MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD NTB dan Sekda menggelar rapat bersama para bupati/walikota se-NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Minggu (15/03/20) siang.

Rapat ini digelar sebagai keseriusan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Corona.

Bagaimana cara mengambil keputusan darurat? Bukan. Meminta Kepala Daerah/bupati/walikota untuk menggelar sosialisasi dan mencegah penyebaran virus corona atau covid-19.

Selanjutkanya menyemprotkan disinfektan di lokasi yang rawan menyebarkan virus corona atau covid-19. Meliburkan sekolah dan kampus selama dua minggu kecuali untuk siswa yang melakukan ujian.

Tidak memberi izin kepada kapal pesiar untuk masuk ke NTB dan menutup lokasi wisata khusus seperti tiga gili dari wisatawan mancanegara, serta menutup lokasi tambang dan tidak mengizinkan pekerja WNA berada di AMNT.

Memperketat pengawasan untuk membangunkan barang yang masuk ke NTB. Kapal di izinkan bersandar karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Memperkuat pelibatan komunitas, tokoh agama, tokoh agama, dan semua elemen untuk ikut mensosialisasikan covid-19 sehingga tidak menimbulkan kepanikan.

Untuk mengatur secara terstruktur akan di bentuk gugus tugas terpadu.

Kepala Dinas Kominfotik I Gede Aryadi mengatakan hasil keputusan rapat tersebut berlaku awal. Sekolah, kampus, pembukaan tiga gili akan dimulai.

“Semua hasil akan di berlakuka mulai hari Senin (16/03,red) besok,” tandas Gede Aryadi.

AYA/HmsNTB

BACA JUGA;

Waspada Corona, Sekolah dan Kampus di NTB Diliburkan Selama Dua Pekan

Waspada Corona, Akses Masuk Gili Trawangan, Gili Meno Dan Gili Air  Ditutup Dua Pekan

Hujan deras yang mengguyur Kuta Mandalika sejak Jumat malam, 13 Maret 2020 lalu, menyebabkan deuker saluran drinase air selebar empat meter yang di lintasi jalur hotmix jalan provinsi tersebut ambrol

MATARAM.lombokjourna.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat,  segera memperbaiki putusnya jalan dari dan menuju jembatan Ngolang, lintas Desa Kuta-Awang, di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pagi tadi, Sabtu (14/03/20).

Langkah itu dilakukan dengan mengerahkan tim teknis dan alat berat ke lokasi ruas jalan yang longsor akibat terjangan banjir pada, Sabtu, 14 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, dini hari.

“Kita laksanakan prosedur darurat dengan mengalihkan lalulintas ke jalan kabupaten Desa Pongos, Kecamatan Pujut. Tim survey berada di lokasi pagi ini dan melakukan langkah perbaikan yang diperlukan sementara,” kata, Kadis PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM, Sabtu pagi.

Ashar menegaskan kembali, arahan dan perintah Gubernur dan Wakil Gubernur jelas. Yakni, sesegera mungkin mengatasi kerusakan jalur jalan Provinsi itu dalam waktu yang singkat, agar aktivitas lalu lintas masyarakat dari dan menuju Kuta-Awang, segera normal kembali.

Hujan deras yang mengguyur Kuta Mandalika sejak Jumat malam, 13 Maret 2020 lalu, menyebabkan deuker saluran drinase air selebar empat meter yang di lintasi jalur hotmix jalan provinsi tersebut ambrol.

Ambrolnya ruas jalan tersebut, mengaibatkaan satu mobil jenis minibus kijang dan satu unit sepeda motor ikut tersungkur. Menyebabkan satu orang menderita luka-luka.

Dinas PU NTB melaporkan, ruas jalan longsor adalah jalan provinsi yang menghubungkan Desa Kuta dan Awang Kecamatan Pujut, Loteng. Sekitar 500 meter dari lokasi proyek pembangunan Sirkuit MotoGP, Mandalika.

Pemerintah Provinsi berkomitmen melakukan langkah cepat, darurat serta penanganan jangka panjang terhadap seluruh infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.  Guna memastikan infrastruktur jalan NTB mantap dan tangguh bencana.

AYA/HmsNTB

PEMENANG.lombokjournal.com — Bupati Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menerima kunjungan kerja (Kunker) Kepala Staf Umum TNI Letjen Joni Suprianto, didampingi Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal.

Kunjungan rombongan Kasum itu dalam rangka melihat langsung proses pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Dusun Telaga Wareng dan Dusun Trengan Kecamatan Pemenang.

Bupati Najmul menyampaikan, kunjungan itu menyenangkan hati warga Lombok Utara, karena pembangunan rumah masyarakat hingga kini terus berlanjut.

Bahkan pembangunan rumah tahap kedua telah dimulai. Hal ini bisa berlangsung didukung peran aktif TNI, Polri, fasilitator dan pihak terkait lainnya.

Kepala Staf Umum TNI Letjen Joni Suprianto usai peresmian salah satu RTG menyampaikan progres pembangunan rumah berjalan dengan lancar, meskipun sebenarnya terdapat beberapa rumah belum dibangun lantaran masih menunggu SK dari BNPB.

“Kita tahu Lombok Utara ini daerah yang paling parah mengalami kerusakan. Kami juga memohon dukungan dan doa agar pekerjaan ini bisa selesai dan berhasil nantinya sehingga masyarakat terdampak gempa bisa kembali ke rumah dengan  nyaman. Kami di Lombok Utara ini menurunkan pasukan TNI untuk ikut membantu sebanyak 700 Personil dengan kita target 2 bulan selsai. Pada akhir tahun nanti semua masyarakat terkena dampak semua selesai,” ujar Letjen Joni.

Kegiatan diakhiri dengan peninjauan rumah yang telah proses pembangunan di Dusun Telaga Wareng dan Dusun Trengan Pemenang.

sid/humaspro

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasi atas dilantiknya pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Provinsi NTB 2020-2023, Jum’at (13/03/20) di Fave Hotel Mataram.

Saat itu gubernur sekaligus menghadiri Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Atas nama pemerintah daerah, saya sangat senang dengan momen ini, saya juga mengapresiasi keberlanjutan organisasi ini,” ungkap Gubernur.

Gubernur Zul mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mendukung organisasi yang positif, yang dapat bersinergi dengan pemerintah,

“Kalau ada kegiatan, kami selaku pemerintah provinsi pasti akan support, tentu dengan senang hati,” kata Gubernur Zul.

Sekjen MOI, H. Muhammad Jusuf Rizal menyampaikan apresiasi atas kehadiran orang nomor satu di NTB itu dalam pelantikan DPW MOI NTB.

Jusuf Rizal menyatakan, Gubernur NTB familiar dengan media.

“Pak Gubernur ini bukan orang baru di media, beliau akrab dengan media, tuturnya.

Dalam suasana penuh keakraban, Jusuf Rizal menyampaikan, NTB sebagai destinasi wisata halal menjadi salah satu dari sekian banyak alasan dipilihnya NTB sebagai tuan rumah acara-acara besar, baik acara Nasional maupun Internasional.

Lebih lanjut, Jusuf Rizal menuturkan, media adalah salah satu kekuatan untuk membangun pencitraan dan membangun opini. Media online memiliki pengaruh yang luas di era digital ini.

Ia menerangkan, lebih 40 ribu media online yang tersebar di Indonesia. Misalnya, jika semuanya mengirimkan berita hoaks, menyebarkan radikalisme, menyebarkan intoleransi, maka sudah bisa dibayangkan tidak akan ada kedamaian di dunia.

“Media bisa merusak tetapi juga bisa menjadi surga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan media online se-NTB. Turut hadir pula mendampingi Gubernur, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy, S. Sos, MM dan Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi S.Sos M.H.

AYA/HmsNTB

Banten pun yang kena tsunami atau korbannya lebih sedikit dibandingkan NTB harus belajar dari NTB karena akselerasi pembangunan rumah di daerah ini terbilang pesat

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI, Joni Supriyanto mengapresiasi langkah cepat jajaran Pemerintah Provinsi NTB terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB.

Hal itu diungkapkan Kasat saat paparan progres rehab-rekon NTB, di Posko Terpadu Rehab Rekon, di Kota Mataram, Kamis (12/03/20).  Pemaparan tersebut disampaikan Danrem 162/WB, Kolonel. Zci, Ahmad Rizal Ramdhani.

Joni Supriyanto beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke NTB hari ini dalam rangka melihat proses rehab rekon di sejumlah wilayah di NTB.

Tiba di daerah yang dikenal Bumi Gora ini, Kasat Umum TNI itu disambut Gubernur NTB, Dr. H.  Zulkieflimansyah dan Kapolda, Irjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, MM.

Di posko terpadu itu, Joni Supriyanto menyampaikan kehadirannya di NTB hanya ingin meyakinkan dan memastikan bahwa TNI dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan keinginan dan target dari pemerintah.

Sehingga bisa tercapai sesuai dengan yang telah disiapkan.

“Saya yakin faktor tuan rumah menjadi sangat menentukan. Jadi kalau tuan rumahnya welcome, ya pasti bisa cepat. Tapi kalau mereka pura-pura, ya cepatnya juga pura-pura,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB, yang akrab disapa Bang Zul mengucapkan selamat datang kepada Kasat dan rombongan di NTB. Ia berharap ini bukan ke kunjungan yang pertama dan terakhir.

“Dari kami terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi ini betul-betul menautkan hati kita antara kami di NTB dengan bapak-bapak yang berasal dari pusat di Jakarta dan kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan banyak terima kasih,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menjelaskan 200.000 rumah, kalau dibandingkan daerah yang lain, itu tentu tidak mudah. Bahkan, katanya masih belum maksimal.

Bahkan, Banten pun yang kena tsunami atau korbannya lebih sedikit dibandingkan NTB harus belajar dari NTB karena akselerasi pembangunan rumah di daerah ini terbilang pesat.

“Kita mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Pak Jokowi, Pak JK waktu itu dan juga Pak Ma’ruf Amin sekarang,” tuturnya.

Orang nomor satu di NTB itu juga menegaskan bahwa tidak mungkin Pemerintah Provinsi melakukannya sendiri. Tanpa bantuan dari TNI dan Polri, proses rehab rekon ini tidak akan maksimal.

“Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah NTB kami berterima kasih, memberikan apresiasi, juga mohon maaf kalau selama teman-teman dari TNI ada hal-hal yang kurang berkenan atau perlakuan penyambutan kami ada kelemahan kekurangan, mohon dimaafkan,” tegasnya.

Data per Maret 2020, jumlah rumah yang sudah dibangun sebanyak 167.873 unit. terdiri dari rumah rusak berat sebanyak 52.854 unit. Sedang kategori rumah rusak sedang yang sudah selesai dibangun sebanyak 26.143 unit dan rusak ringan sebanyak 88.876 unit.

Untuk rumah yang masih dalam pengerjaan sebanyak 41.390 unit, terdiri dari 19.902 rusak berat, 5.435 rusak sedang dan 16.053 unit.

Sedangkan Pokmas yang sudah terbentuk sebanyak 11.502 Pokmas, terdiri dari 5.964 Pokmas rumah rusak berat, 1.580 Pokmas rumah rusak sedang dan 3.958 Pokmas rumah rusak ringan.

Untuk tenaga fasilitator, sejauh ini tersedia. 2.330 personel, terdiri dari TNI 590 personel, Polri 590 personel dan masyarakat sipil sebanyak 1.150 personel.  Tenaga bantuann Satuan Zeni TNI sebanyak 1.000 personel.

AYA/HmsNTB

Dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menginisiasi penanaman ribuan pohon berjenis Klicung di TPA Regional Kebun Kongok, Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (08/03/2020).

Sebelum menanam pohon, Menteri LHK, Gubernur dan Wagub, menyaksikan sampah yang diolah untuk bahan bakar energi pembangkit listrik di Kebon Kongok.

Di sini, sampak yang diolah bisa mencapai 30 ton sampah. Lalu, dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit PLN menggantikan batu bara.

Menteri LHK bangga dengan terobosan-terobosan industrialisasi yang digencarkan oleh Gubernur NTB.

“Gubernur NTB ini bukan hanya kebanggaan orang NTB. Tapi, beliau kebanggaan Indonesia, saya sudah kenal lama dengan beliau,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya, sapaan akrab menteri, meminta UKM TPA Kebon Kongok untuk segera mendaftarkan emisinya di Kementerian LHK.

“Dengan harapan, apa yang sesungguhnya milik Provinsi NTB akan menjadi betul-betul milik NTB,” ujarnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa.

“Industrialisasi dan Zero Waste harus terus jalan beriringan dalam mewujudkan NTB Gemilang.”

AYA/HmsNTB

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70 persen penanganan sampah dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menjadi sosok yang sangat konsisten dalam melakukan berbagai percepatan.

Dari turun ke lapangan, melihat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dan sosialisasi ke warga, hingga merangkul berbagai komunitas di NTB agar semua elemen masyarakat terlibat dan mengambil peran nyata.

Berikut petikan wawancara  dengan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin (02/03/2020);

Terkait istilah Zero Waste. Sebenarnya apa pengertian program Zero Waste?

Zero waste sebenarnya adalah istilah lain dari NTB bersih. Bagaimana sampah bukan lagi kita pandang sebagai musibah. Namun bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah. Sampah kita tempatkan sesuai tempatnya. Ketika kita kelola dengan baik akan menjadi berkah.

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset. Beban terbesar adalah bagaimana membuat mindset masyarakat NTB bahwa ini adalah kewajiban bersama, bukan saja Pemerintah.

Ini adalah kerja panjang. Tapi kami optimis karena jika mindset sudah sama. Semua akan bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing.

Bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinir berbagai pihak untuk menyukseskan Zero Waste?

Kita optimis karena 10 kab/kota juga memiliki keinginan yang sama. Bencana sudah ada dimana-mana. Banjir sudah pasti juga bencana penyakit. Kami berkeyakinan, jika sinergi ini bisa berjalan dengan baik termasuk lembaga-lembaga pendidikan, komunitas dan jasa-jasa seperti hotel dan restoran, tidak ada yang tidak bisa. Kami terus mengajak, memberi contoh dan membuat inisiasi-inisiasi agar semua mau bergerak. Kami ingin virus zero waste terus tertular ke semua warga NTB.

Bagaimana kondisi Masyarakat saat ini dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Zero Waste?

Kami sangat positif, banyak sekarang acara-acara yang mengangkat tema zero waste. Dengan kab/kota kami sudah menandatangani MoU, dan nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Provinsi juga memberikan bantuan-bantuan kepada Bumdes agar wajib membuat bank sampah. Termasuk desa wisata dimana mulai 2019 kemarin kami support, dan disana harus ada pengolahan sampah. Edukasi secara berkesinambungan juga tetap dilaksanakan. Sehingga desa-desa bisa memanfaatkan alokasi dana desa dengan baik. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Tapi masalah mindset.

Bagaimana mengolah sampah menjadi berkah?

Kami menginginkan sampah tertangani dari Hulu, sampah di pilah dan dipisah agar bisa terkelola dengan baik. Jika sudah dipisah maka bank sampah akan bisa mendaur ulang. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang, kita carikan solusinya. Misal, sampah organik diolah jadi pupuk dan pakan ternak. Sampah juga bisa diolah menjadi pelet bahan bakar, masalahnya adalah suplainya kurang banyak. Sekarang sudah ada alatnya dan kami inginkan nantinya disetiap desa dan Kelurahan ada alat pengolah sampah menjadi pelet bahan bakar. Sehingga bumdes bisa mengolah. Sampah organik yang diolah menjadi pakan ternak dan pupuk juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Inilah yang kami terus sosialisasikan. Sehingga semua pihak bisa mengambil peran.

BACA JUGA ; Wagub Harapkan Forum Risiko Bencana Kembangkan Sistem Kebencanaan

Apa pesan Wagub untuk masyarakat agar terus menyukseskan Zero Waste?

Sampah sebenarnya adalah kewenangan kab/kota. Namun menjadi program strategis provinsi karena ini masalah yang sangat penting. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa, sehingga Provinsi juga harus turun dalam masalah ini. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Ini adalah demi generasi NTB yang lebih baik. Jangan sampai NTB yang luar biasa indah ini hancur karena kemalasan kita. Jangan lagi sampah dibuang ke selokan, sungai, yang bukan merupakan tempat sampah. Sampah harus ada di tempat sampah, agar bisa langsung dikelola dan menjadi nilai ekonomi. Zero waste bukan saja tugas Pemerintah. Namun seluruh warga juga memiliki tugas tersebut. Ayo kita sukseskan program Zero waste.

AYA/HmsNTB

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengapresiasi dan mengharapkan peran Forum Risiko Bencana dalam mengembangkan sistem kebencanaan di NTB.

“Dari sistem kita sudah punya sistem kebencanaan sendiri yaitu Si-AGA, koordinasikan kembali dengan Diskominfotik. Yang kami harapkan setiap orang yang membuka Si-AGA NTB dapat langsung memahami semua potensi bencana di NTB mulai dari letak, definisi – definisi bencana hingga data-data lainnya yang update,” kata Wagub.

Wagub Hj Rohmi mengungkapkan itu saat menerima audiensi Pengurus Inti Forum Risiko Bencana Provinsi di NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (02/03/2020). Saat itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik ikut mendampingi.

Forum Risiko Bencana merupakan salah satu sarana pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta berbagai elemen masyarakat dan stakeholder lain, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Audiensi tersebut membahas sistem kebencanaan yang akan tindaklanjuti dengan serius dan komprehensif di seluruh wilayah NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrab wagub, menekankan agar edukasi kebencanaan tersebut juga harus mampu tersosialisasikan hingga ke sekolah-sekolah.

“Jadikan aplikasi Si-AGA menjadi kebutuhan warga NTB, cukup satu aplikasi semua sudah all in dalam aplikasi tersebut. Saya juga berharap banyak pada forum ini, agar semua desa di NTB ini menjadi desa tangguh bencana, juga bagaimana sekolah-sekolah di NTB menjadi sekolah aman dan tangguh bencana,” harap Ummi Rohmi.

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh,” kata wagub.

pesannya, agar dalam waktu dekat seluruh Warga NTB juga sudah tertarik dan mengunduh aplikasi Si-AGA di ponselnya.

“Ini adalah kebutuhan warga NTB. Ketika ingin mengetahui potensi bencana bisa langsung membuka aplikasi saja. Banjir, curah hujan dan informasi-informasi lain bisa langsung terjawab lewat ponsel. Hal-hal seperti ini harus terangkum di Si-AGA NTB. Sehingga warga NTB tertarik dan memiliki aplikasi tersebut di HP-nya,” tutup Ummi Rohmi.

Senada dengan Ummi Rohmi, Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menyatakan akan segera menyiapkan rencana kontijensi bencana yang komprehensif.

“NTB sudah terkenal sebagai provinsi yang dinamikanya baik dalam Penanggulangan bencana, namun masih secara parsial. Kami akan menyiapkan rencana kontijensi yang komprehensif, khususnya dalam menyiapkan dan menyambut event Internasional MotoGP di Mandalika,” jelas Ahsanul.

Ahsanul juga menyampaikan permohonan dukungan agar Forum Risiko Bencana bisa segera dilantik dalam waktu dekat dan langsung bekerja dengan cepat.

BACA JUGA ; Wagub; Kalau Diolah, Sampah Akan Jadi Berkah

“Kami mohon dukungan, Bu Wagub, Forum akan segera kami lantik dan dalam waktu dekat ini akan ada tiga Rapat Koordinasi, di Lotim, KLU dan Kota Bima,” harap Ahsanul.

Misi  pertama Forum Risiko Bencana yaitu NTB yang tangguh dan mantap.

“Sistem kebencanaan kita akan betul-betul siap,” kata Ahsanul.

AYA/HmsNTB

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pusat Statistik (BPS)NTB merilis pada bulan Februari 2020, deflasi Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 0,05 persen.

Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,72 pada bulan Januari 2020, menjadi 103,67 pada bulan Februari 2020.

“Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,28 persen,” ujar Kepala Statiatuk Distribusi, L.Putradi, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram mengalami deflasi sebesar 0,05 persen dan Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

Diterangkan, Deflasi Gabungan Dua Kota Bulan Februari 2020 sebesar 0,05 persen, terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks harga konsumen.

Penurunan itu terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,02 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,59 persen; dan Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,20 persen.

Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,04 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,00 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,07 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen.

“Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,27 persen,” katanya.

Laju inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,50 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Februari 2019 sebesar 0,17 persen.

Sedangkan laju inflasi “tahun ke tahun” Februari 2020 sebesar 1,80 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi “tahun ke tahun” di bulan Februari 2019 sebesar 2,42 persen.

AYA

Mencegah kejadian berulang dalam jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secepatnya menangani jalan terputus karena diterjang banjir bandang,  Jum’at (28/02/20) di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.

Begitu mendengar adanya kerusakan duiker atau jembatan pemintas, yang menyebabkan jalan putus, Kadis PUPR NTB Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH diminta segera bergerak saat itu juga.

“Kami Dinas PUPR bersama BPBD Provinsi NTB diperintah pak Gubernur untuk langsung bergerak ke lokasi duiker yang putus. Dan langkah awal kami begitu kejadian telah mengirimkan tim survey lapangan untuk mengecek lapangan,” ujar  Azhar.

Setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi, Azhar bersama-sama Kalak BPBD Provinsi NTB, memerintahkan Kepala bidang Bina Marga Dinas PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi NTB, turun langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda Provinsi NTB.

“Jadi tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus, yakni jangka pendek dengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat, lalu membersihkan batang pohon yg menyumbat jembatan limpasan basah, agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD Provinsi NTB,” terang Azhar.

Guna mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat yang ada di Bima.

Azhar mengingatkan, agar untuk mencegah kejadian berulang dalam jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan.

Terkait adanya informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan Limpasan Basah, karena dianggap sebagai biang banjir. Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut.

“Kami akan segera kirim alat berat ke lokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus dan untuk membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut dijembatan,” tegasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu  perlu dihindari karena bukan merupakan solusi.

Justru masyarakatlah yang akan rugi. Karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah.

“Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan untuk rakyat. Karena pembangunan jembatan  itu telah ada kajian teknisnya,” imbuh Azhar.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait.

AYA/HmsNTB