MATARAM.lombokjrnal.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima bantuan 600 paket herbal dari kegiatan Proyek Forest Investment Program (FIP)  II yang diselenggarakan di Balai KPH Rinjani Barat Dinas LHK Provinsi NTB.

Bantuan itu atas dukungan dana hibah dari Bank Dunia melalui Kementrian LH Jakarta.

Bantuan tersebut, diterima secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di ruang kerjanya, Kamis (02/07/20).

Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB, mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada tim medis yang selama ini berjibaku memerangi covid-19 di ranah terdepan.

Bantuan berisi ramuan herbal untuk kesehatan seperti minyak kayu putih dan jamu-jamuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stamina para tenaga medis.

“Terimakasih atas perhatiannya terhadap tenaga medis yang telah berjuang melawan covid-19,” ujar mantan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut.

Kadis LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, BScF., M. Si berjanji akan menyalurkan bantuan tersebut kepada tenaga medis yang membutuhkan.

“Bantuan ini merupakan dukungan Dana Hibah dari Bank Dunia Melalui Kementrian LH Jakarta. Semoga bermanfaat untuk tenaha medis kita,” harapnya.

@diskominfotikntb

Berdasarkan Frekuensi Kejadian Gempabumi pada bulan Juni 2020, kejadian gempabumi terbanyak pada tanggal 13 Juni 2020 sejumlah 73 kejadian

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Meterologi klimatologi dan  Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram mendeteksi, pada bulan Juni telah terjadi gempabumi sebanyak 576 kejadian yang didominasi oleh kejadian dengan Magnitudo <3.0 dan kedalaman dangkal <60 Km.

Hal ini disampaikan oleh Kepal ABMKG Mataram, Ardhianto Septiadhi, S.Si melalui siaran persnya,  Kamis (02/07/20 ).

Ardhianto menjelaskan, dari 576 kejadian tersebut terdapat 7 gempabumi yang dirasakan sekitar wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Kejadian gempa terutama yang dirasakan di Wilayah NTB dengan Intensitas II-IV MMI terjadi sebanyak tujuh kejadian,” jelasnya.

Ardhianto membeberkan, terdapat enam kejadian gempa bumi dirasakan di Wilayah NTB yang merupakan gempabumi dangkal dengan kedalaman < 60 Km dan 1 kejadian gempabumi dalam dengan kedalaman > 300 Km.

“Terdapat 1 kejadian gempa bumi pada 13 Juni 2020 di Pulau Sumbawa yang dirasakan masyarakat Sumbawa hingga IV MMI. Gempa dengan kedalaman dangkal tersebut juga dirasakan di Bima, Dompu III MMI, dan Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram II MMI. “ujar Ardhi

“Analisa gempa bumi di wilayah NTB dan sekitarnya Juni 2020 dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu gempa bumi berdasarkan magnitudo, frekuensi kejadian dan kedalaman tiap kejadian gempa bumi,”sambungnya.

Ardhianto memaparkan, berdasarkan Frekuensi Kejadian Gempabumi pada bulan Juni 2020, kejadian gempabumi terbanyak pada tanggal 13 Juni 2020 sejumlah 73 kejadian.

Kemudian, berdasarkan besar magnitudonya gempa dengan M < 3 sebanyak 415 kejadian, gempa dengan 3 ≤ M ≤ 5 sebanyak 159 kejadian dan terdapat 2 kejadian untuk gempa dengan M > 5.

Selanjutnya, berdasarkan kedalaman gempabumi dengan kedalaman < 60 km sebanyak 512 kejadian, gempabumi dengan 60 km ≤ D ≤ 300 km sebanyak 61 gempabumi dan terdapat 3 kejadian gempabumi untuk kedalaman > 300 Km.

Ardhianto menghimbau masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi,” katanya.

AYA

Dalam hukum internasional menegaskan, penambahan dan penaklukan wilayah dilarang oleh Piagam PBB

lombokjournal.com

JAKARTA  ;   Situasi Timur Tengah kini mencekam. Negara Israel kembali berulah dengan berencana melakukan aneksasi atau pencaplokan wilayah Palestina di Tepi Barat.

Parlemen Israel melakukan pemungutan suara pada tanggal 1 Juli terkait rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan untuk memperluas kedaulatan.

Itu berdasarkan proposal perdamaian Trump yang memberikan lampu hijau kepada Israel untuj mencaplok wilayah Palestina.

Mencermati situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK), mengecam keras aksi aneksasi tersebut.

Aneksasi meliputi sebagian besar Lembah Yordan, yang merupakan sepertiga dari wilayah Tepi Barat dan bagian utara Laut Mati.

Okupasi militer Israel atas wilayah tersebut, kata HBK tidak hanya akan melibatkan Israel dan Palestina semata-mata, tapi akan mempersulit penyelesaian konflik dan akan memperuncing instabilitas di kawasan sekitarnya yang akan berdampak dalam skala global.

“Komisi-1 DPR RI, memandang aneksasi Israel atas Palestina ini sangat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa, yang berlandaskan pada prikemanusiaan dan prikeadilan seperti yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945,” kata HBK dihubungi, Rabu (01/07/20.

Ketua Badan Pengawasan dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra ini, menegaskan, Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas dan menentang upaya aneksasi Israel terhadap Palestina.

Terlebih lagi dalam hukum internasional menegaskan, penambahan dan penaklukan wilayah dilarang oleh Piagam PBB.

“Komisi I DPR RI mengambil sikap tegas menentang upaya aneksasi wilayah Tepi Barat dan menolak dengan keras upaya legalisasi penjajahan pihak Israel terhadap rakyat Palestina. Bahkan peristiwa ini, akan menambah daftar panjang pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil utamanya para perempuan dan anak-anak di wilayah Palestina,” ujarnya.

HBK mengatakan Pimpinan dan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi I DPR RI telah melayangkan pernyataan sikap pada Selasa, 30 Juni 2020.

Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/ P. Lombok ini meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia agar bersikap keras dan tegas terhadap sikap Israel tersebut. Kemenlu didesak melakukan diplomasi bilateral maupun multilateral.

“Komisi I DPR RI mengecam dan mengutuk keras aneksasi negara Israel terhadap wilayah Palestina, dan meminta Kemlu RI untuk mengoptimalkan upaya-upaya diplomasi secara bilateral maupun multilateral, bersama-sama melakukan penolakan yang nyata terhadap upaya perampasan wilayah Tepi Barat,”tegas HBK.

Komisi I DPR RI juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen dunia dan pemerintah di seluruh dunia, beserta komunitas internasional untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka.

“Sikap tegas Komisi I DPR RI, adalah representasi dari konsistensi rakyat Indonesia dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan, kemanusiaan, keadilan dan hak untuk kembali ke tanah leluhurnya,” urainya.

HBK menambahkan  sikap ini akan secara konsisten dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia sampai cita-cita dan perjuangan rakyat Palestina ini terwujud dengan berkeadilan.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mempertahankan prinsip multilateralisme yang berdasarkan kepada tataran dunia yang berbasis aturan atau rules-base order.

“Kegagalan dunia dalam merespons ancaman aneksasi negara Israel terhadap wilayah Palestina akan menjadi ancaman serius untuk perdamaian dunia,” tukasnya.

Me

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah memutuskan memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900VA bersubsidi hingga bulan September 2020.

Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, dalam menghadapi masa pendemi COVID-19.

Tujuan pemberian stimulus tersebut untuk adalah meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat kelesuan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19.

Kebijakan ini diharapkan meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global Covid-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi.

PLN Pastikan Tepat Sasaran

Menindaklanjuti kebijakan diatas, PLN siap untuk melanjutkan dan menyukseskan program tersebut.

Seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon sudah dimasukkan dalam sistem sejak pemberian Stimulus Covid-19 sebelumnya.

“Secara sistem, perpanjangan tersebut dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pelaksanaan stimulus yang pertama,” Ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril.

Karena program ini sifatnya perpanjangan, PLN optimis untuk penagihan bulan Juli sampai dengan September tidak akan mengalami kendala, baik dari sisi waktu penyiapan maupun teknis pelaksanaan.

“Kami pastikan tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial” Ungkap Bob

Seperti diketahui, program ini memberikan biaya listrik gratis kepada pelanggan listrik kategori daya 450VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.

Bagi pelanggan pasca bayar, bantuan ini akan langsung masuk dalam tagihan masing-masing pelanggan.

