Seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses isolasi mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun

MATARAM.lombokjournal.com — Menyikapi perkembangan kasus wabah covid-19 di NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, I Gede Putu Aryadi, kembali menegaskan bahwa status ODP (Orang Dalam Pantauan) otomatis ditetapkan

Sehingga ia meminta kesadaran masyarakat yang berstatus ODP untuk bisa mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan pemerintah.

ODP sendiri adalah istilah yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perjalanan dari wilayah terpapar covid-19, tidak pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona atau bekerja pada fasilitas Rumah sakit penanganan covid-19 selama 14 hari terakhir, baik yang memiliki gejala ringan seperti flu, batuk dan demam ataupun tidak.

“Setiap orang yang datang dari wilayah terpapar covid-19 statusnya adalah ODP, dan dia harus mengikuti ketentuan dan panduan sebagai ODP,” tegas Gede di kantornya, Senin (30/03/2020).

Menyinggung ODP atas inisial SH, usia 45 th, warga Dusun Samak Miring Desa Montong Are Kediri Lombok Barat, ia menilai seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses isolasi mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun.

Keluarga dan masyarakat di sekitar juga harus berperan untuk bisa saling mengingatkan.

Sebagaimana hasil rapat terbatas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov NTB, Gede juga menyampaikan arahan Gubernur Zulkieflimansyah.

Terkait penguatan peran semua pihak pada semua tingkatan, sampai tingkat desa untuk penyadaran peran masyarakat dan pengawasan ODP sehingga disiplin dalam melaksanakan isolasi diri.

“Supaya semua bisa disiplin. Inilah saatnya kita bisa menjadi pahlawan kemanusiaan,” pesannya setelah mencermati kronologi aktifitas SH hingga statusnya menjadi ODP.

Menindaklanjuti arahan Gubernur, Ia melanjutkan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama juga dengan provider untuk sistem SMS Flash yang ditujukan kepada para ODP.

Fungsinya untuk mengingatkan ODP tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan selama masa karantina mandiri.

“Ke depan akan ada SMS Flash yang dikirimkan kepada para ODP agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bersama,” katanya.

Dalam keterangannya, Gede juga menyinggung tentang upaya pengetatan akses keluar masuk menuju NTB dari pelabuhan.

Ia mengatakan besok mulai tanggal 31 Maret 2020 beberapa pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan mulai di-BKO-kan untuk membantu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Beberapa yang di-BKO-kan nanti terutama untuk membantu proses administrasi dan data. Karena nanti orang-orang yang datang akan diberikan kartu katerangan siap mengisolasi diri supaya mudah kita lacak,” jelas Gede.

AYA

LOTENG.lombokjournal.com —   Korem 162/WB kembali melakukan penyemprotan di Ponpes Qomarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah, Sabtu (28/03/20).

Penyemprotan disinfektan yang dipimpin Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Dandim 1620/Loteng Letnan Kolonel Czi Prastiwanto, yang diawali dengan penyemprotan kediaman Pimpinan Ponpes Qomarul Huda,  TGH. L. Muhammad Turmudzi Badaruddin Qomarul Huda, dilanjutkan ke Kampus Uniqba dan Ponpes.

Menurut Danrem 162/WB, penyemprotan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pihaknya kepada tokoh agama yang sangat dikenal oleh masyarakat Lombok.

“Beliau ini sudah sepuh, jadi diminta tidak diminta kita harus berikan perhatikan khusus dengan merawat dan menjaga kesehatannya,” ujar Danrem.

Terkait dengan penyebaran Covid-19, lanjutnya, virus ini tidak memilih usia dan mengenal tempat.

Pihaknya bersama Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di NTB akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan meminimalisasi penyebarannya.

“Mari kita kuatkan tekad melawan virus corona dengan menjaga kebersihan badan dan lingkungan, menjaga pola hidup sehat dan berolahraga secara rutin setiap hari serta mengikuti Imbauan dan kebijakan pemerintah sehingga terbebas dari Covid-19,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.

AYA

Hingga kini, di Lombok Utara, belum atau tidak ada yang terinfeksi covid-19. Per tanggal 25 Maret pukul 12 siang, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona berjumlah 36 orang

TANJUNG.lombokjournal..com —  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama Kepala OPD terkait dan unsur Satgas Penanganan Covid-19.

Ratas dalam pencegahan Virus Corona (Covid-19) tingkat kabupaten, dihadiri Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH dan Plt. Asisten III Setda KLU Evi Winarni, SP, M.Si , yang berlangsung hari Kamis (26/03/20).

Usai ratas penanganan virus corona, Bupati Najmul, menyampaikan perlu melakukan rapat terkait langkah-langkah tepat dan terukur dalam penanganan virus corona.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa formulasikan (mekanisme) penanganan, sehingga bisa dilakukan hal-hal yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Najmul menyampaikan, untuk Dana Desa nanti dirapatkan, ini terkait Surat Edaran No. 8 tahun 2020 dari Kementerian Desa memungkinkan digunakan untuk penanggulangan covid-19.

“Nanti itu kita rapatkan kembali sesuai dengan regulasi mana yang bisa digeser atau tidak itu sudah ada ketentuannya,” jelasnya.

Anggaran yang sekarang sedang diusahakan untuk digeser. Dinas Kesehatan mengusulkan sekitar Rp. 826 juta, sekarang sedang dalam proses.

Kemudian, OPD yang sudah menyampaikan usulan pergeseran, Dana Insentif Daerah (DID) untuk penanganan covid-19 sekitar  Rp. 1 miliar lebih.

Artinya dana insentif yang ada di masing-masing OPD juga digeser untuk kepentingan ini.

“Sekarang kita baru bisa mengakumulasi sekitar Rp. 1,5 miliar dari masing-masing OPD dan ini masih ada OPD yang belum menyetorkan (rumusan) dana DID yang bisa digeserkan. Kesehatan kita harapkan melakukan pergeseran alokasi kesehatan itu sekitar Rp.7,46 miliar dan Rp. 3 miliat dari RSUD untuk pelayanan,” terangnya.

Menurut bupati, pergeseran ini tentu akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penanganan covid 19.

“Intinya kita ingin dana-dana yang ada yang bisa digeser. Ini kita lakukan pergeseran secepatnya, agar bisa langsung melakukan penanganan,” tutur bupati.

Bupati Najmul menyampaikan, bahwa ketika hari ini selesai, hari itu pula diekseskusi untuk kebutuhan penanganan covid-19.

Sudah ada Satgas

Kordinator Subsatgas Komunikasi Publik  Covid-19, Evi Winarni, SP, M.Si kepada media menyatakan, di Kabupaten Lombok Utara sudah ada Satgas untuk menangani dampak virus corona, terdiri dari seluruh unsur yang ada.

”Masing-masing satgas memiliki koordinator Subsatgasnya,” terang mantan Sekretaris BPBD KLU itu.

Hingga kini, di Lombok Utara, belum atau tidak ada yang terinfeksi covid-19. Per tanggal 25 Maret pukul 12 siang, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona berjumlah 36 orang.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sejumlah 2 orang dan 38 orang Orang Dalam Resiko (ODR) ini masih isolasi secara mandiri, sehingga totalnya per 25 Maret 76 orang.

Pihaknya menyampaikan untuk Alat Pelindung Diri (APD) sampai saat ini virus corona terjadi global di seluruh dunia sehingga terjadi kelangkaan APD, tetapi sudah disiapkan anggaran dari dana tidak terduga, sebagian untuk membeli APD.

“Sampai hari ini, sementara masih bisa ditanggulangi untuk APD. Memang kami sedang melakukan pemesanan terkait dengan pengadaan APD tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya pada tempat yang sama, tiga hari lampau diadakan pula rapat koordinasi dipimpin langsung Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH.

Terutama mengulas persiapan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk penanganan pencegahan covid-19 serta agenda penyemprotan disinfektan.

“Mari kita ikuti anjuran-anjuran yang ada untuk mencegah penyebaran covid-19, mengimbau aparatur sipil negara dan masyarakat agar tidak keluar negeri atau  keluar daerah yang terdampak serta menjaga kebersihan,” ujarnya.

(api)

Masyarakat diminta mentaati imbauan pemerintah agar terhindar dari pandemic Virus Corona

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Mataram, TNI, Polri dan relawan bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan di tiga lokasi yakni pasar Cakranegara, pasar Pagesangan dan pasar Karang Jasi, Jumat (27/03/2020).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas publik dan tempat-tempat keramaiann.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih maksimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dengan tetap mengikuti aturan yang ada.

“Yang paling utama adalah waspada, hati-hati, karena virus Corona itu telah berada di sekitar kita. Oleh karena itu, penyemprotan disinfektan ini sangat diperlukan,” terang Gubernur.

Gubernur Zul menekankan, bagaimana masyarakat tidak cemas dan takut berlebihan terhadap pandemi ini.

Namun, ia meminta masyarakat untuk waspada dan menjalani hidup dengan penuh kebersihan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi sakit justru karena katakutan dan kekhawatiran yang berlebihan,” tutur Bang Zul sapaan akrab gubernur.

disampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang ikut dalam kegiatan penyemprotan ini. Ia berharap masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan.

“Kepada masyarakat agar tetap waspada, hati-hati, di sisi yang lain, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar tidak cemas, tidak takut, dan tetap menjaga kebugaran tubuh,” imbau Bang Zul.

Assisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang juga hadir mengatakan, kegiatan penyemprotan dan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari virus corona.

Ia meminta masyarakat untuk mentaati imbauan pemerintah agar terhindar dari pandemi ini.

“Mari masyarakat, kita berjuang untuk melawan COVID-19 ini, tetap jaga jarak (phisycal distancing). Ini penting karena kita ingin kehidupan kita berlanjut,” kata Lalu Martawang.

Ia berharap Kota Mataram menjadi pionir dalam pencegahan wabah virus Corona ini.

Kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan oleh 12 orang petugas inti yang dibagi menjadi tiga tim. Penyemprotan menyisir seluruh kios yang berada di pasar-pasar tersebut.

Salah seorang warga Mayura, Cakranegara, Komang Suartana mengatakan, kegiatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona di wilayah pasar Cakranegara.

Dengan begitu, perekonomian yang ada di tempat ini dapat berjalan lancar.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena telah diperhatikan seperti ini, kami berharap wabah ini segera berakhir agar perekonomian kembali normal,” tutur Komang.

AYA/HmsNTB

Masyarakat diingatkan agar tetap tenang, menghindari keramaian dan masyarakat diminta tetap terus saling mengingatkan

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah sebelumnya dinyatakan satu warga NTB positif, kini bertambah satu lagi.

Cepatnya sebaran virus Corona Covid-19 Nusa Tenggara Barat, disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

“Ada penambahan satu pasien lagi positif. Psien ini merupakan suami dari pasien positif yang diumumkan oleh Bapak Gubernur dan Wagub Selasa (24/03) kemarin,” ujar Ahsanul, Rabu (25/03/20).

Dengan demikian sekarang ada dua orang warga NTB positif Covid-19.

“Mereka adalah suami istri,” jelas Ahsanul.

Diungkapkan, yang bersangkutan terjangkit pada saat mengikuti acara di Jakarta. Penderita dirawat sejak tanggal 17 Maret 2020.

Lebh jauh ditegaskan, positif bukan berarti tidak bisa sembuh, artinya bukan akhir dari segalanya. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan tengah menelusuri orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita.

“Petugas kesehatan kita sedang melakukan tracking kontak, untuk mengetahui orang orang yang pernah berhubungan dengan pasien, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan,” kata Ahsanul Khalik  yang juga menjabat Kalak BPBD NTB itu.

Meski demikian, ia tak lupa juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, menghindari keramaian dan masyarakat diminta tetap terus saling mengingatkan.

“Mari kita bersama terus meningkatkan kewaspadaan,” kata Ahsanul.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com – Warga NTB diminta tidak panik dalam berbelanja, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjamin ketercukupan pangan di NTB.

Menghadapi dinamika yang berkembang saat ini, Pemprov NTB menjamin, hingga saat ini cadangan pangan yang tersedia cukup untuk bertahan hingga jangka waktu belasan bulan mendatang.

Kadis Perdagangan Prov NTB, H.Faturrahman menegaskan, stok pangan yang cukup menandakan bahwa Pemprov NTB telah dalam keadaan yang sangat siap untuk menghadapi dinamika yang berkembang saat ini.

Dtegaskan, untuk penyediaan stok pangan Fathurrahman menjamin warga NTB tidak akan mengalami ancaman.

“Untuk itu, jangan panik dalam berbelanja. Berbelanja untuk pangan silakan saja, namun sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita menimbun barang dan justru merugikan diri kita sendiri dan orang lain,” kata Fathuurrahman, Rabu (25/03/20).

Dari data cadangan pangan yang tersedia di Provinsi NTB saat ini, jenis pangan beserta jumlah stok dan jangka waktu kecukupan yang dimiliki NTB:

1. Beras tersedia 841.644 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan 16,62 bulan.
2. Jagung tersedia 106.849 ton, cukup untuk ketahanan 178 bulan.
3. Kedelai tersedia 45.261 ton, cukup untuk 15,88 bulan
4. Kacang tanah tersedia 13.923 ton, cukup untuk 19 bulan.
5. Kacang hijau tersedia 5.516 ton, cukup untuk 43 bulan.
6. Bawang merah tersedia 99.773 ton, cukup untuk 86,16 bulan.
7. Bawang putih tersedia 16.197 ton, cukup untuk 25,19 bulan.
8. Cabe merah tersedia 15.356 ton, cukup untuk 85,31 bulan.
9. Cabe rawit tersedia 137.957 ton, cukup untuk 107,19 bulan.
10. Daging sapi tersedia 6.508 ton, cukup untuk 3,94 bulan.
11. Daging ayam ras tersedia 23.501 ton, cukup untuk 11,46 bulan.
12. Telur ayam ras tersedia 3.634 ton, cukup untuk 1,49 bulan.
13. Daging ayam buras tersedia 3.180 ton, cukup untuk 9,27 bulan.
14. Ikan tangkap tersedia 20.445 ton cukup untuk 1,33 bulan                                 AYA/HmsNTB

Tenaga medis yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 300 juta per orang

lombokjournal..com —

JAKARTA    —  Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah memberikan insentif kepada para tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan virus corona.

Mulai dari dokter, tenaga medis, hingga para tenaga medis yang menjadi korban alias meninggal dunia.

Sri Mulyani mengatakan, besaran insentif yang diberikan, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta per bulan, tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.

Sedangkan tenaga medis yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 300 juta per orang.

“Ini sudah disetujui oleh Presiden dan saya sebagai Menkeu sudah beritahukan ke Menkes supaya dilaksanakan dan anggaran dilakukan berdasarkan sharing termasuk menggunakan DAK kesehatan dari biaya operasional kesehatan dari DAK yang ada dalam pos APBD,” kata Sri Mulyani, malalui video conference di Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Menanggung pasien Corona

Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menanggung seluruh biaya pasien positif corona, baik yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan maupun yang tidak punya asuransi sama sekali.

“Tentunya kalau pasien itu telah punya asuransi, kita lihat, yang tidak, baru dicover pemerintah dan anggarannya disentralisasikan melalui Kemenkes di mana verifikasinya dilakukan BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat program asuransi seperti BPJS Kesehatan biasa tidak mencover penyakit yang sudah pandemi global.

Menurutnya, karena pandemi covid tidak masuk dalam hal yang bisa dicover oleh BPJS Kesehatan dari iuran.

“Maka, untuk pendanaan pasien COVID-19 ini akan diambil dari APBN atau APBD. Kita terus lakukan agar RS punya kepastian bahwa mereka akan dapatkan pembayaran dengan merawat para pasien COVID,” jelasnya.

Rr

(detikFinance)

 “Saya tekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk pembiayaan sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Pemerintah akan menyiapkan anggaran dari APBN dan APBD untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi pasien Covid-19.

Hal itu dijelaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) mengenai Pembiayaan BPJS Kesehatan yang disiarkan Sekretariat Presiden lewat akun YouTube, Selasa (24/03/2020).

“Soal pembiayaan BPJS untuk pasien Covid-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan wabah bencana Covid-19 ini dalam APBN dan APBD,” ujar Jokowi

Kepala Daerah diminta mengatur kembali alokasi anggaran di APBD untuk pembiayaan BPJS Kesehatan, di tengah pandemi Corona ini.

“Kita harus pastikan, gubernur, bupati, wali kota melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Jokowi pun meminta penyelesaian dasar hukum baru untuk proses pembiayaan.

Menurutnya, pembatalan kenaikan iuran BPJS ini berpengaruh terhadap layanan kesehatan dan masyarakat terutama pasien COVID-19.

“Oleh sebab itu saya tekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk pembiayaan sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyelesaian dasar hukum tersebut untuk memberikan kepastian kepada pasien dan rumah sakit.

Dia juga meminta rumah sakit berfungsi penuh dalam proses penjaminan pasien.

“Kemudian hal ini difokuskan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan pembayaran dan yang dibayarkan kepada rumah sakit,” ujar Jokowi.

Rr

 (detikNews/zlf/fjp)

“Untuk menghindari penularan lebih lanjut petugas kesehatan sedang melakukan kontak tracking terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan”

MATARAM.lombokjournal.com —  Seorang warga NTB,perempuan usia 50 tahun, positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Karena memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam periode 14 hari terakhir, kemungkinan yang ersangkutan tertular di luar NTB.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah mengumumkan itu bersama Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah pada acara konferensi pers, Selasa (24/03/20) di Mataram.

“Hari ini telah terkonfirmasi positif COVID-19 perempuan usia 50 tahun,” ungkap Gubernur Zul.

Menurut Gubernur Zul, penderita saat ini dirawat di RSUP NTB sejak 17 Maret 2020 lalu.

Kendati demikian, Bang Zul menegaskan bahwa penderita saat ini dalam kondisi semakin membaik, menunggu test negatif sebanyak dua kali sebelum pulang ke rumah.

“Untuk menghindari penularan lebih lanjut petugas kesehatan sedang melakukan kontak tracking terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan,” kata Bang Zul.

Bang Zul berharap kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, hindari keramaian, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat.

“Serta mengurangi aktivitas di luar rumah,” kataya.

Sekedar informasi, Pemprov NTB juga menyediakan laman resmi Satgas Penanganan COVID-19.

Yaitu http://corona.ntnprov.go.id, layanan hotcall penanganan penyebaran pandemik COVID-19 di NTB : 081 805 787 239, 081 246 86 317, 081 237 85 657, dan 081 236 139 917.

AYA/HmsNTB

NTB harus siap dengan seluruh skenario, termasuk skenario terburuk apabila ada warga NTB yang positif covid19

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, masyarakat tidak boleh alergi terhadap orang yang dinyatakan positif covid19.

Kalau ditemukan orang positif terinfeksi virus covid19, maka yang penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi, melakukan trassing serta melokalisir korban.

Jangan sampai ada persepsi yang salah sehingga menimbulkan kepanikan yang berlebihan.

“Kalau dibikin seakan-akan yang terkena dampak ini berbahaya, jangan sampai informasinya seakan-akan orang yang terkena virus ini adalah pesakitan,” kata Dr. Zul usai Rapat Koordinasi bersama Kapolda NTB, Danrem 162/Wb bersama stakeholders terkait Penanganan Virus Covid19, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB (23/03/2020),

Kepada seluruh media diinta agar menginformasikan ini dengan baik, agar masyarakat NTB dapat siap secara psikologis menghadapinya.

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menghadapi fase kedua antisipasi dan waspada penyebaran wabah covid19.

Dengan terus bertambahnya jumlah orang yang diperiksa di seluruh Indonesia, NTB harus siap dengan seluruh skenario, termasuk skenario terburuk apabila ada warga NTB yang positif covid19.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, tentang kesiapan menghadapi fase kedua wabah covid19 ini, NTB siap menghadapi situasi terburuk.

“Segala sesuatu disiapkan pada skenario yang terburuk, “ tegasnya.

Ia mengingatkan tentang kebijakan social distancing, agar seluruh kegiatan-kegiatan keramaian supaya tidak dilaksanakan sementara waktu.

Termasuk tempat-tempat hiburan, tempat peribadatan, dan berbagai acara-acara yang memungkinkan orang berkumpul dan berkerumun.

“Dimanapun, mau tempat hiburan, tempat ibadah, tempat kawinan yang memungkinkan orang berkerumun dan berkumpul. Jadi itu yang dihindari,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala BPBD Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan tentang penguatan peran komunitas untuk menghadapi wabah pada situasi skenario terburuk.

Para tokoh seperti tuan guru, tokoh masyarakat kemudian ormas-ormas yang ada, diminta perannya dalam membantu menekan laju penyebaran covid19.

Selain itu, menurut keterangannya juga, dana desa sudah bisa dipakai untuk membantu pemerintah menangani penyebaran virus ini, seperti melakukan penyemprotan desinfektas dan semisalnya.

“Sudah ada arahan dari Pak Gubernur, Pak Sekda, itu dana dana desa sudah boleh dipergunakan untuk kewaspadaan covid19. Sudah ada edarannya dari kementerian desa,” katanya.

AYA/HmsNTB