Sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan

MATARAM.lombokjournal.com – Program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, Zero Waste, menargetkan 70 persen pengelolaan dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Untuk mewujudkan nya, semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.

Tidak hanya pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi juga para tokoh agama, Para Da’i,  Ormas,  pemuda dan Wanita. Termasuk SMA/SMK/SLB harus menjadi pusat informasi Zero Waste di lingkungan masing – masing.

Sehingga ke depan, sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, meminta seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB memperkuat sinergi untuk menjalankan program Zero Waste.

Hal tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, (18/09) 2019.

Menurut nya, dalam program prioritas Zero Waste ini harus ada acuan dan evaluasi yang jelas.

Perda Provinsi NTB tentang sampah, kata Umi Rohmi, harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur.

” Ada 14 hal yang perlu diatur didalam peraturan Gubernur tersebut, sehingga jelas mengenai Siapa melakukan apa,” wagub.

Dikatakannya, seluruh perangkat daerah menjadi tahu tugas masing-masing. Karena jelas rumusan apa yang menjadi tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota, bagaimana anggaran dan apa yang harus dianggarkan, tutur Ummi Rohmi.

Dalam rapat tersebut, Ummi Rohmi menyampaikan, sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan.

Tidak ada pembebanan terhadap perangkat daerah tertentu. Masing-masing perangkat daerah harus memiliki andil dalam mensukseskan program ini.

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan harus memastikan agar program Zero Waste dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini DIKBUD diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.

Kemudian, untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan HUmas Pemprov NTB harus  memasifkan sosialisasi Zero Waste kepada masyarakat.

“Bikin materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami”, pinta Umi Rohmi

Pembuatan materi  itu, kata Wagub, bisa dimulai dengan materi pengelolaan zero waste, kemudian pembuatan eco-brick, pengolahan sampah organik (cacing, BSF, kompos dan lain – lain).

Dinas Pariwisata diminta memastikan penerapan Zero Waste di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restaurant dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Demikian pula DPMPD bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.

Sedangkan BIRO KESRA diberi tugas dan  tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan.

Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah.

Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.

Wagub yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan Zero Waste.

“Bila perlu kita buatkan aturan tekhnis yang berlaku untuk semua,” tandasnya.

AYA

—

Dipertanyakan, bagaimana mungkin perubahan diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM?

MATARAM.lombokjurnal.com  —   Sekitar 5.000 massa NW dari seluruh penjuru NTB,  mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Rabu, 17 September 2019.

Mereka menolak SK  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019, yang  memuat nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah (Ketua Umum PBNW).

Massa NW menyayangkan terbitnya SK tersebut, mengingat  sebelumnya NW pimpinan TGB telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016.

Massa menggelar aksi mengecam terbitnnya SK yang dikeluarkan Menkumham, karena bertentangan dengan SK yang diterbitkkan sebelummnya.

Menkumham dinnilai tidak konsisten soal SK yang diterbitkan tersebut, sebab sangat kontradiksi dengan substansi SK tahun 2016.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan SH, yang mendampingi massa aksi mengatakan,  ribuan massa akan terus bertahan di Kanwil Kemenkumham di Mataram sampai Menkumham, Yasonna Laoly membatalkan SK yang terbit tahun 2019.

“Sikap Kemenkumham namanya menjual hukum. Kami tidak akan bergerak (bubar) hingga ada sikap dari Jakarta,” katanya.

Dipertanyakan, bagaimana mungkin perubahan diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM?

“Apakah hal ini merupakan perintah Undang-Undang ataukah atas perintah non Undang-Undang, Non Peraturan,” kata Muh Ihwan.

Ihwan menjelaskan, pihaknya  telah menyampaikan pada Kemenkumham melalui surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, adanya kekeliruan Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan NW pimpinan TGB.

Padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sengketa Hak Keperdataan

Putusan Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 tersebut merupakan putusan sengketa Hak Keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan.

Pihak yang bersengketa, yaitu Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956.

Perkumpulan NW itu berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960.

“Pihak Sitti Raihanun bersengketa melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi,” ungkap Muh IIrwan.

