Menag Fachrul Razi berniat mempublikasikan kebiasaan Gubernur Zul di media Kemenag

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah benar-benar membuat kagum Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi.

Kekaguman Menag Fachrul Razi yang membuatnya mengapresiasi Gubernur Zul diungkapkan  dalam acara Pembinaan kepada ASN lingkup Kanwil Kemenag se-Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Kamis (16/09/20).

Pertama, Pemprov NTB memiliki Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Penyakit Menular yang mengatur tentang penanganan Covid-19.

Perda itu dinilai sangat baik karena akan berdampak pada peningkatan kedisiplinan masyakarat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, Provinsi NTB memiliki Bank NTB Syariah. Menag Fachrul Razi bangga dengan Bank NTB Syariah, walaupun konsepnya syariah, namun mampu mendatangkan manfaat bagi seluruh umat.

“Bank-nya syariah, namun banyak pegawainya yang non muslim,” ujarnya.

Yang ketiga, kebiasaan Gubernur NTB yang tidur di Masjid dalam setiap kunjungannya di kabupaten/kota di NTB.

Menurut Menag, kebiasaan ini sangat bagus, sebab ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan Nabi dalam mengajarkan ajaran Islam.

Saking kagumnya, Menag Fachrul Razi berniat mempublikasikannya di media Kemenag.

BACA JUGA;

• Menag RI dan Guberur NTB Resmikan Gedung Baru UIN
• Menag Fachrur Razi Launching PTSP dan Gema Zikir

“Saya minta izin Pak Gubernur, jika berkenan tiga hal ini akan kami terbitkan di media Kementerian Agama,” pintanya.

HmsNTB

Razia Penggunaan Masker ini akan dilakukan setiap hari, pagi dan sore hari

MATARAM.lombokjournal.com — Razia masyarakat yang tidak menggunakan masker masih terus digencarkan.

Pada hari ketiga, jumlah pelanggaran disebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan hari , Senin 14 September 2020.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Linmas pada Satpol PP Provinsi NTB, Rony Agustian Farekki kepada media Rabu (16/09.20) di Mataram.

Ia mengatakan, hingga hari ketiga penerapan Perda No.7 tahun 2020 dilaksanakan jumlah pelanggaran mengalami penurunan.

Romy menjelaskan, meskipun masih adnya masyarakat yang tidak memakai masker itu bukan terjadi karena Faktor ketidaktahuan atau kesengajaan.

“Contohnya , salah satu masyarakat ini tidak pake masker karena tadi buru- buru ke rumah sakit jadi dia bukannya tidak patuh melainkan karena lupa” katanya

Razia yang dilakukan di Jalan Udayana ini akan dilanjutkan pada sore nanti di Lombok Epicentrum Mall.Hal ini dimaksudkan agar Masyarakat lebih patuh pada aturan yang sidah dibuat pemerintah provinsi.

Razia Penggunaan Masker ini akan dilakukan setiap hari, pagi dan sore hari.

“Ini tidak lain untuk kita semua agar terhindar dari virus Covid-19. Mari patuhi aturan yang  yang sudah dibuat,” katanya.

AYA

Denda-denda yang terkumpul menjadi kas daerah, peruntukannya untuk penanganan Covid – 19

MATARAM.lombokjournal.com — Hari kedua razia penegakan perda No.7 2020, jumlah denda yang dikumpulkan mencapai 13 juta lebih.

Denda yang terkumpul ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru.Hal.ini disampaikan oleh kepala bidang pengendalian dan pembinaan Bapenda NTB  M.Ikhwan Abbas pada Rabu (16/09/20).

M.Ikhwan Abbas menjelaskan, pPelaksanana operasi penertiban itu memang ada dalam pergub 50 tahun 2020, disana dikenakan sanksi pengenan sanksi ini ada dua yakni sanksi sosial dan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi ini tertuanb dalam perda No.7 Tahun 2020 ada dikenakan sanksi .

