Indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat.

Penandatangan itu disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/06/20).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara halalbihalal dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas LHK oleh Gubernur.

Penandatanganan MoU itu untuk pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.

Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat, pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB.

Kedua, siap melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat, dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.

Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini, dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait, sesuai dengan keperluan pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun.

Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan kepada Gubernur, luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 Ha.

Sebanyak 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian.  Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB.

“Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain, termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal,” jelasnya.

Dikatakan, mudah-mudahan area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.

Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80.

“Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi,” katanya.

AYA/HmsNTB

Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH

MATARAM.lombokjourna.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF. M. Si didaulat menjadi keynote speaker pada Webinar dengan Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berlangsung di Kantor Dinas LHK NTB, Selasa (23/06/20).

Tampail juga dalam Webinar bertajuk Bincang-Bincang KPH itu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Tema yang diangkat adalah “Merajut Komitmen Membangun KPH”.

Gubernur Zul menyampaikan, ketika dirinya berkunjung dan menyapa para Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan, ia menemukan cara kerja dan cara berpikir yang luar biasa dari para KPH itu.

“Dengan sering saya mengunjungi KPH-KPH maka saya semakin mengerti apa yang dilakukan oleh KPH-KPH ini. Pesan saya kepada teman-teman kehutanan ini agar memiliki cara pandang yang berbeda di masa new normal ini,” jelasnya.

Orang nomor satu di NTB itu menjelaskan, masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH.

Maka dibutuhkan keaktifan lebih dari para KPH dan Dinas Kehutanan untuk mensosialisasikan kerja-kerja tersebut ke masyarakat. Sehingga tidak terkesan bahwa hanya pemerintah sendiri yang tahu kerja KPH.

“Ada masyarakat yang berbatasan dengan hutan, masyarakatnya sejahtera, karena banyak produk hasil hutan yang dimanfaatkan. 40 persen masyarakat yang berada di kawasan hutan, pantas sejahtera,” jelasnya.

Slogan NTB Sejahtera NTB Lestari ini bukan main-main.  Apalagi NTB bisa dibantu oleh jajaran Kementerian LHK dan Kehutanan. Bahkan NTB juga telah mencanangkan program NTB Hijau.

“Bukan hanya hijau tapi lebih dalam dari itu,” tuturnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP.

“Di masa pendemi seperti ini, semua proses on the right track,” lanjutnya.

NTB tegasnya bukan hanya menjadi etalase regional NTB sendiri, tetapi juga menjadi etalase Bangsa Indonesia sendiri dengan perhelatan akbar ini.

Karena itu, pegunungan yang menjadi venue MotoGP 2021 itu bisa segera dihijaukan, sehingga betul betul asri dan lestari.

“Yang saya banggakan juga dari KPH ini, mereka sudah berani berbicara tentang industrialisasi. Jadi proses penambahan nilai sudah dilakukan oleh KPH- KPH kami,” katanya.

Dengan demikian, industrialisasi itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu, ke depan Pemerintah akan terus mendorong agar KPH ini memiliki SDM yang mumpuni, Anggaran bisa ditingkatkan sehingga mereka sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menyampaikan peran KPH dalam Pembangunan Kehutanan.

Ia menyampaikan, peran KPH itu sangat penting bagi pembangunan hutan ke depan. Hanya saja ia menyampaikan, anggung jawab pembangunan KPH itu berada di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastruktur.

Terkait dengan anggaran disampaikan  APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipastikan untuk pembangunan KPH beserta kehutanan.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

AYA/HmsNTB

Hakekat pemekaran desa itu, bukan semata-mata suatu kepentingan politik atau keinginan sekelompok orang, tujuannya mendekatkan pelayanan demi percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, DR H Najmul Akhyar bertutur cukup lama mengihtiarkan pemekaran 10 desa di Lombok Utara.

Hal itu dituturkan Bupati Najmul saat penyerahan Nomor Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia,  yang dilakukan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si kepada Pemda KLU, Kamis (18/06/20).

Sejak bupati minta Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas pertamanya mengantarkan persyaratan agar nomor kode desa diperoleh dari Mendagri,  nyatanya ikhtiar Pemda KLU sampai terbitnya kode desa ini, tidaklah ringan.

Jalan panjang hingga 10 Desa penerima Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri, memang tidak mudah dan penuh perjuangan.

Pada kesempatan yang sama itu, Panitia Pemekaran Desa Pemda KLU H. Rubain, S.Sos, M.Si, juga mengulas secara singkat perjalanan panjang  menuju pemekaran wilayah desa di Kabupaten Lombok Utara.

Rubain menceritakan, mulai melakukan kajian pada 2013,yaitu kajian terkait desa-desa di KLU bisa dimekarkan (sebelum adanya UU Desa yang lahir pada tahun 2014).

Pasalnya, hakekat pemekaran desa itu, bukan semata-mata suatu kepentingan politik atau keinginan sekelompok orang.

Tapi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat, yang bertujuan mendekatkan pelayanan demi percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“KLU terbentuk dengan luas wilayah hampir 800 km² itu, hanya terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 desa,” terangnya.

Karena itu, Pemda Lombok Utara menerbitkan 10 Peraturan Bupati yang menetapkan 10 Desa Persiapan di KLU.

Masing-masing tiga pemekaran desa di Kecamatan Bayan, dua pemekaran desa di Kecamatan Kayangan, tiga pemekaran desa di Kecamatan Gangga, satu pemekaran desa di Kecamatan Tanjung, dan satu pemekaran desa di Kecamatan Pemenang, dengan 8 desa induk.

“Alhamdullilah DPRD Lombok Utara menyetujui pemekaran desa ini pada 1 Agustus 2019. Kemudian, Provinsi NTB juga memberikan surat persetujuan dilanjutkan ke pusat,” tutur mantan Sekdis Dukcapil KLU itu.

Ihtiar yang lama diperjuangkan itu akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya, 10 Desa penerima Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri.

BACA JUGA:  10 Desa Persiapan di Lombok Utara, Resmi Definitif

Masing-masing Desa Sama Guna di Kecamatan Tanjung, Desa Selelos, Desa Rempek Darussalam dan Desa Segara Katon di Kecamatan Gangga,  Desa Pansor dan Desa Santong Mulia di Kecamatatan Kayangan, Desa Gunjan Sari, Desa Andalan, dan Desa Batu Rakit di Kecamatan Bayan, serta Desa Menggala di Kecamatan Pemenang.

api

Pemerintah Daerah Lombok Utara Terima 10 Kode Desa, yang semula merupkan desa persiapan

TANJUNG.lombokjournal.com —  10 desa persiapan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini resmi definitive, setelah keluarnya Nomor Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan saat Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si menyampaikan Kode Desa kepada Pemerintah Daerah Lombok Utara, Kamis (18/06/20).

Penyerahan kode desa itu  di hadapan Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH bersama Forkopimda KLU, Kepala OPD, Camat dan Kades se-KLU di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Mewakili Gubernur NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih mengatakan, kehadirannya di tengah-tengah jajaran Pemda Lombok Utara setelah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 146/2554/BPD tentang Penyampaian 10 Kode Desa yang ada di KLU.

Menurutnya, dalam surat dimaksud Kemendagri RI meminta kepada Gubernur NTBsegera menyampaikan surat tersebut ke Pemda KLU.

Tujuannya, 10 desa persiapan segera mendapatkan pengesahan melalui pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Tujuan dari pemekaran suatu wilayah itu ada tiga hal, yaitu menyerap aspirasi masyarakat, mengurangi rentang kendali pemerintahan dari masyarakat yang akan dilayani, dan dapat meningkatkan pelayanan publik.

“Oleh karena itu, dengan telah ditetapkan kode desa ini, mudah mudahan lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” tutup Baiq Eva.

