750 orang pekerja di sektor pariwisata mengalami PHK

MATARAM.lombokjournal.com –

Tercatat mencatat sebanyak 587 orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dampak masa pandemi virus Corona Covid-19 yang tak kunjung mereda membuat perusahaan sulit bertahan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB), T Wismaningsih, Rabu (22/09/20).

“Sebanyak 587 orang yang kena PHK, kalau PHK besar-besaran belum ada laporannya,” ujarnya

Ia mengatakan, saat ini belum ada penambahan angka PHK. Karena kondisi perusahaan sudah mulai membaik dari sebelumnya.

Mulai Juni hingga awal September, sektor pariwisata sudah mulai pulih. Sehingga sejumlah karyawan  yang sempat dirumahkan pun mulai dipekerjakan kembali. Namun, jumlahnya masih sangat sedikit.

“Kondisi usaha kita mulai membaik, seperti dari sektor pariwisata ini yang sudah mulai melakukan beberapa kegiatan-kegiatannya walupun masih terbatas,” terang Wismaningsih.

Menurut Wismaningsih, dengan kondisi usaha yang sudah mulai membaik diharapkan tidak akan terjadi lagi PHK pekerja.

Seperti yang terjadi beberapa waktu banyak pengusaha merumahkan karyawannya, dicutikan di luar tanggungan perusahaan, dan juga lainya kena PHK.

Kendati demikian, beberapa perusahaan di luar NTB justru para pegawai tengah was-was akan terkena PHK karena kondisi perusahaan kian sulit.

“Belum ada kita informasi seperti itu, justru sekarang usaha mulai bergerak di NTB,” terangnya.

Ada pekerja yang kena PHK maupun pekerja yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Sehigga terjadi peningkatan jumlah penggangguran saat ini.

Untuk angka penggaguran sementara catatanya mencapai 15 ribu orang dirumahkan. Tetapi sebagiannya sudah kembali bekerja.

Tetapi pengangguran yang tetap saat ini jumlahnya cukup banyak. Selain itu, pekerja-pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan hampir merata terjadi pada seluruh sektor. Tetapi paling banyak di sektor perdagangan.

“Yang di PHK ini semua hamir rata terkena, terutama pada sektor perdagangan kalau dilihat-lihat,” terangnya.

Pekerja yang sempat terkena PHK di beberapa perusahan, Wismaningsih belum mengetahui bagaimana kondisi selanjutnya. Apakah pekerja yang kena PHK sudah mendapatkan pekerjaan baru atau belum.

“Itu belum ada laporan, kita masih cek lagi. Tapi yang dirumahkan sudah ada yang kembali kerja,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB H Lalu Moh Faozal, mengatakan, berdasarkan catatannya sebanyak 750 orang pekerja di sektor pariwisata mengalami PHK.

“Ini yang di-PHK total, di luar dapat pembagian paruh kerja atau yang dirumahkan,” ucapnya.

BACA JUGA;  PHRI imbau Usaha Perhotelan Perketat Protokol Covid-19

Pihaknya telah mengajukan agar pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan terakomodir dalam program bantuan platihan Kartu Pra-kerja.

“Jadi dengan itu, stimulus diberikan pemerintah diharapkan dapat disalurkan dengan lebih merata,” kata Faozal.

AYA

Inovasi pelayanan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjurnal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi inovasi pelayanan digital, yaitu SamsatApps dan Go-SIM, yang dimiliki oleh Ditlantas Polda NTB di tengah pandemi Covid-19.

Peluncuran aplikasi ini dinilai tepat dan menjadi solusi agar pelayanan tetap berkualitas meskipum di tengah pandemi.

“Peluncuran SamsatApps dan Go-SIM tentunya ini sungguh-sungguh menjawab tantang masa kini dan saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Polda NTB yang sungguh-sungguh mengedepankan bagaimana agar bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat apalagi sekarang di masa pandemi ini,” kata  Wagub saat Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-65 tahun 2020 di Lapangan Tenis Polda NTB, Selasa (22/09/20).

Menurut Wagub, inovasi pelayanan tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Tidak hanya itu, sosialisasi edukasi protokol Covid juga akan semakin dipermudah.

Pada momentum tersebut, Wagub juga menghanturkan ucapan terimakasih kepada Ditlantas Polda NTB atas kontribusi dan kerja kerasnya selama ini.

“Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas NTB ini bisa kita hargai oleh seluruh masyarakat NTB, dengan cara tentunya mematuhi peraturan lalu lintas,” ucapnya.

Wagub mengingatkan, semakin banyak jumlah kendaraan maka tantangan juga semakin banyak.

Tantangan-tantangan ini menjadi PR bersama, bagaimana mengedukasi masyarakat dalam berlalu lintas yang aman serta sungguh-sungguh bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat.

Tidak hanya itu, penegakan hukum harus semakin baik, supaya tidak ada orang yang berani berlalu lintas dengan cara ugal-ugalan di jalan raya.

atas nama Pemprov NTB, Wagub mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 kepada Polisi Lalu Lintas Bhayangkara.

“Semoga di ulang tahun ini  menjadi di momen refleksi untuk semakin terus bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, khususnya untuk mewujudkan pelayan yang profesional, modern , dan terpercaya,” ucapnya.

Ke depan lebih baik

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menyampaikan bahwa makna dari Syukuran Ulang Tahun Lalu Lintas Bhayangkara adalah berkontemplasi, ke depan harus lebih baik.

“Saya selaku Kapolda NTB mengucapkan selamat ulang tahun kepada fungsi lalu lintas yang ke-65, pada peringatan hari lalu lintas ini temanya adalah Road Safety Policing, bagaimana melakukan pemolisian di bidang lalu lintas untuk berkeselamatan di jalan raya,” ungkapnya.

“Saya ucapkan terima kasih dan menghargai luar biasa terobosan kreatif yang dilakukan oleh pak Dirlantas dan tim  melalui program yang baru saja kita launching bersama Ibu Wagub, saya dan pak Danrem, yaitu program Go-SIM dan SamsatApps di jajaran Polda Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Terobosan pelayanan digital ini, dinilai sangat tepat terlebih pada masa pandemi saat ini.

“Terima kasih banyak, Go-SIM ini semangatnya sama dengan semangat Ibu Wagub, sehingga kita mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19 ini. Terobosan ini tidak banyak dilakukan oleh Polda-polda lain,” tutupnya.

Direktur Ditlantas NTB, Kombes Pol  Noviar mengemukakan, momen peringatan HUT Lalu Lintas Bahayangkara dipergunakan untuk memantapkan langkah intropeksi menjadi aparat negara yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan jiwa pengabdian serta beban kultur paradigma Polri yang humanis, profesional dan terpercaya.

Saat ini, Polantas Polda NTB  memiliki 838 personil. ”

Tentu dengan jumlah personil yang ada ini dibarengi dengan tatanan tugas yang ada, kedepan saya yakin tugas ini semakin berat, hari ini juga di bangun dengan jumlah penduduk dengan pertumbuhan sekitar 1,8 persen per tahun dan pertumbuhan kendaraan yang saat ini sudah berjumlah sekitar 2 juta lebih kendaraan,” ujarnya.

Labih jauh, dari data Kopolisian dilaporkan khusus kejadian kecelakaan lalu lintas pada semester satu tahun 2020 ada 633 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia 177 orang, luka berat 115 orang, luka ringan lebih dari 650 orang.

“Dari data tersebut, kita berharap bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi,” ujarnya.

Ditlantas telah melakukan berbagai upaya menangani dan mencegah permasalahan tersebut.

“Kami berupaya semakin meningkatkan disiplin, motivasi dan semangat dalam pengabdian khususnya kita di Provinsi NTB ini tengah pandemi covid-19 mohon doa restu untuk penugasan kami kedepan lebih baik, lebih sempurna,” tutupnya.

HmsNTB

Pelatihan barista ini tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga praktik sehingga para peserta memiliki keterampilan dan siap untuk membuka usaha kopi

lombokjournal.com —

MATARAM ; 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dan TGH. Abdul Manan atau yang dikenal dengan paket SALAM, membuat gebrakan dalam mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat di Kota Mataram.

Di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19, duo Paslon itu mulai membangkitkan semangat berwirausaha masyarakat dengan menggelar pelatihan meracik kopi melalui kelas Barista.

Paslon usungan PDIP dan PKS ini menggelar kelas Batista selama dua hari di Kedai Mr. Dim-Dim di Jalan Bung Karno Lingkungan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sejak Minggu (20/09) dan Senin (21/09).

Peserta pelatihan barista datang dari berbagai kalangan, seperti santri,  mahasiswa dan milenial di sejumlah lingkungan di Kota Mataram. Mereka tampak antusias mengikuti pelatihan.

April, seorang milenial Kota Mataram mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, banyak manfaat dari pelatihan tersebut.

“Saya merasa acara ini bermanfaat sekali ya untuk milenial seperti saya. Sekarang kawan-kawan saya sedang banyak yang berminat dengan kopi, namun hanya sekedar hobi. Di sini saya belajar seni membuat kopi yang bisa saya kembangkan menjadi bisnis,” kata April, salah satu peserta pelatihan, Senin (21/09/20).

Paslon SALAM bekerjasama dengan Kedai Mr. Dim-Dim memfasilitasi sebanyak 29 milenial untuk berkarya dan mengasah skillnya.

Program Kelas Barista Salam merupakan bentuk kongkret pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk menggairahkan UMKM di Kota Mataram.

“Pelatihan seperti ini bisa menjadi modal ilmu buat kami membuka usaha mandiri. Kalau bisa harus ada program lanjutan dengan durasi lebih panjang. Terima kasih Pak Tuan Guru Manan,” ujar April.