“Sudah jelas denda yang dikenakan yakni Rp.100.000 bagi masyaraka umum dan Rp.200.000 bagi ASN ,memang tujuan dariapad perda ini adalah bagaiman menrtibkaan masyarakat Agar mematuhi protokol Covid-19 yaitu penggunana masker,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan perda No .7 di seluruh NTB wilayah senin kemarin ada beberapa yang dikenakan sanksi ada ASN dan Masyarakat umum.

“Pada hari Senin tanggal 14 september 2020,jumlah pelanggar sebanyak 61 dengan jumlah RP. 6.300.000 sedangkan pada hari Selasa tanggal 15 september 2020, jumlah pelanggar sanksi dengan nilai uangnya Rp.6.880.000 dengan jumlah pelanggar ada 33 orang yang di kenakan sanksi dan 14 sanksi sosial. ini laporan sementara hingga hari selasa kemarin,” tegasnya

Ikwan Abas menerangkan, denda-denda yang terkumpul menjadi kas daerah, peruntukannya untuk penanganan Covid – 19. Razia ini akan tetap berlanjut sampai kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker.

Razia ini serentak dilakukan di 10 kabupaten/kota di NTB. Dalam sehari, petugas melakukan dua kali razia yaitu pagi dan sore hari .

“Kami menyiapkan 5 personil setiap hari bapenda hanya bertugas menerima sanksi dan menyetorkan ke kas daerah,” ujar Ikhwan Abbas.

Terjadi rawan pangan pada beberapa desa tersebut indikatornya karena kondisi geografis tanah dan ketersediaan air yang kurang

MATARAM.lombokjournal.com —

Sebanyak 214 desa di NTB tercatat masuk dalam kategori rawan pangan.

Apalagi dengan masuknya musim kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, menjadi antisipasi ketersediaan komoditi pangan tetap tersedia.

“Saat ini ketersediaan 11 komoditas pangan strategis, terutama pada beras, jagung, daging sapi, dan telur ayam cenderung stabil. Meskipun ada beberapa komponen yang mengalami kenaik harga seperti cabai keriting. Kendati demikian, pihaknya terus memonitoring beberapa lokasi yang masuk dalam kategori rawan pangan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) NTB,  H Fathul Gani, Selasa (15/09/20)

Fathul gani menjelaskan Sekitar 214 desa rawan pangan. Tapi DKP memastikan desa-desa yang masuk dalam kategori rawan pangan terus di intervensi dengan bantuan.

Desa-desa yang masuk dalam katagori rawan pangan tersebut, berada di wilayah pulau Sumbawa, Lombok Timur (Lotim) bagian setalan, serta bagian utara daerah-daerah pesisir pantai.

Terutama di Lotim bagian setalan yang merupakan kawasan paling sering mengalami rawan pangan.

“Kalau kita melihat tekstur geografis di pulau Sumbawa yang memang cukup banyak, terutama di Kabupaten Bima. Sedangkan di Lotim saja hampir 90 an desa,” jelasnya.

Menurutnya, terjadi rawan pangan pada beberapa desa tersebut indikatornya karena kondisi geografis tanah dan ketersediaan air yang kurang.

Apalagi akan memasuki puncak kemarau. Di mana lahan pertanian sangat bergantung dari curah hujan. Apalagi adanya juga beberapa lokasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di wilayah tersebut.

“Itu yang terus kita monitor bersama dengan teman-teman dinas ketahanan pangan kabupaten/kota untuk mencarikan solusi supaya KRPL itu tidak ikut kering,” imbuhnya.

Adanya wilayah yang masuk dalam kategori kawasan rawan pangan. Intervensi dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB yakni dengan memberikan bantuan. Baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Alhamdulillah bantuan dari pemerintah pusat juga terus jalan, Dinas sosial dengan PKH nya dan kemudian kita juga punya cadangan pangan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di sisi lain, ada cadangan pangan  dari Pemprov NTB, stok beras di Bulog mencapai 60 ton, kemudian stok pangan di lapangan sekitar 30 ton lebih.

