Alfarizi segera ditangani Rumah Sakit Provinsi

LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah merespon informasi yang berkaitan dengan masalah sosial dan kesehatan dari media sosial.

Kali ini, Muhammad Alfarizi (4) bocah pengidap tumor kepala,  yang berdoisili di Rt 04 Dusun Bongo Desa Batu Nyale Kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah, diberikan bantuan sosial (bansos) tanggap darurat dan Covid-19 dari Dari Dinas Sosial Provinsi NTB.

Selanjutnya  pelayanan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut oleh Rumah Sakit Daerah (RSUD) Provinsi untuk pemulihan anak tersebut.

“Pagi ini kami serahkan bantuan dana untuk pemeriksaan kesehatan, bantuan tanggap darurat dan paket sembako Covid-19 sebagai bantuan awal untuk kebutuhan keseharian anak dan keluarga. Berikut telah diintruksikan Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk menangani lebih lanjut untuk pemeriksaan pemulihan penyakit anak tersebut,”  ungkap  Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH, yang menyampaikan amanat Gubernur NTB, Senin (19/10/20) pagi.

Menurut Khalik, Gubernur sangat merespon pengaduan kondisi masyarakat, tanpa melihat sekat kepulauan, suku, ras dan agama.  Terutama isu yang berkenaan dengan kondisi sosial , ekonomi dan kesehatan.

Belakangan, banyak isu di media sosial yang mencuat dan dipandang penting untuk ditindaklanjuti bagi setiap perangkat daerah/Instansi yang berkaitan langsung.

Termasuk informasi yang menyinggung kondisi Muhammad Alfarizi. Anak dari pasangan suami istri, Juriati dan Busari, asal Dusun Bongor Desa Batu Nyala Lombok Tengah yang tidak berdaya di tempat tidur.

Kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, kepala bocah laki-laki itu membesar karena mengidap tumor ganas yang menyerangnya sejak empat bulan terakhir.

Sejak Minggu (18/09) malam, tim Pilar Pilar Sosial di Dinas Sosial Provinsi telah dikerahkan, baik Tagana, TKSK, Sakti Peksos, Satgas P3S dan Pendamping Keluarga Harapan,  untuk sesegara mungkin melakukan asessment kondisi ekonomi dan kesehatan bocah.

Selanjutnya, Senin (19/10) pagi Tim kembali turun membawa bantuan Gubernur NTB, baik dana untuk pemeriksaan kesehatan, bantuan tanggap darurat dan paket sembako Covid-19.

Bantuan itu untuk kebetuhan keseharian keluarga, kebutuhan nutrisi anak dan biaya proses pemeriksaan kesehatan.

“Sesuai perintah Pak Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial dan  Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Hamzi Fikri, agar Alfarizi segera ditangani oleh Rumah Sakit Provinsi, dipersilahkan kepada orang tua Alfarizi  meminta rujukan di Rumah Sakit Umum Praya. Agar kemudian bisa melakukan pengobatan di Rumah Sakit Provinsi. Disana akan ditangani langsung oleh direktur Rumah Sakit Provinsi melalui tim medisnya,” saran Khalik.

Tumor ganas di kepala Muhammad Alfarizi

Juriati (35) ibu kandung Muhammad Alfarizi, menyampaikan terimakasih kepada Gubernur NTB. Ia dan keluarga kaget dan terharu didatangi Dinas Sosial Provinsi dan tim asessment.

Dengan mata yang berkaca-kaca, Juriati ditemani suami tercinta Busairi (36), mencurahkan isi hatinya dihadapan Kepala Dinas Sosial pagi itu.

Muhammad Alfarizi adalah putera kedua, kelahiran tahun 2017 lalu. Sejak lahir, bocah lucu itu kondisinya normal seperti anak lainnya. Hingga, empat tahun kemudian, tepatnya empat bulan lalu kondisi badannya lemas dan keadaan kian memburuk.

Awalnya dikira penyakit types, kemudian keluarga merasa khawatir dan beberapa kali dibawa ke fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Waktu terus berjalan, kepala anaknya kemudian berubah menjadi membesar.

“Karena keadaan sangat kritis, pernah mendapatkan diagnosa oleh petugas medias, bahwa anaknya diserang tumor di kepalanya,” tuturnya.

Ia lantas, terus berusaha untuk melakukan pemeriksaan mandiri saat itu. Karena bukan peserta BPJS gratis. Namun, lambat laun, keadaan ekonomi kian terguncang di masa Pandemi, kemudian pasrah di rumah saja sembari diupayakan pengobatan tradisional.

“Hari ini kami terharu, kedatangan bapak-ibu sekalian. Terimakasih Pak Gubernur dan Pak Kadis Sosial. Semoga anak saya segera mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut,” harapnya.

