Gubernur NTB sebenarnya meminta anggota Satgas di NTB sampai bulan Maret 2020 karena kinerja kalian sangat bagus. Namun Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., memiliki pertimbangan lain

LOBAR.lombokjournalcom —  Gubernur H Zulkieflimansyah mengaku seluruh personel Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi Terpadu Batalyon Zeni TNI, telah melaksanakan tugas dengan semangat dan sukses.

Hal itu dikatakan Gubernur H. Zulkieflimansyah kepada wartawan, usai melepas Pasukan Batalyon Zeni TNI yang akan kembali ke induk satuannya, di Pelabuhan Lembar Kabupaten Lombok Barat, Senin (30/12/2019),

“Hari ini, kita melepas satuan Zeni TNI yang akan kembali ke Kesatuannya dengan kepala tegak karena perang sudah berhasil kita menangkan,” ujarnya.

Menurutnya, perang fisik itu kelihatan lawannya, tetapi perang melawan ketakutan, perang melawan kekhawatiran dan perang melawan keputus asaaan sudah bisa ditaklukan, sehingga NTB sudah pulih sedemikian rupa seperti sedia kala.

“Jadi atas nama Pemerintah Daerah NTB mengatakan bahwa perang sudah bisa kita menengkan,” tegas Gubernur NTB.

Terkait dengan rumah yang belum dilakukan rehab rekon, Gubernur NTB mengatakan, itu hanya permasalahan waktu, tentu ada data-data yang harus disempurnakan karena itu menyangkut akuntabilitas.

Jangan sampai dibangun dan mengeluarkan dana tetapi harus ada kejelasan akuntabilitasnya dan ada prinsip kehati-hatian.

“Tapi semua harus yakin semua akan indah pada waktunya,” katanya.

Kepala BPBD NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos., menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi mengucapkan terimakasih karena proses percepatan rehab rekon tidak lepas dari TNI selama di NTB.

“Dari 200 unit rumah yang sudah dikerjakan sebelumnya, sekarang sudah mencapai hampir 200 ribu unit rumah yang sudah dikerjakan,” terang Ahsanul Khalik.

Terpisah, perwakilan BNPB RI Mayjen TNI Komarudin Siregar minta maaf, karena Kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Doni Monardo tidak bisa hadir untuk melepas para Prajurit Batalyon Zeni TNI, yang telah melaksanakan proses percepatan rehab rekon terpadu selama satu tahun di NTB.

Dijelaskannya, Gubernur NTB sebenarnya meminta anggota Satgas di NTB sampai bulan Maret 2020 karena kinerja kalian sangat bagus. Namun Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., memiliki pertimbangan lain mengingat prajurit sudah melaksanakan tugas selama satu tahun,

“Jadi harus ditarik dan kembali ke kesatuan masing-masing, sehingga Kepala BNPB RI dan Gubernur NTB loyal walaupun cinta kepada kalian,” papar mantan Pangdam IX/Udayanan tersebut.

Namun surat permohonan Gubernur NTB akan tetap disampaikan kepada Panglima TNI, dan berharap semoga penggantinya segera datang dan melaksanakan tugas sampai bulan Maret 2020.

Komarudin juga menyampaikan pesan, Kepala BNPB RI mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya dan rasa bangga yang tak terhingga kepada para Prajurit Batalyon Zeni TNI yang telah melaksanakan tugas dengan semangat dan sukses.

BACA JUGA  ;  Suasana Haru Warnai Pelepasan 1.000 Prajurit Satgas Zeni TNI

“Pesan tersebut agar disampaikan kepada Komandan satuan kalian masing-masing,” katanya.

Kepala BNPB RI Beri Dana Pembinaan 50 juta Kepada Masing-masing Kompi.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Bupati Lombok Utara, para Dandim jajaran Korem, Kapolres Lobar, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan Korem  dan para undangan lainnya.

AYA/HmsNTB

“kita dampingi terus dan insya Allah nanti ada, akan muncul SanMart yang lain”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Hujan yang mengguyur Kota Mataram, Jumat (27/12) sore, tak menyurutkan niat Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., selaku Pembina Forum Komunikasi Sales dan Marketing (FKSM) NTB melaunching Santri Mart (SanMart) Darul Hikmah.

Launching SanMart itu berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hikmah Karang Genteng Kelurahan Pagutan Kota Mataram.

Ditemui usai peresmian yang ditandai pemotongan pita, Hj. Putu Selly mengungkapkan, peluncuran SanMart tersebut sesuai janjinya saat peringatan Hari Santri 22 Oktober 2019 lalu.

“Ini adalah janji waktu Hari Santri bulan Oktober. Janjinya itu sebelum berakhir 2019, SanMart ini sudah berdiri dan dilaunching,” ungkap Hj. Putu Selly.

Dikatakan, keberadaan SanMart Darul Hikmah selain sebagai media meningkatkan perekonomian ponpes dan memenuhi kebutuhan santri, SanMart itu juga diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar Ponpes Darul Hikmah.

“Alhamdulillah, kebetulan saya sebagai Pembina FKSN atau Forum Komunikasi Sales dan Marketing Nusa Tenggara Barat, jadi semua isi (SanMart, red)-nya insya Allah bisa dijangkau warga, karena harganya lebih murah dari toko atau retail modern,” jelasnya.

Tidak itu saja, lanjut mantan Penjabat Walikota Mataram itu, pihak FKSM NTB dan Cabang BNI 46 Syariah Mataram pun akan memberikan bantuan, sehingga akan tercetak santri-santri yang memiliki jiwa pengusaha, yang nantinya SanMart yang sama juga akan berdiri di ponpes-ponpes lainnya.

“Jadi yang mengelola nanti itu santri. Kami (FKSM, red) nantinya juga akan menyiapkan bersama BNI 46 Syariah, untuk pembayaran non-tunai. Jadi semua pembayaran menggunakan sistim barcode, dan memang santri harus dilatih untik itu,” ucapnya.

Lebih jauh istri anggota DPR RI dapil NTB H. Rachmat Hidayat itu menjelaskan, SanMart yang baru saja di-launching itu merupakan SanMart perdana yang akan dijadikan percontohan.

“Ini (SanMart Darul Hikmah, red) sebagai cluster pertama dulu, bahwa Ponpes Darul Hikmah itu sebagai cluster pertama kemandirian ekonomi. Kalau ini telah bisa sukses, kita dampingi terus dan insya Allah nanti ada, akan muncul SanMart yang lain,” tandasnya.

Sementara Pemimpin Cabang (Pinca) BNI 46 Syariah Mataram Suryo Edhi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk membantu semaksimal mungkin baik dari segi permodalan dan pembinaan usaha.

“Kami akan membantu agar lembaga ekonomi pesantren bisa belajar, bagaimana berdagang dengan mandiri dan mengelola koperasi pesantren. Kalau koperasi pondok pesantren sudah punya usaha mandiri, maka dari kami akan membantu dengan memberikan permodalan,” ujar Suryo.

Ia mencontohkan beberapa koperasi pondok pesantren (kopontren) di Pulau Jawa, dimana telah banyak yang menjalin kerjasama dengan BNI Syariah, dalam pengembangan ekonomi pesantren menuju sebuah kemandirian.

“Kita akan membina para santri bagaimana mengelola keuangan berbasis syariah, bagaimana menghitung dan merencanakan keuangan dan omset. Kita bisa bantu pesantren dengan sistem-sistem yang canggih,” jelasnya.

Senada dengan Pinca BNI 46 Syariah, Ketua FKSM NTB Muhammad Jefri berharap agar SanMart itu dapat dipertahankan dan dikembangkan sesuai cita-cita Pembina FKSN NTB.

“Kita harapkan agar SanMart ini tetap eksis dan ke depan kami akan berusaha ada pesantren-pesantren lainnya, yang mengikuti seperti ini. Kami dari FKSM siap mendampingi, baik dari sisi pengelolaan dan pengadaan barang,” ucapnya.

Ditemui di sela acara peresmian, Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Karang Genteng TGH. Abdul Hamid sangat bersyukur dan berterimakasih, dengan gagasan yang telah diaplikasikan Hj. Putu Selly Andayani.

“Alhamdulillâhi Rabbil âlamîn, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala, yang telah memberikan banyak anugerah khusus di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kemudian kita juga sangat mengapresiasi dengan Bunda Hj. Putu Selly, yang sudah banyak membantu terutama dari fisik materiilnya, termasuk mengakses ke Gubernur sehingga pada sore hari ini SanMart ini bisa dibuka secara resmi,” ungkapnya.

Dikatakannya, ke depan SanMart itu akan berusaha dikembangkan seperti yang diharapakan Kadis Perdagangan NTB. Dimana Hj. Putu Selly memiliki cita-cita luhur, menjadikan kopontren memiliki badan usaha dan ekonomi yang mandiri.

“Dengan bantuan dari pemerintah dan partisipasi seluruh masyarakat dan jamaah Darul Hikmah, nanti ke depannya akan kita kembangkan menjadi lebih besar, insya Allah,” tekadnya.

