26/08) 2019.

Poros Hijau Banggai dan LARRA berharap figur-figur muda bisa bersaing dan masuk dalam susunan Kabinet jilid II Jokowi – Makruf.

Apalagi, substansi kebijakan yang akan dilanjutkan oleh Jokowi-Ma’ruf Amin antara lain; mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran berbasis agraria.

Selain itu, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat atas sumber-sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta penyelesaian konflik agraria.

Samsul menilai, untuk merealisasikan kebijakan tersebut tentulah membutuhkan menteri-menteri yang memiliki pengalaman yang mumpuni dan energy yang kuat serta etos kerja yang besar guna mengimbangi kecepatan program-program Presiden.

“Untuk itu, diharapkan pada pengisian kabinet kerja Jokowi-Makruf harus  diisi oleh kaum muda yang selama ini memiliki track record yang serta memiliki pengalaman dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan berbagai sektor dan kelompok masyarakat,” tukasnya.

Koordinator LARRA, Kiki Yusuf mengatakan, untuk figur muda tersebut ada beberapa kriteria calon menteri.

“Khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta isu-isu sosial. Kriteria yang ini telah kami diskusikan dengan berbagai elemen-elemen serta kelompok pemuda di Kabupaten Banggai,” kata Kiki.

Kriteria tersebut antara lain memiliki track record di isu sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengalaman kerja kerja di dalam dan luar pemerintahan, memiliki jaringan di berbagai sektor dan kelompok, terlibat aktif dalam kerja kerja perumusan kebijakan 5 tahun terakhir.

“Harus punya keberpihakan kepada perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Dan punya hubungan dengan pemerintah hari ini khususnya dengan Presiden,” kata Kiki.

Samsul dan Kiki menegaskan, Poros Hijau Kabupaten Banggai dan Lingkar Gerakan Rakyat (LARRA), mengusulkan Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional,  Abetnego Tarigan sebagai salah satu figur Menteri yang mewakili kaum muda.

Dukungan tersebut juga datang dari segenap elemen lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Balantak (HAMBA) Kabupaten Banggai, Forum Mahasiswa Toili Raya (FMTR) Banggai, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bunta, Nuhon, Simpang Raya (IMKBNS), Partai Rakyat Pekerja (PRP) Kabupaten Banggai.

“Kami mengusulkan kepada Ir. Joko Widodo sebagai presiden dan KH. Makruf Amin sebagai wakil Presiden RI periode 2019-2024 untuk mengangkat Bpk. Abetnego Tarigan sebagai salah satu kaum muda untuk mengisi kabinet kerja jilid II nantinya,” kata Samsul.

Menurutnya, Abetnego Tarigan adalah figur yang tepat untuk mengisi kabinet kerja Jokowi-Ma’ruf selama lima tahun ke depan mewakili kaum muda, untuk merealisasi dan mempercepat arah kebijakan pemerintahan Jokowi-Makruf untuk terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Rr

“Konsistensi dibutuhkan, karena bicara sampah kita bicara habit dan kebiasaan masyarakat, dan merubah mindset ini yang butuh kerja keras”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Kota-Kota besar di Indonesia tengah berlomba-lomba menata kawasan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, bebas sampah dan ramah lingkungan.

Kota Mataram sebagai ibukota Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus barometer kemajuan pembangunan di Provinsi ini, juga terus berbenah.

H Makmur Said  (HMS)  menilai, konsep penataan kawasan dan  pengelolaan sampah perkotaan di Mataram sudah berjalan cukup baik.

Dipoles dengan inovasi dan dukungan kebijakan sedikit saja, Mataram bisa menjadi kawasan pilot project untuk mensukseskan Program NTB Zero Waste yang tengah digalakkan pemerintah Provinsi NTB.

“Sekilas (soal tata kota dan pengelolaan sampah) nampaknya memang mudah. Tapi kerja mudah ini diperlukan konsistensi dan keseriusan, jika ingin keberhasilan yang maksimal,” kata HMS, di Kawasan Monjok – Mataram, Minggu ( 25/8 ) .

Menurut Mantan Sekda Kota Mataram  ini, pengelolaan sampah sudah menjadi isu strategis di sejumlah kota besar, kota menengah dan kabupaten di Indonesia. Pendekatannya pun beragam, dengan istilah dan jargon masing-masing yang mencoba menarik perhatian publik.