Saat kunjungan, Kepala Dinas Sosial Provinsi didampingi Jajaran Kabid dan Kasi Linjamsos berikut Pilar Sosial Tagana, TKSK, Sakti Peksos, Satgas P3S, Pendamping Sosial PKH.  Lainnya, seperti Kepala Desa, babinkantibmas Polres Lombok Tengah dan relawan sosial lainnya.

Rr/HmsNTB

Kedewasaan berdemokrasi sangat penting, karena itu rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama harus tetap dijunjung tinggi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kali ini menyapa dan bercengkrama dengan  umat Hindu di Geria Batu Bolong Pagesangan Selatan Kota Mataram, Sabtu (17/10/20).

Bang Zul melanjutkan kebiasaannya bersilaturahim, salah satu cara menghilangkan sekat-sekat antara pemimpin dan masyarakatnya.

Berbincag dengan umat Hindu, Bang Zul mengajak bertukar pikiran terkait banyak hal, di antaranya penanganan pandemi Covid-19, hingga menyambut Pilkada serentak mendatang.

Menurutnya, dalam membangun daerah dibutuhkan peran dari semua pihak. Untuk itu, tali silaturahim haruslah tetap terjalin dengan baik.

“Kedatangan kami malam ini, mudah-mudahan mengobati kerinduan dan menautkan hati kita semua,” ucapnya.

Seperti biasa, dalam suasana Covid-19, Bang Zul mengajak seluruh elemen masyarakat kompak berjuang agar segera terbebas dari virus Corona. Masing-masing masyarakat harus mengambil perannya dalam mengingatkan akan bahaya pandemi Covid-19.

“Ini perlu pendekatan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, bahwa ini penyakit tidak harus ditakuti, kalau memang ada gejala segera periksakan diri, kalau positif segera isolasi diri di rumah,” jelasnya.

Selain itu, Bang Zul juga turut menyinggung Pilkada serentak yang akan segera berlangsung di sejumlah daerah di NTB. Ia minta masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan keamanan selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

“Boleh beda partai, boleh beda paslon, tapi tidak boleh karena perbedaan membuat ada aura permusuhan sesama kita,” pesannya.

Kedewasaan berdemokrasi sangat penting, karena itu rasa kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama harus tetap dijunjung tinggi.

“Mari kita jaga ibukota provinsi kita tetap hangat dan penuh kekeluargaan, walaupun ada kontestasi demokrasi, kita sikapi dengan jernih, kepala dingin dan tetap teguhi senyuman terindah yang kita miliki kepada saudara-saudara kita,” ajak Bang Zul.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, I Gede MandIa, M.Si mengungkapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur yang dinilai selalu merangkul semua kalangan masyarakat NTB.

Dalam setiap kegiatan, Gubernur disebutnya selalu menyempatkan diri hadir di tengah masyarakatnya.

“Baru kami rasakan sosok Gubernur yang begitu dekat dengan kami,” ungkapnya.

Gede MandIa kemudian mengajak masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan. Ia menyebut keberagaman yang ada harus menjadi penguat didalam menyukseskan pembangunan di NTB.

Turut pula mendampingi Gubernur dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB dan Kepala Pelaksana BPBD NTB.

Rr/HmsNTB

Waktu yang cukup panjang untuk penormalan inilah yang dialami oleh PLN, sehingga melakukan pemadaman bergilir dengan mengandalkan daya listrIk di PLTD

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemadaman Listrik yang dilakukan oleh PLN NTB dalam dua hari terkahir, karena PLN mengalami permasalahan di salah satu pembangkit Listrik di Pulau Lombok. Menyebabkan sistem pembangkit tersebut tidak bisa menampung beban listrik pelanggan.

“Ya,kita mengalami permasalahan di salah satu  pembangkit, yang menyebabkan sistem pembangkit itu tidak bisa menampung beban dari pelanggan, prosesnya begitu panjang karena begitu satu sistem PLN terlepas/ bermasalah maka pembangkit -pembangkit itu akan padam,”ujar Manager Komunikasi PLN UIW NTB, Taufiq Dwi Nurcahyo,  Jumat (16/10/20).

Pihaknya sudah menelusuri  permaslahan kerusakan, yakni terjadinya kerusakan pembangkit di Lombok Up III. Adanya kerusakan tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan atau membentuk sistem baru.

Dituturkan, setelah ditelusuri, ternyata permaslahannya itu di salah satu pembangkit di Lombok Up 3. Dengan keluarnya pembangkit atau sistem padam total itu, mengakibatkan butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa memulihkan atau membentuk sistem baru.

Karena ada beberapa pembangkit membutuhkan recoveri yang cukup panjang misalkan PLTU. PLTU minimal setelah  start itu, baru 8 jam baru bisa mensingkron untuk menyuplai listrik.

Dikatakan Taufik, waktu yang cukup panjang untuk penormalan inilah yang dialami oleh PLN, sehingga melakukan pemadaman bergilir dengan mengandalkan daya listirk di PLTD .