Me

“Bahkan ini usia pelajar SMP dan SMA sehingga mereka memakai narkoba. Apakah ini mereka tidak paham atau sekedar coba – coba, inilah yang kita terus pantau bersama BNN dan aparat lainnya”

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki hajatan besar dalam menekan sekecil mungkin pengguna (demand) narkoba di daerah ini.

Program strategis dan tepat sasaran, upaya yang ditempuh dalam memberikan pemahaman akan bahaya mengkonsumsi narkoba.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat,  H. Muhammad Rum mengatakan, narkoba merupakan musuh bersama sehingga semua pihak memiliki andil yang sama dalam memeranginya.

Pemahaman yang tinggi tentang narkoba berdampak positif terhadap menurunnya pengguna barang haram tersebut, karena masyarakat sudah mengetahui dampaknya jika menggunakannya.

“Kami mencoba untuk menakan demand saja. Sehingga kami terus mengedukasi masyarakat agar paham bahwa narkoba itu sangat merusak dan tidak ada manfaatnya jika menggunakannya,” Ujarnya,

Muhammad Rum mengakui, para orang tua harus mengawasi putra putrinya agar tidak menyentuh barang haram tersebut.

Sejauh ini tidak sedikit anak – anak usia sekolah yang terpapar narkoba tidak hanya ditingkat perkotaan tetapi juga di perdesaan.

“Bahkan ini usia pelajar SMP dan SMA sehingga mereka memakai narkoba. Apakah ini mereka tidak paham atau sekedar coba – coba, inilah yang kita terus pantau bersama BNN dan aparat lainnya,” ujarnya.

Disebutkan, desa bersih dari narkoba (Bersinar) merupakan program yang digelontorkan dalam memerangi serta mengedukasi masyarakat tentang narkoba.

Melalui desa bersih narkoba ini juga masyarakat diajak untuk lebih peduli tentang narkoba. Saat ini pihaknya telah mengusulkan ke gubernur sebanyak 10 desa bersih narkoba yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di NTB.

“Dengan porgram bersinar ini kita harapkan akan tumbuh kesadaran dan pemahaman dari masyarakat akan bahayanya narkoba. Jika itu telah tertanam maka secara otomatis demand dari zat adiktif ini lambat laun akan berkurang,” kata Muhammad Rum.

AYA

Menteri KKP, Edhy Prabowo memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk membudidayakan lobster dengan catatan-catatan yang telah ada dalam aturan

LOTIM.lombokjournal.com — Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah berharap, peternak lobster di Lombok ini dapat merasakan kesejahteraan di bawah pimpinan Menteri Edhy Prabowo dengan terobosan-terobosannya yang baru.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul, saat menemani Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo meninjau budidaya Lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, Kamis (26/12/2019).

“Mudah-mudahan ada perubahan peraturan menteri agar kesejahteraan dapat dicicipi oleh masyarakat yang selama lima tahun ini puasa,” kata Gubernur.

Orang nomor satu di NTB ini mengungkapkan bahwa sebelumnya provinsi dengan pusat  tidak sejalan, namun sekarang semangat antara keduanya telah bersatu dalam hal budidaya lobster ini.

“Kalau kemarin kan kita seakan-akan bertentangan dengan pusat, tapi setelah pak menteri lihat langsung petani kita bisa melakukan budidaya. Artinya, itu bukan hanya cerita, tapi suatu hal yang nyata petani kita melakukan budidaya,” terangnya.

Bang Zul, sapaan Gubernur NTB berharap kedepannya budidaya lobster ini dapat menarik lebih banyak investor yang punya kemampu teknologi dan pengalaman di bidangnya, sehingga dapat membawa NTB menjadi daerah penghasil lobster terbaik.

Menteri KKP, Edhy Prabowo memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk membudidayakan lobster dengan catatan-catatan yang telah ada dalam aturan.

“Masyarakat yang telah melakukan pembudidayaan, silakan dilanjutkan, namun dengan catatan melakukan restocking 5% dari jumlah yang telah dibudidayakan, jadi ini peluang yang besar yang saya harapkan,” kata Edhy.

Ia meminta kepada pihak aparat hukum yang ada di NTB, agar membiarkan masyarakat untuk melakukan budidaya, tapi untuk ke luar negeri ia menegaskan tetap belum diizinkan karena belum ada aturan lain.

AYA/HmsNTB

“Kalau hasil budidaya sebesar ibu jari, maka sebagiannya akan dilepas ke alam. Ini untuk menghindari kepunahan bibit lobster di laut”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, meninjau KJA lobster dan bawal Bintang di Teluk Elong, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (26/12/2019).

