Tantangannya bagaimana masyarakat sekitar secara disiplin mematuhi protokol Covid-19

LOTIM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB gencar melakukan sosialisasi terkait penerapan protokol Covid-19.

Tidak hanya itu, sejumlah tempat wisata dengan risiko penularan Covid-19 rendah diagendakan akan mulai dibuka secara bertahap.

“Rinjani ini risikonya rendah, tetapi tetap hati-hati, protokol Covid ini harus selalu diterapkan,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Peringatan itu disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi dan Simulasi SOP Rinjani Menuju New Normal di Kantor Resort Sembalun Balai TNGR, Desa Sembalun Lombok Timur, Sabtu (27/06/20).

Menurutnya, tantangannya bagaimana masyarakat sekitar secara disiplin mematuhi protokol Covid-19. Kita akan hidup dengan selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak bila beraktivitas di luar rumah, sampai vaksin virus Covid-19 ini ditemukan.

Wagub Hj Sitti Rohmi yang akrab disapa Ummi Rohmi berharap, agar dibalik pandemi ini semua pihak dapat mengambil hikmahnya.

Pandemi Covid-19 ini sejatinya juga memberikan waktu pada kita untuk berbenah, memperbaiki kekurangan selama ini sehingga ke depan dapat lebih baik lagi.

“Ini kesempatan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan kedepan dan tidak hanya menjadi tempat wisata, akan tapi ini akan menjadi pusat edukasi, pusat pemberdayaan masyarakat, sehingga keberadaan Rinjani ini bisa terasa manfaatnya bagi NTB dan Indonesia,” lanjutnya.

Wagub menilai adanya saran bahwa pendakian Rinjani agar dilakukan melalui satu pintu terlebih dahulu serta pentingnya dibangun fasilitas jalur khusus untuk kuda atau sepeda untuk memudahkan para porter membawa barang hingga pos empat, hal itu perlu didiskusikan dengan serius untuk kebaikan bersama.

“Apabila ingin maju maka semua pihak harus duduk bersama, sehingga seluruh pihak mendapatkan manfaatnya dan semua dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi kemajuan Rinjani ke depan,” terangnya.

Lebih jauh, Wagub dalam kesempatan itu meminta progres terkait pengelolaan sampah. Penekanannya pada pintu pintu masuk jalur pendakian Rinjani sangat diperlukan.

“Ini harus betul-betul kelihatan progresnya dan kuncinya di pintu masuk. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Rinjani ini tumpuan hidup kita dan sumber air kita. Jadi antara pariwisata dan kelestarian ini satu dan harus betul betul kita jaga,” ujarnya.

Dengan adanya pandemi ini menumbulkan satu tuntutan yakni penerapan protokol Covid-19. Ada banyak hal positif yang dapat didorong untuk kebaikan pariwisata itu sendiri.

Kata Ummi Rohmi, Pemprov NTB telah mengusung konsep bersih, sehat dan aman.Seluruh destinasi wisata yang ada di NTB harus menerapkannya termasuk Rinjani.

“Semoga tanggal 7 Juli besok, pada saat dibuka, sudah bisa siap dari hulu ke hilir, dari orang naik hingga pulang itu betul-betul diperhatikan dengan sebaik baiknya. Mudah mudahan dengan dibukanya Sembalun ini memberikan semangat bagi kita,” ucap Wagub

Dibuka bertahap

Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyampaikan, yang paling penting adalah kedisiplinan menerapkan protokol Covid-19.

“Ini kita buka secara bertahan, 10 persen dulu, dan kita evaluasi setiap minggu tentu yang kita dahulukan ini domestik,” ujarnya.

Tempat wisata yang telah dinyatakan zona kuning dan zona hijau diperbolehkan buka, tentu dengan beberapa pertimbangan dan persyaratan lainnya.

Ia meminta agar pengawasan langsung dilakukan oleh kepala Balai TNGR pada pintu masuk dan memastikan ketertiban semua pengunjung.

