Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Orang nganggur alias belum mencicipi dunia kerja di NTB masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ada 85.520 pengangguran.

Data itu dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang.

Meski data ini disebut BPS naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja itu dilihat dari penduduk usia kerja di NTB sebanyak 3,6 juta. Penduduk usia kerja mereka yang berusia di atas 15 tahun.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arief Chandra Setiawan menjelaskan, dalam setahun terakhir secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang.

Namun, kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin, dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran di kota

TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dengan di desa. Data Agustus 2019, TPT perkotaan mencapai 4,05 persen dan di desa 2,84 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 pengangguran di perkotaan sebanyak 4,25 perse,n dan pedesaan 3,24 persen.

Lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 9,63 persen, dilanjutkan  dengan lulusan Diploma I-III di angka 6,66 persen. Lalu lulusan SMA umum 6,07 persen, lulusan Universitas 3,81 persen, SMP 2,80 persen, dan lulusan SD 1,41 persen.

“NTB daerah ke tujuh di Indonesia yang TPT tinggi, yaitu di angka 3,42 persen,” kata Setiawan dalam Penyampaian rilisnya kemarin di Mataram.

Berdasarkan PTP di kabupaten/kota, Kota Bima di angka 4,18 persen, Kota Mataram 5,51 persen, KLU 2,11 persen, Sumbawa Barat 5,52 persen, Bima 2,87 persen, Dompu 3,22 persen, Sumbawa 3,1, Lombok Timur 3,47 persen, Lombok Tengah 2,44 persen dan Lombok Barat 3,67 persen.

“Ini data Agustus 2019,” kata Setiawan.

Penduduk yang bekerja berdasarkan data  Agustus 2019 sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen.

Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455,39 ribu orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931,65 ribu orang (39,03 persen), terdiri dari 338,10 ribu orang setengah penganggur dan 593,55 ribu orang pekerja paruh waktu.

AYA

Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri penutupan pelatihan penanggulangan benca alam komando resort militer (Korem) 162/WB di Lapangan Supersemar Tanjung, Selasa (05/11) 2019.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan sebagai Komandan Upacara adalah Mayor inf. Yudha Bakti Wadan Yonif 742 Satya Wirayudha.

Upacara itu dihadiri Kepala Basarnas NTB Nyoman Sidakarya, SH, Dir. Samapta Polda NTB Kombes. Pol I Ketut Suwitra, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH, unsur BMKG, kepala OPD lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Usai periksa pasukan dan pelepasan tanda pelatihan, Komandan Korem 162/WB Kolonel. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta latihan dan penyelenggara latihan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Dikatakan Ramdhani, kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan itu merupakan salah satu program kerja dari komando atasannya.

Tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana di wilayah.

Ia juga mengharapkan nantinya baik jajaran korem 162/Wira Bhakti, TNI, Polri serta seluruh stakeholder di NTB senantiasa siap berjibaku, dalam memberikan pertolongan khususnya saat terjadinya bencana.

“Seperti yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan kemarin, Indonesia merupakan kepulauan yang berada dalam jalur cincin api pasifik, yaitu jalur rangkaian ujung api dunia, dan merupakan jalur pertemuan antara patahan lempengan bumi dan NTB sendiri terletak di antara lempengan-lempengan besar dari lempengan Australia dan Asia Pasifik,” terang Kolonel Rizal.

Menurut Rizal, interaksi antara lempengan yang satu dengan yang lainnya di sepanjang zona itu dapat menimbulkan gempa tektonik baik dalam skala kecil, menengah maupun besar

Belajar dari penanganan gempa tahun lalu, ia memandang kegiatan itu penting untuk dilaksanakan sembari meminta peserta untuk benar-benar memahami dan dapat dipraktekkan di lapangan.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, usai mengikuti upacara                mengatakan pada media, rasa syukurnya yang mendalam, lantaran hingga kini Lombok Utara diistimewakan.

Selain itu, Bupati Najmul menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Danrem, keluarga besar TNI dan POLRI karena sampai hari ini (kemarin-red) pasukan-pasukan TNI masih ada di lapangan membantu masyarakat, tinggal bersama masyarakat.

Tidak berlebihan, pihaknya mengatakan jika TNI bersama rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan ril dilakukan.

“Hari ini juga dilakukan pelatihan, tentu untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam membantu masayarakat menangani bencana,” kata bupati.

sta/humaspro

Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi

MATARAM.lombokjournal.com – Menjelang perayaan Maulid Nabi pada November ini dipengaruhi permintaan masyarakat yang tinggi terutama untuk daging, namun persediaan daging di NTB sendiri masih banyak.

