“Memaksimalkan BRT bisa juga menjadi alternatif  menekan keluarnya kendaraan pribadi ”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    H Rohman Farly menekankan kebijakan dan program pemangku kebijakan terkait tata kota,  perlu  mengakomodir isu management sistem  transportasi, Sebab  masalah transportasi akan menjadi salah satu masalah yang pelik.

Kemacetan lalulintas, hanya satu dari sekian banyak masalah yang akan muncul nantinya.

Menurutnya, sistem transportasi menjadi satu bagian integral tak terpisahkan dalam penataan kota, terutama di kota-kota satelit yang menjadi ibukota sebuah wilayah termasuk Kota Mataram, ibukota NTB.

“Suka atau tidak suka, sistem transportasi ini menjadi bagian vital dalam penataan Kota, bukan saja di Mataram tapi juga semua Kota Besar di Indonesia bahkan di luar negeri,” kata H Rohman Farly, Minggu (08/09) 2019.

Berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di NTB, maka tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Mataram diprediksi akan semakin tinggi tiga sampai lima tahun ke depan.

Dalam catatan Direktorat Lalulintas Polda NTB setidaknya setiap bulan rata-rata 1.800 unit sepeda motor baru dan 200 unit mobil, masuk dan beroperasi di NTB, sebagian besar di Kota Mataram.

Jika sistem management transportasi  tidak dibenahi, HRF khawatir, Mataram akan menjadi Kota Menengah yang indah, namun terganggu kemacetan.

Kondisi jalanan macet, bahkan saat ini sudah menjadi pemandangan lumrah yang setiap saat bisa dilihat di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Terutama di saat jam masuk/pulang sekolah, dan menjelang pulang perkantoran.

“Perlu ada pembenahan sistem. Pengaturan traffic lalulintas dan memaksimalkan pelayanan transportasi publik saya pikir bisa menjadi solusi,” kata HRF.

Pria asli Mataram yang juga Bakal Calon Walikota Mataram ini memaparkan, sistem transportasi harus disusun dengan cermat melibatkan seluruh stakeholders terkait, seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalulintas, bahkan Dinas Pendidikan untuk mengubah mindset dan perilaku sejak dini.

Perubahan perilaku

HRF menekankan, sama seperti program pembangunan lainnya, dalam hal penataan sistem transportasi juga sangat diperlukan perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya memunculkan partisipasi aktif mereka.

“Merubah persepsi  dan kesadaran masyarakat juga penting. Karena jalan raya ini kan yang menggunakan masyarakat, para pengendara. Budaya tertib lalulintas, kemudian bagaimana parkir yang baik, ini hal sepele saja, tapi tidak akan tercapai jika tanpa kesadaran,” tegas HRF.

HRF mengatakan, Mataram bisa mengambil contoh baik dari Kota Manado, ibukota Sulawesi Utara. Di Kota Bubur Manado itu, masyarakat sudah sangat terbiasa menggunakan transportasi publik, mikrolet atau yang di Mataram lebih dikenal dengan sebutan Bemo.

Hal ini turut membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beraktivitas, dan juga mengurangi risiko kemacetan.Mataram bisa mulai membenahi sarana transportasi publik.

Bemo, yang selama ini terkesan semakin terabaikan, kumuh, dan hanya menjadi sarana transportasi kelas dua perlu diberdayakan.

“Harus dicari sebabnya kenapa masyarakat kita enggan naik bemo di Mataram. Kemudian dicari solusi, saya pikir semua bisa dilakukan meski bertahap,” katanya.

Rute lintasan bemo di Mataram, tidak maksimal dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini membuat masyarakat yang hendak bepergian tak bisa langsung sampai ke tempat tujuan, kecuali di jalur-jalur utama.

Transportasi alternatif seperti ojek dan taksi, akhirnya jadi pilihan. Dan lebih banyak lagi masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Hal ini yang harus dicarikan solusi. HRF menilai sistem rute bemo bisa mulai dirumuskan kembali. Kondisi bemo sebagai sarana transportasi publik juga harus diperbarui untuk kenyamanan penumpang.

“Kalau bemo ini bersih dan nyaman, kemudian rutenya banyak pilihan maka bukan tidak mungkin masyarakat juga akan senang menggunakannya,” katanya.

Dengan ini, masyarakat terutama pengemudi bemo juga akan merasa mendapat perhatian. Sebab, mereka juga warga Kota yang selama ini nampak kurang mendapat perhatian.