“Ibu Menteri membentuk tim kendali dari pusat dengan para kepala Balai. Sehingga tiap minggu kita akan evaluasi, sehingga apabila ada terjadi atau positif ( Covid-19) maka kita akan langsung tindak atau tutup. Ini uji coba kita bersama. Bapak Presiden juga memastikan kita membuka pariwisata secara bertahap dan memperhatikan protokol Covid-19,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menyampaikan beberapa masukan untuk para pelaku usaha di sekitar Rinjani dan kenyamanan pengunjung.

Ia juga menyampaikan, pihaknya akan meminta dan memantau semua pihak tetap menerapkan protokol dengan maksimal dan berkomitmen mensosialisasikan protokol Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur menyalurkan sembako sebanyak 100 paket dari Pemerintah Provinsi dan dari Kementerian Pariwisata sebanyak 1.237 paket kepada masyarakat sekitar yang terdampak pandemi.

AYA/HmsNTB

Halalbihalal virtual Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI) diikuti anak muda Bima di berbagai daerah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyapa Angkatan Muda Bima Indonesia (AMBI) melalui media daring  di Pendopo Gubernur, Sabtu (27/06/20).

Halalbihalal Nasional secara Virtual  itu bertajuk “Dari Bima Kuatkan Indonesia” yang diikuti oleh anak-anak muda Bima yang tinggal di berbagai daerah di Indonesia.

Selain diikuti Gubernur Zul, tokoh yang berasal dari Bima lainnya turut mengikuti kegiatan ini. Di antaranya, Gubernur NTB periode 1998-2003, Drs. H. Harun Al Rasyid, dan warga kehormatan Bima sekaligus Dewan Pembina AMBI, Ir. H Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur mengaku terkesan dengan banyaknya tokoh-tokoh asal Bima yang telah berkiprah di Ibukota Jakarta, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Keberhasilan dan kesuksesan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah diraih. Untuk itu, ia mengajak para tokoh-tokoh Bima yang telah menuai kesuksesan tersebut untuk membimbing anak-anak muda NTB.

“Bisa diwariskan semangatnya kepada generasi muda, bahwa banyak orang-orang Bima yang berhasil di ibukota, di Jabodetabek, bukan karena proses yang instan tetapi karena perjuangan yang panjang dan membutuhkan banyak pengorbanan,” ujar Bang Zul.

Keteladanan serta kedisiplinan dari para tokoh-tokoh, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda NTB. Kelak, masa depan NTB dan Indonesia ada di tangan generasi mudanya.

“Keberhasilan ini tentu menularkan virus keberhasilan yang sama bagi anak-anak muda yang ada di NTB,” jelasnya.

Wakil Gubernur DKI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, memotivasi anak-anak muda untuk selalu belajar dan berkarya bagi nusa dan bangsa. Ia kemudian mengajak masyarakat khususnya anak-anak muda Bima untuk dapat menjadi pioner dalam membangun bangsa.

“Peran generasi muda akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang,” sebutnya.

Hal yang sama juga diucapkan Gubernur NTB periode 1998-2003, Drs. H. Harun Al Rasyid.

Gubernur NTB ke 8 itu menasehati anak-anak muda agar mampu berbaur di daerah tempat mereka menuntut ilmu maupun bekerja. Perilaku baik harus dijunjung tinggi oleh anak-anak muda di zaman sekarang.

“Alhamdulillah NTB sekarang dikenal di mana-mana, tinggal sekarang bagaimana putra putri daerah bisa membantu dalam membangun NTB dan Indonesia,” tutur salah satu tokoh kebanggaan Bima tersebut.

AYA/HmsNTB

Sebaiknya menghindari informasi yang menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bako Humas), yang beranggotakan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Diskominfotik NTB, Humas Polda NTB, Korem 162/WB dan Kajati NTB, mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan berita baik bagi masyarakat untuk selalu disebarluaskan.

Apalagi dalam menyambut tatanan baru atau new normal kehidupan masyarakat.

Ajakan Kampanye Berita Baik tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., MM saat bertatap muka dengan para pimpinan redaksi media cetak dan Influencer di Green Asri, Kota Mataram, Jum’at (26/06/20).

Menurutnya, informasi baik tentang tatanan baru sangat diperlukan. Sebaiknya menghindari informasi yang menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat.

Apalagi, saat ini Kepolisian Daerah dan Pemerintah Provinsi sedang menginisiasi Kampung Sehat. Ini katanya menjadi pemicu dan spirit bagi seluruh warga NTB mulai dari kampung-kampung untuk intensif memulai tatanan baru dalam konsep New Normal.

“Kita tidak boleh terburu-buru. Apa maksudnya terburu-buru? Kalau kita mendapatkan informasi tentang Covid-19, kita tidak boleh terburu-buru mempostingnya,” katanya.

Menurut Najam, diperlukan informasi utuh, mengandung kebenaran serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Informasi yang mencemaskan atau menakutkan, tidak hanya berdampak pada satu dua orang saja, namun akan berdampak luas bagi semuanya.

Tatanan baru yang akan dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk di NTB harus menjadi perhatian semua pihak.

Dikatakan,tatanan baru ini katanya harus disambut dengan membiasakan diri menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penyebaran Covid-19 untuk memulai tatanan baru dalam hidup keseharian.

Najam juga sampaikan Kampanye Informasi baik ini akan dilanjutkan minggu dengan mengundang Media Online dan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio agar berdampak masif.

Desiminasi berita baik

Kapenrem 162/WB menyampaikan pentingnya desiminasi berita baik bagi masyarakat. Desiminasi informasi baik ini harus dilakukan secara bersama-sama dan masif.

Terutama informasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Tugas kita manyatukan niat, bagaimana betul-betul, mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat sesuai kemampuan kita masing-masing,” katanya.

Dijelaskan, informasi baik yang disebarkan kepada masyarakat harus memuat upaya-upaya pencegahan serta dampak yang ditimbulkannya.

Tidak hanya itu, upaya-upaya pemerintah menangani dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, sebagai akibat pandemi Covid-19 itu juga harus disebarluaskan.

Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Biro Humas dan Protoko NTBl, Polda NTB, Korem 162/WB, Kemenhumham, Diskominfotik Prov.NTB, Pimred Media Cetak dan Selegram.

AYA/HmsNTB

Selly memang sedang sangat dibutuhkan Gubernur untuk fokus menangani banyaknya masalah yang terkait dengan anak-anak

MATARAM.lombokJournal.com — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Mataram, Ir I Made Slamet menyebut, teguran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB untuk Hj Putu Selly Andayani agar segera mengajukan surat pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilai sarat muatan politik.

Pasalnya, pada UU ASN, pegawai yang akan maju dalam Pilkada dipersilahkan mundur dari jabatannya setelah ia resmi ditetapkan sebagai pasangan calon.

Dijelaskan Made, PDI Perjuangan Kota Mataram sangat mentaati aturan. Terkait dengan Selly, pihaknya menjelaskan, saat pasangan calon telah ditetapkan, Selly pasti mengajukan pengunduran diri.

“Kami taat aturan. Kami sangat menaati aturan,” katanya kepada lombok Journal.com, Jumat (26/06/20).

Terkait jabatan Selly sebagai Kepala Dinas, Made mengatakan, saat ini Selly memang sedang sangat dibutuhkan Gubernur untuk fokus menangani banyaknya masalah yang terkait dengan anak-anak di Provinsi NTB.

“Tanya Gubernur lah. Kalau ASN (nya) kan masih dibutuhkan untuk menangani suatu masalah,” katanya.

Banyaknya gebrakan yang dilakukan Selly meski baru dilantik juga dinilainya jadi alasan kenapa Gubernur NTB masih membutuhkan Selly.

Hal itu belum ditambah pengalaman sebelumnya, Selly menempati posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangnunan, yang tentunya jadi alasan lain kenapa ia masih sangat dibutuhkan pemerintah.

“Beliau (Selly) kan baru dilantik di tempat itu, beberapa hari gebrakannya sudah luar biasa terhadap anak, bukan hanya masalah Corona, masalah pelecehan, dan banyak masalah lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Muhammad Nasir telah memberikan teguran kepada ASN kaitannya dengan netralitas pada Pilkada nanti.

Termasuk dari ASN yang mendapatkan teguran adalah ASN yang akan maju sebagai calon Kepala Daerah tapi belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN ke BKD.

BACA JUGA; Kantongi Dukungan PDI-P dan PKS, Selly-Manan Upayakan Tambahan Parpol Pendukung

Seperti diketahui, Putu Selly Andayani yang akan maju pada Pilkada Kota Mataram melalui PDI Perjuangan dan PKS itu, sedang menjabat sebagai Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, yang di antara tugasnya menangani permasalahan anak-anak.

Ast

Kalau sudah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon maka Selly pasti mengundurkan diri

MATARAM.lombokjournal.com — Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pilkada Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (Selly-Manan) sudah cukup dengan dukungan PDI-P dan PKS, namun masih mengupayakan tambahan partai politik (Parpol) pendukung guna meningkatkan potensi kemenangan pada Pilkada Kota Mataram 2020 mendatang.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI-P Kota Mataram, Ir. Made Slamet, Jumat (26/06/20).

“Kita tetap komunikasi dengan partai lain,” ujar Made Slamet kepada lombokJournal.com.

Made menjelaskan, saat ini pihaknya memang tengah fokus menyusun strategi politik memenangkan Bapaslon Selly-Manan.Termasuk diantaranya menjalin komunikasi politik dengan beberapa Parpol.

Mengenai partai mana saja yang diajak berkomunikasi, Made yang juga anggota DPRD Provinsi NTB ini mengatakan hal itu menjadi rahasia partai.

Yang jelas, beberapa partai politik itu memiliki basis masa yang besar dan dapat mempengaruhi konstelasi politik di Pilkada Kota Mataram.

Mengenai teguran Kepala BKD NTB kepada Selly karena tetap menjabat sebagai Kepala Dinas padahal akan maju sebagai Calon Kepala Daerah, Made mengatakan bahwa Selly tidak melanggar Undang-undang ASN,

Menurut Slamet, kalau sudah resmi ditetapkan sebagai pasangan calon maka Selly pasti mengundurkan diri.

BACA JUGA; Teguran Agar Selly Mundur dari ASN, Dinilai Bermuatan Politik

Dan selama belum ditetapkan, Selly masih berhak mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur birokrasi.

“Politik biasa itu. Ndak boleh baper (terbawa perasaan). On the track saja,” katanya.

Ast

Kata wagub, ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga program program vital yang selama ini sudah tidak berjalan lagi agar dapat diaktifkan kembali

MATARAM.ombokjournal.com —  Upaya pemerataan air bagi masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang minim air,  Pemerintah Provinsi NTB membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok.

Pembangunan SPAM ini diperuntukkan memenuhi kebutuhan air di daerah-daerah yang minim air di Pulau Lombok, yakni sebagian daerah di Kabupaten Lombok Tengah dan sebagian di Kabupaten Lombok Timur.

Minimnya air di dua daerah ini tak terlepas dari tingginya jumlah penduduk dibandingkan daerah-daerah lainnya di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat rapat terkait SPAM Regional di Ruang Rapat Anggrek, kantor Gubernur NTB, Jumat (26/06/20) menegaskan, perencanaan pembangunan SPAM  harus benar-benar matang dan menjadi solusi dari permasalahan minimnya air di daerah tersebut.

“Ini adalah hajat hidup orang banyak yang harus betul betul kita seriusi,” tegas Wagub.

Sinergi dan informasi yang komprehensif hal yang sangat ditekankan oleh Wagub dalam keberhasilan pembangunan SPAM ini.

“Bersinergi kita semua untuk menyelesaikan permasalahan air di NTB, di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Jadi ini tugas dan tanggung jawab yang tersinergi,” kata wagub.

Pembangunan SPAM Pulau Lombok ini diminta tidak mengganggu pembangunan yang telah ada, karena pembangunan ini hadir untuk melengkapi pembangunan penyedian air yang sudah ada sehingga dapat merata.

Dalam pembangunan ini,  sangat perlu juga memperhitungkan sumber ketersediaan air yakni pohon-pohon di sekitar mata air.

“Ini harus dalam satu koordinasi yang baik sehingga apapun yang dilakukan LHK nanti untuk konservasi harus semuanya berhulu dari data. Sehingga kegiatan LHK itu efektif betul,” terang Wagub.

Wagub Hj Rohmi menyampaikan beberapa hal penting proses pembangunan SPAM ini. Pertama, keseriusan menyukseskan pembangunan ini. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga program program vital yang selama ini sudah tidak berjalan lagi agar dapat diaktifkan kembali.

“Saya tidak ingin program-program kita, entah itu pengolahan sampah, entah itu program-program pengairan dan lain sebagainya yang kita tahu tidak jalan itu, dicatate, kita minta datanya dan bagaimana caranya untuk diaktifkan kembali,” pintanya.

Kedua, adanya pemetaan yang fleksibel tentang kondisi air di Lombok dan Sumbawa sehingga pemerataan pasokan air bisa dicapai. Dengan demikian, pembangunan ini benar-benar berdasarkan data konkret di lapangan.

“Ini akan menjadi acuan juga untuk kita ke depan. Kita serius membenahi masalah air di NTB ini, tidak hanya di Lombok tapi juga di Sumbawa. Jadi bagaimana supaya ketersediaan air masyarakat di NTB ini betul-betul bisa kita perjuangkan,” ujar Wagub.

Ketiga, agar ketersediaan air untuk daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur yang memang notabenenya masyarakat sangat dominan tersebut, betul-betul menjadi perhatian dari Cipta Karya maupun BWS.

“Pembangunan SPAM Regional ini harus benar benar di sesuaikan dengan tujuan sebelumnya, ingin disuplai kemana, sumbernya mana dan harus debit riil yang akan ada pada saat proyek itu beroperasi,” kata Wagub.

Rapat tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Prov. NTB, Bappeda, PUPR, LHK, BWS, Karo Kerjasama, Karo Ekonomi, Karo AP dan Cipta Karya.

AYA/HmsNTB

Salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah membangun daerahnya apabila jalannya baik, irigasinya lancar serta tersedianya bendungan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB, Kamis (25/06/20).

Salah satu isi arahan yang disampaikan Gubernur Zul, agar PUPR bisa melakukan program yang betul-betul menyentuh kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.

“PU itu menyentuh betul-betul yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti jalan, kemudian jembatan, irigasi dan lain sebagainya,” jelas Gubernur di hadapan puluhan awak media.

Dijelaskan, salah satu indikator keberhasilan Kepala Daerah membangun daerahnya apabila jalannya baik, irigasinya lancar serta tersedianya bendungan. Karena itu katanya penting bagi Dinas PUPR untuk memperhatikan kebutuhan langsung masyarakat tersebut.

“PU ini kenapa menarik, karena Kementerian PUPR itu memberikan perhatian khusus di Nusa Tenggara Barat ini, karena kita akan menjadi tuan rumah MotoGP, ada jalan, mulai bulan depan, dari bandara ke Mandalika” jelas Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul juga menjelaskan, pembangunan Mandalika untuk menyambut MotoGP 2021 itu telah berjalan sesuai rencana atau on the right track. Meski pandemi Covid-19 seperti saat ini, tapi pembangunan KEK Mandalika masih sesuai rencana.

“Secara umum masih pada track yang direncanakan,” ungkapnya.

Selain itu, Bang Zul juga memberikan semangat kepada seluruh jajaran PUPR untuk senantiasa membangun hubungan baik dengan siapapun di lingkungan kerja.

Termasuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman dan penuh kekeluargaan. Sehingga produktivitas kerja meningkat.

Gubernur Zul mengimbau seluruh jajaran untuk saling mengunjungi di rumah sebagai salah satu cara membangun hubungan emosional yang tidak formal.

Sebab, kalau pertemuannya formal seperti di kantor, maka itu cenderung kaku dan mekanistik.

“Kalau sudah saling mengunjungi, kita bisa saling membantu, saling memahami karena kita sudah saling mengenal,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB H. Sahdan, MT melaporkan program yang menjadi tanggung jawab PUPR saat ini adalah pembangunan jalan, jembatan dan irigasi.

“Tadi Pak Gubernur sudah menulis, PU Maksimal, Masyarakat Senang,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, feeproyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Drs. Firli Bahuri, M. Si., mengaku sangat memahami kesulitan yang dialami Gubernur diseluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Termasuk program unggulan harus ditunda dengan refokusing anggaran di masing-masing daerah.

Juga menurunnya kapasitas fiskal, berkurangnya pendapatan daerah, sehingga berdampak pada belanja modal, barang dan transfer keuangan dan yang lainnya.

Firli Bahuei menyampaikan itukepada seluruh Gubernur se-Indonesia, Rabu (24/06/20) melalui diskusi daring dengan tema “Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengikuti diskusi virtual tersebut dari ruang kerjanya, didampingi Asisten II dan Inspektur Provinsi NTB, serta Kadiskominfotik NTB.

Fokus KPK pada tindak pidana korupsi adalah pencegahan pada sektor bisnis / dunia usaha, perijinan, pajak, cukai dan area-area lainnya.

Sehingga melalui upaya pencegahan diharapkannya tidak akan terjadi kejahatan korupsi, terlebih di tengah pandemi covid-19 yang melanda hampir di seluruh negara.

7 area yang rentan

Firli menyebut 7 area yang rentan terjadinya  kejahatan korupsi.

Ketujuh area itu, dimintanya untuk terus dilakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat, baik oleh masyarakat maupun semua pemangku kepentingan di daerah.

Termasuk para pemimpin daerah diharapkannya untuk terus mengoptimalkan peran aparat pengawasan di daerah. Sebab pihaknya (KPK), kata Firli tidak ingin kalau sampai terjadi  ada birokrat atau pejabat dan pengusaha/swasta yang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi.

Ketujuh area rawan korupsi yang harus diwaspadai tersebut, diantaranya pengadaan barang jasa, lahan reformasi birokrasi, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian izin usaha tambang, mark up proyek, feeproyek, uang ketok palu dalam pengesahan anggaran.

Ia juga menjelaskan, 3 pendekatan pemberantasan korupsi yang kini terus dilakukan KPK, yakni pendekatan pendidikan masyarakat.

“Kemudian pendekatan pencegahab sebagai “core busines” KPK. Dan penindakan untuk menekan kejahatan korupsi,”jelasnya

Mantan Kapolda NTB itu mengaku yakin dan percaya,  para pemimpin di daerah sudah banyak melakukan inovasi dan kreatifitas ditengah pandemi.  Dan itu  menurutnya bisa menjadi peluang untuk kebangkitan pada bidang ekonomi dan kesehatan.

Namun diingatkan,  hal yang paling penting diperhatikan dalam menyusun kebijakan dan penyesuaian atau refokusing program menghadapi pandemi covid 19, selain harus menyentuh langsung kebutuhan  dasar masyarakat, juga harus fokus pada upaya penyelamatan dan keselamatan jiwa rakyat Indonesia, tegasnya.

NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah meluncurkan program JPS Gemilang.

Program yang menyerap berbagai produk sembako produksi  IKM/ UKM lokal dari seluruh pelosok di NTB itu, tak hanya  bertujuan untuk membantu meringankan masyarakat terdampak Covid 19 dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Tapi juga menjadi momentum untuk pemberdayaan IKM/UKM lokal sehingga ke depan menjadi mandiri dan mampu berkompetisi di pasar bebas.

Paket JPS Gemilang tahap l dan ll sudah disalurkan ke masyarakat. Untuk tahap lll rencana akan disalurkan bulan Juli mendatang dengan melibatkan lebih banyak lagi pelaku UKM/IKM lokal.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, uang negara yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 begitu besar nilainya.

Untuk itu, prioritas utama adalah memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat. Serta dalam penanganan dimasa pandemi covid-19 bisa tertangani dengan baik.

AYA

Semua benih padi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat telah disertifikasi

MATARAM.LombokJournal.com – Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Husnul Fauzi membantah tudingan anggota komisi II Bidang Ekonomi DPRD NTB, Mohammad Akri yang menyebut Dinas Pertanian menyalurkan benih berkualitas buruk.

Penyuran benih berkuaitas buruk itu menyebabkan petani gagal panen.

Akri menyatakan, banyak petani mengeluh karena padi yang mereka panen tidak berisi.

Hal itu disampaikan Akri di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja di Ruang Rapat Komisi II DPRD NTB, Selasa (23/06/20).

“Untuk apa dikasi gratis tetapi tidak ada isinya,” ujar Akri.

Husnul yang dikonfirmasi lombokJournal.com beberapa saat usai rapat, membantah tudingan itu. Dan ia menegaskan, semua benih padi yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat telah disertifikasi.

Menurut Husnul, bulir padi yang disebut hampa alias tidak berisi itu disebabkan oleh banyak factor. Di antaranya umur panen, kualitas pemberian pupuk, pemilihan varietas benih dan kurangnya air.

“Tidak hanya benih faktor utamanya. Faktor utama itu, umur tanaman, dipanen masih basah, bagaimana  mau ada isinya, tidak ada butir kerasnya,” terang Husnul.

Mengenai kesalahan pemilihan varietas benih yang ditanam petani, kesalahan itu tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintah.

“Sebab penyuluh pertanian telah dikerahkan ke lapangan bertemu langsung dengan petani,” kata Husnul.

Husnul lantas menanyakan, terkait data para petani yang bulir padinya hampa. Sebab pihaknya belum menerima laporan petani yang bulir padinya hampa.

“Persoalan anda menyatakan semua varietas banyak yang kopong, tidak juga. Mana kita bicara data,” sergahnya.

Ast

 Indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB melalui Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Sahabat Usaha Rakyat.

Penandatangan itu disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dilakukan oleh Kepala KPH Pelangan, Burhan SP.,MM dan Direktur Utama PT. Sahabat Usaha Rakyat, Widya Wicaksana, di Kantor Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa (23/06/20).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari acara halalbihalal dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas LHK oleh Gubernur.

Penandatanganan MoU itu untuk pengembangan bisnis berbasis masyarakat di wilayah Balai KPH Pelangan Tastura Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

Dalam MoU yang juga ditandatangani Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si tersebut memuat tiga kesepakatan bersama.

Tiga kesepakatan tersebut yaitu, pertama siap mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor ekonomi berbasis masyarakat, pada areal perhutanan sosial khususnya untuk komoditi pakan ternak indigofera dan produk turunannya di wilayah Balai KPH pelayanan tes NTB.

Kedua, siap melakukan kerjasama untuk mengembangkan bisnis pengolahan pakan ternak indigofera dan produk turunannya yang berbasis masyarakat, dalam lingkup pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan teknis.

Kesepakatan ketiga yaitu, siap merealisasikan pelaksanaan dari kesepakatan ini, dalam bentuk perjanjian kerjasama yang spesifik dengan pihak terkait, sesuai dengan keperluan pencapaian tujuan bersama dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun.

Kadis LHK NTB Madani Mukarom melaporkan kepada Gubernur, luas hutan yang ada di NTB ini sekitar 1.071.000 Ha.

Sebanyak 890.000 Ha merupakan hutan lindung, berubah kewenangan dari Pemerintah Provinsi yang diserahkan oleh Kementerian.  Sementara, lebih dari 170.000 ha merupakan kawasan konservasi menjadi kewenangan Kementerian LHK, termasuk dua taman nasional yang ada di NTB.

“Kami rancang NTB Hijau itu, mudah-mudahan 2023 bisa diselesaikan dengan partisipasi para pihak termasuk desa di dalamnya dengan dana desa dari APBD juga dan para pihak lain, termasuk kewajiban pemegang izin akan melakukan rehabilitasi sesuai dengan luas areal,” jelasnya.

Dikatakan, mudah-mudahan area yang kosong dalam waktu lima tahun ke depan bisa diselesaikan. Ia juga melaporkan indeks kualitas lingkungan NTB semakin meningkat, hingga menyentuh angka 75.

Targetnya pada tahun 2023, angka indeks kualitas lingkungan NTB mencapai angka 80.

“Kami akan bekerja keras dengan melakukan kegiatan program NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi,” katanya.

AYA/HmsNTB