Tapi, tak sedikit dari kota-kota dan kabupaten itu yang akhirnya tidak maksimal. Jargon tinggal kenangan, sementara sampah masih menjadi masalah nyata.

Makmur  menekankan konsistensi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sampah

“Sebab apa? masalah sampah ini tidak bisa tuntas jika tidak melibatkan pastisipasi aktif semua pihak. Konsistensi dibutuhkan, karena bicara sampah kita bicara habit dan kebiasaan masyarakat, dan merubah mindset ini yang butuh kerja keras,” kata Makmur Said yang maju di pilwali lewat jalur independen.

Ia mengungkapkan, idealnya pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Sehingga potensi pengelolaan sudah dimulai dari lingkungan masyarakat, kemudian sampai pada muaranya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Semakin minim sampah dari rumah tangga di masing-masing lingkungan masyarakat maka semakin minim pula sampah yang menumpuk di TPA.

“Di tingkat hulu, di tengah masyarakat misalnya, pemerintah daerah bisa fasilitasi bagaimana pengelolaannya. Misalnya dengan rumah kreatif yang merubah sampah menjadi kerajinan atau daur ulang,” katanya.

Ia mengaku bangga, di Kota Mataram inisiatif publik untuk membangun rumah keratif sampah sudah bisa ditemui di sejumlah lokasi, meski belum banyak jumlahnya.

Namun menurut HMS ini bisa menjadi contoh baik yang berpotensi direplikasi ke lingkungan lainnya.

“Ini yang saya maksud perubahan mindset. Jadi masyarakat sendiri juga mulai berpikir bagaimana mengubah sampah yang tadinya dianggap tidak bernilai menjadi sesuatu produk yang memiliki nilai ekonomis,” katanya.

Pola Bank Sampah juga bisa ikut andil dalam pengelolaan sampah.

Hal ini juga mengubah mindset masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi mengumpulkan dan memilahnya, kemudian dijual di Bank Sampah yang ada.

Jika sudah tumbuh dan terkoneksi, Bank Sampah juga bisa menjadi penyuplai bahan baku untuk rumah-rumah kreatif sampah yang memproduksi kerajinan bernilai ekonomis.

Lebih jauh HMS  mengatakan, pada tahap mengubah mindset ini peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang terus menerus dan menggandeng semua pihak termasuk NGO peduli sampah dan juga media massa.

“Intinya bagaimana masyarakat itu sadar bahwa jika mereka mampu mengelola sampah di lingkungannya saja, maka insentif akan datang. Bukan dari pemerintah, tapi dari kerja dan inovasi yang mereka lakukan dengan pemanfaatan sampah. Ini salah satu bagian penting,” katanya.

Figur Birokrat gaek yang berpengalaman dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran ini menekankan, pengelolaan sampah dan tata kota harus menjadi prioritas.

“Baik dari sisi anggaran maupun kegiatan, persoalan sampah dan pengelolaannya harus jadi priorotas yang menjadi perhatian serius,” katanya.

Penambahan jumlah sarana angkutan atau armada sampah juga harus dilakukan seiring dengan pengangkatan tenaga atau sumber daya manusia yang sesuai dan berkapasitas.

Pelibatan semua pihak terutama para generasi muda, millenials juga harus terus dilakukan.

“Anak-anak muda kita kan punya trend ada grup nongkrong sesuai passion muda masing-masing. Nah, kelompok millenials ini harus bisa dilibatkan menjadi agen-agen perubahan dalam hal mengatasi masalah sampah perkotaan,” katanya.

Menurut HMS, jika semua komponen dan sistem yag dibutuhkan untuk pengelolaan sampah dari hilir hingga hulu sudah terbangun, maka penataan kota pun akan semakin mudah dan semakin indah.

Sarana pendukung seperti tempat sampah umum di ruang-ruang publik seperti taman-taman kota dan pusat perbelanjaan   juga harus terus menerus dilengkapi, walau bertahap.

“Kebersihan adalah sebagian dari iman itu sangat pas. Tapi, dalam banyak kasus orang mau buang sampah dan tidak menemukan tempat sampah, ini kasuistik tapi sebenarnya menggelitik kita untuk memikirkan,” pungkas HMS.

Me