Dikelaskan, atas sengketa itu telah terbit putusan MA tanggal 7 April 2016 yang berkekuatan hukum tetap, membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh TGB Majdi.

“Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK PengesahanPengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (Ketua Umum PBNW) atas nama M. Zainul Majdi.Padahal TGB Majdi  bukan siapa-siapa dalam perkumpulan,” katanya.

NW sendiri telah melayangkan somasi atas SK yang diterbitkan Kemenkumham itu. Somasi tersebut mendesak pembatalan SK tersebut dalam waktu 3×24 jam sejak dilayangkan pada 10 September 2019, beberapa saat setelah diterbitkan SK tersebut.

Ihwan mengungkapkan, sejak 2016 akses perkumpulan NW dalam kondisi terblokir karena perkara-perkara yang disengketakan, sehingga tidak dapat mengakses SABH untuk mencatat Hasil Muktamar XIV.

“Sehingga kami mengajukan surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019. Namun, sebelum kami dapat melakukan pencatatan Pengesahan Kepengurusan PBNW  Hasil Muktamar XIV karena permohonan buka blokir sedang berproses. Ternyata Pihak TGB Majdi lebih dulu dapat mencatatkan kepengurusan NW yang tidak jelas asal usulnya melalui SK Nomor: AHU-0000810.AH.01.08.Tahun 2019,” jelas Ihwan .

Dipertanyakan, bagaimana mungkin TGB Majdi melalui notaris Hamzan Wahyudi dapat membuka blokir akses SABH Perkumpulan NW yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan ada di bawah kendali Kemenkumham.

“Apakah Zainul Majdi punya kunci khusus sehingga dengan semaunya bisa membuka akses blokir SABH yang sesungguhnya menjadi kewenangan penuh Menkumham,” katanya.

“Selain itu, kami juga meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan ”

“Selain itu, kami juga meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan hati-hati. Sebab peristiwa serupa telah terjadi pada tahun 2014, di mana akses SABH ke AHU Online juga dilakukan oleh notaris Hamzan Wahyudi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa masih menggelar aksi di Kemenkumham NTB.

AYA

“Meluasnya dampak kekeringan di NTB tak terlepas dari kondisi hutan yang sudah banyak dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan atau pertanian”

MATARAM.lombokjournal.com – Kabupaten/Kota didorong meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program penghijauan.

Dengan mengintensifkan penghijauan sekaligus meminimalisir dampak kekeringan di beberapa daerah akibat kemarau panjang.

Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalillah menegaskan itu sebagai respon meluasnya dampak kekeringan di beberapa dawrah di NTB.

“Semakin meluasnya dampak kekeringan di NTB tak terlepas dari kondisi hutan yang sudah banyak dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan atau pertanian. Kondisi ini diperparah dengan kian minimnya jumlah pepohonan,” ujar Wagub,,Senin(16/09) 2019.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi itu mengajak semua  pihak terutama pemerintah kabupaten/kota gencar melaksanakan program penghijauan,.

Program penghijauan sendiri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi, namun juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Menurut Wagub ,setiap Kabupaten Kota diharapkan bisa memperhatikan sumber sumber resapan atau sumber mata air yang ada di wilayahnya agar tetap terjaga kelestarianya.

Ke depan selain intens melaksanakan program penghijauan, pemerintah kabupaten/kota juga diminta selektif mengeluarkan ijin pembangunan yang  mengacu pada perda RT RW yang berlaku.

Ummi Rohmi minta pihak pemerintah kabupaten/kota juga diminta agar tidak sembarangan memberikan ijin kepada setiap pihak yang akan membangun di daerah daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

“Meskipun kita akan gencarkan program pengijauan,tapi semua harus melalui prosedur yang sesuai aturan yang ada. Bukan karenA mau pengijauan tapi tidak mengindahkan aturan kan gak boleh gitu,” katanya.

AYA

“kegiatan ini walaupun sedikit, kita dapat memberikan manfaat dan contoh bagi lingkungan kita”

MATARAM.lombokjournal.com —  Aksi bersih-bersih menjadi satu bagian yang sangat penting dalam mewujudkan masa depan NTB dan Indonesia.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd menegasskan itu saat membuka kegiatan Aksi Bersih Pantai dalam Rangka HUT RI ke-74 dan Hari Maritim Nasional ke-56 di Pantai Loang Baloq, Minggu (15/9).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Gelegar Pemuda Satu Negeri ini, merupakan kegiatan Nasional di 24 Provinsi di Indonesia.

Di NTB kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, yakni Gerakan Bersih dan Edukasi.

Dikatakan wagub, NTB memiliki laut yang indah. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi salah satu tempat dengan keindahan alam terindah di dunia.

“Sehingga, adik-adik semua sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kita harus menjaganya, harus memeliharanya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan,” jelas Wakil Gubernur di hadapan peserta aksi bersih pantai.

Hj. Rohmi menekankan, sampah harus dibuang pada tempatnya dan dikelola dengan baik. Jangan sampai mencemari sungai-sungai oleh sampah plastik.

Dijelaskannya, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia.

“Kita harusnya sedih, sampah plastik yang masuk ke laut, kemudian dimakan oleh ikan, setelah itu ikannya kita makan. Makanya, tidak heran jika kita terpapar mikro plastik. Hal itu terjadi karena ulah kita semua,” tegas Hj. Rohmi.

Di akhir sambutannya, Hj. Rohmi mengajak peserta mengkampanyekan kegiatan bersih-bersih, mulai dari lingkup terkecil yaitu diri kita sendiri, keluarga, sekolah, dan orang-orang terdekat di sekitar kita.

“Insya Allah semua bersama-sama semua yang kita cita-citakan akan terwujud jika berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, walaupun sedikit kita dapat memberikan manfaat dan contoh bagi lingkungan kita,” pungkas Hj. Rohmi.

Bersamaan dengan itu, Wahyu Laily Romdhani, S.T, koordinator Gelagar Pemuda 1 Negeri berterima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini, termasuk dinas-dinas yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan Aksi Bersih Pantai.

“Sebelum kegiatan ini dimulai kami sudah memberikan edukasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB yang diikuti oleh 200 peserta,” jelas Wahyu.

Setelah menyampaikan sambutannya Hj. Rohmi yang didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asisten III, dan Kepala Biro Umum Pemprov NTB menyusuri tiap sudut Pantai Loang Baloq untuk memungut sampah-sampah plastik.

Tak lupa, Hj. Rohmi menyosialisasikan kepada para pedagang dan masyarakat sekitar untuk mengumpulkan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang kedalam botol mineral atau yang biasa disebut ecobrick.

Karena semua itu sumber daya dan dapat bernilai ekonomis selama kita pilah dan kelola dengan baik.

AYA/HmsNTB (*)

“Menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW”

MATARAM.lombokjournal.com — Penyerahan santunan Gerakan Sedekah Seribu (Gassibu) untuk  yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Raudhatul Akhror Babakan Kebon, Mataram, Minggu (15/09) 2019, mendapat apresiasi Gubernur Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul mengaku bangga dan senang bisa mengunjungi masyarakat Babakan pada acara santunan tersebut.

Menurut Gubernur, yang dibutuhkan masyarakat adalah kedatangan para pemimpin untuk menyapa dan mendengar secara langsung keluhan masyarakat.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini pun mendorong terus upaya-upaya semacam ini. Hal ini dinilainya sebagai empati dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan.

“Niat mulia ini harus kita dukung, dan InsyaAllah pemerintah NTB akan membantu gerakan ini,” pungkasnya.

Gubernur NTB yang datang menggunakan sepeda motor ini berharap, Gerakan Sedekah Seribu (Gassibu) ini terus berjalan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW.

“Menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,” katanya.

Muhammad Farhan, Ketua Gassibu mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur NTB yang telah menyempatkan datang dan memberikan santunan secara simbolis kepada yatim piatu dan kaum dhuafa.

Farhan menerangkan, program Gassibu ini sudah berjalan selama tiga tahun, gerakan ini pun diinisisasi oleh masyarakat Babakan sendiri dengan harapan bisa bersedekah meskipun hanya dengan seribu rupiah.

“Untuk penyerahan santunan tahun ini kami dari Gassibu memberikan santunan kepada yatim piatu sebanyak 42 orang sementara untuk kaum dhuafa sebanyak 26 orang,” tutupnya.

Kepala Lingkungan setempat tak lupa menyampaikan rasa bahagia dan rasa syukur atas kunjungan gubernur ke warganya.

“Kami terharu dan merasa bersyukur, ini sejarah pertama kali kami dikunjungi oleh Gubernur NTB, Gubernur kita semua,” ceritanya disambut tepuk tangan warga.

Hadir juga Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Mutawalli, Lurah, kepala lingkungan, tokoh agama, masyarakat, pemuda, beserta puluhan Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.

AYA (*)

“Perlu optimalisasi dan pemberdayaan kawasan Lingkar Selatan sebagai pusat rekreasi dan kuliner”

lombokjournal.com —

MATaRAM    ;    Kawasan Lingkar Selatan di sudut Kota Mataram memiliki potensi besar tumbuh dan berkembang  sebagai salah satu destinasi  sarana rekreasi dan kuliner warga kota .

Di sana terdapat belasan lapak ikan bakar segar yang dijual warga.

Namun sayangnya lokasi tersebut belum terlalu populer di mata masyarakat Kota Mataram. Bahkan Lingkar Selatan masih menyandang sterotip atau image sebagai  ‘jalur buangan’ atau jalur yang tidak strategis.

1. Makmur Said (HMS) yang bersiap maju sebagai calon Walikota Mataram dalam Pilkada 2020, memiliki keinginan besar untuk menata Kota Mataram lebih baik lagi.

Selain Taman Udayana, yang menjadi atensi ke depan adalah Lingkar Selatan.

“Potensi Lingkar Selatan sangat besar. Aneka kuliner laut dijual masyarakat di sana, tapi memang belum populer,” kata HMS.

Karena itu, pemerintah perlu hadir dan memberikan pemberdayaan ekonomi kepada pedagang kuliner agar lebih optimal dalam menjalankan bisnis kuliner lautnya.

HMS mengatakan, Dinas Perdagangan selain melakukan pendampingan dan pemberdayaan perlu juga melakukan terobosan kebijakan terkait pemberian bantuan ketrampilan maupun modal usaha melalui skema dana bergulir.

“Melalui skema tersebut para pedagang lapak kuliner memiliki spirit dan tanggungjawab dalam membesarkan usahanya ,” tandas Makmur Said, Minggu (15/09) 2019.

Lebih jauh Mantan Sekda Kota Mataram ini mengatakan, untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya penataan dan pembenahan  lapak-lapak pedagang yang terkesan kurang indah dipandang.

Terdapat beberapa pedagang  menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang yang mengurangi estetika di kawasan itu.

HMS juga berharap, agar di Lingkar Selatan dapat disediakan lapak atau kedai kopi lebih banyak lagi, sehingga wilayah tersebut menjadi alternatif baru hiburan bagi masyarakat Kota Mataram.

“Jadi tidak hanya kuliner aja yang dapat dinikmati di sana, namun masyarakat dapat bersantai di kedai kopi,” ucapnya.

Dia menyarankan, jika di selatan wilayah Lingkar Selatan berderetan lapak ikan bakar, maka di utaranya perlu dibangun lapak-lapak kedai kopi.

Sehingga jalur tersebut akan semakin ramai. Karena jika hanya diisi oleh lapak ikan bakar, maka tidak setiap hari masyarakat akan berkunjung ke sana.

Maka untuk mempopulerkan Lingkar Selatan perlu adanya trobosan baru.

“Jika di selatan Lingkar Selatan terdapat lapak ikan maka di utara harus ada deretan kedai kopi atau kuliner lain. Sehingga masyarakat tidak bosan ke sana. Karena  selera orang tidak setiap hari makan ikan bakar,” katanya.

Sementara itu terkait perencanaan pengembangan lingkar selatan, HMS mengatakan konsep awalnya untuk pembebasan lahan dan pembangunan sekitar 8 hektar , tapi yang mampu dibebaskan hanya 3 hektar.

Kawasan lingkar selatan didesign menjadi pusat rekreasi dan kuliner seperti ‘Mini Ancol kota Mataram’.

“Saya tahu persis proses awal karena terlibat langsung dari sisi penyediaan anggaran mulai dari perencanaan, penyediaan anggaran sampai dengan pembangunannya ,” ungkap HMS.

Selain itu diharapkan, fasilitas penerangan dan keamanan di wilayah tersebut lebih dioptimalkan lagi. Itu agar Mataram memiliki wajah yang lebih nyaman, dan tentunya membawa keuntungan bagi pedagang sekitar.

“Perlu optimalisasi dan pemberdayaan kawasan Lingkar Selatan sebagai pusat rekreasi dan kuliner,” tandas HMS.

Sementara terkait progres pengumpulan KTP ,  HMS mengatakan saat ini Tim Relawan HMS masih melakukan proses verifikasi terhadap setiap dukungan KTP warga kota Mataram.

Me

Di kawasan pendidikan dan perkantoran, tentu akan berbeda dengan kawasan perniagaan, pusat transportasi seperti terminal, dan lain sebagainya

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Perencanaan dan pembangunan tata ruang perkotaan Jika tak dikelola dengan baik, hal bisa menjadi faktor penghambat kemajuan, sekaligus memicu peningkatan angka kemiskinan perkotaan.

H Rohman Farly (HRF) mengatakan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan gelombang urban ke perkotaan menjadi tantangan tersendiri, Fenomena ini terjadi di semua Kota besar.

“Ini juga bisa saja terjadi di Kota Mataram, di mana pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi tinggi, sementara ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan sulit diraih,” kata H Rohman Farly, Rabu ( 11/9)

Pria kelahiran Rembige yang saat ini menjabat Sekda Lombok Timur  mengungkapkan, menangkap fenomena lazim pertumbuhan kota ini, perlu strategi perencanaan dan pembangunan rata ruang yang mengakomodir dan mengantisipasi potensi permasalahan.

Salah satu yang ditawarkan adalah konsep pembangunan tata ruang dan pembangunan kawasan berbasis potensi zonasi.

“Konsepnya terlihat sederhana, ya mirip One Village One Produck di beberapa Desa unggulan nasional. Apa salahnya jika dalam hal tertentu Kota belajar dari Desa?”  kata Rohman.

Dikatakannya, Kota Mataram dengan  6 Kecamatan yang masing-masing punya potensi dan permasalahannya sendiri-sendiri, perlu mencermati perencanaan pembangunan ke depan.

Ia mencontohkan, pendekatan pembangunan untuk kawasan di lingkar pesisir tentu jauh berbeda dengan kawasan di pusat perniagaan, juga sebaliknya.

Menurutnya, pembangunan berbasis potensi zonasi ini, memudahkan fokus pengembangan potensi yang ada di setiap zonasi kawasan itu sendiri.

Misalnya di pesisir masyarakat membutuhkan program yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan,

“Kemudian yang punya potensi wisata juga bisa disuport dengan kepariwisataan. Sehingga setiap kawasan disentuh sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Stakeholders yang terkait dengan potensi kawasan juga bisa disinergikan dengan baik, terintegrasi pada akhirnya,” tambah HRF.

HRF menambahkan, dengan pola demikian diharapkan akan tumbuh peluang lapangan kerja di setiap zonasi yang tumbuh dari potensi lokal mereka sendiri.

Selain itu, dalam jangka menengah dan panjang, hal ini akan membantu meminimalisir terjadinya salah sasaran program pembangunan.

“Sehingga apa yang difasilitasi pemerintah itu tidak mubazir karena salah sasaran, dan bisa lebih fokus kepada pengembangan potensi yang ada di kawasan,” imbuhnya.

Pembangunan berbasis potensi zonasi, menurut HRF juga akan memudahkan pelaksanaan konsep penataan wilayah pada akhirnya.

Penyediaan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan juga pusat-pusat industri UMKM bisa lebih ditata dan dimaksimalkan.

Di kawasan pendidikan dan perkantoran, tentu akan berbeda dengan kawasan perniagaan, pusat transportasi seperti terminal, dan lain sebagainya.

“Ke depan, ini juga akan menjadi ikon yang baik untuk Mataram. Jadi pengunjung domestik atau wisatawan luar yang datang bisa punya banyak pilihan,” katanya.

Me

Kegiatan Gala Dinner juga diisi dengan penyerahan mandat APGN tahun 2021, yang dilakukan Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah kepada Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Satun, Thailand

LOBAR.lombokjournal.com —  Pesona Taman Narmada dan kasiat Air Awet Muda dipaparkan di hadapan Komite Asia Pasific Geopark Network (APGN) dan peserta Simposium Internasional APGN ke-6 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah memaparkan pesona Taman Narmada itu saat gala dinner APGN, Kamis (05/09) 2019 malam di Taman Narmada, Lombok Barat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komite APGN ke-6 untuk kegiatan luar biasa yang telah mereka lakukan (di Lombok) termasuk Gala Dinner  ini di Taman Narmada,” kata Wagub Ummi Rohmi, membuka sambutannya dalam

Hadir dalam Gala Dinner, Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin,  Asisten Jejaring Inovasi Maritim Kemenko Maritim, Latif Nurbana, Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, dan para peserta APGN dari 35 negara.

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, saat menyampaikan sambutannya dalam bahasa Inggris,  menjelaskan Taman Narmada merupakan replika dari Gunung Rinjani.

Setiap bagian taman telah dibangun dan ditata dengan sempurna berdasarkan lanskap Gunung Rinjani. Dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem.

Wagub memaparkan, pada saat itu Raja terlalu tua untuk melakukan ritual pengorbanannya di Gunung Rinjani, sehingga ia memerintahkan semua arsitek kerajaan untuk membawa nuansa Gunung Rinjani ke Taman Narmada.

“Taman ini juga terkenal dengan mata air alami yang membuat semua orang yang meminumnya awet muda,” kata Ummi Rohmi.

Wagub Ummi Rohmi menegaskan, sebagai perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Barat, ia menyampaikan rasa senang bahwa NTB menjadi tuan rumah APGN tahun 2019.

“Malam ini kita bisa merayakan keajaiban bumi ibu dan diingatkan betapa menakjubkannya planet ini,” katanya.

Ummi Rohmi kemudian memaparkan pesona Lombok dan Sumbawa.

“Provinsi kami terdiri dari hampir 300 pulau yang tersebar di provinsi ini dengan dua pulau besar utama yang disebut Lombok dan Sumbawa,” katanya.

Dipaparkan, NTB memiliki tiga suku utama yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo, kami kaya akan budaya dan sejarah.

Pantai indah terletak di setiap sudut provinsi, menawarkan pantai pasir putih dan air sebening kristal yang dilengkapi dengan terumbu karang yang indah bagi para pengunjung.

Dua gunung berapi bersejarah, Tambora dan Rinjani, menawarkan pemandangan indah serta peluang tak terbatas untuk belajar dan meneliti sejarah dunia ini.

Kerajinan tangan dan potongan kain tenun yang indah kaya akan filosofi dan budaya.

“Dan inilah alasan mengapa saya bangga menyebutnya RUMAH!. Saya berharap bahwa setelah acara ini, anda semua akan menghabiskan beberapa hari lagi untuk menikmati keindahan alam dan budaya di  provinsi kami, dari keaktifan Gili Trawangan hingga pantai-pantai eksotis di Mandalika, atau bahkan menikmati kesunyian dan ketenangan Desa Sade dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari orang-orang di pulau ini,” katanya.

Kegiatan Gala Dinner juga diisi dengan penyerahan mandat APGN tahun 2021, yang dilakukan Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah kepada Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Satun, Thailand.

Sementara itu, Koordinator APGN Prof Xiaochi Jin mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat Lombok yang sudah menjadi tuan rumah yang baik bagi serangkaian kegiatan APGN 2019.

Menurutnya, menjadi sebuah pengalaman sangat berharga selama berkegiatan di Lombok, NTB, dengan panorama alam yang indah dan keberagaman seni budayanya.

“Kami mengapreasiasi NTB, pemerintah dan masyarakatnya yang sudah menyambut dan memberikan kehangatan dalam rangkaian APGN di Lombok ini,” katanya.