“Jadi kemarin begitu padam, kita menyalakan seluruh PLTD di pulau Lombok. Jadi setelah itu nyala, memang tidak bisa masuk seluruh beban karena pembangkit PLTD kita secara total kemampuan itu masih di bawah kapasitas kebutuhan beban di pulau Lombok, sehingga penormalannya dilaksannya secara bertahap itu yang terjadi kemarin,” terangnya.

Menurut nya, itu yang memang salah satu kendala yang dihadapi dan waktu yang cukup panjang untuk penormalannya. Namun PLN juga berusaha secepatnya dengan menyalakan pembangit PLTD untuk menyelesaikan permaslahan tersebut.

“Kenapa harus diselesaikan, sebab kalau sampai itu tidak dituntaskan kemudian  malah padam,  itu akan bisa mengakibatkan bisa padam secara keseluruhan kembali. Itu proses recoverinya lama”ucapnya

Karena itu terpaksa tadi malam kita lakukan pemadaman, kita lakukan non stop melakukan upaya perbaikan dan tadi subuh kita baru bisa menyelesaikan itu sehingga peaker mulai nyala lagi.

Memang ini masih terus diawasi dan juga dikawal jangan sampai kejadian pemadaman terulang kembali.

Diharapkan,  pembangkit PLTU bergabung, contohnya jeranjang bergabung. PLTU Lombok Timur nanti siang  untuk mengantisipasi Lombok peaker mengalami kendala lagi sehingga tidak perlu  terjadi padam.

“Kita PLN mengupayakan tidak ada pemadaman untuk pelanggan  namun kembali lagi semuanya kita kawal kondisi belum stabil semua bisa terjadi. Disini kami tidak ada plan untuk pemadaman, namun jika konsisi perbaikan di Lombok peaker belum tuntas ternyata masih ada proses gangguan terpaksa keluar ada kemungkinan untuk padam. Ttapi  kita berusaha memasukan pembangkit PLTD tadi segera masuk ke sisetem, sehingga PLTU bisa operasi secara maksimal bisa menutupi kekurangan yang ada, ” jelas Taufik

Aya

Untuk mengatasi banjir dan kemiskinan, SALAM juga memiliki program Mataram tanpa rumah kumuh

lombokjournal.com —

MATARAM ;   Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM), menghadiri diskusi Kebijakan Publik, sebagai Narasumber Utama yang diadakan Team Satgas Pengawalan Pemilihan Walikota Mataram  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota  Mataram, di Pantai Batas Senja, Kota Mataram, Jumat, 16 Oktober 2020.

SALAM menghadiri undangan mahasiwa dalam acara diskusi bareng  membedah visi-misi SALAM sekaligus menyerap setiap masukan maupun aspirasi mahasiswa terkait masalah-masalah yang ada di Kota Mataram.

Awal diskusi, Hj Selly mengatakan, Mataram saat ini masih diselimuti masalah-masalah sosial, sehingga dia bertekad maju untuk membenahi semua masalah tersebut.

“Hari ini Mataram masih diselimuti beberapa masalah kehidupan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, karena semakin banyak yang pindah di Mataram. Jumlah kemiskinan 43 ribu lebih. Pengangguran jumlahnya 15.400. Tingkat pendapatan ada gap, 20 persen yang berpenghasilan Rp3 juta ke atas. 40 persen berpenghasilan Rp1 – Rp3 juta,” katanya.

Selly juga mengungkapkan, sebanyak 39,45 persen ketersediaan infrastruktur perumahan berstatus kontrak. Padahal luas Mataram hanya 61 km persegi.

“Berdasarkan itu kami mengambil visi peradaban baru Kota Mataram yang berkah, cemerlang, berbasis gotong royong,” ujarnya.

SALAM berjanji akan menuntaskan masalah-masalah di Kota Mataram dengan bergotong royong dan bersinergi dengan sejumlah pihak.

Interaksi berjalan lancar dalam diskusi tersebut. Mahasiswa memberikan banyak masukan sekaligus pertanyaan soal strategi SALAM dalam mewujudkan Mataram yang berkah dan cemerlang.

Jika SALAM menjadi Walikota Mataram juga akan membenahi lokasi Pasar Burung di Cakra untuk dijadikan lokasi UMKM.

Untuk mengatasi banjir dan kemiskinan, SALAM juga memiliki program Mataram tanpa rumah kumuh. Nantinya, Mataram akan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk merenovasi rumah kumuh warga.

“Program tidak ada rumah kumuh. Caranya sinergitas dengan provinsi dan pusat. Jangan hanya APBD dipakai buat tembolak, palingan itu untuk selfie,” ujarnya.

Membangun Underpass

Untuk mengatasi kemacetan di Kota Mataram, SALAM juga berencana akan membangun jalan bawah tanah atau underpass.

Underpass nantinya akan dibangun di daerah-daerah yang menjadi titik macet. Selain itu underpass juga untuk menunjang MotoGP 2021.

“Underpast jalan bawah tanah. Program SALAM. Kami pingin buat juga di Tanah Aji (kawasan dekat Epicentrum Mall),” katanya.

Sementara Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan mengatakan 9 langkah SALAM untuk menjadikan Kota Mataram tertuang dalam visi-misi. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, kesehatan hingga pendidikan.

“Kita lihat soal pendidikan di Mataram banyak yang hanya tamat SMA. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama sekarang ini,” ungkapnya.

TGH Manan juga menjelaskan soal program Mataram Mengaji. Soal religiusitas tersebut dinilai dapat menjadi penangkal segala bentuk perilaku menyimpang di tengah masyarakat.

Ketua KAMMI Kota Mataram, Arif Rahman, mengatakan tujuan digelar bedah visi tersebut sebagai sebuah ikhtiar mahasiswa yang menjadi Tim Pengawal Pilwalkot.

“Bedah Visi & Misi Calon Walikota & Wakil Walikota Mataram 2020 adalah salah satu langkah taktis/kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Pengawal Pilwalkot dalam rangka memberikan ruang kepada kandidat calon untuk memaparkan Visi & Misi di hadapan publik khususnya di kalangan pemuda,” ujarnya.

“Kegiatan ini berisi pemaparan Visi & Misi dengan memberikan pandangan terkait pembangunan Kota Mataram yang lebih baik mengenai ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Kota Mataram,” jelasnya.

Me

Di seluruh daerah di NTB akan diikhtiarkan menikmati jaringan internet yang makin baik

KLU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah meninjau secara langsung proses pemasangan Fiber Optic (FO) oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) di Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (16/10/20).

Pemerintah Provinsi NTB dan PT. Telkom area NTB berupaya, denagn pemasangan Fiber Optic ini akan memperluas layanan berbasis digital hingga ke tempat-tempat wisata, seperti Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

Serat optic merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Serat optik tersebut dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.

“Kalau Fiber Optic ini sudah terpasang, jaringan internet di gili akan semakin ngebut,” ungkap Gubernur NTB.

Ke depan tidak hanya di Lombok Utara, tapi di seluruh daerah di provinsi NTB akan diikhtiarkan menikmati jaringan internet yang semakin baik. Terutama daerah dengan tofografi pegunungan, seperti wilayah selatan dan utara Pulau Lombok, serta Pulau Sumbawa.

“Kita tetap ikhtiarkan, seluruh daerah di NTB menikmati layanan internet yang semakin baik,”tambah Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Enurutnya, Fiber Optic ini juga telah dipasang di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, terutama di pinggir-pinggir lintasan Sirkuit MotoGP. Itu semua dilakukan agar seluruh masyarakat di dunia dapat menonton event bergengsi tersebut dengan baik.

”Karena MotoGP event internasional, jadi fiber optic harus dipasang, sehingga dari negara mana pun, orang bisa menyaksikan dengan kualitas bagus,” ujar Bang Zul.

Rr/HmsNTB

lombokjournal.com —

MATARAM — Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Nomor Urut 2 , Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) terus bergerak memperkuat basis dukungan di tengah masyarakat dengan pendekatan-pendekatan humanis dan simpatik.

Gaya kepemimpinan Selly Manan  yang merakyat dan rajin turun menyapa masyarakat kembali menyedot perhatian, saat Jilbab Ijo itu menyempatkan  kuliner ke sebuah rumah makan Karaci khas Sumbawa di kawasan Panji Tilar, Kota Mataram, Rabu ( 14/10/20)  sore

Tampak Hj Selly dan TGH Manan asyik menikmati hidangan Sepat dan Singang, olahan ikan laut dengan bumbu khas Sumbawa diselilingi obrolan ringan dengan pemilik Resto,  Yunita.

Selly mengatakan, sebagai Ibukota Provinsi, Kota Mataram bukan saja menjadi kota yang heterogen tapi juga etalase keberagaman entitas Provinsi NTB secara luas.

Keragaman latar belakang penduduk baik dari etnis, agama, seni dan budaya menjadi kekayaan sekaligus ‘taman sari’ Kota Mataram.

Hal ini diyakini Selly Manan untuk mempererat persaudaraan dalam jalinan silaturahmi lintas etnis dan budaya perlu terus dibangun dan dikedepankan dalam berbagai momentum.

Guna memperkuat ikatan persaudaraan yang saling memahami maksud, Selly dan TGH Abdul Manan melakukan safari kuliner di beberapa rumah makan tradisional yang menyajikan masakan khas Samawa dan Mbojo di Kota Mataram.

“Melalui kuliner ini SALAM ingin  membaur dan menjadi bagian keluarga besar Tana Samawa dan Mbojo. Sekaligus memperelat persaudaraan  yang tak lekang oleh waktu dan kepentingan semata,” ujarnya

Menurut Selly, diplomasi masakan  sebagai bagian mempertahankan dan melestarikan menu masakan tradional dari serbuan gaya kuliner masakan modern yang makin menjamur di Kota Mataram.