Untuk pelangan pra-bayar atau yang menggunakan sistem token, besaran bantuan diperhitungkan berdasarkan rata-rata jumlah pemakaian pelanggan tertinggi antara bulan Januari hingga Maret 2020.

AYA

Danrem 162/WB menyampaikan, kegiatan pagi hari ini untuk memberikan surprise kepada rekan-rekan Polri jajaran Polda NTB di hari jadi Bhayangkara Ke-74 sebagai salah satu bentuk kebersamaan TNI-Polri di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  TNI-Polri di NTB selalu bersama, bersinergi di setiap kesempatan dalam melaksanakan tugas membantu pemerintah daerah NTB mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 tergabung dalam Gugus Tugas percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di NTB yang sudah memasuki fase menuju new normal masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Di hari jadi Byangkara Ke-74, saat fajar menyingsing, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han, bersama perwira staf dan komandan satuan segarnizun Mataram memberikan surprise kepada Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal,  S.I.K., M.H., Wakapolda NTB dan seluruh Pejabat Utama Polda NTB di Kediaman masing-masing, Rabu (01/07/2020).

Di sela-sela kegiatan,  Danrem 162/WB menyampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini untuk memberikan surprise kepada rekan-rekan Polri jajaran Polda NTB di hari jadi Bhayangkara Ke-74 sebagai salah satu bentuk kebersamaan TNI-Polri di NTB.

“Jalinan Kebersamaan selama ini telah ditunjukkan dalam setiap kesempatan baik dalam tugas menjaga kondusifitas wilayah, Pengamanan VVIP, Pam Pemilu, Pilpres, Pilleg, Pilkada, membantu penanggulangan bencana alam pasca gempa NTB, termasuk saat ini bersama dalam gugus tugas percepatan penanganan bencana non alam wabah pandemi Covid-19 di wilayah NTB,” tutur Danrem.

Dan dalam waktu dekat TNI-Polri juga akan menghadapi pelaksanaan  Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota yang ada di NTB.

“TNI-Polri, akan terus bersinergi dan bersama steakholder lainnya dalam mewujudkan Pemilukada yang tertib, aman serta dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya,” tegas Danrem.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan surprise mengantarkan kue ucapan Dirgahayu Bhayangkara  ke-74 dari Korem 162/WB beserta jajaran secara serentak, mulai dari kediaman Kapolda NTB, Wakapolda dan PJU Polda NTB.

Kegiatan serupa juga dilakukan seluruh Kodim dan Koramil jajaran Korem 162/WB sebagai bentuk kebersamaan TNI-Polri dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara di wilayah NTB.

AYA

Gubernur Zul berharap Rumah Zakat terus berkiprah dengan menghadirkan terobosan-terobosan baru untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com  —   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Rumah Zakat yang ke-22, Selasa (30/06/20).

Di hari jadi yang ke-22 tahun 2020 ini, Gubernur Zul mengapresiasi seluruh jajaran Rumah Zakat.diharapkan,  Rumah Zakat akan terus memberikan kiprahnya sebagai institusi yang menghadirkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian Rumah Zakat akan terus dikenang sebagai suatu institusi yang selalu menghadirkan kemaslahatan untuk masyarakat.

“Mudah-mudahan Rumah Zakat akan terus berkiprah dan dapat dikenang sebagai institusi yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Zul berharap Rumah Zakat terus berkiprah dengan menghadirkan terobosan-terobosan baru untuk masyarakat.

“Sekali lagi selamat kepada rumah zakat, kita terus menunggu kiprah rumah zakat di hari berikutnya,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Baawaslu sudah mengirim 40 rekomendasi ke Komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sangsi jika terbukti bersalah

MATARAM.lombokJournal.com – NTB menjadi salah satu daerah dengan tingginya angka Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju memperebutkan kursi kepala daerah di tujuh Kabupaten/Kota.

Bawaslu selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya ketertiban dan keadilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), minta kepada ASN yang akan maju sebagai Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) agar sesegera mungkin meletakkan jabatan publiknya dan melepaskan statusnya sebagai ASN.

Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu NTB,Umar Ahmad Seth mengatakan itu pada lombokjournal.com, Senin (29/06/20).

Hal itu disebutnya sebagai langkah bijak untuk menjaga rasa keadilan, dan menghormati kode etik profesi ASN yang prinsipnya dilarang  terlbat  dengan kegiatan politik praktis.

“Sehingga ada kesetaraan dengan semua orang (Balon) yang tidak memiliki atribut sebagai pejabat,” terang anggota Bawaslu NTB.

Umar menagatakan,  jika para pejabat ASN tidak lagi memiliki jabatan masihkah promosi diri mereka terjaga.

Umar juga mengandaikan semua calon yang nantinya bertarung mengikuti Pilkada sama-sama berangkat dari “nol” alias tidak lagi memangku jabatan sebagai ASN.

“Sekali-sekali komisi ASN kasih rekomendasi berefek jera. Rata-rata yang bermain politik ini punya jabatan. Taruh dia Kepala Dinas, sementara waktu diberhentikan sebagai Kepala Dinas, itu efektif. Atau dia dicutikan. Sehingga ada kesetaraan dengan semua orang yang tidak memiliki atribut sebagai pejabat,” pintanya.

Umar menyampaikan, pihaknya sudah mengirim 40 rekomendasi ke Komisi ASN (KASN) untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sangsi jika terbukti bersalah.

Termasuk dalam rekomendasi, beberapa ASN yang sejauh ini memperlihatkan gelagatnya untuk berpolitik praktis.

“Ada 40 rekomendasi. Sembilan dibatalkan karena tidak cukup unsur. 30 sudah direkomendasikan ke Komisi ASN. Satu yang belum direkomendasikan, ASN ini mau menjadi Bapaslon Pilkada di Dompu, dan dia dari luar daerah,” katanya.

Ast

Bawaslu di tujuh Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan alat pelindung diri (APD) ke seluruh personel pengawas pemilu, baik pengawas pemilu kecamatan maupun yang di kelurahan/desa

MATARAM.lombokJournal.com – Rapid test masal dilakukan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di lima dari tujuh Kabupaten/Kota (kecuali KLU dan KSB), yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. .

Dari hasil tes tersebut lima pengawas pemilu dinyatakan reaktif virus Corona (Covid 19), satu orang di Kabupaten Sumbawa dan empat orang di Kabupaten Bima.

Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara belum menyerahkan laporan hasil tes ke Bawaslu Provinsi NTB karena belum melaksanakan Rapid test.

“Di (Kabupaten) Sumbawa satu, Kabupaten Bima empat,” terang Kepala Sekretariat Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani, Senin (29/06/2020).

Yani sendiri hanya menyebutkan kabupaten dan tak menyebutkan detail siapa dan dari kecamatan mana panitia pengawas yang reaktif Corona tersebut.

Selain melakukan Rapid test masal, Bawaslu di tujuh Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan alat pelindung diri (APD) ke seluruh personel pengawas pemilu, baik pengawas pemilu kecamatan maupun yang di kelurahan/desa.

“APD meliputi masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan pakaian. Satu lagi terkait itu, memastikan petugas yang turun mengawasi itu dilakukan Rafid test,” katanya.

Untuk penanganan, panitia pengawas pemilu yang reaktif Corona tersebut akan dikarantina mandiri selama empat belas hari sebelum dites Swab. Selama masa karantina mereka akan tetap bekerja dari rumah dengan diperbantukan anggota panitia pengawas yang lain karena secara aturan mereka tidak bisa diberhentikan.

“Sekretariat menggantikan sementara,” katanya.

Ast

Tambahan anggaran diterima Bawaslu NTB setelah melakukan pendataan semua kebutuhan APD panitia pengawas di tujuh Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak.

MATARAM.lombokjournal.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB mendapatkan tambahan anggaran 900 juta rupiah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Tambahan aggaran itu  untuk kebutuhan penyediaan alat pelindung diri (APD) karena bekerja mengawasi Pilkada di tengah wabah pandemi virus Corona.

“Untuk Kabupaten/kota, 900 juta. Untuk memberikan APD ke aparatur pengawas dari kabupaten kota sampai ke desa,” kata Kepala Sekretariat Bawaslu NTB Lalu Ahmad Yani, Senin, (29/06/2020).

Selain untuk keperluan APD, anggaran 900 juta rupiah juga diperuntukkan membiayai Rafid test seluruh panitia pengawas di daerah.

“Biaya 900 juta termasuk Rapid test, untuk kebutuhan dua tahapan,” katanya.

Yani menjelaskan, besaran anggaran tersebut diterima Bawaslu NTB setelah melakukan pendataan semua kebutuhan APD panitia pengawas di tujuh Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Data yang dikirim Bawaslu ke Kemenkeu itulah yang menjadi dasar Kemenkeu dalam menghitung tambahan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu NTB.

Ditambahkan Yani, tambahan anggaran yang dikirim langsung dari pusat tersebut menjadi keputusan Kemenkeu, karena melihat tidak mampunya daerah menyiapkan anggaran tambahan Pilkada oleh karena anggaran daerah sebagian besar diperuntukkan untuk penanganan wabah pandemi Corona.

“Dari hasil sisiran di tujuh Kabupaten/Kota tidak cukup untuk membiayai APD. Kondisi ini yang kita laporkan ke pusat,” katanya.

Ast.

Tatanan baru ini harus disambut dengan membiasakan diri menerapkan pola hidup bersih dan sehat

MATARAM.lombokjournal.com —  Masyarakat harus memperoleh informasi baik dan menyejukkan. Sehingga, mereka merasa optimis dan meningkatkan produktivitas.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S. Sos, MM menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi jajaran Biro Humas dan Protokol bersama Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, Ketua Komisi Informasi, Hendriadi, ME, di ruang rapat Biro Humas dan Protokol, Senin (29/06/20).

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi NTB sepakat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB untuk memaksimalkan kerjasama dengan seluruh Lembaga Penyiaran, seperti TV dan Radio dari berbagai pelosok NTB.

Kerjasama ini dilakukan untuk menyiarkan berita baik, potensi dan keunggulan NTB dengan tatanan baru sesuai Protokol Covid19. Sehingga warga NTB selalu Sehat dan Produktif.

Hal yang sama juga dengan Komisi Informasi NTB. Kolaborasi program penguatan PPID masing-masing OPD Pemprov NTB akan terus ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Sehingga bisa menjadi Agen Informasi terdepan memberikan informasi terbaik terkait penanganan Covid19, JPS Gemilang dan Program Stimulus Ekonomi yang segera diluncurkan setelah JPS Gemilang 3 tuntas dilaksanakan.

“Semoga dengan kolaborasi dan sinergi ini akan semakin banyak berita baik yang menyejukkan, sehat dan mencerahkan tersaji untuk warga NTB,” harap Bang Najam, sapaan akrab Karo Humas.

Menutnya, diperlukan informasi utuh, mengandung kebenaran serta tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Informasi yang mencemaskan atau menakutkan, tidak hanya berdampak pada satu dua orang saja. Namun akan berdampak luas bagi semuanya.

Selain itu, tatanan baru yang akan dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk di NTB harus menjadi perhatian semua pihak.

Tatanan baru ini harus disambut dengan membiasakan diri menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sebab, Pola Hidup Bersih dan Sehat itu menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk memulai tatanan baru dalam hidup keseharian.

“Kami ingin mengajak sahabat-sahabat komisioner KPID dan KI untuk berjalan seiring sesuai tupoksi masing-masing. Dimana KPID dan KI sebagai lembaga independen, yang memiliki daya dorong tersendiri, untuk memberikan semangat kepada seluruh perangkat daerah, lingkup provinsi NTB, dalam kampanye berita baik di NTB, terkait penanganan Covid-19 dan program unggulan,” ungkapnya

Sementara, Ketua KPID Yusron Saudi menyampaikan, kerjasama dan kolaborasi semua pihak di bidang informasi merupakan hal yang harus diapresiasi. Bahkan, kolaborasi seperti sudah dilakukan sebelumnya.

“Hal ini sudah jauh hari dilakukan dan kami menyambut apa yang menjadi hajatan Humas untuk kita bersinergi demi NTB Gemilang,” ungkapnya.

Ketua KI Hendriadi menyampaikan dukungannya pada kolaborasi dan kerjasama penyebaran berita baik ini. Bahkan hendri akan memaksimalkan lembaganya untuk menyiarkan hal-hal baik tentang NTB, terutama menuju tatanan baru ini.

“Ini  menarik sekaligus kita bisa up bersama info NTB,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB