Masuknya listrik ke Desa Oi Katupa, yang merupakan desa pemekaran tahun 2012 ini adalah salah satu bentuk komitmen  PLN untuk terus menghadirkan listrik, di manapun dan kapanpun

MATARAM.lmbokjournal.com — Tak terlena dengan pandemi, PLN Unit Induk Wilayah NTB tak henti untuk melistriki nusantara.

Kali ini, Desa Oi Katupa, satu desa yang terletak di lereng Gunung Tambora dan berjarak kurang lebih 100 km dari PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Dompu, berhasil memperoleh listrik dari PLN.

“Alhamdulillah, kami sangat senang dengan masuknya listrik dari PLN ke desa ini. Kami bisa beribadah di bulan Ramadhan ini dengan nyaman, dan warga bisa lebih sejahtera karena secara ekonomi kami dapat berbuat lebih banyak sekarang.” ujar Safrin, Kepala Desa Oi Katupa pada Minggu (10/05/20).

Safrin mengungkapkan, rasa terima kasihnya kepada PLN dan juga seluruh pihak yang turut berkontribusi untuk Desa Oi Katupa.

Sebelumnya, listrik di Desa Oi Katupa disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan program  Lampu Tenaga Surya Hemat Energi dari Kementerian ESDM.

Namun, seiring dengan perkembangan jaman, PLTS tersebut tidak mampu lagi  memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat.

Dalam kesempatan yang berbeda, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan apresiasi kepada PLN atas upaya tersebut.

Indah juga berharap PLN terus bersemangat untuk melistriki hingga di pelosok negeri.

“Saya berterima kasih kepada PLN, meski dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, tapi masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di Desa Oi Katupa.” tutur Indah.

Untuk melistriki desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah  sepanjang 27 kms dan Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 4 kms.

Selain itu, juga membangun dua buah gardu dengan total kapasitas 100 kVA.

“Sebanyak 125 Kepala Keluarga di Desa Oi Katupa saat ini bisa menikmati listrik PLN. Hal ini tentunya tak lepas dari kerja keras  tim di PLN ULP Dompu, PLN UP2K Provinsi NTB, dan pastinya dukungan dari seluruh pihak.” Jelas Maman Sulaeman, Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bima.

Maman juga menerangkan bawah setiap pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan selalu berpedoman pada prosedur pencegahan penyebaran Covid-19. Pemakaian Alat Pelindung Diri  dan juga physical distancing menjadi hal yang wajib dilakukan di situasi seperti sekarang.

“Keselamatan pegawai tetap menjadi prioritas utama kami. Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, namun dengan tetap melaksanakan protokol keamanan yang telah kami siapkan. “ tegas Maman.

Masuknya listrik ke Desa Oi Katupa, yang merupakan desa pemekaran tahun 2012 ini adalah salah satu bentuk komitmen  PLN untuk terus menghadirkan listrik, di manapun dan kapanpun.

“Semoga apa yang kami upayakan dapat memberikan manfaat bagi semua orang, terutama  di bulan Ramadhan kali ini. Dan mari kita sama berdoa agar wabah ini segera berakhir.” kata Maman.

AYA

Diskop UKM NTB diberi tugas untuk mengakomodir pengadaan masker non medis guna dibagikan dalam paket JPS untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama bencana non alam wabah Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com – Pemberdayaan UMKM melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang tidak melalui makelar atau calo.

Otoritas pemerintah NTB menegaskan kembali, UMKM diberikan akses yang sama untuk menerima pesanan dan pembayaran sesuai aturan serta regulasi yang benar.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) NTB, Drs. H. L. Wirajaya Kusuma, MH, dalam keterangan persnya, Jumat (08/05/20)

“Pesanan ke UMKM untuk JPS dilakukan pihak dinas langsung ke pemilik UKM yang memiliki badan usaha jelas serta terdaftar. Pembayaran dilakukan melalui Surat Pesanan Barang (SPB) dan SPK lengkap. Pembayaran langsung ke rekening UMKM,” katanya.

Wirajaya menegaskan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan instruksi jelas, pemerintah harus lebih banyak memberdayakan UMKM lokal kita.

Tidak ada monopoli bagi UMKM tertentu dan tidak boleh menutup peluang UMKM yang lain.

Diskop UKM NTB diberi tugas untuk mengakomodir pengadaan masker non medis guna dibagikan dalam paket JPS untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama bencana non alam wabah Covid-19.

Bantuan diberikan setiap KPM selama tiga bulan berturut turut.

Diskop sendiri, saat ini menurut Wirajaya telah menyalurkan setidak 100 ribu masker April lalu dengan melibatkan setidaknya 31 UKM.

“Saat ini ada setidaknya 135 UKM yang terdaftar mengikuti program JPS tadi. Dan 80 UKM diantaranya telah menyerahkan hasil produksi maskernya,” demikian, Wirajaya.

Pemerintah NTB mengimbau kepada seluruh UMKM untuk mempersiapkan diri serta melakukan koordinasi serta komunikasi langsung dengan dinas instansi berwenang.

Selain masker, JPS juga mengadakan paket suplemen seperti susu kedelai, telur, teh kelor, beras, minyak goreng serta gula. Dan sebagian besar paket paket ini diproduksi oleh UKM lokal kita.

Sesuai data terbaru per 8 Mei 2020, jumlah masker yang diterima dari UKM kita mencapai 739.420 buah dari target pengadaan masker sebanyak 945.000 buah. Masker yang sudah disalurkan ke masyarakat secara langsung melalui JPS Gemilang tahap pertama, sebesar 223.153 buah.

AYA/HmsNTB

Selain mengkhawatirkan kualitas pekerjaannya, dan yang paling penting dikhawatirkan pembangunan gedung itu akan meresahkan masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com – “Kami tidak mengapa tetap berkantor di bangunan sementara yang dibangunkan Kementerian PUPR pascagempa 2018, sampai kondisi masyarakat pulih kembali,” ujar Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Najmul Akhyar, Rabu (06/05/20).

Menurut Bupati Najmul Akhyar, tidak tepat membangun di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, ia sepakat menunda pembangunan kembali kantor bupati yang rusak akibat gempa 2018 lalu.

Baginya, yang lebih penting adalah bagaimana ASN di Pemda Lombok Utara tetap bisa memberikan layanan pada masyarakat.

“Dalam melayani masyarakat, kantor megah bukan menjadi ukuran, melainkan pelayanan tetap berjalan maksimal,” kata Najmul Akhyar.

Kodisi saat ini masih masa pemulihan pascagempa, kemudian disusul musibah pandemi virus Corona Covid-19. Jadi penundaan kantor bupati bukan semata-mata alasan teknis, namun pertimbangannya adalah bagaimana memahami kondisi masyarakat Lombok Utara Saat jnj.

Sebenarnya terkait masalah anggaran pembangunan Kantor Bupati yang mencapai Rp 21 miliar, kemudian pembangunan Kantor DPRD sebesar Rp 6,7 miliar, sudah disiapkan..

Namun akhirnya disepakati, anggarap untuk pembangunan gedung Kantor Bupati dan Kantor DPRD KLU tidak jadi dieksekusi tahun ini.

“Anggaran pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD itu sepakat dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.” ujar bupati.

Dinas PUPR KLU juga sudah menganalisis berbagai pertimbangan, khususnya secara teknis.

Dua hal yang terasa berat, yakni material dan pekerja yang tidak bisa tidak harus didatangkan   didatangkan dari luar daerah.

Dengan situasi sekarang, tentu material dan pekerja sangat sulit. Tidak ada jaminan juga kesehatan pekerja dari luar daerah itu.

“Itu bisa menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” jelas Kabid Cipta Karya Alfian Zubair.

Jika dipaksakan dibangun, maka harus dipertimbangkan kualitas pekerjaan.

Sedianya pembangunan Kantor DPRD terlaksana bulan Mei, namun urung sebab pihak DPRD menolak rencana pembangunan di areal Kantor Bapenda, BPKAD, dan Dikes.

Jajaran DPRD tetap ingin di tempat semula, area kompleks kantor bupati. Dalam ini tentu harus diubah lagi desainnya.

Sedangkan pembangunan Kantor Bupati, bila dipaksakan maka harus sudah mulai dibangun Juni atau Juli. Selain mengkhawatirkan kualitas pekerjaannya, dan yang paling penting dikhawatirkan pembangunan gedung itu akan meresahkan masyarakat.

Ast

MATARAM.lombokjournal.com —  Lakpesdam NU NTB melakukan pendataan dan kajian terhadap 150 ribu data penerima JPS NTB Gemilang, ternyata banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk sebagai penerima bantuan.

Mereka masih banyak yang tidak tersentuh bantuan Jaring Pengaman Sosial  (JPS) Gemilang yang disalurkan Pemprov NTB.

Merespon timpangnya penyaluran JPS Gemilang, Satgas NU Peduli Covid-19 PWNU NTB turun tangan  membantu para penyandang disabilitas, terutama mereka yang ada di zona merah.

“Para penyandang disabilias itu harus mendapatkan perhatian lebih karena memiliki kerentanan yang tinggi, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi,” ungkap Ketua Satgas NU Peduli Lalu Aksar Anshori saat memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dan keluarga anak yang didiagnosa positif Covid-19, di Lingkungan Butun Indah kelurahan Bertais, Jumat (08/05/20) siang.

Menurut  Aksar,  pihaknya  meresponnya karena berdasarkan laporan relawan, di lingkungan Butun ini ada anak yang positif terpapar Covid-19.

Di samping itu banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan JPS Gemilang, tambah mantan Ketua KPU NTB ini.

Terpisah, Kepala Lingkungan Butun Indah, Ibnu Zaubaed, berterima kepada Satgas NU Peduli yang responnya cepat dalam membantu dan mengedukasi warganya.

“semoga langkah ini meningkatkan kesadaran warga kami dalam mencegah penularan covid-19,” ungkapnya.

Ibnu mengatakan, untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya, warganya  akan bekerjasama dengan Satgas NU Peduli melakukan gerakan pencegahan Covid-19 di lingkungannya.

“Kita akan membuat gerakan 1000 masker buat warga Butun. Dan membagikan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih,” katanya..

Me

Danrem menginstruksikan para Dandim di wilayah agar membantu mendata langsung masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing, termasuk masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari Covid-1

MATARAM.lombokjournal.com —  Korem 162/WB menerima bantuan sembako dari PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 di wilayah NTB.

Bantuan 2500 paket sembako diserahkan secara simbolis oleh General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, kepada Danrem 162/WB, bertempat di Koridor Makorem 162/WB Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Jumat (08/05/20).

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menyampaikan terimakasih dan sangat mengapresiasi bentuk empati PT PLN kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak pandemi Covid-19.

Diharapkan, pada masa pandemi seperti ini semangat berbagi dapat terus berjalan. Apalagi saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan, tentu manfaat dan pahala yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa, Allah SWT.

“Semoga dengan adanya bantuan sembako ini dapat membantu ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lebih bersemangat dan fokus melaksanakan ibadah puasa serta mengikuti imbauan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Danrem menambahkan, pihaknya telah menginstruksikan para Dandim di wilayah agar membantu mendata langsung masyarakat kurang mampu di wilayah masing-masing, termasuk masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari Covid-1.

Bantuan-bantuan baik dari pemerintah maupun swasta serta Para dharmawan lainnya, tersalurkan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh yang berhak, sehingga tidak tumpang tindih, tandas Danrem.

General Manager PT PLN UIP Nusa Tenggara Bapak Yuyun Mimbar Saputra dalam sambutannya mengatakan, bantuan sembako tersebut adalah bentuk kepedulian PT PLN terhadap masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid-19, lebih khusus masyarakat yang belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada Danrem 162/WB  dan Jajaran atas kerjasamanya, berkoloborasi dalam menyalurkan bantuan  kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu dan terdampak Covid-19 di wilayah NTB.

“Semoga bantuan Paket sembako ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua,” harapnya.

Adapun yang turut hadir pada kesempatan tersebut, Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, Beserta Para Kasi korem 162/WB  Dandim 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll,  Danyonif 742/SWY Letkol Inf. I Gede Putu Suwardana, Dan/Ka Pa Satdisjanrem 162/WB, Staf PT PLN ( Persero) NTB.

AYA

Kolaborasi antara berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan saat ini, salah satunya adalah kolaborasi dengan pihak swasta

MATARAM.lombokjournal.com —   Pemerintah Provinsi NTB menerima bantuan dari PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (PT.AMNT), Jumat, (08/05/2020).

Bantuan berupa thermogun 2 unit, masker 6500 pcs, glove 200 pasang, rubber boots 40 pasang, sabun cuci tangan 150 pcs, dan vitamin C 2100 tablet, diterima Asisten I Setda NTB Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih yang mewakili Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

Selanjutnya, bantuan itu diteruskan kepada Kota Mataram, Lombok Timur dan Lombok Tengah, termasuk sebagian untuk warga yang membutuhkan.

Untuk Kabupaten Sumbawa dan KSB sebelumnya sudah dilakukan penyerahan bantuan dengan jumlah yang berbeda-beda.

Baiq Eva mengatakan, kolaborasi antara berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan saat ini, salah satunya adalah kolaborasi dengan pihak swasta.

“Atas nama pemerintah provinsi NTB, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas bantuan yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi. PT. AMNT telah ikut berkomitmen untuk mencegah penyebaran Covid-19 bersama pemerintah Provinsi NTB”, ucap Baiq Eva.

Zulkifli Fajariadi, Superintendent Public Affairs PT.AMNT, menyampaikan, PT. AMNT akan terus mendukung pemerintah NTB dalam menangani Covid-19,

“Kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah, termasuk isolasi diri bagi karyawan kita yang ada di Mataram dan Sumbawa sebelum mulai bekerja. Hal inilah yang kami lakukan dalam rangka upaya pencegahan Covid-19,” ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang dibuat pemerintah dalam rangka menghindari penyebaran Covid-19.

“Semoga apa yang kami lakukan ini baik, khususnya di NTB, dan kita bisa sama-sama memutus penyebaran Covid-19 dan pandemi ini segera berakhir,” tambahnya.

AYA/HmsNTB

Rumah Sakit Darurat tersebut akan melayani pasien dengan kriteria OTG dan ODP dengan hasil swab positif, PDP ringan, serta pasien Covid-19 yang berusia 15 sampai 60  tahun tanpa gejala komorbid

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerinah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan rumah sakit darurat Covid-19 di Asrama Haji, Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Peresmian rumah sakit darurat ini berlangsung Jumat (08/05/20).

Wakil Gubernur NTB, juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi dan membanggakan seluruh dokter, perawat, cleaning service, yang telah berjibaku di garda terdepan menangani Covid-19.

RS darurat tersebut. Rumah Sakit Darurat Covid-19 memiliki kapasitas 82 kamar pasien dan 164 tempat tidur.

Wagub Hj Sitti Rohmi minta agar tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

“Kami tidak pernah mau ada tenaga kesehatan kita yang kemudian terkena Covid-19, maka dari itu, SOP harus sungguh-sungguh diperhatikan, semuanya harus termekanisme dengan baik,” jelasnya.

RS darurat Covid-19 ini diharapkan mampu menyembuhkan pasien lebih banyak lagi, dengan memberikan pelayanan terbaik.

“Saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh tenaga medis, semoga kita semua bisa cepat melalui ujian ini,” tutup Wagub

Pasien sembuh lebih banyak

Gubernur NTB Dr.H.Zulkielimansyah yang hadir saat itu mengaku bangga dengan seluruh tenaga medis yang menggunakan waktu dan pikirannya untuk berhadapan langsung dengan wabah Covid-19.

“Kita termasuk provinsi yang bisa menyembuhkan pasien lebih banyak dibandingkan provinsi yang lain, itu harus kita tingkatkan,” terang Gubernur Zul.

Hingga tanggal 7 Mei kemarin, jumlah pasien Covid-19 di NTB yang telah sembuh sebanyak 81 orang.

Diharapkan, kehadiran RS darurat ini mampu dimaksimalkan dan mampu menyembuhkan pasien positif lebih banyak lagi.

“Mudah-mudahan, kehadiran Rumah Sakit Darurat ini bisa kita maksimalkan, dan untuk seluruh pejuang kesehatan kita, harus diberikan perhatian yang lebih baik,” kata gubernur.

Direktur RSUD Provinsi NTB H.L.Hamzi Fikri, MM.,MARS menerangkan, Rumah Sakit Darurat tersebut akan melayani pasien dengan kriteria OTG dan ODP dengan hasil swab positif, PDP ringan, serta pasien Covid-19 yang berusia 15 sampai 60  tahun tanpa gejala komorbid.

“Untuk pasien dengan gejala sedang dan berat, tetap akan di rujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah NTB ini.” Katanya.

AYA/HmsNTB

Pangdam IX/Udayana menyampaikan, bila terjadi Pandemi yang berkepanjangan agar mewaspadai kelangkaan logistiK, dan mulai diantisipasi dari sekarang melalui program ketahanan pangan, waspadai penyimpangan dukungan anggaran dari Pemda masing-masing

MATARAM.lombokjurnal.com —  Para Danrem Jajaran Kodam IX/Udayana melaporkan kondisi terkini penyebaran Covid-19, serta kesiapan Gugus Tugas dalam menangani Covid-19 di wilayah masing-masing, kepada Pangdam IX/Udayana melalui siaran Video Conference dari wilayah satuan masing-masing.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., Didampingi Kasrem 162/WB, Para Kasi Korem, Dan Ka Pa Satdisjan jajaran korem 162/WB, mengikuti Video Conference bertempat di ruang rapat Makorem 162/WB, Kota Mataram, Kamis (07/05,20).

Masing-masing Danrem Jajaran Kodam IX/Udayana menyampaikan laporannya tentang kondisi terakhir terkait penanganan Covid-19, baik dari jumlah PPTG, OTG, ODP, PDP dan terpapar Covid-19.

Selain itu, juga kesiapan rumah sakit dan tenaga medis, data kluster dan penyebarannya, penyaluran bantuan sosial dan langkah-langkah satuan di masing-masing daerah termasuk kesiapan personel satuan dalam mendukung upaya pemerintah daerah mencegah Covid-19.

Dijelaskan Danrem 162/WB, saat Video Conference Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., menyampaikan agar para Dansat di wilayah memahami betul apa yang menjadi tugas tanggungjawabnya dalam Gugus Tugas Covid-19.

Hl itu untuk membantu pemerintah daerah menangani penyebaran Corona Virus Desease di wilayah, dengan memaksimalkan pemberdayaan Gugus Tugas Covid-19 yang sudah dibentuk di Daerah masing-masing, tuturnya .

“Dalam hal penanganan penyembuhan pasien terpapar menjadi tugas tim medis, sedangkan yang menjadi tanggungjawab TNI adalah membantu melaksanakan pengamanan pintu masuk dan ruang isolasi karantina di wilayah, khusus ruang isolasi dan karantina perlu penguatan pengamanan,” katanya.

Pangdam menyampaikan, agar terus melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona termasuk tracking  Contak penyebaran virus dengan metode kluster, petakan wilayah terdampak sehingga kita fokus  untuk mengawasi dengan kemampuan kekuatan dimiliki.

Terkait keterlibatan TNI dalam pendampingan, pendataan dan pendistribusian Bansos, agar berkoordinasi   dengan steakholder terkait secara hirarki seperti dinas sosial diwilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintah desa/kelurahan, agar dipahami tentang mekanisne program JPS, saat pendistribusian agar dimonitor betul dan didukung dengan baik dari titik distribusi sampai ke sasaran,” ungkap Pangdam.

Danrem 162//WB menegaskan akan mempedomani, melaksanakan  semua petunjuk arahan Pangdam IX/Udayana, dan akan kami tegas kembali kesemua kodim jajaran.

Termasuk dalam memastikan betul kondisi  logistik yang dibutuhkan masyarakat, melakukan verifikasi data dan penyisiran agar data valid dan diyakinkan agar semua yang berhak mendapatkan Bansos sehingga tidak terjadi  kecemburuan yang berdampak timbulnya disinterkasi social.

Pangdam saat itu menekankan, dalam pelaksanaannya tetap pedomani Sop, protokol Cegah Covid – 19.

Serta memanfaatkan momen bulan puasa untuk menghimpun bantuan yang ada untuk disalurkan, seperti zakat fitrah agar sasaran ditentukan terkoordinasi dengan baik guna menghindari timbulnya permasalahan, harapnya .

Lebih lanjut, Benny  sapaan akrab Pati Bintang dua menyampaikan, bila terjadi Pandemi yang berkepanjangan agar mewaspadai kelangkaan logistiK, dan mulai diantisipasi dari sekarang melalui program ketahanan pangan, waspadai penyimpangan dukungan anggaran dari Pemda masing-masing.

Pangdam juga menekankan, agar membangun kesadaran masyarakat utk melindungi diri sendiri keluarga dan lingkungan dengan imbauan, sosialisasi.

Serta kampanye melaksanakan protokol kesehatan, dan menekankan agar tidak mudik serta maksimalkan peran humas wilayah satuan masing-masing. sebagai corong sosialisasi dan edukasi agar masyarakat mendukung program pemerintah.

“Agar mewaspadai kelompok tertentu yang memanfaatkan kondisi saat ini, yang dapat membuat stabilitas Kamtibmas menjadi tidak kondusif,”  kata Pangdam IX/Udayana.

AYA

Adanya tambahan RS Darurat Khusus Covid 19 ini, diharapkan  semua pasien Covid-19 di NTB mendapatkan tempat perawatan yang baik dan tepat, sehingga bisa mempercepat proses kesembuhannya

MATARAM.lombokjournal.com  —  Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan alternatif Asrama Haji di jl. Lingkar Selatan Mataram sebagai Rumah Sakit Darurat.

Dengan mengalihfungsikan menjadi RS darurat, pemerintah berharap pemanfaatan Asrama Haji dapat mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di NTB, khususnya sebagai RS darurat rujukan khusus untuk menangani pasien yang terinfesi virus corona, terutama jika terjadi lonjakan.

“Ini adalah langkah pemerintah sebagai kesiapan dan alternatif rujukan  bagi pasien agar dapat ditangani secara intensif,” jelas Najamuddin Amy, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, di ruang kerjanya, Kamis (07/05/2020)

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiarmeningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan segera beroperasinya Asrama Haji sebagai RS darurat akan mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di NTB.

“Dengan kapasitas 82 kamar pasien dan 164 tempat tidur, RS Darurat ini akan melayani pasien dengan kriteria OTG dan ODP dengan hasil swab positif, PDP ringan yang terkonfirmasi positif, serta pasien positif Covid-19 yang berusia 15 tahun sampai 60 tahun tanpa gejala komobid.” jelas Najam

“Mari kita semua bekerja sama dan gotong royong, seluruh elemen masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan virus corona, terutama untuk melindungi orang-orang terdekat kita,” harap Najam

Merujuk pada press release resmi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB, pasien dengan gejala sedang dan berat tetap dirujuk ke RS Rujukan yang ada di seluruh wilayah NTB, baik RS rujukan utama (first line) maupun RS rujukan pendukung (second line).

Dengan adanya tambahan RS Darurat Khusus Covid 19 ini, diharapkan  semua pasien Covid-19 di NTB mendapatkan tempat perawatan yang baik dan tepat, sehingga bisa mempercepat proses kesembuhannya.

AYA/HmsNTB

Ridwan Syah mengatakan niat Pemerintah Provinsi NTB sangat mulia karena melibatkan IKM dan UMKM. Namun harus diakui bahwa semua membutuhkan proses untuk memproduksi sesuai target pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — Pemprov NTB bersiap-siap mendistribusikan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap kedua di Bulan Mei.

Poin penting dari rencana penyaluran JPS Gemilang tahap II, yaitu pelibatan lebih banyak lagi pelaku IKM atau UMKM.

Produk-produk mereka akan diserap untuk memberdayakan mereka di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat finalisasi rencana JPS Gemilang tahap II yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah bertempat di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (06/05/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Asisten II, Asisten III dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB.

Rapat ini membahas tentang produk apa saja yang akan digunakan dan memastikan apakah produk-produk tersebut cukup untuk dibagikan ke masyarakat penerima.

JPS Gemilang tahap kedua ini rencananya dibagikan tanggal 17-20 Mei atau sebelum hari Raya Idul Fitri.

Gubernur mengatakan JPS Gemilang adalah terobosan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Untuk pelaksanaan tahap kedua ini, harus lebih diperhatikan dan ditinjau lagi dari berbagai hal yang dirasa kurang ditahap sebelumnya.

“Permasalahan yang utama dalam pembagian JPS Gemilang ini adalah terkait data, produk dan distribusi.  Sekarang dicari cara yang betul-betul terukur agar semua masalah ini bisa diatasi” jelasnya.

Melanjutkan arahannya, Gubernur meminta agar bantuan tidak didistribusikan sebelum data-data penerima terverifikasi dan valid.

Di akhir pemaparannya, Gubernur mengusulkan JPS Gemilang tahap II ini produk yang diberikan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disamakan.

Perbaikan Peyaluran JPS Gemilang II

Bersamaan dengan itu Asisten II Setda NTB Ridwan Syah mengatakan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyaluran JPS ini, seperti membuat pedoman umum sebagai patokan atau payung dari semua kegiatan yang dilakukan.

Ridwan Syah mengatakan niat Pemerintah Provinsi NTB sangat mulia karena melibatkan IKM dan UMKM. Namun harus diakui bahwa semua membutuhkan proses untuk memproduksi sesuai target pemerintah. Disamping itu juga sebaran UKM di NTB masih kurang merata dan harus menjadi perhatian di tahap II ini.

Dalam kesempatan ini juga, Ridwan Syah menekankan dalam proses distribusi harus dikemas dengan baik, untuk mengurangi kerusakan dari produk tersebut.

Dalam JPS Gemilang tahap II ini akan dibagikan kepada 125.000 KK di NTB. Sembako yang akan diberikan berupa beras, minyak goreng, ikan kering, abon ikan, dan garam. Selain itu juga dalam paket tersebut ada masker non medis dan beberapa suplemen seperti susu kedelai, teh kelor/ serbat jahe, minyak kayu putih, cengkeh, sabun cair/sabun batang.

AYA/HmsNTB