“Yang jelas, masakan tradisional dari sisi taste/rasa tidak kalah lezat dan higienisnya dibanding masakan modern,” tegas Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Tak hanya soal citarasa, menurut Selly masakan khas Samawa dan Mbojo di Kota Mataram juga bisa menjadi penggerak sektor UMKM di bidang kuliner.

Secara berkesinambungan ini juga menjadi kekayaan pilihan kuliner untuk wisatawan domestik yang mengunjungi Kota Mataram ke depan.

“Pesan diplomasi makanan ini ialah bagaimana setiap orang yang datang ke Kota Mataram bisa merasakan kekayaan kuliner khas NTB,” ucapnya.

Heterogenitas Urban City

Selly menambahkan selain melalui media kuliner, SALAM dalam waktu akan melakukan silaturahmi dengan entitas Samawa – Mbojo di Kota Mataram.

“Kita sedang desain bentuk  acaranya supaya tidak terkesan berjarak dan formalitas semata,” imbuh Selly sembari mengatakan SALAM ingin diterima sebagai bagian Keluarga Besar Samawa – Mbojo dengan sepenuh hati.

Terpisah ,  TGH Abdul Manan menambahkan Ke depan, SALAM juga akan memberikan ruang-ruang ekspresi untuk seni dan budaya Sasak-Samawa-Mbojo (Sasambo) di Kota Mataram.

“Ini bentuk penghormatan Selly Manan atas simbol-simbol kultural dan kearifan lokal tana’ samawa dan mbojo yang harus tetap dilestarikan eksistensinya,” kata TGH Manan

TGH Manan mengatakan  SALAM juga akan melakukan kegiatan serupa yang akan dilakukan bersama komunitas atau warga etnik lainnya seperti Paguyuban Tionghoa,  NTT ( Flores/Kupang) , Jawa, Makasar/Bugis, Padang, Madura dan lainnya yang ada di Kota Mataram ini.

Ditambahkannya, Mataram sebagai epicentrum urban city yang tentu saja ciri khas warganya majemuk baik dari sisi adat istiadat maupun strata sosialnya, maka Selly Manan ingin menjadi bagian  keluarga besar yang baik dalam heterogenitas kultural yg multi etnik tersebut.

“Semangatnya adalah membangun persaudaraan dalam keberagaman untuk Mataram yang berkah dan cemerlang,” tukas Pria yang juga Ketua MUI Kota Mataram ini.

Silaturahmi dengan diaspora warga NTT

Sementara itu , Selasa malam (13/10) bertempat di kediaman Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani , Jl Panji Masyarakat No 15 , Mataram, Puluhan diaspora warga Nusa Tenggara Timur ( NTT) yang berdomisi dan menetap di kota Mataram melakukan silaturahmi.

Suasana pertemuan berlangsung cair, familiar dan akrab , jauh dari kesan formalitas. Apalagi Sahibul Bait , Hj Selly  nampak dengan tekun menyimak dan mencatat setiap aspirasi yang disampaikan tamunya itu.

“Kami warga Flobamora (Flores Sumba Timur Alor)  senang bisa bertemu dengan  Calon Walikota Mataram, Ibu Hj Selly yang memiliki Program Kesejahteraan yang jelas dan memiliki komitmen menjaga toleransi antar umat dalam memajukan Mataram jika terpilih kelak ,” tutur  Akhmad Atapukan,  Tokoh Masyarakat diaspora NTT asal Lamahala Flores Timur ( LAMAHOLOT )  yang puluhan tahun menetap di Mataram .

Di akhir pertemuan , Selly didampingi suami tercintanya, H Rachmat Hidayat memberikan surprise kepada para saudaranya dari NTT mengajak makan malam bersama dengan aneka sajian masakan khas NTT yakni , Jagung Bose, Daging Se’i dan Sayur Rumpu Rampe sambal pedas.

Me

Komnas HAM telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan pengaduan warga terkait dengan sengketa lahan di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Upaya menuntaskan masih adanya lahan enclave di proyek pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Haspara, mempertemukan pihak pemerintah, ITDC dan masyarakat, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/10/20).

Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, pihak ITDC dan masyarakat pemilik lahan yang masih bersengketa.

Pertemuan tersebut dalam rangka pemaparan temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM. Dimana nantinya hasil dari investigasi Komnas HAM ini, akan disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Direktur Utama PT ITDC, dan tim teknis penyelesaian percepatan permasalahan lahan di Mandalika.

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, hasil dari rekomendasi yang dibacakan Komnas HAM akan dibagikan kepada seluruh pihak, baik ITDC, Gubernur, kuasa hukum termasuk kepada para pihak yang menyampaikan pengaduan.

“Rekomendasi dari Komnas HAM ini juga akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten, sehingga untuk selesainya permasalahan ini sangat diharapkan komitmen kita semua, untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan,” ujar Sekda.

