“Ini faktor alamiah saja, rakyat ingin melihat pemimpin baru yang lebih baik dari era sebelumnya”

lombokjournal.com —

MATARAM    ;    Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, Minggu (10/11), memprediksi sebagian besar  petahana Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB akan tumbang.

Sebagian lagi tidak bisa maju karena sudah dua kali menjabat yakni Walikota Mataram, Bupati Lombok Tengah dan Bupati Dompu.

Petahana Bupati dan Wakil Bupati di KSB dinilai masih terlalu kuat dan digdaya untuk dikalahkan dalam pilkada 2020, karena kepemimpinannya yang merakyat dan dicintai mayoritas masyarakat KSB.

Fenomena akan  bertumbangannya  petahana di Pilkada 2020 tanda-tandanya sudah mulai nampak dari berbagai opini ataupun permasalahan yang muncul di ruang publik.

“Ini sinyelemen awal  atau warning bahwa kepemimpinan para petahana di berbagai kabupaten/kota di NTB yang  muncul berbagai permasalahan, tidak lagi kokoh atau mulai rapuh secara politik,” kata Bambang.

Fenomena lain, kata lelaki yangg akrab disapa Didu, yakni makin banyaknya bermunculan calon penantang petahana yang memiliki kapasitas dan performance yang baik untuk memimpin.

Munculnya figur-figur baru ini  harus dimaknai sebagai antitesa terhadap kepemimpinan petahana.

“Di kota Mataram misalnya gelora perubahan yang berembus makin menguat menginginkan kepemimpinan yang baru di Pilkada 2020,” tambahnya .

Maka tidak heran, gelaran Pilkada Kota Mataram akan menjadi ajang pertarungan prestise dan gengsi politik  antara petahana melawan rivalnya yang rata-rata pendatang baru.

“Pilkada Kota Mataram 2020 akan berlangsung sengit dan ketat karena figur penantang petahana tidak bisa dipandang remeh. Apalagi gaung perubahan mulai menggema dimana-mana,” ucapnya .

Didu menambahkan, kehendak perubahan yang digelorakan masyarakat di berbagai wilayah di NTB haruslah diterjemahkan sebagai keinginan rakyat ada perbaikan di semua sektor kehidupan.

“Ini faktor alamiah saja, rakyat ingin melihat pemimpin baru yang lebih baik dari era sebelumnya,” kata mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini.

Mesin Partai

Dari perspektif partai politik, Pilkada serentak 2020 merupakan ajang pembuktian marwah dan legitimasi kekuatan mesin politik partai dalam mengagregasi dukungan pemilih.

Didu mengulas Partai Politik dalam Pilkada serentak 2020 akan lebih banyak menampilkan figur dari kadernya sebagai bagian kaderisasi kepemimpinan. Ini penting bagian dari penjejangan karier politik di masing-masing parpol.

“Kalaupun nanti yang diusung bukan kadernya,  tentu ada pertimbangan lain taktis dan strategis untuk memenangkannya,” tambahnya.

Agenda politik lainnya untuk menyongsong dan pemantapan Pilgub 2023 agar tidak mengulangi Kesalahan Pilgub 2018, calon pengusung dari parpol besar bertumbangan di tangan Zul-Rohmi yang hanya diusung Demokrat dan PKS.

“Berkaca pada Pileg 2019, maka kecendrungan  konstruksi dan koalisi politik yang terjadi dalam Pilkada 2020 , koalisi Parpol peraih suara terbanyak diprediksi akan memenangkan semua Pilkada serentak 2020,” kata Didu.

Me

Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga negara Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com – Penyerahkan bingisan kepada para Veteran pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019, dilakukan usai Upacara di Halaman Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Minggu (10/11) 2019.

Selain menyerahan bingkisan kepada veteran, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Pj. Sekda NTB, Dr. H. Iswandi,  juga menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTH), dari Kementerian Sosial RI untuk 630 unit rumah fakir miskin di 5 Kabupaten di NTB, dengan nilai Rp 15 juta untuk masing-masing rumah.

Kelima Kabupaten penerima bantua yaitu Kabupaten Bima 190 unit rumah, dengan total bantuan Rp 2.850.000.000. Kabupaten Sumbawa 150 Unit, total bantuan Rp 2.250.000.000, Kabupaten Sumbawa Barat 100 unit, total bantuan Rp 1.500.000.000, Kabupaten Lombok Timur 150 unit, total bantuan Rp 2.250.000.000 dan Kabupaten Lombok Barat 40 unit, total bantuan Rp 600.000.000.

