Literasi Digital Penting untuk Tetap Aman dan Produktif Saat Pandemi

Literasi digital masyarakat penting, selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana

MATARAM.lombokjournal.com — Teknologi Informasi menjadi sarana vital di tengah pandemi Covid-19, yang mengharuskan masyarakat untuk banyak berkegiatan di rumah saja.

Pemanfaatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah semakin berkembang.

Dari 5,4 juta masyarakat NTB, 2,7 juta orang di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial.

Ini menunjukan animo masyarakat cukup besar dan perlu dibarengi dengan literasi atau edukasi digital yang baik. Sehingga masyarakat bisa aman dan tetap produktif menggunakan sosial media di masa pandemi ini.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikann itu saat mengisi sekaligus membuka secara daring Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital bertajuk “Aman dan Produktif Dengan Adaptasi Kebiasan Baru di Internet,,” di ruang kerjanya, Rabu (02/09/30) .

“Animo masyarakat menggunakan media sosial di tengah pandemi ini besar. Kedepan perlu edukasi lebih luas cara memanfaatkannya yang efektif dan produktif,” jelas Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB.

Mantan Kabag Pemberitaan pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB tersebut menjelaskan, pentingnya literasi digital masyarakat selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana.

Khususnya seperti saat bencana non alam pandemi covid-19 ini. Dimana, banyak disinformasi atau hoax beredar yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang disiplin hingga abai terhadap protokol kesehatan covid-19.

“Jika pemahaman literasi digital masyarakat baik. Masyarakat akan mencari informasi melalui sumber terpercaya. Karena itu, edukasi pentingnya literasi digital ini sangat penting,” jelasnya.

Lebih jauh, Gede menjelaskan, untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital diperlukan kerjasama semua pihak, baik akademisi, praktisi, hingga komunitas penggiat tehnologi informasi.

Edukasi yang diberikan pun harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Seperti acara Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital yang digarap ICT Watch yang bekerjasama dengan Universitas Mataram, Kementerian Kominfo RI, dan berbagai stake holder tehnologi informasi terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel A. Pangerapan, pada kesempatan yang sama juga menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi di era media sosial saat pandemi ini.

Namun, banyak masyarakat masih abai untuk melindungi data pribadinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya warganet yang tanpa sadar membagikan data pribadi pada akun sosial medianya.

Pemerintah sendiri telah membuat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk agar data pribadi masyatakat di sosial media bisa tetap aman.

“Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di tengah pandemi. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang baik terkait hal ini,” jelasnya.

Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta yang merupakan mahasiswa, ASN, komunitas, dan pelaku bisnis online se – NTB. Webinar ini juga menghadirkan pemateri dari perwakilan Kemkominfo RI, Facebook Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat, hingga relawan TIK.

novita, @diskominfotikntb

Pemerintah Dorong Transformasi TV Digital

Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi

MATARAM.lombokjurnal.com — – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi teknologi televisi analog ke televisi digital.

Pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar pemanfaatan frekuensi dapat lebih efisien.

Selain itu, transformasi TV Digital juga akan mendorong menciptakan lapangan kerja diberbagai bidang. Salah satunya inovasi pembuatan konten-konten kreatif.

“Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk menunda proses migrasi digitalisasi dari TV analog ke TV Digital,” kata Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Saat itu wagub membuka webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB dengan tema “Indonesia Goes To Digital”, di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (02/09/20).

Sehingga kata Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur, terjadinya migrasi dari era penyiaran analog menuju era penyiaran digital, akan mendorong tersedianya saluran siaran yang lebih banyak,.

Sehingga membuka peluang lebih luas bagi para pelaku penyiaran dalam menjalankan fungsinya dan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam industri penyiaran ini.

“Sekali lagi, melangkah ke Digitalisasi adalah keharusan yang terus dikejar bersama seluruh pihak termasuk regulasi dan aturannya untuk segera dihadirkan,” tegas Ummi Rohmi.

Indonesia jauh tertinggal

Dalam video testimoninya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi adalah sebuah keharusan dengan beberapa alasan,” ungkapnya.

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu.

Negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012.

Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

“Sekarang, masyarakat di sana telah dapat menikmati siaran televisi dengan teknologi digital, dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik, serta menikmati pilihan program siaran yang lebih beragam,” ungkap Jhonny

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya, agar sejalan dengan perkembangan era digital.

Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat.

Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

“Pita frekuensi 700 MHz yang adalah rentang yang digunakan untuk siaran televisi terestrial di seluruh dunia, merupakan pita frekuensi “emas” karena ideal untuk layanan akses internet broadband,” jelas Menteri Johnny.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemenkominfotik RI Ir. Geryantika Kurnia, M.Eng, MA, menegaskan, proses migrasi TV Digital harus segera dilakukan.

“Karena tahun 2020 ini, hanya Indonesia dan Timur Leste di Asia yang masih menggunakan TV Analog,” tuturnya.

Menurut data Kominfo, terdapat 30 stasiun TV Analog yang ada di NTB. Harapannya Pemda dapat mendorong untuk segera migrasi ke digital.

“Penyiaran TV Digital ini memiliki kualitas gambar dan suara jauh lebih baik dibandingkan siaran analog,” tuturnya.

Kegiatan sosialisasi daring yang dipandu Ketua KPID Provinsi NTB Yusron Saudi, ST., M. Pd ini turut menghadirkan berbagai narasumber.

Seperti Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Supriyo, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram Dr. H. Kadri, M.Si , Direktrur Teknik TVRI Supriyono dan Ketua ATDSI Eris Munandar.

edy@diskominfotik_ntb

APKLI Kota Mataram Minta Dinas Perkim Tarik Izin Lapak Nganggur di Taman Udayana

Kadis Perkim Kota Mataram, menurut Syahidin pernah secara lisan memerintahkan 40 PKL menempati lapak kosong di Udayana, tapi ke-40 PKL diminta membayar seharga 20 juta rupiah oleh pemilik izin lapak Udayana

MATARAM.lombokJournal.com – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram, M. Syahidin, mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, segera cabut izin penggunaan lapak yang dianggurkan pedagang di kawasan Taman Udayana Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikan Syahidin mengingat izin penggunaan lapak tersebut rentan diperjualbelikan.

“Sama pedagang ini kenapa diperjualbelikan, kan ini ndak boleh,” kata Syahidin kepada lombokjournal.com, Rabu, (02/09/20).

Dijelaskan, banyak lapak di Udayana yang pemegang izinnya tak lagi berjualan. Ketika penjual lain ingin menempati lapak tersebut, pemegang izin justru meminta bayaran.

Tak tanggung-tanggung, izin dihargai di atas 20 juta rupiah. Menurut Syahidin, hal itu tak hanya menyalahi aturan karena melanggar Perda, juga merugikan pedagang lain yang ingin berjualan di sana.

“Di sinilah letak lemahnya pemerintah saya katakan. Kenapa ketika lapak ini kosong tidak ditindak,” ujarnya.

Saat ini APKLI tengah mengupayakan 40 PKL yang lapaknya dirobohkan pemerintah untuk mendapatkan lokasi jualan baru.

Kadis Perkim Kota Mataram disebut Syahidin pernah secara lisan memerintahkan 40 PKL menempati lapak kosong di Udayana.

Ketika ke sana, ke-40 PKL justru diminta membayar seharga 20 juta rupiah oleh pemilik izin lapak Udayana.

Konflik antar PKL

Selain transaksi kuasa izin penggunaan lapak yang melanggar aturan, hal lain yang dikhawatirkan Syahidin adalah konflik terbuka antar PKL.

Menghindari hal tersebut, APKLI meminta Dinas Perkim menjembatani komunikasi ke-40 PKL yang lapaknya dirobohkan, dengan PKL pemilik izin lapak yang dibiarkan menganggur di jalan Udayana.

Tapi sampai saat ini, Dinas Perkim terkesan abai mencari solusi permasalahan.

“Ini kan sama dengan membenturkan sesama pedagang,” sesalnya.

AST

Bansos Beras Mulai Disalurkan, Jatah NTB 5.093 ton lebih per bulan

Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik menyampaikan, untuk NTB dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengajak mensyukuri adanya program Pemerintah yakni Bantuan Sosial Beras (Bansos Beras). Bantuan ini secara khusus bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kuncinya, bagaimana program ini tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan,”ungkapnya saat mengikuti giat launching Bansos Beras secara serentak di 34 Provinsi oleh Menteri Sosial, melalui live streaming di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (02/09/20).

Bansos Beras merupakan salah satu program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.

Jumlah Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi NTB, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperoleh Bansos Beras, sebanyak 339.588 KPM.

Per bulan setiap KPM akan mendapatkan 15 Kg beras.

Bila program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka akan memberikan efek berganda yang akan sangat membantu di masa sulit seperti saat ini.

Menurut Wagub, pandemi Covid-19 ini belum berakhir, butuh kesabaran, kedisiplinan yang konsistensi dari kita semua untuk mengawal ini.

“Memang pilihannya kita harus hidup aman dan produktif, untuk bisa hidup aman dan produktif itu tentunya dua sisi, kesehatan dan ekonomi ini harus bisa jalan berbarengan, kuncinya patuh pada protokol Covid-19,” ujarnya.

Diharapkan, agar Provinsi NTB terbebas dari resesi ekonomi, dapat melalui masa sulit dengan bersama-sama dan bergotong-royong.

Ia kembali menegaskan, patuh menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 merupakan kunci menghadapi pandemi.

Sinergitas menanggulangu pandemi

Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara melalui live sreaming menerangkan, penyaluran Bansos Beras ini merupakan bentuk nyata sinergitas Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kami dari Kementerian Sosial tentunya sebagai salah satu Kementerian yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk berada di garda terdepan dalam berperang melawan pandemi Covid-19, menggandeng mitra kami dalam hal ini Bulog untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 10 juta KPM PKH,” ujarnya.

Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog bekerja bahu membahu dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah khususnya pada saat penyaluran Bansos Beras.

“Karena menyalurkan beras ke 10 juta keluarga dari pintu ke pintu, dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tiga bulan bukan pekerjaan yang mudah,”ucapnya

Dengan program Bansos Beras ini, Bulog juga bisa dengan lebih leluasa menjalankan tugas-tugasnya dalam menyerap hasil panen dari petani. Sehingga kesejahteraan para petani yang juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa, dapat lebih baik lagi.

“Selamat bekerja bagi teman-teman di Kementerian Sosial, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dengan seluruh Dinas Sosial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota, agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Saat itu, Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik menyampaikan, untuk NTB Bansos Beras ini sebanyak 5.093 ton lebih per bulan atau dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton.

“Yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menekan kenaikan angka kemiskinan di NTB,” ucapnya. Salah satu KPM PKH yang hadir dalam kesempatan itu Sumiati mengatakan, dirinya berterima kasih atas bantuan yang diterima. Ia mengakui bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarganya. “Sangat membantu untuk keluarga miskin, untuk anak sekolah juga,” ungkapnya.

Launching tersebut ditandai dengan pelepasan kendaraan pengangkut Bansos Beras serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan KPM PKH oleh Wagub secara langsung.

HmsNTB

Wagub Tegaskan, Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Wujudkan Digitalisasi

Digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com — Kemajuan zaman harus dibarengi dengan kemajuan digital agar suatu bangsa tidak ketinggalan dari bangsa lain.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, digitalisasi pada segala bidang harus diterapkan agar tidak ketinggalan.

“Melangkah ke digitalisasi merupakan suatu keharusan yang mesti kita kejar bersama seluruh pihak, mulai dari regulasi, gerakan dari pemerintah pusat hingga daerah, bersinergi bersama untuk mewujudkan digitalisasi ini,” ungkap Wakil Gubernur saat membuka acara Webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB, Rabu (02/09/20).

Menurutnya, digitalisasi ini lmemiliki manfaat besar, di antaranya meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan efisiensi infrastruktur industri penyiaran.

Selain itu, akan menghemat biaya listrik hingga 94 persen, pengeluaran modal bisa hemat mencapai 79 persen, serta pengeluaran operasional bisa hemat mencapai 57 persen dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar analog.

Dalam webinar yang bertema “Indonesia Goes to Digital” tersebut, Wagub mengungkapkan, digitalisasi ini juga bermanfaat untuk usaha industri konten yang akan berkembang dengan adanya digitalisasi ini.

Digitalisasi pada bidang informasi, adalah salah satu instrumen penting dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar kinerja pemerintah diketahui dengan seksama.

“Berbicara digitalisasi di NTB ini sangat besar peranannya, dari segi pemenuhan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di NTB, penyebaran informasi rencana, proses, hingga hasil kerja pemerintah,” jelas wagub.

Selain menyediakan informasi dari pemerintah, digitalisasi di bidang informasi juga menjadi salah satu media informasi potret realitas sosial masyarakat sebagai bentuk ceck and balance bagi pemerintah.

Berbicara Pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini, Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan, digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 ini.

Ia berharap digitalisasi di NTB ini segera tuntas agar kemajuan dapat terkejar dengan cepat, sehingga masyarakat NTB khususnya generasi muda dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini.

“Harapan Pemerintah NTB dengan adanya digitalisasi ini akan semakin terbukanya peluang usaha baru, idustri kreatif bagi generasi muda, tertatanya penyiaran yang berkualitas,” harapnya.

HmasNTB

Program RANTANG SALAM dari Selly-Manan, Tiap Hari Makanan Gratis Bagi Lansia

Selly mengatakan, kalau Selly-Manan diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin Kota Mataram, maka tidak akan ada lagi rumah kumuh seperti tempat tinggal Inaq Ili

lombokjournal –

MATARAM; Bakal Calon Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan. menggebrak dengan program kemanusiaan.

Pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera ini meluncurkan program “RANTANG SALAM”, program memberi makanan gratis tiap hari untuk orang lanjut usia tidak mampu di enam Kecamatan di Kota Mataram.

Launching program “RANTANG SALAM” digelar di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selasa (01/09/20).

Makanan tersebut dikemas dalam rantang makanan higienis berwarna hijau. Rantang tersebut berisi menu makanan lengkap, lalu diantarkan langsung ke rumah para Lansia tidak mampu yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Mataram.

Relawan pasangan Selly-Manan menyiapkan ojek online untuk mengantarkan makanan tersebut. Pengantaran makanan itu akan berlangsug seterusnya tiap hari.

Mulai hari Selasa (01/09) makanan tersebut di antar ke sejumlah keluarahan seperti Pejeruk, Jempong, Jempong Baru, Taman Sari, Banjar, dan Dayen Peken. Tiap rantang makanan telah bertuliskan nama dengan alamat lengkap Lansia yang dituju.

“Ini salah satu program untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat Lansia 70 tahun dan merupakan keluarga prasejahtera,” kata Hajjah Selly di sela launching program ini.

Kecamatan Ampenan dipilih sebagai lokasi launching, rupanya lantaran di setiap kelurahan di Ampenan, masih ditemukan masyarakat yang hidupnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Usai launching dengan membonceng motor matik, Selly menemui langsung salah seorang Lansia yang mendapatkan “RANTANG SALAM”

Lansia tersebut bernama Inaq Ili. Tinggal di Kampung Banjar. Kondisi rumahnya begitu memprihatinkan. Tinggal di rumah yang benar-benar tidak layak huni.

Kondisi kesehatan Inaq Ili juga memprihatinkan. Perempuan tersebut hanya tergolek di selembar kasur tipis di dalam ruangan yang pengap dan gelap. Membutuhkan pencahayaan terus menerus dari satu bola lampu meski siang hari.

Sungguh Inaq Ili tak menyangka, bahwa kemarin, dia akan mendapat kejutan yang menyenangkan. Di tengah ketidakberdayaannya, dia menunjukkan ekspresi wujud rasa syukur tiada tara.

Menghadapi kondisi Inaq Ili seperti ini, Hajjah Selly benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hatinya pedih. Matanya sembab. Terlihat betul, Penjabat Wali Kota Mataram tahun 2015 tersebut membendung tangis.

Menurutnya, ada yang tidak berjalan dalam sistem pemerintahan di Kota Mataram. Sehingga masih ada warga seperti Inaq Ili. Pasti telah terjadi kekeliruan pendataan. Dan kondisi tersebut tidak hanya menimpa Inaq Ili. Melainkan menimpa banyak Lansia lain di Mataram.

“Padahal kita tahu selama ini ada program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan hunian layak huni untuk masyarakat tidak mampu,” katanya.

Nyatanya, di Kelurahan Banjar, yang begitu dekat dengan jantung pemerintahan, banyak ditemukan warga yang masih tinggal di tempat yang tidak layak seperti Inaq Ili.

Karena itu dia menegaskan, kalau Selly-Manan diberi amanah oleh masyarakat untuk memimpin Kota Mataram, maka tidak akan ada lagi rumah kumuh seperti tempat tinggal Inaq Ili.

“Ini bukan sekadar janji. Tapi ini adalah program nyata. Karena kami berdua bertekad menjadi pemimpin yang amanah di dunia dan akhirat,” tutur Selly.

Dia menegaskan, dirinya ingin masyarakat Mataram berbahagia karena pemimpinnya adalah pelayan masyarakat. Bukan pemimpin yang hanya duduk di kursi emas.

Bukan pemimpin yang hanya mau diagung-agungkan tapi setiap hari masyarakatnya justru penuh dengan kekurangan. Hidupnya begitu timpang.

Selly menambahkan, program Mataram Berkah dan Cemerlang yang disiapkan Selly-Manan bukanlah janji kosong. Tapi program nyata untuk masyarakat. Bukan pula janji politik. Namun, ikhtiar nyata yang sudah dilakukan.

Dijelaskan, dirinya adalah birokrat bukan politisi. Karena itu, Hajjah Selly bertekad membawa jalan politik yang kini ditempuhnya ke jalan jalan yang lurus. Bukan politik dengan janji-janji kosong.

“Jangan janji melulu sekian tahun. Tapi kenyataannya malah sampai hari ini setelah sekian tahun kenyataannya malah kosong,” tandasnya.

Ekonomi Pro Rakyat

Program “RANTANG SALAM” sendiri akan dilakukan merata di enam kecamatan. Basis pendataan program ini melibatkan para Ketua RT di setiap lingkungan. Sehingga mereka yang menerima program ini benar-benar yang berhak.

Dalam hal ini, nantinya jika Selly-Manan memimpin Kota Mataram, maka setiap Ketua RT akan mendapatkan insentif. Akan mendapatkan reward dari pemerintah. Karena mereka menjadi ujung tombak pendataan yang benar.

Di sisi lain, program “RANTANG SALAM” ini juga merupakan program ekonomi yang pro rakyat. Sebab melibatkan transportasi ojek online. Kebetulan kata Selly, para ojek online tersebut juga memiliki motto “Salam Satu Aspal”.

“Ini tepat sekali dengan program ke masyarakat yang kami siapkan,” imbuhnya.

Makanan untuk “RANTANG SALAM” juga dipesan di warung-warung makan milik masyarakat. Sehingga menggairahkan ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Warung yang terlibat pun akan berbeda setiap hari. Dengan begitu, menu makanan pun bervariasi. Namun dipastikan memenuhi standar gizi dan juga higienitasnya.

Di sisi lain, nantinya para Lansia ini juga akan mendapat layanan program kesehatan gratis.

Puskesmas di Kota Mataram nantinya akan disiapkan menjadi ujung tombak layanan kesehatan bagi para lansia tersebut.

Antara lain dengan memastikan setiap puskesmas memiliki ambulans lengkap. Ambulans itu akan rutin turun ke masyarakat. Sehingga bukan hanya berada di garasi puskesmas terus menerus.

“Kita siapkan layanan kesehatan yang benar-benar paripurna,” ujar Selly.

Dia menegaskan kembali, bahwa Selly-Manan tidak akan membiarkan ada masyarakat Kota Mataram yang hidupnya memprihatinkan.

“Masyarakat Kota Mataram sudah cerdas. Nggak bisa diajak main-main lagi. Ini masalah nyawa manusia,” tukasnya.

Puluhan PKL di Samping Kantor Imigrasi Mataram, Minta Perhatian Walikota

Janji Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk memberikan lokasi usaha yang baru sampai saat ini tidak kunjung terealisasi

MATARAM.lombokjournal.com — Puluhan PKL yang lapaknya dibongkar paksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB guna pembangunan gedung Bank NTB Syariah, kebingungan mencari lokasi usaha baru.

Mereka tidak mendapatkan solusi dari pemerintah untuk lokasi usaha pengganti seperti dijanjikan awal.

Awalnya, mereka dijanjikan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk berjualan di lokasi Taman Udayana, tetapi sampai saat ini, janji tersebut belum ditepati.

Beberapa dari mereka mengambil inisiatif untuk berjualan di lapak pinggir sungai samping Kantor Imigrasi Kota Mataram, tapi karena tidak didapatkannya izin berjualan dari Pemprov, mereka khawatir sewaktu-waktu kembali dipaksa minggat.

Dan lagi ada permasalahan pengelolaan lapak tersebut, bangunan lapaknya dibuat oleh Pemkot Mataram, sementara areal tempat dibangunnya lapak di bawah tanggung jawab Pemprov NTB.

“Pokoknya yang bagian perdagangan. Dia nyuruh pindah Udayana. Udah ketemu rapat, janjinya jam 9 kita ketemu di Udayana. Tapi kita tunggu sampai jam 10, jam 11, sampai sekarang, ndak datang-datang dia,” papar salah seorang PKL yang berjualan di samping Kantor Imigrasi Mataram, Joni Suhaidi kepada Lombokjournal.com, Selasa, (01/09/20).

Dijelaskan, mereka menempati lapak yang yang bersengketa tersebut atas inisiatif pribadi guna tetap berlangsungnya kegiatan usaha.

Mereka terpaksa mengambil inisiatif tersebut karena janji pemerintah untuk memberikan lokasi usaha yang baru sampai saat ini tidak kunjung terealisasi.

“Kalau sudah urusan perut bagaimana pak. Masak kita mau jualan narkoba yang tidak perlu pakai tempat. Mau jualan, kita dipersulit. Makanya kita mohon pada Gubernur sebagai bapak kita. Jangan kita ini diperlakukan seperti anak pungut,” ujarnya.

Sebelumnya, atas prakarsa Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB mereka sempat bertemu pejabat Dinas Perdagangan Kota Mataram. Dari pertemuan tersebut, mereka dijanjikan tempat di Taman Udayana.

Selain mediasi, mereka mengaku sudah melakukan beberapa kali demonstrasi ke Kantor Gubernur, tetapi selalu menemui jalan buntu karena Walikota Mataram, termasuk pejabat di Dinas Perdagangan Kota Matara, yang hendak mereka temui selalu tidak berada di kantornya.

“Kita mau ketemu Bapak kita, Pak Walikota, tapi sama Pol PP selalu dia bilang Bapak sedang keluar, Bapak sedang keluar. Itu aja katanya,” sesalnya.

Saat ini, jumlah mereka yang berjualan di lapak tersebut tersisa 15 orang. 25 orang dari mereka memilih tidak berjualan lagi dengan alasan takut sewaktu-waktu dibongkar paksa pemerintah.

“Awalnya 40 orang. Sekarang tinggal 15. 25 nya nggak berani keluar,” katanya.

Para PKL menyatakan seandainya Pemkot memberi izin untuk berjualan di lapak saat ini, mereka siap menjaga kebersihan lokasi lapak. Termasuk menjaga agar sungai kumuh di depan lokasi lapak mereka tetap bersih.

“Kalau diizinkan, kita tata ini. Kita bikin tamannya. Tapi kalau sekarang kita biayai, terus digusur lagi. Nah, itu yang kami takutkan,” keluh Joni.

Joni mengaku sudah pada kondisi kebingungan terkait persoalan tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya berharap pemerintah segera memberi solusi. Dalam hal ini, menepati janji untuk memberi lokasi baru.

“Kita mintalah. Kami tidak minta dibantu pembiayaan. Kami tidak juga dapat bantuan BLT, JPS, apalah namanya itu. Kami hanya ingin dipermudah untuk tempat kami cari makan,” pintanya.

Wartawan lombokjournal.com berusaha menemui pengurus APKLI Mtaram terkait nasib para PKL itu. Namun pengurus APKLI selalu mengaku sibuk, dan menolak memberikan konfirmasi.

Ast

Dipuji Gubernur Sebagai Kota Terbersih di Indonesia, Masih Banyak Tempat Kumuh di Kota Mataram

Selain di kali dekat Islamic Center, tempat lain yang paling kentara terlihat kumuh adalah Sungai Jangkok, terutama yang lokasinya di samping Kelurahan Dasan Agung

MATARAM.lombokjournal.com — Pada perayaan ulang tahun Kota Mataram ke-27 , Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah memuji banyaknya penghargaan yang diraih Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB.

Salah satunya penghargaan Adipura dengan ukuran sebagai kota terbersih di Indonesia beberapa tahun silam.

Pemerintah Kota Mataram bisa bangga dengan pujian itu Tapi, saat ini masih banyak tempat kumuh di Kota Mataram.

Yang paling jelas, kali di pusat Kota Mataram, yang membelah salah satu bangunan ikonik Kota Mataram Islamic Center, airnya menghitam dengan tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap.

Dari pantauan lombokJournal.com, Selasa, (01/09/2020), di kali tersebut sampah-sampah bertimbunan memenuhi badan kali.

Pemandangan semakin buruk oleh air kali yang menghitam, dan tidak mengalir deras. Bau busuk yang menguap ke udara selain mengganggu pengunjung Islamic Center dan pengguna Jalan Udayana yang lewat,.

Selain itu, juga menggannggu pengguna Kantor Pelayanan Imigrasi yang jaraknya begitu dekat dari lokasi kali kumuh.

Joni Suhaidi, salah seorang warga yang sehari-hari beraktivitas di dekat kali tersebut mengaku pemerintah sudah berusaha membersihkan kali tersebut.

Namuni minimnya tenaga kebersihan dan lemahnya pengawasan terhadap warga kota yang menjadikan kali tersebut sebagai lokasi akhir pembuangan sampah, membuat kali tetap dipenuhi sampah.

“Kalau di sekitar sini bisa kita jaga. Tapi yang di atas sana. Seringnya buang sampah malam. Ini kalau saya tidak di sini di baliho dilarang buang sampah itu mereka timbun,” ujarnya sambil menunjuk tulisan yang berisi peringatan agar masyarakat tidak membuang sampah ke kali.

Wartawan lombokJournal.com juga mendapati beberapa petugas kebersihan dari dinas Pekerjaan Umum sedang membersihkan kali.

Dengan alat seadanya, mereka terlihat kesulitan membersihkan timbunan sampah yang pada akhirnya dibiarkan menumpuk begitu saja.

“Kalau mereka (petugas kebersihan) pulang, banyak lagi yang buang sampah di sini,” terang Joni.

Selain di kali dekat Islamic Center, tempat lain yang paling kentara terlihat kumuh adalah Sungai Jangkok, terutama yang lokasinya di samping Kelurahan Dasan Agung.

Terlihat banyak tumpukan sampah warga sepanjang bantaran sungai.

Kenyataan tersebut tentu jadi ironi Pemerintah Kota Mataram yang dalam perayaan ulang tahun ke 27-nya mendapat pujian Gubernur NTB sebagai Ibu Kota Provinsi yang pernah meraih penghargaan kota terbersih.

“Kota Mataram telah memperoleh Kota Adipura, Kota Layak Anak, Kota Peduli HAM, WTP, Sakip Award, Anugerah KIP, TOP Instansi Pemerintah,Top Pelayanan Publik dan lain sebagainya,” ungkap Gubernur dalam sambutannya pada perayaan ulang tahun Kota Mataram ke-27, Senin (31/08/2020) kemarin di Kantor Wali Kota Mataram.

Ast

Gubernur NTB: Kawasan Pertanian Terpadu di Labangka Untuk Kesejahteraan Petani

Sisterm Pertaniang Terpadu (Integrated Farming) bukan hanya sektor pertanian dan perkebunan, namun akan dipadukan dengan sektor perikanan, peternakan, perdagangan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya

MATARAM.lombokjournal.com — Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Farming Integrated) Labangka, yang direncanakan dibangun di Pulau Sumbawa harus dapat meningkatkan hasil produktifitas dan kesejahteraan petani.

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menympaikan itu setelah mendengarkan paparan Dinas Pertanian Provinsi NTB tentang rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu di Labangka, Senin (31/8/20) di ruang kerja Gubernur NTB.

“Lahan pertanian yang sudah direncanakan di Labangka harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk dijadikan tumpuan agar meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan petani,” harap Doktor Zul.

Menurutnya, untuk mewujudkan ikhtiar itu, Doktor Zul meminta agar pembangunan kawasan Labangka sebagai ‘Integrated Farming’ ditata dengan baik dan sistematis.

“Tata letak dan pengelompokan sektor tanaman pangan, holtikuktura, perkebunan, peternakan maupun sektor perikanan harus ditata dengan baik,”jelas Doktor Ekonomi Industri tersebut.

Selain itu, pembangunan sistem ini harus terjadwal sesuai dengan rencana. Sehingga pembangunannya dapat dipercepat dan panen di tahun 2021.

Doktor Zul menambahkan, pembangunan sistem ini harus terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian RI. Dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat dapat disinergikan dengan rencana Pemprov NTB.

“Saat panen perdananya nanti, kita undang Menteri Pertanian di lokasi itu,” katanya. .

Kadis Pertanian Provinsi NTB, Husnul Fauzi menjelaskan, kawasan Labangka dipilih karena awalnya merupakan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) daerah Transmigrasi.

Kawasan tersebut memiliki persyaratan untuk diterapkan Sistem Pertanian Terpadu dengan luas lahan sebesar 24.000 Ha.

Potensi lahan seluas 10.300 Ha itu, terdapat lahan ladang dan tegalan, seluas 2.000 Ha Hutan. Namun kawasan hutan ini tidak diganggu dan disentuh dalam membangun Sistem Pertanian Terpadu.

“Justru sistem ini dibangun untuk menjaga keaslian dan keasrian hutan,” katanya.

Keberadaan hutan ini ke depan, mampu menghasilkan sumber air untuk mendukung Sistem Pertanian Terpadu.

Untuk mendapatkan air sebagai media penting dalam membangun kawasan tersebut, akan dimanfaatkan mata air kawasan di hutan tersebut.

“Kita buatkan penampung air untuk mendukung sistem tersebut,” ujarnya.

Sisterm Pertaniang Terpadu (Integrated Farming) bukan hanya sektor pertanian dan perkebunan, namun akan dipadukan dengan sektor perikanan, peternakan, perdagangan, pariwisata dan sektor-sektor lainnya.

Di atas lahan ribuan hektare ini, Pemerintah akan menfasilitasi dan membantu untuk dibuat Sistem Pertanian Terpadu. Sehingga keberadaan sistem ini mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Kita sebagai fasilitator untuk mengintegrasikan dan menata komoditas di area tersebut,” tuturnya.

Keberadaan lahan ini, awalnya holtikultura seperti padi hanya produksi panennya sekali setahun, dengan sistem ini dapat panen secara berkelanjutan dengan tanaman palawija lain.

Ketersediaan air dan tanaman lain juga mendukung pakan untuk perikanan dan peternakan.

Untuk kawasan itu, tanaman pangan akan ditanami holti seperti kacang hijau seluas 6000 Ha, Cabe 50 Ha, Padi Gogo 10.000 Ha, Jagung 10.000 Ha, 20 Ha untuk Bawang Merah. Termasuk tanaman perkebunan seperti Alpukat dan lainnya.

“Contohnya Oktober hingga Januari ini akan ditanam 10.000 padi hibrida, setelah itu Jagung, kemudian jagung dengan tumpangsari, secara terus menerus, integrasi lainnya ada ikan, hunian, wisata edukasi dan hal lainnya,” ungkapnya.

Di lahan tersebut akan ditata dengan teratur, letak dan lokasi pertanian, pangan, perikanan, peternakan dan sektor lain. Termasuk lahan untuk pemasaran yang didalamnya ada UMKM atau dunia usaha.

Rencananya sesuai jadwal, pada awal Januari 2021 akan dilakukan perdana disektor pertanian, khusus tanaman padi. Tetapi kawasan tersebut sudah tertata sesuai rencana pembangunan kawasan tersebut.