Lombok Utara termasuk daerah yang paling sedikit yang memanfaatkan KUR padahal KUR sangat membantu masyarakat
BAYAN.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH meresmikan embung pertanian, sekaligus penyerahan alat dan mesin pertanian tahun 2019.
Kemudian dirangkai dengan penyerahan buku rekening kepada kelompok penerima manfaat RJIT, pembangunan embung pertanian dan irigasi perpipaan tahun 2020, berlangsung di Dusun Gol Munjid Desa Karang Bajo, Kamis (13/02/2020).
Usai penyerahan buku rekening dan foto bersama Bupati meninjau embung pertanian dan budidaya lebah madu trigona didampingi Kadis KPP, Camat Bayan, anggota kelompok tani setempat dan hadirin.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Ir. H. Nanang Matalata saat itu menyampaikan, peresmian embung atau bangunan penampung air yang dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.
“Insya Allah pak Hartono, akan dilanjutkan tahun 2020 ini perpipaannya dan sudah dianggarkan,” pungkas mantan Asisten I Setda KLU ini disambut tepuk tangan yang hadir.
Nanang menyebutkan, tahun ini hampir sembilan bangunan berupa embung dan parit dan lainnya yang dibangun pihaknya.
Tahun 2019 DAK dipusatkan di kelompok tani Makmur Jaya Dusun Gol Mudjid Desa Karang Bajo.
“Setiap tahun kegiatan-kegiatan ini terus kita upayakan peningkatannya. Begitupun pembiayaannya setiap tahun hampir Rp. 45 miliar. Dana yang dialokasikan di Dinas KPP baik bersumber dari APBD maupun APBN,” ungkapnya.
Kegiatan khusus dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana seperti embung, dam, parit, jaringan irigasi. Ada juga peningkatan kapasitas petani berikut alsintan atau alat-alat mesin pertanian.
“Insya Allah ke depan ini terus kita tingkatkan karena memang khususnya pertanian tanaman pangan dalam rangka swasembada pangan. Kita juga diberikan target oleh pemerintah pusat harus ada peningkatan 7,5 persen setiap tahun,” urai Matalata.
Selain itu, ada juga peningkatan target hingga tiga kali peningkatan ekspor produk pertanian. Target itu sangat tinggi yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.
Bahkan setiap tahun pemerintah pusat meningkatkan anggaran untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Terlebih lagi untuk pendampingan pembiayaannya juga bersumber dari KUR. U
Untuk sementara ini, Lombok Utara termasuk daerah yang paling sedikit yang memanfaatkan KUR. padahal KUR sangat membantu masyarakat.
“Khusus untuk tanaman pangan saja anggarannya hampir Rp. 9 T disiapkan oleh pemerintah pusat. Untuk Provinsi NTB dapat pagu Rp. 450 M. Anggaran besar ini harus kita manfaatkan,” ujar Kadis KPP ini.
Nanang Matalata juga menyampaikan soal asuransi pertanian. Ini juga penting karena daerah Lombok Utara termasuk daerah rentan.
“Dalam setahun hanya Rp. 36.000 saja, sementara pemerintah pusat mensubsidi Rp. 420.000. Namun ganti rugi yang dapat diterima petani jika gagal panen senilai Rp. 6 juta,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Ketua Kelompok Tani Makmur Jaya Hartono melaporkan, kelompok tani yang diketuainya dibentuk pada 15 Februari 2011.
Kegiatan kelompok yang dilakukan terkait dengan menanam padi pada musim hujan lalu dilanjutkan dengan menanam jagung atau kacang tanah.
Sejak tahun 2011 pihaknya sudah menerima banyak bantuan dari pemerintah di antaranya konseler tahun 2017, kultivator dan hand sprayer pada kegiatan cabe tahun 2018, traktor dan pembangunan embung tahun 2019.
Khusus untuk embung ini dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) seraya bersyukur karena sudah terealisasi.
Mengakhiri laporannya ia mengharapkan embung ini dengan sistem grafitasi yang bisa mengairi areal persawahan seluas kurang lebih 20 ha, saat ini belum ada perpipaannya.
Diharapkan, kelompok tani setempat diberikan irigasi tertutup dalam jenis perpipaan sehingga bisa membantu kegiatan pada kelompok tani Makmur Jaya.
Tambahan dokter
Bupati Najmul dalam kesempatan itu mengungkapkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan para dokter desa yang bertugas di desa-desa di Lombok Utara.
Saat ini, beberapa orang dokter desa tengah melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Selain itu, ada juga yang lulus CPNS sehingga tersisa masih 16 orang dokter desa.
Bupati minta agar dokter-dokter desa yang ada bisa lebih aktif lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat.
Dikatakan, pihaknya prihatin ada dokter-dokter yang jauh naik sampai ke bukit-bukit, hanya untuk mencari ibu-ibu yang tidak pernah datang ke Puskesmas.
Terhadap kerja keras dan pengabdian luar biasa dokter desa tersebut, bupati menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya.
Lebih lanjut dikatakan bupati, tahun 2020 Pemkab Lombok Utara kembali mengangkat dokter desa untuk menambah 16 orang dokter desa yang tersisa.
“Alhamdulillah kita juga mendapatkan tambahan dari Menteri kesehatan sekitar 20 dokter lagi, sehingga harapan kita seluruh desa itu terpenuhi dokter desa dan ambulan desa,” katanya.
Wira Usaha Baru
Terkait program Wira Usaha Baru (WUB) Bupati Najmul menceritakan, dulu pemerintah juga pernah merencanakan dengan program Rp. 3 juta per wirausaha baru.
Menurutnya, program itu sudah dianggarkan sejak tahun pertama sebesar Rp.15 M tiap tahun. Target Pemkab Lombok Utara dari awal menumbuhkan sebanyak 10 ribu wira usaha muda baru dengan dana sekitar Rp.30 M.
Tapi setelah dianggarkan muncul persoalan baru dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri, yang isinya ternyata pemberian bantuan tidak diperbolehkan dalam bentuk uang.
Opsi yang diperkenankan yaitu bantuan hanya boleh diberikan dalam bentuk barang.
“Maka kemudian saya kumpulkan semua kepala dinas memberikan penjelasan agar tidak melanggar aturan walaupun sebetulnya kita sudah usahakan. Maka, solusinya kita harus cari cara lain,” beber Bupati Najmul.
Solusi yang diambil, tutur Najmul, pemda menyerahkan bantuan dalam bentuk barang.
Di antara jenis-jenis barang yang diberikan kepada masyarakat lewat program WUB tersebut, termasuk alat-alat pertanian guna menindaklanjuti usaha-usaha pertanian masyarakat.
Sekjen Apkasi ini menjelaskan, pembelian mesin, alat-alat pertanian dan barang-barang lainnya merupakan replikasi dari program wirausaha baru.
Sehingga bantuan diberikan berupa bibit ayam, 16 ribu stuk madu dengan biaya Rp.14 M. Dirincikan Doktor Ilmu Hukum ini, kalau dibandingkan dengan program awal di mana target capaiannya ditetapkan hanya 10 ribu WUB.
“Tapi kenyataannya, sekarang ini azas masyarakat yang menerima bantuan barang sudah melebihi 25 ribu orang, termasuk yang kita serakan kepada bapak-bapak kelompok tani di sini,” tutur Bupati Najmul.
Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.30 M untuk WUB. Namun dengan memberi bantuan barang, ternyata anggaran yang dihabiskan di Dinas Pertanian saja sudah lebih dari Rp.45 M.
Barang-barang yang dibeli dengan anggaran ini semuanya sudah diberikan kepada masyarakat. Belum lagi di dinas-dinas lain dengan jumlah pagu anggaran lebih besar dengan kisaran Rp.60-70 M.