Lama diihtiarkan

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH, dalam sambutannya mengatakan, sejak 2014 pihaknya mengupayakan pemekaran 10 desa di Lombok Utara tersebut.

“Sudah cukup lama kita ikhtiarkan pemekaran ini. Saya ingat betul ketika meminta Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas pertamanya mengantarkan persyaratan agar nomor kode desa ini dapat kita peroleh dari Menteri Dalam Negeri, sehingga desa persiapan segera kita definitifkan,” kenangnya.

Bupati Najmul juga menyampaikan progres upaya terkait kehendak menjadikan Desa Gili Indah menjadi kecamatan.

Pihaknya melaporkan, Pemda KLU sudah mengantarkan proposal ke Menteri Dalam Negeri terkait wacana menjadikan Desa Gili Indah menjadi satu kecamatan berkategori khusus.

“Saya berpikir lagi bahwa salah satu kecamatan yang luas keterjangkauannya juga mesti segera kita berikan kesempatan dalam bentuk pemekaran, yaitu Kecamatan Bayan menjadi Kecamatan Bayan Barat dan Kecamatan Bayan Timur. Di antara pertimbangan kita, karena Bayan memiliki wilayah sangat luas.  Kemudian memiliki jumlah penduduk yang terbanyak. Ini juga perlu kita ikhtiarkan,” terang bupati yang sekaligus Sekjen APKASI itu.

Perjalanan ikhtiar Pemda KLU sampai pada terbitnya kode desa ini, tidaklah ringan.

Berbagai macam kendala banyak ditemukan, tetapi pihaknya bersyukur, lantaran berkat sinergi dan kerja semua pihak, akhirnya kode desa itu bisa dicapai.

“Saya teringat, ada dua desa dari 10 desa yang tidak direkomendasi. Kemudian saya turun bersama Bagian Pemerintahan mendampingi tim survei dari pusat. Secara kebetulan, di kantor desa itu sedang sepi, tidak ada orang,” cerita bupati.

Tetapi hikmah gempa semua bisa dimaklumi oleh tim survei dari pusat. Kala itu, keadaan tengah musim gempa. Itulah sebabnya, Pemda KLU juga terlambat menyerahkan syarat-syarat menuju definitif.

Doktor Ilmu Hukum ini menyatakan,  kode desa ini menjadi kado untuk semua masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada umumnya yang rencananya diserahkan pada momen peringatan HUT ke-12 KLU, pada 21 Juli mendatang.

“Saya bersyukur dinamika desa kita cukup memberi warna bagi apresiasi pemerintah pusat terhadap desa di Kabupaten Lombok Utara,” pungkasnya.

BACA JUGA; Jalan Panjang Menuju 10 Desa Definitif

10 Desa penerima Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri, masing-masing di Kecamatan Tanjung (Desa Sama Guna), Kecamatan Gangga (Desa Selelos, Desa Rempek Darussalam dan Desa Segara Katon).

Di Kecamatatan Kayangan (Desa Pansor dan Desa Santong Mulia). Selanjutnya di Kecamatan Bayan (Desa Gunjan Sari, Desa Andalan, dan Desa Batu Rakit) serta di Kecamatan Pemenang (Desa Menggala).

api

Dengan munculnya Masjid Hubbul Wathan sebagai juara pertama di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 oleh BNI Syariah, menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerja agar lebih baik lagi

MATARAM.lombokjournal.com  – Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Provinsi NTB, dinobatkan sebagai pemenang Juara I di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 yang diselenggarakan oleh BNI Syariah.

Kepala UPT Destinasi Wisata Unggulan Islamic Center Dinas Pariwisata Provinsi NTB, M Ilham mengatakan, Masjid Hubbul Wathan meraih juara pertama dalam kategori Masjid Raya dan Masjid Agung.

Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru meraih juara II, sedang  Juara III diraih oleh Masjid Baitul Mu’min Bakdi Bali.