Selain itu program Bus Rapit Transit (BRT) yang sempat digagas Kementerian Perhubungan, juga harus dimaksimalkan.

Program bersumber dana APBN yang cukup besar ini, menurut HRF akan sangat sayang jika menjadi program yang mubazir karena tidak terlaksana maksimal.

Apalagi, sejumlah halte bus BRT sudah tersedia di sejumlah lokasi di Kota Mataram.

“Memaksimalkan BRT bisa juga menjadi alternatif untuk menekan keluarnya kendaraan pribadi. Jadi untuk keperluan sekolah, kuliah atau ke kantor, masyarakat tidak harus menggunakan kendaraan pribadi karena ada sarana publik tersedia,” katanya.

Pembagian atau pola zonasi juga bisa diterapkan untuk mengatur rute transportasi publik ini. Di satu sisi pelayanan publik bisa lebih baik, dan kemacetan pun bisa terurai.

Pemanfaatan jalur pedistrian atau trotoar untuk pejalan kaki juga harus mulai ditingkatkan di Kota ini. Sehingga untuk tujuan bepergian yang dekat, masyarakat bisa lebih nyaman berjalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan.

HRF menekankan, untuk mengatasi masalah transportasi di Kota Mataram, tak cukup hanya dengan upaya pelebaran jalan atau membuat jalan baru. Sebab, seluas apapun jalan dan seberapa banyak pun jalan baru dibuat, pasti tak bisa menyelesaikan masalah selama sistem dan perilaku masyarakat tidak diubah.

“Untuk pelebaran jalan pun butuh sangat banyak biaya pembebasan lahan. Ini sangat sulit. Sehingga akan lebih baik merumuskan kembali sistem transportasinya dan juga mengubah mindset masyarakat kita,” tukasnya .

Me

“Pemerintah Daerah berterima kasih sekali telah diberikan tambahan energi, 400 personel untuk percepatan RTG penanggulangan bencana”

Bayan, KLU.lombokjournal.com — Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH. MH bertindak sebagai pembina apel penerimaan penanganan bencana percepatan Rumah Tahan Gempa, bersama Komandan Resort Militer 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, di Lapangan Anyar, Jum’at (06/09) 2019.

Wabup Sarif mengatakan, Pemerintah Daerah berterima kasih sekali telah diberikan tambahan energi, 400 personel untuk percepatan RTG penanggulangan bencana.

“Adanya pasukan yang melancarkan penanganan bencana, khususnya percepatan RTG, menjadi penyemangat bagi kami di daerah untuk segera menyelesaikan rehab rekon RTG warga,” tutur wabup yang baru beberapa saat pulang dari ibadah haji itu, pada wartawan.

Usai apel, di hadapan awak media Wabup Sarif mengatakan, pemerintah memprioritaskan Kecamatan Kayangan dan Bayan, karena dari data ril lapangan, memang jauh sekali dari layanan publik dan perkembangan penanganan gempa.

“Mungkin ini salah satu cara, untuk mengejar ketertinggalan dari kecamatan lain,” katanya.

Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani di hadapan prajurit TNI  berharap prajurit menghargai kultur budaya tempat ditugaskan dan berbuat baik untuk kemanusiaan.

“Seperti pepatah: dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi, hargai adat istiadat yang ada di wilayah bekerja, mendekati tokoh masyarakat, berkomunikasi yang baik. Jangan ada benturan fisik maupun apapun juga. Kalau ada kendala tolong nanti teman-teman Babinsa komunikasikan dengan masyarakat,” urai Danrem memberi semangat.

Danrem berpesan pula kepada fasilitator RTG Lombok Utara untuk tidak usah sungkan dan malu-malu untuk berkonsultasi dan berkoordinasi.

“Anggap prajurit adalah saudara-saudara kita, karena kita bekerja untuk membangun Lombok Utara. Kemudian yang terpenting sekali saya ingatkan, kita bertugas supaya lebih mudah, cepat dan lebih ringan, niatkan tugas kita ini adalah ibadah,” pesan danrem.

Ditambahkannya, Nusa Tenggara Barat ditarget hingga tanggal 31 Desember 2019.

Maka untuk mencapai target tersebut, khususnya di Lombok Utara yang masih perlu percepatan penanganan, ada tambahan 400 personel TNI untuk mencapai target percepatan pembangunan RTG warga.

“Mohon dengan hormat, kepada pak Wabup dan seluruh jajaran OPD serta masyarakat di Bayan dan Kayangan agar bersinergi dengan prajurit-prajurit kami. Dikomunikasikan dengan kepala desa maupun camat sehingga prajurit bekerja saling membantu,” pungkasnya.

