Imlek yang juga berarti pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, dan identik dengan angpau yang dibagikan

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat  akan selalu aman dan nyaman, bila masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati menyampaikan pesan itu dalam kemeriahan perayaan tahun baru imlek di Gedung Hakka Lombok, Mataram, Minggu (02/02/2020).

“Dengan persatuan dan kebersamaan kita, Insyaallah Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini, akan aman, nyaman penuh kekeluargaan dan hangat untuk kita semua,” ungkap Gubernur yang akrab disapa bang Zul.

Bang Zul menambahkan,  dengan perayaan imlek ini dapat memberikan suatu energi baru bagi kita untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. P

Bang Zul memperkenakan Irjen Tomsi Tohir  yang baru saja menjabat sebagai Kapolda NTB.

Ketua Perkumpulan Sosial Bhakti Mulia (PSBM) Mataram, S. Widjanarko alias Wang Ping Sen, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Imlek yang juga berarti pergantian musim, dari musim dingin ke musim semi, dan identik dengan angpau yang dibagikan.

“Semoga di tahun 2020 ini atau tahun 2571 yang merupakan merupakan perlambang tahun shio tikus logam kita semakin keras seperti logam, atau giat berusaha kreatif dalam mengelola usaha dan diberikan keberuntungan dan kejayaan serta dijauhkan dari segala malapetaka,” harapnya.

Selain dihadiri Kapolda NTB, dalam perayaaan Imlek itu juga hadir Danrem NTB, Danlanal, Danlanud, Walikota Mataram, Bupati Lombok Barat, Ketua MUI NTB, Ketua FKUB NTB, dan Ketua FPK NTB.

AYA/HmssNTB

“Hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin di tempat kita ini, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berarti”

MATARAM.lomokjournal.com —  Tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, 22 Januari 2020 lalu, tengah dikembangkan  industri yang mengolah sampah menjadi Pellet yang merupakan bahan bakar.

Kesepakatan tersebut memuat tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi.

Salah satu tempat pengembangannya, berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

Sejumlah mesin pengolah sampah telah diproduksi bahkan dalam uji coba telah berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar Pellet.

Proses pengolahan sampah ini terbilang sederhana dan mudah. Setelah dipilah, sampah yang sudah terpisah dari batu dan besi kemudian dilakukan proses peuyeumisasi atau proses penumpukkan dengan bioactivator selama tujuh hari.

Sampah itu kemudian dimasukkan di mesin pencacah dan hasilnya dicetak dalam mesin pencetak Pellet. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Danrem 162 WB, Kol. CZi Ahmad Rizal Ramdani yang meninjau langsung proses produksi Pellet energy mengatakan kehadiran mesin itu semakin memudahkan masyarakat untuk mengolah sampah.

“Terima kasih kepada PLN yang dengan kerja kerasnya, keseriusannya menyebabkan hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin di tempat kita ini, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berarti,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini di TPA Kebon Kongok, Jumat (31/01/2020).

Bang Zul mengatakan, Pemprov NTB tengah menggalakkan program Zero Waste, yaitu program menjaga kebersihan lingkungan dengan meminimalisir keberadaan sampah.

Akhirnya, zero waste menjadi bahan diskursus dan perbincangan dimana-mana. Kehadiran mesin pengolahan ini, akan memberikan semangat kepada masyarakat untuk mengumpulkan sampah.

“Alhamdulillah, dengan hadirnya pengolahan menjadi sesuatu yang berarti, digunakan PLN bahkan untuk masyarakat dengan kompornya, saya kira masalah sampah minimal ada cahaya di ujung terowongan,” ungkapnya.

Bang Zul mengapresiasi jajaran PLN yang telah mengembangkan teknologi ini. Sehingga, program Zero waste tidak sekedar wacana, namun menjadi nyata di tengah tengah masyarakat.

General Manager Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Rudi Purnomoloka mengatakan instalasi mesin pengolahan sampah ini akan menghasilkan bahan bakar Pellet, dalam satu ton sampah dapat menghasilkan sekitar 40 persen Pellet.

“Ini adalah salah satu kontribusi kami PLN kepada pemerintah dan masyarakat NTB. Supaya kami juga bisa membantu permasalahan sampah di setiap daerah,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“Upayakan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing dan globalisasi yang bersifat negatif”

MATARAM.lombokjournal.com —  Kondisi dunia secara global dari berbagai aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan keamanan saat ini menjadi masalah dunia.

Di berbagai negara sedang terjadi perang, kelaparan dan persaingan ekonomi yang berujung pada kedaulatan suatu negara.

Penduduk dunia pada tahun 2019 sudah mencapai 8 miliyar lebih, sedangkan kapasitas bumi mampu menampung 3-4 miliyar manusia.

Pasi Teritorial Korem 162/WB, Mayor Inf I Made Darma Aksara SH, M.I.Kom memaparkan itu saat menjadi narasumber Wawasan Kebangsaan dalam acara In House Training yang diselenggarakan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Nusa Tenggara Barat di Aula Rinjani Kanwil DJP Nusa Tenggara, Selasa (27/01/20).

Kegiatan In House Training diikuti kurang lebih 150 orang.

“Hal ini menyebabkan kebutuhan pangan, sandang dan papan juga mengalami perubahan, di bidang ekonomi terutama kebutuhan air bersih, energi dan pangan. sSehingga negara-negara yang mengalami kekurangan tersebut harus mencari ke negara-negara lain dengan cara melakukan kerjasama bahkan hingga melakukan invasi dengan perang,” terang Made Darma.

Kondisi yang demikian berdampak kepada seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia.

Berbagai cara yang dilakukan oleh negara luar untuk menguasai Indonesia melalui proxi war seperti penyalahgunaan narkotika, miras, muncul isu Sara maupun faham radikal, Ilegal loging, penambangan tanpa ijin, dan rusaknya moralitas anak bangsa dengan tawuran pelajar, bolos sekolah, genk motor hingga tidak patuh kepada nasehat orang tua.

“Ini membutuhkan perhatian semua pihak, tidak hanya aparat pemerintah, namun juga orang tua maupun semua komponen masyarakat sesuai dengan profesinya,” tambah Pasiter.

Menurutnya, upaya-upaya yang bisa dilakukan, pentingya ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tetap berpegang teguh pada empat aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Made Darma juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mempererat hubungan antar sesama anak bangsa dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan, jangan apatis terhadap perkembangan situasi baik daerah, nasional, regional maupun internasional.

“Upayakan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, dan jangan mudah terpengaruh oleh budaya asing dan globalisasi yang bersifat negatif,” katanya.

AYA

“Perbankan agar melayani masyarakat dengan baik sehingga prosesnya dapat berjalan tepat waktu sesuai harapan kita bersama”

KLU.lombokjournal.com —  Komandan Korem (Danrem) 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP, berkeliling memantau proses percepatan rehab rekon (rehabilitasi-rekonstruksi) mulai dari Kecamatan Pemenang hingga Kecamaatan Bayan KLU, Senin (27/01/20).

Kesempatan tersebut juga digunakan untuk memantau pembagian buku rekening dari Bank Mandiri di Desa Rempek dan Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Lombok Utara.

Danrem 162/WB mengatakan, penyerahan buku tabungan rehab rekon kepada warga terdampak gempa dimaksudkan untuk pembangunan RTG, bukan untuk hal-hal yang lain.

“Setelah pembagian buku rekening ini, langkah berikutnya membuat rekening Pokmas karena batas akhir pembagian dana stimulan bantuan rehab rekon untuk tahap ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2020,” papar Danrem.

Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut juga meminta Pokmas untuk memilih Aplikator yang terbaik, sehingga pembangunan RTG-nya berjalan aman dan lancar.

“Kepada Perbankan agar melayani masyarakat dengan baik sehingga prosesnya dapat berjalan tepat waktu sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Alumnus Akmil 1993 tersebut juga memberikan penekanan kepada para Fasilitator, khususnya Fasiliator TNI POLRI untuk jangan main-main dalam pelaksanaan rehab rekon.

Bila ada indikasi untuk mengambil keuntungan, maka akan diberikan tindakan keras dengan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga pemecatan.

Usai melaksanakan pemantauan pembagian buku rekening tabungan rehab rekon di KLU, Danrem 162/WB bersama rombongan kemudian memimpin rapat koordinasi percepatan rehab rekon RTG.

Rapat Koordinasi itu berlangsung di ruang rapat Jayang Rana, Kantor Bupati Lombok Barat. Rapat tersebut bersama Forkopimda Lobar, Kasi Intel Korem 162/WB, Asisten III Bupati Lobar, Kadis PUPR Lobar, Kadis Perkim Lobar, para Danramil dan Kapolsek, TPK dan korwil Lobar, Kancab Bank BRI mataram dan Kancab Bank Mandiri Mataram.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com —  Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengadakan kegiatan Donor Darah di aula kantor setempat, Jumat (24/1), diikuti pegawai Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham NTB dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bakti Imigrasi ke-70.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Syahrifullah mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bakti Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2020.

“Alhamdulillah pada donor darah di kantor kami, berhasil mengumpulkan 25 kantong darah. Ini sebagai upaya kami menyumbang kebaikan untuk kemanusiaan,” kata Syahrifullah di sela kegiatan donor darah.

Pada kegiatan ini, Tim Unit Donor Darah (UDD) PMI Lombok Barat menurunkan mobile unit.

Syahfirullah menuturkan, awalnya ada 37 pendonor darah. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan medis, hanya 25 orang saja yang dinyatakan layak untuk mendonorkan darahnya.

Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan Hari Bakti Imigrasi yang kedua. Sebelumnya, pada tanggal 11 dan 18 Januari 2020 diadakan Layanan Paspor Simpatik di hari Sabtu.

“Sambutannya luar biasa, kuota yang kita buka 50 pemohon selalu terpenuhi. Kami berharap layanan ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan paspor,” terang Syarifullah.

Setelah donor darah, pada Sabtu (25/01) akan diadakan bakti sosial berupa bersih-bersih Pantai Loang Baloq, yang akan diikuti pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

Selanjutnya, Minggu (26/01). akan diadakan jalan sehat para pegawai dan keluarga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.

“Puncaknya, Senin 27 Januari 2020 kita akan mengadakan Upacara Hari Bakti Imigrasi di Kanwil Kemenkumham NTB. Semoga pada Hari Bakti Imigrasi ke-70 ini melecut kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” kata Syahrifullah.

AYA

Poros keempat akan dinilai sebagai underdog. Poros yang dianggap lemah ini bakal diusung oleh multi partai. Mereka tidak berasal dari dinasti politik masa lalu

lombokjournal.com —

MATARAM ; Lembaga Kajian Sosial Politik M16 menilai kontestan politik di Pilkada Kota Mataram mulai terang, secara resmi sudah muncul tiga pasangan yang diperkirakan  ketiga calon tersebut akan bertarung ketat.

“Dengan tiga pasangan ini saya menilai tidak ada yang superior. Segmen pemilihnya nyaris sama,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Kamis (23/01/20).

Pria yang akrab disapa Didu ini menyebut, peta birokrasi akan terjadi saling kunci.

Di saat Wali Kota Mataram, Ahyar Abdul tetap aktif di masa kampanye dengan kemungkinan mengarahkan dukungan ke Makmur-Ahda, birokrat yang loyal dengan Selly maupun Mohan tetap akan bergerak.

“Pak Mohan juga punya barisan ASN, sepuluh tahun menjadi wakil wali kota jelas sudah memiliki barisan. Sementara Bu Selly pernah menjadi penjabat wali kota, masih ada loyalisnya. Amunisi tambahannya dari birokrat Provinsi NTB,” bebernya.

Pasangan Makmur  Said dan Badruttamam Ahda disebut Didu nya akan disupport oleh Pak Ahyar (walikota), dan harus diingat Makmur Said selama 11 tahun menjadi Sekda Kota Mataram.

Di saat para calon Walikota Mataram adu kuat di basis birokrasi, calon Wakil Walikota Mataram bertarung pada irisan pemilih yang serupa.

