Banten pun yang kena tsunami atau korbannya lebih sedikit dibandingkan NTB harus belajar dari NTB karena akselerasi pembangunan rumah di daerah ini terbilang pesat

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI, Joni Supriyanto mengapresiasi langkah cepat jajaran Pemerintah Provinsi NTB terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB.

Hal itu diungkapkan Kasat saat paparan progres rehab-rekon NTB, di Posko Terpadu Rehab Rekon, di Kota Mataram, Kamis (12/03/20).  Pemaparan tersebut disampaikan Danrem 162/WB, Kolonel. Zci, Ahmad Rizal Ramdhani.

Joni Supriyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke NTB hari ini dalam rangka melihat proses rehab rekon di sejumlah wilayah di NTB.

Tiba di daerah yang dikenal Bumi Gora ini, Kasat Umum TNI itu disambut Gubernur NTB, Dr. H.  Zulkieflimansyah dan Kapolda, Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, MM.

Di posko terpadu itu, Joni Supriyanto menyampaikan kehadirannya di NTB hanya ingin meyakinkan dan memastikan bahwa TNI dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan keinginan dan target dari pemerintah.

Sehingga bisa tercapai sesuai dengan yang telah disiapkan.

“Saya yakin faktor tuan rumah menjadi sangat menentukan. Jadi kalau tuan rumahnya welcome, ya pasti bisa cepat. Tapi kalau mereka pura-pura, ya cepatnya juga pura-pura,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, yang akrab disapa Bang Zul mengucapkan selamat datang kepada Kasat dan rombongan di NTB. Ia berharap ini bukan ke kunjungan yang pertama dan terakhir.

“Dari kami terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi ini betul-betul menautkan hati kita antara kami di NTB dengan bapak-bapak yang berasal dari pusat di Jakarta dan kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menjelaskan 200.000 rumah, kalau dibandingkan daerah yang lain, itu tentu tidak mudah. Bahkan, katanya masih belum maksimal.

Bahkan, Banten pun yang kena tsunami atau korbannya lebih sedikit dibandingkan NTB harus belajar dari NTB karena akselerasi pembangunan rumah di daerah ini terbilang pesat.

“Kita mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Pak Jokowi, Pak JK waktu itu dan juga Pak Ma’ruf Amin sekarang,” tuturnya.

Orang nomor satu di NTB itu juga menegaskan bahwa tidak mungkin Pemerintah Provinsi melakukannya sendiri. Tanpa bantuan dari TNI dan Polri, proses rehab rekon ini tidak akan maksimal.

“Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah NTB kami berterima kasih, memberikan apresiasi, juga mohon maaf kalau selama teman-teman dari TNI ada hal-hal yang kurang berkenan atau perlakuan penyambutan kami ada kelemahan kekurangan, mohon dimaafkan,” tegasnya.

Data per Maret 2020, jumlah rumah yang sudah dibangun sebanyak 167.873 unit. terdiri dari rumah rusak berat sebanyak 52.854 unit. Sedang kategori rumah rusak sedang yang sudah selesai dibangun sebanyak 26.143 unit dan rusak ringan sebanyak 88.876 unit.

Untuk rumah yang masih dalam pengerjaan sebanyak 41.390 unit, terdiri dari 19.902 rusak berat, 5.435 rusak sedang dan 16.053 unit.

Sedangkan Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 11.502 Pokmas, terdiri dari 5.964 Pokmas rumah rusak berat, 1.580 Pokmas rumah rusak sedang dan 3.958 Pokmas rumah rusak ringan.

Untuk tenaga fasilitator, sejauh ini tersedia. 2.330 personel, terdiri dari TNI 590 personel, Polri 590 personel dan masyarakat sipil sebanyak 1.150 personel.  Tenaga bantuann Satuan Zeni TNI sebanyak 1.000 personel.

AYA/HmsNTB

Dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menginisiasi penanaman ribuan pohon berjenis Klicung di TPA Regional Kebun Kongok, Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (08/03/2020).

Sebelum menanam pohon, Menteri LHK, Gubernur dan Wagub, menyaksikan sampah yang diolah untuk bahan bakar energi pembangkit listrik di Kebon Kongok.

Di sini, sampak yang diolah bisa mencapai 30 ton sampah. Lalu, dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit PLN menggantikan batu bara.