Adanya kedatangan 400 personel TNI bisa mempercepat proses rehab rekon, sehingga sekuruhnya kini berjumlah 800 personel. Target 20 ribu rumah diharapkan segera terwujud.

Apel upacara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat bertugas oleh Danrem, Wabup beserta tamu undangan.

Hadir dalam apel tersebut,  Plt. Kasat Pol PP dan Damkar Albayani, S.Sos, Asisten Bidang Pemerintahan Kawit Sasmita, SH., Camat Bayan Intiha, S. IP, Unsur Kodim 1606 Lobar, unsur Polres Lombok Utara, unsur BPBD, tokoh masyarakat, serta Para Prajurit Marinir dan Zeni Konstruksi (Zikon) 18.

sta/humaspro

“Isu sampah menjadi isu krusial karena hubungannya erat dengan kesehatan warga dan kebencanaan”

MATARAM,lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah memimpin rapat singkat dengan Pemkot Mataram terkait dengan penguatan komitmen kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram, Jum’at (06/09) 2019.

Rapat membahas penguatan komitmen kedua belah pihak terkait dengan pengelolaan  sampah atau program Zero Waste. Rapat berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur NTB.

Dalam rapat singkat tersebut, usai mendengarkan paparan program Zero Waste oleh Pemkot Mataram, Wagub NTB menyampaikan permasalahan sampah memang tidak ada habisnya.

Namun jika dikelola dengan baik, keberadaan sampah justru dapat mendatangkan manfaat.

“Masalah sampah jika dikelola dari rumah dan ada bank sampah, semuanya bisa jadi berkah”, ungkap Wagub.

Menurut Wagub, kota-kota di seluruh Indonesia saat ini sedang berlomba menerapkan konsep bebas sampah. Ada banyak manfaat positif yang diperoleh masyakat dari penerapan konsep tersebut,

“Sampah harus dijadikan prioritas. Isu sampah menjadi isu yang sangat krusial karena hubungannya erat dengan kesehatan warga dan kebencanaan,” tambah Hj. Rohmi.

Ia menegaskan, semua pihak harus bersinergi, bagaimana implementasi program yang sudah ada ini bisa berjalan baik.

Salah satunya dengan pelibatan komunitas lingkungan dan komunitas sosial lainnya terkait sampah. Tentunya hal ini harus didukung pula secara serius oleh pemerintah kota.

“Saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana pengurangan sampah ini bisa dilaksanakan, sehingga di TPA (tempat pembuangan akhir) bisa berkurang dan tidak menimbulkan masalah baru. Kami pemerintah Provinsi sangat welcome dan mau membantu, mari kita lakukan yang terbaik untuk lingkungan dan sampah ini ke depan.” imbuhnya.

Lebih lanjut Wagub menekankan agar armada sampah juga harus diperhatikan untuk mengoptimalkan proses penanganan kebersihan. Ia mengingatkan agar sampah tidak tercecer di jalan saat proses pengangkutan.

“Selain itu, harus ada pemilahan sampah, semua penyedot tinja dimasukkan ke pengolahan, iuran atau retribusi disesuaikan dengan beban yang diterima dari hulu,” tambahnya.

Adanya edukasi terutama dari tingkat  Taman Kanak- Kanak sampai SMP juga penting dilakukan.

“Edukasi butuh waktu dan kesabaran, tetapi paling tidak semua sekolah di Kota Mataram mengelola sampah sendiri dengan baik, sehingga beban sampah akan berkurang dengan signifikan” pungkasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Irwan Rahadi menyampaikan, pihaknya telah menyusun regulasi tahun 2020 terkait instrumen penanganan sampah, mulai dari penanganan hingga pengurangan.

Saat ini, terkait program NTB Zero Waste, Dinas LHK telah memberi tanggung jawab dari tingkat PAUD hingga SMP untuk melakukan pengawalan di sekolah-sekolah.

AYA/HmsNTB

“Jangan sampai ada sampah yang tidak diletakkan pada tempat yang seharusnya, untuk dikelola dengan baik”

MATARAM,lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengajak seluruh elemen masyarakat NTB, untuk ambil bagian dalam mensukseskan hari pembersihan dunia (clean up day), yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019.

Ajakan tersebut disampaikan saat melakukan syuting video himbauan kepada masyarakat NTB, untuk mensukseskan acara tersebut, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Jum’at (06/09) 2019.

Moment clean up day ini harus dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, untuk membangun kesadaran masyarakat NTB, untuk sama-sama bahu-membahu mensukseskan program unggulan Zero Waste, yang sedang gencar digalakkan Pemerintah Provinsi sebagai ikhtiar bersama mewujudkan NTB yang asri dan lestari.

Wagub mengajak masyarakat NTB, memanfaatkan momentum tersebut untuk menujukkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, dengan berpartisipasi keluar rumah, melakukan kegiatan aksi bersih-bersih di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing.

Ajakan untuk melakukan aksi tersebut, sebagai upaya menunjukkan kepada dunia, bahwa masyarakat NTB, sangat peduli dan cinta lingkungan, dan cinta terhadap Bumi.

Wujud dari rasa cinta itu, ditunjukkan dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan memastikan semua sampah dapat dipilah dan diletakkan pada tempatnya, untuk kemudian dikelola dengan baik.

“Yuk..! kita sukseskan clean up day pada tanggal 21 september 2019. Semua kita keluar kita bersih-bersih, tunjukkan kepedulian kepada lingkungan, kita cintai lingkungan kita, kita cintai bumi ini. Jangan sampai ada sampah yang tidak diletakkan pada tempat yang seharusnya, untuk dikelola dengan baik,” imbuhnya.

Wagub menegaskan, bahwa sampah sesungguhnya bukanlah penyebab dari musibah, namun sampah merupakan sumber daya, selama kita memperlakukannya dengan baik.

“Sampah itu buka penyebab musibah, tapi sampah itu adalah sumber daya, selama kita bisa memperlakukanya dengan baik,” tegasnya.

AYA/HmsNTB

Untuk mencapai sebuah pariwisata yang berkelanjutan pada kawasan geoparknya, maka Pemerintah Provinsi Cao Bang menyusun sebuah strategi panduan pembangunan pariwisata

MATARAM.lombokjournal.com  — Tema  “UNESCO Global Geoparks Toward Sustaining Local Communities and Reducing Geohazard Risk” diangkat dalam simposium  The 6th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019 di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah membuka  simposium yang dihadiri para geolog di kawasan Asia Pasifik itu, Selasa (03/09) 2019 di Rinjani Room Hotel Lombok Raya Mataram.

Mendampingi Gubbernur Zul bersama Presiden Global Geopark Network, Guy Martini,  Executive Chairman of Indonesian National Commission for UNESCO,  Prof. Dr. H. Arief Rachman, dan berbagai pihak terkait lainnya,

Selanjutnya, pembahasan materi yang dibagi ke dalam lima subtema, dan simposium akan berakhir pada tanggal 6 September 2019.

Kelima subtema yang dibahas itu, meliputi: Pertama,  “Empowering local socio-economic for sustainable development. Kemudian Materi kedua dengan subtema “Engaging Communities, geohazard risk and recovery”.

Ketiga membahas subtema “Popularizing scientific knowledge for public education. Keempat, Promoting aspiring global geoparks. Dan subtema yang kelima adalah Networking volcanic and karst landscape global geoparks.

Pada pembahasan subtema “Empowering local socio-economic for sustainable development, berlangsung di hari pertama di ruang Pejanggik Hall, Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, menghadirkan (4) empat orang pembicara asal Cina, Vietnam, dan Korea Selatan.

Tiap-tiap pembicara menyampaikan praktik baik yang diterapkan pada geopark masing-masing, sesuai dengan tema.

Huang Wen selaku Komite Administratif Nasional dari UNESCO Global Geopark (UGG) Tianzhushan di Provinsi Anhui, Cina, menyampaikan, di kawasannya telah terbangun sebuah geotourism yang terstruktur melalui infrastruktur yang masih terus ditingkatkan hingga saat ini.

Selain itu untuk mencapai sebuah keberlanjutan (sustainability), Huang Wen menjelaskan bahwa Unesco Global Geopark (UGG) Tianzhushan telah menerapkan pendekatan berbasis pendidikan ilmiah dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan bagi komunitas dan masyarakat lokal disekitarnya.

Tidak jauh berbeda dengan itu, Vi Tran Thuy pembicara yang berasal Unesco Global Geopark  (UGG) Non Nuoc Cao Bang, Vietnam, menjelaskan,  untuk mencapai sebuah pariwisata yang berkelanjutan pada kawasan geoparknya, maka Pemerintah Provinsi Cao Bang menyusun sebuah strategi panduan pembangunan pariwisata.

Strategi itu dituangkannya kedalam 10 Program  Provinsi Cao Bang, terangnya.