“Jadi, anggaran program WUB ini dua kali lipat lebih besar dari anggaran yang kita rencanakan awalnya,” kta bupati.
Wujud bantuannya memang dalam bentuk barang. Diharapkan, bantuan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama oleh kelompok tani.
“Jangan kita anggap pertanian itu bukan usaha, usaha dalam arti meningkatkan penghasilan,” kata bupati sembari memotivasi para anggota poktan.
RTG 41 Ribu Unit
Bupati Najmul juga menyampaikan progres rehab rekon pembangunan RTG, yang saat ini data terakhir jumlah RTG yang sudah ditempati mencapai 41.000 unit.
Diceritakan perbincangannya dengan Walikota Mataram terkait pembangunan RTG. Menurut Walikota Mataram, pembangunan rumah di Mataram sudah mencapai 100 persen karena yag dibangun hanya 1.300 unit rumah saja.
Fakta itu jauh berbeda dengan di Lombok Utara yang sudah mencapai 41.000 unit, padahal prosentasnya baru 62 persen.
Memang, prosentaseya tentu jauh lebih banyak di Mataram. Padahal jumlah RTG yg sudah dibngun di Lombok Utara jauh lebih besar.
“Saya berterimakasih kepada bapak dan saudara semua, kepada masyarakat. Ini bukan prestasi saya, bukan prestasi pemerintah tapi prestasi bapak, ibu dan saudara sekalian. Banyaknya rumah yang sudah bisa ditempati merupakan usaha masyarakat membangun rumahnya, entah itu pola pengerjaan beraplikator atau swakelola,” pungkasnya.
- Najmul mengugkapkan, saat ini Lombok Utara telah menerima Rp.196.7 M untuk pembangunan RTG tahap berikutnya.
Pesannya, warga agar pintar memilih aplikator karena terbuti banyak aplikator yang kurang bertanggungjawab.
“Carilah aplikator yang bagus kalau bisa yang berasal dari Lombok Utara, swakelola, beli barang di Lombok Utara supaya uangnya berputar di Lombok Utara, jika aplikator sudah mulai terlihat nakal jangan pernah ragu untuk memutuskan kontrak,” tegasnya.
Dijelaskan, uang yang jumlahnya Rp.196,7 M itu dikerjakan sampai SK 24. Awalnya akan dikerjakan sampai SK 25, tapi karena permintaan BNPB agar yang rusak sedang juga sekarang harus mulai diperhatikan, karena banyak yang rusak sedang menjadi rusak berat karena belum ditangani.
“SK 25, 26, 27 akan segera di selseaikan,” ujar bupati.
Urusan-urusan target RTG agar per 31 Maret 2020, anggaran untuk RTG yang ada di BNPB bisa dikeluarkan.
Untuk warga yang tidak mendapat anggaran stimulan Rp. 50.000.000 akan mendapat RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni).
Jaminan hidup (jadup)
Diterangkan mengenai jaminan hidup (Jadup) yang hingga kini belum kunjung cair.
Bupati Najmul Akhyar menegaskan, Jadup itu program dari kementerian sosial, bukan program dari APBD Lombok Utara.
Seluruh urusan soal jadup menjadi urusan kementerian social, tugas Pemerintah Daerah hanya mendata masyarakat.
Aturan di kementerian sosial, warga yang menerima jadup adalah masyarakat yang terdampak gempa. Semua data yang diminta sudah dikirim ke Menteri Sosial.
Alasan Jadup belum dikeluarkan sampai sekarang karena jadup akan dikeluarkan usai masa tanggap darurat, sementara sekarang kita masih dalam masa tanggap darurat.
“Sekali lagi saya tegaskan, pihak yang mengelurkan jadup adalah pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial dan Menteri Keuangan,” kata Bupati Najmul.
api/humaspro
foto: sid/humaspro
