Pentingnya harmonisasi di NTB, Pj Gubernur NTB tegaskan berbagai agama dan kepercayaan berperan penting membangun kerukunan dan toleransi

MATARAM.LombokJournal.com ~ PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Lalu Gita Ariadi., M.Si menerima audiensi Panitia Pelaksana upacara Sad Kertih dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, Rabu (04/10/23).

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB

Upacara Sad Kertih Upacara Danu Kertih (mulang pakelem) akan dilaksanakan di danau Segara anak Gunung Rinjani, tanggal 24-29 Oktober 2023. 

Pertemuan Pj Gubernur dan PHDI NTB membahas berbagai persiapan dan koordinasi terkait perayaan Sad Kertih, salah satu upacara keagamaan Hindu yang penting.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja PJ Gubernur itu, perwakilan dari PHDI NTB disambut hangat. 

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi menyatakan pentingnya harmonisasi di daerah NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi.

“Pentingnya harmonisasi di NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi untuk mewujudkan wilayah kita yang Baldatun toyyibatun” ujar Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Kesehatan Mental di NTB

Pj Gubernur Miq Gite menekankan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung perayaan Sad Kertih, dan Miq Gite yang akan hadir di acara pembukaan acara tersebut. 

Miq Gite berharap selama pelaksanaan acara tersebut diberikan kelancaran dan saling menjaga satu sama lain. Upacara ini menjadi salah satu wujud keanekaragaman budaya dan agama yang ada di NTB, dan pemerintah berusaha untuk menjadikannya sebagai ajang perayaan yang berkesan dan aman.

 “Saya sangat respek dan mendukung kegiatan seperti ini, kemudian selama pelaksanaan ya berjalan lancar, dan saling menjaga,” katanya. 

Perwakilan dari PHDI NTB menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi dan berkomitmen untuk menjalankan upacara Sad Kertih dengan khidmat. 

Mereka juga menyampaikan harapan agar upacara ini dapat menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB 

“Terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari pak Gubernur, semoga ini menjadi ajang untuk saling mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB,” ujar Mangku Made, Ketua Panitia Pelaksana Upacara sad kertih tahun 2023.

Dalam semangat kerjasama dan toleransi antar agama, Pj Gubernur NTB dan perwakilan dari PHDI NTB sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Sad Kertih dengan sukses dan damai.

BACA JUGA: Rakor II Persiapan Penyelenggaraan Event MotoGP 2023   

 Upacara ini dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan masyarakat NTB pun dapat ikut serta merayakannya dalam semangat harmoni dan persatuan.***

Selain menyosal keberadaan staf khusus, TGH Najam tuntut Pj Gubernur NTB transparan ada 17 Ribu Tenaga Honorer yang jadi beban keuangan daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi untuk bertindak netral dan profesional. 

Pj Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau. Dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.

BACA JUGA: NTB Maju dan Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (01/10/23).

Najamudin mengingatkan Pj Gubernur NTB, terlalu banyak staf khusus yang diangkat Zul-Rohmi, yang hingga kini berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlahnya lebih dari 40 orang, kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Pj Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Birokrasi kacau balau

Politisi asal Lombok Timur ini mengurai wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Keberadaan staf khusus saat ini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. 

Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

”Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Pj Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tandasnya.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak mana pun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.

Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman. 

Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.

TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi nilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.

”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.

Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.

”Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka,” tandas TGH Najam.

Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB. 

Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by address.

Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini. 

Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by address tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.

”Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu,” tandas TGH Najam.

BACA JUGA: KKJ untuk Perlindungan terhadap Jurnalis

Dia pun dengan tegas meminta agar Pj Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.

”Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang,” tandasnya.

Beban Keuangan Daerah

Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah buruk yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. 

Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.

Selain itu, jika benar jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.

Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan. 

Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.

”Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini,” kata TGH Najam memberi garansi.

Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir. 

Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.

Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas. 

Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang berafiliasi pada figur dan kelompok-kelompok tertentu.

”Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi,” tandas TGH Najam.

Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Pj Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.

”Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya,” kata TGH Najam. 

Najam menukil Al Quran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. ***

Selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia

MATARAM.lombokJournal.com ~ Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, diadakan diskusi keselamatan jurnalis, sekaligus deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat (KKJ NTB) di sebuah kafe kawasan Rembiga Mataram, Sabtu (30/09/23). 