Dalam kesempatan itu Gubernur Zul juga melepas tim Pekan Olah Raga Nasional Korpri NTB sebanyak 50 orang.

Wakil Gubernur NTB selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial RI, mengajak masyarakat untuk lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Seperti ungkapan salah seorang The Founding Fathers, Bung Karno yang menyatakan bahwa “Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar,”

Peringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi momentum dalam membangkitkan semangat berinovasi bagi anak – anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini.

Sesuai tema peringatan hari pahlawan “Menjadi Pahlawan Masa Kini”.

Melalui sambutan Mensos, Wagub menegaskan, menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapa pun warga negara Indonesia.

Dalam bentuk aksi – aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI, seperti tolong menolong sesama yang terkena musibah. Tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya.

Wagub mengajak agar Peringatan Hari Pahlawan menjadi motivasi untuk meningkatkan kesadaran lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat.

Ia mengingatkan, jangan biarkan keutuhan NKRI yang telah dibangun para pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata, menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggungjawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negeri kita terkoyak, tercerai berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain.

“Mari kita maknai hari pahlawan hari pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia maju,” kata wagub.

AYA/HmsNTB

Gubernur NTB menawarkan kepada Ketua BKPRMI NTB, H. Mohan Roliskana untuk bekerjasama membangun masjid yang melek teknologi

MATARAM.lombokjournal.com —  Masjid- masjid di NTB diharapkan mulai berbenah dan harus bersahabat dengan teknologi.

Banyak pemuda dan remaja yang menginginkan agar masjid menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan, dan gampang terakses dengan jaringan internet.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu di  Aula Pendopo Wali Kota Mataram, saat acara Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Provinsi NTB, Sabtu (09/11) 2019.

“Untuk memajukan remaja masjid, tidak hanya dengan ceramah saja. Penting jaringan teknologi yang dihadirkan di masjid, misalnya berupa wifi,” kata gubernur.

Internet gratis  diperlukan untuk menarik para pemuda dan remaja agar mereka datang ke masjid.  Sebab pola pikir pemuda sekarang jauh berbeda.

“ Misalnya pemuda dahulu sangat senang pulang ke desa masing-masing bertemu dengan keluarganya. Namun, pemuda sekarang tidak mau pergi ke desa, jika tidak ada jaringan internet,” katanya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, menawarkan kepada Ketua BKPRMI NTB, H. Mohan Roliskana untuk bekerjasama membangun masjid yang melek teknologi.

“Saya menawarkan kerjasama dengan Ketua BKPRMI NTB untuk mengadakan wifi gratis di setiap masjid, dimulai dari kota Mataram,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) BKPRMI, Said Aldi Al-Idrus berterimakasih kepada Gubernur Zul  yang menyempatkan datang untuk memberikan masukan kepada BKPRMI.

Ia berpesan kepada para pengurus yang dilantik agar menggerakkan para pemuda dan remaja di setiap daerahnya masing-masing untuk mengajak mereka meramaikan masjid.

“Saya dan segenap pengurus pusat mengajak pengurus DPW yang baru saja dilantik untuk meramaikan masjid di seluruh pelosok di Nusa Tenggara Barat,” ajaknya.

Ketua DPP ini mengatakan, DPP akan menyumbangkan sebuah masjid untuk masyarakat Lombok Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.

AYA/HmsNTB

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Orang nganggur alias belum mencicipi dunia kerja di NTB masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ada 85.520 pengangguran.

Data itu dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang.

Meski data ini disebut BPS naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja itu dilihat dari penduduk usia kerja di NTB sebanyak 3,6 juta. Penduduk usia kerja mereka yang berusia di atas 15 tahun.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arief Chandra Setiawan menjelaskan, dalam setahun terakhir secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang.

Namun, kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin, dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran di kota

TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dengan di desa. Data Agustus 2019, TPT perkotaan mencapai 4,05 persen dan di desa 2,84 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 pengangguran di perkotaan sebanyak 4,25 perse,n dan pedesaan 3,24 persen.

Lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 9,63 persen, dilanjutkan  dengan lulusan Diploma I-III di angka 6,66 persen. Lalu lulusan SMA umum 6,07 persen, lulusan Universitas 3,81 persen, SMP 2,80 persen, dan lulusan SD 1,41 persen.

“NTB daerah ke tujuh di Indonesia yang TPT tinggi, yaitu di angka 3,42 persen,” kata Setiawan dalam Penyampaian rilisnya kemarin di Mataram.