Selly akan berpasangan dengan TGH Abdul Manan seorang ulama. Begitu pula dengan Makmur yang menggandeng Badruttamam Ahda, putra Wali Kota Mataram Ahyar Abduh ini lulusan Mesir.

Sedangkan Mohan ramai  disebut maju bersama TGH Mujiburrahman.

“Masyarakat tradisional kota didekati oleh wakil wali kota yang merupakan pemuka agama. Saling rebut suara pemilih,” ucapnya.

Didu yang sukses mendampingi sejumlah politisi, menilai pertarungan politik di ibukota Provinsi NTB berbeda dengan yang telah lewat. Pertarungan ketat akan terjadi hingga akhir.

“Tiga calon di Kota Mataram ini punya kekuatan seimbang. Irisan pemilihnya sama. Mereka seperti makan sepiring bertiga,” katanya tertawa.

Poros Keempat

Di saat tiga pasang calon kepala daerah saling kunci pendukung, Didu menyebut, potensi hadirnya calon keempat bisa terjadi.

Selly-Manan diusung oleh PDI Perjuangan dan PKS, total sepuluh kursi. Sedangkan Makmur-Ahda diusung oleh Gerindra dan PPP, total sembilan kursi. Sementara Mohan-Mujib diusung oleh Golkar dengan sembilan kursi.

“Total kursi di Kota Mataram itu 40. Masih bisa mengusung satu lagi, Demokrat, PKPI, Nasdem, Hanura, PKB, Berkarya, PAN, ada 12 kursi bisa berkoalisi,” jelasnya.

Diakui Didu, proses menuju Pilkada Kota Mataram menuju pendaftaran masih lima bulan lagi. Tiga pasangan calon yang sudah mencuat masih berpotensi berubah.

Begitu pula jumlah pasangan calon yang terlibat kontestasi berpeluang menjadi empat calon. Ada nama-nama seperti Rohman Farly, Imam Sofian, Irzani, Akhada, maupun Baihaqi berpeluang membuat poros baru.

“Nah, mereka-mereka yang saya prediksi jadi poros keempat ini memiliki ceruk pemilih yang unik,” tandasnya.

Pria ramah ini menilai, poros keempat akan dinilai sebagai underdog. Poros yang dianggap lemah ini bakal diusung oleh multi partai. Mereka tidak berasal dari dinasti politik masa lalu.

“Dengan pembagian zona pemilih dan tingkat rasionalitas milenial dan masyarakat urban, kemenangan justru bisa jadi diraih oleh underdog. Tentu dengan catatan mereka mampu mendekati swing voters dan undecided voters,” tutup Didu.

Me

Meski  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemprov NTB serius dalam penanganan sampah, dan menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dalam pengelolaan sampah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ahmad Rofiq,  tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi, di Gedung VIP Bandara Internasional Lombok, Rabu (22/01/2020).

Hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PLN dan BUMN untuk menyukseskan program Zero Waste.

Kesepakatan ini juga akan menguatkan program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, seperti pengadaan bank sampah di setiap desa.  Saat ini, sebanyak 473 bank sampah terbentuk di seluruh wilayah NTB.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, meskipun  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah. Aksi pengelolaan sampah itu katanya sudah masuk ke desa desa dan dusun di seluruh NTB, katanya.

“Ini menggelisahkan kami takutnya nanti masyarakat oke dan sudah aware terhadap permasalahan sampah, kemudian sampahnya mau dikemanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata BangZul.

Bang Zul ingin sampah yang ada tidak lagi menjadi sumber masalah, tapi menghadirkan keberkahan. Sampah harus diolah menjadi hal-hal yang produktif dan menghasilkan insentif keuangan.

“Sekarang tanpa disuruh pun saya kira masyarakat segera akan membersihkan sampah untuk menjadikan hal-hal yang produktif terutama di desa-desa, apalagi ini sesuai dengan keinginan kami menjadikan tourism atau pariwisata sebagai top priority,” katanya.

2020, Elektrifikasi 100 Persen

Ahmad Rofiq Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mengatakan, meski kerjasama belum besar, tapi sangat membantu PLN.

Ia mengapresiasi Pemprov NTB yang banyak mendukung PLN, salah satunya dengan memberikan bantuan untuk pasang gratis kepada para pelanggan baru PLN.

Program ini meningkatkan rasio elektrifikasi, sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa ratio elektrifikasi harus 100 persen di seluruh Tanah Air tahun 2020.

Dikatakan, Pemprov NTB telah membantu PLN pada masa-masa sulit, seperti pemadaman bergilir tahun 2019 lalu, dengan menyampaikan setatemen yang menenangkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik di seluruh NTB. Menurutnya, fasilitas kelistrikan yang ada di NTB termasuk yang baik. Bila ada pembangkit yang mati, bisa digantikan dengan yang sedang standby.

Hadir saat itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.SI, General Manager PT PLN Persero UIW NTB Rudi Purnomoloka, EVP pengembangan Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara Eman Prijono Wasito Adi, EVP Konstruksi regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Robert Purba.

AYA/HmsNTB

Dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa, tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDI Perjuangan dari dapil Pulau Sumbawa

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Jajaran DPD PDI Perjuangan NTB mengaku kecewa dan mengecam cara berpolitik H Husni Djibril.

Pasca tak memperoleh dukungan partai dalam kontestasi Pilkada Sumbawa 2020, Husni yang juga petahana Bupati Sumbawa, justru seolah menyepelekan PDIP.

Husni Djibril yang merupakan kader dan pengurus senior PDI Perjuangan, justru mengumpulkan pengurus dan kader Partai Demokrat di Pendopo Bupati Sumbawa.

Dalam pertemuan yang kemudian dipublis di media massa dan medsos, Husni bahkan memuji-muji partai berlambang Mercy itu sebagai partai yang ikhlas.

Husni pun berjanji akan membesarkan Partai Demokrat ditandai dengan raihan sepuluh kursi di DPRD Sumbawa.

Tidak dewasa berpolitik

Hal ini tentu membuat DPD PDIP NTB tersinggung dan sangat kecewa.

“Saya selaku kader dan pengurus PDI Perjuangan tersingung dengan apa yang disampaikan Pak Husni,” kata Pengurus DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi, Minggu (19/01/20) malam di Mataram.

Ruslan menilai Husni Djibril tidak dewasa dalam berpolitik.

Husni sudah mengumpulkan kader-kader dari partai lain di rumah jabatan di luar PDI Perjuangan. Tak ada satu pun pengurus PDI Perjuangan yang diundang dalam pertemuan tersebut. Termasuk para anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumbawa.

“Apalagi, hal-hal sensitif yang merupakan rahasia internal partai juga kemudian dibuka kepada partai lain. Ini kan nggak santun. Jangan main-main dengan partai,” tegas anggota DPRD NTB ini.

Ruslan mengaku tak habis pikir dengan cara berpolitik Husni Djibril. Selama ini Husni dibesarkan oleh PDI Perjuangan.

“Sudah memberikan segalanya. Husni sudah dicalonkan sebagai Wakil Gubernur NTB berpasangan dengan HL Serinata pada pilkada NTB 2008. Dia pun menjabat posisi strategis di partai sebagai Sekretaris di tingkat provinsi dalam periode yang sangat lama. Kemudian menjadi Bupati di Sumbawa sejak 2016 setelah diusung PDI Perjuangan,” katanya.

Sejumlah kerabat Husni juga menikmati keberkahan dari partai. Putra Husni kini menjabat sebagai Sekertaris partai di Sumbawa. Juga menjadi anggota DPRD Sumbawa. Sementara saudara kandung Husni juga menjadi anggota DPRD dari PDI Perjuangan.

“Lalu, jika sekarang PDI Perjuangan mengevaluasi Husni sebagai kader partai yang ditugaskan di eksekutif, terutama bagaimana kontribusinya terhadap PDI Perjuangan,  tentulah hal tersebut menjadi hal yang teramat lumrah,” katanya.

Menurut Ruslan, PDI Perjuangan tentu bercita-cita menjadi partai yang bertambah besar, yang  kian dicintai masyarakat Sumbawa.

