“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan (charity) dan sifatnya peri-feri (pinggiran)”

lombokjournal.com —

MATARAM;    Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram mendorong penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), maupun Indonesia secara umum.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Pilitik M16 Mataram,   Bambang Mei Finarwanto menyampaikan larangan  penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam perhelatan Pilkada 2018 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk perlakuan diskriminatif.

Menurut pria yang akrab disapa Didu, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum termasuk pilkada, termasuk penyandang disabilitas.

Didu tidak sependapat dengan keputusan KPU yang menganggap kalangan disabilitas masuk dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

“Mereka sebagai penyandang disabilitas bukan karena kemauannya. Mereka seharusnya diberi ruang dan didorong sekaligus diberi kepercayaan dan kesempatan untuk tampil dalam konstestasi pilkada serentak,” katanya, Rabu (08/11) di Mataram .

Kata Didu, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah. Didu menilai keberpihakan dan kesetaraan menjadi kunci utama dalam memberikan ruang politik dan kesempatan kepada penyandang disabilitas maju falam kontestasi pilkada serentak 2020.

Didu menyorot Keputusan KPU No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam aturan tersebut, di pasal 7 disebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil GUbernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Didu menyampaikan memasukan penyandang disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam keputusan KPU justru bertentangan, khususnya dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan konstitusi.

Didu beranggapan syarat calon yang sehat jasmani dan rohani harus ditafsirkan secara luas dan holistik. Didu mengajak para penyandang disabilitas tidak dijustifikasi bahwa mereka tidak sehat dan seolah-olah diterjemahkan sebagai orang yang sedang sakit .

“Paradigma pemikiran yang stigmatisasi dan diskriminatif seperti ini harus dirubah. Cara pandang yang partisan hanya akan mendelegitimasi kemampuan dan kapasitas penyandang disabilitas,”

Didu menganggap banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan kapasitas di atas rata-rata dan memiliki gagasan menarik dalam membangun sebuah kota.

Selama ini, terutama dalam kontestasi pilkada, kata Didu, penyandang disabiltas acap dipandang sebelah mata dan tidak ada kemauan untuk mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dalam konstestasi pilkada.

“Selama ini kaum disabiltas hanya diberikan ruang secara  sebatas pada pertimbangan belas kasihan ( charity ) dan sifatnya peri-feri (pinggiran) sebatas pada menjalankan peran kewajibannya. Tidak ada kemauan yang sungguh2  mendorong dan menampilkan kaum disabilitas maju dlm sebagai calon pemimpin di konstestasi pilkada,” papar Didu.

Presiden RI ke IV , Abdurahman Wahid meskipun disabilitas terbukti  dimasa kepemimpinannya yang singkat , terbukti mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi utang luar negri secara signifikan .

“Ketika Allah SWT memberikan ujian atau cobaan kepada kaumnya dalam ketidaksempurnaan ataupun kelemahan fisik dibanding umat lainnya, maka sesungguhnya Allah SWT senantiasa akan menjaganya  dan memberikan kelebihan disisi lain. Itu hukumnya wajib bukan sunnah,” tukasnya.

Me

Proses pemulangan pengungsi asal NTB ini juga merupakan peran penting dari Yonif 751 Sentani

MATARAM.lombokjournal.com — Pagi ini,  Minggu (06/10) 2019 Pukul 07.45 Rombongan Pengungsi asal NTB tujuan Bima dipulangkan,  menggunakan pesawat komersil Lion JT 795.

Rombongan besar pada pemulangan Pengungsi ke NTB kali ini berjumlah 50 orang, seluruhnya berasal dari Kabupaten Bima.

Proses pemulangan para pengungsi ini terbilang lancar karena perhatian yang begitu besar dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB, dan seluruh  elemen masyarakat Bima di Jayapura.

Dan yang tidak kalah perannya ketika proses mengurus tiket, boarding pass, bagasi, hingga memastikan pengungsi masuk pesawat dengan barang bawaannya adalah para petugas di Bandara, yaitu Iksan, Yusman, dan Iwan.

Mereka adalah putra-putra NTB yang ditugaskan oleh kesatuannya di Bandara Sentani. Alhamdulillah mereka hadir dan bertugas untuk NTB walaupun tidak di Wilayah NTB.

Karena disaat yang sama dengan penerbangan yang sama, ada rombongan Pengungsi dari provinsi lain, sekitar 20 orang yang ketinggalan Pesawat hanya karena kelalaian saat check in, padahal sudah lebih awal berada di Bandara.

Kemudahan dan kelancaran proses pemulangan pengungsi asal NTB ini juga merupakan peran penting dari Yonif 751 Sentani, yang mengerahkan sejumlah armada pengangkutan Pengungsi dari Posko ke Bandara.

Begitu pula peran personil Yonif 751, Muhammad Nur dan Muhammad Sidik, putra-putra NTB yang memiliki jiwa-jiwa sosial, penuh kerelaan dalam mengurus Pengungsi,  mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan Tim dari Dinas Sosial Provinsi NTB dan dari Dinas Sosial Kabupaten Bima.

AYA/HmsNTB

Kota Mataram ditunjuk sebagai kota ke tiga untuk melakukan gerakan nasional pilah sampah

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengikuti agenda Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Monumen Bumi Gora Jalan Udayana Mataram, Minggu (06/10)) 2019.

Wakil Gubernur didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dan sejumlah Kepala OPD baik lingkup Setda NTB dan Pemerintah Kota Mataram, melakukan kegiatan bersih-bersih (clean up) di sepanjang jalan Udayana.

Tidak ketinggalan juga ormas, pelajar serta masyarakat umum ikut melakukan kegiatan clean up.

Dikatakan wagub, Provinsi NTB merupakan tempat indah yang selalu dikunjungi oleh wisatawan. Ia mengajak masyarakat untuk pandai dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dalam hal memilah sampah yang dimulai dari rumah.

Wagub mengatakan, kunci keberhasilan program NTB Zero Waste adalah kesungguhan, tekad dan kesadaran dari masyarakat dalam hal menjaga kebersihan.

“Tempat kita ini indah, tapi kalau kita lengah keindahan itu akan sirna, akan hilang, di antaranya adalah kalau kita tidak peduli dengan sampah,” tegas Ummi Rohmi sapaan akrabnya.

Ummi Rohmi menyinggung terkait kebersihan laut dan sungai yang ada di NTB dari sampah plastik. Ini mengakibatkan manusia terpapar mikroplastik dari ikan yang dikonsumsi.

Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab dan kebutuhan seluruh masyarakat.

“Kebutuhan kita untuk NTB ini agar tetap indah, semakin asri dan lestari, itu kebutuhan kita semua,” sambungnya.

Ummi Rohmi berharap anak-anak muda NTB dapat menjadi pionir dan garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia minta masyarakat pandai dalam mengelola sampah agar menjadi sumber daya dan hal yang bermanfaat.

“Kita tunjukan pada Indonesia, bahwa NTB ini bisa pilah sampah dari rumah, kelola sampah dengan baik, mengubah sampah yang dulunya musibah menjadi sumber daya,” pungkas Wagub.

Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rossa Vivien Ratnawati mengungkapkan, Kota Mataram ditunjuk sebagai kota ke tiga untuk melakukan gerakan nasional pilah sampah.

Vivien menyampaikan, tiap harinya, per orang dapat menghasilkan sampah sekitar 0,7 kg. Jadi, dalam satu tahun sampah di Indonesia terdapat sekitar 65,8 juta ton.

NTB yang merupakan daerah wisata diharapkan agar terus dapat menjaga kebersihan daerahnya.

“Kenapa kami memilih NTB?  Karena kami melihat bapak Gubernur dan ibu Wagub sudah luar biasa gerakannya. Tapi mereka tidak akan bisa bekerja jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan,” ungkapnya.

BACA JUGA ; Peringati Hari Kesehatan Lingkungan, Wagub Ajak Sukseskan Zero Waste

Vivien pun mengajak seluruh  masyarakat untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTB khususnya Kota Mataram yang antusias dalam gerakan nasional pilah sampah.

AYA/HmsNTB

Pemkot Mataram akan menetapkan regulasi untuk mendukung program Zero Waste, bila masyarakat tidak memilah sampah sendiri, Bank Sampah atau TPA tidak akan menerimanya

MATARAM.lombokjournal.co — Mewujudkan lingkungan bebas sampah tidak bisa dilakukan apabila Pemprov NTB bekerja sendiri. Seluruh masyarakat diharapkan ikut serta dengan dimulai dari memilah sampah dari rumah masing-masing.

Ajakan itu kebali disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di tengah  acara Inspiratif Expo untuk  memperingati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia di Car Free Day Jalan Udayana, Mataram Minggu (06/10) 2019.

Acara ini bertema ‘Antisipasi perubahan iklim dalam mendukung program Zero Waste  menuju masyarakat NTB sehat’ ini untuk mengkampanyekan ajakan menjaga lingkungan dimulai dengan memilah sampah dari diri sendiri.

Dengan memilah sampah antara sampah organik dan non organik dari rumah, sangat membantu pekerjaan Bank Sampah. Di Bank Sampah, sampah yang terkumpul akan dikelola menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

“Apabila kita pandai dalam memanfaatkam sampah, mulai dari memilah, mendaur ulang, ataupun mengolahnya, itu menjadi suatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk membantu bumi dalam mengatasi sampah, tapi juga dapat menghasilkan barang yang bernilai ekonomis,” ungkap Wagub saat memberikan sambutan.

Umi Rohmi juga mengatakan,   tahun 2020 mendatang Pemkot Mataram akan menetapkan regulasi untuk mendukung program Zero Waste.

BACA JUGA ; Wagub Minta Pilah Sampah Mulai Dari Rumah

Salah satu ketentuannya yaitu apabila masyarakat tidak memilah sampah sendiri, maka Bank Sampah ataupun TPA tidak akan menerimanya.

“Karena itulah, 2 hingga 3 bulan ke depan ini kita maksimalkan kepada seluruh masyarakat Kota Mataram untuk mengkampanyekan pemilahan sampah,” katanya.

AYA

Perlu adanya kolaborasi pendampingan dan pengembangan kapasitas personal tenaga kerja migran

TANJUNG.lombokjournal.com — Launching Crisis Center Desa Rempek, Kecamatan Gangga, KLU digelar oleh Perkumpulan Panca Karsa (PPK), di Lesehan Sasak Narmada, Sabtu (05/10) 2019.

PPK merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas tenaga migran bekerja sama dengan AWO Internasional Jerman.

Crisis center dimaksudkan untuk memastikan perlindungan calon pekerja migran (CPM) pra keberangkatan dan pasca kembali dari negara tujuan.

Hal ini penting guna memastikan mereka mendapatkan hak-haknya selaku warga negara. Mewujudkan tujuan itu, perlu adanya kolaborasi pendampingan dan pengembangan kapasitas personal tenaga kerja migran.

Launching Crisis Center dibuka Bupati Lombok Utara, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda KLU Kawit Sasmita, SH,

Hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD, Camat Lingkup Pemda KLU, Pemdes, Kelompok Peduli Migran dari 5 desa binaan PPK, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Keberadaan Crisis Center di 5 (lima) desa sasaran program, dapat tersosialisasikan kepada stakeholder baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

Selain itu, diharapkan dapat terjalin kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder bidang ketenagakerjaan luar negeri dan PPK sebagai pemrakarsa program di KLU.

Bupati Lombok Utara melalui Asisten I Setda KLU Kawit Sasmita, SH menyampaikan partisipasi pekerja migran beserta kompleksitas problematikanya bagi pekerja migran asal Lombok Utara memang cukup besar.

Pergi ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, pihaknya mengakui memang dari sekian banyak pekerja migran yang pergi di antaranya ada yang menghadapi berbagai permasalahan.

Apalagi melihat tren yang mulai berubah, dulu tenaga kerja migran banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi sekarang menuntut mereka harus punya keahlian khusus untuk bisa bekerja di luar negeri.

Kenyataan ini menuntut Pemda KLU dan stakeholder terkait meningkatkan kualitas tenaga kerja yang hendak berangkat perlu memiliki keahlian khusus.

“Keberadaan Crisis Center ini nanti akan membantu para calon pekerja migran. Harus memfasilitasi mereka dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak ada lagi tenaga migran ini yang kita tidak tahu keberadaannya seperti masalah tenaga migran beberapa tahun yang lalu. Ini yang menjadi harapan kami,” kata Bupati Najmul.

Kadis Tenaga Kerja PMPTSP KLU melalui Kasi Penempatan Rahadianto kepada awak media menegaskan, apa yang dikatakan Asisten Pemerintahan tersebut hingga saat ini diakuinya memang belum diteliti sampai ke lapangan.

Pihaknya mengklaim bahwa secara kasat mata berkurangnya jumlah tenaga kerja keluar negeri lantaran tersedianya pekerjaan di dalam daerah.

Ditanya terkait jumlah warga KLU yang masih bekerja di luar negeri, Rahadianto menambahkan, meski pihaknya belum mengetahui secara pasti, tetapi diperkirakan sekitar 100 orang untuk tahun 2019. S

Di tahun-tahun sebelumnya jumlahnya mencapai hampir 1.000 orang.

“Perkiraan kami tahun ini ada sekitar 100 orang. Pada tahun lalu hampir 1000 orang. Ini kan penurunan yang drastis,” kata Rahadianto.

Ketua PPK NTB Zahratun, SH di hadapan hadirin menjelaskan,  secara faktual Crisis Center telah terbentuk di empat desa di KLU, yaitu di Desa Sambik Bangkol, Tegal Maja, Medana dan Desa Rempek.

“Sebenarnya Crisis Center ini sudah terbentuk di empat desa. Di Desa Rempek baru bisa terbentuk tahun ini, sehingga kami perlu mensosialisasikan apa yang sudah ada di desa yang menjadi program kami,” terang Zahratun.

Merunut sejarahnya, Perkumpulan Panca Karsa telah terbentuk sejak tahun 1988 yang diinisiasi oleh pekerja sosial. Sejak itu pula ia sudah terjun bekerja di PPK tetapi di daerah lain. Menurutnya, suatu kebanggaan tersendiri bagi pendiri karena pada akhirnya Panca Karsa bisa terbentuk di Kabupaten Lombok Utara.

“Program paling utama dari lembaga kami adalah meningkatkan kapasitas mantan pekerja migran dan keluarga, meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan adanya perlindungan pekerja migran dari sebelum pergi dan setelah mereka pulang,” bebernya.

sta/humaspro

Pemerintah daerah dan dunia usaha harus terlibat  ke dalam usaha meningkatkan kapasitas masyarakat dan LSM

PRAYA.lombokjournal.com —  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diajak mendorong peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) khususnya dan NTB pada umumnya.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dalam angka, namun sejauhmana kapasitas masyarakatnya ditingkatkan.

“Warga kita tidak harus jadi penonton di tengah pesatnya kemajuan dunia usaha dan investasi,” kata Gubernur Zulkieflimansyah, saat membuka diskusi terfokus tentang tantangan KEK ke depan, di Hotel D-Max, Praya Barat, Loteng, Sabtu (5/10/2019).

Gubernur berbicara di hadapan sekitar 130 LSM NTB dan Loteng yang hadir. Inisiasi FGD ini dilaksanakan, oleh LSM Aliansi Rakyat Menggugat (ALRM) NTB.

Dikatakannya, pembangunan butuh proses yang panjang dan upaya yang besar.

Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab banyak pihak. Langkah yang dilakukan LSM ALRM dan NGO lainnya, menurut Zulkieflimansyah adalah bagian dari meningkatkan kapasitas tadi.

“Ide dan gagasan itu harus dikanalisasi. Ke depan, pemimpin di kabupaten itu harus membuka semua kanalisasi itu. Tidak terlibat dengan kepentingan sempit. Nanti tak bisa terbuka. Maka syarat pemimpin itu harus pintar dan ada kerendahan hati untuk mau melayani,” katanya.

Dengan kehadiran pemerintah dalam mendukung kanalisasi serta ide atau ruang diskusi seperti tadi, setidaknya dunia usaha akan terketuk.

Ia meminta kepada pemerintah daerah dan dunia usaha untuk terlibat  ke dalam usaha meningkatkan kapasitas masyarakat dan LSM.

“Jangan LSM menentang-nentang pengusaha, tapi ajak terlibat memikirkan ide dan gagasan lebih besar untuk kepentingan kapasitas masyarakat. Jadi ke depan dunia usaha  harus mendukung,” ujarnya.

Wakil Bupati Loteng, Lalu Fathul Bahri menegaskan LSM  itu sangat penting jadi filter, penyaring.

Keberadaan KEK di Loteng luar biasa memberi dampak. Ini menurutnya, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp35 Miliar  tujuh tahun terakhir menjadi Rp215 Miliar lebih.

Dengan adanya KEK, Pemkab Loteng memproyeksikan akan tumbuh setidaknya 5000 kamar hotel. Di setiap satu kamar, ada Rp 100 ribu untuk daerah. Ada minimal dua petugas room service per kamar.

” Anda bayangkan itu baru satu sektor saja. Belum sektor lain, seperti jasa, perdagangan, telur, sayur mayur dan jutaan ton beras dan daging,” kata Fathul lagi.

Wakil Bupati menyampaikan rasa terimakasih kepada Gubernur NTB karena sinergitas dan lobinya dengan pusat, Loteng mendapat alokasi anggaran Rp1,3 Trilliun untuk perluasan jalan dan jembatan menuju KEK.

“Ada masalah pembebasan lahan di Loteng yang menyangkut KEK. Dengan bantuan LSM dan pak Gubernur, diharapkan akan ada solusi. Banyak masukan dan demonstrasi, menjadi ciri pemerintahan yang maju,” demikian Fathul.

Ketua LSM ALRM NTB, Lalu Hizi, memberikan pernyataan terbuka kepada pers dan seluruh NGO untuk mengubah pola atau paradigma pergerakan.

Jika dulu, pergerakan sifatnya keras menghujat hanya untuk menyalurkan kepentingan, sekarang tidak lagi.

“Kita ubah pergerakan dengan peningkatan kapasitas dan adu ide, gagasan dan pemanfaatan peluang untuk membantu pemerintah dan dunia usaha. Kita harus terlibat di dalamnya,” ujar Lalu Hizi.

Ia pun menyoroti, beberapa NGO yang kurang memahami membaca data atau infografis mengenai data terbaru angka kunjungan wisata NTB.

“Hati hati kita membaca data atau infografis. Angka kunjungan wisata kita justru naik, bergerak cepat dengan adanya direct flight Asutralia dan Malaysia. Angka itu turun karena sempat terjun bebas akibat bencana gempa. Kita harus sadar, dengan pola dan inovasi pemerintah soal direct flight tadi, selisih penurunan angka itu bisa dipersempit, bahkan menggembirakan,” demikian, Lalu Hizi.

AYA/HmsNTB

Pembangunan kekuatan TNI, lanjutnya, telah dibentuk beberapa organisasi baru pada kurun waktu 2018 – 2019

MATARAM.lombokjournal.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP. menegaskan, TNI sebagai alat negara memiliki tugas yang tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis yang berkembang dinamis, dan semakin kompleks dengan menciptakan dimensi dan metode peperangan baru.

Amanat Panglima itu dibacakan Inspektur Upacara Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han. dalam Peringatan HUT TNI ke 74 tahun 2019  di halaman Kantor Gubernur NTB jalan Penjanggik Mataram Sabtu (5/10).

Peringatan HUT TNI ke 74 berlangsung sederhana, khidmat dan meriah diikuti seluruh personel TNI di Provinsi NTB  baik darat , laut dan udara, personel Polri serta PNS, serta jajaran TNI.

Menghadapi kompleksitas ancaman di atas, diperlukan Postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan Negara,  dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang meliputi pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Dalam amanatnya Panglima TNI juga menekankan, pembangunan kekuatan TNI, lanjutnya, telah dibentuk beberapa organisasi baru pada kurun waktu 2018 – 2019. Yakni pembentukan Divisi Infanteri-3/ Kostrad, Koarmada III, Koopsau III dan Pasmar-3 Korps Marinir pada tanggal 11 Mei 2018, pembentukan Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna pada tanggal 18 Desember 2018 sebagai pangkalan aju bagi unsur-unsur TNI yang beroperasi di wilayah utara Indonesia.

Selain itu, pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI pada tanggal 30 Juli 2019 untuk menyelenggarakan operasi khusus guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah NKRI.

TNI juga membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II dan III pada tanggal 27 September 2019 untuk 8 menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.

Beberapa penekanan Panglima TNI sebagai pedoman bagi seluruh Prajurit dan PNS TNI yakni Pertama, perkokoh iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta luaskan hati untuk terus beribadah, karena hanya kepada-Nya lah kita berserah diri.

Kedua, tingkatkan soliditas TNI, pegang teguh nilai-nilai Keprajuritan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat agar kita selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Ketiga, tingkatkan kewaspadaan dan profesionalitas serta kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai macam tantangan tugas yang kian kompleks.

Keempat, sikapi berbagai kemajuan dengan bijak, jadilah agen perubahan yang positif, dan Kelima, jalanilah setiap tugas secara ikhlas, karena tugas kita adalah semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta ini.

Usai menggelar upacara peringatan HUT TNI, acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah oleh para stake holder NTB kepada para pemenang lomba media dalam pemberitaan tentang TNI di wilayah Provinsi NTB baik online, cetak maupun elektronik.

Lomba terbaik aplikator/Pokmas/fasilitator/, lomba OPD yang bekerjasama dengan TNI, lomba desa/lurah/kecamatan dan Kabupaten/Kota terbaik, lomba Babinsa/Koramil/Kodim dan lomba Babinkamtibmas/Polsek dan Polres terbaik.

Acara dilanjutkan dengan drama kolosal dengan menampilkan para Babinsa dalam proses penanganan bencana alam gempa bumi mulai mitigasi, penanganan tanggap darurat, tahap pemulihan hingga proses rehab rekons pasca bencana.

Peringatan HUT TNI ke 74 mengangkat tema “TNI Profesional Kebanggaan Rakyat” dihadiri Gubernur NTB diwakili, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana, Kabinda NTB H. Tarwo Soetarwo, Danlanal Mataram Kolonel Laut (P) Dados Raino, Danlanal ZAM Rembiga Kolonel Nav Budi Handoyo, M.Tr(Han), Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP., Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, para pejabat TNI di NTB baik darat, laut dan udara, Forkopimda NTB.

Juga hadir, Forkopimda Kabupaten/Kota se Pulau Lombok, para Purnawirawan, ibu-ibu Dharma Pertiwi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

AYA

Total jumlah  tersebUt dikurangi 8 orang yang pulang hari ini, maka sisa warga NTB yang akan pulang menjadi 97 yang masih di Wamena

LOTENG.lombokjournal.com —  Delapan pengungsi kerusuhan Wamena, Papua, tiba di NTB, Jum’at (04/10) 2019) sore.

Mereka disambut Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah bersama Kepala Kesbangpoldagri Provinsi NTB H. Muhammad Rum, dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid.

Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pemulangan warga NTB dari Wamena, Papua, merupakan tahap pertama yang dilakukan pemerintah.

Jumlah sebanyak 8 orang berasal dari Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sebelumnya telah ada 30 orang yang pulang secara mandiri atau dijemput keluarga.

Dijelaskannya, pulangnya delapan orang ini, berarti sudah 38 orang yang sudah pulang. Dengan demikian masih ada 77 orang dari Kabupaten Bima, kemudian 4 orang dari Sumbawa, 3 orang dari Kabupaten Dompu.

Total semua yang mau pulang sebanyak 105 orang, sedangkan 55 orang warga NTB di Papua tidak pulang, karena dalam keadaan aman.

Mereka adalah petugas negara, ada yang berprofesi sebagai TNI, POLRI dan ASN di  Wamena, Papua. Mereka merupakan orang-orang yang ikut membatu dalam proses pengamanan dan pemulangan warga NTB.

Wismaningsih menjelaskan, dari total 105 orang yang pulang tersebut adalah sipil atau masyarakat biasa. Total jumlah  tersebut dikurangi 8 orang yang pulang hari ini, maka sisa warga NTB yang akan pulang menjadi 97 yang masih di Wamena.

Sisa tersebut akan di pulangkan pada tahap kedua yakni pada hari Minggu sebanyak 50 orang. Sedangkan hari Senin sebanyak 27 orang, tapi mereka langsung ke Kabupaten Bima.

Dan diperkirakan lagi sekitar 10 orang menunggu giliran untuk dipulangkan, karena baru kemarin sore bisa turun dari Wamena.

Wismaningsih memastikan, semua warga NTB di Wamena, Papua, dalam kondisi baik dan sehat. Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan Yonif 571, yang telah sangat baik dalam melayani warga NTB yang ada di Papua.

Hikmatul Uliyah, salah satu dari Warga NTB pulang, yang berasal dari Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, mengaku sangat bahagia dan lega, karena sudah berada di NTB.

Ia menuturkan bahwa kejadian kerusuhan di Wamena, Papua, tidak membuatnya trauma. Ia pulang bersama anak balita dan mertuanya. Sedangkan suaminya masih tatap tinggal di Papua, di tempat yang aman.

Uliyah yang berprofesi sebagai guru honorer sekolah dasar di Wamena mengatakan, dirinya akan kembali lagi ke Wamena, ketika situasi dan kondisi disana sudah benar-benar kondusif.

Ia menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pemulangannya ke NTB.

Usai dilakukan penyambutan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi NTB, selanjutnya di lakukan proses serah terima kepada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Selanjutnya dilakukan pemulihan bila terdapat gangguan psikis akibat trauma dan lainnya, dengan melibatkan peran serta dari keluarga masing-masing.

AYA

Ratusan warga Wamena asal NTB itu dijamin keselamatan dan keamanannya sampai tiba di kampung halaman mereka masing masing

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak 105 orang warga Wamena asal NTB rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman mereka masing masing

Warga NTB korban kerusuhan di Wamena  yang sebelumnya sudah dievakuasi ke Jayapura tersebut rencananya akan dipulangkan menggunakan pesawat hercules milik TNI.

Kabar rencana pemulangan 105 orang warga wamena asal NTB akan dipulangklan hari ini sebanyak 8 orang, hal ini ditegaskan oleh Danrem 162 Wira Bakti Kolonel Infantri, Ahmad Rizal Ramdani.

“Proses evakuasi pemulangan warga wamena asal NTB tersebut menggunakan beberapa pesawat milik TNI seperti pesawat hercules pesawat kasal helikopter serta beberapa pesawat kecil  juga telah disiapkan pihak TNI untuk memudahkan proses evakuasi,” ujar Rizal Jumat (04/09) 2019.

Danrem tidak menampik dalam proses evakuasi tersebut mengalami berbagai kendala, Salah satunya kendala yang dihadapi yakni faktor cuaca ekstrim di Papua, sehingga menyebabkan proses evakuasi menajdi terganggu.

“Cuaca di Papua san tidak menentu, kadang mendung kadang cerah,cjadi kita kendalanya disitu,” tegasnya

Rizal menegaskan, dalam tragedi kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua pihak pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah Papua serta anggota TNI, telah berupaya semaksimal dalam menangani permasalahan tersebut

Danrem menjamin, jikaproses evakuasi terhadap ratusan warga Wamena asal NTB itu dijamin keselamatan dan keamananya sampai tiba di kampung halaman mereka masing masing.

Seperti diketahui,  sebelum dipulangkan ke NTB ratusan warga Wamena asal NTB korban kerusuhan tersebut  sempat dievakuasi ke jayapura.

Selama di Jayapura  ratusan korban kerusahan Wamena itu  di tampung di rumah  rumah payuguban masyarakat NTB di Jayapura.

AYA

Terutama pelajar dan  pemuda dapat menukar sampah minimal 2 kg, dengan voucher internet  5 jam

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kalau ingin berselancar di dunia maya tentu kita harus menggunakan data atau paket untuk berinternet.

Tapi ada yang berbeda dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dasan Lekong Kecamatan Sukamulya Kabupaten Lombok Timur. Cukup tukarkan sampah untuk mendapatkan paket data internet.

Inovasi inilah yang menarik bagi masyarakat Desa Dasan Lekong, sehingga masyarakat berlomba mengumpulkan sampah untuk ditukar dengan voucer internet.

Masyarakat terutama pelajar dan  pemuda dapat menukar sampah minimal 2 kg, dengan voucher internet  5 jam.

“Tujuannya, agar masyarakat desa ini, peduli akan kebersihan desanya,” kata Kades Dasan Lekong Lalu Muhamad Rajabul Akbar saat acara pertunjukan rakyat yang digagas Diskominfotik NTB, Jumat (04/09) 2019 di Kecamatan Sukamulya Lotim.

Menurut Rajabul, untuk mendukung program internet desa ini, dianggarkan dari APBDes sebesar Rp 25 juta, dengan memasang antena relay wifi untuk memperkuat jaringan di beberapa dusun sehingga jangkauan internet semakin luas.

Pria yang dilantik Kades awal 2018 lalu juga menjelaskan,  usaha internet desa ini adalah bagian usaha unit Multimedia untuk menunjang Bebas Sampah, program unggulannya.

“Sejak awal sebelum jadi Kades, saya sudah punya niat, kalau terpilih langkah awal saya menjadikan Dasan Lekong Bebas Sampah,” ungkap pria yang akrab di sapa Akbar ini.

Langkah awal tahun 2018 itu, dalam mewujudkan Desa Dasan Lekong Bebas Sampah, dikumpulkan semua elemen masyarakat untuk berkomitmen mensukseskan program bebas sampah.

Terobosan terus dilakukan untuk mempercantik desa.

Salah satunya anggaran digelontorkan untuk penanganan sampah dari APBDes 2018 sekitar Rp. 300 juta, untuk membentuk Bank Sampah. Pengelolaannya di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Secara terencana terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengubah cara berpikir dan tradisi membuang sampah sembarangan.

“Kami terus melakukan sosialisasi gerakan kebersihan lingkungan melalui musholah dan rumah warga ,” katanya.

Tentunya menyadarkan dan memberi edukasi masyarakat,  bagaimana cara mengolah sampah.

“Memberikan kesadaran agar menjaga lingkungan dengan cara memilih dan memilah sampah organik dan nonorganik. Karena memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sendiri,” ceritanya pada acara Pesta Rakyat dalam rangka desiminasi program unggulan Pemrov. NTB ini.

Mendukung Bank Sampah yang diberi nama Bank Sampah Inges ini, Pemdes juga membeli 5 unit Motor roda tiga untuk menjemput sampah di tiap rumah masyarakat.

“Motor sampah ini diperoleh dari APBDes, aspirasi dewan dan bantuan DLHK Kab. Lotim,”tutur Kades.

Desa Dasan Lekong yang awalnya kotor oleh sampah secara perlahan dan berbenah. Kerja keras ini melibatkan berbagai pihak, seperti karang taruna dan penggiat lingkungan di desa setempat.

Sehingga jangan kaget desa ini menjadi desa terbersih se Lotim dan menjadi pilot projek, pada launching Program Desa Swadaya Kebersihan (Padasuka) Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim.

BUMDes Inges milik Pemdes Dasan Lekong, mengembangkan 3 jenis Usaha sebagai program unggulannya. Yaitu unit Multimedia, unit Ekonomi Kreatif dan Unit Bank Sampah.

Program unggulan BUMDES ini terintegrasi dan saling berhubungan dalam mengelola usahanya.

AYA/HmsNTB