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu dihadiri wakil dari PWI NTB, Ombudsman NTB, Korem Wira Bhakti, AJI Mataram, jurnalis unsur Media Cetak, Media Online, dan Media Elektronik, Diskominfotik Provinsi NTB, Diskominfotik Kota Mataram, serta advokat dari Lembaga Studi Bantuan Hukum Mataram.

BACA JUGA: NTB Maju dan Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia Pusat, Sasmito menyebutkan masih banyaknya Keterbatasan dan tindakan intimidasi jurnalis dalam peliputannya.

“Perlu dibuat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak. Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB,” ujarnya.

Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, menyatakan berkisar selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.

“Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB,” jelasnya.

Sebagai penyintas intimidasi terhadap jurnalis, dirinya menambahkan, selain untuk mengadvokasi sebuah kasus, jurnalis secara bersama-sama bertanggung jawab, solidaritas mencegah terjadinya intimidasi terhadap jurnalis.

BACA JUGA: Sport Tourism Merupakan Jadi Pemantik NTB Melaju

Oleh karena itu, dirinya mengajak teman-teman jurnalis, menggunakan SOP dengan sebaik-baiknya, termasuk menerapkan kode etik jurnalistik dan lain sebagainya.

“Soal legalitas formal dan SOP nanti kita diskusikan, ke depan bagaimana kita tindaklanjuti,” tuturnya.

Mewakili Kadis Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Harun Alrasyid menyambut baik, terkait deklarasi terbentuknya KKJ NTB, untuk melindungi aktivitas jurnalistik serta keselamatan para jurnalis.

“Sesuai amanat Undang Undang, jelas bagaimana jurnalis itu mesti dilindungi. Karyanya, orang jurnalisnya, sarana jurnalistiknya, tugas wewenang, dan muruah profesi jurnalis, itu semua perlu dilindungi,” pungkasnya.

BACA JUGA: Sulhan Muchlus Gagas Festibal UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Terbentuknya KKJ NTB, terdiri dari beberapa aliansi kelembagaan media, diantaranya AJI Mataram, IJTI NTB, AMSI NTB dan LSBH Mataram. ***

NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023, agar tidak terjadi stagnasi pembangunan dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lalu Gita Aryadi Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB menjelaskan, makna NTB Maju Melaju menjadi spirit baru NTB proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi terus memacu akselerasi pembangunan. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

“NTB Maju Melaju proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan. Tapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan ke depan,” jelas Miq Gite di Studio Rinjani Tribun Lombok, Jumat (29/09/23).

Ia menjelaskan terkait tagline NTB Maju Melaju saat menjadi Narasumber bincang Tribun yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok   

Dalam suasana dialog tersebut Miq Gite menambahkan NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi. Tapi harus tetap maju melanjutkan kepemimpinan sebelumnya,  dan mempersiapkan pemerintahan berikutnya agar berjalan sesuai dengan garis kebijakan nasional. 

Karena itu amanat Pj Gubernur NTB yang diembannya bukan sekedar menjaga momentum, tetapi mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.  

“Menjadi Pj Gubernur NTB hadir untuk memastikan momentum pembangun itu harus tetap berjalan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan,” kata Miq Gite. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Terus Melaju 

Dijelaskan, dalam rentang waktu ia menjabat sebagai Pj ada momentum besar yang menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 yang awal tahun diawali dengan Pemilu dan Pilpres pemilihan Wakil Rakyat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan di akhir tahun pada bulan November pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  

Sehingga kapasitas Miq Gite selaku Pj sudah mempersiapkan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada di NTB.

“Saya sebagai Pj bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD kabupaten sudah berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada,” jelas Miq Gite selaku Pj Gubernur 

Masih dalam waktu dialog ditambahkan Miq Gite  dalam suasana perhelatan politik jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali akan menimbulkan situasi yang tidak diharapkan. 

Sehingga memaknai perjalanan sebagai Pj Gubernur NTB dalam jangka pendek tersebut menyiapkan prakondisi terjadinya Stabilitas Keamanan, Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Sosial. 

Disampaikan Miq Gite dalam closing statement satu kata kunci dalam membangun NTB menumbuhkan kebersamaan dan membangun Sistem. 

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Kebersamaan Internal mencakup birokrasi memastikan semua bekerja dengan baik, dan kebersamaan External mencakup dukungan Masyarakat, Publik dan Investor. 

“Apalah arti sebuah Pj tanpa dukungan dan dan kebersamaan, maka dari itu izinkanlah saya memimpin, NTB Maju Melaju,” kata Miq Gite.*** 

Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus senior PDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram. 

Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.

BACA JUGA: Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan

Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB. 

Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan. 

Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak. 

Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerah baru di NTB.

BACA JUGA: Pj GUbernur Diingatkan, Kinerjanya Dievaluasi tiap Tiga Bulan

“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat 

Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat. 

Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. 

Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024. 

Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 

“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.

Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.

“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya. 

“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB. 

BACA JUGA: Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023 

Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB. 

“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.

“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya. 

Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan

Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.

Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.

“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.

Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.

Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.

“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.

Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.

“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.

BACA JUGA: Alumni Brawijaya Diajak Ikut Memajukan Daerah

“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.

Taofik dan Rum Resmi Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi,  SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***

Komunitas Kabar Baik mendukung Perpres Jurnalisme Berkualitas, agar terjadi sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas.

Padahal sejumlah organisasi pers dan organisasi media telah menyepakati lahirnya regulasi Jurnalisme Berkualitas tersebut.

BACA JUGA: Apel Perdana Pj Gubernur NTB Bersama ASN Provinsi

Ketua Komunitas Kabar Baik, Satria Zulfikar Rasyid mengatakan, regulasi Jurnalisme Berkualitas itu dipandang perlu melahirkan jurnalisme yang sehat di tanah air, dan tentunya menekan peredaran informasi hoax.

“Saya rasa rancangan Perpres Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas ini penting untuk segera disahkan oleh presiden. Mengingat salah satu klausul pasal menjelaskan peran platform digital untuk berkontribusi mencegah hoax,” katanya di Mataram, Senin (25/09/23).

Selain menangkal hoax, melalui Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas itu juga mengatur tentang sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers. 

Platform digital yang menjalankan bisnis di Indonesia sudah seharusnya membayar setiap pemanfaatan konten berita pada platform tersebut. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tia Tiga Bulan

Dijelaskan Satria, dalam klausul pasal rancangan perpres tersebut peran platform digital salah satunya adalah melakukan skema bagi hasil dengan perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.

“Era digital saat ini belanja iklan yang seharusnya masuk ke perusahaan pers sudah diambil oleh platform. Ini salah satu faktor yang menyebabkan media konvensional mati, seperti koran, majalah hingga radio. Belanja iklan yang masuk lebih cenderung ke platform digital,” ujarnya.

“Jadi jangan hanya mempermasalahkan social commerce seperti TikTok Shop saja, tetapi juga bagaimana raksasa teknologi itu menggerus segala pemasukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pers,” katanya.

Satria juga mengatakan konten kreator tidak perlu khawatir atas munculnya Perpres Jurnalisme Berkualitas, karena yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator.

“Saya rasa yang dikhawatirkan konten kreator terlalu berlebihan. Subjek hukum dalam perpres tersebut mengatur hubungan hukum antara perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator,” ujarnya.

Sebelumnya konten kreator mengasumsikan konten mereka bakal tidak terdeteksi di platform digital jika Perpres Jurnalisme Berkualitas berlaku. Ini mengharuskan mereka terdata di Dewan Pers, padahal domain konten kreator bukan di Dewan Pers tapi di Kemenkominfo.

“Logikanya saja hukum yang mengatur tentang kepolisian tidak bisa diterapkan di kedokteran. Begitu juga hukum yang mengatur tentang pers tidak bisa diterapkan di konten kreator,” jelasnya.

“Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengawasi konten kreator. Pengawasan terhadap konten kreator tugas Kemenkominfo dan Polri bidang Cyber Crime bukan Dewan Pers. Jadi sangat salah kaprah jika menganggap Dewan Pers akan menyeleksi konten dari konten kreator. Urusan Dewan Pers hanya terkait dengan pers,” ujar dia.

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Satria juga menjelaskan, wacana Perpres Jurnalisme Berkualitas muncul dari kegelisahan Presiden Jokowi karena 60 persen belanja iklan digital lari ke platform asing. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk membuat regulasi dengan sistem bagi hasil oleh platform digital.

“Itu muncul atas keprihatinan Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional di Deli Serdang Sumatera Utara. Presiden saat itu mengatakan perlunya Perpres Jurnalisme Berkualitas,” katanya. ***

Dalam apel perdana Pj Gubernur NTB bersama ASN lingkup Provinsi, lagu mars NTB Gemilang dinyanyikan tiap apel pagi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, memberikan arahan pada ASN muda saat memimpin apel perdana bersama seluruh ASN lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09/23). 

BACA JUGA: Alumni Brawijaya Asal NTB Diajak Turut Memajukan Daerah

Saat apel itu, Miq Gite sapaan Pj Gubernur berpesan pada para ASN muda untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, tetap menunjukkan loyalitas, dan menjaga integritas. 

Menurut Pj Gubernur, para ASN muda masih memiliki waktu panjang, sekaligus sebagai pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan. 

“Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditentukan. Apalah arti saya, tanpa dukungan dan support teman-teman semua,” pesan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB.

Pada kesempatan apel itu, Pj Gubernur, Miq Gite memerintahkan agar lagu Mars NTB Gemilang dinyanyikan pada tiap apel pagi. 

BACA JUGA: Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerjanya Dievaluasi Tiap Tiga Bulan   

“Direktif saya untuk setiap apel pagi, dinyanyikan lagu Mars NTB Gemilang,” ujar Pj. Gubernur NTB. 

Tujuannya untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang lagu mars tersebut pasca pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apel yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Mars NTB Gemilang. 

Dalam apel perdana pasca dilantik, Miq Gite menyampaikan terimakasih atas do’a restu semua pihak. 

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

“Mudah-mudahan do’a restu sebagai modal saya dalam bekerja, mengabdi untuk NTB yang kita cintai,” tandasnya. ***

Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB. 

Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi tiap tiga bulan.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).

Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif. 

Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.

“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan. 

Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.

Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional. 

Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategis nasional.

“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.

Skala Prioritas

Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritas dalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur. 

Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.

BACA JUGA: Pj Gubernur Disambut Antusias Masyarakat Puyung

Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. 

Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan. 

Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.

“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.

Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.

Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.

“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasi dan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.

Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.

Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien. 

Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.

Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.

Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Berdayakan Pondok Pesantren

Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.

“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***

Pj Gubernur NTB menekankan, agar OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pj Gubernur NTB menekankan, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kinerja (Renja) OPD sebagai pedoman. 

BACA JUGA: Pj Gubernur NTB Disambut Antusias Masyarakat Puyung

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan arahan itu saat sosialisasi RPD tahun 2024-2026 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Jum’at (22/09/23).

Menurut Pj Gubernur NTB yang mengusung tagline NTB Maju Melaju, minta Kepala OPD mempedomani dokumen RPD. Dan Kepala OPD diminta terus bersinergi dan kompak mengawal dan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Miq Gita sapaan Pj Gubernur NTB juga minta OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hal itu penting untuk penyelarasan arah dan gerak pembangunan, agar tercapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Hal ini dilakukan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk melaksanakan semua agenda pembangunan nasional maupun daerah,” pesan Pj Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Gubernur-Wagub Serahterima dengan Pj Gubernur NTB

Untuk mewujudkan NTB Maju Melaju, perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Daerah melalui pengembangan inovasi. Dan peningkatan investasi dan daya saing daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu, penguatan Fiskal Daerah perlu dilakukan. Seluruh Perangkat Daerah diminta memaksimalkan penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya dan menggali potensi-potensi baru /diversifikasi. 

Untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan, Miq Gita berpesan untuk memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, setiap pembangunan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah. 

Selanjutnya implementasi yang berhasil, seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam RPD 2024-2026 diminta diimplementasikan dengan benar. Agar semua target dan sasaran yang disebutkan dalam dokumen RPD berhasil dicapai. 

Terakhir, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, berbagai rekomendasi atau hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, agar tercapai program pembangunan semakin tepat.

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Berdayakan Pondok Pesantren

Miq Gita juga turut mengajak keterlibatan masyarakat agar semua kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.***

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa masyarakat Puyung di kediaman pribadinya

LOTENG,LombokJournal.com ~ Masyarakat Puyung menyambut antusias Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di kediaman pribadinya, Gedeng Gede yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/09/23).

BACA JUGA: Mendagri Lantik Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, sebelumnya telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D.di Kantor Kemendagri RI di Jakarta, 18 September lalu.

BACA JUGA: Gubernur-Wagub Serahterima Jabatan dengan Pj Gubernur NTB

Penyambutan Pj Gubernur NTB kelahiran 1 oktober 1965, di Desa Puyung Lombok Tengah tersebut diikuti para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan warga setempat.

Miq Gite menyampaikan Terimakasih yang sangat besar karena penyambutan masyarakat yang luar biasa. 

BACA JUGA: Angka Stunting di NTB Turun Hingga 14 Persen

Miq Gite juga menyampaikan rasa syukurnya kepada yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena sampai saat ini masih dipercayakan untuk mengemban amanah dalam membangun Provinsi NTB. ***