Ada juga pangan tersebar di lumbung pangan masyarakat, meskipuntidak terlalu besar nilainya. Tapi paling tidak cukup membantu mengantisipasi kerawanan pangan.

“Mudah-mudahan dalam iklim yang masuk puncak musim kemarau ini kita monitor, kita pastikan bahwa kondisi pangan strategis terutama beras,” kata

Lebih lanjut, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Agar tidak sampai ada laporan jika sebagaian masyarakat atau sekelompok masyarakat NTB yang memang rentan atau kurang bahan pangan terutama beras.

“Itu kita pastikan terus koordinasi dengan teman teman di kabupaten kota untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan itu bisa tersedia cukup di masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Abdul Muis Sayyed Ali, menyebutkan ketersediaan beras untuk di NTB aman. Terutama untuk penyaluran 6 bulan kedepan.  Apalagi dengan jumlah ketersediaan beras sebanyak 54 ribu ton setara beras.

“NTB tidak defisit, cukup aman. Apalagi ini memasuki panen baru dan produksi kita cukup besar,” ujarnya.

Ano

Jajan lokal perlu ditingkatkan pola produksi dan kemasannya, sehingga menarik dan kekinian

MATARAM.lombokjournal.com –

“Jejanan atau kudapan lokal seperti Serabi ini memang kesannya jadul dan tidak modern. Tapi ada nilai-nilai filosofis yang tinggi, sehingga Selly-Manan tak bosan-bosan mengangkat potensi kuliner lokal seperti ini,” ujar Calon Wali Kota Mataram, Hj Putu Selly Andayani saat membuat kue Serabi di sentra jajanan Serabi Mataram di Kelurahan Punia, Kota Mataram, Senin (14/09.20).

Kuliner merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Menilik jajanan tradisional, sama halnya dengan membaca kultur masyarakat Indonesia dengan ragam kebudayaannya.

Salah satu jajanan lokal masyarakat Pulau Lombok. Salah satunya adalah kue Serabi. Apalagi, makannya dilakukan berbarengan, maka bakalan mengasyikkan.

Selain citarasa yang khas, Kudapan lokal Mataram ini juga bisa menjadi sarana berinteraksi sosial yang efektif.

ue Serabi memang cocok dinikmati pagi hari. Kudapan dari tepung beras dibaluri parutan kelapa dan gula aren ini bernilai gizi dan kalori yang tinggi. Sangat cocok disantap usai berolahraga untuk memulihkan stamina tubuh.

Hajjah Selly mengakui, kuliner dan kudapan lokal seperti ini kerap kali menemani sarapan bersama suami tercinta H Rachmat Hidayat.

“Ya saya sendiri pun langganan jajan lokal seperti Serabi ini. Dan kadang saya juga membuat sendiri,” ungkapnya.

Menurut Hajjah Selly, terdapat nilai sosial yang tinggi dari kudapan lokal Serabi. Salah satunya bisa menambah keakraban baik di keluarga maupun di tananan sosial kemasyarakatan.

Apalagi, saat ini masyarakat sudah cenderung meninggalkan interkasi sosial lantaran dampak buruk gadget digital.

Bukan hal yang baru saat ini, jika orangtua dan anak-anak masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri, meski pun berdekatan dalam satu rumah.

“Nah dengan jajanan serabi atau semacamnya, kemudian nikmati kopi atau teh, keluarga bisa berkumpul. Ngobrol bersama, dan tidak sibuk dengan hape atau gadget masing-masing. Ini pesan sederhananya,” jelas Hajjah Selly.

Ia mengungkapkan, program yang dilakukannya dengan mengajak masyarakat berolahraga dan menikmati Serabi Bareng Selly-Manan beberapa waktu lalu di Pagutan tidak laik dilakukanya  sekaligus mempromosikan potensi kuliner lokal ini.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB ini mengungkapkan, di Kota Mataram dan NTB secara umum ada banyak sekali jajanan dan kudapan lokal yang punya potensi untuk diangkat dan mampu dipasarkan lebih luas.

Hanya saja, perlu ditingkatkan pola produksi dan kemasannya, sehingga menarik dan kekinian.

“Selly-Manan ke depan akan melirik sektor ini. Bagaimana memberi pembinaan dan pendampingan untuk pelaku UMKM di sektor jajanan dan kuliner lokal. Konsep kita kembangkan ekonomi kerakyatan,” ucap Hajjah Selly.

Selain itu, program ideologis untuk kemandirian bangsa secara ekonomi. Caranya dengan membeli produk sendiri akan menjadi perioritas paslon Selly-Manan dalam menyejahterakan masyarakat Kota Mataram.

“Masak di Kulon Progo dengan program Bela-Beli produknya bisa. Kok Mataram kedepannya enggak bisa. Insya Allah, Selly-Manan akan mewujudkan dan membangkitkan kecintaan warga Mataram terhadap produk mereka sendiri,” tandas Hajjah Selly.

Bisa bersaing

Sementara itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram,  TGH Abdul Manan menambahkan, meski digempur dan harus bersaing dengan produk jajanan pabrikan di gerai modern namun jajanan dan kudapan lokal seperti serabi tak pernah kehilangan pasar.

Bahkan, bisa dikemas dengan lebih baik, jajanan tradisional bisa bersaing dengan makanan pabrikan.

“Seperti Serabi Punia dan Pagutan ini, kan sudah sangat terkenal dan punya pangsa langganan sendiri. Artinya, jajanan lokal tradisional pun bisa bersaing di masa ke depan,” katanya.

“Ke depan tugas pemda menyiapkan sentra berdagang yang layak. Bila perlu kita siakapkan lapak khusus dan ada festival makanan lokal yang kita kemas sesuai potensi lingkungan di Kota Mataram kedepannya,” sambung TGH. Manan.

Me (**)

SUMBAWA.lombokjournal.com –– Gubernur NTB Dr.H. Zulkieflimansyah melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Buer dan Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Minggu (13/09/20).

Di Kecamatan Buer, Gubernur menyempatkan diri menonton final main jaran, atau pacuan kuda khas Sumbawa.

Dari arena pacuan kuda, rombongan bertolak menuju Kantor Camat Buer untuk bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Buer.

Di sini Gubernur menyerahkan bantuan kepada beberapa masjid.  Selain itu juga bantuan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gubernur juga melihat-lihat hasil produk UKM/IKM sejumlah desa di kecamatan Buer. Tak lupa dalam kesempatan tersebut Gubernur juga membeli beberapa produk yang dihasilkan pelaku UKM di daerah ini.

“Saya kagum melihat IKM yang membuat rokok. Ternyata kita bisa. Meskipun dengan alat yang sangat sederhana. Teruslah berkreasi dan tingkatkan kualitas,” kata Bang Zul, panggilan akrab Gubernur.

Selanjutnya rombongan Gubernur menuju Desa Marente, Kecamatan Alas. Desa Marente adalah desa orang tua Gubernur Zul.

Rombongan diajak berkeliling berjalan kaki mengelilingi Desa Marente. Gubernur menyerap langsung aspirasi masyakarat Desa Marente.

Dari Desa Marente, Gubernur sudah ditunggu masyarakat dan pengurus masjid Jamiq Al-Ikhsan Kecamatan Alas.

Gubernur meletakkan batu pertama pembangunan menara masjid. Masjid ini direnovasi total.  Bang Zul juga memberikan bantuan untuk renovasi masjid ini.

“Semoga pembangunan berjalan lancar. Sehingga masyarakat  Kecamatan Alas segera bisa menggunakan masjid ini,” katanya.

Dea Imam Masjid, DA Kadir mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Gubernur. Demikian juga mantan Wagub HB Thamrin Rayes.

“Kita bangga dengan putra Sumbawa yang kini menjadi Gubernur. Untuk itu kita harus mengikuti anjuran dan petuahnya,” kata Bonyo.

Selanjutnya, Gubernur bersama rombongan menuju Desa Juranalas. Tampak Gubernur disambut meriah dengan berbagai kesenian daerah, mulai dari ratib dan tari-tarian.

Gubernur bersilaturrahmi dengan sejumlah Kepala Desa Kecamatan Alas.

Dalam kesempatan ini Gubernur juga memberikan sejumlah bantuan kepada beberapa masjid juga bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan.

Kepala Desa Juranalas Hasanuddin mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kunjungan Gubernur dan rombongan.

Sambil silaturrahmi, Kades sekecamatan Alas menggelar acara “Melala” yakni pembuatan minyak Sumbawa.  Kegiatan berlangsung hingga Minggu malam.

HmsNTB

Sebelumnya, Bakal calon Wakil Bupati Dompu, IR (34) yang pernah dinyatakan positif COVID-19, sehari setalahnya menjadi negatif berdasarkan hasil uji swab.

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB dr. HL. Hamzi Fikri., MM. menyebut pasien positif Covid-19 tanpa gejala bisa sembuh dalam 24 jam setelah terinfeksi.

“Jadi jangan heran kalau sekarang positif besok negatif,” katanya saat konferensi pers usai penyerahan hasil tes kesehatan Paslon Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU NTB. Jum’at (11/09/20).

Hal tersebut disampaikan Hamzi menjawab pertanyaan wartawan terkait salah seorang Bakal Calon Bupati di Pilkada NTB, yang saat tes pertama dinyatakan positif Covid-19 tapi menjadi negatif ketika melakukan tes ulang di tempat lain.

Dikatakan, hasil tes negatif tersebut yang jadi dasar tim pemeriksa kesehatan melakukan tes kesehatan lanjutan terhadap calon peserta dimaksud.

“Jadi pasien positif kemudian diperiksa 24 jam jadi negatif itu bisa terjadi,” terangnya.

Sebelumnya, Bakal calon Wakil Bupati Dompu, IR (34) yang pernah dinyatakan positif COVID-19, sehari setalahnya menjadi negatif berdasarkan hasil uji swab.

Ia melakukan uji swab mandiri setelah tidak yakin konfirmasi positif Covid-19 yang diterimanya.

“Sebelumnya yang bersangkutan, melakukan tes di STP Sumbawa, bukan di Rumah Sakit Provinsi. Tetapi secara tanggung jawab masih di bawah ruang lingkup Rumah Sakit Provinsi sebagai penanggung jawab medis,” ungkapnya.

Di luar itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melalui salah seorang komisionernya Agus Hilman menyampaikan tidak ada aturan yang menyebut calon peserta Pilkada positif Covid-19 kehilangan haknya melanjutkan pencalonan.

Hal tersebut disampaikan Agus terkait pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya calon peserta Pilkada Serentak NTB yang positif Covid-19.

“Di KPU sendiri negatif Covid atau positif Covid tidak menjadi sarat sah pencalonan. Maka ia tidak bisa jadi komponen yang bisa membatalkan calon,” paparnya.

Ast

Data nasional menyebutkan 60 lebih calon peserta Pilkada positif Covid-19. Dan semuanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kontestasi jadi pemimpin di daerahnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melalui salah seorang komisioner, Agus Hilman menyampaikan, tidak ada aturan yang menyebut calon peserta Pilkada positif Covid-19 kehilangan haknya melanjutkan pencalonan.

Hal tersebut disampaikan Agus terkait pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya calon peserta Pilkada Serentak NTB yang positif Covid-19.

“Di KPU sendiri negatif Covid atau positif Covid-19 tidak menjadi syarat sah pencalonan. Maka ia tidak bisa jadi komponen yang membatalkan calon,” terangnya. Sabtu, (12/09/2020).

Dijelaskan, jika salah satu dari Paslon positif Covid-19, maka pemeriksaan kesehatannya ditunda sampai 14 hari setelahnya. Tapi tidak menggugurkan hak untuk maju sebagai peserta Pilkada.

“Dalam PKPU 9 sudah diatur dalam hal pasangan calon dinyatakan positif (Covid-19) maka pemeriksaan kesehatannya ditunda,” katanya.

Dijelaskan, data nasional menyebutkan 60 lebih calon peserta Pilkada positif Covid-19. Dan semuanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kontestasi jadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Sementara untuk NTB, dari hasil tes swab yang diserahkan Paslon sebelum tes kesehatan dilakukan, semuanya negatif Covid-19.

“Kami sudah laporkan ke pusat tidak ada bakal pasangan calon yang dinyatakan positif di NTB sekalipun secara nasional up date kemarin 60 bakal pasangan calon, bahkan lebih ya yang dinyatakan positif,” paparnya.

Untuk diketahui, Jum’at (11/09/20), KPU NTB bersama Tim Pemeriksa Kesehatan Paslon Pilkada NTB Serentak 2020 menyerahkan hasil tes kesehatan ke Ketua KPU masing-masing daerah penyelenggara Pilkada.

Ast

Pemprov NTB pernah program subsidi untuk maskapai penerbangan, Pemerintah Pusat Beri subsidi Damri, Selly akan menerapkan subsidi untuk angkot di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Belasan sopir bemo angkutan Kota Mataram bertandang ke kediaman Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, Jumat (11/09/20),  di kawasan Panji Masyarakat, Kekalik, Kota Mataram.

Mereka berkeluh kesah tentang nasib profesi sopir dan nasib transportasi publik Kota Mataram kepada Calon Walikota, Selly Andayani

Keluhan-keluhan itu disampaikan i sopir angkot bemo kota. Harapannya, Selly Andayani bisa memberikan solusi. Hal itu diungkapkan salah seorang perwakilan sopir.

Saat ini kondisi angkutan umum di Kota Mataram ini menyedihkan. Jauh berbeda dengan tahun 1990-an, saat itu bemo kota masih menjadi transportasi umum favorit di Kota Mataram.

“Penumpang semakin lama semakin sedikit. Dulu anak sekolah, mahasiswa dan pegawai masih banyak menggunakan bemo kuning. Tapi sekarang, kita hanya mengangkut pedagang pasar dan dagangannya, sangat sepi saat ini,” kata Made Tjatur yang sudah puluhan tahun menjadi sopir angkot.

Sopir lainnya, Wannaro mengatakan, saat ini bemo kuning bukan hanya harus bersaing dengan moda transportasi lain seperti taksi dan cidomo. Tetapi juga transportasi berbasis teknologi seperti Grab, Gojek dan sejenisnya.

Dulu era akhir dekade 80 an sempat jadi primadona transportasi lokal, kini bemo kota  termakan usia.

Penampilan tak menarik dan kondisi mobil yang rata-rata sudah cukup tua membuat masyarakat enggan memanfaatkannya.

Hal ini berimbas pada ekonomi pemilik bemo dan juga para sopir bemo.

Para sopir mengaku pendapatan mereka pun hanya cukup untuk menutup biaya makan. Dari pemilik kendaraan, mereka wajib menyetor Rp40 ribu per hari, dan mengisi BBM angkot.

Padahal jumlah penumpang makin menyusut, dengan ongkos tau tarif Rp5 ribu per orang dengan rute Ampenan – Pasar Sweta.

“Mau alih profesi juga nggak mungkin. Keahlian kita cuma sopir angkot,” imbuhnya.

Perhatikan nasib sopir bemo kota

Menanggapi keluhan para sopir bemo angkutan kota itu, Selly Andayani menyatakan Selly-Manan akan memperhatikan nasib mereka ke depan.

Masalah transportasi perkotaan memang menjadi perhatian Selly-Manan. Sebab tata kelola transportasi yang baik juga akan menambah keindahan perkotaan.

“InsyaAllah kita Selly-Manan akan memperhatikan keluhan saudara-saudara kita di komunitas sopir bemo kota,” katanya.

Selly mengatakan, ke depan harus ada peremajaan sarana transportasi bemo ini. Jumlah armada juga harus bisa diperbanyak dengan rute yang lebih variatif menyasar seluruh kawasan Kota Mataram.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat juga bisa tertarik dan tergerak memanfaatkan bemo sebagai transportasi umum.

“Bila perlu rute lintasan bemo kuning nantinya diperluas. Harus ada peremajaan sehingga lebih menarik ke depan,” katanya seraya menambahkan Selly Manan mendorong agar moda transportasi bemo membentuk asosiasi untuk memudahkan pembinaan dari pemerintah.

Selly-Manan juga akan mendesain aplikasi digital khusus untuk transportasi umum di Kota Mataram.

Aplikasi online ini akan memudahkan para penumpang dan sopir angkot dalam bertransaksi, sehingga mengurai kemacetan.

Menurut Selly, aplikasi online juga akan digunakan sebagai wahana sopir angkot untuk menerima subsidi dari pemerintah daerah Kota Mataram. Subsidi tersebut berupa biaya sewa angkot dan juga biaya tarif perjalanan bagi warga Kota Mataram.

Selly kemudian mengilustrasikan jika setoran angkot bemo per hari 40 ribu. Pemkot memberi subsidi 20 ribu per hari kali 150 angkot yg masih beroperasi. Maka subsidi pertahunnya tidak sampai 1 milyar.

“Dulu Pemprov NTB pernah program subsidi untuk maskapai penerbangan. Pemerintah pusatpun memberikan subsidi kepada Damri sebagai moda transportasi umum perintis.  Nah, skema ini akan kita terapkan untuk angkot di Kota Mataram. Tujuannya agar keberadaan angkutan umum ini tetap ada dan bisa menjadi moda transportasi publik di Kota Mataram,” urainya.

Para sopir angkot merasa senang dengan harapan yang diberikan Selly Andayani.

Mereka menaruh respek terhadap terobosan ide dan gagasan  Hj Putu Selly  Andayani yang dinilai memberikan secercah harapan baik bagi perubahan nasib angkot bemo kota.

Me

Hasil tes kesehatan sendiri akan menentukan apakah Paslon nantinya bisa melanjutkan pencalonannya atau tidak

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB bersama tim Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Walikota  dan Wakil Bupati/Walikota  Pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, menyerahkan hasil tes kesehatan Paslon ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing, Jumat (11/09/20).

Terkait dengan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa mengaku tidak memiliki kewenangan menyampaikan ke publik.

Tugas tim hanya memeriksa dan kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan ke KPU Kabupaten/Kota. Selebihnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkannya ke publik.

“Wewenang kami tidak sampai ke situ,” ujar Ketua Tim Pemeriksa dr. A. Rusdi Hamid H. Sp.OG.(K).

Tak satu pun Ketua KPU Kabupaten berkenan memberi penjelasan ke wartawan terkait hasil tes pemeriksaan.

Salah seorang Ketua KPU yang dikonfirmasi wartawan mengaku masih perlu mendiskusikan hasilnya terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan ke publik.

“Nanti kan ada komisioner yang lain juga di Utara. Nanti salah kita,” kata Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara Juraidin, SH., MH kepada lombokjournal.com.

Hasil tes kesehatan sendiri akan menentukan apakah Paslon nantinya bisa melanjutkan pencalonannya atau tidak.

“Hasil kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai penilaian salah satu pasangan calon,” ujar Direktur Utama Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dr. HL. Hamzi Fikri., MM.

Untuk diketahui anggota Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan RSUP, BNN, HIMPSI dan IDI NTB, dengan melibatkan beberapa dokter spesialis dan psikolog.

“Kami dari IDI dapat amanah untuk sama-sama membantu pemeriksaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai Ahad sampai Kamis. Bersama BNN, spesialis penyakit dalam, bedah, mata, kandungan, jantung, radiologi. Sesuai petunjuk bebas dari narkoba dari BNN. Psikologi dari HIMPSI. Tadi pagi kita pleno,” terang Ketua IDI NTB dr. H. Dodhy A, K. Sp.OG.

Dari tujuh KPU Kabupaten/Kota yang  akan menyelenggarakan Pilkada pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, hanya lima yang hadir pada penyerahan hasil tes kesehatan hari ini.

Antara lain KPU Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu.

Ast