Sekda berharap pihak pengadu juga bisa segera untuk menyiapkan kelengkapan bukti alas hak tanah yang dipermasalahkan.

“Mudah-mudahan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, kita sama-sama dapat memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Atas nama Pemerintah Provinsi NTB kami sampaikan terimakasih,” kata Sekda.

Beberapa lahan harus dibayar oleh ITDC

Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal mengatakan,  pihaknya prinsipnya menghormati dan akan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi Komnas HAM dengan sebaik-baiknya.

“Prinsipnya Polda akan dengan sebaik-baiknya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, terimakasih banyak untuk ketertiban dan maaf kalau misalnya ada ketidaknyamanan,” tutupnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Haspara mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan pengaduan warga terkait dengan sengketa lahan di KEK Mandalika.

Beka memaparkan, temuan Komnas HAM ada beberapa bidang lahan yang memang harus dibayar oleh ITDC.

Kemudian ada juga bidang-bidang lahan yang harus dilengkapi bukti-buktinya oleh pengadu, untuk kemudian disahkan dan sandingkan dengan data atau bukti yang dimiliki oleh ITDC.

Dijelaskan Beka, ada lahan yang memang secara kuat dimiliki oleh ITDC, setelah disandingkan dengan data atau dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh warga masyarakat itu secara garis besar.

Untuk 15 orang pengadu dengan 17 bidang lahan berdasarkan hasil pemantauannya maka rekomendasi Komnas HAM adalah meminta kepada Gubernur untuk dapat menjalankan fungsinya dalam soal pemulihan korban.

“Kita minta pendekatan yang ada harus berbasis Hak Asasi Manusia, artinya mengedepankan harkat dan mertabat manusia tidak menggunakan pendekatan keamanan,” pintanya.

Ketika ada pelanggaran yang besar, lanjut Beka, maka Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak yang lebih tinggi, supaya menjadi atensi semua pihak.

“Kita punya mekanisme dengan kepolisian, dengan ITDC pun demikian. Ketika ada laporan pelanggaran oleh ITDC, tentu Komnas akan menindaklanjuti baik dengan cara menegur langsung ITDC, maupun juga dengan komunikasi dengan atasannya,” tutup Beka.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi itu mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM)

LOTIM.lombokjournal.com –

Maraknya Pekerja Migran masih menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB.

Bukan hanya masalah kesiapan dan keahlian pekerja atau buruh migran sebelum bekerja keluar negeri, namun juga terkait anggota keluarga yang ditinggalkan.

Keluarga terutama anak tentu membutuhkan perhatian lebih selama ditinggalkan orang tuanya yang tengah mencari nafkah keluar negeri. Di sinilah kehadiran pemerintah bersama LSM dan organisasi lainnya sangat penting perannya dalam membantu tumbuh kembang anak.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikannya saat menjadi keynote speaker pada acara Closing Program Peduli di NTB melalui telekonferensi di Kediaman Wagub, Selasa (13/10/20).

Kegiatan “Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan  Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di NTB” ini merupakan inisiasi dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB.

Wagub mengakui, pekerja migran hingga saat ini masih menjadi PR besar di NTB. Sehingga, persoalan ini harus diatasi dari hulu ke hilirnya.

Edukasi juga menjadi hal yang paling terdepan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

“Itulah mengapa Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi program unggulan yang namanya Posyandu Keluarga. Program ini kita hajatkan agar edukasi terhadap berbagai permasalahan, baik itu masalah kesehatan maupun masalah sosial yang kita alami di NTB, bisa kita masukkan melalui Posyandu,” ungkapnya.

Dengan kehadiran Posyandu Keluarga, Wagub yakin banyak permasalahan mendasar yang dapat diselesaikan. Ia berharap keberadaan Posyandu Keluarga di NTB dapat terus ditingkatkan.

“Sehingga pembangunan program itu bukan untuk pemerintah tetapi wujudnya sejatinya untuk masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu mengajak semua pihak terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM).

Pemerintah disebutnya tak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh bantuan seluruh kalangan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di daerah.

“Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh SANTAI ini ada keberlanjutannya dan kemudian kita terus-menerus melakukan kolaborasi sinergi yang sebaik-baiknya, saling mengisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” pungkasnya.

Senada dengan Wagub, Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Anwar Solihin berharap, semakin banyak kalangan yang turut ambil andil dalam memperhatikan APM. Dengan ini, APM tetap terus mendapat perhatian dari banyak pihak.

“Bagaimana kemudian bisa kita pastikan semua pihak mengambil peran, bagaimana teman-teman dari OPD mengambil peran, dan juga CSO, LSM lainnya mengambil peran dalam melanjutkan Program Peduli yang diinisiasi oleh SANTAI ini,” ujarnya.

Saat ini, ada empat provinsi yang menjalankan program untuk penanganan APM. Empat daerah tersebut yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan juga NTT.