Selain meninjau budidaya lobster, Gubernur dan Menteri Edhy menggelar dialog dengan para nelayan lobster. Dalam dialog tersebut, sebagian besar nelayan lobster menginginkan agar benih lobster tidak diekspor.

Sebab, aktivitas ekspor tersebut akan merugikan para petani lobster yang ingin membudidayakannya.

Selain itu, nelayan juga meminta Menteri untuk melakukan revisi Permen KP 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster.

Mereka mengaku, Permen tersebut membatasi aktivitas pembudidayaan lobster yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka.

Harapan para petani tersebut disambut positif oleh Menteri. Ia meminta nelayan lobster untuk kembali menggiatkan pembudidayaan.

Karena itu, ia melarang masyarakat untuk mengekspor bibit lobster dan berjanji akan melakukan revisi Permen tersebut setelah melakukan tinjauan lapangan.

“Niat saya begitu jadi menteri, Permen 56 ini niatannya akan dievaluasi,” jelasnya disambut tepuk tangan masyarakat.

Selama ini, ia sering mendengar bahwa memang ada yang melakukan ekspor benih lobster. Alasannya, karena ada anggapan bahwa masyarakat tidak bisa membudidaya.

Namun, setelah melihat langsung budidaya tersebut, ia menegaskan untuk tidak melakukan ekspor.

“Kalau bisa dibudidayakan, untuk apa kita ekspor. Kalau bapak ibu mau membudidayakan, kita kasih jalan,” tegasnya

Menteri mengatakan, ia diminta Presiden untuk membangun komunikasi seluas-luasnya dengan para nelayan. Sehingga, tidak ada lagi pera nelayan yang mengeluh bahkan menderita.

Hanya saja kata lanjut Edhy, pembudidayaan itu perlu diatur dan dikontrol untuk menghindari munculnya berbagai penyakit dan kepunahan lobster.

“Tadi Pak Abdullah berkomitmen, kalau hasil budidaya sebesar ibu jari, maka sebagiannya akan dilepas ke alam. Ini untuk menghindari kepunahan bibit lobster di laut,” ungkapnya.

Karena itu, untuk kelangsungan dan kebersihan laut, ia mengajak masyarakat untuk menjaga laut dari berbagai sampah, terutama sampah plastik.

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Edhy Prabowo saat berdialog dengan para nelayan di Pelabuhan Ikan, Desa Awang, Kabupaten Lombok Tengah. Apa yang dialami oleh para nelayan terkait budidaya dan ekspor lobster sudah didengar sejak ia menjadi pimpinan komisi VI DPRI lalu.

“Beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah bapak ibu semua,” katanya.

Sesuai data yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, potensi lobster di NTB cukup besar. Bahkan, sebelum dikeluarkannya Permen KP 56 tahun 2016, benih lobster yang bisa ditangkap oleh masyarakat mencapai 5,5 juta ekor pertahun.

Selain lobster, NTB juga memiliki potensi udang yang cukup besar. Potensi lahan tambak yang dimiliki saat ini mencapai 50,330 Ha. Sehingga dibutuhkan pengembangan industri cold storage udang. Begitu juga dengan rumput laut, yang memiliki potensi lahan budidayanya sekitar 25,206 Ha.

AYA/HmsNTB

“Untuk provinsi NTB sendiri terlintasi sebagian karena magnitudo yang dihasilkan sekitar 0,68 sampai 0,69, artinya gerhana matahari cincin dapat dilihat pada pukul 12.00 siang,  dan untuk puncaknya dapat dilihat pada pukul 14 wita”

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebagian wilayah di indonesia, pada kamis 26 desember 2019 hari ini akan dilintasi gerhana matahari cincin.

Sejumlah masjid di wilayah  kota Mataram pun dijadwalkan menggelar sholat matahari sunah kusuf atau sholat Gerhana Matahar, yang dilaksanakan selepas melaksanakan ibadah sholat dzuhur di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

Sholat gerhana matahari cincin juga digelar di masjid Hubbul wathan islamic Center. Selain merupakan fenomena alam langka melaksanakan sholat gerhana matahari cincin juga sebagai wujud  manusia dalam mengagungkan kebesaran sang maha pencipta.

Sholat Gerhana Matahari cincin di IC diimami  oleh H. M. Zaidi Abdad dan khatib H. Subhan Abdullah Acim. Sholat Gerhana matahari ini pun dilaksanakan ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di NTB .

“Selain memAng karena fenomen alam sholat gerhana ini sebagai wujud  manusia dalam mengagungkan kebesaran sang maha pencipta,”  ujar M.Zaidi saat membacakan khutbahnya.

Kepala Badan Meterologi klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Stasiun  Mataram,  menyebut fenomena gerhana matahari cincin ini merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka. Fenomena alam ini terjadi antara matahari bulan dan bumi terjadi dalam satu gari sejajar .

“Gerhana matahari cincin yang terjadi 26 Desember 2019 termasuk dalam siklus saros, yaitu 18 tahun 11 hari dan 8 jam tahun sekali,” ujar Ardhi.

Ardhi menyebut, gerhana Matahari tahun ini lintasanya melewati hampir seluruh Provinsi di Indonesia seperti Sumatera dan sebagian Kalimantan.

“Untuk provinsi NTB sendiri terlintasi sebagian karena magnitudo yang dihasilkan sekitar 0,68 sampai 0,69, artinya gerhana matahari cincin dapat dilihat pada pukul 12.00 siang,  dan untuk puncaknya dapat dilihat pada pukul 14 wita,” katanya.

AYA

lombokjournal.com –

MATARAM  ;  Mi6 menilai pemasangan Baliho oleh beberapa Figur Pilwali Kota Mataram sangat edukatif dan segmented, karena ditujukan untuk kelompok pemilih tertentu  sesuai pesan dan tampilan yang dibranding dalam APK tersebut.

“Hal ini sangat mendidik votters di Kota mataram dalam menentukan pilihan kelak dalam pilkada serentak 2020 mendatang,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei F, Rabu (25/12/2019).

Menurut Direktur Mi6 yang akrab disapa Didu ini, pemasangan sejumlah APK menunjukkan kepedulian para calon tersebut dalam menyebarkan gagasan dan ide kreatif yang disampaikan lewat narasi-narasi pencerahan.

“Setidaknya ada beberapa calon yang memasang baliho ataupun metode APK lainnya secara krearif yakni Hj Putu Selly Andayani, M.Si  Irzani, Ahda, Baihaqi,  dr. Akhada Maulana,  Makmur Said, dan Imam Sopian maupun lainnya,” imbuh Didu.

Selanjutnya, Didu mengatakan dari sisi tematik atau tagline, foto maupun narasi di baliho ingin meraih simpati dan dukungan dari golongan pemilih kelas menengah/pemilih cerdas.

Didu mencontohkan, pemasangan APK Baihaqi dengan style rapi dan  perlente ingin  mengesankan meraih atensi milennial lewat Jargon tehnologi 4.0 yang akrab di kalangan anak muda.

“Gaya tampilan Baihaqi agaknya ingin menyasar  karakter pemilih kota yang dominan kelas menengah agar dipandang sebagai figur yang punya kapasitas dan berkelas,” tambah Dir Mi6.

Baliho Hajjah Putu Selly Andayani, M.Si yang dipasang oleh para relawan  dengN beragam narasi ingin  memberikan pencerahan pemikiran kepada warga kota  kelas menengah lewat untaian narasi yang bersifat humanis dan mencerahkan.

“Targetnya jelas, Hj Putu Selly ingin menanamkan persepsi yang kuat dan baik  di kalangan swing votters pemilih kota agar memiliki second referensi untuk calon pemimpinnya kelak,” ulas Didu sembari menambahkan  baliho dr Akhada Maulana yang berlatar dokter spesialis ingin mencitrakan tentang pentingnya kapasitas dan performance.

Ada juga baliho calon dengan  tagline yang simple yakni Mataram Gas Poll dan Sayangi Mataram. Dari sisi narasinya jelas kedua tagline tersebut  ini ingin memberikan pesan singkat agar warga kota penasaran dengan baliho calon tersebut.

“Rasa penasaran itu diharapkan menimbulkan simptom ataupun polemik persepsi yang positif. Pada giliran akan membincangkan figur Gas Poll dan sayangi Mataram Ini pointernya,” ujarnya.

Dengan adanya berbincangan dipublik tersebut diharapkan ada kenaikkan signifikan terhadap elektabilitas maupun popularitasnya.

“Indikatornya bisa lewat hasil survey ataupun trafic  di medsos ataupun media mainstream yang diharapkan masiv membahas sisi keuniqkan makna kedua tagline itu,” ungkapnya

Didu kemudian mereview beberapa tahun silam ada Baliho Yang Penting Rakyat Senang yang menjadi viral dan perbincangan yang meluas.

Meskipun dipersepsikan dalam  konotasi Funny Mesenger setidaknya tujuan campaignnya tercapai, yakni  publik saat itu ramai membincangkan hal tersebut dengan berbagai perspektif dan atensi.

“Agaknya tema Mataram Gas Poll dan Sayangi Mataram  ingin mengulang sukses story tagline Yg Penting Rakyat Senang,” tukas Didu.

