KTNA akan menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi petani dan nelayan kepada pemerintah dengan pola penyelesaian rembuk anggota KTNA dan rembuk wilayah

LOBAR.lombokjournal.com  —  Keberadaan Ketua dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB tidak hanya sekedar dilantik, namun untuk bekerja dan sebagi wadah untuk menjembatani aspirasi petani dan nelayan di NTB.

Penegasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah itu disampaikan saat melantik pengurus KTNA masa bhakti 2019-2024 dan pengukuhan anggota KTNA NTB, di Kantor BPTP Narmada, Lombok Barat, Senin (25/11)  2019.

Dikatakannya, KTNA harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan petani dan nelayan serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Keberadaan KTNA harus mampu mencari solusi untuk memajukan pertanian dan perikanan.

Menghadirkan industrialisasi pertanian dan perikanan di NTB menjadi jawaban dari solusi itu. Dengan mengubah pola dari penghasil bahan mentah menjadi pengolah. Seperti industri pengolahan pakan ikan, yang dipamerkan dalam acara tersebut.

Gubernur memberikan apresiasi terhadap industrialisasi pakan ikan itu, karena sesungguhnya itulah konsep industri yang ingin dikembangkan di NTB.

Dengan industrialisasi, hasil pertanian dan perikanan di NTB, selain memberikan nilai tambah bagi pemasukan daerah, juga akan mampu meningkatkan margin penghasilan petani dan nelayan di NTB.

KTNA diharapkan membangun komunikasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait agar segala kesulitan yang dihadapi dapat segera dibantu mengatasinya.

“Tidak mungkin pertanian dan perikanan kita sejahtera tanpa hadirnya industrialisasi,” ujarnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua KTNA  NTB, Drs. Haerul Warisin mengatakan, hadirnya KTNA NTB sebagai wadah musyawarah dalam menampung aspirasi dan menyelesaikan maslah petani dan nelayan di NTB.

KTNA akan menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi petani dan nelayan kepada pemerintah dengan pola penyelesaian rembuk anggota KTNA dan rembuk wilayah.

“Keberadaan KTNA NTB agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi petani, khususnya sektor pertanian dan perikanan kita,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Kegiatan jalan sehat menyediakan hadiah utama 2 tiket umroh, sepeda motor, kulkas, sepeda dan lain-lain

TANJUNG.lombokjournal.com — Jalan sehat menyemarakkan gebyar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 digelar Bappenda Provinsi NTB di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung dilepas Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar, SH, MH, Minggu (24/11) 2019

Hadir pada kegiatan gebyar tersebut Plt. Sekda Provinsi NTB Dr. Ir. H.Iswandi, M.Si, Sekda KLU Drs. H.Suardi, MH, dan para Kepala OPD Provinsi NTB dan KLU.

Bupati Najmul Akhyar dalam sambutan kegiatan jalan sehat itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat KLU yang sudah taat pajak.

Khusus untuk pembayaran pajak bermotor, Lombok Utara paling agresif di Provinsi NTB dengan target paling cepat tercapai hanya dalam waktu 10 bulan dari satu tahun.

Sementara volume pengambilan kendaraan bermotor di KLU mengalami peningkatan meskipun setelah diterpa bencana gempa 2018.

Sekda NTB, H.Iswandi menyampaikan, perlunya semua lapisan masyarakat meningkatkan kesadaran dalam membayar kewajiban pajak setiap tahun.

“Kita harus meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dengan kita membayar pajak berarti kita membangun KLU dan  NTB,” tutupnya.

Kegiatan jalan sehat tersebut menyediakan hadiah utama 2 tiket umroh, sepada motor, kulkas, sepeda dan lain-lain.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian hadiah umroh oleh Bupati kepada salah satu pemenang undian.

den/humaspro

Walaupun KLU pernah di guncang gempa bumi dasyat tahun lalu. Namun, volume pembelian kendaraan bermotor terus meningkat

TANJUNG.lombokjournal.com – Kesadaran masyarakat NTB dalam menunaikan kewajiban membayar pajak, dinilai Kepala Bappenda NTB, Dr.Ir H. Iswandi terus meningkat.

Hal ini dibuktikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami peningkatan sebesar 14 persen atau sebesar Rp 314,01 miliyar lebih, jika dibandingkan tahun 2018 lalu.

Begitu juga dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp 299.28 miliyar lebih atau mencapai 78,55 persen, meningkat 13,06 persen dibandingkan tahun 2018 yang hanya 75,43 persen atau sekitar Rp 264.72 miliyar lebih.

“Pencapaian tahun ini lebih maju dari tahun kemarin. Padahal kita sedang recovery pasca gempa tahun lalu. Ini menunjukan kita masih punya semangat dan motivasi untuk cepat bangkit. Dan ini terbukti di KLU yang meraih progres yang baik,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut sangat membanggakan karena NTB masih dalam tahap pemulihan pasca bencana Gempa Bumi 2018.

“Salah satu contoh di Lombok Utara ini. Progresnya sangat bagus. Masyarakatnya sadar pajak, meski kita tahu daerah ini terdampak paling parah saat gempa tahun lalu, namun raihan pajak kendaraan bermotor  mencapai Rp60 Miliar lebih, hingga November 2019 ini,” ungkap Iswandi.

Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar SH mengatakan, masyarakat Kabupaten Lombok Utara merupakan masyarakat yang paling agresif untuk membayar pajak di NTB.

Hal itu dibuktikan kesadaran masyarakat membayar pajak semakin meningkat.

“Hanya perlu waktu sepuluh bulan untuk mencapai target yang ditetapkan selama satu tahun,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pencapaian itu tentu didasarkan pada kesadaran masyarakat membayar pajak mulai tinggi. Mereka sadar bahwa membayar pajak merupakan  kontribusi besar untuk memajukan daerahnya.

Selain itu, kata Najmur, walaupun KLU pernah di guncang gempa bumi dasyat tahun lalu. Namun, volume pembelian kendaraan bermotor terus meningkat “Mudah-mudahan yang rajin bayar pajak akan mendapatkan hadiah umroh,” harap Bupati KLU itu.

Bupati Najmul yang didampingi Sekda NTB mengambil kupon undian yang disaksikan oleh ribuan masyarakat yang memadati lapangan Tanjung. Kali ini, hadiah utamanya yaitu umroh gratis bagi masyarakat yang beruntung.

Kemudian undian untuk hadiah sepeda, motor dan beberapa hadiah menarik lainya.

Dirlantas Polda NTB, diwakili Kanit Regident Ditlantas Polda NTB, Kompol Nurhadi Ismanto SIK mengapresiasi kegiatan Gebyar Pajak 2019 yang berlangsung meriah di Lombok Utara.

“Kegiatan ini akan terus dilaksanakan setiap tahun. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang selalu taat membayar pajak tepat waktu,” katanya.

Acara Gebyar Pajak 2019 di Lombok Utara dibuka dengan kegiatan Jalan Sehat, Senam Zumba masal, dan pembagian doorprize.

BACA JUGA  ;   Meriah Gebyar Pajak Kendaraan 2019, Bayar Pajak Bisa Pakai Sampah

Dalam kegiatan ini, H. Iswandi juga meresmikan secara simbolik Kantor dan Penandatanganan Prasasti untuk Kantor UPTB UPPD dan SAMSAT Tanjung-Lombok Utara, Kantor SAMSAT Selong Lombok Timur, DRIVE THRU Sengkol Lombok Tengah, Kantor UPTB UPPD Bima.

Juga dilaksanakan Penyerahan Sertifikat ISo Launching SAMSAT ONLINE NASIONAL, Launching E Wisma NTB, dan Launching Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Sampah Plastik.

AYA/ HmsNTB

Gebyar Pajak selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga memberi pemahaman bahwa membayar pajak itu mudah dan pelayanannya cepat

TANJUNG.lombokjournal.com — Ratusan masyarakat antusias mengikuti Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2019 yang digelar Bappenda Provinsi NTB, di lapangan Supersemar, Tanjung, Lombok Utara, Minggu (24/11) 2019.

Event yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini, diisi dengan berbagai kegiatan menarik.

Mulai dari jalan sehat sambil pungut sampah hingga puluhan hadiah doorprize yang menarik pun ikut meramaikan.

Di antaranya, Hadiah Utama berupa Umroh gratis, sejumlah sepeda motor, sepeda gunung, HP dan puluhan alat elektronik yang menarik masyarakat, khususnya para wajib pajak untuk mengikuti rangkaian kegiatan Gebyar pajak dari awal sampai akhir.

Penjabat Sekda Provinsi NTB yang juga Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir.H Iswandi, M.Si menjelaskan, Gebyar Pajak merupakan event  tahunan yang digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

“Tahun ini lokasi di Lombok Utara, setiap tahun lokasi digilir. Karena kita ingin memotivasi masyarakat di tiap daerah dan terus berupaya meningkatkan kesadaran membayar pajak,” terangnya.

Menurut Pak Is saaan akrab Sekda NTB itu, Gebyar Pajak selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga memberi pemahaman bahwa membayar pajak itu mudah dan pelayanannya cepat.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Gebyar Pajak kali ini sekaligus mensosialisasikan inovasi Bappenda NTB dalam mendukung program Zero Waste (bebas sampah), guna mewujudkan NTB Asri dan lestasi.

Juga melibatkan BPS NTB untuk mensosialisasikan sensus penduduk tahun 2020 yang menggunakan pola yang berbeda dengan sensus-sensus pendududuk sebelumnya.

Ditegaskan Sekda,  mulai saat ini dan seterusnya masyarakat sudah bisa membayar pajak kendaraan bermotor dengan sampah plastik.

BACA JUGA  ;   Kesadaran Bayar Pajak Masyarakat NTB, Terus Meningkat

“Satu unit mobil Samsat khusus pelayanan pajak dengan sampah juga kita sediakan di lokasi kegiatan ini. Jadi untuk mendukung Zero Waste, kita inisiasi program bayar pajak dengan sampah plastik,” ujarnya.

Dengan program itu, ia berharap masyarakat akan termotivasi untuk mulai memilah sampah dari rumah.

AYA/HmsNTB

Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, kredit usaha bahkan cara mengelola keuangan dengan baik, dapat langsung berkonsultasi dengan OJK, BI dan Bank NTB Syari’ah

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar Safari Subuh di Masjid Jami’ Hamidah, Kebun Roek, Ampenan Kota Mataram, Sabtu (23/11) 2019, didampingi Kepala BI Perwakilan NTB, Acris Sarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan dan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah, H. Kukuh Rahardjo.

Tiga pimpinan yang menangani perbankan di NTB diajak Safari Subuh, untuk membantu masyarakat memahami ilmu perbankan,  sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses bantuan dana atau pinjaman usaha di bank.

Menurut Gubernur, selama ini masyarakat belum memahami ilmu perbankan secara utuh. Sehingga banyak di antara mereka yang terjebak pada praktek rentenir.

“Kahadiran kami di sini, agak khusus. Karena memperbaiki umat ini tidak cukup dengan ceramah-ceramah. Hadir di tengah-tengah kita orang orang hebat yang menentukan pembangunan ekonomi di NTB. Di sini ada Kepala Bank Indonesia, Kepala OJK dan Kepala Bank NTB Syari’ah,” ungkap Gubernur Zul yang akrab disapa Bank Zul itu pada Safari Subuh bertajuk ‘Membangun NTB Gemilang, Mencetak 1000 Pengusaha’ itu.

Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, kredit usaha bahkan cara mengelola keuangan dengan baik, dapat langsung berkonsultasi dengan OJK, BI dan Bank NTB Syari’ah.

“Di OJK itu ada istilah financial inclusion, bagaimana umat Islam di Pondok, di Masjid harus melek keuangan,” jelas Bang Zul.

Dijelaskan, Bank NTB Syari’ah merupakan salah satu bank yang dapat mengkongkritkan kebutuhan dengan memberikan bantuan modal, pinjaman serta bimbingan kepada masyarakat.

“Kalau bapak bapak dan ibu ibu punya usaha dan menginginkan modal, silahkan langsung menghubungi beliau-beliau,” kata Gubernur.

Dengan kemudahan akses perbankan, sudah saatnya umat Islam memakmurkan Masjid dengan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dikatakan gubernur, disamping surga di akhirat, surga dunia berupa pembangunan ekonomi juga harus diciptakan. Sudah saatnya Masjid yang ada di NTB ini dilengkapi infrastruktur yang mampu membangkitkan ekonomi.

Salah seorang warga Ampenan, Alwi Aljufri mengaku bersyukur karena Gubernur dapat menggelar Safari Subuh dengan masyarakat. Apalagi, Gubernur dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemodalan di bank.

“Masya Allah, luar biasa. Apa yang masyarakat belum tahu, sekarang sudah terbuka. Hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat paling terbuka. Misalnya kredit tanpa jaminan, untuk menghilangkan dan menghapus rentenir di pasar-pasar,” jelasnya.

TGH. Hanan, Lc juga menyampaikan rasa bangganya atas gagasan menggelar Safari Subuh. Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Mataram itu, Safari Subuh Gubernur membangkitkan kembali semangat membangun NTB. Ia mengaku, banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat tersampaikan dengan utuh melalui kegiatan itu.

“Banyak informasi yang selama ini putus. Tapi, Alhamdulillah tersampaikan hari ini hingga ke masyarakat paling bawah,” katanya.

AYA/HmsNTB

Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 271 MW dengan beban puncak sebesar 259 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 12 MW

MATARAM.lombokjournal.com — PT PLN (Persero) berhasil mempercepat penormalan pasokan listrik di Pulau Lombok sejak Selasa (19/11) 2019.

Percepatan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap (PLTMGU) Lombok Peaker yang berlokasi di Tanjung Karang, Kota Mataram berhasil memenuhi kebutuhan daya di Pulau Lombok.

“Alhamdulillah listrik sudah mulai pulih. Uji coba operasi PLTMGU Lombok Peaker berhasil kami percepat, yang sebelumnya akan dilakukan pada Desember, bisa dilakukan sejak Selasa malam,” tutur General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Rudi Purnomoloka.

Meskipun masih uji coba, PLTMGU Lombok Peaker sudah berhasil memasok daya listrik ke sistem Lombok.

Hingga Rabu (20/11), uji coba untuk 4 unit mesin di PLTMGU Lombok Peaker menghasilkan daya listrik sebesar 38 Mega Watt (MW). Penambahan pengujuan mesin pembangkit di PLTMGU Lombok Peaker akan dilakukan secara bertahap hingga kapasitas sebesar 130 MW sampai dengan bulan Desember 2019.

Sementara untuk steam turbin sebesar 10 MW ditargetkan selesai pada semester 1 tahun 2020.

Selain PLTMGU Lombok Peaker, PLN juga berhasil mempercepat operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 2. Meskipun masih tahap uji coba, PLTU Jeranjang Unit 2 saat ini juga sudah berhasil memasok daya listrik sebesar 10 MW ke sistem Lombok.

“PLTMGU Lombok Peaker dan PLTU Jeranjang unit 2 ini masih uji coba, jadi kami perlu berhati-hati sambil melihat parameter dan indikator pengujian yang ada,” jelas Rudi.

Saat ini sistem kelistrikan Lombok memiliki daya mampu sebesar 271 MW dengan beban puncak sebesar 259 MW, sehingga terdapat cadangan sebesar 12 MW.

“Karena daya sudah cukup, sejak kemarin sudah tidak ada pemadaman akibat kurangnya pasokan daya. Kami mohon doanya agar kelistrikan selalu andal,” kata Rudi.

Jika pelanggan masih mengalami gangguan listrik, pelanggan dapat menghubungi layanan;

• contact Center PLN 123 melalui telepon (kode area) 123, Facebook PLN 123, Twitter @pln_123,Instagram @pln123_official, atau melalui Aplikasi PLN Mobile yang ada di Google Playstore untuk android dan AppStore untuk iOS.

AYA

“Dan yang terpenting adalah pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum. Juga memperhatikan keragaman budaya”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   H Rohman Farly, akrab disapa HRF, terus bergerak blusukan menjelang Pikada Kota Mataram 2020,  Sambil menyapa masyarakat, HRF juga mempelajari kelebihan dan kekurangan tata ruang Kota Mataram saat ini.

Tata ruang Kota Mataram ke depan harus bersifat terintegrasi, ungkap HRF usai blusukan.