Menteri LHK bangga dengan terobosan-terobosan industrialisasi yang digencarkan oleh Gubernur NTB.

“Gubernur NTB ini bukan hanya kebanggaan orang NTB. Tapi, beliau kebanggaan Indonesia, saya sudah kenal lama dengan beliau,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya, sapaan akrab menteri, meminta UKM TPA Kebon Kongok untuk segera mendaftarkan emisinya di Kementerian LHK.

“Dengan harapan, apa yang sesungguhnya milik Provinsi NTB akan menjadi betul-betul milik NTB,” ujarnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa.

“Industrialisasi dan Zero Waste harus terus jalan beriringan dalam mewujudkan NTB Gemilang.”

AYA/HmsNTB

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70 persen penanganan sampah dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menjadi sosok yang sangat konsisten dalam melakukan berbagai percepatan.

Dari turun ke lapangan, melihat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dan sosialisasi ke warga, hingga merangkul berbagai komunitas di NTB agar semua elemen masyarakat terlibat dan mengambil peran nyata.

Berikut petikan wawancara  dengan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin (02/03/2020);

Terkait istilah Zero Waste. Sebenarnya apa pengertian program Zero Waste?

Zero waste sebenarnya adalah istilah lain dari NTB bersih. Bagaimana sampah bukan lagi kita pandang sebagai musibah. Namun bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah. Sampah kita tempatkan sesuai tempatnya. Ketika kita kelola dengan baik akan menjadi berkah.

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset. Beban terbesar adalah bagaimana membuat mindset masyarakat NTB bahwa ini adalah kewajiban bersama, bukan saja Pemerintah.

Ini adalah kerja panjang. Tapi kami optimis karena jika mindset sudah sama. Semua akan bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing.

Bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinir berbagai pihak untuk menyukseskan Zero Waste?

Kita optimis karena 10 kab/kota juga memiliki keinginan yang sama. Bencana sudah ada dimana-mana. Banjir sudah pasti juga bencana penyakit. Kami berkeyakinan, jika sinergi ini bisa berjalan dengan baik termasuk lembaga-lembaga pendidikan, komunitas dan jasa-jasa seperti hotel dan restoran, tidak ada yang tidak bisa. Kami terus mengajak, memberi contoh dan membuat inisiasi-inisiasi agar semua mau bergerak. Kami ingin virus zero waste terus tertular ke semua warga NTB.

Bagaimana kondisi Masyarakat saat ini dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Zero Waste?

Kami sangat positif, banyak sekarang acara-acara yang mengangkat tema zero waste. Dengan kab/kota kami sudah menandatangani MoU, dan nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Provinsi juga memberikan bantuan-bantuan kepada Bumdes agar wajib membuat bank sampah. Termasuk desa wisata dimana mulai 2019 kemarin kami support, dan disana harus ada pengolahan sampah. Edukasi secara berkesinambungan juga tetap dilaksanakan. Sehingga desa-desa bisa memanfaatkan alokasi dana desa dengan baik. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Tapi masalah mindset.

Bagaimana mengolah sampah menjadi berkah?

Kami menginginkan sampah tertangani dari Hulu, sampah di pilah dan dipisah agar bisa terkelola dengan baik. Jika sudah dipisah maka bank sampah akan bisa mendaur ulang. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang, kita carikan solusinya. Misal, sampah organik diolah jadi pupuk dan pakan ternak. Sampah juga bisa diolah menjadi pelet bahan bakar, masalahnya adalah suplainya kurang banyak. Sekarang sudah ada alatnya dan kami inginkan nantinya disetiap desa dan Kelurahan ada alat pengolah sampah menjadi pelet bahan bakar. Sehingga bumdes bisa mengolah. Sampah organik yang diolah menjadi pakan ternak dan pupuk juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Inilah yang kami terus sosialisasikan. Sehingga semua pihak bisa mengambil peran.

BACA JUGA ; Wagub Harapkan Forum Risiko Bencana Kembangkan Sistem Kebencanaan

Apa pesan Wagub untuk masyarakat agar terus menyukseskan Zero Waste?