Sementara itu, Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan, mengatakan, pelatihan Kelas Barista Salam sebagai salah satu upaya dan komitmen pihaknya untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang timbul selama masa pandemi Covid-19.

Hal ini guna mengimplementasikan konsep Mataram Berkah dan Cemerlang yang menjadi pemikiran Calon Wakil Wali Kota Mataram, TGH Abdul Manan agar masyarakat meningkat pendapatan ekonomi keluarganya.

“Maka dari itu kita memilih untuk melakukan pelatihan kopi kepada para millenial dalam memanfaatkan salah satu dampak akibat wabah Covid-19,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelatihan barista ini tidak hanya memberikan materi saja, tetapi juga praktik sehingga para peserta memiliki keterampilan dan siap untuk membuka usaha kopi.

Selain memberikan pelatihan barista. Tuan Guru Manan mengungkapkan, pihaknya juga memberikan materi wirausaha kopi. Hal itu menyusul, potensi kopi lokal NTB sangat banyak. Namun masih banyak yang belum tergarap dengan maksimal.

Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan di Kedai Mr. Dim-Dim sangat berbeda dengan penyelenggara pelatihan lainnya. Kedai Mr. Dim-Dim juga diminta memberikan pendampingan secara terus menerus sehingga memastikan pelatihan dapat bekerja selain harus menyuplai bahan baku secara konsisten.

“Tidak hanya itu, peserta diharapkan mampu melakukan pemasaran hingga delivery kepada RT dan RW. Program ini diharapkan tidak hanya membantu calon pengusaha kopi, namun juga membantu ratusan ribu petani kopi di NTB yang sedang kesulitan juga untuk ekspor kopi ditengah wabah,” tandas Tuan Guru Manan.

Me

Giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata

MATARAM.lombokjournal.com —

NTB sebagai daerah yang memiliki ragam destinasi wisata cukup terpukul dengan pandemi Covid-19.

Wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga NTB harus “menggayung” wisatawan lokal untuk datang menikmati wisata.

Tidak semua destinasi wisata yang telah terekspos di NTB. Minimnya promosi tersebut membuat banyak destinasi baru harus berupaya menarik minat pengunjung dengan mempercantik diri.

Salah satu destinasi baru yang belum terekspos maksimal adalah Pantai Batas Senja. Pantai tersebut berlokasi di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pantai itu dilaunching pada 17 Agustus 2020 lalu.

Pantai tersebut berada di Jalan Lingkar Selatan, yang letaknya tidak jauh dari pantai-pantai indah di sana seperti Pantai Gading, Pantai Mapak Indah hingga Loang Baloq.

Menariknya Pantai Batas Senja ditata sedemikian apik dan sangat instagramable. Deretan lapak di sana menggunakan mini kontainer dengan balutan warna warni. Aneka kursi santai bean bag beragam warna dengan hiasan payung dan spot foto disiapkan di sana.

Senja akan terbenam di mata setiap pengunjung pantai di sana. Begitu indah dengan siur angin pantainya.

Untuk menarik minat wisatawan lokal mengunjungi pantai tersebut, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan, Sabtu (19/09/20) sore, datang langsung mempromosikan dan melaunching Pantai Batas Senja Standart Covid.

Turut hadir dalam acara Launching Pantai Batas Senja Standar Covid anggota DPRD kota Fraksi PKS dan PDIP yakni :

FPKS.

1. Hj. Istiningsih, S.Ag (Ketua Fraksi)
2. Ismul Hidayat, S.Ip
3. Irawan Aprianto, ST
4. H. Syamsul Bahri
5. Drs. Salim Bamasaq

FPDIP

1. Nyayu Ernawati, S.Sos (Ketua Fraksi)
2. I Gede Wiska , S.Pt

3.I Wayan Wardana, SH.

4. I Wayan Sugiartha
5. I Nyoman Yogantara

Selain itu hadir Ketua DPC PDI Perjuangan kota Mataram , Made Slamet yang juga anggota DPRD NTB .

Selly juga  menyapa pengunjung pantai dan membagikan masker, termasuk masker khusus untuk anak -anak.  Ia ingin masyarakat tetap menikmati wisata Kota Mataram, namun harus dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Pantai boleh dihidupkan yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Kita membagikan masker. Saya lihat sudah bagus, setiap Sabtu ada live music, jadi masyarakat kita sudah cerdas. Kita tidak perlu takut tapi tetap waspada,” ujarnya.

Acara puncaknya adalah, Hj Putu Selly melepas puluhan  anak penyu atau tukik  yang disaksikan pengunjung untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya  konservasi. Ini sekaligus meneguhkan  komitmen Selly Manan //SALAM // dalam menjaga pelestarian lingkungan biota laut.

“Karena ini adalah biota laut yang perlu kita jaga, karena telur-telurnya bisa beranak pinak. Saya ingin kalau terpilih ada demplot untuk anak penyu,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat agar tidak mengkonsumsi telur penyu demi kelestarian habitat laut tersebut.

“Saya ingin jadi edukasi wisata untuk tukik. Kalau dia hidup menandakan pantai kita bersih dari sampah. Ini edukasi kepada anak-anak kita, jangan telurnya diambil dan dikonsumsi,” imbaunya seraya menambahkan agar pengelola pantai menambahkan fasilitas bak sampah untuk kebersihan pantai.

Menurutnya, selama pandemi ini  masyarakat  juga butuh refreshing dan berekreasi.

“Nah menghidupkan gairah destinasi menarik seperti Pantai Batas Senja ini, salah satu upaya bagaimana menggerakan kunjungan wisatawan lokal. Masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya, bisa punya destinasi alternatif yang dipastikan bebas Covid-19,” tambah Selly.

Selain itu SALAM  juga melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanganan penyakit menular.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota ini untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Kota Mataram.

“Sosialisasi dan edukasi Perda tentang penanganan penyakit menular ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Semua pihak harus berbuat, termasuk SALAM  juga merasa punya kewajiban untuk sama-sama membangun kesadaran masyarakat,” ujar Selly Andayani.

Pantai Batas Senja sendiri merupakan kawasan pantai destinasi wisata di Kota Mataram. Sebelumnya, pada 17 Agustus lalu, Ketua Fraksi PKS , Istiningsih dan sejumlah Anggota DPRD kota Mataram dari PKS melakukan giat bersih pantai serta  melaunching bantuan  beberapa lapak UMKM Cafe Kontainer pedagang binaan PKS di kawasan pantai batas senja agar nampak lebih rapi dan indah.

Setelah kegiatan tersebut viral di media dan medsos, destinasi pantai batas senja mulai ramai dikunjungi dan menjadi perbincangan publik.

Menurut Selly, pantai Batas Senja bisa menjadi contoh permodelan ( role model ) bagi destinasi wisata bebas Covid-19. Pengunjung yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan : cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mengenakan masker.

“Intinya bagaimana pandemi tidak mematikan sektor  produktif wisata pantai sekaligus  jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Di masa adaptasi new normal ini yang terpenting adalah bagaimana warga melakukan penyesuaian agar tetap bisa beraktivitas ,” kata Selly.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan menambahkan, selain mengkampanyekan protokol kesehatan, kegiatan Selly-Manan di Pantai Batas Senja dalam rangka memberikan  motivasi dan support bagi pelaku wisata agar terus semangat dan bertahan melewati masa sulit ini.

“Semua merasakan dampak pandemi ini, bukan hanya Mataram, Indonesia, bahkan seluruh dunia terkena dampak. Tetapi semangat jangan sampai pudar, kita semua harus bisa beradaptasi dengan tantangan saat ini, tentu saja dengan inovasi dan kreativitas menangkap peluang,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan di Pantai Batas Senja juga mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Ke depan model pariwisata berkelanjutan adalah model pariwisata yang akan mampu bersaing.

“Pantai ini tertata apik dan pengunjunganya mentaati protokol kesehatan, serta menjaga kebersihan. Ini bisa menjadi destinasi alternatif, masyarakat yang jenuh di rumah bisa berekreasi dan berwisata kemari,” katanya.

Dengan begitu, giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata.

Sementara itu Pengelola pantai, Syamsul Bahri mengatakan ide menggagas pantai sejak ia menjadi kepala lingkungan. Ia mulai merintis Pantai Gading. Saat Pantai Gading mulai familiar, ia kemudian merintis Pantai Batas Senja itu.

“Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kita buka lagi di perbatasan Lombok Barat dan Mataram. Kita berinisiatif membuka lapak kecil di sini,” ujarnya.

Awalnya pantai tersebut tidak tertata, namun berkat tangannya, Syamsul yang merupakan anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS ini mulai menata Pantai Batas Senja hingga mulai ramai dikunjungi seperti saat ini.

“Awalnya tidak terawat, akses jalan tidak ada. Kita kemudian buka dan berinisiatif dengan beberapa tokoh untuk bangun,” ujarnya.

Me

Tantangannya, bagaimana mengisi Masjid dengan berbagai kegiatan positif

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan bangunan Masjid Al Khoory Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Sabtu (19/09/20).

Peresmian ini juga dihadiri Kepala Biro Kesra Setda NTB, jajaran civitas akademika UMMAT, tokoh agama hingga mahasiswa.
Gubernur Zul mengapresiasi sekaligus bangga atas penyelesaian pembangunan Masjid Al Khoory Universitas Muhammadiyah (UM) Mataram.

“Mudah-mudahan tempat kita bisa menghadirkan kesejukan, ketenangan, dan menghadirkan rasa persaudaraan buat kita,” ucap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Bang Zul kemudian menyebut bahwa Masjid Al Khoory UMMATsetelah peresmian ini akan mempunyai satu tantangan, yakni bagaimana mengisi Masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif.

“Harus mencari cara supaya Masjid Muhammadyah ini penuh dengan do’a, dzikir, aktifitas keagamaan dan juga produktif untuk membangun kemasyarakatan buat kita semua,” jelas Bang Zul.

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad A. Gani, M. Pd mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Masjid Al Khoory UMMAT.

“Dengan peresmian ini, semoga kita bisa melaksanakan fungsi Masjid ini, mudah-mudahan Masjid ini menjadi pusat kajian kebudayaan Islam disamping berfungsi untuk tempat ibadah,” harapnya.

Sebelumnya, dalam rangkaian peresmian Masjid Al-Khoory, UMMAT menggelar Pengajian Online bersama Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M. Ed, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

Peresmian ini kemudian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTB disaksikan langsung Rektor, Dosen, civitas akademika dan juga mahasiswa UMMAT.

HmsNTB

Seluruh Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah di setiap daerah untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Pilkada sedang berlangsung. Di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir ini,

Pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada serentak di tujuh kabupeten/kota di NTB diwajibkan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Pengabaian protocol Covid-19 dikhawatirkan jakan menimbulkan kasus baru bahkan muncul kluster baru Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menggelar Rapat Koordinasi Khusus Penegakan Hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dimasa pandemi Covid-19, Jum’at (18/09/20).

Rakor Melalui video conference ni diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, jajaran TNI Polri, KPU, Bawaslu, dan lembaga/kementerian terkait.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi jajaran Forkopimda Provinsi NTB dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov tampak mengikuti Rakor kali ini.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, tujuan Rakor untuk memantapkan penegakan hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi Covid-19.

Tepatnya dimulai 23 September mendatang, dimana kegiatan politik akan berpotensi menimbulkan kerumunan yang tentu saja melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud mengimbau agar seluruh Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah di setiap daerah untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang berlaku.

Ia menyebut Paslon yang akan segera mengetahui maju tidaknya mereka ke Pilkada akan mengakibatkan kerumunan, baik itu perayaan untuk yang berhasil lolos maupun wujud protes bagi yang tidak lolos ke Pilkada.

“Itulah yang rawan akan kerumunan dan pasti melanggar protokol,” ucapnya.

Dalam Rakor kali ini diharapkan dapat menemukan tahap-tahap yang dinilai rawan terjadi saat Pilkada, sekaligus langkah antisipasi yang harus dilakukan.

Patuh pada protokol kesehatan kemudian disebut menjadi cara untuk mencegah penyebaran virus corona selama kegiatan-kegiatan Pilkada berlangsung.

“Mendampingi Pilkada sudah ada Inpres No. 6 Tahun 2020, agar memberlakukan langkah-langkah kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar Covid-19,” jelas Mahfud.

Mendagri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian mengarahkan agar daerah segara mempersiapkan diri menghadapi Pilkada.

Hal-hal yang disebut Mendagri perlu untuk dilakukan selama masa Pilkada, antara lain sosialisasi tahapan Pilkada, sosialisasi aturan-aturan tata cara pelaksanaan dan deklarasi para kontestan di hadapan parpol untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Oleh karena itulah kita melaksanakan rapat koordinasi tanggal 9 lalu, yang dipimpin langsung oleh pak Menko dengan kesimpulan utamanya adalah setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing,” ungkap Tito.

Tito menyebut, kerumunan massa yang kerap terjadi belakangan ini karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan pencegahan Covid-19. Selain itu, koordinasi antar KPU serta Bawaslu pada tingkat daerah dengan pihak terkait diminta agar lebih ditingkatkan kembali.

“Karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya penyelenggara pemilu sendiri, atau Bawaslu, harus didukung oleh semua pihak,” sambungnya.

Tito mengingatkan, dalam waktu dekat agenda-agenda penting dalam tahapan Pilkada akan segera berlangsung. Tepatnya dimulai pada tanggal 23 September mendatang, yakni penetapan Paslon oleh KPU di masing-masing daerah.

Begitu juga keesokan harinya, yaitu tanggal 24 September dimana akan ada pengundian Paslon yang tentu berpotensi memicu kerumunan di Kantor KPU pada tiap daerah.

“Intinya, dimohon kepada para stakeholder daerah dalam Rakor menyampaikan kepada para kontestan Pilkada untuk tidak melakukan pengumpulan massa,” jelas Tito.

Lebih lanjut, Tito menyinggung pelaksanaan kampanye yang akan dimulai dari 26 September sampai dengan 5 November. Hal ini menurutnya akan berpeluang besar menghadirkan kerumunan massa.

“Sehingga diharapkan adanya aturan-aturan lain seperti Undang-Undang kesehatan dan lain sebagainya untuk agar tetap dapat menjalankan protokol kesehatan,” tambahnya.

Terakhir, Tito mengarahkan agar tiap daerah segera melangsungkan rapat koordinasi demi menyukseskan Pilkada.

Sampai dengan hari ini, Ia menyebut ada sejumlah daerah yang telah melakukan kegiatan rakor, namun tak sedikit pula yang belum melakukan hal tersebut. Tito menilai hal tersebut sangat penting, dikarenakan penentu suksesnya Pilkada serentak ini ialah daerah itu sendiri.

“Kita masih ada waktu, jadi upayakan nanti hari Sabtu paling lambat sudah tuntas semua,”.

HmsNTB

Kekeringan di NTB terjadi di sembilan kabupaten/kota terkecuali Kota Mataram

MATARAM.lomokjournal.com — Badan Penanggunlangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB hingga saat ini masih menanti anggaran penanggulangan bencana kekeringan yang melanda sembilan kabupaten/kota di NTB.

Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi mengatakan, saat ini anggaran yang telah diusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih diproses di BPKAD NTB.

“Ya masih proses ini (anggaran), baik yang dari APBD Provinsi maupaun dari BNPB pusat. Dua-duanya masih diproses semoga akhir September ini sudah ada,” ungkapnya

Pihaknya telah mengajukan anggaran guna penanggulangan masalah kekeringan pada musim kemarau 2020 baik ke Pemprov maupun ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 48 miliar.

Rincinannya Rp 8 miliar diusulkan ke pemprov dengan sumber dana APBD dan 40 miliar diusulkan ke BNPB melalui dana siap pakai dengan sumber dana APBN.

Menurut Ahmadi, dana yang dari APBD juga sedang diproses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pada saat bersamaan pihaknya juga sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap anggaran yang ada.

“Makanya kita masih diaudit sama BPKP, nanti mungkin minggu depan inilah ada kabar dari BPKAD, karena masih dalam proses,”sambungnya

Sedangkan anggaran dari pemerintah pusat, lanjut Ahmadi, pihaknya juga telah berjuang jemput bola dengan mendatangi langsung kantor BNPB di Jakarta belum lama ini. Tapi hasilnya masih belum ada.

“Ya namanya kita berusaha terus kan. Yang menentukan semua itu kan orang (BNPB) disana. Namanya kita berjuangkan. Ya setiap minggu juga kita selalu ingatkan yang punya uang,”imbunnya.

Ahmadi juga menyadari kondisi saat ini masih difokuskan dalam penanganan pandemi Covid-19, baik di Jakarta maupun di NTB. Jadi banyak anggaran yang terserap ke penanganan pandemi ini.

“Sama-sama kita ini juga kosentrasi terpecah, memang Covid ini banyak sekali menyerap anggaran. Apalagi kanyaknya tahap kedua ini masih difokuskan karena jumlah kasus baik di Jakarta maupun di beberapa daerah juga naik,”ujarnya.

Meski belum ada anggaran yang bisa mendukung langkah maupun upaya penanganan kekeringan di NTB, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kota guna menangani dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyalurkan air besih ke loksi-lokasi yang terdampak kekeringan.

“Sementara ini masih ditangani oleh kabupaten/kota untuk distribusi air bersih di masing-masing desa yang terdampak,” katanya.

Seperti diketahui Kekeringan di NTB terjadi di sembilan kabupaten/kota terkecuali Kota Mataram.

Ada 203.879 kepala kekuarga (KK) atau 718.817 ribu jiwa masyarakat terdampak kekeringan tersebar di 76 kecamatan dan 353 desa.

Rinciannya Lombok Barat ada enam kecamatan, 28 desa dengan masyarakat terdampak 8.064 KK atau 32.255 jiwa.

Lombok Tengah ada delapan kecamatan, 83 desa dengan masyarakat terdampak 69.294 KK atau 273. 622 jiwa. Lombok Timur ada 15 kecamatan, 81 desa dengan masyarakat terdampak 66.002 KK atau 196. 537 jiwa.

Lombok Utara ada lima kecamatan, 19 desa dengan masyarakat terdampak 8. 661 KK atau 26. 036 jiwa.

Sumbawa Barat ada tiga kecamatan, 13 desa dengan masyarakat terdampak 2.716 KK atau 10. 302 jiwa. Sumbawa ada 17 kecamatan, 42 desa dengan masyarakat terdampak 20.189 KK atau 80.756 jiwa.

Dompu ada delapan kecamatan, 34 desa dengan masyarakat terdampak 16.936 KK atau 51. 577 jiwa. Kota Bima ada empat kecamatan, 12 desa dengan masyarakat terdampak 6.392 KK atau 19. 880 jiwa.

Dan Kabupaten Bima ada 10 kecamatan, 36 desa dengan masyarakat terdampak 5.625 KK atau 27. 843 jiwa.

”Belum ada penambahan, karena itu yang abadi setiap tahun mengalami kekeringan. Sebab secara alamiah kawasan itu tidak memiliki sember air permukaan dan sumber air dalam tanah. Jadi memang ini harus kita suplay air bersih ke desa-desa tersebut, itu kondisinya,” katanya.

Sembilan kabupaten/ kota tersebut, sudah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, naik dari sebelumnya status siaga darurat.

AYA

Harus menggunakan masker saat bekerja, jangan sampai karena aktivitasnya di laut menyepelekan protokol kesehatan tersebut

LOTIM.lombokjournl.com  — Selain Pemprov NTB telah memiliki Pergub tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Perizinan Kapal Perikanan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Salah satu substansi dari Perda tersebut yaitu adanya penerapan denda kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat-tempat umum.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Jum’at, (18/09/2020) juga tak lupa mengajak

Masyarakat kembali diingatkan sama-sama menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk kelompok nelayan.

“Meski sehari-hari kita di laut, jangan lupa tetap gunakan masker, karena virus ini tidak terlihat, kita tidak tahu dimana kita terpapar,” ujar Wagub mengingatkan nelayan.

Wagub mengatakannya saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan, di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Jum’at, (18/09/20).

“Saat ini, kita berada pada masa pandemi Covid-19. Kita semua harus patuh terhadap protokol kesehatan, itu semua demi kesehatan diri, keluarga serta lingkungan. Kita sudah memiliki Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang mewajibkan setiap orang pakai masker jika keluar rumah.   Sebelum Perda ini ditegakkan, kita telah melakukan sosialisasi hingga membagikan masker kepada masyarakat NTB,” kata Wagub.

Diingatkan, Semua nelayan, juga harus menggunakan masker saat bekerja. Jangan sampai karena aktivitasnya di laut, membuat nelayan menyepelekan protokol kesehatan tersebut.

Wagub menyarankan agar nelayan tidak boleh lengah, harus hati-hati. Jangan sampai semangat mencari rizki membuat masyarakat lupa tentang pentingnya menjaga diri.

“Selain mencari rizki, kita harus pikirkan kesehatan diri, jangan sampai uang yang kita dapatkan, habis untuk biaya kesehatan akibat kelalaian kita semua,” kata tambah Umi Rohmi.

Karena wujud virus ini tak kasat mata serta vaksinnya pun belum ada, maka satu-satunya cara untuk menghindarinya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Jangan diremehkan karena virus ini karena udah banyak merenggut kesehatan dan nyawa manusia di dunia ini,” tambahnya.

BACA JUGA;

Samsat Perizinan Kapal Perikanan,  Inovasi Untuk Perangi Perikanan Ilegal 

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB per tanggal 17 September 2020, jumlah total pasien yang positif Covid-19 di Provinsi NTB sebanyak 3.026 orang, dengan perincian 2.399 orang sudah sembuh, 179 meninggal dunia, serta 448 orang masih positif.

HmasNTB

Samsat Perizinan Kapal Perikanan tersebut membuat seluruh nelayan merasa aman dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya

LOTIM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 24 Tahun 2020 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap ( Samsat) Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

“Samsat ini pertama di Indonesia. Alhamdulillah ini menjadi energi positif yang datang dari NTB,” ujar Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya saat meluncurkan Program Pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Kantor Pelabuhan Perikanan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim),  Jum’at (18/09/20).

Pergub No. 24 Tahun 2020 ini disahkan dengan empat tujuan yaitu Pertama, mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan. Kedua, mendekatkan, memudahkan, dan mempercepat pelayanan perizinan kapal di pelabuhan perikanan kepada masyarakat.

Ketiga, menerbitkan pelayanan perizinan kapal dan Keempat, memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan kapal.

Pemprov NTB berharap kualitas Samsat Perizinan Kapal Perikanan tersebut  terus ditingkatkan, karena menurut Wagub, berbicara pelayanan dalam bidang apa pun, tujuannya adalah memudahkan, mendekatkan dan membuat nyaman seluruh masyarakat yang dilayani.

“Mari kita jaga laut kita, kita jaga masyarakat, dan dorong perekonomian nelayan menuju kesejahteraan,” tambah Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Ia berharap, inovasi tersebut tidak boleh terhenti sampai di sini. Dengan adanya Samsat Perizinan Kapal Perikanan tersebut membuat seluruh nelayan merasa aman dalam menjalankan seluruh aktifitas usahanya.

“Laut kita begitu kaya, kekayaan laut ini harus dibarengi dengan menjaga habitat yang ada di dalamnya,” harap Umi Rohmi.

Umi Rohmi melanjutkan, Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini terus diperluas di Provinsi NTB, tidak hanya di Lombok. Di Sumbawa hingga Bima harus ada Samsat ini sehingga NTB mempu memberikan contoh baik untuk daerah lainnya di Indonesia.

Tidak hanya kualitas, lanjut Umi Rohmi, pelayanannya juga harus cepat, serta tidak menyulitkan nelayan. Jangan sampai, waktu dihabiskan untuk mengurus perizinan, tapi nelayan harus meninggalkan pekerjaannya untuk memberikan keluarganya nafkah.

“Selain kualitas, pelayanannya harus cepat, kita permudah nelayan yang telah berniat baik membuat perizinan tersebut,” tambah Umi Rohmi di hadapan puluhan nelayan yang juga hadir pada kesempatan itu.

Karena menurut Wagub, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 (poin l), pelayanan publik harus berazaskan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Kenyataannya, pelayanan publik pada perizinan kapal perikanan yang menjadi kewenangan daerah masih belum memenuhi azas tersebut.

Mengingat proses perizinan masih membutuhkan waktu lama, proses yang tidak sederhana dan multisektor, serta relatif jauh (aksesibilitas) dari keterjangkauan masyarakat yang ingin memanfaatkan perizinan kapal perikanan, khususnya nelayan kecil.

Karena alasan tersebut maka lahirlah Samsat Perizinan Kapal Perikanan untuk memudahkan nelayan.

“Seluruh pelayanan yang ada, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tutup Umi Rohmi diikuti tepuk tangan tamu undangan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi, MM mengatakan, Inisiasi lahirnya Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, yang tentunya akan memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan dalam pengurusan dokumen kapal perikanan.

Sehingga, produktifitas nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan, dapat dioptimalisasi.

Lahirnya Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini lantaran dokumen kapal perikanan merupakan faktor penentu aktifitas penangkapan ikan bagi nelayan.

Namun di sisi lain,  tantangan yang dihadapi sebelumnya terkait perizinan kapal perikanan ini antara lain; proses pembuatan izin yang belum sederhana, proses administrasi izin kapal multisektor (KSOP/UPP, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, DPM-PTSP) serta lokasi pembuatan izin jauh dan terpencar dari akses masyarakat pesisir/nelayan.

Sehingga Samsat Perizinan Kapal Perikanan ini akan memudahkan nelayan atau pelaku usaha perikanan.

BACA JUGA;

Wagub Ingatkan Nelayan, Meski Kerja di Laut pun Jangan Lupa Pakai Masker

Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya Direktur Eksekutif Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Saut Tampubolon.

Memerangi perikanan ilegal

“Kami sangat apresiasi Samsat Perizinan Kapal Perikanan di Provinsi NTB. Apalagi ini merupakan Samsat perikanan pertama di Indonesia,” ungkap Laki-laki asal Jakarta tersebut.

Samsat kapal perikanan tersubut, lanjut Saut, merupakan salah satu usaha memerangi perikanan ilegal, unreported and unregulated (IUU Fishing), dengan harapan bahwa para mitra khususnya nelayan, dapat mengetahui proses perizinan kapal perikanan dan jangkauan pengurusan dokumen yang sangat dekat dengan masyarakat.

“NTB menjadi daerah percontohan, hanya di daerah ini. Nelayan di berikan banyak kemudahan dalam melakukan perizinan,” tambahnya penuh bangga.

Saut mengaku, NTB menjadi daerah inisiator pertama dalam memberikan kemudahan bagi perizinan yang mudah, murah, praktis dan humanis.

“Kami optimis, Samsat kapal perikanan ini mampu membawa nelayan menuju gerbong kesehahteraan,” ungkapnya penuh optimis.

Sebelumnya, MDPI sendiri telah melakukan simulasi pelayanan Samsat Perizinan Kapal Perikanan yang saat ini baru saja diresmikan sebagai bentuk apresiasi MDPI kepada Pemerintah Provinsi NTB.

MDPI membagikan pelampung kepada beberapa nelayan yang ada di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur.

“Sebagai bentuk apresiasi kami, Alhamdulillah MDPI telah memberikan bantuan pelampung kepada beberapa nelayan di Labuhan Lombok,” tutupnya.

HmsNTB

Kerjasama Provnsi Henan dan Provinsi NT B  ke depan diharapkan berlanjut di sejumlah sektor, seperti kerjasama di bidang pariwisata, ekonomi dan pendidikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Bantuan 50 ribu lembar masker medis diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang merupakan Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aradi, M.Si, bersama pihak BPBD Provinsi NTB, Jumat (18/09/20).

Bantuan masker yang nilainya sebesar USD 19.000 atau setara Rp 285.000.000,- itu berasal dari Provinsi Henan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Proses penyerahan bantuan masker tersebut sejatinya akan dilakukan langsung pihak RRT, namun karena kondisi Covid-19, maka proses penyerahan dilakukan oleh Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, yang diterima Sekda NTB..

Lalu Gita Aryadi mengatakan, bantuan 50 ribu lembar masker itu merupakan salah satu wujud kepedulian dan dukungan dari Pemerintah RRT, dalam hal ini Provinsi Henan, sebagai upaya percepatan penanganan pandemi  Covid-19 di Provinsi NTB.

“Bantuan ini juga merupakan wujud nyata dari hubungan baik kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Provinsi Henan, pasca kunjungan Pak Gubernur beberapa waktu lalu,” H. Lalu Gita Aryadi.

Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut.

Kerjasama yang baik ini diharapkan ke depan akan terus berlanjut di sejumlah sektor, seperti kerjasama di bidang pariwisata, ekonomi dan pendidikan.

HmasNTB