Denmark Siap Bantu Pengembangan Teknologi Terbarukan Dan Pengelolaan Sampah

“Alhamdulillah kedutaan Denmark akan membantu pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, menemui Duta Besar Denmark untuk Indonesia di kediaman Dubes di Jakarta, Senin (21/10) 2019.

Kesempatan itu dimanfaatkan  untuk mendiskusikan sekaligus menjajaki peluang untuk bisa mengadopsi sukses story pengembangan teknologi Renewable Energy dan Pengelolaan sampah di Denmark untuk diaplikasikan di NTB.

Hadirnya industri, seperti industri pengolahan akan memberikan dampak baik bagi kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat NTB. Termasuk industri pengolahan sampah untuk mendukung NTB Zero Waste

“Alhamdulillah kedutaan Denmark akan membantu pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan sampah di NTB,” jelas Gubernur Zul.

Denmark adalah negara terkemuka dunia dalam produksi energi angin dan produksi turbin angin. Pada 2014 Denmark menghasilkan 57,4 persen dari pembangkit listrik bersih dari sumber energi terbarukan.

Perusahaan paling besar penghasil energi terbarukan di Denmark, telah beroperasi di sejumlah negara termasuk Jerman, India, Italia, Rumania, Inggris, Spanyol, Swedia, Norwegia, Australia, Cina, dan Amerika Serikat.

Tenaga angin sendiri menghasilkan 42,7 persen  dari produksi listrik Denmark pada tahun 2014 dan diperkirakan akan meningkatkan produksinya hampir 80 pesern pada tahun-tahun hingga 2024.

Beberapa teknologi lain energi terbarukan yang diproduksi Denmark selain turbin pembangkit listrik tenaga angin adalah Biodiesel dan tenaga surya.

AYA/HmsNTB




Iswandi Tinjau Area Kebakaran Di Kebon Kongok dan Kawasan Rinjani

Seluruh SKPD diharap segera menuntaskan pemadaman api termasuk dampak terhadap kesehatan  dan  sosial terhadap warga sekitar

LOBAR.lombokjournal.com —  Penjabat Sekda NTB Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si meninjau lokasi kebakaran lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kacamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat tersebut, dan sebagian lahan hutan di Gunung Rinjani, Senin (21/10) 2019.

Iswandi mengawali peninjauan itu dengan mendatangi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Tiba di lokasi seluas lima hektar itu, Doktor Iswandi langsung memimpin rapat penanganan kebakaran di posko penanggulangan Kebakaran TPA Kebon Kongok.

Seluruh SKPD diharap segera menuntaskan pemadaman api termasuk dampak terhadap kesehatan  dan  sosial terhadap warga sekitar.  Serta tidak menganggu rutinitas proses pembuangan sampah dari tingkat RT ke TPS kemudian sampe ke lokasi TPA.

Sejauh ini,  penanganan kebakaran dilakukan secara bertahap per blok dari 17 blok yang ada. Penanganan yang dilakukan saat ini dengan sistem siram -timbun tanah atau landfilling.

Hal ini dilakukan untuk memutus rantai oksigen dan persiapan blok untuk menerima sampah Kota Mataram dan Lombok Barat yang mulai menumpuk.

Untuk menangani 1 blok yang luasnya skitar 3000 m2, dalam 2 hari, atau sekitar 2×10 jam, diperlukan 1 buldozer besar. Alat ini diperlukan untuk meratakan sampah yang ada agar mudah dipadamkan.

Selain itu, BPBD mengerahkan 4 excavator, 1 mengurai sampah dan 3 mengisi dumptruck dengan tanah. BPBD juga mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran, 4 truck tangki air, dan 10 dump truck.

Dengan sistem ini,  kebakaran lahan ini tidak meluas dan perlahan mulai mengecil. Pantauan langsung di lapangan juga menunjukkan kepulan asap sudah semakin menurun seiring kerja keras pemerintah bersama stakeholder terkait

Hadir pada pertemuan tersebut Kalak BPBD NTB, Asisten II, Karo Kesra, Karo Pemerintahan serta Kadis Damkar Kota Mataram dam Kab. Lobar.

Usai ke Kebon Kongok, Sekda kemudian bergerak menuju kawasan Gunung Rinjani yang terbakar dengan ditemani sejumlah kepala OPD terkait.

Hal ini dilakukan untuk melihat lebih dekat kejadian di lapangan serta memastikan penanganan berjalan lancar. Sehingga kebakaran di kawasan tersebut tidak meluas yang mengakibatkan terganggunya aktivitas para wisatawan yang menikmati keindahan Rinjani.

AYA/HmsNTB

 




Kebakaran Di Gunung Rinjani, Jalur Pendakian Ditutup

Proses pemadam terkendala minimnya alat pemadam yang bisa dibawa ke atas gunung

Dwi pangestu

MATARAM.lombkjournal.com — Seluruh jalur pendakian  ke Gunung Rinjani ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini dilakukan akibat kebakaran hebat di  kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sejak Sabtu (19/10) lalu.

Penutupan dilakukan guna memaksimalkan penanganan kebakaran, dan memastikan jalur pendakian aman dari kebakaran serta menjaga keselamatan para pendaki.

Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasonal Gunung Rinjani (TNGR), Dwi pangestu, (21/10) 2019 mengatakan, titik api bermula dari jalur pendakian Senaru, hingga saat ini meluas ke  jalur pendakian Sembalun.

“Akibat kebakaran tersebut luas wilayah yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 3.066 hektar,” ujar Dw.i

Pihak TNGR mengaku, hingga saat ini penyebab kebakaran di kawasan Gunung Rinjani belum diketahui Namun kuat dugaan, kebakaran dipicu akibat cuaca ekstrim yang mengakibatkan rumput kering di sekitar hutan mudah terbakar.

Petugas pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah titik jalur pendakian yng berjumlah hampir 100 orang terdiri dari Tim TNGR, porter, Polda dan Polres KLU, terus berupaya memadamkan api.

Namun proses pemadam terkendala minimnya alat pemadam yang bisa dibawa ke atas gunung.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan, semua pendaki dipastikan dalam keadaan selamat. Di jalur Senaru pendaki sudah turun sebanyak 75 orang,

Jalur Sembalun 29 orang, asing 25 orang, lokal 4 orang, Info dari Kepala Resort Camp area Sembalun aman, karena cukup luas dan tidak ada bahan bakarnya,

Untuk jalur selatan masih aman.  Jalur Akiberik ada 22 orang pendaki (lokal semua),sedangkan  jalur Timbanuh ada 10 orang, Asing 3 orang, Lokal 7 orang.

AYA




Diinstruksikan Pemadaman Api TPA Kebon Kongok  Api Dalam 15 Hari

Gubernur yakin masalah kebakaran ini segera bisa diatasi, terutama Pemda Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang terus berkordinasi bersama

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB,  Dr. H. Zulkieflimansyah bergegas meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (20/19/2019).

Ia ingin memastikan proses penanganan kebakaran TPA berjalan lancar tanpa kendala.

Gubernur mendapat laporan,  luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare dan lahan yang terbakar sekarang sudah mencapai 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar terganggu.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya agar kebakaran tidak meluas sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar TPA.

Pemerintah Provinsi melalui BPBD dan Dinas LHK NTB melaksanakan segala cara untuk memadamkan api, mulai dari mengerahkan mobil pemadam kebakaran, mobil tangki air dan dum truck pengangkut tanah.

Penanganan kebakaran dilakukan secara bertahap per blok dari 17 blok yang ada, dengan sistem siram -timbun tanah atau landfilling. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai oksigen dan persiapan blok untuk menerima sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat yang mulai menumpuk.

Untuk menangani satu blok yang luasnya sekitar 3000 m2, dalam dua hari, atau sekitar 2×10 jam, diperlukan satu unit  bulldozer besar. Alat ini diperlukan untuk meratakan sampah yang ada agar mudah dipadamkan.

BPBD mengerahkan empat unit excavator, satu unit untuk mengurai sampah dan tiga unit mengisi dump truck dengan tanah. BPBD juga mengerahkan dua mobil pemadam kebakaran, empat truck tangki air, dan 10 dump truck.

Dengan sistem ini,  kebakaran lahan ini tidak meluas dan perlahan mulai mengecil. Pantauan langsung di lapangan juga menunjukkan kepulan asap sudah semakin menurun seiring kerja keras pemerintah bersama stakeholder terkait.

Gubernur Zul memberikan instruksi agar penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan.

“Terima kasih kepada teman-taman yang begadang siang malam memadamkan api yang terus menyala,” ungkap Bang Zul.

Ia yakin masalah ini akan segera bisa diatasi, terutama Pemda Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang terus berkordinasi bersama untuk tugas yang tidak sederhana ini.

AYA/HmsNTB

 




TNI Polri Di NTB Gelar Apel Gabungan Siap Amankan Pelantikan Presiden dan Wapres

Danrem memerintahkan para Dandim jajaran untuk menggelar apel gabungan dan patroli sampai ke desa-desa, mencegah indikasi-indikasi orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan preventif dengan smart power dan humanis serta tidak menggunakan kekerasan

MATARAM.lombokjournl.com —  Para personel TNI Polri di Provinsi NTB menggelar apel gabungan dalam rangka mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr (HC). KH.Ma’ruf Amin hari ini, Minggu (20/10) 2019.

Apel gabungan yang dilaksanakan di lapangan Sangkareang Kota Mataram diambil Waka Polda NTB Brigjen Pol Drs. Tajuddin, MH., bersama Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., dan dihadiri para pejabat Korem dan jajaran se Garnizun Mataram dan jajaran Polda NTB.

Danrem 162/WB memberikan apresiasi atas sinergitas dan soliditas TNI Polri di wilayah NTB yang hingga saat ini berjalan kompak penuh kebersamaan.

Menurutnya, situasi NTB hingga saat ini masih aman, damai dan terkendali, semua itu tercipta karena sinergitas TNI Polri, Pemda dan didukung seluruh komponen masyarakat yang berjalan seirama dan kompak

“In syaa Allah NTB akan tetap aman dan kondusif, dan itu sudah kita buktikan pada saat Pemilu maupun Pilpres yang berjalan aman dan lancar,” ujarnya.

Pria kelahiran Jakarta tersebut, dalam hal ini harus maksimal dalam melaksanakan tugas pengamanan karena tugas adalah kehormatan sebagai bayangkari negara.

Mengakhiri sambutannya, Danrem memerintahkan para Dandim jajaran untuk menggelar apel gabungan dan patroli sampai ke desa-desa, mencegah indikasi-indikasi orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindakan preventif dengan smart power dan humanis serta tidak menggunakan kekerasan.

“Gunakan prosedur yang ada baik di TNI dan Polri, hindari penggunaan kekerasan,” tutupnya.

Sebelumnya, Waka Polda NTB menyampaikan Apel siaga ini dilakukan dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Berbagai kegiatan pengamanan yang sudah kita laksanakan mulai dari awal hingga hari ini sebagai puncak pengamanan Pilpres.

Dalam pelaksanaannya, menurut Waka Polda, Polri diback up TNI dibeberapa media sudah siap mengamankan acara pelantikan, tetap waspanda dan antisipasi jika ada gerakan baik dari masyarakat yang inigin menyampaikan pendapat maupun hal-hal yang tidak terduga.

“Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, sebagai pengayom dan pelayanan masyarakat, tidak boleh semena-mena, tidak boleh melakukan tindakan diluar prosesdur yang ada, tetap profesional dan proporsional dan jangan mau dipecah belah,” pesan Waka Polda.

Apabila ada informasi untuk unjuk rasa, lakukan pendekatan agar mereka tidak melakukan aksi yang dapat menciderai yang mengakibatkan situasi tidak kondusif karena siapapun boleh menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan hukum.

“TNI dan Polri siap mengamankan sesuia dengan prosedur, bertindak humanis namun tegas secara hukum,” pungkasnya.

Usai melaksanakan apel gelar pasukan, kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar “TNI Polri Siap Mengamankan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, NKRI Harga Mati”,  pembagian kelompok untuk melaksanakan patroli gabungan, melaksanakan senam dan lari pagi seputaran Kota Mataram.

AYA

 




Gubernur Zul Ingatkan Dampak Negatif Sains Dan Teknologi, Bila Tanpa Landasan Agama

“Ceramah dakwah konvensional tidak cukup, IKADI harus kreatif untuk menginovasi metode dakwah sehingga dapat menjangkau anak-anak muda di NTB”

MATARAM.lombokjounal.com —  Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menekankan kepada seluruh jemaah Masjid Hubbul Wathan Islamic Center untuk siap menghadapi tantangan masa depan.

Kemajuan sains dan teknologi dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dilandasi dengan ilmu agama yang kuat.

Gubernur Zul sangat mengapresiasi kegiatan Tabligh Akbar Al-Quran Sumber Kekuatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Dai Indonesia (IKADI) NTB, sebagai sarana berbagi ilmu agama dengan sesama.

Acara ini dilaksanakan di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram.

“Dengan berkumpul bersama kita bisa mendapatkan ilmu langsung dari para dai kita sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa, Islam menjadi penyejuk di kehidupan kita, insyaallah juga mampu hadirkan kesejukan di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Bang Zul pada acara Tabligh Akbar Al-Quran, Sabtu (19/10) 2019.

Gubernur Zul menganalogikan kehidupan kita di bumi apabila tanpa ada petunjuk, bagaikan sebuah kapal di tengah lautan yang diterjang badai dan tak tahu arah untuk menyelamatkan diri.

Karena tidak memiliki petunjuk. Maka dari itu, ia berharap kegiatan-kegiatan positif seperti ini akan banyak terselenggara di masa datang.

“Semoga ke depan ramainya ceramah tidak hanya didominasi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak saja, anak-anak muda sebagai penerus bangsa juga sangat diharapkan kehadirannya. Ceramah dakwah konvensional tidak cukup, IKADI harus kreatif untuk menginovasi metode dakwah sehingga dapat menjangkau anak-anak muda di NTB,” harapnya.

AYA/HmsNTB




Biro Kesra Diinstruksikan Pantau Kebakaran TPA Kebon Kongok

Agar yang dirasakan dan dikeluhkan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat terdampak segera tertangani

MATARAM.lombokjounal.com —   Pj. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, menginstruksikan kepada Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Provinsi NTB, untuk terus melakukan pemantauan terhadap kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Provinsi di Kebon Kongok, Lombok Barat.

Iswandi menyampaikannya saat memimpin apel pagi dengan seluruh jajaran pegawai lingkup Sekretariat Daerah, Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/10) 2019.

Iswandi menegaskan dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat Desk Pengaduan di Lokasi Kebakaran TPA Regional Kebon Kongok.

Dengan demikian, masalah dan keluhan masyarakat terdampak asap tersebut segera tertangani.

Iswandi menegaskan dalam proses pemantauan tersebut, Biro Kesra membuat Desk Pengaduan di Lokasi Kebakaran TPA regional Kebon Kongok.

Ia juga meminta Biro Kesra dan jajarannya, untuk terus memberikan pembaruan terkini terkait perkembangan penanganan kebakaran TPA. Agar yang dirasakan dan dikeluhkan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat terdampak segera tertangani.

“Berikan laporan update laporan perkembangan penanganan kebakaran TPA regional Provinsi NTB, bila perlu setiap jam ada update laporannya,” pintanya.

Selain itu Iswandi juga menegaskan, sesuai arahan Gubernur NTB, segala pembiayaan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran di TPA regional akan ditangani Provinsi.

“Biaya proses pemadaman seperti, pembelian bensin kendaraan operasional pemadam akan ditanggung provinsi,” ujarnya.

AYA/HmsNTB




Haul Tiga Ulama NU Di Ponpes NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pesan dan tradisi yang sering dilakukan oleh Alm. TGH. A. Taqiuddin Mansur yaitu memberi makan, menjaga silaturahim dan shalat malam

Saat Peresmian BLK Atqia di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan

LOTENG.lombokjournal.com Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghadiri acara Haul TGH. A. Taqiuddin Mansur, TGH. M. Shaleh Hambali, dan TGH. Mansur Abbas sekaligus.

Haul ini dirangkaikan dengan Peresmian BLK Atqia di Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Sengkang Bonder Praya Barat, Kamis (17/10) 2019.

Acara tersebut juga diikuti oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Manarul Hidayat dan KH. Haddad Alwi yang diundang untuk mengisi acara.

Hadir Wakil Bupati Sumbawa sebagai perwakilan PCNU Sumbawa, Forkopimda, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan santri-santri serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan.

Gubernur mengaku sangat bangga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat jamaah Nahdlatul Ulama. Ia bercerita bahwa TGH. A. Taqiuddin Mansur pernah berpesan, peran NU adalah untuk menjaga keutuhan daerah dan negara.

Bang Zul, sapaan akrabnya, berharap agar silaturahim dengan NU tetap terjaga dan berharap Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan bisa menjadi pesantren yang bisa mencetak generasi bangsa yang luar biasa di masa yang akan datang.

“Semoga ini bukan yang terakhir saya dapat hadir di Pondok Pesantren ini dan saya percaya bahwa Pesantren ini akan mampu mencetak generasi terbaik bangsa ke depannya,” ungkap Bang Zul.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag dalam sambutannya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut dan mengajak seluruh Jamaah Nahdlatul Ulama untuk menjaga serta meneruskan tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama yang ditinggalkan oleh TGH. A. Taqiuddin Mansur.

“Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini merupakan sebagai ajang untuk kita menjaga silaturahmi kita semua dan menjadi tradisi yang akan terus kita laksanakan kedepannya,” tuturnya.

Ketua Yayasan Ponpes NU Al-Manshuriyah Ta’limusshibyan, Baiq Mulianah, M.Pd.I menjelaskan,  kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pesan dan tradisi yang sering dilakukan oleh Alm. TGH. A. Taqiuddin Mansur yaitu memberi makan, menjaga silaturahim dan shalat malam.

“Saya berharap kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren mari bersama membangun pesantren ini agar menjadi lebih baik lagi,” tutupnya.

AYA/HmsNTB




Sholat Istisqa’ Mohon Hujan, Harus Dibarengi Ikhtiar Melestarikan Lingkungan

NTB yang merupakan salah satu daerah spiritual juga sudah semestinya melakukan sholat isitisqa’

Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah mengatakan bahwa gelaran sholat istisqa’ harus diimbangi dengan kegiatan melestarikan lingkungan.

“Salah satu cara untuk memohon turunnya hujan dengan melakukan sholat istisqa’, tapi ke depan juga harus diimbangi dengan hal – hal faktual yang ada dilapangan. Seperti  hutan dijaga, tanaman ditumbuhkan, tetap diadakannya reboisasi dan perambahan hutan dicegah,” tutur Bang Zul dalam pelaksanaan Sholat Istisqa’ di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jum’at (18/10)  2019.

Dikatakannya, lemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di NTB, jadi alasan Pemerintah daerah di NTB bersama seluruh jajarannya dan masyarakat untuk menggelar sholat Istisqa’.

Kegiatan ini juga pernah dilakukan dan dialami oleh seluruh dunia, tegasnya.

“Ada yang berdoa agar turun hujan saat kemarau panjang, ada yang bernyanyi dan memukul gendang agar turun hujan, dan ada yang berdoa tetapi hujan tidak kunjung datang, setelah 3 hari hujan turun,” jelasnya.

NTB yang merupakan salah satu daerah spiritual juga sudah semestinya melakukan sholat isitisqa’.

“Semoga ini menjadi ikhtiar kita agar hujan bisa turun” ujar Bang Zul.

Dr. Tgh. Musim Mukhtar dalam ceramahnya mengajak seluruh jamaah untuk bersyukur kepada Allah.

“Semoga dengan acara yang kita adakan pada pagi ini menjadi wujudkan syukur kepada Allah , semoga kita senantiasa menjadi hamba – hamba Allah yang senantiasa untuk terus bersyukur,” tuturnya.

Alam, hutan, bumi, hewan semua hadir dan tinggal di bumi, oleh karena itu semua memiliki kepentingan bersama.

“Mari kita memohon  ampun kepada Allah SWT. Bisa jadi ini merupakan kelalaian kita dan ini terjadi kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah SWT,” jelasnya.

Kalangan pelajar berpartisipasi dalam gelaran Sholat Istisqa’, salah satunya Robin Fathullah dari SMAN 3 Mataram yang mengaku kegiatan sholat istisqa’ sangat baik sekaligus untuk mengingatkan kepada seluruh teman – teman yang lain agar terus melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan sekitar.

AYA/HmsNTB




Proses Rehab Rekon Di NTB Akan Dijadikan Pilot Projek di Palu

“Ini akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu, sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik-trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stake holder Pemda sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal”

MATARAM.lomokjournalcom —  Proses percepatan rehab rekon (rehabilitasi rekonstruksi) di NTB dianggap berhasil oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan hasil selama 10 bulan sebanyak 174 ribu unit rumah sudah selesai dikerjakan.

Atas penilaian itu, maka proses rehab rekon di NTB akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu yang juga dilanda bencana serupa.

Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., mengungkapkan itu usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto yang juga dihadiri Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos., di ruang rapat Kantor Gubernur NTB Mataram, Kamis (16/10) 2019.

Rakor itumerupakan monitoring dan evaluasi progress rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di wilayah Provinsi NTB yang diikuti para Kalak BPBD Kab/Kota terdampak gemap bumi, BPKP, para Dandim dan Danki Satgas rehab rekons terpadu, para Kapolres, perawakilan BRI dan undangan lainnya.

Danrem 162/WB dalam wawancaranya dengan insan media menjelaskan, kunjungan Deputi Kemenko Polhukam  untuk meninjau Formulasi yang dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah terkait bencana gempabumi Lombok.

“Ini akan dijadikan pilot projek untuk diaplikasikan di Palu, sehingga kami diminta untuk memaparkan terkait dengan metode maupun trik-trik yang digunakan dalam percepatan dan sinergitas para stake holder Pemda sehingga percepatan dapat dicapai dengan maksimal,” ungkapnya.

Berdasarkan surat permintaan Gubernur NTB kepada Mabes TNI bahwa batas waktu Satgas terpadu rehab rekons sampai tanggal 31 Desember 2019. Namun untuk pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa akan terus dilakukan hingga selesai.

Dijelaskan Danrem, proses gempa di NTB dan di Palu bedanya hanya dua bulan. Dalam rentang waktu dua bulan tersebut, progress rehab rekonsnya sangat jauh. Di Palu baru hanya 19 unit rumah yang sudah dikerjakan.

Untuk itu, sambung Danrem, rekan-rekan yang ada di Palu diminta untuk belajar di NTB terkait dengan proese percepatan rehab rekons.

Danrem juga menjelaskannya tentang beberapa trik dalam proses percepatan rehab rekon yang dilaksanakan di NTB, yakni dengan penyederhaan persyaratan administrasi dari 19 poin menjadi sembilan point.

Juga pelayanan satu pintu untuk mempercepat pengurusan administrasi dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, dan sinergitas TNI Polri, Pemda bersama BPBD dan seluruh stake holder yang ada di NTB untuk bersatu mempercepat rehab rekon.

 

Kalak BPBD Provinsi NTB menyampaikan, terkait dengan penggunaan dana siap pakai yang sudah berada di masyarakat.

Menurutnya, strategi yang digunakan ketika BNPB mentransfer dana rehab rekon ke BNPB Kab/Kota dan dari BNPB Kab/Kota mentranfer ke masyarakat dan masyarakat langsung membentuk Pokmas, dari rekening masyarakat ini kemudian di debet ke Pokmas.

Kemudian Pokmas bekerjasama dengan aplikator atau swakelola dalam pembangunan RTG, maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh Pemerintah pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah.

Namun yang bisa ditarik, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 ada rekenning masyarakat yang belum menggunakan dana siap pakai tersebut.

Karena itu, sambung Khalik, masyarakat agar segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah.

“Ini uang sudah ada di masyarakat, agar segera membangun fisik RTG,” tegasnya.

Khalik menjelaskan,  bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan dan dikemudian hari ada temuan, maka Pemkab/Kota bisa mengumpulkan data untuk diajukan ke Pemerintah Pusat.

“Ada formulasi dalam bentuk dana hibah dengan proses pengusulan dari Pemkab/Kota dan direkomendasi oleh Gubernur NTB dan BNPB, dari BNPB kemudian memberikan dana hibah ke Kab/Kota dan itu masuk ke dalam APBD,” terangnya.

Terkait dengan penggunaan dana rehab rekon oleh masyarakat, menurut kalak BPBD, fasilitaor TNI Polri dan Pemerintah akan terus melakukan pendampingan di lapangan. Termasuk  Wartawan memiliki peran untuk mendorong masyarakat menggunakan dana tersebut dengan cepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Usai menggelar rapat koordinasi, Deputi Kemenko Polhukam didampingi Danrem 162/WB bersama Kalak BPBD dan instansi terkait melaksanakan peninjauan dan pengecekan RTG di Kabupaten Lombok Utara.

AYA/HmsNTB