Berdasarkan PTP di kabupaten/kota, Kota Bima di angka 4,18 persen, Kota Mataram 5,51 persen, KLU 2,11 persen, Sumbawa Barat 5,52 persen, Bima 2,87 persen, Dompu 3,22 persen, Sumbawa 3,1, Lombok Timur 3,47 persen, Lombok Tengah 2,44 persen dan Lombok Barat 3,67 persen.

“Ini data Agustus 2019,” kata Setiawan.

Penduduk yang bekerja berdasarkan data  Agustus 2019 sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen.

Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455,39 ribu orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931,65 ribu orang (39,03 persen), terdiri dari 338,10 ribu orang setengah penganggur dan 593,55 ribu orang pekerja paruh waktu.

AYA

Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri penutupan pelatihan penanggulangan benca alam komando resort militer (Korem) 162/WB di Lapangan Supersemar Tanjung, Selasa (05/11) 2019.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan sebagai Komandan Upacara adalah Mayor inf. Yudha Bakti Wadan Yonif 742 Satya Wirayudha.

Upacara itu dihadiri Kepala Basarnas NTB Nyoman Sidakarya, SH, Dir. Samapta Polda NTB Kombes. Pol I Ketut Suwitra, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH, unsur BMKG, kepala OPD lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Usai periksa pasukan dan pelepasan tanda pelatihan, Komandan Korem 162/WB Kolonel. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta latihan dan penyelenggara latihan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Dikatakan Ramdhani, kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan itu merupakan salah satu program kerja dari komando atasannya.

Tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana di wilayah.

Ia juga mengharapkan nantinya baik jajaran korem 162/Wira Bhakti, TNI, Polri serta seluruh stakeholder di NTB senantiasa siap berjibaku, dalam memberikan pertolongan khususnya saat terjadinya bencana.

“Seperti yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan kemarin, Indonesia merupakan kepulauan yang berada dalam jalur cincin api pasifik, yaitu jalur rangkaian ujung api dunia, dan merupakan jalur pertemuan antara patahan lempengan bumi dan NTB sendiri terletak di antara lempengan-lempengan besar dari lempengan Australia dan Asia Pasifik,” terang Kolonel Rizal.

Menurut Rizal, interaksi antara lempengan yang satu dengan yang lainnya di sepanjang zona itu dapat menimbulkan gempa tektonik baik dalam skala kecil, menengah maupun besar

Belajar dari penanganan gempa tahun lalu, ia memandang kegiatan itu penting untuk dilaksanakan sembari meminta peserta untuk benar-benar memahami dan dapat dipraktekkan di lapangan.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, usai mengikuti upacara                mengatakan pada media, rasa syukurnya yang mendalam, lantaran hingga kini Lombok Utara diistimewakan.

Selain itu, Bupati Najmul menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Danrem, keluarga besar TNI dan POLRI karena sampai hari ini (kemarin-red) pasukan-pasukan TNI masih ada di lapangan membantu masyarakat, tinggal bersama masyarakat.

Tidak berlebihan, pihaknya mengatakan jika TNI bersama rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan ril dilakukan.

“Hari ini juga dilakukan pelatihan, tentu untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam membantu masayarakat menangani bencana,” kata bupati.

sta/humaspro

Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi

MATARAM.lombokjournal.com – Menjelang perayaan Maulid Nabi pada November ini dipengaruhi permintaan masyarakat yang tinggi terutama untuk daging, namun persediaan daging di NTB sendiri masih banyak.

Persediaan daging di NTB masih mencukupi dan bahkan NTB masih untuk mengirim ke luar daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hj. Budi Septiani, Rabu (06/11) 2019 di Mataram .

Ia menyebutkan, kebutuhan masyarakat NTB terhadap daging bisa terpenuhi dikarenakan terdapat 64 ribu ekor sapi siap potong.

Dari jumlah ini masih ada persediaan sekitar 76 ribu ekor sapi siap potong. Karena setiap tahun jumlah sapi siap potong yang disiapkan di NTB yaItu 140 ribu ekor.

Dengan persediaan saat ini, Pemprov NTB menjamin tidak akan terjadi kelangkaan meski permintaan masyarakat tinggi.

Menurut Hj Budi, NTB tetap memberikan kontribusi kepada kebutuhan daging nasional sebesar lima persen.

Berdasarkan pantauan di pasar menjelang Hari besar keagaamaan, harga daging saat ini yaitu berkisar antara Rp 125 – 130 ribu per kg.

Padahal biasanya, harga daging sapi di NTB yaitu Rp 120 – 125 ribu per kg.

AYA

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan kepribadian klien di Balai Pemasyarakatan Mataram, Selasa (05/11) 2019.

Kegiatan bimbingan kepribadian ini merupakan agenda rutin di dalam Balai Pemasyarakatan (Bapas) Mataram. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penghuni klien yang mendapat cuti bersyarat dan akan dibebaskan, selain mendapatkan bimbingan kemandirian.

Gubernur Zul memberikan nasihat kepada para klien Balai Pemasyarakatan Mataram, agar terus tetap optimis walaupun pernah memiliki masa lalu yang kelam.

“Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua pasti pernah punya derita masing-masing,” ucapnya.

Gubernur yang akrap disapa Bang Zul ini juga berpesan untuk tidak mudah patah semangat, dan selalu mensyukuri apa yang pernah dilewati dalam pembinaan di Balai Pemasyarakatan.

“Semangat untuk hidup itu harus selalu dihadirkan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, begitu sebaliknya. Asalkan kita selalu bersyukur,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pemasyarakatan Mataram, Sudirman mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk menambah kapasitas baik dalam pribadi maupun kreativitas yang menghasilkan para kliennya.

“Kegiatan ini diperuntukkan bagi klien Balai Pemasyarakatan Mataram agar para klien tidak kembali ke jalan tersebut dan melanggar hukum,” ungkap Sudirman.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) NTB, Andi Dahrif Rafied, ia ingin menghapus pandangan tidak baik terhadap klien yang pernah menetap di Balai Pemasyarakatan.

“Harapan kami klien ini bisa menerapkan keahlian yang diajarkan ketika sudah kembali ke masyarakat. Hal ini juga membantu menghapus stigma masyarakat yang mengatakan mantan napi adalah penjahat. Padahal itu tidak sepenuhnya benar,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga”

MATARAM.lombokjournal.com —

Apel penutupan operasi penanggulangan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,  berlangsung Senin (04/11) 2019.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar apel yang dipimpin Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si itu, menandakan seluruh proses pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok telah berakhir.

“Alhamdulillah, dari target waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari operasi, namun sudah selesai dalam 12 hari saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada pihak Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sehingga kita dapat menuntaskan satu persoalan bencana ini,” kata Iswandi, Senin (4/11).

Dikatakan, kebakaran TPA Kebon Kongok menghabiskan tenaga dan pikiran. Bahkan ratusan juta uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digelontorkan untuk memadamkan api tersebut.

“Dalam operasi ini, kita telah menghabiskan biaya sekitar Rp 750 juta untuk mengatasi kebakaran TPA sampai tuntas,” ujar Mantan Kepala BPKAD Provinsi itu.

Menurut Iswandi, semua pihak harus menjadkan pelajaran berharga dari peristiwa kebakaran yang telah terjadi. Ditekankan,  jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Mengingat, setiap kebakaran akan terus membutuhkan biaya yang makin besar.

Biaya tersebut, bisa diminalisir dan dialihkan untuk hal-hal lainnya. Syaratnya, tentu saja mengantisipasi kebakaran serupa.

“Kita bersyukur, tidak ada korban jiwa, namun ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita semakin menyadari bahwa memilah sampah agar tidak menimbulkan musibah, menjadi sangat penting dilaksanakan,” ucapnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Iswandi, kebakaran seperti TPA sama sekali tidak diharapkan terulang kembali.

Ke depan TPA Kebon Kongok akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang harus dijadikan perhatian juga, jumlah sampah yang dibawa ke TPA bisa semakin berkurang.

Apalagi saat ini sudah semakin berkembang pemilahan sampah dari rumah tangga. Program Zero Waste juga semakin dikenal masyarakat untuk menyadarkan bahwa sampah bisa menjadi masalah atau berkah, tergantung dari cara pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa pula Iswandi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berjibaku memadamkan api siang dan malam.

“Kepada seluruh tim, disampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan sehingga upaya pemadaman lebih cepat tuntas dari waktu yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Apel penutupan dihadiri seluruh tim pelaksana operasi dari Tagana, pemadam kebakaan dan staf BPBD, Dinas LHK dan dinas terkait lainnya.

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga,” tutup Iswandi.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sempat meninjau langsung TPA Regional Kebon Kongok. Gubernur menginstruksikan agar penanganan kebakaran bisa dipercepat.

“Saya minta penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja, dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan,” pinta gubernur pada tanggal 20 Oktober lalu.

Gubernur juga memberikan deadline waktu 15 hari lagi saat berada di lokasi. Namun, petugas berhasil memadamkan api lebih cepat dari target yang diberikan gubernur.

Luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare. Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sempat terganggu.

AYA/HmsNTB

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani”

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) Provinsi NTB, Dr Ir. H. Iswandi terjun ke lokasi jalan Pusuk yang rusak di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (04/11) 2019.

Seperti ramai diberitakan, kondisi jlan di Pusuk, Lombok Utara saat ini semakin parah setelah rusak akibat longsor tahun lalu.

Iswandi memastikan, Pemprov NTB akan segera memperbaiki bahu jalan atau talud di KM 17,2 Jalan Provinsi jurusan Rembiga – Pemenang itu.

“Jalan yang rusak karena longsor sejak gempa tahun lalu segera ditangani,” kata Iswandi di sela-sela meninjau lokasi.

Langkah sigap perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov Tidak perlu menunggu tahun anggaran berikutnya.

Karena dikhawatirkan, bila terlambat ditangani bisa memakan korban jiwa.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini, penanganan perlu disegerakan karena musim hujan juga akan segera tiba. Apabila dibiarkan, kerusakan bisa merembet dan semakin parah.

“Tidak tunggu sampai tahun depan. Secepatnya diperbaiki,” ucap Iswandi.

Terkait dengan sumber dana, tidak perlu dikhawatirkan. Banyak cara untuk mensiasati biaya perbaikan jalan tersebut.

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani,” kata mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini.

Saat ini, pihaknya prioritaskan keselamatan para pengendara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi.

Mengingat, jalur tersebut cukup padat kendaraan sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk penanganan saat ini. Di antaranya, Pemprov menyiapkan posko pengamanan, barikade dan petugas Pol-PP di sekitar lokasi.

“Petugas di sekitar lokasi mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan,” terangnya.

Selain melakukan langkah jangka pendek, upaya jangka panjang tetap menjadi prioritas.

“Selanjutnya dilakukan penyelesaian secara fisik, itu akan dituntaskan oleh Dinas PUPR. Penyiapan rencana secara teknis dan anggarannya akan dputuskan besok,” ucap Iswandi.

Dalam inspeksi tersebut, Pj. Sekda NTB didampingi, Kabid Binamarga, Sekretaris Dinas PU, Ahmadi. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Syarifuddin dan Kepala Biro AP, Sadimin.

AYA/HmsNTB

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Sertifikasi halal kini tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi akan diambil alih oleh Kementerian Agama melalui Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019.

Pengalihan kewenangan itu sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun hingga kini, Majelis Ulama Indonseia (MUI) NTB masih mengelola sertifikasi Halal untuk produk UKM, obat-obatan,makanan hingga Kosmetik.

“Kita sampai saat ini di provinsi masih mengelola sertifikasi halal tersebut, mungkin karena di tingkat provinsi belum terbentuk BPJPH,” ujar Ketua MUI NTB Prof. dr.Syaiful Muslim,  Senin (04/11) 2019 di kantor Gubernur NTB.

Syaiful Muslim menegaskan, belum adanya  lembaga BPJPH di bentuk, karenan belum diketahui BPJPH di NTB akan berbentuk UPT atau dalam bentuk bidang.

“Hingga saat ini masih MUI yang mengelola sampai badan BPJPH itu dibentuk,” terangnya.

Ditegaskan Syaiful, meskipun ke depan MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi Halal, tapi peran MUI untuk menyatakan suatu prodak itu halal tetap tidak bisa di ganggu gugat.

“Yang mengeluarkan sertifikat halal itu nanti dari BPJPH, kan tetapi untuk menyatakan produk itu halal tetap dari MUI,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, jika tugas dari BPJPH  nantinya itu tidak hanya memberikan sertifiikasi halal untuk bahan makanan,obat atau kosmetik saja,  melainkan bisa memberikan sertifikasi untuk Hotel atau bahkan Rumah sakit berbasis syariah.

BPJPH itu sendiri belum terbentuk sampai sekarang, padahal sudah harus terbentuk per tanggal 17 Oktober itu.

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini,” ungkap prof Syaiful Muslim.

Karena dikelola oleh sebuah badan pemerintah, mungkin UMKM tidak bayar.  Artinya terpusat pada suatu lembaga yangg sudah dibentuk oleh pemerintah .

“Jadi kita bersyukurlah jadi apa pun yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Kalo tidak halal harus dibunyikan tidak halal. Jadi itu sudah membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, itu tergambar dari status Halalnya.                Jadi itu menguntungkan kita umat Islam,  kita terpelihara makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari,” kata Syaiful Muslim.

AYA