“Tinggal nanti jika sepakat, kita adakan feasibility study ke NTB, untuk menjajaki kecocokan teknologi dengan lahan dan sumber daya di NTB”

lombokjournal.com —

HANGZHOU, ZHEJIANG  —  Everbright International (EI), perusahaan pengelolaan sampah terbesar di Tiongkok jadi target hari ketiga kunjungan kerja Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah ke Tiongkok.

EI merupakan pengelola sampah terbesar, bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia.

Everbright di Hangzhou juga sekaligus perusahaan pembangkit listrik tenaga biomass (sampah) terbesar untuk Tiongkok, yang dibangun selama tiga tahun sejak 2014 dan beroperasi selama dua tahun.

Memasuki komplek pabrik di Distrik Yuhang, Kota Hangzhou, Prov. Zhejiang itu, tak tampak sedikitpun nuansa sebuah perusahaan yang aktivitas hariannya adalah pengangkutan, pengumpulan, sampai pemrosesan gunungan sampah dari berbagai jenis material.

Ciri khas yang umumnya terlihat kumuh, berantakan, hingga bau-bauan serba tak sedap yang menusuk, sama sekali tidak ditemukan di sini.

Melihat penampakan luar dan dalam pabrik yang begitu hijau, bersih, rapi, teratur serba digital dan minus aroma khas sampah, membuat Gubernur yang akrab disapa Bang Zul sangat antusias ketika bertemu para pengelolanya dan menggali teknik manajemen pengelolaannya.

Gubernur Zul mengungkapkan, pariwisata adalah salah satu sektor andalan di NTB. Persoalan pengelolaan sampah yang baik adalah konsekuensi logis dari pariwisata, dari mulai volume sampah yang begitu besar hingga tuntutan seluruh kawasan tujuan wisata harus bebas sampah.

“Zero waste province adalah program kami, dengan zero waste management yang efektif dan efisien. Jadi kami sangat berharap bisa menjalin kerja sama untuk investasi dan transfer teknologi serta manajemen pengelolaan sampah dari Everbright International di NTB,” ucap Gubernur Zulkieflimansyah di depan jajaran pengelola Everbright International, Jumat siang (25/10/2019) waktu setempat.

General Manager Everbright International Chen Honxiong, mengaku bangga menyambut tawaran kerjasama dari rombongan kerja Gubernur NTB.

Baginya, sangat terbuka lebar pintu kerja sama itu karena Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kebijakan One Belt Road Initiative (OBRI) dari Tiongkok.

“Indonesia adalah negara sahabat RRT yang termasuk dalam kerangka kebijakan OBRI, jadi setiap jalinan kerja sama dan persahabatan sangat terbuka untuk direalisasikan. Tinggal nanti jika sepakat, kita adakan feasibility study ke NTB, untuk menjajaki kecocokan teknologi dengan lahan dan sumber daya di NTB. Untuk informasi saja, salah satu mitra kami untuk pengelolaan sampah di Indonesia adalah Sinar Mas,” kata Chen.

Menurut hitungan, sambung Chen, jika tanpa fasilitas pengelolaan sampah EI di Hangzhou, maka seluruh permukaan tanah wilayah Provinsi Zhejiang akan tertutupi sampah dalam waktu kurang dari lima tahun.

“Setiap hari saja, sekitar 3 ribu ton sampah organik rumah tangga diangkut truk-truk ke pabrik ini untuk diolah menjadi bahan biomass pembangkit energi listrik,” lanjutnya.

Dari pemrosesan sampah itu, EI Hangzhou mampu memproduksi energi “listrik hijau” sekira 390 juta KWH per tahun.

“Bahkan air mancur yang ada di depan lobi itu dibuat dari ekstraksi larutan sampah, dan seluruh listrik di pabrik ini berasal dari produksi sendiri,” ujar Chen.

Bang Zul berharap bisa segera merealisasikan kerjasama investasi dan transfer teknologi pengelolaan sampah dengan Everbright.

“Kami sediakan lahan dan permudah segala perizinan investasinya, jika memang teknologi Everbright cocok dibangun di NTB. Kami siapkan semua fasilitas yang mempermudah EI untuk mengelola sampah sekaligus memproduksi listrik secepat mungkin di NTB. Silakan segera berkunjung dan melakukan survei kelayakan di tempat kami,” pungkas Doktor Zul.

Everbright International sendiri memiliki fasilitas pengelola sampah di lebih dari 170 lokasi di 22 provinsi di Tiongkok, menangani 370 proyek pengelolaan sampah dan pembangkit listrik.

AYA/HmsNTB

Tidak menutup kemungkinan langkah tersebut akan diikuti secara masif oleh karyawan di Kementerian Kesehatan

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Gaji pertama dan tunjangan kinerja Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Terawan menyatakan akan menyerahkan.gaji dan tunjangan kinerja itu usai kunjungannya ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (25/10) 2019.

Langkah tersebut adalah inisiatif pribadinya untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Menurut Terawan langkah menyerahkan gaji pertama dan tunjangan kinerja (tunkin) kepada BPJS Kesehatan tersebut merupakan pelaksanaan dari Gerakan Moral, program yang diusung Kementerian Kesehatan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

“Kementerian Kesehatan akan mengawalinya untuk membantu defisit ini, pribadi saya, saya akan serahkan gaji pertama saya sebagai menteri dan tunjangan kinerja [tunkin] saya, Pak Sekretaris Jenderal [Sekjen Kementerian Kesehatan] juga menyetujuinya,” ujar Terawan.

Terawan pun menjelaskan, tidak menutup kemungkinan langkah tersebut akan diikuti secara masif oleh karyawan di Kementerian Kesehatan.

Para karyawan diperbolehkan secara sukarela menyerahkan gajinya kepada BPJS Kesehatan.

Terkait langkah tersebut, Terawan menjelaskan bahwa pihak BPJS Kesehatan akan meninjau pemberian ‘bantuan’ tersebut apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan, langkah tersebut merupakan inisiatif pribadi dan bukan institusional, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut.

“Mungkin kalau dihitung enggak banyak, tapi enggak tahu karena ukuran banyak dan tidak itu kan angka. Nanti kalau BPJS Kesehatan apakah ikut gerakan moral ini, Bapak Fachmi Idris [Direktur Utama BPJS Kesehatan] bisa menjawabnya,” ujar Terawan.

Pada hari kedua masa kerjanya, Terawan mengunjungi Kantor Pusat BPJS Kesehatan dan melakukan rapat tertutup dengan badan tersebut.

Fachmi menjelaskan bahwa kunjungan Menteri Kesehatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas khusus dari presiden untuk menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan.

Tugas khusus tersebut terdiri dari penyelesaian masalah stunting, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, harga obat yang masih tinggi, dan rendahnya penggunaan alat kesehatan dalam negeri.

Isu BPJS Kesehatan menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memanggil Terawan ke istana,  Selasa (22/10) 2019).

Keesokan harinya, Terawan dinobatkan sebagai Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju.

Rr (sumber ; Bisnis.com)

“Di luar hasil Pansel, Gubernur juga pasti mempertimbangkan track record kinerja masing-masing calon. Kan, Pemprov sudah punya sistem Balance Score Card (BSC) yang polanya sangat objektif”

lombokjournal.com —

MATARAM – Tiga nama calon Sekda NTB yang akan diajukan ke Kemendagri tidak Diumumkan atau dipublikasikan.

Ha itu untuk mempertegas bahwa urusan Sekda adalah hak prerogatif Gubernur, lebih dari itu untuk menjaga marwah dan value dari lima calon Sekda yang berkompetisi dalam bursa.

Permintaan tidak mengumumkan tiga nama calon Sekda itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik, M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, Jumat (25/10) di Mataram.

“Gubernur kami pikir tidak perlu mengumumkan tiga nama yang ada di kantongnya. Supaya tidak “gaduh”, seperti kata Gubernur juga, jangan “gaduh-gaduh” (dalam pemilhan Sekda),” kata Bambang Mei Finarwanto SH,

Proses seleksi dalam bursa Calon Sekda NTB sudah usai di tangan Panitia Seleksi (Pansel), dan hasil assesment sudah diserahkan ke tangan Gubernur NTB, tanggal 19 Oktober lalu.