Sedangkan Min Huh dari UGG Mudeungsan, Korea Selatan, mengungkap Nilai Universal Luar Biasa (Outstanding Universal Value/OUV) yang dimiliki kawasannya dan perjalanannya dalam meraih status geopark global.

Sementara Narasumber terakhir adalah Jihong Bao berasal dari UGG Shilin, Provinsi Yunan, Cina Barat Daya. Bao dalam paparannya banyak bercerita tentang kekayaan jenis batuan yang terdapat pada kawasan geoparknya.

Juga beragam program pariwisata yang diterapkannya, serta status sebagai geopark global telah memberikan banyak manfaat begi peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan geopark, ujarnya.

Agenda simposium hari pertama diakhiri pada pukul 17:00 WITA untuk kemudian dilanjutkan dengan Mid-Simposium Excursion (Field Trip) ketiga destinasi berbeda, yaitu Jalur Utara (Desa Adat Gumantar dan Senaru), Jalur Tengah (Museum, Kemalik Lingsar dan Aik Berik), dan Jalur Timur (Sembalun) yang  dilaksanakan di hari ke-2.

Adapun sesi simposium untuk pembahasan subtema berikutnya akan dilanjutkan kembali di hari ke-3 dan ke-4 dengan melanjutkan bahasan pada kelima subtema yang sama.

AYA (Tim Media APGN)

Kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 ini lebih luas jika dibandingkan tahun 2018 lalu

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana kekeringan di Nusa Tenggara Barat tercatat semakin meluas, hingga September ini tercatat 302 desa se NTB mengalami kekeringan.

Dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2018 peningkatan sebaran kekeringan cukup signifikan .

“Jika di tahun lalu tercatat 298   maka di tahun 2019 hingga september ini tercatat 302 desa se NTB mengalami kekeringan,  akibat musim kemarau yang melanda NTB semakin meluas. Dari sebelumnya 298 desa, kini bertambah menjadi 302 Desa,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),  Ashanul Khalik Ahmad, Selasa (03/09) 2019.

Ahsanul Khalik mengatakan, hingga saat ini jumlah desa yang terdampak akibat kekeringan mencapai 302 desa

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD NTB di sembilan kabupaten kota, yang terdampak parah kekeringan terbanyak di kabupaten Lombok Tengah.

Data itu meliputi 83 desa di sembilan kecamatan dengan jumlah kepala keluarga yang terdampak mencapai 69,380 kk atau 273,967 jiwa.

Di posisi selanjutnya, Kabupaten Sumbawa dengan 42 desa di 17 kecamata,  dengan jumlah yang terdampak sebanyak 20,189 KK atau 80,765 jiwa. Kemudian disusul Kabupaten Lombok Timur dengan 37 desa di 7 kecamatan, dengan jumlah terdampak 42,546 kk atau 128,848 jiwa.

“Kabupaten Bima dengan 36 desa di 10 kecamatan  dengan jumlah sebanyak 4.190  kk atau 20,918 jiwa, Kabupaten Dompu dengan 33 desa di 8 kecamatan dengan jumlah terdampak 15,094 kk atau 48,717 jiwa,” terangnya.

Dampak kekeringan juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat dengan 25 desa di 6 kecamatan dengan jumlah terdampak mencapai 16,246 kk atau 64,985 jiwa, dan Kabupaen Sumbawa Barat 13 kelurahan di 3 kecamatan dengan jumlah terdampak mencapai 2,414 kk atau 10,868 jiwa.

Ashanul khalik juga mengatakan, kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 ini lebih luas jika dibandingkan tahun 2018 lalu.

Sebab kekeringan yang terjadi pada tahun ini jumlah masyarakat yang tedampak  lebih banyak, seperti yang terjadi di wilayah Lombok Timur, tepatnya di bagian selatan Lombok Timur, sehingga berdampak terhadap kondisi pertanian masyarakat.

Upaya yang dilakukan BPBD NTB dan instansi terkait dalam menghadapi kekeringan, selain menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan, yakni dengan membuat sumur Bor di beberapa wilayah yang menjadi langganan kekeringan.

AYA

Gubernur mengatakan, pihaknya sadar dan setuju untuk mengelola warisan geologi dengan pendekatan kebijakan yang riil yaitu dengan melakukan perlindungan kawasan, memajukan pendidikan serta pembangunan berkelanjutan

MATARAM.lombokjournal.com  – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, ditunjuknya Lombok sebagai lokasi The 6th  Asia Pacific Geopark Networks (APGN) Symposium tahun 2019 sangat berarti bagi masyarakat NTB.

