“Kita berharap, para generasi muda Partai mulai berani tampil untuk menerima amanah dan melaksanakan agenda-agenda Partai ke depan. Terutama dalam mengimplementasikan program-program, kerja nyata, serta peningkatan kepedulian Partai untuk rakyat,” kata HBK

lombokjournal.com —

JAKARTA  —  Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra, H. Bambang Kristiono (HBK) menyampaikan selamat kepada Dahlan M Nur yang terpilih sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Bima yang baru, sekaligus menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada ketua lama, H. Syamsudin.

“Saya mengucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Syamsudin atas pengabdian dan dharma baktinya di Partai Gerindra, kemudian selamat datang dan selamat berjuang kepada sdr. Dahlan M Nur sebagai nahkoda DPC Partai Gerindra Kab. Bima yang baru”, kata HBK, di Jakarta, Jumat (10/04/20).

HBK menjelaskan, pergantian kepengurusan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa dan lazim terjadi dalam rangka kaderisasi dan penyegaran.

Menurutnya, proses pergantian Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Bima, juga sudah melalui mekanisme dan tahapan yang benar. Diajukan oleh DPD Partai Gerindra Prov. NTB, dibahas dan direkomendasi BSO (Badan Seleksi Organisasi), kemudian ditanda-tangani Ketum dan Sekjen Partai Gerindra.

“Setelah itu diproses administrasinya di Sekretariat DPP Partai Gerindra, clear sesuai AD/ART yang berlaku,” tegasnya.

HBK menambahkan, selain proses yang clear itu, pergantian Ketua DPC di Kab. Bima juga mengacu pada kebijakan dari DPP Partai Gerindra.

Kebijakan itu mengatur, bahwa bagi kepengurusan yang sudah lebih dari dua periode atau sepuluh tahun, seperti kepengurusan di DPC Partai Gerindra Kab. Bima harus direstrukturisasi dan dilakukan penyegaran.

“Kita berharap, para generasi muda Partai mulai berani tampil untuk menerima amanah dan melaksanakan agenda-agenda Partai ke depan. Terutama dalam mengimplementasikan program-program, kerja nyata, serta peningkatan kepedulian Partai untuk rakyat,” kata HBK.

DPC Partai Gerindra Kab. Bima, Dahlan M. Nur menyampaikan apresiasi dan komitmennya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan Partai kepadanya.

Terdepan dalam memperhatikan warga

Ia mengatakan, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra di Kab. Bima.

“In syaa Allah, saya akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Selain membesarkan Partai di Kab. Bima, Dahlan juga mengatakan, pihaknya juga akan membawa Partai Gerindra untuk selalu menjadi yang terdepan dalam memperhatikan warga masyarakat Kab. Bima.

Terlebih dalam menghadapi pandemi Covid19 ini, semua pihak harus bisa bersatu padu dan bersama-sama menekan penyebaran Covid19 ini.

“Kita akan fokus pada program-program dan agenda-agenda Partai serta mendukung penuh upaya pak HBK yang telah menginspirasi para kader di daerah untuk menjadi garda terdepan dalam membantu kesulitan masyarakat selama masa pandemi Covid19 ini,” katanya.

Menurutnya, membagikan bantuan sembako serta masker kepada masyarakat miskin, diupayakan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat mengatakan, jajaran DPD Partai Gerindra NTB menyambut baik Dahlan M. Nur yang kini menahkodai DPC Partai Gerindra Kab. Bima.

“Kita sambut baik sdr. Dahlan M. Nur sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Bima yang baru, dan mari kita semua bekerja-sams, bersinergi bersama-sama dalam mensukseskan dan membesarkan Partai, dan menjadikan Gerindra semakin dicintai masyarakat, khususnya di Kab. Bima,” katanya penuh semangat didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Ustman Ahim.

Pengurus baru DPC Partai Gerindra Kab Bima

Ketua         :  H. Dahlan M. NOOR
Sekretaris  ;  Yassin, S.Pd
Bendahar   :  Yuda yusliyanto

Me

Beberapa bulan kita mungkin terpecahkan oleh isu yang sudah lewat (Pilpres), ini saatnya di pandemi kita bersama bahu membahu membangun bangsa ini.

lombokjournal.com —

MATARAM   ;   Aksi peduli terhadap warga yang terdampak akibat kebijakan physical distancing kembali direspon M Taufik Budiman (MTB), Lembaga M16 dan Pemuda Nahdatul Wathan

Aksi kemanusiaan tersebut dilakukan dengan berbagi Sembako dan masker gratis untuk warga di Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) di Gomong, Kota Mataram, Jumat (10/04/20) pagi.

Puluhan warga Jamaah NW yang terkena dampak Covid 19  datang  berbondong-bondong sejak pagi dan menjaga jarak sekitar satu meter untuk menerima Sembako.

Mereka juga dipasangkan masker gratis agar tetap menjaga kesehatan, mengingat imbauan pemerintah agar semua masyarakat wajib menggunakan masker.

Muhamad Taufik Budiman (MTB), mengatakan kegiatan ini sudah dilakukan sejak Selasa, 31 Maret 2020 lalu di beberapa tempat, seperti Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur dan kini kembali didistribusikan di Mataram.

“Ini semoga dapat bermanfaat terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga mengatakan kegiatan tersebut menggambarkan budaya gotong royong sebagai ciri khas masyarakat Indonesia, khususnya saat sedang terjadi musibah atau bencana.

“Aksi gotong royong ini cermin budaya kita. Meskipun terlihat kecil, namun semoga dapat menjadi pemantik bagi masyarakat lainnya untuk saling membantu di tengah pandemi ini,” ujarnya.

Menurutnya, semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa harus dihidupkan lagi. Beberapa bulan kita mungkin terpecahkan oleh isu yang sudah lewat (Pilpres), ini saatnya di pandemi kita bersama bahu membahu membangun bangsa ini.

Ketua Pemuda NW NTB, M. Zainul Pahmi, mengatakan aksi sosial dengan berbagi Sembako menyasar kepada masyarakat ekonomi ke bawah yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi.

Masyarakat yang menerima upah harian, namun saat ini tidak dapat bekerja karena kebijakan Diam di Rumah (Stay at Home).

“Kita memang menyasar masyarakat kita yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Mereka yang dulu sebelum ada pandemi dapat bekerja dengan upah harian, kini tidak dapat lagi bekerja,” kata Zainul Padmi.

Fahmi menjelaskan ada 100 paket Sembako untuk hari ini didistribusikan. Sekitar puluhan warga menerima. Sembako tersebut terus akan didistribusikan mereka pada warga yang membutuhkan.

“Ini adalah tahap awal dan nanti akan kita libatkan alumni-alumni kita yang tersebar di setiap kecamatan, kabupaten/kota. Ini adalah trigger oleh Bang Taufik Budiman untuk menjadi pemicu bagi yang lain berbuat. Ini saatnya solidaritas sosial kita bangkitkan,” kata Pahmi.

Seorang penerima bantuan merasa bersyukur atas bantuan Sembako yang diberikan.

“Kami sangat berterimakasih sekali pada tim yang telah membantu kami di tengah wabah saat ini,” tukasnya.

Me

“Sehingga kami pun merencanakan sudah mulai mendistribusikan Paket “JPS Gemilang” tertanggal 15 April 2020. Namun, jika ada penundaan peluncuran JPS dari Pemerintah Pusat, maka kami di Pemrov NTB juga akan mereschedule pendistribusian JPS Gemilang,” jelas T Wismaningsih

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc meluncurkan program jaring sosial, untuk  meminimalkan dampak ekonomi dan sosial atas wabah Covid-19 di NTB.

Salah satunya dengan program “Jaring Pengaman Sosilal (JPS) Gemilang”.

Gubernur Zul mengatakan, telah mengalokasikan paket bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 105.000 KK se NTB, dalam bentuk paket Sembako Plus.

“Terdiri dari beras, telor, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dan lain-lain. Satu paketnya senilai Rp 250.000,- per KK per bulan. Dan akan diberikan selama masa Darurat Covid-19, yakni dalam tempo tiga bulan,” ujar Zulkieflimansyah.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan, sesuai arahan Gubernur-Wagub NTB, JPS Gemilang akan didistribusikan setelah JPS dari Pemerintah Pusat dikucurkan.

Hal itu guna menghindari adanya penerima ganda/double budget, serta untuk memastikan bahwa penerima JPS Gemilang adalah Kepala Keluarga yang belum tersentuh bantuan dari Pemerintah Pusat.

Menurut Wismaningsih, Pemerintah pusat merencanakan mengucurkan JPS tahap pertama pada tanggal 10 April 2020.

“Sehingga kami pun merencanakan sudah mulai mendistribusikan Paket “JPS Gemilang” tertanggal 15 April 2020. Namun, jika ada penundaan peluncuran JPS dari Pemerintah Pusat, maka kami di Pemrov NTB juga akan mereschedule pendistribusian JPS Gemilang,” jelas T Wismaningsih.

Wismaningsih menjelaskan, untuk data 105.000 KK tersebut dibagi menjadi dua kriteria penerima bantuan.

Sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 (Sangat Miskin), Desil 2 (Miskin) dan Desil 3 (Rentan Miskin/Hampir Miskin) yang belum tercover dalam program dari Kementrian Sosial RI, baik berupa bantuan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

“Data sebanyak 73.000 KK tersebut kita dapat dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI terbaru, yaitu Periode Oktober 2019. Dan telah kita teruskan datanya ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota se NTB. Termasuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Dukcapil Provinsi NTB, untuk selanjutnya diteruskan kepada Dinas Pemdes Kabupaten/Kota untuk selanjutkan diteruskan ke para Kepala Desa/Lurah dan para Pendamping Desa,” terangnya.

Data 73.000 KK miskin tersebut terdiri dari 1.868 KK di Kota Mataram, 28.817 KK di Kabupaten Lombok  Timur, 11.780 KK berada di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 6.398 KK, Kab Lombok Utara ada 2.827 KK, di Kab. Sumbawa 3.937 KK, Kabupaten Sumbawa Barat 1.757 KK, Kota Bima ada 1.344 KK, Kab Bima sebanyak 8.838 KK, dan terakhir Kabupaten Dompu ada 5.434 KK.

Menurutnya, data tersebut bisa saja belum Valid/belum sesuai dengan keadaan di lapangan saat ini. Mengingat data PUSDATIN atau Sistem Informasi Kesjahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) ditetapkan data tersebut merupakan release Kemensos RI pada Oktober 2019, yang didasarkan update dari penetapan data KK miskin oleh Bupati/Walikota.

Sehingga bisa saja ada yang sudah meninggal, pindah tempat tinggal atau yang statusnya sudah tidak miskin lagi masih tercantum dalam data tersebut.

“Selain itu data 73.000 dari PUSDATIN, juga berbasis penetapan oleh Bupati/Walikota se NTB. Yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang diperoleh dari usulan para Kepala Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan, disertai Berita Acara  Musdes/Muskel. Lalu diinput oleh operator SIKS NG masing-masing Desa/Kelurahan dan Operator SIKS NG Dinas Sosial Kabupate/Kota,” terang T. Wismaningsih.

Dengan berbagai kondisi tersebut di atas. Wismaningsih meminta terkait data 73.000 KK dari PUSDATIN Kemensos RI tersebut, diharapkan menjadi referensi awal.

Selanjutnya pada para Kadis Sosial Kabupaten Kota meminta pada Kepala Desa bersama Kepala Dusun/lingkungan, RT/RW melakukan musyawarah guna memverifikasi dan Validasi KK Miskin.

Sehingga yang sudah meninggal, sudah tidak miskin lagi, sudah pindah, tidak diketahui keberadaannya dihapus dan ditambahkan dengan yang lebih berhak. Dengan tetap mengacu pada kuota total yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

“Sementara untuk 32.000 KK sisanya, akan diperuntukan sektor Non Formal yang terimbas oleh dampak wabah Covid-19. Antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL/Asongan, Buruh Migran, IKM, PDP dan ODP, dan lain-lain. Yang kuotanya per kabupaten/kota akan didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah,” tegasnya.

Untuk pola pendataan bagi 32.000 KK tersebut pun dengan mekanisme yang sama termasuk dengan memadukan data dari para Pendamping Desa yang dikoordinasi oleh DPMDES Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke DPMPD & Dukcapil Provinsi NTB.

Semua hasil Verifikasi dan Validasi atas 105.000 KK dari Dinsos Kabupaten/Kota sudah harus diterima paling lambat hari Senin tanggal 13 April 2020.

“Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk mensuskseskan program JPS Gemilang dari mulai verifikasi dan validasi data hingga distribusi paketnya. Sehingga program JPS Gemilang ini benar-benar bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat NTB yang membutuhkan,” kata Wismaningsih.

AYA

“Informasi liar dan belum akurat, dari sisi diksi menimbulkan ketakutan dan kepanikan, apalagi dari sisi sumber yang tidak jelas, ini yang harus diperbaiki,” kata Gede Aryadi

MATARAM.lombokjournal.com —  , menggelar

Rapat Kordinasi (Rakor) terbatas dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bidang Kehumasan.

Peyelenggaraan rakor guna menyamakan persepsi tentang pemberitaan dan informasi Covid-19 yang aktual dan  akurat, serta memberikan imunitas secara rohani dan psikologis ini, berlangsung di gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Kamis (09/04/20)

“Sehingga masyarakat tidak panik dan dapat tenang menghadapi wabah epidemic saat ini,” kata Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, I Gede Putu Aryadi, S. Sos, MH.

Dalam paparannya menjelaskan, Rakor tersebut membahas dan menyepakati, pola dan pedoman penyamapian informasi dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, harus disepakati bersama agar informasi yang akan diberikan kepada publik melalui mekanisme satu pintu, untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.

“Informasi liar dan belum akurat, dari sisi diksi menimbulkan ketakutan dan kepanikan, apalagi dari sisi sumber yang tidak jelas, ini yang harus diperbaiki,” tegas Kadis Kominfotik.

Mantan Humas Pemkab Bima ini menegaskan, informasi yang disajikan perlu diklarifikasi dilapangan bersama tim teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi.

Sehingga diperoleh informasi akurat yang dapat menimbulkan kenyamanan dan ketenangan di tengah masyarakat.

“Saat ini informasi tentang Covid-19 kami sampaikan secara transparan, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesimpulan rakor tersebut, setelah diskusi panjang, telah disepakati untuk menyajikan informasi yang akurat dan satu pintu yang berhubungan dengan perkembangan Covid-19, baik itu status orang dalam pantuan (ODP), pasien dalam pantuan (PDP), orang tanpa gejala (OTG).

Disamping itu, informasi dan konten-konten yang mengedukasi masyarakat juga akan lebih banyak disajikan.

“Ini dapat membangun optimisme masyarakat menghadapi situasi saat ini,” kata Gede.

Pelayanan informasi publik

Ketua Komisi Informasi (KI) NTB Hendriadi, SE., ME menjelaskan tentang surat edaran KI Pusat nomor 2 tahun 2020 tentang pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Menurutnya, beberapa hari yang lalu beredar informasi di Media Sosial mengenai data pribadi pasien dari Kota Mataram. Mulai dari nama lengkap, alamat hingga nomor handphone.

Setelah di konformasi kepada pemerintah Kota Mataram, data tersebut tidak benar dan tidak jelas sumbernya.

“Ini sangat disayangkan beredar data pribadi seperti ini, apalagi tidak akurat dan benar,” kata Hendriadi.

Batasan data pasien itu dapat dipublis, namun hanya sebatas satuan dusun masih boleh dibuka, tujuannya untuk pemetaaan covid-19. Sehingga pemerintah dapat menangani secara cepat wilayah terdampak tersebut.

“Data pribadi seperti nama lengkap, nomor hanphone atau telephone dan alamat lengkap, itu data pengecualian yang di lindungi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan perlunya gugus tugas terus menyediakan informasi dan data yang terus-menerus secara berkala, real time dan akurat.

Termasuk kata Hendriadi, status waktu penyampaian informasi harus jelas disampaikan.

“Harapannya, kita jangan ikut menyampaikan informasi yang liar, tidak jelas sumbernya. Klarifikasi sejelas mungkin sebelum disebarkan,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi menegaskan, bahwa mekanisme penyampaian informasi atau rilis tentang perkembangan data Penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) di NTB,  akan diumumkan setelah gugus tugas pusat sebagai juru bicara nasional menyampaikannya terlebih dahulu.

“Ini SOP yang harus kita ikuti. Pusat mengingatkan gugus tugas provinsi meneruskan informasi gugus tugas pusat,” tutur Eka.

Ia mengajak bidang kehumasan, agar terus belajar dan menyempurnakan dalam penanganan Covid-19,  Setelah pemerintah pusat menetapkan status bencana non alam terhadap wabah penyakit virus corona ini.

AYA

“Saya berpesan kepada semua pihak khususnya Satgas Covid-19 agar maksimal mengerahkan semua personel untuk membantu menghadapi virus Corona ini kapan pun dan dimana pun dibutuhkan. Selalu siap sedia dengan segala daya dan upaya agar penyebaran virus corona tidak  sampai memakan korban,” kata Sekda

TANJUNG.lombokjournal.com —  Apel siaga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lombok Utara yan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Suardi merupakan ikhtiar kolektif, untuk memastikan langkah nyata upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Lombok Utara.

Amanat Bupati Kabupaten Lombok Utara  yang disampaikan Sekda KLU dalam apel siaga dan gelar peralatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana non Alam Virus Corona Disease (Covid-19) itu, berlngsung di halaman kantor Bupati Lombok Utara, (07/04/2020).

Selain dihadiri Wakil Bupati, kegiatan itu juga melibatkan unsur Forkopimda, para anggota Satgas Covid-19 baik dari unsur TNI, Polri, Pol PP Damkar, Dikes, RSUD, PMI, BPBD, Tagana, dan lainnya,

Dikatakan,  keberhasilan melawan penyebaran virus corona adalah ketika berhasil mengarahkan warganya untuk tidak keluar rumah, serta menjaga jarak pertemuan antarmanusia dengan manusia lainnya (physical distancing).

Sebagai pelaksana Gugus Tugas di daerah, para anggota satgas dan pihak terkait niscaya melaksanakan kebijakan terkait percepatan penanganan Covid-19 secara optimal.

Ditambahkan Suardi, mengantisipasi dan memutus sedini mungkin mata rantai penyebaran virus corona di Lombok Utara upaya yang telah diambil satgas Covid-19.

Di antaranya, melakukan  penyemprotan disinfektan pada tempat umum, instansi pendidikan, perkantoran, tempat ibadah, jalan raya dan permukiman penduduk.

Kemudian mengukur suhu tubuh para pengguna jalan di wilayah-wilayah perbatasan baik di ujung barat maupun ujung timur Lombok Utara.

Dalam suasana pagi cukup hangat cuaca, Sekda menjelaskan, berdasarkan data terkini Satgas Covid-19 Kabupaten Lombok Utara hingga 6 April 2020 belum atau tidak ada warga yang positif terpapar virus Corona.

“Pada momen apel ini saya berpesan kepada semua pihak khususnya Satgas Covid-19 agar maksimal mengerahkan semua personel untuk membantu menghadapi virus Corona ini kapan pun dan dimana pun dibutuhkan. Selalu siap sedia dengan segala daya dan upaya agar penyebaran virus corona tidak  sampai memakan korban,” kata Sekda.

Kesadaran masyarakat penting

Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH saat diwawancarai usai apel mengharapkan upaya-upaya yang akan maupun yang telah dilakukan di lapangan untuk dapat mencegah penyebaran wabah epidemi virus corona.

“Ini jadi peran kita semua untuk mengantisipasi Covid-19. Kesadaran masyarakat juga sangat penting,” tuturnya.

Acara dirangkaikan dengan pemasangan alat dan sarana kerja lapangan terhadap perwakilan unsur yang terdapat pada gugus tugas penanganan Covid-19.

sid

MATARAM.lombokjournal.com – Setelah sebelumnya seorang pasien positif virus Corona Covid-19 asal Kota Mataram dinyatakan sembuh, kini giliran pasien positif asal Lombok Timur dipulangkan ke rumah. Ia dinyatakan sembuh dari COVID-19.

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan pasien nomor 1 asal Aikmel Lombok Timur dan pasien nomor 4 asal Kekalik, Kota Mataram sudah pulang ke rumah.

“Pasien nomor 01 berinisial nyonya Y dan nomor 04, berinisial tuan YT telah dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan SWAB dengan hasil negatif Covid-19 dan diperbolehkan pulang,” katanya, Rabu, 8 April 2020.

Sebelum pulang, dilakukan tindakan disinfeksi terhadap pasien agar betul-betul bebas dari virus Corona.

Sedangkan, pasien positif lainnya dalam kondisi sehat. Namun masih membutuhkan tes lanjutan untuk memastikan betul-betul sembuh.

“Sedangkan pasien positif lainnya secara klinis kondisi kesehatannya semakin membaik, masih menunggu test negatif dua kali untuk dapat dipulangkan,” katanya.

AYA

“Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/kk yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker,” ujar Gubeernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, melakukan telekonferensi dengan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kajati NTB, serta seluruh Bupati dan Walikota se-NTB di ruang kerjanya, Selasa (07/04/20).

Telekonferensi itu membahas penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di NTB.

“Jangan sampai kita hanyut dalam mengantisipasi corona saja, meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Dijelaskan, selain program dari pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.

“Akan ada jaring pengaman sosial dari Pemerintah pusat dan Provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di Kabupaten dan kota. Program ini akan di eksekusi selama 3 bulan, ada bantuan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan kab kota sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini,” jelas Bang Zul.

Dalam kesempatan itu, Bang Zul menyampaikan Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Sembako Gemilang.

“Kami akan melengkapi jaring pengaman pusat dengan paket JPS Gemilang. JPS Gemilang akan memaksimalkan produk-produk lokal. Setiap warga terdampak akan diberikan paket senilai 250ribu/kk yaitu berisi paket sembako dan serta vitamin dan masker,” ujarnya.

Dijelaskan, penerima JPS Gemilang adalah 73.000 KK warga tidak mampu, dan 32.000 KK sektor pekerja informal sehingga total ada 105.000 kk penerima manfaat.

Terkait upaya Pemerintah Provinsi NTB  dalam menangani dampak Covid-19 di Kabupaten dan Kota, Bang Zul menekankan agar Bupati dan Walikota segera menyampaikan data usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tim untuk segera berkoordinasi terkait data PKH, lalu memastikan di Kabupaten kota agar tidak ada duplikasi program. Juga pastikan agar program ini mendukung produk-produk IKM sendiri,” harapnya.

Bang Zul menegaskan, mendukung produk Indusri kecil menengah (IKM), akan ada pembelajaran di dalamnya dan mereka nantinya diharapkan punya produk yang lebih baik di masa dating. .

Selain memaksimalkan IKM NTB, Gubernur Zul juga mengharapkan peran Danrem dan Baznas.

“Banyak dana di Baznas yang bisa disalurkan di warga terdampak. Saya juga berharap Danrem agar bisa berkoordinasi dengan para Dandim untuk antisipasi dengan rencana kontijensi, karena kita tidak tahu seberapa lama bencana wabah ini,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Zul, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd melalui telekonferensi juga menyampaikan apresiasinya, kepada seluruh pihak yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di NTB.

“Terima kasih kepada Kapolda, Kajati, Danrem sudah totalitas dalam penanganan Covid-19,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, juga ditekankan untuk memaksimalkan peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19.

“Puskesmas kita kedepannya fungsinya tidak hanya untuk edukasi, namun juga bisa berfungsi untuk perawatan kasus ringan di desa,” tegas wagub.

“Kita harus yakinkan betul puskesmas kita siap. Sehingga pasien-pasien yang sakit dengan gejala ringan tidak semuanya harus ke Rumah Sakit umum, cukup ke posyandu sehingga konsekuensinya APD disana harus cukup,” tambah Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengimbau seluruh Bupati dan Walikota untuk melakukan rapid test di daerah masing-masing.

“Terkait peralatan dan pengecekan, kami menghimbau untuk memesan alat rapid test, silahkan Dinkes kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi agar bersama-sama bisa memesan untuk kebutuhan identifikasi Covid-19,” harap Ummi Rohmi.

Untuk swap test di RSUD Provinsi sudah bisa mengecek sendiri sampelnya. Namun ini tidak mudah, saat ini ada 250 stok untuk mengecek di RSUD dan  UNRAM, tambahnya.

Wagub menginstruksikan untuk segera melakukan penambahan ruangan isolasi demi  mengantisipasi lonjakan pasien. Wagub juga berharap seluruh desa di NTB bisa terlibat dalam pengawasan OTG, ODP dan PDP.

“Alhamdulilllah babinsa dan babinkabtibmas luar biasa membantu, mari kita terus mensosialisasikan masker untuk semua. Mudah-mudahan masyarakat kita sadar,” tutup Wagub.

AYA/HmsNTB

Total penerima bantuan paket sembako ini sejumlah 105.000 KK, yang terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatakan bantuan JPS Pusat (PKH dan Bantuan Sembako), dan 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB fokus mempersiapkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dalam kurun waktu ke depan.

JPS merupakan salah satu fokus Pemprov NTB untuk melakukan pencegahan dan penanganan covid-19.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. NTB, Ir. H. Ridwansyah, sebagai Koordinator Gugus Tugas dampak sosial ekonomi covid-19, di ruang kerjanya, Jumat (03/04/2020), menjelaskan konsep JPS yang digulirkan.

JPS yang digulirkan Pemprov NTB tidak saja menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup minimal, namun juga bagaimana menciptakan stimulus ekonomi di daerah.

Menurut Ridwansyah, dalam penanganan wabah ini melawan corona, Pemprov NTB memberdayakan ekonomi lokal.

“Oleh karenanya dalam konsep jaring pengaman sosial yang kita siapkan, kita namakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang,” ungkapnya, usai rapat dengan beberapa Kepala Dinas terkait.

JPS Gemilang ini rencananya akan mengcover kebutuhan hidup masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak tercover JPS Pusat, selama 3 bulan dalam bentuk sembako.

Barang-barang kebutuhan hidup masyarakat dalam JPS Gemilang ini seperti sembako, produk-produk perikanan, obat-obatan, vitamin, dan masker, diarahkan agar menggunakan produk lokal sekaligus untuk memberdayakan UKM dan IKM di NTB.

Total penerima bantuan paket sembako ini sejumlah 105.000 KK, yang terdiri dari 73.000 KK miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatakan bantuan JPS Pusat (PKH dan Bantuan Sembako), dan 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak.

Anggaran JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan sementara dialokasikan sebesar Rp. 80 miliar.

Sumbernya dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), realokasi belanja, serta anggaran program-program lain yang dijadwal ulang.

Pembiayaan dan distribusi bantuan JPS juga akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Mengenai hal lainnya, saat ini program JPS Pemerintah Pusat berupa pembebasan dan keringanan tagihan listrik untuk 450 VA dan 900 VA sudah bisa dinikmati masyarakat.

Keringanan ini diberikan kepada 868.637 Pelanggan se-NTB, dengan kategori gratis 100 persen untuk pelanggan R1-450 VA sebanyak 566.335 pelanggan, dan diskon 50 persen untuk pelanggan R1-900 VA sebanyak 302.302 pelanggan.

Bantuan keringanan pembayaran listrik ini juga akan diberikan selama 3 bulan mulai dari bulan April ssampai dengan Juni 2020.

AYA (KominfotikNTB)

 Gubernur Zulkieflimansyah  fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, kemudian Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., memastikan, kebijakan dan langkah yang akan diambil Pemprov NTB saat ini adalah fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan covid 19 secara ketat.

Sekaligus upaya tersebut diikuti dengan penyiapan program penanganan dampak sosial ekonomi, akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat.

Berbagai program jaring keamanan sosial (social safty net) kini sedang disiapkan. Seperti kebutuhan bahan pangan (Bapok), pendataan UMKM yang lesu karena Covid, dan seluruh sektor lainnya yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Gita, berbagai program Pemprov NTB selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikannya,  pada sesi pemaparan kesiapan Nusa Tenggara Barat dalam penangangan Covid-19. Melalui  video conference dengan Sekretaris Jendral Kemendargri, Dr. Hadi Prabowo, M.M., dan Inspektur Jendral Kemendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, bersama seluruh pemerintah daerah wilayah Indonesia bagian timur, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (03/04/2020)

Gita mengatakan, apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan Covid-19.

Baik melalui Inpres, Surat Edaran maupun Maklumat itu sudah disampaikan, dipedomani, sosialisasikan dan dikonsolidasikan di tingkat OPD kabupaten/kota.

“Dan Alhamdulillah semua sedang berproses,” terang Sekda NTB yang biasa dipanggil Miq Gita ini.

Gita menjelaskan,  semua terlibat dalam penanganan ini. Gubernur Zulkieflimansyah  fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi, kemudian Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19.

“Teman-teman OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua, kemudian dalam kondisi sangat darurat kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020,” ujar Miq Gita.

Beberapa perhatian utama seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama   Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan komunikasi dan koordinasi juga dilakukan dengan Cengkareng dan Padang Bai.

“Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerjasama antara dinas perhubungan dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, BAPPEDA sedang melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.

Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus Realokasi Anggaran, yang dalam eksekusi selanjutnya semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.

Dinas Kesehatan, juga melakukan protokol penanganan covid-19. Khusus untuk kesehatan, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan.

Yang pertama  terkait dengan surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.

Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gita menyampaikan apresiasinya.  Pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan  karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.

“Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi,” terang pria kelahiran Praya Lombok Tengah itu.

Terakhir Ia memaparkan, demi mengantisipasi manakala dalam situasi yang sangat darurat, Pemerintah daerah membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK.

Ia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji  maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.

“Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat.  Jadi mohon kami disurati,” katanya.

Turut mendampingi Sekda adalah Asisten I, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten III, Dr. H. Lalu Syafi’i, Kadis Kesehatan, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Kadis Kominfotik Gde Aryadi, Kepala BPBD, H. Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan, Drs, Lalu Bayu Windya.,M.Si.

Fitra@kominfotik

“Di Pelabuhan Poto Tano petugas-petugas kita siaga 24 jam dan sangat ketat juga memeriksa para penumpang yang akan keluar dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,” kata gubernur

SUMBAWA Barat. Lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah turun ke lapangan mengecek kesiapan dua pelabuhan di NTB, yakni Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Poto Tano,  kesiapan pelabuhan dalam melakukan pemeriksaan setiap orang yang keluar masuk dari jalur laut.

Pengecekan itu dilakuka setelah menerima sejumlah masukan dari wrga masyarakat.

Pemeriksaan di pelabukan dilakukan dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, dengan memeriksa suhu tubuh para penumpang dengan alat thermo gun, Jumat malam (3/4/2020)

Gubernur Zul mengatakan, lalu lintas di Pelabuhan Kayangan sudah diperketat dengan pengawasan yang sesuai prosedur.

Di pelabuhan Poto Tano, Gubernur juga mengatakan pengawasannya relatif sama dengan Pelabuhan Kayangan.

“Di pelabuhan Pulau Lombok sangat ketat dan petugas-petugas kita sangat siaga 24 jam. Di Pelabuhan Poto Tano petugas-petugas kita siaga 24 jam dan sangat ketat juga memeriksa para penumpang yang akan keluar dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok,” terangnya.

Ia mengapresiasi kesigapan petugas-petugas yang senantiasa berjaga siang dan malam, bukan hanya untuk menjaga pelabuhan, namun juga menjaga agar masyarakat NTB dapat merasa aman dari pandemi Covid-19.

“Terima kasih pada teman-teman ASDP,  Dishub Provinsi dan Kabupeten, KKP, Polisi, TNI dan lainnya, yang 24 jam tak kenal lelah untuk melindungi dan merawat daerah kita,” kata Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB