Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Launching program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE. M.Sc bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. di depan Kantor RRI Mataram , Kamis (16/04/20).

Saat peluncuran JPS Gemilang itu ditandai pemberian secara simbolis paket JPS Gemilang. Isinya beras 10 Kg, telur 20 butir, minyak goreng 1 liter, Susu Kedelai, Minyak Kayu Putih, Sabun, Teh Kelor, dan Masker.

Pemberian simbolis itu diberikan Gubernur-Wakil Gubernur NTB kepada Kepala Kelurahan Abian Tubuh Barat Kota Mataram, dan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) NTB.

Paket JPS Gemilang ini, isinya hampir seluruhnya merupakan produk IKM dan UMKM di NTB. Harga-harganya jelas lebih mahal dibanding barang produksi pabrik-pabrik besar.

“Bukan karena kita mark up harganya. Tapi karena diolah langsung dengan peralatan seadanya dan penuh ketelatenan. Tapi dari sinilah akan ada transfer knowledge dengan nilai intrinsik yang mahal,” ujar  Gubernur Zul.

Dicontohkan, ada IKM di Sekotong, Kabupaten Lombok Timur, dimana produsen kelapa memeras dengan sangat sederhana, menggunakan tangan untuk menghasilkan minyak kelapa.

Menurut gubernur, proses awal yang manual seperti itu, terjadi di semua negara berkembang. Sehingga, produk yang dihasilkan harganya lebih mahal dengan kualitas masih kalah dengan barang pabrikan.

“Semua merupakan proses yang harus dilalui. Demi pembelajaran dan hal itu harus kita hargai. Di teori apapun tentang Industrialisasi semua akan mengalami hal yg sama. Produk awal lebih mahal, kualitas kurang. Tapi seiring berjalannya waktu akan ada masukan, kritikan, dll. Sehingga lambat laun hasilnya akan lebih baik dan sempurna,” kata Gubernur Zul.

IKM dan UMKM di NTB dijanjikan mesin, sehingga mampu memproduksi barang yang lebih berkualitas. Bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat NTB, tapi dapat mensuplai sampai dunia global.

Dijelaskan Gubernur Zul, paket bantuan JPS Gemilang diperuntukkan 105.000 KK di seluruh Provinsi NTB. 73.000 untuk KK Miskin yang belum terakomodir dalam program nasional (PKH dan BPNT).

Sebanyak 32.000 KK untuk sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19.

Dalam satu paket bantuan sembako dan suplemen tersebut senilai Rp 250.000,- per KK per bulan, dan akan diberikan selama tiga bulan.

Pembagian bantuan JPS Gemilang untuk Kota Mataram direncakan mulai tanggal 16-18 April 2020. Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara pada tanggal 19-24 April 2020.

Tanggal 22-27 April 2020 untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sedangkan tanggal 22-26 April 2020 untuk Kab Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dan pada tanggal 22-28 April 2020 jadwal untuk Kab Bima, Dompu dan Kota Bima.

“Kami mengharapkan dukungan seluruh Walikota/Bupati, serta Kepala Desa/Lurah, agar bantuan ini tepat sasaran. Baik untuk validasi data maupun distribusi bantuan, agar tidak terjadi double bantuan dengan Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata gubernur.

Saat peluncuran perdana JPS Gemilang itu hadir Sekda Prov NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Para Asisten, Staf Ahli, serta Kepala OPD lingkup Pemrpov NTB.

AYA/HmsNTB

Menurut Gubrnur Zul, bantuannya jangan tunai tapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM

MATARAM.lombokjournal.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada masyarakat terkait penanggulangan dampak wabah Covid-19,  jumlahnya sebesar 600 ribu rupiah.

Bantuan tersebut dibagikan selama tiga bulan, yaitu mulai April, Mei, Juni kepada 9 juta Kepala Keluarga di Indonesia.

Penjelasan itu disampaikan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, saat melakukan video conference atau rapat secara virtual bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah,SE., M.Sc dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kamis (16/04/20).

Juliari menjelaskan arahan Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo, tentang besarnya jumlah BLT tersebut. Dan untuk di Provinsi NTB sendiri akan dibagikan kepada 280.000 KK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

“Bantuan tersebut sebesar Rp. 600.000,yang dibagikan selama tiga bulan, April, Mei, Juni ke 9 juta Kepala Keluarga di Indonesia,” kata Menteri Sosial.

Menteri Ju;iarti menjeaskan, penyalurannya melalui mitra kerja PT. POS dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Berupa produk UMKM

Saat bicara Gubernur Zulkieflimansyah berterimakasih dan mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memperhatikan daerah-daerah yang terdampak Covid-19.

Lebih jauh, dalam rapat secara virtual Gubernur Zul memberikan masukan terkait bentuk bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat.

“Jika memang berkenan di NTB atau di seluruh Indonesia, bantuannya jangan tunai. Tetapi seperti bantuan yang dilakukan Provinsi NTB, bantuannya berupa produk dari UKM kita,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, masyarakat akan terbantu dengan sembako yang dibagikan, di sisi lain UKM-UKM memiliki aktivitas yang produktif, baik secara kesehatan maupun ekonomi sambil mereka mengerjakan aktivitasnya di rumah.

“Saya kira jika ini tiga bulan saja, UKM ini bergeliat akan menambah tenaga kerja yang baru dan saya kira setelah Covid-19, kita akan punya industrialisasi yang sangat mengesankan,” terangnya.

AYA/HmsNTB

Kalau dulu kegiatan TMMD hanya dua kali setahun, tetapi sekarang tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com —  Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-107 Kodim 1606/Lobar di wilayah Kabupaten Lombok Utara resmi ditutup Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Selasa(14/4/2020).

Penutupan TMMD itu dihadiri Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, SHI, Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, MH, Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Krol, Kaplores Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH, serta beberapa Kepala OPD lingkup Pemda KLU.

Danrem 162/WB menyatakan, penutupan kegiatan TMMD 2020 berlangsung sederhana, karena situasi pandemi Covid-19.

Acara yang diikuti berbagai elemen masyarakat itu tetap menjalankan anjuran pemerintah, dengan cara setiap orang harus menjaga jarak, serta membatasi dan meretas berkembangnya virus Covid-19 di wilayah masing masing.

Danrem mengaku bangga kepada masyarakat Lombok Utara yang mengerti dan taat dengan anjuran pemerintah.

Menurutnya, masyarakat Lombok Utara mengerti dan taat dengan anjuran pemerintah, yang dibuktikan dengan jalan-jalan masuk kampung sudah di-close oleh mereka sendiri.

“Bermacam-macam spanduk peringatan dipajang. Ada portal pada tiap jalan masuk wilayah disertai dengan penjagaan yant ketat. Ini luar biasa sekali. KLU layak dicontoh oleh kabupaten/kota lain terkait tingginya partisipasi masyarakat dalam penanganan virus Covid -19,” tuturnya.

Kegiatan TMMD ke-107 sesuai program TNI Angkatan Darat.  Kalau dulu kegiatan TMMD hanya dua kali setahun, tetapi sekarang tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Semoga hasil yang diperbuat prajurit kami bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Paling utama adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat maupun stakeholders yang lain baik Polri, Pemda, masyarakat maupun LSM. Bangunan yang dibuat tentu harus sesuai dengan spek,” jelas Danrem.

TMMD membantu masyarakat

Di tempat sama, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH  mengatakan, memberi sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat saat ini merupakan kewajiban semua pihak.

Ditegaskan bupati,  hal-hal yang memang bisa disederhankan dengan jumlah yang terbatas mesti dilakukan.

Bupati Najmul berterima kasih kepada Danrem, Dandim serta seluruh jajaran TNI yang telah melakukan program TMMD di Lombok Utara.

Diakuinya, kegiatan TNI memang membantu masyarakat Lombok Utara lantaran efektivitas pekerjaan lebih tepat waktu.

“Harapan kami program ini akan kita lakukan kembali pada tahun berikutnya dalam program-program pembangunan fisik kerja sama dengan TNI baik, melalui TMMD maupun program kemitraan,” ujarnya.

Bupati Najmul menegaskan semua pihak berjibaku melayani masyarakat untuk melawan Covid-19 seraya memaklumkan kondisi masyarakat Lombok Utara.

“Bahwa kebersamaan yang kita bangun dengan cara menempatkan anggota TNI di rumah penduduk sangat membantu masyarakat. Ikhtiar ini dapat kita teruskan pada tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Acara diakhiri dengan foto bersama serta agenda penandatanganan berita acara serah terima hasil TMMD ke-107 oleh Bupati Lombok Utara, Dandim 1606/Lobar dan Ketua DPRD.

api

Sebaliknya, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 1 (satu) orang, pasien sembuh yang semula 4 bertambah menjadi 5 orang

MATARAM.lombokjournal.com —   Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai hari ini (Selasa, 14/04), bertambah 4 (empat)  orang, sehingga keseluruhan pasien yang positif Covid-19 di NTB mencapai 41 orang.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB H.L Gita Ariadi selaku Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui release yang diterima media (Selasa, 14/04/20)  menjelaskan, bertamnahnya jumlah pasien yang positif Covid-19.

Rincianmya 5 (lima) orang sudah sembuh, 2 (dua) orang meninggal dunia, 34 masih positif dalam perawatan serta dalam kondisi kesehatan semakin baik.

4 (empat) orang PDP positif Covid-19 yang dikonfirmasi ke Pemerintah Provinsi NTB hari Selasa (14/04/20), yaitu :

• Pasien nomor 38, an. Tn. H, laki-laki, usia 61 tahun, penduduk Lingkungan Kebon Roek, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan orang PPTG perjalanan dari Makassar. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Siloam dalam keadaan baik;
• Pasien nomor 39, an. Ny. SM, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Dasan Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan Pasien positif Covid-19 nomor 19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Awet Muda Narmada dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 40, an. Tn. AS, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pasien pernah melakukan perjalanan ke Gowa Makassar dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Awet Muda Narmada dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 41, an. Ny. Z, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Kecamatan Mpunda Kota Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan ODP yang melakukan perjalanan ke Makassar dengan pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) reaktif. Saat ini dalam keadaan baik;Sebaliknya, pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 1 (satu) orang. Pasien sembuh yang semula 4 bertambah menjadi 5 orang.Satu orang yang sembuh itu adalah  pasien nomor 08, an. Tn. H, laki￾laki, usia 33 tahun, penduduk Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, setelah hasil swab diambil dua kali dan keduanya negatif.Hingga press release ini dikeluarkan hari Selasa, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 162 orang dengan perincian 74 (46 persen) PDP masih dalam pengawasan, 88 (54 persen) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 2 orang PDP meninggal.

  Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.912 orang, terdiri dari 1.325 (34 persen) orang masih dalam pemantauan dan 2.587 (66 persen) orang selesai pemantauan.

  Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 779 orang, terdiri dari 708 (91 persen) orang masih dalam pemantauan dan 71 (9 persen) orang selesai pemantauan.

  Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 32.862 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 16.847 (51 persen) orang.

  Sedang yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 16.015 (49 persen) orang.

  AYA

Untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan disiapkan dana sebesar Rp 80 miliar, sisanya pemerintah menyiapkan 60 miliar untuk keadaan darurat

MATARAM.lombokjournal.com — Kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, dikujungi Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB, Selasa (14/4/2020) siang.

Kunjungan ke gudang sembako JPS Gemilang ini guna memastikan kualitasnya baik.

Sesuai instruksi Gubernur NTB, sembako JPS Gemilang ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat.

“Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK,” jelas Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB.

Dikatakan Ridwan, di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih.

“Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,” kata Ridwan.

Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselsaikan oleh Pemerintah Provinsi.

Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

“Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,” jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan,  JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni.

Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gimilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi ke depan.

Diungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran.

“Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,” kata Ridwan.

Diterangkan, total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp 160 miliar rupiah. Yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar 20 miliar.

Untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp 80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan 60 miliar untuk keadaan darurat.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS.

Karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu.

“Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,” tambahnya.

Data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini.

“Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan Tahap kedua akan ada perbaikan.

Siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannyadan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,” KATA Ridwan.

AYA/HmsNTB

Peningkatan status siaga darurat bencana non alam dari siaga darurat ke tanggap darurat berpengaruh pada eskalasi penanganan medis, sehingga tim medis di NTB harus memiliki APD dan masker

MATARAM.lombokjournal.com — 10 ribu alat pelindung diri (APD) dan masker didistribusikan ke seluruh rumah sakit dan Puskesmas di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD NTB melakukan pendistribuan APD dan masker itu menyikapi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi tenaga medis

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB, Ir. Lies Nurmalasari, MT mengatakan, pendistribusian dilakukan mulai Senin (13/04) ke pelosok Puskesmas se NTB.

Menurutnya, pendistribusian APD bagi tenaga medis diperbanyak mulai hari ini Senin sampai di tingkat Puskesmas.

APD ini diprioritaskan bagi tenaga medis di Puskesmas  dan Rumah Sakit se NTB, untuk mempercepat penjangkauan PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala), OTG dan ODP di tingkat desa.

“Ini sebagai langkah antisipasi 1,5 bulan ke depan akan ada kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang jumlahnya juga ribuan,” katanya, Selasa (14/04/20) di Mataram.

Dalam mendistribusikan APD dan masker, petugas harus melalui perjalanan panjang dengan medan yang berat untuk sampai ke pelosok tiap Puskesmas.

Nurmalasari mengatakan, seluruh APD dan masker harus tuntas didistribusikan hari Selasa untuk memastikan seluruh tim medis memperolehnya.

“Kenapa harus tuntas hari ini, karena besok sudah tanggap darurat harus dipastikan kebutuhan APD tenaga medis tercukupi,” ujarnya.

Untuk diketahui, status tanggap darurat mulai berlaku 15 April 2020 hingga 28 April 2020 mendatang. Masa tanggap darurat 14 hari dan dapat diperpanjang.

Dijelaskan, untuk wilayah Pulau Lombok, seluruh APD dan masker telah diambil masing-masing Gugus Tugas Kabupaten/Kota ke Kantor BPBD hari Senin.

Selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit maupun Puskesmas.

Untuk wilayah Pulau Sumbawa, petugas BPBD langsung mendistribusikan ke masing-masing rumah sakit dan Puskesmas.

“Untuk Pulau Lombok sudah diambil Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang akan didistribusikan ke Puskesmas dan rumah sakit sesuai hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota,” katanya.

Masker yang diberikan adalah masker bedah merek Sensi yang higenis dan dikhususkan buat tim medis. APD pun demikian, yang memiliki standar kesehatan.

APD dan masker begitu tiba di NTB langsung didistribusikan dan tidak disimpan. Mengingat NTB saat ini naik level penanganan COVID-19 dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

Peningkatan status siaga darurat bencana non alam dari siaga darurat ke tanggap darurat berpengaruh pada eskalasi penanganan medis, sehingga tim medis di NTB harus memiliki APD dan masker.

“Nah kita akan fokus pada peningkatan status ini yang tentu berpengaruh pada eskalasi penanganan medis sesuai banyaknya kasus yang terkonfirmasi” katanya.

Lima poin yang harus dilakukan dalam masa tanggap darurat. Pertama, lingkungan atau dusun yang warganya positif Corona ditetapkan sebagai Area Tertib Soacial Distancing/Physical Distancing, yang dikawal langsung oleh aparat kepolisian.

Kemudian, percepatan penjangkauan dan pelayanan di tingkat desa/kelurahan dengan membuat ruang observasi mandiri di desa/kelurahan, kemudian TNI-Polri dan Satpol PP perlu langkah tegas untuk mengurangi keramaian masyarakat.

Berikutnya, pendistribusian APD dan masker untuk tenaga medis di rumah sakit dan Puskesmas di NTB dan fokus perhatian pada setiap klaster yang menjadi sumber Corona di NTB, seperti klaster Gowa agar menjalani isolasi mandiri dengan baik.

AYA

Petugas Kesehatan juga telah mengidentifikasi 7 (tujuh) klaster sumber penyebaran Covid-19, yaitu Klaster Gowa, Klaster Bogor, Klaster Jakarta, Klaster Sukabumi, Klaster Bali, Klaster Luar Negeri/ kapal pesiar dan Klaster transmisi lokal

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 360 – 405 Tahun 2020, tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mulai berlaku sejak 15 April s.d. 28 April 2020.

Dan akan diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada.

Peningkatan status ini dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 yang bersifat cepat, tepat, terpadu dan komprehensif serta melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait.

Baik Provinsi maupun kabupaten/Kota se-NTB sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana non alam.

Menurutmya, kebijakan ini diambil karena terdapat lebih dari satu klaster kasus sampai penyebaran luas di masyarakat.

Sehingga Pemerintah Provinsi NTB akan fokus pada upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Baik dari aspek penanganan medis dan antisipasi penularan yang lebih luas maupun pada aspek penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu tambah gubernur, pemerintah telah menyiapkan program tanggap darurat yakni pemenuhan kebutuhan penanganan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Berupa penambahan tenaga medis dan surveilans, pemenuhan kebutuhan laboratorium serta pendistribusian APD bagi tenaga medis di Rumah Sakit sampai di tingkat Puskesmas.

Hal itu dilakukan untuk mempercepat penjangkauan PPTG, OTG dan ODP di tingkat Desa.

“Termasuk untuk mengantisipasi kebutuhan APD bagi kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal NTB yang diperkirakan berjumlah 2.000 orang lebih dalam waktu 1,5 bulan ke depan,” jelas Bang Zul panggilan gubernur.

Program lainnya lanjut Bang Zul yakni penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Meliputi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya.

Petugas Kesehatan juga telah mengidentifikasi 7 (tujuh) klaster sumber penyebaran Covid-19, yaitu Klaster Gowa, Klaster Bogor, Klaster Jakarta, Klaster Sukabumi, Klaster Bali, Klaster Luar Negeri/ kapal pesiar dan Klaster transmisi lokal.

Dari seluruh klaster tersebut, ujar mantan anggota DPR RI ini, Klaster Gowa mencatat kasus positif paling banyak yakni sebanyak 10 kasus positif Covid-19.

Jumlah ini berpotensi bertambah, karena dari 750 orang warga NTB yang pulang dari kegiatan di Gowa Sulawesi Selatan, sebanyak 369 orang telah dilakukan pemeriksaan melalui rapid test, dengan hasil 16,5% menunjukkan reaktif sedangkan 83,5% non reaktif.

“Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang valid akan diuji sampel swab pada laboratorium Biomedik RSUD Provinsi NTB dan Laboratorium pada Rumah Sakit Unram,” urai gubernur.

Untuk menghindari penularan lebih luas, Dr. Zul meminta kepada semua warga yang pulang dari daerah terjangkit, khususnya untuk warga yang pulang dari Klaster Gowa, diminta tetap disiplin melaksanakan isolasi diri.

Dan terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat luas. Jujur memberikan informasi dan melaporkan diri kepada petugas medis

AYA

“Apapun alasannya, bantuan makanan atau Sembako yang di berikan ke masyarakat harus berkualitas baik. Tidak kadaluarsa. Ini harus di perhatikan sekali,” kata Wakil Gubernur

MATARAM.lombokjournal.com — Sesuai arahan Gubernur  Zulkieflimansya dan Wakil Gubernur  Hj Sitti Rohmi, bantuan paket sembako yag didistribusikan ke masrayakat harus berkualitas baik atau tidak kadaluarsa.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial NTB, T Wismaningsih, terkait kelalaian pihaknya adanya 40 paket sembako yang diberikan kepada Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Mataram, yang ternyata kualitas tidak baik.

Sembako bantuan Dinsos NTB sempat diberikan petugas gudang bantuan Dinsos NTB ke para anggota Pertuni Mataram. Bantuan 40 paket Sembako  tersebut berisi, Gula, Beras, Minyak Goreng dan Mie Instan dan Garam

Stok sembako di gudang Dinsos saat itu tersisa stok bantuan bulan Desember 2019. Barang yang kadauarsa Ini seharusnya tidak boleh di distribusikan.

“Kita sudah mengecek kembali stok sembako di gudang Dinsos NTB. Dan memastikan menarik sembako berkualitas kurang baik dan menggantinya dengan paling baik,” kata, Kepala Dinas Sosial NTB, T. Wismaningsi Drajadiah, dalam keterangan persnya, Minggu (13/04/20) malam.

Diceritakan, pihak Pertuni meminta bantuan sembako untuk anggotanya. Namun sudah diberitahu bahwa yang ada stok lama, kurang baik.

“Tapi apapun itu, sembako yang sempat di berikan 31 Maret tersebut, akan ditarik atau diganti,” kata Wismaningsih.

Pemprov NTB telah mengingatkan seluruh jajarannya untuk memperhatikan kualitas bahan pokok atau produk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Apapun alasannya, bantuan makanan atau Sembako yang di berikan ke masyarakat harus berkualitas baik. Tidak kadaluarsa. Ini harus di perhatikan sekali,” kata, Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalila mengingatkan jajarannya.

AYA

Pemrov NTB belum nyata melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, dinilai tidak maksimal  dalam penanganan dan  penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah NTB.

Lembaga Kajian Sosial Politik M16 menilai, koordinasi antar Provinsi dengan daerah Kabupaten dan Kota yang dinilai tidak berjalan, semakin menunjukan Pemprov NTB kurang serius di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kita lihat selama ini ternyata (Pemprov) belum maksimal dan masih setengah hati. Semua masalah masih tertumpu dan ditangani pemerintah Kabupaten dan Kota, belum ada koordinasi yang baik,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Minggu (12/04/20) di Mataram.

Pria yang akarab disapa Didu ini menilai, selama ini semua persoalan diserahkan kepada Pemda Kabupaten dan Kota, sementara belum nampak kebijakan strategis yang cepat dan tepat yang dilakukan oleh Pemprov NTB.

Pemrov NTB belum nyata melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Menurutnya, menyusul perkembangan kasus positif yang mencapai 33 kasus dan jumlah PDP, ODP dan OTG yang terus meningkat, maka Pemprov NTB perlu segera lebih memperketat pintu masuk seperti Bandara dan pelabuhan.

“Di pintu masuk juga mulai harus dilakukan screening awal menggunakan rapid test. Nah bagi yang hasilnya non reaktif bisa langsung pulang dan melakukan isolasi mandiri, sedangkan yang hasilnya reaktif harus segera dikarantina di lokasi terpadu. Ini perlu untuk memastikan yang masuk NTB ini benar-benanr clear dari Covid-19,” tegasnya.

Pemprov juga dinilai harus menyiapkan lokasi karantina terpadu yang merupakan tanggung jawab Provinsi. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Didu menambahkan, bagi masyarakat yang diisolasi baik mandiri maupun terpadu, maka Pemprov harus memberikan jaminan dan pelayanan pangan serta kesehatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Dalam situasi pandemi ini, Gubernur NTB harus mampu mengambil peranan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jangan sampai NTB ini penambahan kasus semakin banyak karena salah urus dan bekerja tidak secara sistematis, terstruktur serta masif,” kata Bambang Mei.

Menurutnya, imbauan dan anjuran social distancing, physical distancing, dan menerapkan pola hidup sehat, hendaknya tidak hanya sekadar imbauan. Melainkan pemerintah juga harus mulai menyiapkan sarana untuk mendukung hal tersebut.

Misalnya, melibatkan semua UMKM untuk pembuatan masker, APD dan tempat cuci tangan. Sehingga masyarakat bisa semua menggunakan masker di wilayah NTB,  serta aparat, tim medis tidak kekurangan APD.

Selain upaya contact tracing, penanganan ODP dan OTG juga harus maksimal dan tegas dilakukan dengan koordinasi Pemda Kabupaten dan Kota.

“Penerapan social distancing, dan physical distancing juga harus tegas. Apalagi saat ini semua aktivitas pasar masih nampak belum disiplin. Kemudian masih banyak yang melaksanakan ibadah sholat Jumat padahal sumber virus pertama bersumber dari cluster Gowa, Jakarta dan Bogor. Seharusnya itu dulu diperiksa agar bisa dilakukan penanganan yang lebih komprehensif,” tegas Bambang Mei.

Didu menekankan, Gugus Tugas Pemprov NTB hendaknya tidak hanya sekadar merilis data perkembangan kasus dan melakukan imbauan-imbauan semata, sementara belum punya strategis yang jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Pemprov NTB juga diminta agar segera menyalurkan bantuan kebutuhan untuk para masyarakat miskin, pekerja sektor informal di NTB yang turut terdampak selama masa pandemi Covid-19 ini.

Me

“Maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu (11/04/2020), sebanyak 33 orang, dengan perincian 3 (tiga) orang sudah sembuh, 2 (dua) meninggal dunia, 28 masih dirawat dan sekarang kondisinya semakin membaik,” ujar Gede Aryadi

MATARAM.lombokjournal.com —

Ada tambahan sebanyak 8 (delapan) orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Positif Covid-19. Terdiri dari 2 (dua) PDP positif yang sudah diumumkan pada website gugus tugas nasional, dan 6 (enam) PDP positif yang belum diumumkan pusat

Namun yang terakhir telah mendapat notifikasi atau pemberitahuan untuk dapat diumumkan, sehingga dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Konfirmasi tambahan PDP Positif Covid-19 itu diterima Pemerintah Provinsi NTB dari hasil pemeriksaan swab Laboratorium Biomedis RSUD Provinsi NTB, Sabtu (11/04/20).

Rincian pasien yang positif tersebut sebagai berikut:

• Pasien nomor 26, an. Tn. SR, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Selong Kabupaten Lombok Timur. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak dengan pasien Positif Covid-19 tidak pernah. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 27, an.HW, laki-laki, usia 2 tahun, penduduk Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Pasien dan keluarganya tidak ada riwayat bepergian ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 tidak ada. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 28, an. Ny. CT, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 04. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 29, an. Nn. FYT, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 04. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 30, an. Ny. RA, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak erat dengan Pasien nomor 04. Saat ini menjalani karantina di Wisma Nusantara dengan kondisi baik;
• Pasien nomor 31, an. Nn. DAR, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Monjok Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Pasien memiliki kontak erat dengan Pasien nomor 21. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dalam keadaan baik;
• Pasien nomor 32, an. Nn. FNH, perempuan, usia 17 tahun, penduduk Monjok Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Pasien memiliki kontak erat dengan Pasien nomor 21. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dalam keadaan baik;
• Pasien nomor 33, an. Ny. PTS, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Monjok Kota Mataram. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19 dalam 14 hari sebelum sakit. Pasien memiliki kontak erat dengan Pasien nomor 21.

Penjelasan Kadis Kesehatan Terkait Pasien Nomor 27

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dr.Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., mengingatkan, NTB khususnya Lombok adalah daerah yang transmisi lokal sudah berlangsung.

Artinya, bisa saja ada “carier” atau orang yang membawa di sekitarnya tanpa gejala.

Nurhandini mengungkapkan, dari IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA, dalam situasi pandemi ini,  sejak minggu lalu sudah meminta semua pasien anak dengan pneumonia berat  di daerah dengan transmisi lokal yang dirawat di RS dirawat sebagai PDP dan dilakukan swab.

Pertimbangannya karena anak anak adalah kelompok yang rentan, dan dalam keadaan sakit berat mudah tertumpangi oleh Covid.

“Jadi resiko anak tertular secara epidemiologis yang menjadi dasar pemeriksaan ini.Tapi jangan dibalik. Bukan berarti semua pasien pneumonia berat rentan tertular Covid-19, tapi bisa jadi Covid-19 itulah yang menjadi penyebab pneumonia pada pasien,” kata dr.Nurhandini.

Pasien Sembuh

Sementara itu pasien sembuh dari Covid-19 bertambah 1 (satu) orang yaitu, pasien nomor 09, an. Tn. MI, laki￾laki, penduduk Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Setelah hasil swab diambil tanggal 8 April 2020 dan 10 April 2020 keduanya negatif.

Saat ini pasien menjalani perawatan untuk perbaikan kondisi di RSUD R. Soedjono Selong dan rencananya besok diperbolehkan pulang.

Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Aryadi menjelaskan bahwa dengan adanya tambahan 8 (delapan) kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 dan 1 (satu) sembuh.

“Maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu (11/04/2020), sebanyak 33 orang, dengan perincian 3 (tiga) orang sudah sembuh, 2 (dua) meninggal dunia, 28 masih dirawat dan sekarang kondisinya semakin membaik,” ujarnya.

Lebih lanjut Aryadi juga menghimbau, dengan peningkatan jumlah PDP yang terkonfirmasi positif Covid-19 ini, masyarakat tidak perlu panik. Terlebih semua kondisi pasien yang dirawat saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan stabil, tinggal menunggu dua kali tes swab laboratoium negatif sehingga dapat sehat dan dipulangkan ke rumah masing-masing.

“Semakin cepat hasil laboratorium diketahui maka semakin cepat pula kita bisa mengambil langkah yang tepat dan sesuai untuk keselamatan bersama, termasuk upaya penelusuran (contact tracing) untuk menghindari penularan lebih lanjut,” imbuhnya.

Hingga press release ini dikeluarkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 128 orang dengan perincian 52 PDP masih dalam pengawasan, 76 PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 9 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 3.658 orang, terdiri dari 1.570 orang masih dalam pemantauan dan 2.088 orang selesai pemantauan.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 9.259 orang, terdiri dari 6.923 orang masih dalam pemantauan dan 2.336 orang selesai pemantauan.

Sedangkan Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala (PPTG) yaitu orang yang pernah melakukan perjalanan dari daerah terjangkit Covid-19 sebanyak 19.263 orang, yang masih menjalani karantina sebanyak 11.752 orang, dan yang selesai menjalani masa karantina 14 hari sebanyak 7.511 orang.

Gugus Tugas Provinsi telah menerima APD 10.000 pcs dan 5.000 pcs masker bedah dari Gugus Tugas Pusat, yang langsung dibawa Pesawat TNI AU Hercules A-1316.

Diserahterimakan di Bandara Zainuddin Abdul Madjid oleh Komandan Pangkalan Udara Zainuddin Abdul Madjid, Kolonel Penerbang Andry Gandhy, kepada Kalak BPBD NTB dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

APD akan diprioritaskan bagi tenaga medis di Puskesmas se-NTB untuk mempercepat penjangkauan ODR dan ODP di tingkat desa.

Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi kepulangan sedikitnya 2.000 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB dalam kurun waktu 1 – 2 bulan ke depan, selain yang telah terlebih dahulu pulang sejak awal Maret 2020 sebanyak 7.000 orang lebih.

Pemerintah Provinsi NTB juga terus memperketat pengawasan di pintu masuk Bandara Internasional Zainuddun Abdul Madjid dan pelabuhan. Bekerjasama dengan TNI-Polri, KKP dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menempatkan petugas khusus dari Satuan Pol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan serta anggota Kodim dan Polres.

Dalam penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB selain meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan JPS Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dipersiapkan juga JPS Dana Desa dalam betuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19.

AYA