Masyarakat yang tanahnya belum terdaftar, secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1689 untuk masyarakat NTB.

Seluruh sertifikat yang diterima masyarakat hari ini diharapkan mampu menunjang perekonomian. Dengan begitu, masyarakat tetap merasakan kepedulian pemerintah.

“Pembangunan harus merata, tidak hanya di perkotaan, tapi di seluruh pelosok negeri,” ungkap Gubernur Zul saat menyerahkan sertifikat kepada Masyarakat Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, Sumbawa, Jumat (09/10/20).

Dikatakan, kita ini sama-sama anak bangsa, pembangunan harus merata, Dimana pun tempat tinggal masyarakat, seluruh pelayanan harus dinikmati sepenuhnya.

Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud dengan nyata.

“Dimanapun kita tinggal, seluruh pelayanan harus kita rasakan dengan merata,”ujar Gubernur.

Wamen Surya Tjandra mengaku jatuh hati dengan Gubernur NTB.

Terhitung sudah tiga kali berkunjung, semua kegiatannya selalu didukung dan ditemani oleh Gubernur.

“Saya jatuh hati dengan pak Gubernur, di tangan beliau, saya menaruh harapan besar untuk pembangunan bangsa ini,” ungkap Menteri lulusan UI tersebut.

Menurutnya, NTB sangat menarik perhatian dunia, terutama di bidang pariwisata. Tak hanya Mandalika, ada Rinjani, Samota, Pulau Moyo, serta banyak lagi tempat-tempat yang menarik perhatian dunia di NTB ini.

Itu semua harus tetap kita perhatikan, serta menguatamakan kepentingan masyarakat di seluruh sektor pembangunan yang ada.

“Selama itu buat rakyat, saya siap pasang badan,” ungkap Wamen.

Seluruh daerah yang berada di sekelilingnya harus dipikirkan. Jangan sampai, ada event bergengsi, masyarakat NTB hanya mendengar cerita baik-baiknya saja.

Masyarakat NTB harus paling depan, jangan jadi penonton di rumah sendiri, tambah Wamen.

“Cita-cita kita sama, kalau Mandalika sudah ada MotoGP, pinggirannya juga harus kita pikirkan, harus ada dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Penjabat Bupati Sumbawa, Ir. Zainal Abidin dalam sambutannya mengaku bangga atas kehadiran Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang di Sumbawa.

Kehadiran Wamen Surya Tjandra menurutnya menjadi semangat baru untuk masyarakat Sumbawa, terutama yang berada di daerah terpencil.

“Kita patut bersyukur, daerah kita di datangi Wakil Menteri, kita doakan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita semua,” ungkapnya.

Bupati mendorong seluruh masyarakat yang belum terdaftar tanahnya untuk secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya di masing-masing desa setempat.

Kepada Wamen, bupati berharap seluruh tanah di Sumbawa segera memiliki sertifikat.

“Kami berharap, seluruh bidang tanah di Sumbawa ini memiliki sertifikat,” tutup penjabat Bupati tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat yang juga penerima sertifikat tanah mengaku senang dengan sertifikat yang telah diberikan langsung oleh Wakil Menteri.

Imanuddin mengaku, sertifikat tersebut membuatnya tenang mengelola bidang tanah miliknya.

“Ya jadi tenang, tidak lagi takut kalau mau tanam apa-apa, sudah ada sertifikat,” ungkap pria berusia 34 tahun tersebut.

Lain lagi Ardiansyah, tokoh pemuda Dusun Buen Treng Desa Baturotok mengucapkan rasa syukurnya serta mengapresiasi Pemprov NTB beserta kementerian ATR/BPN yang telah membantu menjamin kepastian hukum terhadap hak milik warga di Kabupaten Sumbawa.

“Terimakasih pak Gubernur serta Pak Wamen, kami bersyukur dan merasa sangat diperhatikan,” ungkapnya.

Kepala Desa Baturotok, Edi Wijaya Kusuma meminta kepada Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN untuk tetap melakukan perhatian lebih kepada masyarakat, terutama yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Saya yakin, seluruh masyarakat menginginkan semua bidang tanah mereka memiliki sertifikat,” ujar Kades yang masih muda tersebut.

HmsNTB

SUMBAWA.lombokjournal.com —

Komisi Informasi (KI) NTB bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) NTB melakukan sosialisasi dan koordinasi persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) NTB Tahun 2020. di Pulau Sumbawa.

Sosialisasi Monev KIP itu berlangsung secara marathon,  di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima, selama 3 hari  dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2020, bertempat di Kantor Setda Kabupaten/Kota masing-masing.

Kegiatan sosialisasi ini dimulai dari KSB dan berakhir di Kota Bima. Dan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota dengan jumlah peserta terbatas (masing-masing 15 peserta), mengacu pada protocol kesehatan terkait Pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dipimpin oleh Ajeng Roslinda Motimori, Ketua KI NTB, didampingi Sekretariat KI NTB dan PPID NTB sebagai anggota tim Monev KIP.

Sosialisai ini disambut baik oleh peserta khususnya PPID Kabupaten/Kota, Sekolah, Puskesmas dan Desa.

Mengingat di masa Pandemi Covid-19 ini, sejumlah kegiatan dan pergerakan manusia sangat dibatasi, di tiap kabupaten dihadiri PPID Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah yang menjadi obyek Monev KIP.

Menurut Ajeng Roslinda Motimori, sosialisasi ini dihajatkan untuk menyampaikan  agenda monev dan menyelami komitmen badan publik dalam menjalankan UU KIP.

“Kami ingin menegaskan komitmen pimpinan badan publik sebab monev tahun ini akan difokuskan pada bagaimana PPID berinovasi, dalam melakukan pelayanan informasi dimasa Pandemi Covid-19, bagaimana memanfaatkan tehnologi informasi, media sosial dan website,”papar Ajeng di hadapan peserta.

Asisten I Setda Kota Bima, Supratman mengatakan, kegiatan ini disambut baik oleh para peserta.

“Kegiatan ini sangat penting dan membantu kami dalam upaya memperbaiki posisi kami dalam penilaian KI NTB. Mudah-mudahan ini dapat memacu PPID Kota Bima membuat inovasi layanan informasi publik dan mencapai predikat badan public informatif,”  ujarnya.

Anggota tim Monev KIP Lalu Irfan Gea Abdita menjelaskan, penilaian website maupun medsos di fokuskan pada website dan medsos resmi PPID.

“Domain Website dan kanal Media Sosial yang di nilai adalah yang resmi, kami berharap jika ada yang belum clear dalam paparan bu Ketua bisa dikomunikasikan juga ke PPID NTB dan tim Monev KIP, hal ini penting agar hasil penilaian badan public bisa mencapai kualifikasi informative,” jelasnya.

Kepala Desa Dorokobo. Taufik, menanggapi, sejauh ini pelayanan informasi sangat penting dilakukan melalui website dan medsos karena kondisi pandemik yang sangat membatasi pertemuan fisik.

“Selain itu kami ingin mendapat penjelasan apakah penggunaan domain resmi harus yang co.id atau yang .com, mohon diperjelas yang mana domain resmi itu,” ujarnya.

Sekretaris Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bima, Ahmadi, menjelaskan komitmen PPID Kota Bima sangat baik.

“Kami telah alokasikan anggaran sebesar Rp. 8,5 milyar, dan sedang menyiapkan ruangan command center untuk mempermudahkan kinerja badan  publik dalam pelayanan informasi. PPID utama juga sudah menyiapkan perangkat Android kepada RT/RW untuk mempermudah komunikasi dengan Pemda Kota Bima,” tuturnya.

Diskominfotik

Jika memang telah dibuka pasti akan ada satu grup dari Indonesia yang berangkat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Mulai taggal  1 November 2020, Rencananya Pemerintah Arab Saudi  akan membuka kembali pelaksanaan ibadah umrah tahun ini.

Kabar dari Arab Saudi itu segera disambut dengan animo masyarakat yang mulai mendaftar umrah.

Diketahui, sebelumnya pemerintah Arab Saudi melarang pelaksanaan umroh akibat pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Pelarangan itu membuat sejumlah para pengusaha travel gigit jari, bahkan mereka mengalami kerugian. Banyak para jamaah harus tertunda keberangkatannya

Sekarang, dengan adanya rencana tersebut membuat sejumlah pengusaha travel di Lombok merasa bahagia karena mulai ada pergerakan,

“Selama Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi membuat para pengusaha travel menutup sementara agen travelnya,” ujar Ketua Pengurus Persatuan Travel Umroh dan Haji (Patuh) NTB, TGH Turmuzi,  Kamis (08/10/20).

Ia menjelaskan, yang mendaftar baru (peserta umroh) dalam satu travel bisa 10-20 orang, rata-rata sebanyak itu di semua teman-teman travel.

“Kalau di Lombok sudah masuk 2 ribuan orang yang tertunda keberangakatannya.  Yang travel saya saja 300 lebih di bulan Febuari ditambah ramadhan. Antrian jamaah grup sudah 800 orang ditravel saya saja belum di anggota-anggota lainnya,” jelasnya.

Dikatakan, keberangkatan untuk jamaah umrah tertunda dari Febuari sampai dengan bulan Ramdhan itu banyak.

Tapi pihaknya menghimbau kepada semua travel untuk tidak mengambil jadwal keberangkatan di awal. Di mana mereka semua harus melihat regulasinya terlebih dulu agar jamaah tidak menjadi korban. Termasuk salah satu yang dikhawatirkan adalah proses tes covid.

“Khawatirnya misalnya kasus yang terjadi jama’ah kita sudah swab dan rapid negatif kemudian dia berangkat.  Ketika sampai di jedah tiba-tiba dia lelah di jalan, itu malah dianggap terpapar vius Corona oleh pihak jedah,” terangnya .

Lebih lanjut, ketika terjadi ditahan dan tidak bisa berangkat. terkait dengan regulasi tersebut pihaknya belum mengetahui, nantinya menjadi tanggung jawab travel, atau jamaah akan balik begitu saja tanpa diberangkatan oleh travel.

“Itu hal-hal yang masih kita ragukan sehingga  kita selalu mengimbau kepada semua travel silahkan melihat regulasi dulu apakah benar sudah mulai dibuka untuk Indonesia dari bulan November,” imbuhnya.

Meski demikian, jika memang telah dibuka pasti akan ada satu grup dari Indonesia yang berangkat.

“Nanti kita akan lihat regulasi itu mungkin ya Januari-Februari 2021 kita berangkat. Walaupun dibuka kita memilih Januari Februari,” jelas TGH Turmuzi.

AYA

TANJUNG.lombokjournal.com —

Pj. Sekretaris Daerah KLU, Drs H Raden Nurjati, akhirnya angkat bicara, untuk menyampaikan kebenaran informasi  menanggapi beberapa hal yang berkembang akhir-akhir ini di media sosial, Rabu (07/10/20)

Didampingi Kabag Hukum Setda KLU Suparman SH, atas nama Pemda KLU Raden Nurjadi mengklarifikasi tuntutan masyarakat di Dusun Lias, Desa Genggelang, Kecamatan  Gangga mengenai tanah dan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

92 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lahan seluas 51 hektar milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Republik Indonesia  yang menempati menuntut pembangunan RTG di lokasi tempat tinggal mereka sekarang.

“Ini tidak bisa dilakukan, karena persyaratan dalam pembangunan RTG itu harus ada bukti kepemilikan tanah, apakah itu berupa sertifikat, surat keterangan kepemilikan dari desa dan kecamatan, ini harus bisa ditunjukkan masyarakat yang mau dibuatkan RTG,” tuturnya.

Masyarakat yang ada di Dusun Lias yang tinggal di kawasan tanah milik Kemenkum HAM, tentu saja tidak bisa dibangunkan RTG di kawasan itu.

Sebenarnya , berbagai langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU,  agar masyarakat yang ada di Dusun Lias Desa Genggelang dapat membangun Rumah Tahan Gempa (RTG) bantuan Pemerintah Pusat.

Pemda KLU telah beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara warga Dusun Lias dengan pihak Kemenkum HAM di Kantor Wilayah NTB (24 Agustus 2020), dan pada tanggal 27 Agustus 2020 di Aula Kantor Bupati, termasuk di Dusun Lias (15 September 2020), tetapi belum menemukan titik sepakat.

Pasalnya, warga menolak penghibahan tanah seluas 3 hektar untuk rumah tempat tinggal. Masing-masing KK, mendapat tanah 2 are serta untuk fasilitas sosial dan umum.

Upaya Pemda KLU

Pemda KLU ingin membantu, agar warga Dusun Lias bisa dibangunkan rumah RTG tersebut, sehingga jajaran Pemda KLU terus berkoordinasi beberapa kali dengan pemilik lahan yaitu Kemenkum HAM.

“Bagaimana caranya supaya masyarakat Dusun Lias yang berjumlah 92 KK bisa memperoleh hibah dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka tentu Pemda KLU nantinya yang akan membangunkan RTG,” kata Nurjati.

Semua upaya telah dilakukan Pemda KLU, untuk mencari solusi terbaik, dengan berkoordinasi terhadap multipihak.

“Kami sudah berusaha maksimal, beberapa kali di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Mataram termasuk di Kantor Kementerian Jakarta, juga di Lombok Utara, terakhir kita bertemu dan berdiskusi langsung dengan Direktur Yankomas Kemenkum HAM. Dari hasil pertemuan Pemda KLU bersepakat dengan Kemenkum HAM bahwa tanah sejumlah 3 hektar akan dihibahkan kepada Pemda KLU. Selanjutnya pihak pemda akan menghibahkan kepada masyarakat di Dusun Lias dengan kalkulasi masing-masing KK mendapat 2 are serta akan dibantu sampai pembuatan sertifikat,” tandasnya.

Mantan Kadis PPKAD itu menyampaikan, pihaknya bersama Tim Kabupaten (KLU) dan Kemenkum HAM dalam hal ini Kanwil NTB bersama Badan Pertanahaan Nasional Lombok Utara, memberikan pemahaman dan penjelasan serta meminta masyarakat untuk menerima masing-masing 2 are tanah tersebut.

Tapi warga Dusun Lias tidak mau menerima 2 are per KK, tetapi menuntut lahan yang 51 hektar lebih itu, 100 persen menjadi hak milik mereka.

“Tentu ini tidak bisa disetujui, karena lahan itu diperuntukkan membangun fasilitas-fasilitas dari Kemenkum HAM,” tutur Radn Nurjati.

Menurutnya, yang berkembang  dan yang beredar di medsos saat ini, bahwa Pemda KLU tidak mengurus masyarakatnya adalah tidak benar. Jika saja mau menerima sesuai keputusan Kemenkum HAM, maka tentu RTG akan dibangunkan oleh BPBD.

“Sekitar 38 KK sudah masuk di SK Bupati Lombok Utara untuk mendapat RTG. Kami dari Pemda KLU berharap masyarakat bisa menyetujui dan menerima ini. Jika telah lewat 31 Desember 2020, maka masyarakat kita akan gagal menerima RTG, karena waktunya sudah lewat,” katanya.

Di tempat yang sama Asisten Bidang Hukum dan  Pemerintahan Kawit Sasmita SH menjelaskan, tanah milik Kemenkum HAM di wilayah Genggelang itu seluas 51 hektar.

Kementerian melalui Pemda KLU akan menghibahkan tanah tersebut untuk dibagikan kepada 92 KK, masing-masing akan mendapat 2 are. Sedangkan sisa dari 3 hektar itu akan dipergunakan untuk membuat fasilitas umum.

“Ini merupakan keputusan yang baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkum HAM bersama Pemda KLU. Harapannya, masyarakat bisa menerima tawaran, supaya segera dibangun RTG,” tutupnya.

sas

Serikat Pekerja menghimbau para pekerja tetap tenang

MATARAM.lmbokjournal.com –

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur mengatakan,  Serikat Pekerja di NTB sangat khawatir dengan telah disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Karena adanya beberapa aturan yang tidak sesuai.

Kendati demikian, para pekerja belum mengambil langkah dengan kondisi tersebut. Di mana mereka masih mengevaluasi apa saja isi dari aturan tersebut.

“Jangan sampai ada kepentingan tertentu, ini ada kepentingan politik juga soalnya. Besok  kita mau rapat dulu, baru akan menentukan langkah apakah akan turun (demo)atau gimana,” ujar Yustinus saat dihubungi via Whatsaap, Rabu (07/1020)

Ia menyatakan, saat ini pihaknya bersama dengan para serikit pekerja lainnya belum mengambil tindakan gegabah dengan untuk menolak RUU Cipta Kerja Karena memang aturannya belum dikeluarkan, meskipun sudah disah pada 5 Oktober lalu oleh DPR RI.

“Nanti kita rapat dulu, hasilnya juga belum keluar dan kita belum baca. Kita mau demo sudah bersurat. Sebelum turun kita belum tau apa-apa kan tidak jelas nanti tuntutannya, makanya kita mau bertemu dulu besok,” terangnya

Ia menghimbau,  agar para pekerja untuk tetap tenang. Karena pengusaha dan pekerja inginnya berbeda, sehingga keputusan yang dibuat oleh pemerintah masih membingungkan. Jika hasilnya sudah di umumkan baru akan dievaluasi.

“Supaya pekerja ini tidak jadi mainan orang yang punya kepentingan. Tadi saya sudah kasi himbauan ke serikat pekerja juga selebihnya kita tunggu bagaimana hasil rapat nanti,” katanya

Aya

Belum diketahui  apa tindakan yang akan dilakukan oleh para serikat pekerja. Karena memang ada demo yang dilakukan oleh beberapa daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Aksi demo diberbagai daerah yang menolak UU Cipta kerja yang di sahkan hari Senin 5 Oktober lalu, membuat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Hj T Wismaningsih Drajadiah angkat bicara terkait aturan tersebut,

“Aturan dalam RUU Cipta Kerja memang ada beberapa ketentuan yang diatur. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) bagaiman mekanisme dari RUU Cipta Kerja tesebut. Memang ini ada beberapa tujuannya, untuk meningkatkan investasi dan ada beberapa hal yang mungkin dikurangi, tapi di atur dengan aturan yang lainnya,” ujarnya Wismaningsih, Rabu (07/10/20).

Dijelaskannya, dalam UU tersebut diatur  status kerja, perjanjian kerja dan lainnya. Banyak item yang diatur per pasalnya, sehingga banyak pengaturan lainnya.

Di sisi lain, pihkanya belum mengetahui apa tindak yang akan dilakukan oleh para serikat pekerja. Karena memang ada demo yang dilakukan oleh beberapa daerah.

“Kita cek dulu, serikat pekerja sampai tadi belum ada info akan demo. Karena kita juga ada koordinasi dengan serikat pekerja seperti SPN, KSPI dan lainnya untuk tidak melakukan unjuk rasa,” ungkapnya.

Untuk saat ini, pihaknya belum mengetahui bagaimana penerapan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Karena memang baru disahkan danpenerapannya nanti akan dilakukan jika sudah ada PPnya.

“Point-pointnya dalam undang-undang  itu kita harapkan tidak memberatkan pekerja. Ini kita juga akan pelajari,” kataya.

Aya

Paslon dan masyarakat mau tidak mau harus mampu memanfaatkan teknologi informasi khususunya sosial media dalam pesta demokrasi kali ini

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) SERENTAK 2020 DI Nusa Tenggara Barat (TB) kali ini menuntut kreatifitas agar dapat beradaptasi dengan tatanan hidup normal baru, demi  tetap menjaga esensi demokrasi di masa pandemi.

Kampanye Sehat harus dijalankan dengan menerapkan protokol Covid-19 yang ketat dan kampanye daring harus dimasifkan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, dalam dialog “Pilkada Kondusif dan Sehat” bersama KPU dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Mataram,  bertempat di Kantor KPU, Rabu (07/10/20).

“Dengan segala keterbatasan semoga kita bisa menemukan ide kreatif untuk bisa menyelenggarakan pilkada tanpa perlu kehilangan esensi demokrasi di tengah pandemi,” jelas Miq Gita, panggilan akrab Sekda NTB.

Lebih jauh Gita menjelaskan, untuk mempertahankan esensi demokrasi di tengah pandemi diperlukan upaya-upaya yang integratif.

Upaya integratif tersebut  berupa kekompakan antara Pemerintah, KPU, pasangan calon (paslon) dan masyarakat untuk disiplin menjalankan Pilkada Sehat.

Pilkada Sehat tak sendiri tak ubahnya programnya Kampung Sehat yang sebelumnya telah sukses digalakkan, yakni steril, ekonomi produktif, harmonis, asri, dan tangguh. Kampanye Sehat sendiri telah dibungkus dalam lomba yang dikawal ketat oleh Polda NTB.

Tak cukup sampai di situ, Sekda kelahiran Puyung, Lombok Tengah 1965 lalu tersebut memaparkan, Paslon dan masyarakat mau tidak mau harus mampu memanfaatkan teknologi informasi khususunya sosial media dalam pesta demokrasi kali ini.

Karena pandemi Covid-19 menuntut semua orang untuk mampu menggunakan tekhnologi. Kalau tidak maka akan banyak tertinggal.

Dengan memanfaatkan tehnologi informasi, masyarakat juga dinilai Sekda bisa lebih mudah untuk mengenali paslon yang akan dipilih, karena berbagai informasi yang lengkap bisa disuguhkan secara daring.

“Mari kita komitmen patuhi aturan  yang dirancang Polda dan KPU sebaik mungkin. Agar pilkada berjalan aman, Covid-19 bisa kita kendalikan dan kita bisa segera produktif namun tetap aman menjalani hari kedepan,” jelas Sekda.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud menjelaskan, Pilkada serentak Provinsi NTB akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Para Paslon diminta untuk memanfaatkan  kreatifitas dalam kampanye di tengah pandemi. Para Paslon sendiri telah diberikan 20 akun sosial media yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Peserta kampanye pun maksimal dihadiri 50 orang dan dihimbau untuk dilakukan secara daring.

“Kalau daring peserta tak terbatas. Karena itu, paslon harus kreatif memanfaatkan sosial media. ” ujarnya.

Kabid Humas Polda NTB Kombes  PolArtanto, S.IK menjelaskan, Polda NTB akan mengawal ketat jalannya Pilkada NTB. Polda NTB telah menyiapkan pemantau khusus yang akan mengontrol jalannya kampanye Sehat agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Jika Paslon kedapatan melanggar aturan yang ada, maka aka nada sanksi yang diberikan.

“Sebelum Pilkada digelar pada tanggal 9 Desember mendatang, sosialisasi masif akan digelar oleh seluruh pihak. Masyarakat bisa membantu kami  bertanggungjawab terapkan protokol kesehatan 4 M, memakai masker mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuman,” ujarnya.

diskominfotikn

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengunjungi Dusun Brang Kua, Desa Labuhan Haji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas, Kab Sumbawa, Rabu (07/10/20).

Saat kunjungan di  Dusun Brang Kua itu, Gubernur didampingi Pjs Bupati Sumbawa, Zainal Abidin dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup NTB. Dalam rombongan juga ikut Danlanal Mataram, Kolonel Laut (P) Suratun, SH.

Menggunakan kapal cepat milik Polairud Sumbawa, butuh waktu sekitar dua jam untuk sampai di Brang Kua,  Karena itu kedatangan Gubernur dan rombongan disambut dengan terharu.

Saat berdialog, Kepala Desa Labu Aji mengaku terharu menerima kunjungan Gubernur, Pjs Bupati Sumbawa bersama rombongan.

Dia berharap kedatangan Gubernur ke pulau terpencil ini bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakatnya selama ini.

Dalam dialog yang berlangsung, Kepala Desa Labu Aji mengungkapkan masalah yang dihadapi desanya.

“Ada tiga masalah utama yang kami hadapi. Pertama masalah jalan lingkungan. Kemudian kami juga ingin menikmati listrik. Selama ini hanya menikmati PLTS. Hanya pada malam hari. Untuk membeli es, kami harus berlayar ke Dompu.Dan ketiga masalah air bersih. Kami berharap kami tidak lagi diberi janji-janji. Kami sudah bosan dengan janji-janji,” ungkap Kepala Desa terus terang.

Merespon ungkapan Kepala Desa itu, Gubernur Zul langsung meminta Kepala Dinas terkait menjawabnya.

Masing-masing Pimpinan OPD langsung menyamaikan tanggapannya.

Kepala Dinas PU Sahdan mengatakan, terkait jalan terkendala karena lahannya adalah lahan konservasi.  Jadi tidak bisa dibangun jalan.

Tentang masalah air minum, akan dilakukan survei bersama dinas terkait lainnya. Demikian juga masalah listrik. Pimpinan PLN NTB yang ikut dalam rombongan juga mengatakan segera melakukan survei.

Kepala Dusun Brang Kua menyampaikan, minta pemekaran desa. Hal ini karena keberadaan empat dusun di timur Pulau Moyo ini sangat jauh dengan desa induk, Labuhan Haji.

Terkait hal ini, Gubernur meminta kepada bupati Sumbawa untuk mempertimbangkan.

“Jika cukup persyaratan administratif, bisa dipertimbangkan,” kata Gubernur.

Sementara itu ibu-ibu di Dusun Brang Kua berharap ada bantuan alat masak. Mereka juga minta pelatihan-pelatihan kuliner.

“Kita ini kan daerah wisata. Jadi harus bisa menyiapkan kuliner yang enak,” ujarnya.

Atas aspirasi ibu-ibu ini, Pjs Bupati Sumbawa Zainal Abidin langsung menyanggupi.

Selanjutnya Gubernur memberikan bantuan masker, alat olahraga dan penangkap ikan yang diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa.

Saat siaran pers ini ditulis, Gubernur bersama rombongan melakukan perjalanan ke Pulau Medang.

Kepala OPD yang ikut antara lain Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman Jamaluddin Redi, serta Kadis PU Sahdan.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, menggelar aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, di jalan Udayana Mataram, Rabu (07/10/20).

Di depan kantor DPRD NTB, puluhan massa dari KAMMI itu satu komando, satu perjuangan berteriak lantang “Dewan Penghianat”.  Maksudnya, para Wakil Rakyat itu sebagai “Penghianat” karena mengesahkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, tanggal 05 Oktober 2020 lalu.

.Koordinator Umum KAMMI NTB, Deky Setyawan menegaskan, menyikapi tentang pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law oleh DPR RI beberapa hari lalu di Jakarta, tercium aroma tidak sedap.

“Penuh dugaan ada persekongkolan, tidak terbuka dan menghianati kehendak rakyat untuk menolak Omnibus Law itu,” katanya.

KAMMI NTB menyatakan sikap;  pertama, mendesak Partai Politik untuk bertaubat nasional dan meminta maaf atas penghianatan berbagai elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini.

Kedua, minta pemerintah untuk meminta maaf dan segera mengeluarkan Perpu mencabut UU Cipta Kerja tersebut. Ketiga, menuntut Presiden RI, Joko Widodo mengeluarkan Perpu pencabutan UU Cipta Kerja itu.

KAMMI menuntut ada transparansi dari Pemerintah Pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja itu.

“Ini tuntutan awal, kemudian aksi ini juga permulaan karena massa KAMMI dan massa organisasi lainnya akan tumpah ruah besok Kamis tanggal 08 Oktober 2020 di kantor DPRD NTB,” ungkapnya, Rabu (07/10/20).

Karena saat ini para Anggota DPRD NTB sedang Reses di Dapilnya masing-masing, maka yang menemui massa KAMMI adalah Kasubag Humas dan Kerjasama Setwan NTB, Lalu Juan Hilary.

“Mohon maaf, belum ada yang bisa temui teman-teman berhubungan Anggota Dewan ada kegiatan,” kata dia.

Ketua KAMMI NTB, Deky Setyawan menyerahkan surat pernyataan sikap ke Kasubag Humas, dan membubarkan diri dengan tertib, kemudian berjanji akan kembali datang hari Kamis pagi.

Ano

Pasangan SALAM juga ingin membangun kesadaran bersama masyarakat agar bisa bersatu dan bersinergi dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram

Lmbokjournal.com —

MATARAM ;   Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) Jilbab Ijo, terus berinovasi kreatif mendukung Pilkada Sehat  dan Damai di Kota Mataram.

Atraksi mobile flashmob yang digelar tim relawan SALAM di sejumlah lokasi di Kota Mataram sejak pekan lalu, terus  mengkampanyekan protokol kesehatan sekaligus berbagi masker gratis untuk masyarakat.

Tampil dengan varian kemasan mewakili entitas multi etnik untuk  keberagaman warga Kota Mataram, kali ini SALAM menggelar The Barongsai Flashmob ini dihajatkan sebagai bentuk penghormatan untuk warga Tionghoa menuju Mataram Zona Hijau.

Enam flashmober dan satu regu Barongsai,  dilepas dari perempatan Karang Jangkong menuju perempatan Cakranegara. Melintas sepanjang jalan Pejanggik, kawasan pusat pertokoan dan bisnis Cakranegara, Selasa pagi (6/10).

Atraksi simpatik The Barongsai SALAM memukau netizen dan pengguna jalan sekaligus menjadi hiburan bagi warga  Kota Mataram.

“Sangat menghibur, anak-anak bisa menonton Barongsai untuk mengurangi kejenuhan karena covid 19 plus dapat pembagian masker kain gratis yang berkualitas baik ,” kata Haryati, salah seorang warga Kota.

Dalam atraksi flashmob itu, tim relawan SALAM mensosialisasikan pencegahan penyebaran Covid-19. Anjuran jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan disuarakan dengan gaya yang ceria diselilingi pembagian Masker disepanjang jalan yang dilalui.

Sementara itu, satu tim lain  The Barongsai SALAM lainnya juga dilepas dari perempatan Bunut Baoq menuju perempatan Hotel Aston Inn jl Panca Usaha .

Hal ini juga menjadi tontonan menarik agar melalui Pilkada kota Mataram warga mataram terhibur dan gembira meskipun ditengah Pandemi.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan mengatakan, atraksi flashmob yang dilakukan tim relawan SALAM ini merupakan bagian upaya SALAM mendorong Pilkada Sehat dan Damai sesuai anjuran Pemerintah/ Mendagri Tito Karnavian.

Selain itu SALAM menginginkan agar konstestasi Pilkada kota dibuat enjoy dan menyenangkan semua orang agar tingkat partisipasi pemilih meningkat.

Menurutnya,  simbol The Barongsai harus dimaknai sebagai tekad dan spirit  SALAM yang ingin memperkuat persatuan dalam keberagaman warga Kota.

Sebagai ibukota Provinsi NTB, kota Mataram ibarat taman sari ke- bhinnekaan dengan beragam berpenduduk yang heterogen, multi kultur dan keyakinan beragama yang hidup damai berdampingan dan saling tenggang rasa/toleransi.

“Kali ini temanya Barongsai, karena SALAM ingin menyapa saudara-saudara kita dari Tionghoa untuk  menambah pesona  keindahan multi kulturisme Kota Mataram,” ujarnya.

Kawasan Cakranegara adalah pusat perniagaan, jantung perekonomian di Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kondusifitas di kawasan ini tentu bagian ikhtiar dari masyarakat heterogen yang ada, baik masyarakat asli Mataram, maupun warga Tionghoa di sana.

TGH Manan menambahkan, selain Barongsai, mobile flashmob yang digelar tim relawan SALAM juga sudah mengangkat tema budaya Sasak, Samawa, dan Mbojo (SASAMBO). Ke depan budaya masyarakat diaspora yang ada di Mataram juga akan menjadi tema.

Misalnya saja, seni Kuda Lumping atau Reok Ponorogo untuk menyapa diaspora Jawa di Mataram.

“Tentu saja pesannya adalah Pilkada ini pesta rakyat yang harus ceria. Meski saat ini kita harus adaptasi di masa pendemi dan menerapkan protokol kesehatan, namun esensi keceriaan harus tetap terjaga agar daya imunitas tubuh juga terjaga baik,” papar pria yang juga Ketua MUI kota Mataram.

Melalui sejumlah kampanye kreatif di Kota Mataram, pasangan SALAM juga ingin membangun kesadaran bersama masyarakat agar bisa bersatu dan bersinergi dalam menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram.

Selanjutnya Manan  mengatakan, membangun kesadaran bersama tak cukup hanya dengan sosialisasi satu arah semata. Harus semua pihak turut berpartisipasi terutama masyarakat Kota Mataram sendiri.

“SALAM ingin menggugah kesadaran bersama. Mari semua masyarakat Kota Mataram taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pendemi ini,” imbuhnya.

Sementara itu salah satu tim relawan Flashmob Selly-Manan,  Wawan mengatakan kampanye dengan cara Atraksi mobile flashmob sangat efektif terlebih ditengah pandemic covid 19 yang mengharuskan untuk lebih kreatif.

“Ini Sudah satu pekan kami lakukan, untuk memabantu program pemerintah wujudkan kota mataram hijau dan sekaligus sebgai program dari Selly-Manan,”ungkap Wawan

Satu kelompok Atraksi mobile flashmob di lakukan oleh sepuluh orang agar tidak ramai sehingga dapat dapat mencegah penyebaran covid 19.

“Kami memilih dengan cara seperti ini, dikarenakan keselamatan warga masyarakat lebih penting,” tuturnya.

Sementara itu Koordinator The Barongsai Flashmob SALAM , Alimin menambahkan Pemilu terkadang menguras emosi juga pikiran.

Flashmob yang dikombinasikan dengan seni Barongsai menjadi cara Tim kreatif pendukung SALAM membuat suasana politik, road to Pilwalkot menjadi cair dan menghibur.

“Bersaing secara sehat dengan menunjukan program unggulan bagus dipentaskan, apalagi membuat masyarakat terhibur dengan pagelaran seni ataupun Happening Art yang dilakukan SALAM dalam kontestasi Pilwalkot,” urai Alimin

Ia menuturkan Hadirnya pentas flashmob dan Barongsai diharapkan dapat membuat suasana panas mejadi sejuk dan cair. Cara kreatif yang ditempuh untuk mengenalkan salah satu pasangan calon Wali Kota dan Calon Wakilnya.

Me