Sampah sebenarnya adalah kewenangan kab/kota. Namun menjadi program strategis provinsi karena ini masalah yang sangat penting. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa, sehingga Provinsi juga harus turun dalam masalah ini. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Ini adalah demi generasi NTB yang lebih baik. Jangan sampai NTB yang luar biasa indah ini hancur karena kemalasan kita. Jangan lagi sampah dibuang ke selokan, sungai, yang bukan merupakan tempat sampah. Sampah harus ada di tempat sampah, agar bisa langsung dikelola dan menjadi nilai ekonomi. Zero waste bukan saja tugas Pemerintah. Namun seluruh warga juga memiliki tugas tersebut. Ayo kita sukseskan program Zero waste.

AYA/HmsNTB

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengapresiasi dan mengharapkan peran Forum Risiko Bencana dalam mengembangkan sistem kebencanaan di NTB.

“Dari sistem kita sudah punya sistem kebencanaan sendiri yaitu Si-AGA, koordinasikan kembali dengan Diskominfotik. Yang kami harapkan setiap orang yang membuka Si-AGA NTB dapat langsung memahami semua potensi bencana di NTB mulai dari letak, definisi – definisi bencana hingga data-data lainnya yang update,” kata Wagub.

Wagub Hj Rohmi mengungkapkan itu saat menerima audiensi Pengurus Inti Forum Risiko Bencana Provinsi di NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (02/03/2020). Saat itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik ikut mendampingi.

Forum Risiko Bencana merupakan salah satu sarana pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta berbagai elemen masyarakat dan stakeholder lain, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Audiensi tersebut membahas sistem kebencanaan yang akan tindaklanjuti dengan serius dan komprehensif di seluruh wilayah NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrab wagub, menekankan agar edukasi kebencanaan tersebut juga harus mampu tersosialisasikan hingga ke sekolah-sekolah.

“Jadikan aplikasi Si-AGA menjadi kebutuhan warga NTB, cukup satu aplikasi semua sudah all in dalam aplikasi tersebut. Saya juga berharap banyak pada forum ini, agar semua desa di NTB ini menjadi desa tangguh bencana, juga bagaimana sekolah-sekolah di NTB menjadi sekolah aman dan tangguh bencana,” harap Ummi Rohmi.

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh,” kata wagub.

pesannya, agar dalam waktu dekat seluruh Warga NTB juga sudah tertarik dan mengunduh aplikasi Si-AGA di ponselnya.

“Ini adalah kebutuhan warga NTB. Ketika ingin mengetahui potensi bencana bisa langsung membuka aplikasi saja. Banjir, curah hujan dan informasi-informasi lain bisa langsung terjawab lewat ponsel. Hal-hal seperti ini harus terangkum di Si-AGA NTB. Sehingga warga NTB tertarik dan memiliki aplikasi tersebut di HP-nya,” tutup Ummi Rohmi.

Senada dengan Ummi Rohmi, Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menyatakan akan segera menyiapkan rencana kontijensi bencana yang komprehensif.

“NTB sudah terkenal sebagai provinsi yang dinamikanya baik dalam Penanggulangan bencana, namun masih secara parsial. Kami akan menyiapkan rencana kontijensi yang komprehensif, khususnya dalam menyiapkan dan menyambut event Internasional MotoGP di Mandalika,” jelas Ahsanul.

Ahsanul juga menyampaikan permohonan dukungan agar Forum Risiko Bencana bisa segera dilantik dalam waktu dekat dan langsung bekerja dengan cepat.

BACA JUGA ; Wagub; Kalau Diolah, Sampah Akan Jadi Berkah

“Kami mohon dukungan, Bu Wagub, Forum akan segera kami lantik dan dalam waktu dekat ini akan ada tiga Rapat Koordinasi, di Lotim, KLU dan Kota Bima,” harap Ahsanul.

Misi  pertama Forum Risiko Bencana yaitu NTB yang tangguh dan mantap.

“Sistem kebencanaan kita akan betul-betul siap,” kata Ahsanul.

AYA/HmsNTB

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat Statistik (BPS)NTB merilis pada bulan Februari 2020, deflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,05 persen.

Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,72 pada bulan Januari 2020, menjadi 103,67 pada bulan Februari 2020.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Statiatuk Distribusi, L.Putradi, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Diterangkan, Deflasi Gabungan Dua Kota Bulan Februari 2020 sebesar 0,05 persen, terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen.