Me

“Tidak mungkin bisa  bergerak sendiri wujudkan NTB bebas sampah, harus ada sinergitas  dengan Kabupaten/Kota”

MATARAM.lombokjournal.com —  Muara selalu menjadi destinasi terakhir sampah, demikian juga Muara Pantai Taman Loang Baloq.

Daerah pesisir sebagai pilot project peluncuran gerakan Pilah Sampah dari Rumah oleh Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah, Jum’at (20/12/2019), tujuanya agar masyarakat memahami dampak membuang sampah sembarangan yang mengotori laut dan pantai.

Saat ini, sepanjang garis pantai Selatan Kota Mataram ini sedang berbenah sebagai destinasi wisata seperti di Pantai Penyu, Dusun Mapak atau Pantai Gading yang lebih dulu dikenal.

“Selain launching gerakan Pilah Sampah Dari Rumah, kami juga menggelar Beach Clean Up Day di Pantai Loang Baloq dan sekitarnya yang diikuti masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan di Kecamatan Sekarbela,” ujar Camat Sekarbela, Cahya Samudra.

Masyarakat yang berpartisipasi di antaranya seperti Akbid Bhakti Kencana Tanjung Karang, Ponpes Al Intisor Bendega, SMP 17 Mataram, STIPAR, Hotel Vaganza, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Unram dan lainnya.

Kelurahan Kekalik Indah, Kecamatan Sekarbela sendiri sebagai pilot project gerakan Pilah Sampah Dari Rumah, mendapatkan empat buah komposter atau alat pengolah sampah organik menjadi kompos atau pupuk alami.

“Residu (sampah yang tidak dapat terurai) yang banyak menumpuk di muara sungai di pesisir inilah yang kita coba bersihkan, dan mengajak warga untuk memilah sampah sejak dari rumah dan tidak membuang sembarangan, atau dikumpulkan di bank sampah untuk didaur ulang,” tambah Cahya.

Ia mendukung penuh gerakan Pilah Sampah Dari Rumah untuk program unggulan Zero Waste dan NTB Bebas Sampah 2024.

Dalam waktu hanya beberapa jam, hasil bersih bersih pantai terkumpul sebanyak 500 kilogram sampah residu dimulai sari daerah aliran sungai Kali Unus hingga muara Pantai Loang Baloq dan sekitarnya.

Pengumpul sampah terbanyak adalah tim Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan 180 kilogram sampah.

Salah seorang partisipan dari SMU 2 Mataram, Ayu Nurani, mengaku mendapatkan 12 kilogram sampah residu hanya dalam waktu setengah jam saja di area pantai Loang Baloq bersama tiga orang temannya.

Wagub Ummi Rohmi dalam sambutannya mengatakan, kampanye yang masif tentang pentingnya memilah sampah ini sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan gerakan.

Target rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota merubah perilaku warganya sebagai mitra pemerintah provinsi.

“Tidak mungkin bisa  bergerak sendiri wujudkan NTB bebas sampah, harus ada sinergitas  dengan Kabupaten/Kota, sejauh ini sampah rumah tangga menyumbang 80 persen sampah. Kota Mataram saja menghasilkan 300 ton per hari. Kalau sudah kampanye masif dilakukan baru kemudian mengaturnya dengan regulasi dan sistem, yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi,” ucap Umi Rohmi.

AYA/HmsNTB

Pemerintah pusat didesak segera menerbitkan peraturan turunan dari mandat UU PPMI yang telah disahkan 2 tahun lalu guna mempercepat implementasi perlindungan PMI

TANJUNG.lombokjournal.com — Memperingati Migran Day Internasional (MDI) atau Hari Migran Sedunia tahun 2019, yang jatuh pada 18 Desember, beberapa aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI), menggelar aksi turun ke jalan.

Para aktivis yang bernaung dalam Perkumpulan Panca Karsa (PPK) dan Kelompok Pemerhati PMI Loteng, Lobar dan KLU yang didukung oleh AWO Internasional, menggelar aksi membagi brosur.

Brosur yang dibagikan itu berisi petunjuk bekerja ke luar negeri yang aman dan terlindung dari pelanggaran PMI, bentuk pelanggaran hak-hak PMI, jenis-jenis hak PMI, bentuk perlindungan terhadap pekerja buruh migran, serta hak-hak keluarga PMI.

Aksi bagi-bagi brosur ini diberikan kepada masyarakat di tiga titik yaitu simpang depan Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung, depan Kantor Desa Medana, dan simpang empat Pemenang, Rabu (18/12/2019).

Dikutip dari PPK NTB, di Indonesia Provinsi NTB termasuk salah satu daerah pengirim terbesar pekerja migran ke luar negeri. Bahkan menempati urutan keempat nasional.

Bagi warga bumi gora bekerja ke luar negeri adalah pilihan yang menjanjikan, lantaran lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas.

Dengan segala permasalahan yang dihadapi, para PMI ini telah memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa dalam negeri, melalui remittance yang dikirim oleh para pekerja migran di luar negeri.

Khusus NTB, pada 2017 mereka menyumbangkan devisa sebesar Rp.1,56 triliun sementara tahun 2018 sebesar Rp.1,22 triliun. Pasokan devisa ini hampir sama dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB dengan estimasi sekitar Rp.1,6 triliun pada tahun 2018.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah PMI asal NTB tercatat sebanyak 27.695 orang 2017, 25.787 orang 2018, dan hingga September tahun 2019 sebanyak 17.651 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen diantaranya mengalami berbagai permasalahan seperti deportasi PMI bermasalah 2.721 orang pada 2017 dan sebanyak 2.416 orang pada 2018.

Kasus menimpa PMI

Di antara kasus yang dialami dan acapkali menimpa PMI asal NTB misalnya kasus perdagangan orang melalui bermigrasi ke luar negeri, sebagaimana menimpa Ariati bersama 4 orang temannya yang dikirim ke Suriah.

Kronologis kasusnya, pawalnya mereka dijanjikan bekerja di Abudabi tapi ternyata dikirim ke Suriah.

Di samping itu, mereka kerap mendapatkan siksaan, tekanan dan situasi negara yang sedang berperang juga ikut memberikan efek terhadap mereka.

Ariati dan teman-temannya juga tidak mendapatkan gaji yang layak. Belum lagi kasus-kasus PMI non prosedural yang hampir terjadi setiap hari.

Melalui peringatan Hari MDI, Komunitas PMI menyampaikan pernyatakan sikap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Isinya, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap kebijakan moratorium PMI sektor informal untuk tujuan ke negara-negara Timur Tengah.

Pemerintah pusat harus segera menerbitkan peraturan turunan dari mandat UU PPMI yang telah disahkan 2 tahun lalu guna mempercepat implementasi perlindungan PMI.

Kebijakan perlindungan bagi PMI

Terhadap kondisi yang dialami para PMI di negara tujuan, pemerintah daerah di NTB mulai provinsi, kabupaten dan desa perlu segera mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi PMI.

Caranya dengan membuat program Layanan Terpadu Perlindungan PMI di tingkat Desa bekerja sama dengan Dinas terkai.

Harus disediakan informasi P3MI yang memiliki job order, menyebarkan konten migrasi yang aman, pemberdayaan eks PMI dan keluarganya. Selain itu, peyediaan pelayanan kasus serta memfasilitasi pelayanan dokumen persyaratan PMI.

Masing-masing pemda kabupaten perlu menyelenggarakan pendidikan ataupun pelatihan bagi calon PMI termasuk sektor informal, pemulangan PMI bermasalah di luar negeri.

Kemudian melaksanakan kegiatan pemberdayaan untuk PMI Purna serta melakukan sistem pendataan mobilitas PMI di setiap desa.

Bagi-bagi brosur

Dalam pada itu, kordinator lapangan aksi Aprilina Utariyani, SH yang juga sekretaris PPK NTB ditemui disela-sela pembagian brosur, menuturkan, kegiatan bagi-bagi brosur tersebut dilakukan dari tahun 2018 di Taman Budaya Mataram diikuti oleh 100 peserta.

“Rencana kita aksi bagi brosur ini kemarin yang akan diikuti oleh 200 orang. Tetapi yang punya program AWO Internasional sedang ada kegiatan di Jakarta. Jadi Ibu Zahratul (Ketua PPK NTB) berangkat ke sana. Sehingga jadualnya berubah semua maka kita bagi tiga kelompok di Lombok. Kita juga punya program di Loteng, Lobar sama di KLU ini,” terang Aprilina.

Pekerja Migran Indonesia yang mengais rezeki ke luar negeri khususnya dari KLU dengan lima desa binaan antara lain Desa Sambik Bangkol, Rempek, Tegal Maja, Teniga dan Desa Medana.

“Kita juga sudah ada crisis centre, peraturan desa (perdes) perlindungan pekerja migran asal lima desa binaan tersebut,” jelas Sekretaris PPK ini.

Menurut Aprilina, masing-masing desa binaan sudah punya Perdes tersendiri. Pembuatan Perdes ini telah melalui kajian yang matang.