“Kami ingin menekankan bahwa kelompok masyarakat marginal termasuk APM, seharusnya sekali lagi menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah, kewajiban OPD. Karena itu teman-teman LSM melakukan tapi pasti akan sangat terbatas baik dari segi waktu maupun sumber daya lainnya,” tutup Anwar.

Sebelumnya, Dodi Sukmayanto selaku Tim Program Peduli dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB mengatakan jika awalnya Program Peduli menyasar dua desa di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Hadirnya Program Peduli kemudian diharapkan dapat memberikan peluang baik bagi anak-anak pekerja migran di NTB.

“Sampai dengan tahun ini, SANTAI mengembangkan kemudian program ini di empat desa, tiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan satu desa di Kabupaten Lombok Tengah,” jelasnya.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang bisa membangun kerjasama dan sinergi yang baik kedepannya.

“Kami Yayasan Tunas Alam Indonesia sangat mengapresiasi kepada kita semua, terutama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten yang ada di NTB, bapak ibu dan rekan yang luar biasa dalam mengawal dan mengembangkan kegiatan yang ada di desa masing-masing,” tutur Dodi.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB sendiri merupakan salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB di bawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Dalam kegiatan diskusinya, SANTAI turut pula menghadirkan Kepala DP3P2AKB Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Timur dan Akademisi Universitas Mataram.

Rr/HmsNTB

Geohazard bukanlah untuk ditakuti,, dan tugas kita mendidik masyarakat tentang itu

LOTIM.lombokjournal.com –

Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark (UGGp) bekerjasama dengan Lushan UGGp, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan webinar dengan tema “Living in Harmony with Geohazard”, Selasa (13/10/20).

Webinar itu bagian dari upaya pengurangan risiko bencana secara reguler, dan rangkaian dari kegiatan International Day for Disaster Risk Reduction (IDDR) 2020 in Rinjani,

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam kesempatan itu, menjelaskan ketika bencana gempa bumi di NTB tahun 2018, selama berbulan-bulan menjadi situasi yang kelam. Semua orang takut tidak tahu harus berbuat apa.

Dan secara geografis, NTB memang berada di wilayah dengan geohazard yang berpotensi bencana,

Hal ini yang harus dihadapi serta pelajari bagaimana masyarakat dapat hidup selaras dengan geohazard.

Menurut Wagub, kita tidak bisa menghindarinya dan adalah takdir kita. Geohazard bukanlah untuk ditakuti, Dan tugas kita mendidik masyarakat tentang itu.

“Teknologi adalah salah satu instrumen yang efektif untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat kita. Kami berinisiatif mengembangkan aplikasi mobile bernama SIAGA NTB, agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang tanda potensi bencana, apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya dan dapat didownload di Playstore dan Appstore,” ujar Wagub.

Umi Rohmi mengungkapkan, saat ini di NTB telah memulai kurikulum ramah-bencana dalam konten pendidikan untuk siswa di sekolah. Tujuan agar siswa mengenal potensi bencana, serta cara menghadapinya untuk menyelamatkan hidup mereka saat terjadi bencana.

Melalui Posyandu Keluarga

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mengedukasi masyarakat tentang potensi bencana melalui Posyandu Keluarga tiap bulan.

Awalnya Posyandu hanya melayani kesehatan untuk bayi dan ibu, kini diperluas layanannya dengan memasukkan materi edukasi kebencanaan kepada seluruh anggota keluarga. Diharapkan, Posyandu Keluarga menjadi pusat pendidikan untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial.

“Banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik masyarakat kita agar memahami dan menyadari potensi geohazard di tanah air kita, Misalnya kegiatan yang bermanfaat yang digagas oleh tim Geopark Rinjani ini, seperti kompetisi mahasiswa, seminar virtual, dan masih banyak lagi. Itu adalah inisiatif yang sangat kreatif dan mendidik. Kami sangat mengapresiasinya,” ujar Wagub.

Terakhir, Umi Rohmi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, UNESCO, keynote speaker, dan semua pemangku kepentingan yang terlibat atas dukungan untuk menyukseskan acara tersebut.

“Semoga menjadi kontribusi besar bagi NTB untuk masa depan yang lebih baik, Rinjani adalah rumah kami, hidup kami, kita harus mencintai, memahami, dan memeliharanya untuk generasi masa depan kita,” kata Wagub.

Pemulihan sector Pariwisata

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R.M Manuhutu menyampaikan apresiasi atas kegiatan webinar yang diselenggarakan.

Kegiatan ini juga upaya pemulihan sektor pariwisata selama masa pandemi, khususnya di Wilayah NTB yang merupakan destinasi super prioritas.

Odo berharap, dengan peran kita di wilayah rawan bencana serta pandemi, menyadarkan orang pentingnya memahami resiko dan terutama bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Marilah kita terus berupaya mengurangi resiko bencana secara berkala, untuk menjamin keberlanjutan geopark melalui pertemuan hybrid pada hari pengurangan risiko bencana internasional, sukses selalu geopark rinjani,” ujarnya.

Kegiatan ini turut diikuti oleh Prof. Ainun Naim, Prof. Arif Rahman dari UNESCO, Kepala Jaringan Geopark China, Koordinator APGN dan Perwakilan Departement UGGP, Lushan China.

Rr/HmsNTB

Seluruh kalangan tetap kompak menjaga keamanan dan ketertiban di daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyapa dan berdiskusi dengan Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di kediaman Kapolda NTB, Senin (12/10/20).

Dalam prtemuan itu, Gubernnur Zul didampingi Kapolda NTB dan Danrem 162/WB serta Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB,

Gubernur Zul mengajak para buruh dan pengusaha dalam menyampaikan aspirasinya, tetap menjunjung tinggi kondusifitas dan menjaga keamanan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan justru menimbulkan kerugian bagi daerah.

“Oleh karena itu, niat baik pemerintah ini tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, tentu dalam Omnibus Law itu setelah kita baca detail banyak hal yang bagus, yang memotong banyak rantai birokrasi hingga mencegah korupsi,” ucap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Bang Zul mengakui, masih banyak persoalan dan juga pembahasan yang harus dilakukan demi menyempurnakan Omnibus Law tersebut. Cakupannya yang luas, membuat UU Omnibus Law wajib melibatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat.

“Ketika goncangan atau reaksi masyarakat ini begitu banyak, pak Presiden mengumpulkan semua Gubernur dalam rapat terbatas, membicarakan apa masalahnya ini. Pak Presiden waktu itu memberikan kesempatan kepada kita untuk apa yang menjadi permasalahan untuk kemudian diselesaikan,” ungkapnya.

Bang Zul mengatakan, pemerintah akan selalu terbuka menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Karna itu, Ia meminta seluruh kalangan tetap kompak menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

“Semua Gubernur sudah dikumpulkan dalam rapat terbatas dengan pak Presiden. Beliau menyampaikan dan menyadari betul ada hal-hal atau informasi yang mungkin tidak sampai kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau ada hal yang dirasa oleh teman-teman, ada kekurangan yang perlu disempurnakan, pemerintah pusat tentu terbuka,” jelas Bang Zul.

Pentingnya silaturrahim

Sebelumnya, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan, akan pentingnya menjaga silaturahim.

Ia menyebut banyak hal positif yang dapat diperoleh dengan rutinnya bersilaturahim. Sehingga, Ia mengapresiasi kehadiran Gubernur, Danrem dan juga perwakilan Asosiasi Pekerja, buruh dan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya mengapresiasi untuk pak Gubernur, pak Danrem dan semua teman teman yang telah datang,” ujarnya.

Iqbal kemudian berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat semakin rutin dilaksanakan.

“Semoga silaturahim diantara kita terus hangat untuk sama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Provinsi NTB menuju NTB Gemilang,” tambah Iqbal.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengutarakan, TNI akan selalu siap membantu masyarakat NTB memecahkan permasalahan. Untuk itu, Ia mengapresiasi masyarakat NTB yang sudah berjuang bersama dalam membangun daerah tercinta.

“NTB ini punya kita semua, NTB ini punya masyarakat NTB, saya yakin kita semua mau NTB maju, dan kami dari TNI, Polri, dan Pemerintah akan mendukung bapak-ibu untuk kemajuan NTB, tentunya dengan peraturan dan prosedur yang ada,” terang Rizal.

Lebih lanjut, Danrem juga menyebut TNI/Polri akan selalu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi semaksimal mungkin, sebab itu merupakan hak masyarakat.

Tak kalah penting, ketertiban dalam menyampaikan aspirasi harus dijunjung tinggi oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Kami memfasilitasi bapak-ibu semuanya untuk menyampaikan aspirasinya semaksimal mungkin, tapi tidak dengan cara-cara yang anarkis, ini imbauan kami,” kata Danrem.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, ini UU Omnibus Law masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah juga disebutnya selalu membuka ruang untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya yang tertuang didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

“Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi membuka untuk dialog dalam RPP-nya. Jadi, sudah diperintah dari pusat bahwa kita masih mempersiapkan RPP,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi pekerja, buruh hingga pengusaha NTB yang tetap berpikir jernih dalam menyikapi permasalahan yang sedang trending di Indonesia ini. Ia berjanji akan selalu melindungi hak-hak pekerja, buruh dan juga pengusaha yang ada.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman serikat pekerja di NTB karena bisa menyikapi Undang-Undang ini dengan sangat rasional, sehingga tidak ada sampai  hari ini yang menyikapinya dengan emosional tapi dengan rasional,” tutup Wismaningsih.

Dalam kesempatan ini, masing-masing perwakilan organisasi, baik itu Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyuarakan pendapat dan juga harapan mereka ke depan.

Tak jauh berbeda, mereka berharap silaturahim dan keterlibatan kalangan buruh dan pengusaha terus ditingkatkan.

Rr/HmsNTB