Dalam kategori Masjid Besar dan Jami’ dimenangkan oleh Masjid Nurul Ashri Deresan Yogyakarta, di kategori Masjid di tempat Publik dengan juara I diraih oleh Masjid An Nur Puspogiwan, Semarang.

“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa, sangat bagus. Bagimana kita meningkatkan lagi pelayanan atau manajemen masjid selama ini. Sehingga tidak hanya sekedar penghargaan. Kita berupaya bekerja sebaik mungkin sejak awal bukan karena mau ikut lomba, namun ketika dapat juara I lomba, ini luar biasa,” kata M Ilham, Jumat (19/06/20).

Dengan munculnya Masjid Hubbul Wathan sebagai juara pertama di ajang Penghargaan Masjid Teladan 2020 oleh BNI Syariah, menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerja agar lebih baik lagi.

Ilham mengatakan, Lomba Masjid Teladan Tahun 2020 ini diikuti oleh 381 Masjid Raya, Agung,  Jami’, dan Masjid di tempat publik se-indonesia.  Jenis penilaian meliputi administrasi masjid dan manajemen masjid.

“Untuk manajemen masjid itu sendiri ada beberapa kreteria yang dinilai oleh juri seperti manajemen pemberdayaan masjid, manajemen pengelolaan aset masjid, manjemen keuangan masjid, dan manajemen fundrising masjid,” terang Ilham.

Ia mengatakan, tanggal 19 Juni ini merupakan jadwal pengumuman pemenang dari panitia. Seremoni penyerahan piala atau reward akan diumumkan kemudian hari karena harus menyesuaikan dengan protokol Covid-19.

“Nanti akan ada penyerahan reward berupa uang pembinaan dan lainnya, namun belum dikasi tahu. Kami belum dapat informasi lengkapnya,” katanya.

AYA/HmsNTB

Gubernur Zul meminta agar konsep dan pengerjaannya tidak asal-asalan

MATARAM.lombokjournal.com  — Pemprov NTB pada Jum’at (19/06/20) resmi sudah melakukan penataan landscape Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

Penanaman pepohonan, bunga-bunga yang indah serta rumput hijau menjadi pilihan dalam menambah keelokan bangunan  Islamic Center yang rampung tahun 2013 itu.

Hal ini tentu mendukung program NTB Hijau yang digagas Pemprov NTB.

Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah yang datang dengan mengendarai sepeda, meninjau lokasi serta mendengarkan paparan Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Lalu M. Faozal, yang menyampaikan site plan pagar bunga hidup landscape yang akan diterapkan di Islamic Center.

Saat itu, Gubernur Zul  didampingi  oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB serta sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Gubernur Zul memberikan beberapa masukan terkait penataan halaman Islamic Center. Ia meminta agar konsep dan pengerjaannya tidak asal-asalan.

Begitu pula dengan ketersedian air di masa kemarau, sehingga tanaman tetap hijau dan subur.

“Itu pohon ketapang kencana, itu bagus sekali, apalagi kalau kita lihat di Singapura kalau sudah besar itu indah sekali, namun posisinya harus diatur agar tidak terlalu berdekatan,” saran Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut.

Keterlibatan OPD terkait pun diminta lebih intensif, mengingat Islamic Center telah menjadi salah satu destinasi wisata khas NTB.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Dra. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si berharap dengan penataan halaman Islamic Center ini dapat kembali mendorong menggeliatnya pariwisata di NTB. Selain itu,

Ia turut menyinggung protokol kesehatan Covid-19 yang harus tetap diterapkan. Penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak diminta tetap dilakukan saat akan bekerja dan keluar rumah.

“Di era pandemi ini, tentunya tugas-tugas kita tidak akan terhenti, tetap kita akan melakukan kerja-kerja kita kedepan untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang sudah kita tentukan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. Lalu M. Faozal menuturkan, pengerjaan untuk tahap satu akan mulai dilakukan hari ini.

Tepatnya di area depan Gedung Pendidikan, selain juga tanaman, rumput-rumputnya pun akan segera diganti dan akan dilakukan peremajaan termasuk pula konsep pagar hidup.

“Kira-kira pekerjaan di Gedung Pendidikan ini akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan, termasuk pemeliharaannya,” ungkap Faozal.

Untuk pengerjaan tahap kedua akan dilakukan di halaman depan gedung utama Islamic Center. Faozal berharap proses penataan Islamic Center dapat berjalan lancar, begitu juga dengan tanaman yang akan tata diharapkan mampu tumbuh dengan subur.

“Jenis tanaman kita sudah siapkan, mudah-mudahan semuanya bisa hidup karena kita memasuki musim kering di bulan Juni dan Agustus. Tetapi akan kita siapkan dua sumur bor untuk membantu pompa dan juga penyiraman ketika musim kemarau,” jelasnya.

AYA/HmasNTB

Paket JPS Gemilang akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Distribusi paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II berjalan lancar tidak lepas dari kekompakan dan kerjasama yang baik antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  lingkup Pemprov NTB dan pihak terkait.

Karena itu, proses penyaluran bantuan JPS Gemilang tahap II yang tuntas pada hari hari Rabu (17/06) lalu patut disyukuri.

“Penyaluran JPS Gemilang Tahap II bagi masyarakat terdampak akibat COVID-19 sudah tuntas pada Rabu (17/6) lalu. Alhamdulillah, ini semua berkat kekompakan bersama yang luar biasa, sehingga distribusi terbilang cepat dan lancar di 10 kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Jum’at (19/06/20) di Mataram.

Data kuota penerima di tiap daerah, untuk Kota Mataram tersalur 2.695 paket, Lombok Barat 10.918 paket, Lombok Utara 4.079 paket, Lombok Tengah 15.997 paket, Lombok Timur 42.788 paket.

Sedangkan di Pulau Sumbawa, seperti Kabupaten Sumbawa Barat ada 2.535 paket, Sumbawa 6.681 paket, Dompu 7.840 paket, Bima 14.528 paket, dan Kota Bima 1.939 paket.

“Semuanya sudah tersalurkan,” kata Bang Najam.

Najamuddin menyebutkan, dalam setiap paket bantuan berisi beragam kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, kopi, ikan kering, minyak kayu putih, teh kelor, dan juga masker.

Jika dikonversi setiap paket bernilai Rp 250 ribu.

Selain memberi manfaat untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19 lanjutnya, paket JPS Gemilang juga akan menghidupkan usaha IKM/UKM lokal NTB.

“Sehingga bukan saja bermanfaat untuk penerima bantuan, program JPS Gemilang juga mampu menggerakan perekonomian masyarakat berbasis UKM yang juga mengalami masa sulit di tengah pandemi,” ungkap Najam.

Dalam pengadaan paket JPS Gemilang Tahap I dan II, setidaknya ada sekitar 535 IKM/UKM dengan berbagai produk dilibatkan secara langsung.

“Jadi tentu semua berharap agar bantuan JPS Gemilang ini membawa efek berganda yang baik bagi sektor perekonomian kita di NTB, terutama menggeliatkan UKM yang terlibat,” demikian Najamuddin Amy.

JPS Gemilang III Harus Lebih Baik

Semangat pemberdayaan IKM/UKM   dalam produk JPS dalam Program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti.

Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah menekankan,  supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita jangan terlena dengan tahapaan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,” kata Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan persiapan JPS III di Mataram belum lama ini.

Menurutnya, Pemprov NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaraan JPS Gemilang tahap II yang penyalurannya telah tuntas 100 persen.

Gubernur  Zul juga meminta agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.

Keterlibatan UKM dan IKM  di JPS Gemilang tahap I dan II, dinilainya, sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.

Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini.

“Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita,” kata Wagub Rohmi.

Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi.

“Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,” tuturnya.

Wagub mememinta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Assisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar.

Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari.

“Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,”  katanya.

Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.

Keberhasilan penyaluran JPS tahap II ini tentu berkat kerjasama yang baik antara OPD Lingkup Pemprov, Kab/Kota, TNI, Polri dan Kejaksaan, termasuk juga dengan para Mitra dan UKM/IKM serta para pihak lainnya.

AYA/HmsNTB

Kelompok yang mendapatkan bantuan 2020 sejumlah 63 kelompok, jumlah ini merupakan sisa dari kelompok penerima bantuan 2019

GANGGA.lombokjournl.com —  Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU, Iwan Maret Asmara, S.Sos mengatakan, perwakilan dari 5 Kecamatan sebanyak 63 kelompok nelayan (Pokyan)  menerima bantuan Sarana Penangkapan Ikan.

Hal itu dikatakan Iwan Maret saat penyerahan secara simbolis bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang dilakukan Bupati Najmul Akhyar, di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (18/06/20).

Menurutnya, mestinya Pokyan yang hadir  saat penyerahan bantuan itu sejumlah 700 orang. Tapi tak bisa terlaksana, karena masih dalam kondisi baru akan normal sehigga pihaknya hanya bisa menghadirkan jumlah tersebut.

Dikatakan, untuk pencegahan penyebaran virus Corona, maka acara penyerahan bantuan tersebut menhikuti prosedur protocol kesehatan.

“Kami ingin melaporkan, bahwa acara ini sesuai dengan standar protokol Covid-19,” kata Iwan Maret.

Pada tahun 2020, Dinas Hublutkan punya program yang ditujukan untuk masyarakat, di antaranya kelompok nelayan di Lombok Utara dengan jumlah seluruhnya sebanyak  102 kelompok,  beranggotakan 1.400 orang.

Kelompok yang mendapatkan bantuan 2020 sejumlah 63 kelompok,  jumlah ini merupakan sisa dari kelompok penerima bantuan 2019.

“Aturan ada dua ketentuan. Pertama, kelompok yang sudah menerima bantuan tahun lalu tidak boleh diberikan kembali. Kedua, anggaran juga dialokasikan untuk penanganan Covid-19,” jelas mantan Kalak BPBD KLU itu.

Anggaran tersebut masih bisa diselamatkan. Ini satu-satunya yang bisa dipertahankan.

BACA JUGA:  

Bupati Najmul Serahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan,  Aktivitas Menuju New Normal

“Hari ini kita salurkan 12 jenis bantuan dan 8 jenis lainnya masih dalam proses. Secepatnya disalurkan lagi,” kata Iwan.

Rangkaian acara bantuan Sarana Penangkapan Ikan itu dilanjutkan dengan pemberian bantuan secara simbolis oleh bupati kepada perwakilan kelompok nelayan, kemudian ditutup dengan foto bersama.

api  

lSemua orang dapat melakukan kegiatan secara normal, namun tetap menggunakan prosedur Covid-19

GANGGA.lombokjournal.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyerahkan secara simbolis bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada 13 Ketua Kelompok Nelayan (Pokyan) yang ada di gumi Tioq Tata Tunaq, di kantor Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (Dishublutkan) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (18/06/20).

Sebelum menyerahkan bantuan, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan, Pemerintah Daerah sudah mulai melakukan aktivitas menuju normal baru.

Semua orang dapat melakukan kegiatan secara normal, namun tetap menggunakan prosedur Covid-19. Seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya,  langkah-langkah itu merupakan persiapan seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara menuju kondisi tatanan kehidupan normal.

“Kemarin tiyang (saya) mendapat laporan melalui WhatsApp dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD, kemarin adalah hari pemulangan terakhir bagi pasien yang dirawat akibat Covid-19,” terang bupati.

Dengan dipulangkannya dua orang tersebut, berarti sejak hari itu kondisi Kabupaten Lombok Utara berada dalam keadaan nol penyakit Corona virus disease 2019.

Bupati Najmul mensyukuri kondisi demikian, karena tidak terlepas dari faktor kedisiplinan warga Lombok Utara yang menaati aturan Pemerintah selama Covid-19.

Dijelaskan, Pemerintah juga telah berjuang sekuat tenaga dengan berbagai upaya agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir di Lombok Utara.

Pemerintah Daerah membutuhkan biaya yang besar untuk menangani masalah Covid-19 tersebut. Dan diharapkan,  setelah angka nol kasus ini tidak ada lagi kasus berikutnya, tapi semua orang tidak boleh lengah.

“Perlu tyang sampaikan kepada epe (saudara sekalian) kenapa kita sangat khawatir dengan kasus ini, karena banyak dana yang dihabiskan. Kalau Covid ini terus berlanjut maka kita tidak tahu apa yang bisa kita perbuat di KLU niki (ini). Harapan tyang bantuan yang sederhana ini dapat bermanfaat,” tandasnya.

Orang nomor satu di Lombok Utara ini lmenceritakan, pada awalnya Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan bagi Wira Usaha Baru (WUB) berupa uang dengan besaran 3 juta rupiah.

BACA JUGA ; 

63 Kelompok Nelayan dari 5 Kecamatan Menerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Tapi karena aturan yang tidak membolehkan, sehingga pihaknya mengubah kebijakan tersebut dalam bentuk barang.

“Sama dengan yang sudah diserahkan sebelumnya kepada WUB perbengkelan, perdagangan, dan kelompok tani. Hari ini kelompok nelayan,” jelasnya.

api

Hingga saat ini baru pasangan Selly-Manan yang sudah definitif mendapatkan  dukungan resmi dan sah dari partai politik pengusungnya yakni PDIP dan PKS

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan  saat ini menjadi satu-satunya pasangan bakal calon yang sudah fix dukungan partai pengusung.

Sudah ada kepastian koalisi ramping PDI-P dan PKS mengusung pasangan ini di Pilkada Kota Mataram.

DPP PKS sudah menerbitkan SK DPP PKS nomor: 029/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Mataram 2020 dari PKS menyatakan dukungan untuk Selly-Manan.

Dari komposisi kursi, PDIP-PKS sudah bisa mengantar Selly-Manan melenggang mendaftar ke KPUD Kota Mataram mendatang.

Namun, cukupkah ini?

Lembaga kajian sosial dan  politik Mi6 menganalisa, koalisi ramping PDI-P dan PKS untuk Selly-Manan, masih butuh effort lebih, agar tak sekadar mengantar jago mereka ke arena pertarungan Pilkada.

“Koalisi ramping PDI-P dan PKS mengusung Selly-Manan sudah bagus dan memenuhi persyaratan dukungan. Tapi  masih butuh effort untuk bisa memenangkan pasangan ini dalam pertarungan Pilkada nanti,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto SH didampingi Kepala Litbang Mi6 , Zainul Pahmi , Kamis(18/06/20) sore.

Koalisi PDI-P dan PKS menjadi perpaduan menarik. Hal ini merupakan cermin antitesa strategi politik yang mendepankan power sharing politik dalam memenangkan konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak  di NTB.

“Power Sharing PDIP – PKS adalah blok politik yang tidak biasa (anti mainstream) agar efektif dalam melakukan penetrasi pemenangan dengan mesin partai yang sudah teruji ,” lanjut Didu, sapaan akrab Direktur Mi6.

Di Kota Mataram dengan pemilih yang heterogen, paket  Selly-Manan bisa jadi akan menghadapi tantangan tersendiri. Misalnya soal kemungkinan  “Resistensi” konstituen PDI-P terhadap PKS dan sebaliknya konstituen PKS terhadap PDIP, tak bisa dinafikan.

Untuk itu perlu diberikan pencerahan ke depan.

Didu menilai koalisi ramping ini akan lebih mantap bila merangkul partai lain sebagai partai perekat sebagai buffer ( baca : penyangga )  politik untuk mengeliminasi gesekan-gesekan yang mungkin saja dimainkan.

“Disini power sharing menjadi kunci. Saya pikir PDIP dan PKS bisa merangkul partai lain sebagai perekat, misalnya PKB atau partai lainnya,” tukas Didu.

Model power sharing parpol dalam Pilkada ini harus mulai dikembangkan, untuk meningkatkan kecerdasan berdemokrasi masyarakat pemilih.

Koalisi power sharing ini juga bisa dilanjutkan di Pilkada lain di NTB, misalnya di Sumbawa dan Lombok Tengah.

Kepala Litbang Mi6, Zainul Pahmi menambahkan, sebagai partai modern dengan karakter ideologi yang kuat dan khas, setidaknya koalisi PDIP dan PKS ingin mendobrak cara pandang tradisionil yang kerap mengamsumsikan bahwa karena perbedaan ideologi dan gerakan, PDIP dan PKS tidak mungkin dalam satu front politik.

“Koalisi taktis  PDIP dan PKS harus pula dimaknai sebagai upaya membangun citra politik yang positif guna meraih persepsi yang baik untuk saling membesarkan dan menguatkan , ” tukas Zainul Pahmi yang juga menjabat Ketua Pemuda NW NTB ini.

Pahmi melanjutkan persekutuan  PDIP dan PKS sesungguhnya ingin memberikan edukasi dan pencerahan politik kepada public, agar terbiasa  mengapresiasi hal-hal yang anomali  dari perspektif  positif dan mengambil hikmah dari sisi kebaikkannya.

Zainul Pahmi menegaskan, Mi6 berfokus menganalisa peluang politik pasangan kandidat bakal calon kepala daerah di tujuh Pilkada di NTB.

Kenapa lebih fokus Selly-Manan? Pahmi menegaskan, alasannya ialah hingga saat ini baru pasangan Selly-Manan yang sudah definitif mendapatkan  dukungan resmi dan sah dari partai politik pengusungnya yakni PDIP dan PKS.

“Di Mataram kan baru Selly-Manan yang sudah jelas partai pengusung. Sementara Paslon yang lain diduga  masih belum jelas parpol pengusungnya. Mi6 menganalisa bakal calon yang sudah pasti maju saja, yang belum pasti ngapain, hanya buang-buang energi,” tambah didu.

Saran untuk Selly-Manan

Di masa pandemi corona dimana berkumpul dalam jumlah banyak masih dibatasi, para kandidat calon kepala daerah perlu punya strategi tersendiri guna  bersosialisasi dan interaksi dengan konstituennya.

Direktur Mi6 ini menyarankan, pasangan Selly-Manan untuk memanfaatkan teknologi digital dengan optimal di masa pandemi. Tentunya dengan metode kekinian melalui jejaring media sosial seperti facebook dan youtube.

“Selly-Manan bisa membuat konten-konten youtube untuk berinteraksi dengan masyarakat Mataram yang ringan dan menghibur sebagai sarana edukasi ,” imbuhnya.

Ia mengatakan, sosok Selly Andayani sudah cukup populer di kalangan masyarakat Kota Mataram. Selain pernah menjabat sebagai penjabat Walikota Mataram, mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB ini juga sangat aktif turun ke lapangan.

Untuk merawat jejaring ini, Selly bisa saja membuat channel khusus yang memudahkan berinteraksi dengan masyarakat.

Begitu pun dengan TGH Abdul Manan, Ketua MUI Kota Mataram ini tentu punya banyak jejaring juga. Hanya saja untuk mengimbangi Selly, Manan juga bisa membangun jejaring media sosialnya.

“Pak Manan bisa mengikuti gaya dan langgam Doktor Zul dalam berinteraksi dengan masyarakat yang  terkesan memanusiakan orang tersebut. Lagian  Doktor Zul ini khan  mentornya,” tutur pria  yang telah memiliki akun youtube Didu Media ini.

Me