Penyaluran Bantuan Subsidi Upah diklaim tepat sasaran

MATARAM.lombokjournal.com —  Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)  akan diperpanjang hingga kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Di Provinsi NTB, jumlah pekerja yang sudah mendapatkan BSU mencapai 16 ribu orang lebih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pada tahap pertama jumlah tenaga kerja di NTB yang mendapatkan BSU yaitu sebanyak 1.331 orang.  untuk tahap kedua sebanyak 15.048 orang.

Ia mengatakan, Pemerintah Pusat menargetkan jumlah pekerja yang akan mendapatkan BSU yaitu sebanyak 15 juta orang.

Namun hingga saat ini, jumlah pekerja yang terdaftar hanya Sembilan juta orang.

Dengan kekurangan tersebut, pemerintah pusat masih menerima pendaftaran peserta yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima BSU.

Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang NTB, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, perpanjangan BSU ini belum ada aturan tertulis dari Pemerintah Pusat.

Namun hal tersebut hanya pernyataan dari ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Rencana perpanjangan pemberian ini disambut baik, karena penyaluran BSU diklaim tepat sasaran.

Artinya, penyalurannya sesuai dengan data BPJamsostek atau pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta.

AYA

Telah ada sIstem untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov

MATARAM.lmbokjournal.com —  Prinsip menjadi daerah yang bersih dan melayani benar-benar dipegang teguh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Meski di tengah pandemi, evaluasi monev (monitoring dan evauasi) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kembali digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB.

Namun tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, instrument penilaiannya banyak disesuaikan dengan tatanan normal baru yang tengah dijalani masyarakat di seluruh dunia.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyambut baik hal tersebut.

Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengungkapkan, Pemprov NTB akan mendukung penuh monev KIP tahun ini dan akan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkupnya untuk ikut berpatisipasi.

“Semoga tahun ini partisipasi badan publik di NTB bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” harap Ummi Rohmi saat menerima audiensi KI NTB dalam rangka monev KIP di Ruang Tamu Wagub, Kamis (10/09/20).

Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Ketua Komisioner KI NTB lebih jauh menjelaskan terkait perbedaan monev KIP tahun ini. P

erempuan kelahiran Kempo 1969 tersebut mengungkap tahun ini monev KIP tak lagi diikuti oleh badan publiK vertikal dan partai politik, namun diikuti oleh Sekolah tingkat SMA/SMK, Puskesmas, dan Kantor Desa seprovinsi NTB.

Instrument penilaiannya pun sedikit berbeda, menyesuaikan dengan pandemi Covid-19, akan dinilai seberapa bagus dan seberapa siap badan publik menyampaikan informasi terkait covid-19 dan  pelayanan yang menyesuaikan standar covid-19.

“Serta kami akan menilai bagaimana badan publik menyampaikan program unggulannya di tengah pandemi ini,” jelas Ajeng.

Ajeng berharap tahun ini semakin banyak badan publik yang ikut berpartisipasi.

Dari lima kategori yang akan diberikan seperti Informatif, menuju informatif, cukup informatif, Tidak informatif, Tidak Partisifatif, ia berharap agar tak ada Badan publik yang mendapat predikat tidak informatif dan tidak partisipatif.

“Harapannya, badan publik tahun ini cukup sampai cukup informatif saja jangan ada yang tidak informatif, tidak partisifatif,” ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, telah ada sIstem untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov.

“Tahun ini dalam pembinaan oleh PPID Utama Provinsi NTB, kami bangun system untuk memantau dan melihat aktifitas Pelayanan KIP pada dashboard NTB Prov,” tandas Gede.

novita, diskominfotikntb

Kegiatan ini wujud kepedulian dan tanggungjawab pelbagai stakeholder kepada masyarakat Lombok Utara, agar tidak terkena Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com —  Menyongsong Pilkada serentak 2020, dua Bakal Pasangan Calon (bapaslon) Bupati dan WakilBbupati Lombok Utara menggelar Deklarasi Pilkada Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

yang mesti mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara,

Kegiatan deklarasi para Bapaslon ini difasilitasi pihak Kepolisian Resort Lombok Utara, dirangkaikan dengan Operasi Yustisi penggunaan masker, berlangsung di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, Kamis (10/09/20).

Kapolres Lombok Utara menegaskan, acara deklarasi pilkada patuh protokol kesehatan Covid-19 tersebut dilaksanakan secara sederhana, namun tidak mengurangi makna penyuksesan Pilbup agar tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Harapan kita melalui kegiatan ini timbul komitmen kita bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, lantaran ke depan banyak kegiatan yang kita jalani dapat berpotensi menyebabkan penyebaran virus ini,” terang AKBP Feri Jaya.

Dijelaskannya, kegiatan itu wujud kepedulian dan tanggungjawab pelbagai stakeholder kepada masyarakat Lombok Utara, agar tidak terkena Covid-19. Lebih khusus pada masa-masa tahapan pemilukada serentak 2020 di KLU.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dibacakan oleh Ketua Tim Pemenangan Bapaslon serta pembagian masker kepada masyarakat sekitar.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Lombok Utara AKBP. Feri Jaya Satriansah, SH, Wakil Bupati H. Sarifudin, SH, MH, Pj. Sekda Drs. H. Raden Nurjati, anggota Forkopimda, Ketua Bawaslu Adi Purwanto, SE, Ketua KPU Juraidin, SH, MH, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Najmul-Suardi (NADI) dan Djohan-Dany (JODA), serta simpatisan dan pimpinan parpol pengusung masing-masing bapaslon dan tokoh agama.

sid

Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out mensosialisasikan ke masyarakat Kota Mataram

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Setelah mencuat kepermukaan, dukungan untuk paket pasangan Calon Wali Kota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dan Calon Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Abdul Manan terus mengalir.

Pada Selasa (08/09/20) malam, berkumpul 30 orang Alumni Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat yang menamakan dirinya Teman Sekolah Selly-Manan (TSM).

Mereka menyatakan menyatakan dukungannya terhadap paket pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih, yakni PDIP dan PKS di Pilkada Mataram,yang berlangsung tanggal9 Desember tahun 2020.

Atas dukungan yang diberikan seluruh relawan TSM itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu.

Pasalnya, dukungan dari sesama kawan menuntut ilmu di salah satu Ponpes terkemuka di Lobar itu besar artinya untuk memenangkan Pilwalkot Mataram kali ini.

“Terima kasih kepada seluruh relawan TSM. Ini menjadi modal awal yang penting bagi kami. Kepercayaan ini, Insya Alloh tidak akan kami sia-siakan dan menjadi motivasi untuk membawa Kota Mataram yang Berkah dan Cemarlang kedepannya,”ujar Tuan Guru Manan menjawab wartawan, Rabu (09/09/20) kemarin.

Sementara itu, perwakilan Relawan TSM, Husman mengungkapkan, dukungan diberikan pasangan Selly-Manan (Salam), karena dinilai Paslon ideal untuk memimpin Kota Mataram lima tahun ke depan..

Jika merujuk pengalaman Hajjah Selly dalam birokrasi selama ini, akan mampu meningkatkan pembangunan,  kesejahteraan masyarakat serta membawa Kota Mataram sebagai kota yang lebih baik kedepannya.

“Kami sangat tahu betul pasangan Selly-Manan ini. Apalagi, figur pendamping Bu Selly, yakni Tuan Guru Manan, kita kenal saat mondok adalah pribadi yang santun, dan alim.  Insya Allah niatnya maju Pilkada Mataram adalah tulus ikhlas demi masyarakat Kota Mataram. Selain keduanya orang Matatam asli sudah tidak diragukan lagi track recordnya dalam berkiprah dan memajukan kampung halamannya,” kata Husman.

Untuk membantu memuluskan jalan pasangan Selly-Manan menuju kursi Mataram 1 dan 2 ini, Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out, serta terus bergerak ikut menyosialisasikan kepada masyarakat Kota Mataram

“Insya Allah, kami akan turun di semua perkampungan guna menyisir semua alumni Ponpes Nurul Hakim karena kapan lagi, kalau tidak sekarang kita membela alumni kita guna memajukan tanah kelahirannya,” tandas Husman.

Kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran Pemda, yang Terbuka dan  mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat.

Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers. Di  era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan.

“Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang,” ungkap Sekda NTB, Dr.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Lalu Gita menyampaikan itu saat menjadi narasumber pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (09/09/20).

Miq Gita sapaannya menyebut, kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah, yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional.

Menurutnya,  pihaknya  tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB.

Namun di balik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi “PR” bersama untuk dibenahi.

Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan.

“Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” tegasnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema “Hambatan – hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan, ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers.

Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yang disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Sekda juga mengungkapkan, sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus.

“Berbeda dengan zaman sebelumnya,  kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB.

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers.

Yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan – perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas – luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional.

Kebebasan Pers Kategori Baik

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers dalam paparannya menjelaskan,  kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik.

Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya.

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, di NTB saat ini hanya 6 persen awak media yang telah terverifikasi UKW.

Kini ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun ke lapangan untuk liputan.

“Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat,” kata Sulhi.

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi.

Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya – upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas.

“Langkah – langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa,” tutupnya.

Serly/her @Diskominfotik

Sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura

MATARAM.lombokjournal.com — Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri yang sempat dilarang, kini dibuka kembali dengan 12 negara tujuan..

Hal ini dinayatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnamertrans), T Wismaningsih,  Rabu (09/09/20).

Wismaningsih menjelaskan, sasaran PMI NTB saat hanya ada dua negera, yakni Taiwan dan Hongkong, karena negera tersebut yang dibuka untuk penempatan PMI.

“Karena  menunggu dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Sehingga sampai saat ini belum ada PMI yang dikirim ke negara penempatan,” ujarnya.

Ia menerangkan kalau itu belum terbuka, masyarakat belum bisa berangkat. Tetapi yang sudah terdata di sisko itulah nantinya rencananya akan dibuka dulu (yang akan di berangkatan, red).

Beberapa waktu lalu pada saat terjadi penutupan atau penyetopan pengiriman PMI keluar negeri. Ada beberapa di antara PMI  yang sudah memiliki id card dan sudah terdata di Sisko P2MI.

Bahkan sudah memiliki passport dan hanya tinggal berangkat saja.

“Ada juga sudah sampai Jakarta dan akhrinya kembali ke daerah. Mereka ini yang tadinya akan didahulukan. Cuma tanggal berapanya itu teknis operasionalnya, Sisko yang akan dibuka. Karena belum dibuka jadi belum diberangkatkan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kemenaker)RI mengeluarkan aturan Nomor 151 Tahun 2020 soal Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, peraturan tersebut telah dicabut dan membuka sebanyak 12 negara tujuan untuk pengiriman PMI.

“Pada 17 Agustus lalu mengeluarkan edaran nomer 14 itu mencabut ederan 151 tadi. Artinya sudah akan dibuka dan sudah akan boleh di kirim PMI-PMI ini untuk kenegara sasaran hanya saja. Yang sudah buka menjadi sasaran kita hongkong dan Taiwan,” tegasnya

Padahal, sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura.

Sayangnya, negara tersebut belum dibuka. Bahkan Malaysia pun melarang WNI untuk masuk ke negaranya.

“Seperti Negara Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Memang yang banyak peminat lama, yang tadinya sudah terdaftar mau berangkat, tapi hingga kini Negara tersebut belum mau membuka akses untuk kita (Indonesia),” jelas Wismaningsih.

AYA

Generasi milenial memiliki kemampuan beradaptasi dengan digital yang sangat baik. Karena mereka lahir saat teknologi digital sedang berkembang pesat

MATARAM.lombokjournal.com – Generasi milenial yang dekat dengan penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, diajak berperan aktif mensukseskan program Nurut Tatanan Baru di Provinsi NTB.

Selama ini ada sejumlah program yang dimunculkan oleh Biro Humas dan Protokol NTB untuk melibatkan kelompok pemuda dalam membangun daerah.

“Kami secara aktif melibatkan anak-anak muda yang kreatif untuk ikut terlibat dalam pembangunan di NTB baik sebelum pandemi maupun di masa pandemi ini,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM.

Bang Najam menyampaikannya saat menjadi narasumber di acara Bincang Gemilang Radio Global FM Lombok dengan tema “Peran Generasi Milenial di Era New Normal,” Selasa (08/09/20).

Selain Kepala Biro Humas sebagai narasumber, ada pula Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri asal Kota Mataram, Annisa Paramita yang mengisi talkshow tersebut.

Annisa Paramita bergabung dalam talkshow tersebut melalui aplikasi Zoom lantaran sedang bertugas di Jakarta.

Karo Humas mengatakan, sebelum masa pandemi telah dilaksanakan program NTB Memanggil.

Konsepnya, para pemuda magang kerja di Pemprov NTB. Hal ini dilakukan dalam rangka  mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran aktif dan positif dalam pemerintahan guna memajukan masyarakat NTB khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Program ini didesain untuk melibatkan generasi penerus bangsa di dalam perumusan kebijakan dan implementasi program strategis Pemprov NTB.

“Mereka memiliki visi pembangunan, sekaligus para pemuda itu juga menjadi objek pembangunan itu sendiri,” katanya.

Biro Humas juga telah menggelar kegiatan PR Ambassadors Challenge 2019.

Pihaknya telah menjaring ratusan peserta dan telah terpilih 10 orang grand finalis yang selanjutnya mereka menyelami program-program unggulan Pemprov NTB di OPD-OPD terkait.

Tugasnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi milenial agar ikut berkontribusi pada program NTB Gemilang.

“Kami juga melibatkan para influencer atau selebgram untuk menyebarluaskan berita positif terkait dengan upaya Pemda menangani pandemi Covid-19 ini. Kami memiliki wadah untuk membicarakan isu-isu kekinian. Jadi peran generasi milenial untuk berkontribusi dalam memberikan kabar baik di masa pandemi itu sangat tinggi, “ kata Bang Najam.

Saat ini laktivitas fisik sudah lebih longgar. Semakin banyak pula destinasi wisata di NTB yang dibuka kembali.

Kalangan milenial banyak yang menyerbu destinasi wisata yang ada di daerah ini. Namun demikian, penekanan Pemprov NTB yaitu semua pihak harus tetap menerapkan protokol Covid-19.

Sehingga produktif dan sehat itu bisa didapatkan dalam waktu yang bersamaan.

Sementara itu Diplomat Muda Kementerian Luar Negeri asal Kota Mataram, Annisa Paramita dalam talkshow tersebut banyak menyampaikan soal pentingnya pelibatan generasi milenial atau generasi Z dalam pembangunan daerah, terlebih di masa pandemi ini.

Menurutnya generasi milenial dan generasi Z memiliki kemampuan beradaptasi dengan digital yang sangat baik. Karena mereka lahir saat teknologi digital sedang berkembang pesat.

“Jadi ketika pandemi seperti ini dan semua hal menjadi digital, maka sudah seharusnya anak-anak muda ini menjadi agent of change atau pendorong utama agar dunia bisa beradaptasi dengan pandemi,” katanya.

Lalu apa arti “new normal” bagi generasi milenial ?

Kata Annisa, new normal bukanlah sekedar menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun serta menjaga jarak. Namun lebih dari itu, semua orang harus beradaptasi dalam semua hal di masa pandemi ini.

Kelompok milenial katanya sepenuhnya sudah sadar dengan pentingnya mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19. Yang menjadi tantangan yaitu adanya sebagian orang  yang merasa bosan dengan penggunaan masker setiap hari.

“Namun bagaimana kita bisa menjaga semangat dan konsistensi agar orang-orang masih tetap mau menerapkan protokol kesehatan setelah enam bulan pandemi  di negara kita,” katanya.

HmsNTB

Kebersamaan seluruh stakeholder di NTB yang terjalin dengan baik adalah kunci utama keberhasilan program Kampung Sehat

MATARAM.lombokjournal.com  — Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB berpengaruh besar terhadap Penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program ini berlangsung di setiap desa/kelurahan dan dilaksanakan bersama oleh Polda NTB, Pemerintah Provinsi dan Korem 162/WB.

Karena program ini dinilai berhasil menangani Covid-19 di NTB, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemprov NTB, Polda NTB, dan Korem 162/WB, atas keberhasilan program tersebut dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Mapolda NTB, Selasa (08/09/20).

“Dalam pemantauan kami, sangat bagus, yang awalnya banyak zona merah tapi sekarang mulai hijau. Kinerja bapak-bapak mendapatkan respon positif dari masyarakat,” terang Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edi Hasibuan.

Edi mengatakan, penghargaan ini muncul berdasarkan hasil survey dan penelitian yang dilaksanakan selama satu bulan di NTB.

Dari 350 responden yang dipilih secara acak, membuahkan hasil 83,7 persen tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Kampung Sehat.

Edi mengungkapkan, nilai persentase yang dicapai ini adalah nilai yang sangat bagus dalam sebuat survei.

“Kami berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” harap Edi.

Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan dari masyarakat yang merasa puas terhadap pelayanan dan pengabdian yang diberikan kepada Pemerintah, Kepolisian dan TNI.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir pada acara itu berharap, penghargaan ini menjadi sebuah motivasi bagi Pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, khususnya pada Penanganan Covid-19 ini.

“Terimakasih atas apresiasinya. Ini sangat kami syukuri, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kami untuk terus berbuat dan bersyukur,” kata Gubernur.

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, keberhasilan program ini adalah berkat kerjasama semua pihak di Provinsi NTB.

Kapolda mengungkapkan, program ini adalah instruksi dari pusat untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Ini adalah perintah dari Mabes Polri untuk melaksanakan supporting kepada pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, supporting yang dilakukan secara sistemik dan kolaboratif dengan semua pihak,” terang Iqbal.

Iqbal mengatakan bahwa kebersamaan seluruh stakeholder di NTB yang terjalin dengan baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan program Kampung Sehat ini.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan, penghargaan ini menjadi salah satu motivasi jajaran TNI untuk terus bekerja dan mengajak masyarakat mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas sehari-hari.

Hadir pada acara tersebut, anggota Forkopimda NTB, Sekda NTB, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Wakajati, Wakapolda, Wakil DPRD NTB, perwakilan OPD lingkup Provinsi, Jajaran Korem 162/WB, Bupati dan Sekda Kabupaten/Kota, Perwakilan Kapolres, Dandim, FKPD kabupaten/kota, perwakilan Kapolsek, Camat dan Danramil.

HmsNTB

Pihak kepolisian yang notabene termasuk tim Satgas Covid-19 jadi jaminan untuk petugas Opgab tak langgar aturan

MATARAM.lombokjournal.com — Tim Operasi Gabungan (Opgab) dari Samsat Kota Mataram bersama Polresta, Dishub dan Dispenda Kota Mataram terapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagai prosedur wajib saat lakukan operasi.

Opgab sendiri dilaksanakan guna menjaring pengguna kendaraan roda empat tak taat pajak.

Kepada lombokjournal.com, Senin, (07/09/20), Kasi Penagihan dan Pembayaran Samsat Mataram Arif Dody Kusnandar menyampaikan, pelaksanaan Opgab telah sesuai regulasi Pemerintah Pusat.

Petugas operasi wajib kenakan sarung tangan dan masker. Jarak antara petugas dengan pengguna kendaraan pun telah sesuai protokol.

“Kita sudah laksanakan protokol Kesehatan berdasarkan regulasi dari pusat,” katanya.

Dilibatkannya pihak kepolisian yang notabene termasuk tim Satgas Covid-19 jadi jaminan untuk petugas Opgab tak langgar aturan.

“Bisa lihat sendiri ya, kita tetap mengedepankan, mengutamakan protokol,” terangnya.

Di luar itu, Opgab saat pandemi Covid-19 dilaksanakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber pajak kendaraan roda empat.

Kendaraan roda empat jadi fokus razia sebab kota Mataram menjadi daerah dengan penunggak pajak roda empat tertinggi di NTB.

Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 107 ribu dari 340 ribu lebih kendaraan roda empat di Kota Mataram yang tak bayar pajak.

Sebelum Opbag dilaksanakan, Arif menyatakan pihaknya terlebih dahulu layangkan surat pemberitahuan dengan ditujukan ke alamat rumah masing-masing penunggak pajak.

“Sudah kita beritahukan, sebelum operasi gabungan,” ujarnya.

Opgab sendiri kembali rutin dilaksanakan setiap bulan mulai Agustus lalu setelah sempat terhenti selama tiga bulan (Maret-Juli) karena alasan pandemi Covid-19 yang baru mewabah.

BACA JUGA; 

Kota Mataram, Daerah Penunggak Pajak Kendaraan Roda Empat Tertinggi di NTB

“Sempat terhenti. Kita terakhir melaksanakan  operasi gabungan itu pada bulan Maret. Itu pun sekali karena ada penyebaran virus (Covid-19),” paparnya.

Ast

Mewujudkan konsep Kota Cerdas Terintegrasi, dibutuhkan pendekatan triple helix yang menggabungkan kekuatan pemerintah, akademisi, dan industri

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH ; Pasangan muda cerdas, Ahmad Ziadi, S.IP – Ir. L. Aswatara resmi menjadi salah satu kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah di Pilkada Lombok Tengah tahun ini.

Ziadi-Aswatara yang diusung Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), digadang-gadang menjadi pasangan kuat dan diperhitungkan dalam Pilkada Lombok Tengah.

Konsep pembangunan modern berbudaya yang digagas pasangan ini sudah mulai menarik perhatian publik. Salah satu gagasan brilian mereka adalah konsep pembangunan Kota  Terintegrasi untuk Lombok Tengah.

“Kami akui pembangunan Lombok Tengah sudah bagus, dan saat ini daerah kita sudah mampu menjadi perhatian nasional bahkan internasional, apalagi setelah nanti MotoGP digelar. Namun ke depan Lombok Tengah harus punya inovasi agar mampu mengejar peluang dari potensi yang ada,” kata Calon Bupati Lombok Tengah, Ahmad Ziadi yang terkenal dengan tagline : Wayent Wah (Sudah Saatnya – Red), Senin (07/09/20)

Menurutnya, pembangunan Kota Terintegrasi harus bisa diwujudkan di Lombok Tengah. Sebab, lima tahun mendatang bisa dipastikan pembangunan akan semakin masif di daerah dengan ikon KEK Mandalika ini.

Pria yang Humble ini mengurai, KEK Mandalika menjadi salah satu magnet wisata andalan. Bukan saja di Lombok tapi juga mengangkat nama Indonesia ke kancah internasional.

Sehingga pembangunan Kota Terintegrasi harus dilakukan agar kemampuan Lombok Tengah bisa mengimbangi kunjungan masyarakat dunia ke daerah ini.

“Fasilitas dan pelayanan sebuah Kota Terintegrasi juga akan langsung dinikmati masyarakat kita, sementara di lain sisi ini juga membranding daerah kita sebagai destinasi wisata dunia yang memang ramah wisatawan dan menyediakan kenyamanan,” tutur pria yang akrab disapa AHZ ini

Lombok Tengah harus menjadi Smart City atau Kota Cerdas di masa mendatang.

AHZ menjelaskan, prinsip kota yang cerdas dianalogikan seperti otak manusia yang memiliki tiga kecerdasan.

Pertama, pengumpulan data yaitu saat manusia dapat mengumpulkan dan menghimpun seluruh data yang ada di sekeliling untuk menjadi satu kesatuan dan mengakuisisinya.

Di sini Ziadi-Aswatara akan mengupayakan pemerintahan berbasis data. Sistem satu data akan memudahkan pelayanan di sektor kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi kerakyatan, serta iklim investasi.

Kedua, adalah information processing. Tahapan ini yaitu ketika data dan informasi telah dikumpulkan maka kemudian akan diproses untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi.

Dan yang ketiga yaitu decision making. Yakni, ketika manusia mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah diseleksi tersebut.

“Jadi data tersebut diringkas, dengan satu data. Sehingga kita bisa melihat profil Lombok Tengah dalam satu data. Ini akan mudah memetakan masalah yang ada dan membangun solusinya,” ujar Ziadi.

Lebih jauh AHZ menambahkan, untuk dapat mewujudkan konsep Kota Cerdas Terintegrasi tersebut, dibutuhkan pendekatan triple helix yang menggabungkan kekuatan antara pemerintah, akademisi, dan industri.

Menurut dia, pasangan Ziadi-Aswatara akan berupaya maksimal mewujudkan gagasan ini dengan melibatkan para akademisi dan juga sektor industri.

“Kami akan intens berkomunikasi dengan para pihak untuk pembangunan Kota Terintegrasi ini. Konsep pembangunan kolaboratif menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan termasuk di Lombok Tengah yang kita cintai ini,” katanya.

Me