Penurunan itu terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,02 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,59 persen; dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,20 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen.

“Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,27 persen,” katanya.

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Februari 2020 sebesar 1,80 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Februari 2019 sebesar 2,42 persen.

AYA

Mencegah kejadian berulang dalam jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secepatnya menangani jalan terputus karena diterjang banjir bandang,  Jum’at (28/02/20) di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.

Begitu mendengar adanya kerusakan duiker atau jembatan pemintas, yang menyebabkan jalan putus, Kadis PUPR NTB Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH diminta segera bergerak saat itu juga.

“Kami Dinas PUPR bersama BPBD Provinsi NTB diperintah pak Gubernur untuk langsung bergerak ke lokasi duiker yang putus. Dan langkah awal kami begitu kejadian telah mengirimkan tim survey lapangan untuk mengecek lapangan,” ujar  Azhar.

Setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi, Azhar bersama-sama Kalak BPBD Provinsi NTB, memerintahkan Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi NTB, turun langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda Provinsi NTB.

“Jadi tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus, yakni jangka pendek dengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat, lalu membersihkan batang pohon yg menyumbat jembatan limpasan basah, agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD Provinsi NTB,” terang Azhar.

Guna mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat yang ada di Bima.

Azhar mengingatkan, agar untuk mencegah kejadian berulang dalam jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan.

Terkait adanya informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan Limpasan Basah, karena dianggap sebagai biang banjir. Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut.

“Kami akan segera kirim alat berat ke lokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus dan untuk membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut dijembatan,” tegasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu  perlu dihindari karena bukan merupakan solusi.

Justru masyarakatlah yang akan rugi. Karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah.

“Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan untuk rakyat. Karena pembangunan jembatan  itu telah ada kajian teknisnya,” imbuh Azhar.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait.

AYA/HmsNTB

“Tidak ada tangan di atas, tidak ada tangan di bawah. Yang ada adalah jabat tangan, sejajar dan berimbang”

LOTIM.lombokjournal.com —  Pers merupakan salah satu pilar demokrasi.  Indikator Demokrasi yang harus dimilikinya salah satunya adalah Pers yang mencerdaskan.

Peranan para wartawan bisa menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa di masa yang akan datang.

Karena para wartawan merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dengan persoalanya.

Wartawan yang tergabung dalam PWI sebagai penyokong Dewan Pers bisa memberikan dampak luas bagi terciptanya solusi atau menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat khususnya di NTB.

“Kami mengajak teman-teman wartawan semua mari kita bersinergi dan berkolaborasi mengabarkan Nusa tenggara Barat ini menjadi tempat yang aman tempat yang nyaman melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif, sehat, berimbang karena akan sangat menentukan masa depan provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelas Najamuddin Amy, S. Sos., M.M.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi NTB itu menyampaikan sambutannya, mewakili Gubernur NTB saat membuka Konferensi Provinsi Persatuan wartawan Indonesia (PWI) NTB, di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (29/02/2020).

Bang Najam menjelaskan, sebagai pilar demokrasi yang mencerdaskan, para wartawan dituntut  meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar dan mengupgrade kapasitasnya.

Profesi wartawan harus betul-betul menjadi acuan bagi ikhtiar mewujudkan kecerdasan masyarakat.

“Saya setuju bahwa uji kompetensi wartawan ini harus segera dilaksanakan.  Dengan diikutinya UKW maka wartawan akan memiliki kompetensi yang baik dan mampu memenuhi kriteria demokrasi yang berkecerdasan,” ungkapnya.

Ia berharap kepengurusan atau kepemimpinan PWI NTB yang akan terbentuk, mampu mengintegrasikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh para wartawan dari seluruh Nusa tenggara Barat.

Kerjasama pun harus ditingkatkan agar menjadi kekuatan yang kolaboratif dan sinergi dengan seluruh stakeholder.

Bukan hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan dunia usaha dengan masyarakat, sehingga kehadiran persatuan wartawan Indonesia betul betul dirasakan manfaat dan eksistensinya.

Tangan sejajar

Pelaksana Tugas (Plt), Ketua PWI NTB, Nasruddin menjelaskan, pola kemitraan pers dengan seluruh stakeholder menjadi kaharusan di masa yang akan datang.

Maka langkah yang akan dilakukan untuk mendukung pola kemitraan atau kerjasama itu adalah, menciptakan ekosistem pers sehat.

“Tidak ada tangan di atas, tidak ada tangan di bawah. Yang ada adalah jabat tangan, sejajar dan berimbang,” ungkapnya pada kegiatan yang berlangsung mulai 28 Februari hingga 01 Maret 2020 itu.

Kalau ekosistem pers sehat katanya, maka output yang dihasilkan juga akan sehat. Sehingga akan memberikan dampak kesejahteraan bagi para awak media.

Pers yang sehat lanjutnya harus lahir dari wartawan yang sehat. Cara terbaik katanya melalui rekrutmen yang profesional.

Kegiatan konferensi itu diikuti seluruh wartawan cetak, online dan penyiaran di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Agenda utamanya memilih Ketua PWI NTB periode 2020-2025, dengan mengangkat tema ‘Mengikhtiarkan Ekosistem Pers yang Sehat’.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, pengurus PWI Pusat Bang Ahmad Munir yang juga Direktur Lembaga Berita Nasional Antara, Tokoh Pers Nasional H. Ismail Husni,  Sekda Lombok Timur, Kabid Humas Polda NTB, Kapolres Lombok Timur, Jajaran Pengurus PWI Pusat dan seluruh Ketua PWI kabupaten/kota se-NTB.

AYA/HmsNTB

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan

MATARAM.lombokjurnal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjalin kerjasama dengan Pemerintah Denmark bidang lingkungan hidup berkelanjutan.

Launching kerjasama tersebut dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur, Selasa (25/02/2020).

Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mendorong kedua daerah, khususnya Pulau Lombok dan Pulau Bornholm di Denmark,  menerapkan lingkungan hijau berkelanjutan.

Kerjasama tersebut juga menyangkut peningkatan kapasitas melalui dialog berbagi pengetahuan dan penelitian yang melibatkan pihak terkait.

Gubernur didampingi istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M. Sc menyambut baik kerjasama tersebut.

Ia memastikan bahwa NTB merupakan provinsi yang ramah terhadap investasi, bisnis dan para tamu yang datang.

”Kami tidak punya pilihan, program prioritas yang sedang kami kembangkan adalah pariwisata,” ungkap Gubernur Zul.

Gubernur yang juga pendiri Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) itu mengatakan, pariwisata yang akan dikembangkan ke depan adalah pariwisata ramah lingkungan atau green environtment.

Kerjasama ini lanjutnya dapat mendorong kerjasama lain di berbagai bidang atau program yang dikembangkan oleh NTB dan Denmark.

Menteri Lingkungan Hidup Denmark, Lea Wermelin mengatakan, kerjasama dengan pemerintah provinsi NTB ini merupakan salah satu bagian dari kerjasama antara Denmark dan Indonesia.

Denmark katanya memiliki kesamaan dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara kepulauan. Hanya saja Denmark memiliki penduduk sekitar 5,7 juta jiwa. Jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa.

Kerjasama ini katanya untuk mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan lingkungan hidup hijau serta mencari sumber energi yang ramah lingkungan.

“Saya merasa bahagia, masing-masing pihak berwenang di bidang lingkungan dan energi akan bekerjasama menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mencari solusi bersama terkait lingkungan dan mengubah sampah menjadi energi,” katanya di hadapan Gubernur Zul dan sejumlah kepala OPD Lingkup Pemprov NTB.

Ia juga merasa bahagia karena Pemerintah Provinsi NTB memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan pembangkit energi terbarukan.

Ia menambahkan, produksi energi dan pengelolaan sampah merupakan hal penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khusunya yang tinggal di daerah kepulauan.

Sehingga kebutuhan untuk energi terbarukan sangat penting, terutama untuk melindungi lingkungan yang ada.

“Untuk pulau yang indah seperti Lombok dan pulau pulau lain di Indonesia, bahwa pariwisata merupakan hal penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat,” katanya.

Ia berharap kerjasama ini berjala lancar dan sukses, sehingga energi terbarukan serta lingkungan hijau berkelanjutan dapat terwujud.

AYA/HmsNTB

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari”

MATARAM.lombokjournal.com — Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara menggelar dialog interaktif rencana pengelolaan sumber daya lahan pasca-banjir di pulau Sumbawa, dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah beserta pimpinan perangkat daerah digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, (25/02/2020)

Sialog ini didasari pemikiran, peningkatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tanpa disadari menimbulkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada bencana lingkungan.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya menegaskan, hakikatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun seiring waktu, tuntutan pembangunan yang dihadapi selalu berubah dan semakin kompleks, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas.

“Sumber daya yang tersedia, harus kita optimalkan untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas,” tegas Wagub

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus disikapi dengan komitmen yang kuat dan peran serta seluruh pemangku kepentingan.

“Mari kita bergandengan tangan, berjalan bersama, dalam menjaga lingkungan hidup kita yang bersih dan lestari,” tambah Wagub

Sejak tahun 2017, di Pulau Sumbawa khususnya Bima dan Dompu telah terjadi banjir yang sangat memprihatinkan.

Di saat pemerintah sedang mengejar target untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain usaha tersebut telah memberi dampak penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, saya berharap, melalui dialog ini, akan terbangun sinergitas antara pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan upaya pengelolaan sumber daya lahan pasca banjir di Pulau Sumbawa.” tutup Wagub H Rohmi.

AYA/HmsNTB

Pernikahan dini di NTB masih menjadi momok di tengah masyarakat, kurangnya edukasi harus segera diatasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan,  Provinsi Nusa Tenggara Barat ini membutuhkan kehadiran Plan International Indonesia.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri kegiatan ramah tamah dengan jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Santika Mataram, Senin (24/02/2020), yang diselenggarakan Yayasan Plan International Indonesia.

Gubernur Zul hdir bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, beserta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov, hadir .

Yayasan Plan International Indonesia merupakan yayasan nasional yang memajukan dan memperjuangkan kesetaraan hak anak-anak dan perempuan.

Berbagai program telah dilakukan Yayasan Plan International Indonesia di NTB antara lain, Sustainable Sanitation and Hygiene in Eastern Indonesia atau biasa disingkat SEHATI.

SEHATI ialah Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul juga mengajak Yayasan Plan International Indonesia agar terus membangun sinergi dan berkontribusi dalam pembangunan di NTB.

Pemprov dan juga Pemda diajaknya untuk semakin solid dengan berbagai NGO (Non Government Organization) dalam menyejahterakan masyarakat.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan kedepan kerjasama atau sinergi yang lebih baik bisa dibangun kembali,” tutur Bang Zul.

Bang Zul mengatakan, kalau ada hal-hal yang diperlukan, pihaknya akan membantu maksimal.

Kesejahteraan Anak-anak

Sejak 2016, Plan International Indonesia telah menjalankan berbagai programnya di NTB. Selain SEHATI,  program-program lainnya seperti Yes I Do yang berfokus pada pencegahan pernikahan usia dini.

Selain itu, ada pula Women and Disability Inclusive WASH and Nutrition Project (Winner Project) yang mengedepankan kesetaraan gender dan kebersihan serta masalah kesehatan seperti penurunan angka stunting dan juga berbagai program-program lainnya.

Direktur Executive Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti mengungkapkan, jika Plan Indonesia selalu berusaha meningkatkan kinerjanya di NTB.

Pada kesempatan itu, Ia sengaja mengajak dewan pembina Plan untuk langsung mengunjungi Lombok.

“Untuk makin memberikan dampak bagi anak-anak dan terutamanya anak-anak perempuan, memastikan hak-hak mereka bisa terpenuhi dan juga kesetaraan bagi anak perempuan dan laki-laki,” ungkap Dini.

Dini mengatakan jika pernikahan dini di NTB masih menjadi momok di tengah masyarakat. Untuk itu, kurangnya edukasi harus segera diatasi.

Kemudian kasus-kasus lain seperti perundungan atau bullying hingga pengentasan narkotika di kalangan remaja. Menurutnya, orang tua dan guru memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah hal tersebut terjadi.

“Saya tentu saja berharap, kerjasamanya dan dukungan dari pemerintah, dari mitra-mitra akan terus berlangsung di sini,” harapnya.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari pihak Plan International Indonesia kepada Gubernur NTB serta penghargaan dari Plan International India kepada Ketua TP PKK Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB