Balmon : “Pungut Sampah, Dapat Hadiah”

Selain dapat hadiah, ternyata sampah juga bisa mendatangkan berkah ekonomi jika diolah

MATARAM.lombokjournal.com — Saat pembukaan Inspiratif Expo yang digelar saat Car Free Day, Minggu (22/09) 2019), di Jalan Udayana Mataram, Balai Monitoring (Balmon) Spektrum Frekuensi Kelas II Mataram Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, menggelar agenda unik yaitu pengumpulan sampah.

Acara yang diawali senam bersama dan gerak jalan sehat serangkaian kegiatan memperingati Hari bakti Postel ke 74 itu, Balmon akan memberikan hadiah door prize menarik bagi pengumpul sampah terbanyak.

“Maka sambil jalan pungutlah sampah, dikumpulkan di panitia, nanti hadiahnya ambil disini,” ujar MC Udin sedunia melalui microphone

Penyelenggaran kegiatan ini merupakan bagian mensukseskan program Zero Waste, Dengan mengajak masyarakat mengumpulkan sampah plastik secara individu dan kelompok.

“Ini dapat memberikan edukasi sekaligus mencontohkan langsung program Zero Waste,” tutur Kepala Balmon NTB, I Komang Sudiarta.

Wakil Gubernur NTB, Dr Hj.Siti Rohmi Djalillah M.Pd. hadir saat melepas gerak jalan, didampingi Direktur Operasi Sumber Daya Kemenkominfo RI, Dr. Dwi Handoko dan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH.

Disisipkannya kampanye Zero Waste di dalam acara ini disambut baik oleh peserta. Seperti diakui Yuyun Erma Kutari salah seorang peserta asal Sumbawa.

Gadis yang akrab disapa Yuyun ini mengaku antusias dengan agenda pengumpulan sampah tersebut. Selain dapat hadiah, ternyata sampah juga bisa mendatangkan berkah ekonomi jika diolah, ungkapnya.

Baginya sebagai anggota komunitas, maka informasi yang didapat pada acara ini, akan dapat menjadi kontribusi awal untuk mengenalkan Zero Waste, untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Zero Waste sebenarnya adalah kesadaran untuk mengubah prilaku untuk menjalani gaya hidup bersih. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tapi pelan-pelan pasti bisa terwujud,” tuturnya.

Sebagaimana dimaklumi pemerintah Provinsi NTB, belakangan ini sangat intens mengkampanyekan program zero waste untuk NTB Gemilang. Beragam cara dilakukan demi mendukung terwujudnya program NTB Zero Waste di tahun 2023.

Dari kampanye melalui berbagai pamphlet, iklan layanan masyarakat, hingga sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menyisipkan kampanye zero waste dalam pembagian Balmon : “Pungut Sampah, Dapat Hadiah”.

AYA/HmsNTB

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi, IJTI NTB Bedah Problematika Media

Mengapresiasi kiprah Zull-Rohmi yang mampu merespon kebutuhan para pekerja media dengan stabil di antara kritikan membangun dan informasi kemajuan daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Membedah konsep media sehat dalam dinamika pembangunan daerah di NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah pada Jumat (20/09) 2019, jadi topik seminar Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Nusa Tenggara Barat.

Tema ‘Media Sehat Untuk NTB Gemilang’ yang digelar dalam seminar organisasi jurnalis Televisi di NTB tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara media dengan pemangku kebijakan yg dikomandoi duo Doktor.

Seminar sekaligus merefleksi 1 tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah dari sudut pandang para pegiat media atau wartawan.

Empat narasumber seminar yang berkompeten, menjadi pematik pandangan kinerja, atas apa yang pernah diperbuat Zull-Rohmi sepanjang tahun pertama kepemimpinannya di NTB. Diantaranya Ketua IJTI NTB Riadis Sulhi, Ketua KPID NTB Yusron Saudi, Kadis Kominfotik NTB I Gde Putu Aryadi, dan Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahsanul Khalik.

Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi dalam sambutannya, mengapresiasi kiprah Zull-Rohmi yang mampu merespon kebutuhan para pekerja media dengan stabil di antara kritikan membangun dan informasi kemajuan daerah.

Melalui seminar ini pun ia berharap seluruh pihak dapat memetik edukasi dari perkembangan media dan problematikanya di NTB.

Diharapkannya, seminar IJTI ini menjadi ruang untuk merefleksi diri, tidak hanya untuk mengulas setahun pasca gempa Lombok yang menjadi perhatian dunia, namun juga tepat usianya dengan 1 tahun kepemimpinan Zull-Rohmi.

“Ini juga menjadi agenda tahunan organisasi sehingga penting bagi kami para pekerja media untuk memberikan pandangan tentang kondisi pertumbuhan media, menekan pemberitaan hoax, ditengah program – program pembangunan daerah,” katanya.

Mewakili Gubernur NTB, Kadis Kominfotik NTB, I Putu Gde Aryadi yang sekaligus membuka acara, juga menyampaikan hal senada.

Peranan media menurutnya sangat penting untuk baik buruknya daerah. Karenanya edukasi dan dialog terbuka yang dilakukan Zul-Rohmi melalui acara Jangzulmi (Jumpa Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah) saat ini sangat baik untuk mempererat hubungan dengan media.

Terlebih gelaran seminar seperti yang dilakukan organisasi media IJTI NTB di tengah bertumbuh pesatnya industri media, diharapkan dapat menjadi pencerah terhadap pola pikir baru bagi pekerja media sekaligus ruang kreasi masyarakat.

Menurut Gde Aryadi, yang patut kita syukuri ini adalah perkembangan media baik media cetak, elektronik maupun radio dan online. Ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreasi disemua bidang.

“Karena media ini ladang kreasi, misalnya bisnis, promosi percepatan pembangunan daerah. Namun disisi lain ada ruang kosong yang harus kita antisipasi bersama agar tidak menimbulkan kesan negatif ditengah masyarakat. Mari kita manfaatkan perkembangan media saat ini untuk kemajuan daerah dimasa depan,” paparnya.

Aryadi mengatakan, media yang turut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kondisi daerah yang sejatinya menjadi tugas bersama, akan memudahkan setiap program pembangunan di NTB dapat berjalan baik.

Enam program andalan kepemimpinan Zull-Rohmi yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, mendukung seluruh lini sektor pembangunan yang tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum namun juga bagi perkembangan industri media dan kesejahteraan para pekerjanya.

Sementara dari sudut pandang regulasi penanganan kebencanaan di daerah, Kepala BPBD NTB Ahsanul Khalik juga menekankan logika berfikir tentang warisan kemajuan daerah yang kini telah berhasil dihadapi Zull-Rohmi.

Mencuatnya pemberitaan tentang adanya kendala lapangan progres rekonstruksi pasca gempa, baginya menjadi kritikan konstruktif yang bersifat informatif, agar pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Zul – Rohmi tidak hanya mewarisi keberhasilan TGB (Tuan Guru Bajang Zainul Majdi), tetapi juga mewarisi porak porandanya NTB kala diguncang gempa namun mampu dibangun kembali dan berjalan baik,” ucapnya.

Seminar IJTI NTB juga dirangkaikan dengan Deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas Polda NTB dengan wartawan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

Rangkaian gawe bersama IJTI NTB digelar marathon mulai tanggal 20 hingga 21 September (Jumat-Sabtu) diawali dengan Seminar yang kemudian dirangkai dengan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis Televisi (UKJ-TV) bagi pengurus dan anggota IJTI NTB yang digelar di Kawasan Kuta Mandalika Lombok Tengah.

AYA

Setahun Zul-Rohmi, Sesepuh Masyarakat Sasak Yakin NTB Gemilang Terwujud

DIharap, semua pihak akan memberikan dukungan terhadap NTB Gemilang. Jika semua pihak mendukung, ia optimis, apa yang dicita-citakan lewat visi NTB Gemilang akan berakhir menggembirakan

MATARAM.lombokjournal.com – Pasangan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) telah genap setahun memimpin NTB, pada Kamis (19/09) 2019.

Terkait capaian setahun Zul-Rohmi ini, Sesepuh Masyarakat Sasak, Drs. H. L. Mudjitahid, alias Mamiq Mudji pun menegaskan dukungannya atas berlanjutnya program-program pembangunan di NTB. Khususnya, pengembangan komoditas dan industri berbahan baku jagung.

“Jadi programnya bapak (Gubernur) dan ibu (Wagub) itu saya dukung,” ujarnya di Mataram, Kamis (19/09/2019). Di usianya yang telah menginjak 81 tahun, Mamiq Mudji kini masih menjabat Ketua Masyarakat Agrobisnis Jagung NTB.

Beberapa waktu lalu, ia pernah menggelar seminar dengan Yayasan Kedaulatan Pangan Nusantara (YKPN). Di seminar itu disampaikan oleh seorang profesor muda, ada temuan mikroba baru yang bisa menggemburkan tanah.

Sehingga nanti produksi padi maupun jagung bisa 14 ton, dan waktu panen bisa lebih pendek, dari 90 hari jadi 75 hari.

Untuk mengaplikasikan temuan ini di sejumlah lahan pertanian di NTB, Mamiq Mudji mengaku telah berkoordinasi dengan banyak pihak.

‘’Kami sudah ketemu Bupati Lombok Timur, siap 10 ribu hektar targetnya, Lombok Barat 4000 hektar dan KLU,’’ ujarnya.

Mamiq Mudji berharap, semua pihak akan memberikan dukungan terhadap NTB Gemilang. Jika semua pihak mendukung, ia optimis, apa yang dicita-citakan lewat visi NTB Gemilang akan berakhir menggembirakan.

‘’Saya meyakini, NTB Gemilang bisa sukses jika mendapatkan dukungan gerakan pembangunan dari bawah,’’ katanya.

AYA/HmsNTB

Di Satu Tahun Kepemimpinan Fashion Gubernur Jadi Sorotan

Seorang kepala daerah mestinya memperhatikan busana, karena menjadi fokus perhatian khalayak luas.

lomokjournal.com —

MATARAM ; Sorotan tidak hanya soal program, tapi juga penampilan atau fashion gubernur.

Ketua KNPI Lombok Timur, Taufik Hidayat, menyoroti busana Zulkieflimansyah yang sering digunakan dalam acara formal. Menurut Opik, sapaannya, penampilan busana gubernur sering kurang tepat dengan acara yang dihadiri.

Hal itu diktakannya dalam diskusi publik yang diinisiasi M16 mengambil tema “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi.” Berbagai masukan terhadap kepemimpinan mereka disoroti dalam forum tersebut

“Fashion gubernur saya kira perlu diberikan masukan agar memposisikan diri pada suasana tepat agar baik dan beretika. Jangan sampai suasana formal pakai celana jeans kaos oblong,” sentilnya.

Menurut Opik, jika gubernur menghadiri acara dengan jeans atau kaos oblong, justru terkesan tidak menghargai forum tersebut. Padahal, seorang kepala daerah mestinya memperhatikan busana, karena menjadi fokus perhatian khalayak luas.

Selain busana, Opik juga mengkritisi anggaran yang digunakan gubernur untuk mengirim pelajar ke luar negeri. Anggaran yang datangnya dari Corporate Social Responsibility (CSR) harus lebih transparan.

“Beasiswa harus clear. Jangan sampai pukul rata semua salah, di satu sisi ada baiknya karena merangsang dunia pendidikan NTB. Yang jadi soal sumber dana CSR harus diperjelas dari mana saja CSR itu?” katanya.

Tidak hanya gubernur, Opik juga mengkritisi sikap DPRD NTB yang berkunjung ke luar negeri saat masyarakat NTB masih banyak yang tidur di Huntara akibat gempa tahun lalu.

Kemiskinan Agraria dan Lahan Produktif Jadi Masalah Era Zul-Rohmi

“Situasi memburuk saat kebijakan provinsi 2019 hampir 80 persen pengelolaan SDA kewenangan gubernur, tidak lagi kabupaten yang memiliki kewenangan perizinan”

lombokjournal.com —

MATARAM ; Satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi menjadi sorotan banyak pihak. Beragam masukan dan kritik dilontarkan dalam forum diskusi publik yang digelar Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram.

Kritikan terhadap Zul-Rohmi datang dari Aktivis ProDem, Wahidjan. Soal kemiskinan di sektor agraria. Menurutnya, masyarakat bergantung pada sektor agraria, namun justru kontras dengan lahan produktif di NTB yang kian menyempit.

“NTB banyak menggantung diri di sektor agraria, (tapi) kemiskinan terjadi di sektor agraria. Tanah produktif semakin menyempit, maka dibutuhkan strategi dari pemangku kebijakan,” katanya.

Wahidjan mengatakan, situasi semakin memperburuk saat 80 persen pengelolaan sumber daya alam dikelola pemerintah provinsi. Imbasnya, sektor agraria justru dikuasai kelompok tertentu, sehingga berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup di sana.

“Situasi memburuk saat kebijakan provinsi 2019 hampir 80 persen pengelolaan SDA kewenangan gubernur, tidak lagi kabupaten yang memiliki kewenangan perizinan,” ujarnya.

Wahidjan berharap pada forum tersebut menjadi bahan masukan bagi Zul-Rohmi, terlebih lagi dengan hadirnya staf khusus gubernur, agar dapat memberikan catatan soal polemik agraria pada gubernur.

Sektor Pariwisata Kinerja Gubernur Baik, Tapi Itu Program Nasional

Pariwisata NTB yang minim fasilitas seperti lampu penerangan hingga MCK memperburuk citra pariwisata

Lombokjournal.com —

MATARAM ; Telah satu tahun sudah Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi menahkodai NTB. Banyak program yang ditelurkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Program-program tersebut tertuang dalam visi NTB Gemilang.

Merespon satu tahun Zul-Rohmi, Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, menggelar diskusi “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi.”

Inisiator kegiatan, Fihiruddin, dalam pembukaan diskusi turut mengapresiasi program Zul-Rohmi soal pariwisata.

“Kinerja gubernur soal pariwisata NTB cukup baik di era Zul-Rohmi, meksipun itu program nasional. Meskipun itu program Jokowi,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan sindiran dari semangat Zul-Rohmi dalam membenahi pariwisata NTB. Banyak program di bidang pariwisata belum berjalan maksimal. Bahkan, destinasi wisata NTB juga tidak kunjung membaik.

Pariwisata NTB yang minim fasilitas seperti lampu penerangan hingga MCK memperburuk citra pariwisata. Di sisi lain sebentar lagi MotoGP digelar di NTB, tentu mata dunia terpusat di NTB.

Ini menjadi hal buruk jika pariwisata NTB belum berbenah.

Diskusi berlanjut dengan hadirnya pemateri dari berbagai unsur, mulai dari politisi, staf khusus gubernur hingga pengamat.

Peserta antusias melontarkan banyak pertanyaan soal satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi. Pertanyaan beragam mulai dari soal pengiriman pelajar ke luar negeri, program NTB tanpa sampah atau zero waste dan lainnya.

1 Tahun Zul-Rohmi, Pendapatan Daerah Hingga Pengiriman Pelajar Jadi Problem

“Soal beasiswa, janji politik kampanye tidak akan menggunakan APBD. Semestinya kalau CSR tidak mampu menutupi antusias masyarakat yang mau, ya minta…”

lombokjournal.com —

MATARAM ; Diskusi Publik bertajuk “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi” semakin hangat. Diskusi yang digelar di De-Lima Cafe Kota Mataram, Kamis (19/09) 2019 malam, mengulas segala program Zul-Rohmi dalam setahun.

Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, Mori Hanafi, menyoroti pendapat pusat hingga daerah yang masuk NTB.

“Era Zul pendapatan dari pusat kurang, pendapatan dari daerah tidak ada. Saya enggak heran kalau ada utang enggak mudah diselesaikan dengan sederet keinginan,” katanya.

Mori bahkan membandingkan satu tahun era kepemimpinan TGB, di mana pada 2017 belanja NTB kurang, namun diselamatkan melalui deviden atau langkah lain yang dilakukan TGB. Namun kata Mori, langkah tersebut tidak lagi ditemukan pada era Zulkieflimansyah.

“Sudah APBD minim, Perda percepatan ditempatkan Rp750 miliar. Saya enggak yakin pemerintah mampu bayar,” kata mantan calon Wakil Gubernur NTB itu.

Mori juga menyoroti janji kampanye Zul-Rohmi terkait pengiriman pelajar sekolah di luar negeri menggunakan dana CSR. Namun belakangan justru ada dana APBD yang digunakan. Itu dinilai tidak konsisten sesuai janji.

“Soal beasiswa, janji politik kampanye tidak akan menggunakan APBD. Semestinya kalau CSR tidak mampu menutupi antusias masyarakat yang mau, ya minta…,” selorohnya.

Diskusi yang diinisiasi M16 tersebut terus berlanjut menghadirkan para tokoh. Bahkan, peserta antusias dengan melontarkan kritik dan saran untuk kepemimpinan Zul-Rohmi.

Satu Tahun Zul-Rohmi, Dipertanyakan Amanat APBD Perubahan Yang Belum Dijalankan

“Ada aspirasi masyarakat dalam bentuk hibah dan bansos yang mana sudah clear Rp8,5 Miliar tidak dilaksanakan”

lombokjournal.com –

MATARAM ; Satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi menjadi momentum bagi masyarakat mengkritisi dan memberikan masukan pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tersebut.

Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, menggelar forum diskusi terbuka bertajuk “Kilas Balik Satu Tahun Zul-Rohmi”.

Diskusi tersebut dihadiri banyak tokoh masyarakat, politisi, akademik hingga mahasiswa. Forum diskusi digelar di De-Lima Cafe, Kota Mataram, Kamis (19/09) 2019 malam.

Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, mengatakan berterimakasih atas kiriman paket koran yang memuat prestasi Zul-Rohmi dalam satu tahun kerja.

“Sebelum diskusi digelar, ada 200 eksemplar koran yang entah siapa pengirimnya. Saya ucapkan terimakasih. Mungkin itu juga menjadi second opinion dalam diskusi ini,” katanya.

Ruslan Turmuzy, pemateri pertama dalam diskusi Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP, lagsung mengkritisi terkait realisasi APBD Prubahan 2019. Ia mengungkapkan, ada amanat APBD Perubahan 2018 yang harus dijalankan namun implementasinya justru bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan Zul-Rohmi.

“APBD Perubahan 2018 yang harus dilakukan Zul-Rohmi karena APBD merupakan hasil Musrenbang, maka mulai kita berhitung kepemimpinan mereka dari APBD perubahan,” katanya.

Menurutnya,dalam perjalanan ada belum dijalankan, dalam amanat APBD Perubahan ada dua hal yang harus diselesaikan.

“Perda percepatan pembangunan jalan harus berakhir 2018. Dan hutang Pemerintah yang harus dibayar Rp58 miliar pada pihak ketiga,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi soal hibah dan bansos pada masyarakat dengan nilai fantastis, namun belum direalisasikan.

“Ada aspirasi masyarakat dalam bentuk hibah dan bansos yang mana sudah clear Rp8,5 Miliar tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

Ruslan Turmuzy lebih lanjut mengatakan, banyak perbedaan data statistik dari kinerja yang diungkapkan Pemprov NTB.

“Kalau kita bandingkan data statistik jauh sekali perbedaannya. Kita bicara dua sisi, kebijakan pemerintah Zul-Rohmi dan kebijakan gubernur. Karena program pemerintah yang dijalankan banyak bertentangan tidak konsisten dengan RPJMD Provinsi NTB,” ucapnya.

Tahapan di RPJMD katanya, yang pertama adalah penurunan kemiskinan, namun Zul-Rohmi justru prioritaskan program tanpa sampah atau zero waste, yang justru bermasalah.

“Yang menjadi konsen adalah mengelola TPS regional bukan bank sampah. Ini jadi konsen kita. Bank sampah itu bukan tanggung jawab provinsi tapi kabupaten kota,” tegasnya.

Rohman Farly : Pemda Bisa Menjadi Teladan Penerapan Kendaraan Bermotor Listrik

“Akan percuma bila ekonomi masyarakat kita maju, tapi lingkungannya tercemar dan kesehatan mereka rentan terganggu”

MATARAM.lombokjournal.com — Sekda Lombok Timur, H Rohman Farly ( HRF ) menegaskan dukungan untuk program kendaraan bermotor listrik ini.

Seperti diketahui, tanggal 12 Agustus 2019, Presiden Jokowi sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan

Bahkan pemerintah Pemerintah mulai melakukan kampanye, pameran, dan juga konvoi kendaraan listrik di sejumlah Kota besar .

Tujuannya untuk meningkatkan gaung penggunaan kendaraan listrik sebagai salah upaya pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Menurut HRF, program yang sasaran utamanya mengikis emisi dan efek rumah kaca serta polusi udara di Jakarta dan sejumlah Kota besar lainnya, ini juga bisa mulai diterapkan pula di daerah.

“Saya pikir daerah bisa menangkap ini juga, karena di daerah kan jumlah kendaraan bermotor masih bisa dikontrol,” kata Rohman Farly , Rabu (18/09) 2019.

Dikatakannya, Kota Mataram juga bisa memulai membangun kesadaran masyarakatnya tentang ancaman dan bahaya emisi gas buangan atau efek rumah kaca yang berasal dari pembakaran BBM kendaraan bermotor.

Co2 ( Carbon Monoksida ) berlebihan bukan hanya menyebabkan polusi udara, tetapi juga mengancam kesehatan manusia dan juga mencemari lingkungan hidup.

“Contoh kecil saja, suhu udara siang di perkotaan pasti lebih terasa panas dan gerah, dibanding jika kita berada di wilayah pedesaan yang masih jarang kendaraan bermotornya,” tambahnya.

Bagi HRF, keberadaan kendaraan bermotor tak bisa dipungkiri merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sekaligus penunjang perekonomian di tengah kemajuan zaman ini.

Namun, pembangunan berkelanjutan dan tatanan sosial ramah lingkungan pun tak bisa diabaikan. Sebab, semua akan saling berkaitan.

“Akan percuma bila ekonomi masyarakat kita maju, tapi lingkungannya tercemar dan kesehatan mereka rentan terganggu,” katanya.

Pemda jadi Teladan

Pria kelahiran Rembige – Mataram , 56 Tahun lalu ini menekankan, penggunaan kendaraan bermotor listrik memang tidak bisa serta merta dipaksakan ke masyarakat.

Pertama, lantaran masyarakat sudah terbiasa dengan kendaraan bermotor berbahan bakar BBM fosil. Dan Kedua, belum banyak tersedianya stasiun pengisian bahan bakar listrik.

Faktor kebiasaan atau tradisi berkendaraan di Indonesia sejak dulu, harus mulai diubah dengan pendekatan yang baik, di mana pemerintah bisa menjadi teladan.

“Misalnya di Kota Mataram, kita bisa mulai terapkan penggunaan kendaraan bermotor listrik untuk angkutan umum, dan kendaraan dinas. Dimulai dari beberapa unit dulu, sebagai pilot project,” ujar nya.

Pemprov NTB juga bisa melakukan hal yang serupa untuk mendorong upaya pemerintah pusat ini. Regulasi Pemerintah Pusat untuk Kementerian dan Lembaga terkait kendaraan listrik ini, bisa diturunkan menjadi kebijakan Provinsi.

HRF menekankan, program yang bagus ialah yang berjalan koheren antara pusat dan daerah, hingga pada tingkat implementasinya.

“Jangan lihat ini gagasan siapa, program siapa. Kalau ini bagus untuk diterapkan dan dimulai, saya pikir daerah harus mendukung jika memang dampaknya untuk kebaikan masyarakat dan juga lingkungan kita,” katanya.

Di Kota Mataram, penggunaan kendaraan bermotor listrik, baik sepeda motor dan mobil sudah bisa dilakukan. Beberapa stasiun pengisian juga sudah disiapkan pihak PLN NTB di beberapa titik. Fasilitas yang sudah tersedia ini sangat sayang jika tidak ada yang memanfaatkan.

HRF yang digadang-gadang sebagai calon Walikota Mataram ini selalu mengemukakan tentang pentingnya perubahan mindset masyarakat.

Karena sebaik apapun proram pemerintah, tak akan maksimal berjalan jika tanpa dukungan penuh dan partisipasi aktif masyarakatnya.

“Salah satu kunci ya pemerintah harus bisa jadi teladan. Sosialisasi dan edukasi terus menerus harus dilakukan sambil kita juga berbuat, mengimplementasikan lebih dulu agar masyarakat bisa punya pemahaman yang sama,” katanya.

Pembangunan Rumah Tahan Gempa Terdampak Kelangkaan Semen

“Kita di BPBD, dinas perdagangan dan polda sudah mengupayakAn agar seminggu ke depan pasokan Semen sudah mulai di drop ke NTB”

MATARAM.lombokjournal.com — Kelangkaan Semen yang terjadi beberapa minggu belakangan ini membuat pembngunan Rumah Tahan Gempa di daerah terdampak gempa menjadi terhambat.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah ( BPBD)NTB, menyebut kelangkaan semen yang terjadi saat ini berdampak signifikan terhadap proses pembangunan rumah tahan gempa.

“Meski proses pembangunan rumah tahan gempa terhambat oleh kondisi kelangkaan semen kita memastikan pembangunan rumah tahan gempa dipastikan akan tetap berjalan”Ujar Ashanul Khalik pada Kamis (19/09) 2019.

Terjadinya kelangkaan semen ini membuat BPBD NtB bersama Dinas perdagangan Provinsi NTB serta Polda NTB yang tergabung dalam tim pengendalian harg, melakukan koordinasi untuk mengupayakan dalam satu minggu kedepan pasokan semen dipastikan sudah mulai masuk ke NTB.

“Kita di BPBD, dinas perdagangan dan polda sudah mengupayakAn agar seminggu ke depan pasokan Semen sudah mulai di drop ke NTB,” tegasnya

lebih lanjut Ashanul menjelaskan, terkait kelangkaan semen di lapangan BPBD NTB menghimbau kepada para aplikator dan pengusaha rumah tahan gempa agar tetap melanjutkan proses pembangunan RTG yang tahap pembangunannya mencapai 80 persen.

AYA