Bambang MeI yang akrab disapa Didu itu mengatakan,, pansel tentu hanya menyerahkan hasil penilaian berdasarkan rangking nilai test yang diraih kelima calon Sekda. Bukan menyerahkan hanya tiga nama dengan rangking tertinggi yang harus dikirim Gubernur ke Kemendagri.

Sebab, hasil penilaian Pansel hanya salah satu indikator yang akan digunakan Gubernur Zul untuk menentukan siapa tiga besar yang akan diajukan ke Kemendagri.

“Diluar hasil Pansel, Gubernur juga pasti mempertimbangkan track record kinerja masing-masing calon. Kan, Pemprov sudah punya sistem Balance Score Card (BSC) yang polanya sangat objektif, tentu ini jadi pertimbangan juga,” kata Didu.

M16 juga sudah pernah menggelar diskusi publik “Sekda NTB Idola”, yang tujuannya memberi ruang pada Gubernur Zulkieflimansyah mempertimbangkkan aspirasi publik terkait lima calon Sekda NTB.

Hasil penilaian Pansel, standar pengukuran kinerja melalui BSC, dan aspirasi publik yang berkembang, dipastikan Didu akan menjadi masukan dan pertimbangan Gubernur secara holistik untuk memutuskan siapa yang tepat menjabat Sekda NTB.

“Jadi semua kembali ke Gubernur. Tapi menurut kami, karena Gubernur juga mengakui lima calon ini semuanya baik dan bagus, maka sebaiknya tidak perlu diumumkan siapa tiga nama yang akan diajukan ke Mendagri,” katanya.

Bukan saja untuk menjaga marwah dan valeu para calon Sekda. Hal ini juga untuk menghindari disrupsi opini yang muncul dari kubu-kubu pendukung masing-masing calon.

Menurut Didu, dengan tidak mengumumkan tiga nama calon itu, maka Gubernur Zulkieflimansyah mampu menunjukan power sebenarnya sebagai Gubernur.

“Logika ini yang harus dipahami masyarakat, publik harus tahu bahwa Sekda itu hak Gubernur. Kan Gubernur yang menjadi user, maka hargai apapun keputusan Gubernur,” kata Didu.

Kendati demikian, melalui sejumlah analisa yang dilakukan, M16 tetap meyakini bahwa tiga calon Sekda yang bakal diajukan Gubernur ke Kemendagri berformasi gender; dua pria dan satu perempuan.

Disinggung soal nama, Didu memilih merahasikannya, untuk menjaga marwah dan value para calon Sekda.

“Jangan sebut nama lah, yang penting dua pria satu perempuan. Biar nggak ruet,” kata Didu.

Me

“Limbah plastik di Kebun Kongok ke depan harus bisa dimanfaatkan, bisa saja dengan menciptakan produk menarik dan unik (ecobrick) ataupun mengubahnya menjadi energi biogas”

LOBAR.lombokjournal.com — Pemerintah provinsi NTB, dibawah kepemimpinan Zulrohmi terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, asri dan lestari.

Berbagai upaya terus dilakukan salah satunya yakni  pemasangan panel gas metana di TPA Regional Kebon Kongok Lombok Barat.

Pengelolaan sampah sejatinya tidak hanya berfokus pada menjaga kebersihan semata, tetapi juga harus mampu memikirkan bagaimana memanfaatkan sampah agar memiliki inovasi serta nilai jual.

“Ke depan kita akan melakukan terobosan baru,yakni menciptakan bahan bakar dan listrik melalui gas metana yang berasal dari sampah,” ungkap wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat meninjau lokasi kebakaran TPA Regional Kebon Kongok, Kamis (24/10) 2019.

Dikatakan wagub, 70 persen sampah yang dihasilkan masyarakat saat ini, rata rata adalah sampah plastik yang akan sulit diurai oleh tanah. Menurutnya, perlu kiat jitu sebagai solusi termasuk pemanfaatannya.

“Limbah plastik di Kebun Kongok ke depan harus bisa dimanfaatkan, bisa saja dengan menciptakan produk menarik dan unik (ecobrick) ataupun mengubahnya menjadi energi biogas,” kata ummi rohmi.

Menurut Ummi Rohmi, penggunaan panel gas metana ini sangat cocok untuk diterapkan di TPA Kebon Kongok, mengingat di TPA tersebut terdapat banyak timbunan sampah terutama limbah plastik.

Sistem Panel gas metana sendiri merupakan energi biogas terbaharukan,yang berfungsi untuk menangkap gas landfill, yang nantinya gas tersebut dijadikan bahan awal untuk menciptakan energi listrik.

Tahap awal yang harus dilakukan untuk menerapkan sistem biogas ini yakni dengan melakukan pengeboran sumur vertikal ke dalam timbunan sampah, kemudian dihubungkan ke dalam pipa untuk mengalirkan gas ke penampungan menggunakan blower atau biasa dikenal dengan sistem induksi vakum.

Disamping itu, pada kesempatan itu wagub juga mengingatkan pentingnya sinergitas antar stake holder dan harus tercipta dengan baik, termasuk mendorong kabupaten/ kota mengkampanyekan pilah sampah dari rumah secara masif, agar masalah sampah ini dapat teratasi dari hulu.

“Sudah saatnya kabupaten/kota sebagai penghasil sampah, harus pro aktif melakukan sosialisasi pilah sampah dari rumah. Karena setiap masalah harus tertangani dari akarnya dulu, termasuk mulai memilah sampah dari dapur rumah,” tegas wagub.

AYA/HmsNTB

Jika fasilitas pertanian yang diberikan Pemda bisa difungsikan sesuai dengan manfaatnya, tidak menutup kemungkinan KLU akan berkembang dan terwujud nyata sebagai daerah Agrowisata

BAYAN. Lombokjournal,com — Bantuan alat mesin pertanian diserahkan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH kepada kelompok tani di Dusun Batu Keruk Desa Akar-akar, Rabu (23/10) 2019.

Bupati H. Najmul Akhyar yang didampingi Asisten II Ir. Hermanto, sebelumnya juga meresmikan embung di Batu Keruk, untuk mewujudkan daerah agrowisata pertanian di Kabupaten Lombok Utara.

Bupati H. Najmul di depan kelompok tani menyampaikan, hari ini (Rabu, 23/10), momen bagi pemerintah meluncurkan kran.

Peluncuran kran yang perdana itu diselenggarakan dan termasuk satu lompatan.

“Pemerintah Provinsi NTB terobsesi menjadikan Lombok Utara sebagai daerah industri pertanian di bumi Gora,” kata bupTI.

DIharapkannya, fasilitas yang diberikan pemerintah seperti alat-alat mesin pertanian tersebut pasti sudah dipikirkan terlebih dahulu manfaatnya bagi masyarakat. Karena sudah diperhitungkan dengan matang oleh konsultan perencana.

“Jadi saya sangat menyayangkan ada warga pada kelompok pengguna irigasi teknis, ada yang tidak setuju dan keluar,” ujar bupati.

Ditambahkan bupati, fasilitas pertanian yang diberikan tersebut berbiaya cukup mahal. Ia mengajak warga penerima manfaat untuk bersyukur lantaran ada embung penampung air.

Air di dalamnya akan menetes sehingga nantinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai peruntukannya. jika fasilitas pertanian yang diberikan Pemda bisa difungsikan sesuai dengan manfaatnya, tidak menutup kemungkinan KLU akan berkembang dan terwujud nyata sebagai daerah Agrowisata.

Bupati Najmul memberi contoh, kampung coklat Senara Desa Genggelang, wilayah perkebunan setempat yang telah dijadikan agrowisata edukasi.

Kelompok Tani Kampung Cokelat terbukti sukses karena berhasil mendapat juara 1 tingkat nasional, kebanggaan yang luar biasa bagi daerah. Ia berharap kelompok tani setempat bisa meniru jejak sukses kelompok tani Senara.

“Harapan saya sekali lagi manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya,” kata bupati.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Ir. H. Nanang Matalata melaporkan, embung yang diresmikan itu salah satu embung yang dibangun tahun 2019 dari total embung yang ada.

Dalam anggaran DAK saja, total embung hampir 6 unit. Embung yang diresmikan itu termasuk salah satu embung yang dibangun dari dana pusat dengan kapasitas tampung kisaran 500 kubik debit air.

Mantan Asisten I ini mengungkapkan, sumur bor yang ada hingga saat ini sekitar 100 unit lebih tetapi yang telah dimanfaatkan secara optimal baru 25 unit.

“Seandainya sumur bor dimanfaatkan secara maksimal sebelum hujan turun untuk satu kali panen saja, bisa mengairi sampai 15 hektar sawah. Ke depan sumur-sumur bor tersebut kemungkinan akan kita optimalkan,” katanya.

Di tempat sama, Ketua Kelompok SPB 131 Marjuni menguraikan, embung di Dusun Batu Keruk Desa Akar- Akar itu dibangun dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2019 dengan pagu dana 120 juta rupiah.

Dan embung yang diresmikan itu menghabiskan dana sejumlah 150 juta rupiah.

Marjuni menceritakan, embung pertanian pada kelompok tani setempat dibangun  dengan cara swakelola dan dikerjakan oleh anggota kelompok tani secara gotong royong. Ukuran panjang 12 m x 30 m dan kapasitas daya tampung 572 m kubik.

Luas lahan yang dialiri diproyeksi sekitar 22 hektar dengan pemanfaat sebanyak 23 kelompok tani.

Selain fungsi utama sebagai irigasi pertanian, sambung Marjuni, embung tersebut ke depannya diharapkan bisa menjadi obyek agrowisata tanaman pangan dan hortikultura.

“Harapan kami supaya Pemda memberi bantuan perpipaan. Pun di tempat lain kami juga berharap supaya dibangunkan embung seperti ini. Dan tolong dicairkan dana KUR, kami mengharapkan bantuan bapak bupati,” katanya.

Rangkaian acara diakhiri dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan kran embung, serta penyerahan bantuan alat pertanian mesin oleh Bupati Najmul kepada kelompok tani SPB 131.

sta/humaspro

Perlu kerja sama dan koordinasi yang bagus antar kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya di TPA Kebon Kongok

LOBAR.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota mulai melakukan sosialisasi pilah sampah dari rumah.

Ini bagian dari penanganan permasalahan sampah yang selama ini menjadi tugas semua pihak.

Menurut wagub, kenyataannya ada 70 persen sampah adalah sampah plastik, jadi sekuat apapun Pemprov, tanpa dukungan kabupaten/kota tidak akan mungkin masalah sampah ini terselesaikan.

“Kabupaten/kota juga harus melakukan sosialisasi untuk pilah sampah dari rumah,” kata Wakil Gubernur saat meninjau lokasi kebakaran TPA Regional Kebon Kongok, Kamis (24/10) 2019.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub, menegaskan  perlu kerja sama dan koordinasi yang bagus antar kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya di TPA Kebon Kongok ini.

“Kebun Kongok ke depan harus bisa dimanfaatkan, dan sampah tertangani dari hulu,  itu mimpi kita semua, tetapi sangat butuh proaktif dari kabupaten/kota sebagai penghasil sampah,” ungkap Umi Rohmi.

Ia mengatakan, salah satu program yang akan dilakukan Pemprov NTB di TPA Regional Kebon Kongok nantinya yaitu pemasangan panel gas metana. Gas metan yang dihasilkan nantinya bisa dimurnikan sebagai bahan bakar kompor dan listrik.

AYA/HmsNTB

Kota dengan populasi sekitar 10 juta penduduk ini, juga mewajibkan penggunaan sepeda angin maupun sepeda motor listrik untuk warganya

lombokjournal.com —

HANGZHOU ;    Usai menghadiri agenda di Urban Planning Exhibiton Hall atau Balkon Perencanaan Kota Qianjiang New City, Tiongkok, Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimanysah bersama istri, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Rektor Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram langsung menuju Kantor Pemprov Zhejiang dan bertemu Wakil Gubernur Zhu Congjiu beserta jajarannya, Kamis (24/10) 2019.

“Setelah bertemu Wakil Gubernur Provinsi Zhejiang, Pak Zhu Congjiu beserta jajaran Kepala Dinasnya,  mendapat penjelasan bagaimana membangun kota secara masif. Tapi tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan, wajarlah kenapa Kota Hangzhou dijuluki surga yang terhampar di bumi,” ujar Gubernur Zul, Kamis (24/10) 2019.

Menurut Gubernur Zul, pengawasan terhadap izin Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) dibuat sangat ketat dan detail. Sehingga pembangunan besar-besaran di Hangzhou dan kota-kota lainnya di Provinsi Zhejiang tidak merusak lingkungan dan kesejarahan.

Wakil Gubernur Zhejiang, Zhu Congjiu menjelaskan, pembangunan di provinsinya berparadigma tetap mempertahankan situs sejarah maupun cagar-cagar budaya di kota-kota seluruh Provinsi Zhejiang.

“Bahkan seni budaya menjadi salah satu obyek daya tarik pariwisata ke provinsi itu,” terangnya.

Dari pengamatan sepanjang perjalanan di Hangzhou, beragam ikon dan cagar budaya sejarah Tiongkok masih menghiasi setiap penjuru kota bersebelahan dengan bangunan-bangunan modern.

Taman-taman kota yang hijau sejuk dan bersih juga bertebaran. Sedangkan salah satu upaya pelestarian seni budaya di kota tua ini adalah pertunjukan tari di Danau Barat Hangzhou.

Gubernur Zul menuturkan, sehari sebelumnya ia menyaksikan seni tari Zuiyi Shi Hangzhou di atas Danau Barat. Sangat memukau dan spektakuler bagaimana memadukan seni tari tradisional dengan modernisasi teknologi panggung di permukaan air danau plus teknik video dan pencahayaan canggih, mengandalkan lanskap asli sekitar danau.

“Dan ini digelar setiap malam selama tiga musim di Tiongkok, kecuali musim dingin karena air danau membeku,” tambah gubernur.

Pertunjukan kesenian Zuiyi Shi di atas Danau Barat Hangzhou yang spektakuler, menjadi daya tarik yang kuat bagi para turis.

Dan pembangunan masif infrastruktur berbagai bidang, mendorong Hangzhou jadi kota tujuan investasi lima besar di Tiongkok.

“Turis dan pebisnis yang berkunjung ke Hangzhou mencapai 140 juta per tahun, sementara yang ke Provinsi Zhejiang hampir lima kali lipatnya, 700 juta orang. Itu untuk tujuan wisata dan bisnis, baik domestik maupun internasional,” kata Zhu Congjiu.

Di kota Hangzhou, tempat kantor pusat raksasa e-commerce Alibaba milik Jack Ma ini, konsep dan desain tata kota terlihat begitu rapi, megah namun tetap bersih dan asri.

Kota dengan populasi sekitar 10 juta penduduk ini, juga mewajibkan penggunaan sepeda angin maupun sepeda motor listrik untuk warganya. Sementara sepeda motor konvensional (berbahan bakar bensin) masih boleh dipakai di sejumlah wilayah pedesaan atau luar kota.

Selain regulasi alat transportasi ramah lingkungan, pengawasan uji emisi untuk kendaraan bermotor diberlakukan super tegas dan ketat, sehingga tidak ada cerita asap polusi yang tinggi di Provinsi berpenduduk sekitar 57 juta jiwa ini.

“Kami sediakan sepeda gratis di banyak titik kawasan kota, bisa dipakai selama satu jam dengan registrasi dan aplikasi. Begitu juga stasiun-stasiun pengisian ulang listrik untuk motor juga diperbanyak dan harga lebih murah, sehingga warga mau menggunakannya,” tutur Zhu.

Menurutnya, lapangan kerja juga sudah tidak lagi menjadi persoalan ekonomi di provinsi dengan pendapatan kapital tertinggi ketiga di Tiongkok ini.

“Pembangunan infrastruktur yang masif membuat masalah ketenagakerjaan terselesaikan di provinsi ini. Boleh dibilang susah mencari pengangguran di sini, kecuali orang yang benar-benar malas bekerja,” kata Wagub Zhu Congjiu.

Fakta-fakta kemajuan Hangzhou dan Provinsi Zhejiang, membuat Gubernur Zulkieflimansyah semakin yakin untuk menjalin kerja sama sister province antara NTB dengan Zhejiang.

Gubernur Zul megaku ingin meniru akselerasi pembangunan di Zhejiang, dan membangun kerja sama sister province dan sister city ke depannya.

Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, tata kota atau permukiman, pertamanan hingga pendidikan. Termasuk dengan semangat mempertahankan kelestarian sejarah, seni budaya dan juga lingkungan.