Ditandai dengan menambah jumlah kursi di DPRD, dan bagaimana menempatkan kader-kader terbaik PDI Perjuangan di Sumbawa jadi anggota legislatif.

“Tapi semuanya ini justru malah terbalik. Itu salah satu yang dievaluasi,” kata Ruslan yang merupakan tim Desk Pilkada 2020 DPD PDI Perjuangan.

Berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019, Ruslan mengemukakan bagaimana kontribusi Husni yang tidak signifikan dalam upaya pemenangan partai di Sumbawa.

Ruslan memaparkan, sebelum Husni menjadi Bupati, PDI Perjuangan memiliki enam kursi di DPRD Sumbawa. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu.

Dan kini, setelah Husni menjadi bupati, kursi PDI Perjuangan juga tetap enam. Catatannya, telah menghilangkan kader-kader partai yang potensial.

Pun dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa. Tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDI Perjuangan dari dapil Pulau Sumbawa.

Alhasil, PDI Perjuangan tidak bisa menempatkan wakil di DPR RI dari sana.

“Lalu Pak Husni berjanji menambah kursi untuk partai lain yang dianggap paling istimewa mendukung Pak Husni. Apakah kami kader PDI Perjuangan akan diam?. Tentu tidak,” tegas Ruslan.

Tak Usung Husni Sesuai Mekanisme Partai

Ruslan mengungkapkan, keputusan PDI Perjuangan yang tidak mencalonkan Husni dalam Pilkada Sumbawa 2020, telah melalui mekanisme partai secara penuh dan utuh.

Husni telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh DPD PDI Perjuangan pada 28 Desember 2019. Partai pun memberi keistimewaan dan keleluasaan pada Husni untuk menentukan tanggal.

Mengingat pada saat bersamaan Husni sedang menjalani pengobatan di Singapura.

Namun, dalam klarifikasi tersebut, Husni tidak mengindahkan hasil evaluasi yang dilakukan partai. Bahkan Husni membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya bersedia dicalonkan sebagai bupati Sumbawa dari PDI Perjuangan manakala berpasangan dengan H Ikhsan Madjid sebagai wakil. Ikhsan kini merupakan Asisten I Pemkab Sumbawa.

Husni juga menyebut secara terang bahwa dirinya tidak bersedia berpasangan dengan kader PKS di Kabupaten Sumbawa.

Tentu saja atas langkah Husni ini, DPD PDI Perjuangan harus mengambil langkah tegas. Sebab, marwah dan wibawa partai harus ditegakkan. Tidak boleh partai diintervensi dan diatur orang-per orang.

“Tapi partai yang mengatur orang per orang. Tidak mau kita. Yang ikut pilkada partai,” tandas Ruslan.

Lantas setelah partai mengambil sikap tegas, lalu muncul pernyataan-pernyataan yang memposisikan diri sebagai figur paling hebat. Lalu menyalahkan pihak lain.

“Tidak begitu cara orang berpoltik. Apalagi Husni saat ini masih menjabat kepala daerah,” tukasnya.

Partai juga saat menyampaikan pengumuman publik terhadap karir politik Husni berikutnya, mengedepankan alasan kemanusiaan.

“Bahwa Husni dalam keadaan sakit. Berkaca empat tahun terakhir memimpin Sumbawa, lebih banyak waktu untuk berobat di luar negeri ketimbang ada di Sumbawa. Padahal, di luar itu, banyak sekali alasan kita,” kata Ruslan.

Dia memberi contoh, bagaimana sebagai petugas partai, Husni tidak pernah berkoordinasi dengan partai. Termasuk memastikan program PDI Perjuangan yang bisa disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah.

Termasuk merespon dengan memadai kebijakan-kebijakan yang diusulkan partai.

Karena PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu di Sumbawa, maka partai pun ingin memenangkan posisi kepala daerah di Sumbawa dalam pilkada 2020.

“Kalau orang kan gampang kita cari. Yang penting mau membesarkan partai dan punya komitmen,” tandas Ruslan.

Harusnya, dalam merespon keputusan partai, mestinya Husni kata Ruslan berterima kasih, karena partai kini memberikan kesempatan pada kader yang lain. Apalagi Husni dalam kondisi sakit.