Agenda ini akan menjadi sejarah bagi masyarakat NTB dan sebagai pendorong  untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Gubernur NTB saat memberi sambutan dalam acara pembukaan acara Simposium APGN 2019 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (03/09) 2019 mengatakan, masyarakat NTB telah dilanda bencana gempa bumi tahun 2018 lalu.

Beberapa kali gempa besar dan ribuan kali gempa kecil. Namun Gubernur memuji semangat masyarakat NTB yang terus berupaya bangkit pascagempa.

“Orang yang kuat adalah orang yang terjatuh tujuh kali, namun mampu bangkit delapan kali,” tutur orang nomor satu di NTB itu di hadapan Presiden Global Geopark Network, Guy Martini,  Executive Chairman of Indonesian National Commission for UNESCO,  Prof. Dr. H. Arief Rachman, dan pihak terkait lainnya.

Ia menambahkan, menjadi tuan rumah APGN merupakan momentum untuk menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat NTB itu kuat.

“ Tahun lalu, kami dilanda gempa bukan hanya tujuh kali, namun lebih dari dua ribu kali. Namun masyarakat NTB mampu menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bangkit lebih dari tiga ribu kali,” kata Gubernur yang diikuti oleh tepuk tangan para peserta.

BACA JUGA   ;

Standing Applause Menggema di Pembukaan APGN 2019, Dengan Tarian Kolosal “3 Secrets of Rinjani”

Gubernur mengatakan, pihaknya sadar dan setuju untuk mengelola warisan geologi dengan pendekatan kebijakan yang ril yaitu dengan melakukan perlindungan kawasan, memajukan pendidikan serta pembangunan berkelanjutan.

“ Saya berharap kegiatan APGN menjadi forum untuk berbagi pengalaman serta untuk belajar bagaimana mengelola potensi alam demi kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang,” ujarnya.

AYA/HmsNTB

Bagaimana mungkin seseorang secara jujur mengakui tentang “isi hatinya”, tentang subyektifitasnya, yang seharusnya hanya Tuhan dan orang itu yang tahu bahwa dia “tidak bisa obyektif” menilai sebuah dokumen usulan

lombokjournal.com —

KLU   ;   Begitu banyak pelajaran berharga yang diperoleh dari proses sidang UGG Council Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Vila Ombak, Gili Trawangan, Lombok- Nusa Tenggara Barat.

Sidang yang dipimpin Mr. Guy Martini, saat membahas usulan Unesco Global Geopark dari berbagai negara, (Minggu, 1/9-2019) berlangsung sangat fair diwarnai pengakuan jujur dari para peserta.

Tampak beberapa kali anggota UGG Council secara otomatis mengangkat tangan pada saat  pimpinan sidang menyebutkan nama usulan Unesco Global Geopark yang akan dibahas.

Secara jujur, setiap anggota UGG Council langsung mengakui bahwa mereka memiliki konflik kepentingan terhadap usulan geopark tersebut.

Contohnya, pada saat pembahasan dokumen usulan Geopark Yangan Tau dari Rusia, salah seorang anggota UGG Council dari Spanyol atas nama Ms Helga Irinan Chulepin Molina langsung mengangkat tangannya segera setelah pimpinan sidang menyebutkan nama usulan geopark yang akan di bahas.

Demikian juga pada saat pembahasan Geopark Toba, tampak Mr. Guy Martini langsung keluar dari ruang sidang dan digantikan oleh anggota UGG yang lain.

“ I have a conflict of Interest “ ucap setiap mereka meninggalkan ruangan.

Betapa sebuah pelajaran berharga dan penting buat kita semua untuk meningkatkan integritas dan kejujuran. Bagaimana mungkin seseorang secara jujur mengakui tentang “isi hatinya”, tentang subyektifitasnya, yang seharusnya hanya Tuhan dan orang itu yang tahu bahwa dia “tidak bisa obyektif” menilai sebuah dokumen usulan.

Hasil diskusi dengan beberapa diantaranya, alasan mereka tidak bisa obyektif adalah karena mereka pernah datang ke tempat yang dinilai, pernah dilayani dengan baik, pernah berinteraksi intensif dengan pihak pengusul dan atau pernah menjadi evaluator atas dokumen yang diusulkan.

Selain itu, setiap orang dengan terbuka menyatakan mereka setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain.

Tidak ada rasa sungkan walaupun kemudian yang dibantah pendapatnya adalah pimpinan sidang, dan pimpinannya pun tidak merasa keberatan dibantah dan didebat secara terbuka di depan forum.

BACA JUGA  ;  Peserta UGG Council & APGN-AC Terpesona Gili Trawangan

Sebaliknya beberapa kali juga peserta langsung mengakui bahwa mereka salah dan lemah argumentasinya. Dan pengakuan itu disampaikan secara terbuka di depan forum, di depan semua orang tanpa harus merasa takut kehilangan kehormatan.

Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi para observer, terutama yang berasal dari Indonesia dimana “rasa sungkan dan malu” menyampaikan pendapat masih menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum.—

Tim Media APGN

“Sebagaimana Bapak dan Ibu saksikan, taman laut di Gili Trawangan ini adalah yang terindah di Indonesia”

lombokjournal.com —

KLU   ;  Di sela-sela kesibukan mengikuti sidang, para peserta sidang Unesco Global Geopark (UGG) Council,  APGN  Advisory Committee  dari berbagai negara, mengaku kagum dengan Pulau Lombok yang indah dan aman, khususnya pesona Gili Trawangan.

Pulau kecil yang dikelilingi taman laut yang sangat indah serta pasir putih bak mutiara itu, memberikan kesan istimewa bagi para tamu. Mereka berharap bisa berkunjung lagi dalam suasana yang lebih rileks di masa yang akan datang.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar saat Welcome Dinner bersama para delegasi sidang Unesco Global Geopark (UGG) Council,  APGN  Advisory Committee dan para observer di Gili Terawangan, Sabtu malam (31/08) 2019 mengungkapkan, terdapat berbagai keunikan di sekitar Gili Trawangan.

Salah satunya adalah munculnya sumber air tawar di tengah laut.

“Sebagaimana Bapak dan Ibu saksikan, taman laut di Gili Trawangan ini adalah yang terindah di Indonesia,” terangnya.

Para peserta pertemuan, diharapkannya dapat menikmati suasana nyaman dan keindahan Gili Trawangan tersebut.

Bupati Najmul  menyadari,  di tengah agenda sidang UGG yang padat, mulai dari pagi hari hingga malam, tentu para tamu belum puas dapat menikmati seluruh sudut keindahan yang ada.

Bupati berharap para delegasi dapat kembali lagi mengunjungi wilayah Lombok Utara, dalam situasi yang lebih santai atau pun liburan bersama dengan keluarga dan teman dari masing-masing Negara.

Ia menyebut Lombok selain sangat indah, juga tempat yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Baik sekedar untuk rekreasi dan santai bersama keluarga maupun untuk kegiatan  berinvestasi.

BACA JUGA ; Belajar Kejujuran dari Sidang UGG Council Lombok NTB

“Masyarakat NTB sangat Wellcome untuk itu”, pungkasnya.

Pada acara wellcome dinner tersebut, para tamu selain disuguhi beragam menu masakan internasional hingga makanan khas sasak, juga dimeriahkan dengan sajian kesenian Rudat.

Atraksi ini adalah salah satu tarian tradisional yang gerakannya seperti pertunjukan pencak silat, ada gerakan memukul, menendang, memasang kuda-kuda dan menangkis. Tarian ini umumnya ditampilkan untuk penyambutan tamu dan acara-acara penting di masyarakat.

Tim Media APGN

Momentum tersebut adalah fase cukup bersejarah bagi Kehumasan Pemda KLU, satu dasawarsa terakhir

lombokjournal.com —

TANGERANG   ;    Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam ajang kompetisi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 yang diselenggarakan Humas Indonesia, anggota PR Indonesia Group, di Halaman Kantor Balai Kota Tangerang, Banten,  Jum’at  (30/08) 2019.

Pemda KLU meraih dua penghargaan, yaitu Tropi Silver Winner (Peringkat II) kategori Best Leader Supporting Public Relations and Communications, serta Plakat Penghargaan kategori Terpopuler di Media Online 2019.

AHI 2019 merupakan barometer pencapaian kinerja humas pemerintah baik pusat maupun daerah sepanjang 2018. Kehadiran kompetisi ini dihajatkan mendorong terciptanya humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif segenap institusi publik dan perusahaan milik negara/daerah.

Dengan memproyeksi kinerja humas pemerintah pada Kementerian, Perguruan Tinggi, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Humas Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Indonesia.

Penjurian AHI 2019 dilakukan Dewan Penilai pada 13–15 Agustus 2019 terdiri dari praktisi ahli yang telah lama berkecimpung di dunia kehumasan.

Di antaranya, Maria Wongsonagoro (Pakar Public Relations), Emilia Bassar (Pakar Komunikasi dan Branding), Asmono Wikan (Founder & CEO PR Indonesia Group), John Fresley (Mantan Ketua Komisi Informasi Pusat/IPDN), Zinnia Nizar (Vice President Internasional Council of Design).

Untuk kategori Terpopuler di Media Online 2019, basis penilaian dilihat dari jumlah eksposur terbanyak di media online.

Pada kategori ini, Humas Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Indikator melakukan monitoring pemberitaan ratusan Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD pada lebih dari 3000 media online di Indonesia, sepanjang Januari sampai dengan Juni 2019.

Berdasarkan monitoring dan analisa kualitatif, Humas Indonesia menetapkan Pemda KLU sebagai Pemenang Anugerah Humas Indonesia kategori Terpopuler di Media Online 2019, subkategori Pemerintah Kabupaten, termasuk dari instansi dan pemda lainnya.

Penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Belitung, Badung, Banyuwangi, Bogor, Bone, Gunung Kidul, Manggarai, Musi Banyuasin, serta Purwakarta. Penghargaan diberikan oleh CEO PR Indonesia Asmono Wikan.

Acara malam Anugerah Humas Indonesia bertajuk Sinergi Membangun Reputasi itu, dihadiri oleh praktisi kehumasan dari berbagai daerah di Indonesia serta 27 institusi pemerintah daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, bersama Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti RI Nada DS Marsudi, Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya Dadan Nugraha, Para Kepala Daerah, Pejabat

Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, Jajaran Forkopimda Kota Tangerang dan sejumlah undangan lainnya. Dari Pemda KLU, turut hadir  mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten III Setda KLU Ir. H. Melta beserta tim kehumasan.

Founder dan CEO PR Indonesia Asmono Wikan menerangkan, praktisi humas memiliki tanggung jawab dalam membangun kebesaran suatu daerah atau instansi. Humas berperan vital membangun reputasi secara optimal.

Di Indonesia, lanjut Asmono, terdapat 34.000 orang praktisi humas aktif yang mengelola pranata dan agenda-agenda kehumasan.

Dalam pada itu, Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah merasa bahagia menjadi tuan rumah acara AHI 2019. AHI dapat membangun komunikasi kepada masyarakat melalui unsur kehumasan.

Program pemerintah tak bisa berhasil sepenuhnya tanpa komunikasi dan publikasi yang baik.

“Saya apresiasi kepada teman-teman humas. Dalam mendorong program pemerintah bisa dipahami oleh masyarakat luas, dan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemerintah,” jelas walikota.

Dua juara sekaligus

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas merasa bersyukur atas capaian prestasi tersebut. Lantaran pada tahun 2019 ini, Pemda KLU berhasil mendapat dua penghargaan sekaligus.

Prestasi ini tuah dari kerja kolektif kolegial korsa Humaspro KLU.

“Tiap ikhtiar ada proses, tiap proses ada keringat, tiap keringat bertuah, tiap tuah ada hasil, tiap hasil dari kolektivitas yang bersifat kolegial, lagi komunal. Ajang AHI ini sebagai  pemacu apresiasi untuk lebih baik lagi ke depan,” tuturnya lugas.

Lebih lanjut diuraikannya, Humas dapat menjadi garda pengelolaan informasi pembangunan daerah dari program unggulan, kegiatan reguler Pemda KLU selama ini. Selain menyampaikan agenda pimpinan daerah melalui kanal media humas, media massa maupun media sosial.

Apresiasi AHI 2019 yang diadakan di Kota Tangerang ini berkesan. Pasalnya momentum tersebut adalah fase cukup bersejarah bagi Kehumasan Pemda KLU, satu dasawarsa terakhir.

Betapa tidak, pada ajang Malam Anugerah Humas Indonesia 2019, kiprah Humas Pemda KLU masuk dua kategori juara sekaligus, yaitu Terpopuler di Media Online dan kategori Best Leader Supporting Public Relations and Communications di tengah keterbatasan sarana prasarana dan pengelolaan pascagempa bumi 2018 silam.

Acara malam AHI 2019 semarak dengan penampilan tarian seni budaya dan deretan tembang yang dilantunkan band musik serta suguhan kuliner khas Tangerang.

Para praktisi kehumasan kemudian berfose bersama dan ramah tamah. Acara berlangsung khidmat dan tampak meriah.

dyd/djn/humaspro