“Yang penting ada niat dan kemauan, ditunjang dengan realisasi kinerja dan pembiayaan, kita bisa mencontoh pembangunan di Hangzhou dan menghadirkan konsep yang sama di NTB. Kita kerahkan segala sumber daya yang ada, mulai dari kampus berkolaborasi dengan seluruh dinas yang relevan hingga komunitas masyarakat untuk mewujudkannya,” kata Doktor Zul.

AYA/HmsNTB

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Tua Hangzhou telah bertransformasi menjadi kota muda yang modern dan serba digital

lombokjournal.com —

HANGZHOU   ;   Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimanysah dan rombongan mengawali agenda kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (24/10) 2019,)  mendatangi  Urban Planning Exhibiton Hall atau Balkon Perencanaan Kota Qianjiang New City.

Kota Qianjiang salah satu distrik di Kota Tua Hangzhou.

Qianjiang New City menjadi salah satu contoh dan rujukan bagaimana konsep perencanaan, penataan dan pembangunan sebuah kota di pinggiran teluk bisa menjadi sebuah kota modern dengan gedung-gedung menjulang. Namun demikian, kota tersebut tetap mempertahankan ruang terbuka hijau yang ideal dan kesejarahan kota dengan segala tradisi serta budayanya.

Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimanysah mengatakan, inilah contoh bagaimana pemerintah kota bekerja keras untuk berinovasi dan berkreasi secara maksimal.

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Tua Hangzhou telah bertransformasi menjadi kota muda yang modern dan serba digital, namun tetap cantik, segar dan ramah lingkungan.

Pertunjukan kesenian Zuiyi Shi di atas Danau Barat Hangzhou yang spektakuler, menjadi daya tarik yang kuat bagi para turis.

Sementara program penggunaan sepeda gratis dari Pemerintah Kota Hangzhou dan motor listrik sebagai moda transportasi kota, membuat Hangzhou lebih minim polusi asap kendaraan.

Jumlah pengunjung dari kalangan wisatawan maupun pebisnis ke Provinsi Zhejiang mencapai 700 juta per tahun, baik omestik maupun nternasional. Sedangkan jumlah kunjungan ke Kota Hangzhou sebanyak 140 juta per tahun.

“Tak heran jika turis yang berkunjung ke Hangzhou mencapai 140 juta per tahun. Yang penting asal ada niat dan kemauan, ditunjang dengan realisasi kinerja dan pembiayaan, kita bisa mencontoh pembangunan di Hangzhou dan menghadirkan konsep yang sama di NTB. Kita kerahkan segala sumber daya yang ada, mulai dari kampus berkolaborasi dengan Dinas Tata Kota hingga komunitas masyarakat untuk mewujudkannya,” ujar Doktor Zul.

AYA/HmsNTB

“Untuk mengubah perspektif negatif kalangan pemilih pemula ini, pendekatan votters education yang didesain dengan pola dan gaya interaksi milenial diyakini lebih efektif ketimbang memakai pola konvensional”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;   Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan, peluang calon petahana maupun penantang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2020, memiliki  sama-sama besar  .

Pria yang akrab disapa Didu mengatakan, untuk calon petahana tentu sudah memiliki popularitas bahkan basis pendukung.

Namun, kondisi ini tak serta merta memuluskan langkah calon petahana. Pasalnya, perlu diuji seberapa besar tingkat popularitas dan basis massa yang benar-benar akan memberikan suaranya.

“Kenyataannya sekarang, calon-calon penantang petahana tampak enjoy dan pede menatap kontestasi,” ujar Didu di Mataram, NTB, Rabu (23/10) 2019.

Didu menyebut calon petahana yang tidak memiliki gagasan dan terobosan baru rentan ditinggalkan pemilihnya.

Apalagi jika wilayah yang sudah dia pimpin belum memberikan kepuasan bagi masyarakat.

“Hal-hal seperti ini yang rentan disalip calon penantang,” lanjut Didu.

Para calon penantang  petahana tentu memiliki analisa sendiri mengenai rekam jejak calon petahana selama memimpin.

Dari sini, calon rival  petahana akan membangun narasi inovasi yang bisa menarik minat pemilih. Oleh karenanya, lanjut Didu, calon penantang petahana dituntut menawarkan gagasan baru yang berbeda dari apa yang sudah ada.