“Kalau mau buka-bukaan, banyak hal-hal fatal yang telah terjadi tapi tidak perlu dikemukakan di sini. Saya siap kemukakan di internal partai, bahkan ke tingkat DPP,” tegasnya.

Me

Pembangunan RTLH akan dimasukan dalam program karya bhakti skala besar karena pembangunannya sebanyak 4 ribu unit RTLH dan ini sudah dilaporkan dan setujui pimpinan

LOTIM.lombokjournal.coM —  Komandan Korem (Danrm) 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., didampingi Pasiter Korem Mayor Inf I Made Dharma dan Kasdim 1615/Lotim Mayor Inf Arifianto melaksanakan peninjauan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di wilayah Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur, Sabtu (18/01/2020).

Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Danrem 162/WB kepada wartawan mengatakan, pihaknya sengaja melakukan pemantauan proses percepatan rehab rekon walaupun di hari libur di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

“Ternyata masih dalam proses untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemda,” katanya di sela-disela peninjauan proses rehab rekon,

Dikatakan, batas limit waktu rehab rekon sampai 31 Maret 2020. Kalau sampai tanggal tersebut tidak terselesaikan dan terserap, maka dana tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.

“Untuk itu harus segera mengurus administrasi pencairan dana rehab rekon yang belum dicairkan,” papar Danrem.

Terkait dengan informasi 13 KK yang masih tinggal di hunian sementara (Huntara), Danrem mengatakan sedang diadakan verifikasi dan setelah selesai baru anggaran akan dikeluarkan sesuai kebutuhan.

“Mudahan minggu depan sudah mulai pencairan dan pembangunan rumahnya,” harapnya.

Selain itu, Danrem juga menjelaskan terkait informasi program khusus pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh Pemda Lotim bukan dalam bentuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Namun pembangunan RTLH akan dimasukan dalam program karya bhakti skala besar karena pembangunannya sebanyak 4 ribu unit RTLH dan ini sudah dilaporkan dan setujui pimpinan.

Dalam proses pembangunan 4 ribu unit RTLH pada awal tahun 2020, Korem 162/WB akan membantu sepenuhnya dengan estimasi penggunaan personel dari Kodim Lotim, Yonif 742/SWY dan Denzibang Mataram.

AYA

Pengecekan kesiapsiagaan ini untuk melihat langsung kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam  Penanggulangan bencana

LOBAR.lombokjournal.com —  Usai menggelar upacara bendera 17an di lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., melaksanakan peninjauan dan pengecekan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Bencana yang diikuti TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dishub, BPBD, Fasilitator dan anak-anak sekolah dengan menghadirkan perlengkapan penanggulangan bencana, Jumat (17/01/2020).

Peninjauan apel itu didampingi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, S.Pd., Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Kroll dan Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori

Danrem 162/WB mengatakan pengecekan kesiapsiagaan ini untuk melihat langsung kesiapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam  Penanggulangan bencana.

“Apel gelar pasukan ini dilakukan untuk mendukung sepenuhnya proses penanggulangan bencana sehingga bisa meminimalisir adanya korban,” ujar Danrem.

Menurutnya, pihaknya bersama Forkopimda Lombok Barat melakukan pengecekan peralatan penanggulangan bencana seperti kendaraan, ambulance, perlengkapan dapur umum, mobil Basarnas, mobil pemadam kebakaran, peralatan pemotongan pohon dan lainnya.

Orang nomor satu di jajaran Korem tersebut berharap semoga ke depan, masyarakat terhindar dari segala bencana dan musibah secara umum wilayah Indonesia dan lebih khususnya Provinsi NTB.

Danrem juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan mengingat cuaca yang tidak menentu.

Masyarakat diminta menghindari lokasi rawan bancana, siapkan bahan makanan yang bersifat instan dan peduli terhadap setiap informasi dari sumber yang jelas serta tingkatkan keimanan dan ketaqwaan.

Hadir juga mendampingi para Kasi, Danyonif 742/SWY, Dan/Ka Satdisjan, Kepala BPBD Lobar dan para Kepala SKPD Lombok Barat.

AYA