Persediaan daging di NTB masih mencukupi dan bahkan NTB masih untuk mengirim ke luar daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj. Budi Septiani, Rabu (06/11) 2019 di Mataram .

Ia menyebutkan, kebutuhan masyarakat NTB terhadap daging bisa terpenuhi dikarenakan terdapat 64 ribu ekor sapi siap potong.

Dari jumlah ini masih ada persediaan sekitar 76 ribu ekor sapi siap potong. Karena setiap tahun jumlah sapi siap potong yang disiapkan di NTB yaItu 140 ribu ekor.

Dengan persediaan saat ini, Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi.

Menurut Hj Budi, NTB tetap memberikan kontribusi kepada kebutuhan daging nasional sebesar lima persen.

Berdasarkan pantauan di pasar menjelang Hari besar keagaamaan, harga daging saat ini yaitu berkisar antara Rp 125 – 130 ribu per kg.

Padahal biasanya, harga daging sapi di NTB yaitu Rp 120 – 125 ribu per kg.

AYA

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan kepribadian klien di Balai Pemasyarakatan Mataram, Selasa (05/11) 2019.

Kegiatan bimbingan kepribadian ini merupakan agenda rutin di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penghuni klien yang mendapat cuti bersyarat dan akan dibebaskan, selain mendapatkan bimbingan kemandirian.

Gubernur Zul memberikan nasihat kepada para klien Balai Pemasyarakatan Mataram, agar terus tetap optimis walaupun pernah memiliki masa lalu yang kelam.

“Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua pasti pernah punya derita masing-masing,” ucapnya.

Gubernur yang akrap disapa Bang Zul ini juga berpesan untuk tidak mudah patah semangat, dan selalu mensyukuri apa yang pernah dilewati dalam pembinaan di Balai Pemasyarakatan.

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram, Sudirman mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk menambah kapasitas baik dalam pribadi maupun kreativitas yang menghasilkan para kliennya.

“Kegiatan ini diperuntukkan bagi klien Balai Pemasyarakatan Mataram agar para klien tidak kembali ke jalan tersebut dan melanggar hukum,” ungkap Sudirman.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) NTB, Andi Dahrif Rafied, ia ingin menghapus pandangan tidak baik terhadap klien yang pernah menetap di Balai Pemasyarakatan.

“Harapan kami klien ini bisa menerapkan keahlian yang diajarkan ketika sudah kembali ke masyarakat. Hal ini juga membantu menghapus stigma masyarakat yang mengatakan mantan napi adalah penjahat. Padahal itu tidak sepenuhnya benar,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga”

MATARAM.lombokjournal.com —

Apel penutupan operasi penanggulangan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,  berlangsung Senin (04/11) 2019.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar apel yang dipimpin Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si itu, menandakan seluruh proses pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok telah berakhir.

“Alhamdulillah, dari target waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari operasi, namun sudah selesai dalam 12 hari saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada pihak Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sehingga kita dapat menuntaskan satu persoalan bencana ini,” kata Iswandi, Senin (4/11).

Dikatakan, kebakaran TPA Kebon Kongok menghabiskan tenaga dan pikiran. Bahkan ratusan juta uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digelontorkan untuk memadamkan api tersebut.

“Dalam operasi ini, kita telah menghabiskan biaya sekitar Rp 750 juta untuk mengatasi kebakaran TPA sampai tuntas,” ujar Mantan Kepala BPKAD Provinsi itu.

Menurut Iswandi, semua pihak harus menjadkan pelajaran berharga dari peristiwa kebakaran yang telah terjadi. Ditekankan,  jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Mengingat, setiap kebakaran akan terus membutuhkan biaya yang makin besar.

Biaya tersebut, bisa diminalisir dan dialihkan untuk hal-hal lainnya. Syaratnya, tentu saja mengantisipasi kebakaran serupa.

“Kita bersyukur, tidak ada korban jiwa, namun ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita semakin menyadari bahwa memilah sampah agar tidak menimbulkan musibah, menjadi sangat penting dilaksanakan,” ucapnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Iswandi, kebakaran seperti TPA sama sekali tidak diharapkan terulang kembali.

Ke depan TPA Kebon Kongok akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang harus dijadikan perhatian juga, jumlah sampah yang dibawa ke TPA bisa semakin berkurang.

Apalagi saat ini sudah semakin berkembang pemilahan sampah dari rumah tangga. Program Zero Waste juga semakin dikenal masyarakat untuk menyadarkan bahwa sampah bisa menjadi masalah atau berkah, tergantung dari cara pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa pula Iswandi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berjibaku memadamkan api siang dan malam.

“Kepada seluruh tim, disampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan sehingga upaya pemadaman lebih cepat tuntas dari waktu yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Apel penutupan dihadiri seluruh tim pelaksana operasi dari Tagana, pemadam kebakaan dan staf BPBD, Dinas LHK dan dinas terkait lainnya.

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga,” tutup Iswandi.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sempat meninjau langsung TPA Regional Kebon Kongok. Gubernur menginstruksikan agar penanganan kebakaran bisa dipercepat.

“Saya minta penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja, dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan,” pinta gubernur pada tanggal 20 Oktober lalu.

Gubernur juga memberikan deadline waktu 15 hari lagi saat berada di lokasi. Namun, petugas berhasil memadamkan api lebih cepat dari target yang diberikan gubernur.

Luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare. Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sempat terganggu.

AYA/HmsNTB

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani”

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) Provinsi NTB, Dr Ir. H. Iswandi terjun ke lokasi jalan Pusuk yang rusak di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (04/11) 2019.

Seperti ramai diberitakan, kondisi jlan di Pusuk, Lombok Utara saat ini semakin parah setelah rusak akibat longsor tahun lalu.

Iswandi memastikan, Pemprov NTB akan segera memperbaiki bahu jalan atau talud di KM 17,2 Jalan Provinsi jurusan Rembiga – Pemenang itu.

“Jalan yang rusak karena longsor sejak gempa tahun lalu segera ditangani,” kata Iswandi di sela-sela meninjau lokasi.

Langkah sigap perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov Tidak perlu menunggu tahun anggaran berikutnya.

Karena dikhawatirkan, bila terlambat ditangani bisa memakan korban jiwa.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini, penanganan perlu disegerakan karena musim hujan juga akan segera tiba. Apabila dibiarkan, kerusakan bisa merembet dan semakin parah.

“Tidak tunggu sampai tahun depan. Secepatnya diperbaiki,” ucap Iswandi.

Terkait dengan sumber dana, tidak perlu dikhawatirkan. Banyak cara untuk mensiasati biaya perbaikan jalan tersebut.

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani,” kata mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini.

Saat ini, pihaknya prioritaskan keselamatan para pengendara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi.

Mengingat, jalur tersebut cukup padat kendaraan sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk penanganan saat ini. Di antaranya, Pemprov menyiapkan posko pengamanan, barikade dan petugas Pol-PP di sekitar lokasi.

“Petugas di sekitar lokasi mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan,” terangnya.

Selain melakukan langkah jangka pendek, upaya jangka panjang tetap menjadi prioritas.

“Selanjutnya dilakukan penyelesaian secara fisik, itu akan dituntaskan oleh Dinas PUPR. Penyiapan rencana secara teknis dan anggarannya akan dputuskan besok,” ucap Iswandi.

Dalam inspeksi tersebut, Pj. Sekda NTB didampingi, Kabid Binamarga, Sekretaris Dinas PU, Ahmadi. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Syarifuddin dan Kepala Biro AP, Sadimin.

AYA/HmsNTB

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Sertifikasi halal kini tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi akan diambil alih oleh Kementerian Agama melalui Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019.

Pengalihan kewenangan itu sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun hingga kini, Majelis Ulama Indonseia (MUI) NTB masih mengelola sertifikasi Halal untuk produk UKM, obat-obatan,makanan hingga Kosmetik.

“Kita sampai saat ini di provinsi masih mengelola sertifikasi halal tersebut, mungkin karena di tingkat provinsi belum terbentuk BPJPH,” ujar Ketua MUI NTB Prof. dr.Syaiful Muslim,  Senin (04/11) 2019 di kantor Gubernur NTB.

Syaiful Muslim menegaskan, belum adanya  lembaga BPJPH di bentuk, karenan belum diketahui BPJPH di NTB akan berbentuk UPT atau dalam bentuk bidang.

“Hingga saat ini masih MUI yang mengelola sampai badan BPJPH itu dibentuk,” terangnya.

Ditegaskan Syaiful, meskipun ke depan MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi Halal, tapi peran MUI untuk menyatakan suatu prodak itu halal tetap tidak bisa di ganggu gugat.

“Yang mengeluarkan sertifikat halal itu nanti dari BPJPH, kan tetapi untuk menyatakan produk itu halal tetap dari MUI,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, jika tugas dari BPJPH  nantinya itu tidak hanya memberikan sertifiikasi halal untuk bahan makanan,obat atau kosmetik saja,  melainkan bisa memberikan sertifikasi untuk Hotel atau bahkan Rumah sakit berbasis syariah.

BPJPH itu sendiri belum terbentuk sampai sekarang, padahal sudah harus terbentuk per tanggal 17 Oktober itu.

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini,” ungkap prof Syaiful Muslim.

Karena dikelola oleh sebuah badan pemerintah, mungkin UMKM tidak bayar.  Artinya terpusat pada suatu lembaga yangg sudah dibentuk oleh pemerintah .

“Jadi kita bersyukurlah jadi apa pun yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Kalo tidak halal harus dibunyikan tidak halal. Jadi itu sudah membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, itu tergambar dari status Halalnya.                Jadi itu menguntungkan kita umat Islam,  kita terpelihara makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari,” kata Syaiful Muslim.

AYA

Di era digital ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Para pemenang Lomba pada ajang  Anugerah Duta Informasi tahun 2019 bertajuk ekonomi kreatif dan Zero Waste dibanjiri hadiah uang, sertifikat penghargaan, lapangan kerja hingga rumah.

Anugerah Duta informasi 2019 yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Didkominffotik) Provinsi NTB tersebut, mendapat dukungan penuh dari media dan sejumlah lembaga partner lainnya.

Dalam sebulan terakhir Didkominffotik telah berkolaborasi menggelar 4 kategori lomba karya jurnalistik dan entertaiment. Dari lomba itu, lahir 16 orang juara dengan talenta-talenta berbakat di bidang informasi, komunikasi dan media.

Di antaranya,  6 Pemenang  Akademi Presenter  yang diinisiasi Inews TV Grup bekerja sama dengan KPID NTB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB dan  Arief Foundation & Dasa Graha Group.

Lomba ini sebelumnya diikuti oleh 71 peserta yang mendaftar dari seluruh Kabupaten Kota Se NTB.

Kemudian,  9 pemenang Lomba Video pendek atau Vlog, Phonegraf dan Lomba Poster bertajuk ekonomi kreatif, Zero Waste dan berbagai keunggulan tentang NTB. Lomba ini diikuti 200 peserta yang mendaftar dan mengirimkan hasil karyanya kepada panitya.

Disamping hadiah untuk pemenang lomba, Gubernur Zulkieflimansyah juga menyerahkan penghargaan kepada seniman Perupa Ramah IT.

Para juara, selain menerima hadiah uang dan piagam penghargaan, juga mendapatkan voucher uang muka pembelian rumah dari Owner Arus Fondation dan Dasa Graha Group, Dr.(Hc).H.Muhammad Rusni.

Di antaranya, kepada juara 1 pemenang lomba Akademi Presenter diberi hadiah uang tunai Rp.1,5 juta dan Voucher uang muka rumah senilai Rp.30 juta.

Kemudian juara 2, uang tunai Rp.1 juta ditambah voucher uang muka rumah Rp.25 juta rupiah. Juara 3 diberi hadiah uang tunai  Rp.750 ribu ditambah voucher uang muka rumah Rp.20 juta. Serta pemenang 4 hingga pemenang 6 diberi hadiah uang tunai masing-masing Rp.500 ribu ditambah voucher uang muka rumah masing-masing Rp.15 juta dan Rp. 10 juta.

Dan bagi pemenang yang berminat menjadi presenter  di media TV maka INewstv group, membuka kesempatan bagi mereka untuk langsung diterima menjadi karyawan/presenter.

Berbeda dengan pemenang Akademi Presenter, Para pemenang Lomba Vlog, Phonegrafi, Poster dan Seniman Perupa Ramah IT, hanya dibanjiri uang Pembinaan dari Diskominfotik masing-masing sebesar Rp.2,5 juta ditambah voucher uang muka rumah dari Arief Fondation & Dasa Graha Groups masing-masing senilai Rp. 5 juta.

Pentingnya informasi dan literasi media

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si mewakili Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dalam sambutannya saat penyerahan hadiah di hotel Lombok Astoria Mataram, Jumat (01/11) 2019,  menegaskan, pentingnya informasi dan literasi media dalam semua aspek kehidupan.

Ia mengajak masyarakat untuk menguasai informasi dari berbagai aspek. Sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia.

“Masyarakat kita butuh ketersediaan informasi seluas-luasnya, dan badan publik wajib melakukan pembinaan atau penguatan literasi serta menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakes,” tegasnya.

Sekda yang akrab disapa Pak Is (H.Iswandi, red) menyebut 5 isu pokok yang berbasis informasi dan komunikasi. Pertama, di bidang demokrasi dan demokratisasi. Sebagai negara yang ingin menjadi negara demokrasi yang besar, kata Sekda, maka membutuhkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam semua proses pembangunan.

Dan ini membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menguasai informasi, kemudian memilih dan memilah serta memanfaatkan informasi itu, untuk kemajuan bersama, terangnya.

Kedua, kata Pak Is terkait dengan tantangan dan persoalan negara kita kedepan adalah globalisasi.

“Dan itu juga dibutuhkan informasi untuk bisa mengikuti perkembangan dunia,” jelasnya.

 Ketiga, Sekda menekankan pentingnya literasi media ditengah tengah negara kita yang multikultur dan majemuk, terlebih memasuki demokratisasi dan globalisasi. Sebab menurutnya permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat yakni konflik.

“Itu juga penyebabnya karna informasi. Tentunya, Miskomunikasi, masalah informasi tidak akurat, Hoax, dan lain-lain”, imbuhnya.

Demikian juga dengan persoalan keempat dan kelima, berkaitan dengan masalah korupsi dan good government, semuanya menyakut informasi dan keterbukaan.

“Pemerintahan yang tertutup, cendrung tidak baik”, terang mantan Kepala BPKAD itu.

Menurutnya,  beragam lomba karya jurnalistik dikemas dalam Anugerah Duta Informasi tahun 2019 oleh Diskominfotik NTB dan seluruh stakeholder seperti KI, KPID dan mitra kerja lainnya, dinilainya sebagai langkah  strategis yang harus terus dilakukan dan diperluas hingga menjangkau semua masyarakat.

Ruang ekspresi, partisipasi publik

Sebelumnya, Plt Kepala Diskominfotik NTB Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH, mengungkapkan bahwa penyerahan hadiah kepada pemenang lomba karya jurnalistik dalam ajang Anugerah Duta Informasi 2019, merupakan pemanasan awal menuju  2 event puncak dalam upaya membuka ruang ekspresi dan partisipasi kepada publik untuk ikut aktif dalam membangun NTB Menuju Gemilang.

Event puncak itu, kata Aryadi adalah Gelar Gebyar Keterbukaan informasi Publik dan  Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada tanggal 7 Nopember mendatang, yang akan menghadirkan ribuan orang dari semua level pejabat publik dan respresentasi rakyat.

“Bahkan acara itu dapat diibaratkan seperti kegiatan Jumpa Zul -Umi Rohmi akbar, ujarnya.

Kemudian pada tanggal 17 November, dilanjutkan dengan Gelar Anugerah penyiaran dengan tema “Siaran Sehat Untuk NTB Gemilang”.

“Ada 16 kategori lomba yang digelar pihaknya bersama KPID dan mitra kerja lainnnya. Dan karya jurnalistik yang terlibat dalam lomba ini, sudah lebih dari 200 karya,” tutur Aryadi.

Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu juga menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kominfotik yang dipimpinnya, semakin dinamis dan kompleks.

Di era digital saat ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja.

Tetapi semua warga dengan tekbologi digital dengan mudah dapat memproduksi dan menyajikan informasinya ke ruang publik, tuturnya.

Pihaknya bersama stakeholder terkait, KPID, KI, MUI, NGO, termasuk tokoh-tokoh masyarakat menjalankan fungsi penguatan literasi media, melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada berbagai komunitas dan masyarakat luas, termasuk penguatan literasi kaum mileniah agar bijak dan mampu memanfaatkan media untuk hal-hal yang produktif.

Dijellaskan Gde, selain fungsi  membangun kesadaran informasi masyarakat, pihaknya juga menjalankan peran sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi NTB, untuk terus memperkuat kualitas keterbukaan dan layanan informasi publik pada badan-badan publik di lingkungan pemerintah provinsi NTB.

Karena itu, kemitraan dan fasilitasi bersama KI-NTB dalam melakukan pembinaan, terus ditingkatkan, katanya.

AYA

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi segala bentuk kegiatan yang menunjukan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan seperti itu diminta tidak hanya seremonial, namun mampu memberikan dampak dan manfaat yang positif bagi masyarakat

Penegasan itu disampaikan wagub saat membuka kegiatan Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia Provinsi NTB Tahun 2019 yang berlangsung di DAS Jangkok, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan Tengah, Kamis (31/10) 2019.

Kegiatan yang bertemakan “Generasi Masa Depan, Generasi Peduli Sampah” tersebut dihadiri pula sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov dan Pemkot Mataram.

“Kita tidak mau pada saat acara saja kita bergerak, kita bersama-sama menunjukan kepedulian kita, tetapi hari-hari setelah itu akan kembali lagi seperti hari-hari biasanya,” tegas wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi kembali mengajak masyarakat bersama-sama bersinergi menjaga lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih merupakan warisan terbaik bagi generasi di masa datang.

“Kalau kita mau memberikan warisan terbaik bagi anak cucu kita di masa yang akan datang, yang paling baik adalah berikan lingkungan terbaik bagi mereka,” sambungnya.

Ummi Rohmi berharap program-program Zero Waste, seperti Bank Sampah, pilah sampah dari rumah dapat berjalan dengan lancar. Ia yakin, bila pemerintah dan masyarakat bersungguh-sungguh dalam menjaga lingkungan serta pengelolaan sampah, maka NTB Zero Waste dapat terealisasikan.

“Mulai sekarang dan tidak boleh nunggu lagi, mari sungguh-sungguh kita jaga lingkungan, kita lakukan penanaman pohon, pengelolaan sampah dan kuncinya adalah bagaimana kita mengkampanyekan pilah sampah dari rumah,” jelasnya.

Ummi Rohmi berharap kegiatan yang berlangsung hari ini dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan NTB yang asri dan lestari.

“Mari sukseskan hari habitat dunia dan hari kota dunia dengan sungguh-sungguh mewujudkan NTB bersih di daerah kita ini,” pungkasnya.

Kepala Seksi OP Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, Ir. Gede Suardiari, MT yang mewakili Kepala BWS Nusa Tenggara I, melaporkan bahwa kegiatan Hari Habitat Dunia sekaligus Hari Kota Dunia di Provinsi NTB untuk tahun ini dipusatkan di Sungai Jangkok, Kelurahan Ampenan Tengah.

Kegiatan ini diisi dengan gotong royong dan kerja bakti di beberapa zona yang telah ditetapkan.

“Pelaksanaan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019 di DAS Jangkok ini kita bagi dengan 10 zona,”  ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah mengaku optimis, program Zero Waste atau NtB bersih dari sampah bisa segera terwujud pada tahun 2023 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB saat menghadiri kegiatan peresmian Bank Sampah di kawasan jalan lingkar selatan Kota Mataram, Rabu,(30/10) 2019.

Zero Waste merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Bang Zul-Ummi Rohmi, salah satu dari visi misi pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

Program Zero Waste merupakan program yang dicetuskan Wagub Hj Sitti Rohmi.

Tak heran pada setiap kegiatan yang dilakukan Wakil Gubernur NTB ini,  selalu mengkampanyekan program Zero Waste kepada masyarakat.

Salah satunya yakni memilah sampah mulai dari rumah masing masing. Langkah memilah sampah mulai dari rumah itu dinilai mampu mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.

“Pada tahun 2023 mendtang pemerintah NTB melarang pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir jika sampah belum terpilah,” Ujar Wagub,

Wagub mengatakan, dengan terus melakukan program pemilahan sampah mulai dari rumah tangga tersebut, pada tahun 2023 mendatang program Zero Waste bisa terwujud. Tentu dengan kerjasama semua piha,k baik itu pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat NTB pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah, Syawaludin menerangkan,  berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB sampah di NTB per harinya mencapai  3500 kubik lebih.

Target pengurangan sampah pada program Zero Waste YAKNI  30 persen hingga 2023 mendatang.  Keberadaan Bank Sampah di masing -masing Kabupaten, dijadikan sebagai tempat untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah, mulai dari hal terkecil yakni sampah dalam rumah tangga.

Salah seorang pencetus Bank Sampah,Syawaludin menjelaskan, pada tahun lalu Bank Sampah  sedikitnya mengolah 900 ton sampah yang sudah diolah dan dijadikan sebagai pendapatan bagi warga yang dikumpulkan dari semua nasabah .

Keberadaan Bank Sampah dengan semangat NTB Zero Waste tersebut, saat ini sedikitnya sudah terbentuk 240 unit Bank Sampah di semua desa yang tersebar di NTB. Dan semua sudah mulai aktif mengkampanyekan program Zero Waste.

AYA