Gubernur Zul menyampaikan,  penanganan Covid-19 di setiap kabupaten /Kota di NTB bisa berbeda dikarenakan kondisi di lapangan berbeda atau tidak sama persis

MATARAM.lmbokjournal.com —  Pertemuan sejumlah peneliti dari Universitas Mataram (Unram) dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (06/05/20), menekankan  skenario Intervensi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di NTB.

Kolaborasi semua pihak akan sangat menentukan cepat atau lambatnya pemutusan mata rantai Covid-19 ini.

Dalam pertemuan itu, para peneliti  memaparkan sejumlah skenario penanganan Covid-19 di NTB.

Para peneliti memaparkan simulasi penanganan melalui permodelan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan pendekatan sistem dinamik. Tujuannya, agar langkah-langkah antisipatif bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah.

Dr. Haeril memaparkan, simulasi ini menggunakan Pendekatan Model SEIR (Susceptibles, Exposed, Infected, Recovered).

SEIR menggunakan pendekatan kepada kelompok individu yang rentan, kelompok terkena Covid-19 namun tidak tampak gejalanya, kelompok individu yang terinfeksi Covid-19 dan terakhir kelompok yang sembuh dari Covid-19.

Haeril menjelaskan, di NTB skenario Intervensi kebijakan sangat diperlukan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Efektivitas kebijakan sangat tergantung dari komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Para peneliti mengelompokkan tiga skenario, yakni Skenario Longgar dengan efektivitas implementasi intervensi 25 persen, skenario moderat dengan efektivitas implementasi intervensi 50 % dan Skenario ketat/wajib dengan efektivitas implementasi intervensi >75 persen.

“2000 an warga ( NTB) bisa terinfeksi jika intervensi longgar pada hari ke 145. Namun jika kita gunakan skenario moderat, terjadi terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sebanyak 560-an warga yang akan terinfeksi di hari ke- 145,” ulas Dr. Haeril ketika menggunakan skenario moderat.

Menurutnya, upaya pencegahan perlu lebih diprioritaskan ketimbang upaya penyembuhan dan pendeteksian.

“Bagaimana mengendalikan OTG dan PPTG, bagaimana mengedukasi masyarakat, sosialisasi besar-besaran. Kita akan mengatur rekayasa sosial masyarakat,” tutup Haeril.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada para peneliti yang telah berpartisipasi dengan membantu Pemerintah dalam menangani penyebaran pendemi Covid-19 di NTB.

“Teman-teman sudah punya pengalaman. Simulasi ini menarik, karena mencoba mengubah cara pandang kita menangani Covid-19. Sistem dinamik ini hanya tools, alat untuk mengubah pikiran sehingga kebijakan yang kita ambil tepat,” ujar Gubernur.

Gubernur Zul menyampaikan,  penanganan Covid-19 di setiap kabupaten /Kota di NTB bisa berbeda dikarenakan kondisi di lapangan berbeda atau tidak sama persis.

“Kita konsen pada penyebaran, namun juga kita konsen pada pada dampak sosial ekonomi nya. Masalahnya kini, kondisi di setiap Kabupaten /kota berbeda, secara objektif berbeda-beda, sehingga kita harus hati-hati,” jelasnya.

Gubernur juga berharap simulasi yang dipaparkan bisa lebih komprehensif dan lebih variarif lagi.  Misalnya, simulasi bagaimana jika semua pasar di NTB berbasis online.

“Impact-nya seperti apa. Jika akses jalan dibatasi seperti apa. Jika ada pendekatan yang bisa mengorek secara keseluruhan, tentu sangat baik sekali,” harap Gubernur.

AYA/HmsNTB

Kali ini, paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dikemas menjadi satu paket sebelum di dikirim ke desa dan didistribusikan kepada masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat siap menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap kedua kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Pada tahap kedua, Pemprov NTB akan berusaha menyiapkan JPS Gemilang yang lebih baik dari sebelumnya, dengan misi utama melibatkan sebanyak mungkin UKM lokal yang ada di NTB.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat memimpin rapat finalisasi rencana pemberian JPS Gemilang tahap II bersama seluruh stakeholders terkait di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (06/05/20).

“Jangan sampai kekurangan pada tahap pertama terulang kembali. Tahap kedua ini harus lebih baik. Misi utama kita melibatkan sebanyak mungkin UKM di NTB,” jelas Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Dalam tahap kedua ini, Pemprov NTB akan berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada pemberian paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang sebelumnya.

Seperti pada masalah data, produk, hingga pada proses pendistribusiannya. Pendataan pada tahap dua ini akan disisir berjenjang, dengan pemberian kuota yang lebih proporsional di setiap desa.

Bang Zul ingin memastikan agar data penerima JPS Gemilang dapat diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa boleh menambah atau mengurangi data penerima sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

JPS Gemilang tahap kedua ini masih dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen.

Bedanya pada tahap ini telur ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering. Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 kg Beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons bon ikan dan produk ikan kering.

Sementara paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 kg Beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam.

Paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/batang, dan minyak kayu putih.

Semua produk JPS Gemilang dipastikan merupakan produk dari UKM lokal di NTB, kecuali minyak goreng sawit untuk Pulau Sumbawa.

“Jangan menggunakan pengusaha besar saja, tapi harus mengutamakan menggunakan produk-produk UKM kecil,” seru Bang Zul.

Masing-masing OPD teknis akan bertanggungjawab terhadap pengadaan produk tersebut dan didistribusikan oleh Dinas Sosial.

Kali ini, paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dikemas menjadi satu paket sebelum di dikirim ke desa dan didistribusikan kepada masyarakat.

JPS Gemilang tahap kedua ini akan diberikan kepada 125.000 KK di NTB, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 99.000 KK dan Non DTKS 26.000 KK.

Novi@Kominfotikntb

Rata-rata rumah sakit mengkhawatirkan karena keterbatasan APD dan penunjang lainnya yang mereka miliki, sementara grafik positif COVID-19 di NTB terus meningkat

MATARAM.lombokjournal.com —  6 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Satgas DPRI dan DPRD NTB.

Sejak tiba hari Minggu (03/05/20), Satgas tersebut langsung bagi tugas untuk pendistribusiannya ke 6 sasaran rumah sakit.

Di antaranya 4 (empat)  rumah sakit di Pulau Lombok dan 2 (dua) di Pulau Sumbawa.

Di Pulau Lombok,  bantuan tersebut diarahkan ke RSUD Provinsi di Mataram, RSUD R. Soedjono Selong Lombok Timur, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, dan RSUD Lombok Tengah.

Sedangkan di Pulau Sumbawa akan diserahkan ke RSUP Manambai (RSMA) di Sumbawa, dan RSUD Kabupaten Bima.

Untuk diketahui, sebagaimana diberitakan sebelumnya, Satgas Lawan COVID-19 DPR RI melalui Satgas Lawan COVID-19 DPRD NTB menyalurkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk enam rumah sakit di provinsi itu dalam membantu tenaga medis memerangi wabah Corona Virus Disease 2019.

Koordinator Satgas COVID-19 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengatakan, sejak dilaunching beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah rumah sakit rujukan dalam rangka pengawasan kesiapan dan proses penanganan pasien COVID-19.

Ternyata, kata dia, rata-rata rumah sakit mengkhawatirkan keterbatasan APD dan penunjang lainnya yang mereka miliki, sementara grafik positif COVID-19 di NTB terus meningkat.

“Kondisi inlah yang kami laporkan ke Satgasnas (Satgas Nasional) DPR RI. Alhamdulillah, Satgas Lawan COVID-19 DPR RI langsung merespon dan mendrop bantuannya sejumlah 6 box yang terdiri-dari baju APD sebanyak 300, kaca mata googles 120, masker medis 6000, dan alat Rapid Test 150,” ujarnya kepada wartawan, Selasa siang (05/05) di Mataram.

Menurut Sambirang, bantuan Satgas DPRI tiba hari Minggu (03/05) dan Senin langsung bagi tugas untuk pendistribusiannya ke 6 sasaran rumah sakit.

Di antaranya empat (4) rumah sakit di Pulau Lombok dan dua (2) di Pulau Sumbawa.

Dimana di Lombok sendiri lanjut Anggota DPRD NTB asal Dapil V Sumbawa-KSB itu, telah disepakati ke RSUD Provinsi di Mataram, RSUD R. Soedjono Selong Lombok Timur, RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat, dan RSUD Lombok Tengah.

“Yang sudah disalurkan itu baru tiga rumah sakit, yaitu RSUD NTB, RSUD Lombok Timur dan RSUD Lombok Tengah. Untuk yang lainnya menyusul,” ungkapnya.

Sambirang menambahkan, yang sudah dilakukan penyerahan pada hari Senin, adalah penyerahan bantuan ke RSU Provinsi di Mataram yang dipimpin TGH Mahally Fikri dan ke RSUD Lombok Tengah dipimpin Lalu Satriawandi.

Hari ini dilanjutkan penyerahan bantuan ke RSUD Selong yang dipimpin Abdul Hadi dan pada Rabu (6/5) dilanjutkan penyerahan bantuan ke RSUD Lombok Barat yang akan dipimpin Hasbullah Muis.

“Sedangkan, untuk penyerahan bantuan ke Kabupaten Bima akan dipimpin Mori Hanafi, sedangkan ke RS Manambae Sumbawa akan dipimpin saya sendiri,” ucap pria yang kerap disapa Ustadz Sambirang ini.

“Kami berterima kasih kepada Satgas Lawan Covid 19 DPR RI yang peduli dan responsif terhadap aspirasi kami di daerah. Semoga kita juga tetap mendapatkan droping bantuan tahap berikutnya, karena semua rumah sakit baik yang rujukan utama maupun yang second line telah melakukan register permohonan bantuan ke satgas pusat,” demikian Sambirang Ahmadi.

AYA/HmsNTB

Dengan adanya penerapan pasar berjarak ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Sejumlah pasar tradisional di Provinsi NTB sudah mulai ditata dengan konsep physical distancing atau menjaga jarak antara satu pedagang dengan pedagang lainnya.

Hal tersebut mulai terlihat di salah satu pasar tradisional di Mataram, yakni Pasar Mandalika di Bertais.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB beserta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, dan juga Pemkot Mataram, hari Rabu (06/05/20) pagi meninjau secara langsung  penataan di Pasar Mandalika.

Konsep jaga jarak, Role Model Pasar Covid 19  sangat dibutuhkan agar sesuai dengan protokol pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan datangnya bulan Ramadhan, sejumlah pedagang yang sempat tidak melakukan aktifitas akibat wabah Corona kini tampak mulai beraktifitas kembali.

Untuk itu, protokol pencegahan Covid-19 tentunya harus lebih diperketat terutama di area yang berpotensi memicu kerumunan.

Para pedagang maupun pembeli pun diharapkan tetap patuh dalam melakukan physical distancing. Selain itu penggunaan masker dan cuci tangan usai transaksi sangat penting demi mencegah penyebaran Covid-19.

Dengan adanya penerapan pasar berjarak ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Kahadiran Gubernur bersama istri di pasar Mandalika mencuri perhatian para pedagang dan pembeli di pasar tersebut.

Inaq Esah, salah seorang penjual sayur mayur di pasar induk itu memuji kehadiran Gubernur karena langsung turun ke pasar tradisional.

“Tumben saya melihat Gubernur. Alhamdulillah beliau mau masuk ke pasar kita untuk mengatur,” katanya.

Terkait dengan penerapan jaga jarak di pasar tersebut, ia memberikan dukungan untuk kebaikan bersama.

“Semoga dengan cara ini, jualan kami tambah lancar dan kita semua terhindar dari virus corona itu,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Jumlah KK yang memperoleh bantuan BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyalurannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial mulai  disalurkan kepada masyarakat NTB yang sudah masuk dalam data.

Agenda peluncuran penyaluran BST ini digelar di Kantor POS Mataram, Rabu (06/05/20) pagi.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan, program BST ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

“Hari ini, NTB sudah mulai menerima bantuan pemerintah BST dengan jumlah Rp 600 ribu per KK. Hal ini patut kita syukuri, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita untuk melawan pandemi COVID-19,” ungkap Wakil Gubernur.

Wagub mengingatkan,  wabah COVID-19 ini tidak seperti penyakit-penyakit lainnya. Untuk menghentikan wabah ini butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

“Ujian ini sungguh-sungguh membutuhkan kedisiplinan dari kita, konsistensi, kesabaran, sinergi, gotong-royong dan lainnya. Penanganan secara medis saja tidak cukup, penangan secara ekonomi juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan mental yang positif,” tuturnya.

Ia menjelaskan, salah satu langkah agar musibah ini cepat berlalu harus dimulai dari diri sendiri. Ia meminta agar masyarakat mengikuti aturan-aturan pencegahan wabah COVID-19.

“Untuk membuat musibah ini cepat berlalu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Sederhana saja, kita selalu menggunakan masker jika kita berada di luar rumah, dengan menjaga jarak, sering cuci tangan,” jelasnya.

Ia meyakini, jika seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini, maka NTB dapat terbebas dengan cepat dari wabah ini.

Ke depan, pemerintah akan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengikuti protokol Kesehatan COVID-19 ini.

Salah satunya dengan mewajibkan pengguanaan masker demi kebaikan bersama, karena penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19 ini.

“Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk wajib menggunakan masker, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena penggunaan masker dapat menurunkan risiko penularan hingga 70 persen. Maka dari itu pada sat di luar rumah, wajib menggunakan masker,” tegas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik mengatakan jumlah KK yang memperoleh bantuan BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyaluran ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“270.005 KK ini mendapat BST selama tiga bulan, kita berharap masyarakat menggunakan dana ini dengan baik sesuai dengan apa yang dihajatkan bapak Presiden dan juga Menteri Sosial,” tuturnya.

Dihrapkan,  aparatur pemerintah menjalankan amanat bantuan sosial ini dengan sebaik-baiknya,

AYA/HmsNTB

KLU.lombokjournal.com  —  Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Kabupaten Lombok Utara, menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan secara komprehensif dan sinergis.

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Lombok Utara,” jelas Evi Winarni, M.Si, Koordinator Bidang Kehumasan/Juru Bicara Covid-19 KLU, pada wartawan saat jumpa pers secara daring, bertajuk ‘Perkembangan Penanganan COVID-19 di KLU’ di Tanjung,  Selasa (05/05/20).

Plt. Asisten Administrasi Umum Setda KLU itu menjelaskan, dalam kegiatan yang berlangsung secara berkala, tanggal 25 April – 3 Mei 2020, dilaksanakan pengamanan dan pengecekan suhu tubuh pada 3 kawasan perbatasan KLU, yaitu Pusuk Pas, Klui Malaka dan Loloan Bayan.

“Pada periode tanggal yang sama juga telah dilaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum yang ada di Lombok Utara,” kata Evi.

Kegiatan berkala lainnya yang telah dilaksanakan, yaitu;

• Tanggal 25-26 April 2020; penyuluhan tentang penyebaran pandemi Covid-19 sekaligus penertiban penataan jarak lapak antar pedagang di Pasar Tanjung.
• Tanggal 28 April 2020; penyuluhan tentang penyebaran pandemi Covid-19, dan penertiban penataan jarak lapak antar  pedagang serta pembagian masker di Pasar Tanjung.
• Tanggal 29 April 2020; penyuluhan tentang penyebaran pandemi Covid-19, dan penertiban penataan jarak lapak antar  pedagang di Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang.
• Tanggal 30 April 2020 ; kegiatan imbauan dan sosialisasi oleh Satgas Kecamatan Pemenang bersama FORKOPIMDA agar warga untuk sementara waktu tidak sholat berjamaah tarawih dan jumatan di masjid.
• Tanggal 30 April, 2020; edukasi langsung dengan masyarakat pengunjung dan pedagang di Pasar Ancak terkait Covid-19 sekaligus penyerahan masker dari Satgas Kab pada Satgas Kecamatan di Desa Bayan.
• Tanggal 1 – 4 Mei 2020; penyuluhan tentang penyebaran pandemi Covid-19, dan penertiban penataan jarak lapak antar pedagang di Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang.
• Tanggal 2 Mei 2020 ; penataan jarak lapak antar pedagang dan area parkir serta sosialisasi terkait pencegahan penyebaran Covid-19 sekaligus pembagian masker di Pasar Mingguan Batu Keruk, Desa Akar Akar, Kec. Bayan.
• Tanggal 4 Mei 2020; tracing contact terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid di Wilayah Santong Kec. Kayangan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan koordinasi dengan Puskesmas, Satgas Keecamatan dan Satgas Desa.
• Tanggal 4 Mei ; edukasi dan pembagian masker di Dusun Mentari Timur.
• Tanggal 4 Mei 2020; pemeriksaan RDT kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di semua wilayah Puskesmas, dengan rincian :

Bayan : 150 orang; Senaru : 150 orang; Santong : 50 orang; Kayangan : 100 orangTanjung : 3 orang; Gangga: nihil; Pemenang : 50 orang, dan  Nipah : 45 orang.

Evi Winarni menjelaskan, selain kegiatan berkala yang dilakukan  Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Kabupaten Lombok Utara, juga melakukan tindakan medis, yang meliputi;

Rapid test terhadap santri yang datang dari Ponpes Al Fatah Magetan  di Gili Indah pada tanggal 28 April 2020 dengan hasil 1 orang reaktif. Hal sama dilakukan terhadap 2 orang yang kontak erat dengan pasien  Tn. “A” di Desa Teniga telah dilakukan 2 kali dan hasilnya non reaktif.

Terhadap 58 orang klaster Magetan juga dilakukan Rapid test terhadap dengan hasil 9 orang reaktif dan 49 orang non reaktif.

apid test juga dilakukan terhadap 35 orang yang sempat kontak dengan pasien positif Covid-19 di Dusun Lendang Mamben, Bayan dengan hasil 9 orang reaktif.

Gugus Tugas juga menjelaskan perkembangan penanganan Covid-19 per tanggal 4 Mei 2020 di KLU :

PPTG (Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala) : 977 orang; OTG (Orang Tanpa Gejala) : 218 orang; ODP (Orang Dalam Pemantauan) : 212 orang; OSDP (Orang Selesai Dalam Pemantauan) : 66 orang; . PDP (Pasien Dalam Pengawasan) : 6 orang; PSDP (Pasien Selesai Dalam Pengawasan) : 19 orang; Positif : 15 orang;  Sembuh : 1 orang.

Ketersediaan RDT di Dinas Kesehatan Lombok Utara sebanyak 1000 unit untuk kontak listing pasien terkonfirmasi di seluruh Wilayah KLU.

Bantuan Pemerintah Daerah  (Dana BTT)

Dalam kesempatan jumpa wartawan itu, Evi juga mengungkapkan pemberian bantuan Pemerintah Daerah berupa pemberian masker;

Jumat, 24 April 2020, 1000 masker ke Desa Malaka; Sabtu, 25 April 2020, masing-masing 1000 masker ke Desa Akar-akar, Sambik Elen, Bayan dan Senaru; Sabtu, 25 April 2020, 500 masker ke Desa Teniga; Selasa, 28 April 2020, 500 masker ke Desa Gondang;

Selasa, 28 april 2020, masing-masing 1000 pcs ke Desa Kayangan dan Santong; Selasa, 28 April 2020, 700 masker ke Desa Pemenang; Jumat, 1 Mei 2020, masing-masing 1000 masker ke Desa Mumbul Sari, Anyar dan Medana; Sabtu, 2 Mei 2020, masing-masing 1000 masker ke Desa Dangiang dan Akar Akar.

“Juga disalurkan kepada keluarga pasien yang reaktif dan positif bantuan sembako sebanyak 96 paket sembako,” jelas Evi.

Lebih jauh diungkapkan, Gugus Tugas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tempat-tempat keramaian seperti Pasar dan Jalan Raya.

“Juga dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah pada minggu sebelumnya,” katanya.

Bantuan lembaga/instansi wisata

Pada awal Mei juga menyalurkan bantuan yang bersumber dari lembaga maupun instansi swasta, seperti  pembagian sembako kepada 16 keluarga KLU di Desa Malaka, pasien yang terdeteksi reaktif dan sedang di karantina di Unit Pelayanan Karantina, hari Sabtu, 2 Mei 2020.

Bantuan itu dari Kapolda NTB yang diserahkan Kapolsek Pemenang  dan Kanit Binmas Polsek Pemenang. Pada hari Senin, 5 Mei 2020,  telah diterima bantuan berupa sepatu bot dari 4 pasang untuk Puskesmas Bayan.

“Pada tanggal yang sama telah diterima bantuan berupa APD dari FKM Undikma Mataram,” kata Evi.

Rr/HmsproKLU                                      

Semua unsur terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19, harus terus berkoordinasi

LOBAR.lombokjournal.com —  Forum Komunikasi Pimpinanan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lombok Barat, menggelar simulasi Tactical Floor Game (TFG) Sispam kota antisipasi situasi Kontijensi jika terjadinya peningkatan status Covid-19 di Kabupaten Lombok Barat, di gedung Patria Mapolres Lombok Barat, Senin (04/05/20).

Tactical Floor Game menjelaskan tentang pola penempatan kekuatan pasukan jika terjadi suatu insiden di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Satriyo Wibowo mengatakan, melalui TFG Sispamkota ini dibahas berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan bersama.

Tujuannya, mengantisipasi terjadi situasi kontijensi terhadap kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Lombok Barat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, terlebih jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Kabupaten Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan, dengan adanya perkembangan informasi pada saat rapat terbatas di Kantor Gubenur tentang Rencana Penerapan PSBB di wilayah NTB khususnya Kota Mataram dan Lombok Barat.

Sehingga jika terjadi polemik maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah mengambil tidakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Komandan Kodim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll, S.IP. M.M., menambahkan, kita lintas sektoral terdiri, dari semua unsur terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19, harus terus berkoordinasi.

Dan tetap solid dalam menjalin serta meningkatkan sinergitas, bekerjasama untuk turut andil dalam semua kegiatan termasuk simulasi TGF.

Hal ini sangat bermanfaat nantinya mengantisipasi dan menghadapi perkembangan situasi yang terjadi.

“Apabila ada perubahan situasi kontijensi kita sudah siap bertindak sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” jelas Dandim.

“Harapan kami semua, agar Dinas Sosial selalu mengupdate data sehingga dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Dandim.

Turut hadir mengikuti kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lobar, Kalak BPBD, Kajari Mataram, Kadis Damkar, Kadishub Lobar, Kadis Kesehatan Lobar, Pihak PLTU, ASDP, PELINDO dan KSOP, Pihak PLTG Jranjang, Kasat Pol PP Lobar, Kapolsek Sekabupaten Lobar, Danramil se wilayah Lobar serta Tamu undangan Lainya.

AYA

“Selain PSBB, kami tawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi. Tentunya dengan syarat, kita semua harus benar-benar melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini,” kata Wagub

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menawarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Penerapan PSBB pada kedua daerah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020  tentang  Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Permenkes tersebut menyatakan, penerapan PSBB didasarkan pada empat kondisi. Pertama, peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Kedua, penyebaran kasus menurut waktu. Ketiga, kejadian transmisi lokal.

Dan Keempat, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial da aspek keamanan.

“Kami tawarkan kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk menerapkan PSBB. Kalau memang kita sepakati, mari kita terapkan,” seru Gubernur NTB pada saat menggelar rapat terbatas di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Minggu (03/05/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 NTB menawarkan cara lain, seperti Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi (PWMB) sebagai pendukung pencegahan Covid-19 di NTB.

Contohnya, dari pukul 06.00 WITA, masyarakat dapat bersosialisasi, bepergian mencari bahan penopang hidup dan kepentingan yang sangat mendesak.

Tentunya, itu semua dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan petugas secara ketat melakukan razia masker.

Sedangkan, dari pukul 16.00 sd 20.00 masyarakat yang boleh bersosialisasi berada di luar rumah dibatasi, utamanya yang berumur 20 tahun sampai dengan 50 tahun, dan harus disiplin menerapkan protokol Covid-19.

“Selain PSBB, kami tawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi. Tentunya dengan syarat, kita semua harus benar-benar melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini,” kata Wagub.

Menanggapi tawaran tersebut, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan bahwa, Kota Mataram memiliki program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan.

“Kami di kota Mataram Alhamdulillah sudah memberlakukan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, mulai dari pemberlakuan jam malam hingga mengawasi orang yang keluar masuk kota Mataram,” ungkap Walikota.

Menurut Ahyar Abduh, tawaran PSBB kepada kota Mataram tersebut akan dikaji lebih dalam lagi. Mengingat, Kota Mataram menunjukkan angka Covid-19 paling tinggi di NTB.

Senada dengan Kota Mataram, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Halid, S.Ag, M.Si mengatakan PSBB tersebut harus di pertimbangan secara matang, dan perlu ketersediaan sosial ekonomi.

“Pada intinya, sikap seluruh bupati/walikota harus sama, kita harus pikirkan juga ketersediaan ekonomi, yang kami takutkan, dengan PSBB tersebut akan ada perlawanan dari masyarakat,” ujar Fauzan Khalid.

AYA/HmsNTB

“NTB punya tiga industri minyak kayu putih, dan ini adalah bukti NTB bisa. Item minyak kayu putih masuk dalam paket JPS Gemilang tentunya masyarakat yang terlibat dalam industri ini bisa sejahtera, ini adalah  kebanggaan produk lokal kita,”  kata Najamuddin

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB)  telah mewujudkan industrialisasi di bidang kehutanan, tiga pabrik minyak kayu putih telah hadir di Pulau Lombok dan Sumbawa.

‘’Sudah ada tiga unit pabrik minyak kayu putih yang berada di KPH. Di Lenangguar dekat Klui dan Bentek KLU. Satu lagi di KPH Batulanteh Sumbawa,’’ sebut Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy S.Sos, MM, Sabtu (2/5/2020) saat ditemui di ruang kerjanya.

“NTB punya tiga industri minyak kayu putih, dan ini adalah bukti NTB bisa. Item minyak kayu putih masuk dalam paket JPS Gemilang tentunya masyarakat yang terlibat dalam industri ini bisa sejahtera, ini adalah  kebanggaan produk lokal kita,” ujarnya.

Ini juga sesuai dengan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dimana isi paket bantuan sembako JPS Gemilang menggunakan produk-produk IKM dan UKM lokal di NTB.

Semua ini bertujuan untuk menggairahkan para petani dan menggerakkan IKM/UMKM lokal agar tetap berproduksi di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

‘’JPS Gemilang menggunakan produk lokal, kita tidak pesan dari luar daerah, karena sebenarnya petani, IKM dan UMKM kita mampu memproduksinya. Otomatis, perekonomian kita juga akan bergairah di NTB,” jelas Najam.

Khusus untuk minyak kayu putih, dari uji laboratorium oleh Balai BPOM, minyak kayu putih NTB adalah kualitas super dengan kadar Sineol 68 persen.

Hal itu masuk dalam kategori SNI 354 : 2014 yang merupakan level super. Artinya produk kayu putih di NTB menjadi salah satu kualitas terbaik di Indonesia.

Menurut Najam, potensi pengembangan minyak kayu putih cukup besar di NTB.

“Hadirnya industri minyak kayu putih ini akan menjamin kesejahteraan masyarakat.  Untuk itu, pemerintah hadir dan JPS Gemilang adalah salah satu ikhtiar pemerintah dalam menghidupkan sektor Industri tersebut,” terangnya.

Dansir dari berbagai sumber, minyak kayu putih memang memiliki banyak manfaat. Minyak kayu putih dapat meredakan masalah pernapasan, mengurangi sakit kepala, mengatasi gejala pilek, meringankan nyeri sendi dan otot, menjaga keaehatan gigi serta bisa menjadi  aromaterapi.

Manfaat lainnya juga bisa dirasakan dari seluruh kalangan usia. Mulai bayi, anak2, remaja, orang dewasa dan para lansia. Alangkah membanggakannya jika yg kita pakai adalah hasil dari ukm/ikm saudara2 kita di NTB.

AYA/HmsNTB

Menyakinkan masyarakat supaya patuh terhadap himbauan pemerintah menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah tersebut. Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari masyarakat itu sendiri

MATARAM.lombokjurnal.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, Provinsi NTB memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal menangani bencana.

Hal itu terlihat bagaimana NTB segera bangkit dari bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Sehingga recovery pasca gempa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Dengan modal itulah, NTB akan menjadi daerah yang lebih cepat menangani penyebaran wabah corona.

“Bukan saja cepat dalam penanganan aspek kesehatan tapi juga penanganan kebutuhan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkap Doni Monardo, Sabtu (02/05/20).

Doni meyampaika itu saat memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 melalui video conference bersama 12 gubernur se-Indonesia,  yang juga diikuti Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah,

Menurut Doni, kekuatan NTB terletak pada kekompakan pemerintah dengan masyarakat begitu besar.

Sehingga menghadapi situasi di tengah pandemi Covid-19 akan lebih cepat jika dilakukan dengan kekuatan bersama.

“Semoga kekompakan di daerah NTB bisa terus dijaga dan mudah-mudahan berjalan terus untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19,” ungkapnya sekaligus Ketua Gugus Tugas Pusat.

Doni  juga mengajak serta mendorong seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, seniman dan pemuda serta kelompok masyarakat lain untuk memberi edukasi secara masif kepada masyarakat, dengan lebih banyak informasi yang dapat membangun optimisme.

Mengajak masyarakat agar bersama melawan Covid-19 dengan tindakan yang sederhana yaitu tetap mematuhi segala himbauan pemerintah.

Dikatakannya, menyakinkan masyarakat supaya patuh terhadap himbauan pemerintah menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah tersebut. Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari masyarakat itu sendiri.

“Kalau kita disiplin terhadap himbauan, maka kita dapat meminimalisir jatuhnya korban yang banyak. Sebaliknya, jika kita mengabaikan maka tidak mehutup kemungkinan korban akan terus bertambah,” tegas jenderal. Dengan demikian, kalau himbauan pemerintah tidak dipatuhi dengan kesadaran masing-masing maka otomatis situasi semakin panjang. Sehingga waktu pemerintah untuk berperang melawan penyebaran wabah corona semakin lama.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, menindaklanjuti perintah presiden Jokowi bahwa Pemerintah NTB sudah membagi dua kegiatan dalam mempercepat penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi

Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan persoalan bagaimana mengatasi pandemi Virus Corona dengan teknis kesehatan. Kedua, bagaimana mengatisipasi dampak sosial ekonomi.

“Karena dampak sosial ekonomi saat ini, benar-benar dirasakan oleh masyarakat. karena itu, pemprov sudah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dengan program JPS gemilang,” jelas gubernur yang akrab disapa Dr.Zul.

Walupun ruwet dan banyak yang complaint, kata Dr. Zul, Kami bisa memberanikan diri dengan memberi bantuan tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk produk-produk lokal

“Alhamdullah sangat membantu sehingga geliat UKM-UKM semakin meningkat. Kami ingin membangun UKM-UKM di daerah kita sendiri,” kata gubernur dengan bangga.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, perkembangan Covid-19 di NTB dipengaruhi oleh beberapa klaster. Di antaranya, klaster jakarta, bogor, gowa dan lain-lain.

Namun penambahan kasus Covid-19 di NTB memang didominasi oleh klaster Gowa. Menariknya, 70 persen tidak menunjukan gejala. 30 persen menunjukan gejala. Dengan begitu, ini menjadi  tuntunan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang tepat.

“Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat baik. Sehingga kita dapat mencegah penyebaran yang lebih lanjut dan dapat diminimalisir dengan baik. Karena yang kita takutkan adalah transmisi lokal. Tapi segala SOP protokol Covid-19 sudah dilakukan di NTB,” jelas Wagub dihadapan Kepala BNPB.

 man@kominfo