Pembenahan tata ruang perlu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penduduk dan juga keindahan Kota ini bagi pengunjung, tamu domestik, maupun wisatawan yang datang.

Menurut HRF, dalam disiplin ilmu perancangan Kota, seperti yang disampaikan oleh para pakar perencanaan kota dan lingkungan, paling tidak ada empat tolok ukur Kota yang baik.

“Nah empat tolok ukur Kota yang baik ini yang akan kita coba jadikan landasan perencanaan pembangunan dan penataan Kota Mataram ke depan,” kata HRF, Kamis ( 21/11) 2019.

Dipaparkannnya, tolok ukur yang pertama tata ruang Kota itu harus bisa berfungsi dengan baik.

“Artinya, tata guna ruang tersebut harus berfungsi optimal,” tukasnya.

Yang kedua, Kota harus memiliki sirkulasi, sehingga penghuninya bisa berpindah tempat dengan baik. Salah satu indikatornya adalah transportasi publik.

“Kalau transportasi publik buruk, Kota ini  tidak bisa dinilai baik,” katanya.

Yang ketiga, tata ruang kota harus dikembangkan berdasar penataan bangunan. Kalau penataan bangunannya buruk, kota itu tidak bisa dikategorikan sebagai kota yang baik.

Dan keempat, tata utilitas lain di luar sirkulasi/transportasi, seperti drainase dan sanitasi, harus bekerja dengan optimal.

Menurut HRF, masalah penataan Kota tidak hanya menjadi tantangan di Kota berkembang seperti Mataram.

Kota besar seperti Jakarta dan lainnya, juga menghadapi tantangan yang sama. Terutama dalam hal penataan drainase dan penyediaan sanitasi.

“Selain alasan cuaca ekstrem, ternyata masalah paling umum yang dihadapi banyak kota di Indonesia berkaitan dengan drainase adalah kapasitas utilitas drainase kota itu tidak mampu mewadahi aliran air karena tata ruang kota itu tidak dirancang dengan baik. Ini juga harus diperhatikan di Mataram,” katanya.

HRF menambahkan, dalam membangun sebuah Kota diperlukan perencanaan yang baik.

Mataram ke depan, papar HRF harus bisa menjadi Kota yang bisa mengurai kemacetan lalulintas dan tingkat polusi udara. Caranya, dengan memaksimalkan fungsi transportasi publik, yang saat ini dinilai masih kurang.

“Drainase dan sarana pengelolaan sampah juga akan kita coba tingkatkan ke depan,” katanya.

Menurutnya, prinsip-prinsip perencanaan Kota, harusnya mengacu pada Kota terintegrasi. Perencanaan dan pembangunan tata ruang Kota, harus mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Harus Terintegrasi dengan semua aspek kota, seperti transportasi, saran publik, mitigasi bencana, dan sebagainya. Terintegrasi dengan perencanaan biaya,” kata HRF.

Perencanaan dan pembangunan Kota ke depan harus melibatkan mitra dan stakeholder terkait.

Sesuai dengan prinsip-prinsip tentang tata kawasan dan hunian. Mengembangkan fasilitas pendukung yang sesuai.

“Dan yang terpenting adalah pembangunan yang berpihak pada golongan ekonomi rendah dan kepentingan umum. Juga memperhatikan keragaman budaya,” katanya.

ME

Wartawan diminta terus menjadikan data BPS sebagai bahan untuk menyampaikan berita. Sehingga berita yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan data dan keakuratannya

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB menggelar Workshop untuk Wartawan dengan tema “Membaca Data untuk Mencerdaskan Bangsa”, di Golden Palace Hotel, Kota Mataram, Rabu (20/11) 2019.

Kegiatan workshop ini merupakan upaya pihak BPS NTB untuk menyampaikan penjelasan kepada media tentang penulisan data dari pihak BPS.

Kepala Tata Usaha BPS NTB, Lalu Supratna mengatakan, workshop dilakukan juga memberikan wawasan kepada wartawan terhadap data statistik, seperti angka kemiskinan, produksi padi, neraca perdagangan, dan data-data ekonomi lainnya.

Diharapkan, media dapat menyampaikan data BPS secara lebih mudah dan dipahami masyarakat awan.

Kegiatan workshop menghadirkan narasumber dari BPS NTB yakni Kabid Statistik Distribusi Ir. Lalu Putradi,,Kabid Neraca Wilayah & Analisis Statistik Ir. I Gusti Lanang Putra,,Kepala Seksi Statistik Industri,Ir. Hj. Raehatul Jannah, serta,Kepala Bidang Statistik Sosial, Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si.

“Saya berharap untuk masalah pelaporan dan penggunaan data dari BPS bisa lebih mantap lagi, dilaksanakan workshop ini untuk menambah pengetahuan dan memudahkan wartawan dalam cara membaca data yang benar yang diberikan oleh BPS,” ujar Lalu Supratna.

Penyelenggaraan workshop diharapkan, agar makin membaik hubungan antara media massa dengan BPS yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Wartawan diminta terus menjadikan data BPS sebagai bahan untuk menyampaikan berita. Sehingga berita yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan data dan keakuratannya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BPS yang telah menggelar workshop wartawan. Harapan saya, wartawan ke depan, dapat menjadikan data BPS sebagai acuan dalam menulis berita. Jangan sampai berita yang dibuat ngawur tanpa ada data yang akurat,” kata Lalu Supratna.

AYA

Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah pedesaan yang potensial sehingga kebijakan dan studi yang berhubungan dengan pedesaan sangat dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com – Seminar ini yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan di desa. akan berlangsung 20-23 November 2019 di Aruna Senggigi Resort and Convention.

Seminar on Rural Sociology and Community Development ini bertema “Implementing Rural Sciences for Sustainable Development Goals Achievement” merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Universitas Mataram (Unram.

Kegiatan ini melibatkan ARSA (Asian Rural Sociological Association) dan Lombok Friendly dalam proses penyelenggaraannya.

Seminar yang terlaksana dengan kerjasama lintas institusi ini akan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah, S.E,M.Sc, Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Lalu Husni, S.H.,M. Hum.

Mantan Presiden ARSA, Rosiady Sayuti, Ph.D sebagai Keynote Speakers. Akan hadir Prof. Koichi Ikegami, Ph.D, Prof. Motoki Akitsu, Dr. Kiah Smith, Guoqing Li, dan masih banyak lagi ahli lain yang akan menjadi Invited Speakers.

Dr. Ir. Agus Purbathin Hadi, M. S.i, ketua kegiatan tersebut menyatakan, kegiatan ini merupakan upaya kolaborasi antara pemerintah dengan universitas guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa. Kegiatan ini disertai dengan presentasi dan publikasi hasil penelitian dari berbagai pihak.

“Ini adalah momentum kolaborasi yang baik untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di desa,” ungkapnya pada konferesnsi pers di Kantor Bappeda NTB, Selasa (19/11) 2019.

Dikatakan, dibutuhkan penelitian dan kebijakan yang tepat untuk membangun wilayah pedesaan kita. Potensi pedesaan kita sangat besar. Itulah sebabnya acara ini dilakukan, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti berdasarkan riset dan pro masyarakat pedesaan.

Agus berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah yang baik bagi pemerintah, akademisi, praktisi dan semua instistusi atau komunitas masyarakat untuk berkontribusi bagi pembangunan di wilayah NTB. Selain itu, Ia juga berharap kegiatan seminar ini bisa dilakukan secara berkelanjutan.

AYA

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir”

MATARAM.lombokjournal.com – Pemadaman listrik yang membuat masyarakat mengadu melalui kanal NTB Care maupun lewat media social, mendapat respon Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Seminggu terakhir ini, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Sehingga menimbulkan pertanyaan dan keluhan, apa yang terjadi.

Kesimpangsiuran informasi tentang pemadaman listrik tersebut akhirnya terjawab.

Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH, usai meninjau lokasi Unit Pembangkit PLTU Jeranjang bersama Kabid Humas Polda NTB, jajaran PLN Wilayah NTB dan sejumlah media elektronik Nasional dan lokal, meminta PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir.

Menurut I Gede Putu Aryadi, bulan Oktober yang lalu ada 48 pengaduan tentang listrik, bulan November ini ada 5 pengaduan. Pengaduan di dominasi masalah Listrik, PDAM dan infrastruktur.

“Pengaduan masyarakat lewat medsos Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah juga sangat banyak. Pemadaman rutin setiap tahun ini harus dicarikan solusinya. Tidak boleh terus berulang setiap tahun”, tegasnya.

Menurutnya, PLN Wilyah NTB harus cepat merespon keluhan dan pengaduan masyarakat. Saat ini industrialiasi, UMKM dan pariwisata memegang peran penting pengguna pasokan listrik terbanyak.

“Perlu listrik untuk operasional dan mendukung berkembangnya usaha mereka,” jelasnya.

Ketersediaan pasokan listrik di wilayah NTB ke depan dapat mendukung event besar seperti  Motor GP di Mandalika maupun mendukung dan memperlancar program unggulan NTB Gemilang.

Pemeliharaan rutin

Gde Aryadi menambahkan, setelah mendapat penjelasan secara teknis dari kunjungan ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang dan PLTG Power Plant Peaker yang menggunakan Tenaga Gas, PLTU Jeranjang, sedang melakukan pemeliharaan rutin yang terjadi setahun sekali.

Di Jeranjang terdapat 3 (tiga) mesin pembangkit. Hari ini Senin (18/11) 2019, dua di antara mesin pembangkit itu, sudah selesai proses pemeliharaan dan satu lagi masih dalam proses pemeliharaan, yang ditargetkan akan selesai tanggal 21 Desember 2019  mendatang.

Dengan telah selesainya pemeliharaan dua pembangkit di PLTU jeranjang dan sudah mulai bisa dioperasikan, maka pasokan kebutuhan listrik di Lombok sudah dapat terpenuhi.

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir,” tegas Mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Harapannya, PLN sebagai BUMN penyedia pasokan energi, harus memiliki ketersediaan alternatif energi listrik mengatasi solusi agar setiap tahun tidak terjadi pemadaman seperti ini.

Di NTB sudah ada energi tenaga surya. Dan juga perlu tambahan pembangunan pembangkit lain. Sehingga tidak terjadi lagi pemadaman, ketika salah satu pembangkit harus memasuki masa pemeliharaan.

Dengan demikian layanan energi listrik bagi masyarakat dan juga  untuk mendukung program industrialisasi, pengolahan pertanian, pariwisata atau UMKM dalam membangun NTB, akan tetap terpenuhi.

“Ini perlu Solusi  menjawab kegundahan masyarakat akan ketersediaan energi listrik di NTB,” Harap Gede.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk mengapresiasi Pemrov. NTB, Humas Polda dan Insan Pers di NTB yang berkunjung ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang, melihat langsung kondisi terkini dan proses kerja pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan selama 24 jam.

Diakui oleh Edyson,  Kondisi kelistrikan kita masih kekurangan daya untuk dipasok kepada konsumen.  Sehingga terjadi pemadaman. Namun upaya untuk menghilangkan pemadaman listrik terus dilakukan oleh PT. PLN Wilayah NTB.

“Kami bersama karyawan PLTU bekerja 24 jam dengan membagi shift untuk menyelesaikan kendala dalam ketersediaan kelistrikan untuk masyarakat,” tutur Edyson didampingi  Manager Indonesia Power PLTU Jeranjang Melky Victor.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB ini menjelaskan 2 pembangkit di PLTU Jeranjang sudah mulai bisa dioperasikan secara bertahap, setelah sebelumnya dilakukan pemeliharaan.

“Tinggal 1 mesin pembangkit lagi disini yang terus kami kerjakan melibatkan 200 orang tekhnisi”, ungkapnya.

Dalam minggu ini ada proses penambahan daya secara bertahap. PLTU unit 2 sudah beroperasi dengan 10 Mega Watt (MW) , secara bertahap akan meningkat menjadi 25 MW pada batas maksimalnya.

Kekuatan daya juga akan didukung oleh Listrik tenaga gas, PLTG Lombok Peaker di Ampenan sebesar 50 MW. Sehingga kebutuhan penambahan menjadi 60 MW.

Kedepan untuk mendukung program Pemda di NTB dan mendukung program lainnya, PT.PLN sedang mempersiapkan penambahan kapasitas PLTU di Sambelia Lotim dengan kekuatan 2X25 MW,

AYA