Mulai dari jajak pendapat guna memperoleh masukan dari berbagai pihak agar Perdes yang diproduk dapat semangkus-sangkil mengakomodir kepentingan PMI maupun stakeholders yang terkait.

“Dalam proses untuk membuat Perdes ini kita tidak sembarangan, butuh waktu dan proses yang panjang. Kita sudah mulai dari tahun 2018. Itupun baru disahkan tahun 2019 ini. Untuk Desa Tegal Maja dan Sambik Bangkol belum disahkan karena menunggu kepala desa yang baru dilantik. Tetapi uji publik Perdes di dua desa ini sudah dilakukan melibatkan Pemdes, Kadus dan masyarakat,” urainya.

Wadah pemerhati PMI

Sekretaris Desa Medana, Agus Susanto menyampaikan, pemerhati PMI sekarang sudah memiliki forum dan organisasi.

Wadah itu dinilainya sangat baik sehingga pemdes setempat memberikan dukungan penuh terkait dengan beberapa program yang sudah dilaksanakan di Desa Medana.

“Yang terakhir kemarin kami telah menyelesaikan Perdes tentang Migran. Perdes ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat Medana. Untuk pemasyarakatan secara luas, nanti kita lakukan kembali sosialisasi di masing-masing dusun. Kami akan sampaikan bagaimana hasil dari pada aturan yang sudah kami buat,” tuturnya.

Ke depan, para anggota forum PMI tentu diharapkan bisa bekerja sama, dan bersemangat, terus menerus memotivasi Pemdes Medana terutama mereka yang ada di desa agar forum bisa bekerja dengan baik, cepat dan tepat dalam penanganan calon PMI maupun PMI purna dan keluarganya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan forum pemerhati PMI di Desa Medana antara lain sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan, termasuk juga melakukan pendataan buruh migran di masing-masing dusun secara dor to dor.

Upaya ini dilakukan guna mencari kemungkinan adanya masalah di masing-masing dusun terhadap migran itu sendiri.

sta/humaspro

“Saya pernah ke sini tahun 2002. Saya menyebrang ke Sumbawa dan berkeliling di banyak tempat di sini mencari data. Nggak kebayang, setelah 17 tahun kemudian, saya datang kembali ke sini”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Gurbernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau lapangan terhadap bantuan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta di Desa Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/12/2019).

Total Bantuan yang diberikan Pemerintah dan Masyarakat DKI Jakarta, senilai 10 Miliar. Bantuan tersebut diberikan  pada tahun 2018 pasca-musibah gempa bumi.

Kehadiran Gubernur Zul dan Gubernur Anies di Desa Labuhan Lombok disambut antusias ratusan masyarakat. Mereka memadati jalan yang dilalui dua gubernur untuk untuk sekadar menyapa dan bersalaman.

Bang Zul panggilan akrab Guerur NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang \h memberikan bantuan kepada masyarakat NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

“Selamat datang Pak Anis di NTB, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat,” ungkap Bang Zul di hadapan Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi dan masyarakat yang hadir.

NTB tidak asing bagi Anies

NTB bagi Anies Baswedan layaknya seperti rumah sendiri. Bagi mantan Menteri Pendidikan RI itu, datang ke NTB sama dengan datang untuk mengunjungi dan menyapa keluarga sendiri.

Saat menyelesaikan studi program Doktornya, Anies pernah melakukan penelitian, dengan sampel tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan NTB.

“Saya pernah ke sini tahun 2002. Saya menyebrang ke Sumbawa dan berkeliling di banyak tempat di sini mencari data. Nggak kebayang, setelah 17 tahun kemudian, saya datang kembali ke sini,” tuturnya.

Selain menceritakan kedekatannya dengan masyarakat NTB, Gubernur Anies menjelaskan bantuan yang diberikan kepada masyarakat NTB merupakan amanah yang diberikan seluruh masyarakat DKI Jakarta.

Anies bersyukur bantuan tersebut telah telah diterima warga NTB dan dirasakan manfaatnya.

Bupati Lombok Timur menjelaskan dana bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 Miliar itu telah dialokasikan ke 4 tempat.

Pertama, untuk 22 dua sekolah/madrasah dan perguruan tinggi swasta sebanyak Rp4,5 miliar. Kedua, dana tersebut dialokasikan ke 7 sekolah negeri sebesar Rp 2,5 miliar. Alokasi yang ketiga ditujukan kepada masjid atau musholla sebesar Rp 2,5 miliar.

Yang terakhir, Rp 500 juta dialokasikan utuk masyarakat Sembalun untuk pengadaan pipa penyambung air bersih.

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta yang telah membantu warga Lombok Timur yang dulu terkena dampak musibah gempa bumi.

AYA/HmsNTB