Simposium Internasional AGPN merupakan kegiatan dua tahunan dari UNESCO Global Geopark untuk wilayah Asia Pasific.

Prof Xiaochi Jin menjelaskan, APGN 2021 mendatang akan diselenggarakan di Geopark Satun, Thailand.

Ia berharap Dewan Geopark Rinjani Lombok bisa turut serta dalam pertemuan dua tahun mendatang di Thailand.

AYA/Diskominfotik

“Sebelumnya 298 desa, kini bertambah menjadi 302 desa yang alami kekeringan”

MATARAM.lombokjournak.com – Penyaluran air bersih terus dilakukan akibat kekeringan yang melanda beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data semula terdapat 298 desa yang kekeringan akibat musim kemarau, tapi kini bertambah menjadi 302 kabupaten/kota.

Karena itu, upaya mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah di NTB itu, pihak Dinas Sosial Provinsi NTB telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih.

“Saat ini penyaluran air bersih masih terus dilakukan kekeringan akibat musim kemarau yang melanda NTB. Daerah yang dilada kekeringan makin meluas. Sebelumnya 298 desa, kini bertambah menjadi 302 desa. Kabupaten kota yang terdampak parah kekeringan terbanyak di kabupaten lombok tengah,” ujar Kepala Dinas Sosial, Wismaningsih Drajadiah, Selasa (10/09) 2019.

Wismaningsih  mengatakan, hingga bulan Agustus 2019 Dinas Sosial Provinsi NTB telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih kepada warga masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran ittu dilakukan bersama instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

Dijeaskannya, sumber air bersih itu dipasok dari wilayah Lingsar dan Narmada sebagai wilayah sumber air di NTB khususnya.

Seperti diketahui kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 ini lebih luas jika dibandingkan tahun 2018 lalu, sebab kekeringan yang terjadi tahun ini jumlah masyarakat yang tedampak  lebih banyak.

Seperti yang terjadi di wilayah Lombok Timur, tepatnya di bagian selatan Lombok Timur sehingga berdampak terhadap kondisi pertanian masyarakat.

AYA

Gubernur Zul menyerahkan bantuan awal secara simbolis berupa dana pembangunan Masjid sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB

LOTENG.lombokjournal.com – Pembangunan masjid selalu mengingatkan pentingnya mengejar kebajikan, mengingat konsep hidup yang terus mengejar kebaikan adalah kebutuhan setiap orang.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan itu saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Fastabiqul Khairat di Dusun Enjak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Senin (09/09) 2019.

Dikatakannya, ia bahagia bisa menyapa, bersilaturahmi dan menyambangi masyarakat Desa Labulia, terlebih di acara yang sangat bagus seperti di peletakan batu pertama pembangunan Masjid.

“Perlu kita terus menyapa masyarakat dengan tulus, dengan segenap cinta yang ada, di dalam nurani dan batin kita,” ungkap Doktor Zul.

Gubernur Zul berharap, Masjid Fastabiqul Khairat kalau berdiri agar mampu menghadirkan ketenangan, kedamaian, menjinakkan pikiran, sehingga masyarakat kita, butuh hadir secara bersama-sama di dalamnya.

Di hadapan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat umum di Labulia, gubernur mengaku menyambut baik kegiatan pembangunan masjid.

Gubernur Zul menyerahkan bantuan awal secara simbolis berupa dana pembangunan Masjid sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami sangat senang untuk menghadiri acara ini dan kami meminta do’anya, mudah-mudahan jalan kami ke depan dimudahkan oleh Allah SWT, dan pembangunan Masjid yang kita cintai ini, juga diberikan kemudahan oleh Allah SWT,” harapnya.

Gubernur berpesan, agar masyarakat terus menyiapkan diri menjadi tuan rumah di acara-acara yang besar di tahun-tahun yang akan datang.

“Di Lombok Barat dan Lombok Tengah sebentar lagi banyak acara-acara besar. Perlu kesiapan anak-anak kita untuk tumbuh, apapun kondisinya, jangan sampai anak-anak kita tidak sekolah,” katanya.

AYA/HmsNTB