“Jika peluang ini bisa dimanfaatkan calon  penantang, bukan tidak mungkin calon petahana akan tumbang,” kata Didu.

Votters Education

Didu juga meminta kontestasi pilkada tak sekadar dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana pendidikan politik.

Didu berharap pemenang bukan lantaran memiliki kondisi finansial yang lebih banyak, tapi visi dan misi yang lebih jelas.

“Untuk meminimalkan politik uang dan sebagai sarana pendidikan politik yang benar, maka KPU maupun kalangan stakeholders lain perlu memperbanyak votters education (pendidikan pemilih ) di kalangan milenial atau pemilih pemula agar memiliki perspektif yang baik tentang politik,” ucap Didu.

Didu memperkirakan jumlah pemilih pemula pada pilkada 2020 di NTB akan naik sebesar 20 persen hingga 30 persen dari DPT di setiap kabupaten dan kota.

Dengan tingginya jumlah pemilih pemula atau milenial tentu mereka memiliki posisi tawar yang cukup signifikan dalam mendongkrak perolehan suara calon kepala daerah.

“Di era milenial yang mengandalkan teknologi 4.0 ini, keberadaan pemilih pemula tidak bisa dianggap remeh karena mereka memiliki identitas tersendiri dalam kumpulan komunitas yang rata-rata mengadopsi tehnologi gadget sebagai sarana interaksi sosialnya,” kata Didu.

Namun, kelemahan mendasar kalangan milenial ialah ketertarikan atau daya pikatnya terhadap politik masih rendah cenderung mengambang.

Hal ini karena telah terbentuk persepsi awal di kalangan milenial bahwa politik itu kotor, jauh dari kesenangan, maupun dianggap kontra produktif.

“Untuk mengubah perspektif negatif kalangan pemilih pemula ini, pendekatan votters education yang didesain dengan pola dan gaya interaksi milenial diyakini lebih efektif ketimbang memakai pola konvensional,” ungkap Didu.

Dengan bertambahnya pemilih pemula paralel dengan kemajuan teknologi komunikasi gaya lama politik uang tidak lagi cukup efektif dalam meraih suara.

Masyarakat kelas menengah sudah sadar bahwa partisipasi politiknya kelak akan mempengaruhi corak dan gaya pemimpin kepala daerah.

“Pemilu legislatif 2019 telah memberikan pelajaran berharga bahwa sebagian besar petahana tumbang oleh arus perubahan yang diinginkan masyarakat di NTB. Pun demikian dalam pilkada serentak 2020 tidak tertutup kemungkinan petahana kepala daerah bertumbangan karena rakyat menginginkan perubahan,” kata Didu.

Me

Program Zero Waste tidak hanya tindakan saja, tapi harus ada Peraturan Daerah (perda) agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan

MATARAM.lombokjournal.com — Guna mendukung program Zero Waste yang digagas Pemerintah Provinsi NTB, Asosiasi Hotel Mataram (AHM) mulai menggurangi penggunaan plastik di tiap hotel .

Ketua Asosiasi Hotel Mataram( AHM) Ernanda Dewobroto menjelaskan, semua Hotel yang ada di Mataram sudah berkomitmen untuk mengurangi penggunan plastik di tiap kegiatan yang diadakan di hotel masing-masing .

“Kita sudah mengurangi  penggunaan botol plastik, jadi biasanya jika ada meeting pemerintahan yang dulunya kita menggunakan botol plastik sekarang menggunakan air yang dituang langsung ke gelas serta menggunakan sedotan dari bahan ramah lingkungan dan stainlesteell,” terang Ernanda

Pihak hotel juga sudah mulai memilah sampah yang dihasilkan mulai dari sampah yang termasuk Organik maupun an organik.

“Selain mengurangi sampah plastik, sampah-sampah yang dihasilkan dari hotel kita pilah terlebih dahulu sebelum diambil oleh petugas kebersihan,” cetusnya

Ernanda berharap, jika Program zero waste tidak hanya tindakan saja akan tetapi harus ada Peraturan Daerah (perda) dari pemerintah agar pelaksaaan Program Zero waste ini bisa dilaksanakan.

AYA/HmsNTB