Provinsi NTB mendapat peringkat ke-9 dari 32 provinsi yang ikut serta pada kompetisi yang diadakan dua tahun sekali tersebut

PADANG.lombokjournal.com –

Sebanyak sembilan wakil Provinsi NTB berhasil meraih juara di ajang MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 yang berlangsung di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Kafilah dari NTB telah menunjukkan penampilan terbaiknya selama Musabaqah berlangsung.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim Nomor: 02/Kep.DH/MTQ-XXVIII/2020 tentang Penetapan Peserta Terbaik I, II, III dan Harapan I, II dan III pada MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, muncul sembilan nama wakil NTB yang meraih Juara Terbaik maupun Juara Harapan.

Hasil itu diumumkan dalam rangkaian penutupan MTQ Nasional di Masjid Raya Sumbar.

“Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat,” kata Ketua Dewan Hakim, Prof Dr. H Roem Rawi saat membacakan keputusan dewan hakim, Jumat (20/11/20) malam.

Empat peserta asal NTB yang menjadi Peserta Terbaik pada ajang MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 yaitu;

• Qariah Terbaik 1 atas nama Riski Jumiati pada Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Tuna Netra;
• Qari Terbaik 2 atas nama M. Zaitun Ridwan pada Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Tuna Netra, L. Moh Khairurrazaq Alhafizi;
• Hafizh Terbaik 2 pada Cabang Hifzh Al-Quran Golongan 30 Juz dan Qariah Terbaik 3 atas nama Sulistiawati pada Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murottal Dewasa.

Lima peserta dari NTB yang meraih Juara Harapan pada  MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 yaitu;

• Qariah Harapan 2 atas nama Gadis Eva Rofida pada Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Anak Anak;
• Qari Harapan 3 atas nama Muhammad Alwi pada Cabang Tilawah Al-Quran Golongan Remaja;
• Qari Harapan 1 atas nama Ahlul Hijar pada Cabang Qiraat AL-Quran Golongan Qiraat Murottal Dewasa,;
• Qari Harapan 3 atas nama Ahmad Qodri Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Mujawwad Dewasa;
• Hafizh Harapan 2 atas nama M.Maulana Aqiyas pada Cabang Hifzh Al-Quran Golongan 10 Juz.

Sekretaris Daerah provinsi NTB, H.L.Gita Ariyadi selaku Ketua LPTQ NTB hadir langsung dan sempat saksikan Kafilah NTB berlomba dan berharap akan mendapat juara.

“Walaupun kita mengirim setengah dari kekuatan yang semestinya (22 dari 56 orang) kita mampu memperoleh juara sebanyak 9 orang dari 22 peserta yang kita kirim,” ucap Sekda NTB  usai pengumuman pemenang.

Provinsi NTB mendapat peringkat ke-9 dari 32 provinsi yang ikut serta pada kompetisi yang diadakan dua tahun sekali tersebut.

Peringkat ke-9 tersebut sesuai dengan Keputusan Dewan Hakim MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 Nomor: 03/Kep.DH/MTQ-XXVIII/2020 tentang Penetapan Juara Umum dan Peringkat 10 Besar MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020, di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Juara Umum pada MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 diraih oleh Provinsi Sumatera Barat.

“Alhamdulillah, MTQ Nasional XXVIII Tahun 2020 Provinsi NTB berada pada peringkat 9 secara nasional,” ucap Miq Gita sebagai sapaan akrabnya yang didampingi Kepala Biro Kesra H. Syukur Ahmad Masyhuri, SH.

Rr/HmsNTB.

Masyarakat dihimbau agar tidak gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial

MATARAM.lombokjournal.com –

Surat Edaran (SE) yang mencatut nama Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah kembali beredar setelah sebelumnya surat serupa muncul di sejumlah media sosial dan WhatsApp Group.

Seperti  surat hoaks yang beredar sebelumnya, SE ini juga ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang beroperasi di NTB yang berisi permintaan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Terkait dengan hal ini, Pemprov NTB akan melaporkan pembuat hoaks ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Hoaks surat edaran yang mencatut nama Gubernur kembali kami temukan. Kontennya mirip dengan yang beredar tanggal 10 November kemarin yaitu meminta dana pengamanan pelaksanaan Pilkada. Kami harus klarifikasi kembali biar masyarakat, terutama dunia usaha tidak mudah percaya dengan modus penipuan seperti itu,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Jumat (20/11/20).

Dalam surat hoaks tersebut, muncul nama pemilik rekening, nomor rekening dan nomor telepon.

Selanjutnya di bagian akhir muncul nama Gubernur NTB plus tandatangan dan stempel yang menyerupai stempel resmi Gubernur NTB.

Namun itu semua hanya rekayasa yang dibuat oknum yang tak bertanggung jawab. Karena sesungguhnya Pemprov NTB tidak pernah meminta perusahaan untuk mengumpulkan anggaran dalam rangka biaya pilkada.

“Terlebih soal dana Pilkada itu sudah clear seperti yang pernah disampaikan Ketua KPU NTB. Semua daerah yang menggelar pilkada serentak di NTB sudah mengalokasikan anggaran Pilkada melalui APBD masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, hasil penelusuran Tim PRCC Biro Humas dan Protokol NTB secara umum pelaku merupakan orang yang sama. Dan ingin membuat ketidaknyamanan pada saat pemilu daerah berlangsung.

Pencarian di sosial media dan media online tentang surat hoaks yang kedua kalinya ini, tidak terlihat muncul di provinsi lain. Dengan demikian munculnya surat kedua ini bisa dikatakan sisa-sisa sebaran random pelaku.

“Kalau di surat yang pertama kemarin, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoaks yang mirip dengan NTB seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, namun kali ini tidak. Ini hanya sisa-sisa sebaran random dari pelaku. Namun kami tetap merasa perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat makin sadar bahaya hoaks,” tambahnya.

Hoaks ini adalah musuh peradaban bangsa. Dalam setiap sejarah peradaban dan bangsa, informasi bohong selalu menjadi tantangan bersama.

“Karena itu tugas kami ingin terus menjaga masyarakat agar tidak termakan oleh hoaks ini,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Biro Hukum Setda NTB H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan, pihaknya sedang mempelajari beredarnya surat hoaks yang mencatut nama Gubernur tersebut.

Melihat bahwa hoaks ini berbahaya, maka pihaknya merasa perlu membuat laporan ke kepolisian.

“Perlu kita laporkan kalau memang sudah begini, muat di surat kabar juga, bahwa itu tidak benar kan begitu. Saya sedang mempelajari ini. Memang ada rencana untuk melaporkan,” ujarnya.

Senada dengan Karo Humas,  Ruslan Abdul Gani juga mengimbau masyarakat agar tidak gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Pastikan untuk tabayun serta check dan recheck informasi yang diterima.

Rr/HmsNTB

Menurut HBK, masa pandemi harus bisa dijadikan kesempatan bagi para pelaku dan SDM pariwisata di P. Lombok untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri menyambut masa new normal nantinya

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono, yang akrab disapa HBK  meluncurkan program beasiswa kursus bahasa Inggris gratis, Kamis(19/11/20).

Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini diikuti oleh 200 peserta penerima beasiswa di P. Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hadir dalam kegiatan peluncuran, para calon peserta penerima beasiswa serta perwakilan dari Bakti Kemkominfo juga management startup Bahaso.

Program beasiswa kursus bahasa Inggris gratis ini diberikan kepada 200 penerima beasiswa, yang terdiri dari para pelajar, mahasiswa, guru sekolah, tour guide, anggota Pokdarwis (kelompok sadar wisata), dan pemilik losmen atau hostel.

HBK mengatakan, program ini terwujud atas kerjasama dengan Bakti Kemkominfo dan Bahaso, sebuah startup pemegang lisensi aplikasi bahasa Inggris.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami, untuk mendorong semangat bangkitnya pariwisata di P. Lombok, di masa new normal ini”, kata HBK, saat membuka peluncuran kursus bahasa Inggris gratis tersebut.

Menurutnya, melalui program ini para peserta akan menjalani kursus bahasa Inggris secara daring, selama 12 bulan.

Kelas kursus akan dibagi sesuai dengan tingkatannya masing2 mulai dari pre-elementary, elementary, intermediate, hingga advance.

Yang menarik dan membanggakan, setiap peserta yang lulus di setiap level nantiya akan mendapatkan E-Sertifikat dari Universitas Indonesia.

Lebih jauh HBK mengungkapkan, program ini diluncurkan di P. Lombok karena P. Lombok kedepan merupakan salah satu destinasi wisata andalan nasional.

Kemampuan berbahasa Inggris, papar HBK, menjadi salah satu prasyarat sebuah destinasi untuk bisa menangkap peluang di sektor pariwisata.

“Kursus bahasa Inggris seperti ini diharapkan akan membantu meningkatkan kapasitas SDM pariwisata di P  Lombok,” ujar HBK

Meski saat ini sektor pariwisata P. Lombok turut terdampak pandemi, HBK tetap memberikan motivasi agar masyarakat tetap optimis menatap hari depan.

Menurut HBK, masa pandemi harus bisa dijadikan kesempatan bagi para pelaku dan SDM pariwisata di P. Lombok untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri menyambut masa new normal nantinya. Apalagi, P. Lombok juga terus berbenah dan bersiap untuk menyambut gelaran event internasional MotoGP.

“Pandemi memang berdampak pada pariwisata, tapi hal ini bukan hanya di P. Lombok tapi menasional dan bahkan internasional. Cara terbaik kita dalam menyikapinya adalah dengan lentur beradaptasi. Penerapan protokol kesehatan 3M harus terus diedukasikan, dan juga kesempatan ini kita gunakan untuk peningkatan kapasitas SDM kita, yang salah satunya adalah dengan penyelenggaraan kursus bahasa Inggris seperti ini,” papar HBK.

HBK berharap, dengan program kursus bahasa Inggris ini, dan segenap upaya pemerintah pusat maupun daerah, maka sektor pariwisata P. Lombok bisa bangkit dan bergairah kembali seperti sedia kala.

Menutup sambutannya, HBK meminta para peserta penerima beasiswa kursus bahasa Inggris gratis ini, untuk bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Dengan kemampuan bahasa Inggris yang memadai, para peserta diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang handal. Terutama untuk sektor pariwisata kita di P. Lombok,” kata HBK.

Me (*)

Di Provinsi NTB ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak-anak dan generasi mendatang harus dilindungi dari aksi kekerasan dan radikalisme.

Salah satu benteng perlindungan tersebut yaitu ketahanan keluarga. Dari keluarga akan lahir anak-anak soleh, anak yang kreatif, anak yang mencintai Tanah Air, dan tidak mengedepankan egoisme.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu saat memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (19/11/20).

“Jika dalam keluarga sudah terbangun etos kerja yang baik, cara berkomunikasi yang baik, InsyaAllah banyak masalah negeri ini bisa kita tangani bersama,” kata Wagub.

Wakil Gubernur mengemukakan sejumlah alasan kenapa anak perlu dilindungi. Pertama, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, diberikan perhatian yang baik, serta dijauhkan dari tindakan kekerasan, apalagi terjerumus ke terorisme.

“Anak merupakan anugerah yang dititip kepada kita semua, untuk dijaga dan diperhatikan dengan baik,” ungkap Wagub.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai  dianggap remeh.

Di Provinsi NTB sendiri, ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh.

Melalui Posyandu Keluarga, pemahaman masyarakat  tentang ketahanan keluarga akan semakin baik, karena ada edukasi tentang masalah-masalah lingkungan di desa masing-masing.

“Kita ingin seluruh program-program tersebut menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa,”harap Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Alasan kedua mengapa anak perlu dilindungi, karena alasan filosofi bahwa ada jaminan dari negara yakni Pasal 28B (2) UUD 45 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan hak asasi adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah. Karena anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang maka harus dicegah bila ada hal hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak,” lanjut Wagub.

Untuk itu, upaya untuk melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu semua menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat terutama orangtua.

“Tanggungjawab pemerintah dan pemda adalah memberikan penanganan dengan cepat termasuk memberikan pengobatan terhadap fisik,  psikis dan sosial serta melakukan upaya pencegahan, juga penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikologis pun diperlukan pada saat pengobatan, termasuk memberikan bantuan sosial jika anak dimaksud berasal dari keluarga tak mampu,” tambah Umi Rohmi.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Pelayanan disabilitas dan kesetaraan gender merupakan prioritas lintas sektor dalam kemitraan infrastruktur antara Indonesia dan Australia

MATARAM.lombokjournal.com –

Bus ramah disabilitas yang diluncurkan Pemprov NTB awal Oktober 2020 lalu, mendapat apresiasi dari Kementerian Perhubungan.

Hadirnya bus ramah disabilitas itu menggembirakan, karena secara khusus melayani penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak tersebut.

Dari luar negeri. bus ramah disabilitas mendapatkan apresiasi dari Kedutaan Besar Australia, yang disampaikan oleh First Secretary Infrastructure Department of Foreign Affairs and Trade  Australian Embassy Jakarta, Esther Ewagata.

Hadirnya transportasi publik yang melayani penyandang disabilitas dinilai sebagai kebijakan yang sangat baik. Hal itu dinilai menunjukkan penghormatan pada  keberadaan penyandang disabilitas.

Esther Ewagata mengatakan, pelayanan disabilitas dan kesetaraan gender merupakan prioritas lintas sektor dalam kemitraan infrastruktur antara Indonesia dan Australia.

Kedua belah pihak bekerjasama untuk memastikan semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki akses dan manfaat dari pengembangan infrastruktur.

“Kedutaan Besar Australia senang melihat Provinsi NTB mengawali inovasi penting untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas. Kami berharap kepemimpinan dan komitmen Gubernur dan Dinas Perhubungan NTB dapat menjadi contoh dan mendorong provinsi lain di Indonesia untuk mengikutinya,” kata Esther Ewagata, Kamis (19/11/20).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengatakan, bus ramah disabilitas ini paling sedikit untuk pulau Lombok sebanyak dua unit. Di Pulau Sumbawa minimal akan disediakan sebanyak tiga unit.

Untuk bus ramah disabilitas yang ada di Kota Mataram sudah beroperasi melayani penyandang disabilitas. Di kabupaten/kota  lainnya akan terus dikembangkan di tahun 2021.

“Kita sudah mengadakan rapat di kabupaten/kota se Pulau Sumbawa, mereka beranggapan akan disumbang bus, sebenarnya tidak. Kita bilang kita tidak bagi-bagi bus, namun memastikan ada rute yang berjadwal pasti ke titik-titik dimana para penyandang disabilitas bisa dijemput atau bisa menunggu,” kata Lalu Bayu Windia.

Pengoperasional bus ini, pihak penyandang disabilitas yang memutuskan atau menentukan rute yang diinginkan. Penentuan rute juga akan disesuaikan dengan ukuran bus tersebut agar bisa lebih fleksibel melewati jalanan.

Intinya pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadi perhatian pemerintah dan biayanya ditanggung oleh APBD.

Menurut Bayu, peluncuran bus ramah disabilitas  NTB Gemilang ini pada awal Oktober lalu, sangat monumental. NTB merupakan provinsi nomor dua di Indonesia, setelah Jawa Barat yang memiliki bus ramah disabilitas.

Secara teknis, satu unit bus mampu mengangkut 30 penumpang disabilitas, dengan rincian 10 kursi roda dan 20 nonkursi roda. Bus ramah disabilitas ini sangat memudahkan penyandang disabilitas untuk naik atau turun ke dalam bus.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tinggal memposisikan diri di depan pintu bus, karena ada lift khusus untuk membawa naik penumpang, tentunya dibantu juga oleh petugas.

Di dalam bus tersebut terdapat sabuk kursi roda dan tiang pegangan yang jumlahnya cukup banyak agar penumpang bisa berkendara dengan nyaman.

Rr/HmsNTB

Tauladan kepemimpinan Rasulullah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, Desa Jorok, Kec Unter Iwes, Sumbawa, Rabu (18/11/20) berpesan, agar momentum Maulid dijadikan sebagai penyemangat dalam menyatukan gairah keislaman.

“Mari jadikan momentum maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai penyemangat kesatuan serta gairah keislaman kita semua,” ungkap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.

Gubernur menyampaikan, tauladan kepemimpinan Rasulullah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Siapapun yang akan menjadi pemimpin, agar menyiapkan diri menjadi pelayan. Bukan untuk dilayani.

“Sebagai seorang muslim, kita semua dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta seluruh fitrahNya dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Bang Zul dari atas mimbar.

Bang Zul meminta masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan serta kerukunan umat beragama di NTB. Dengan harapan, NTB menjadi daerah yang ramah serta daerah nyaman dikunjungi oleh siapapun.

“Apapun agama kita, silaturahmi harus tetap terjaga,” tutup Bang Zul.

Kepala Desa Jorok, Rusman Akang mengucapkan terimakasih atas kesediaan Gubernur NTB yang telah berkenan merayakan maulid bersama masyarakat Desa Jorok.

“Semoga kedatangan Pak Gubernur bisa memberikan berkah dan memberikan inspirasi bagi kita untuk terus membangun desa darat ke depan,” kata Kades yang akrab disapa Roman ini.

Salah seorang Jamaah Maulid, Rusni Ahmad, mengaku senang dengan kedatangan orang nomor satu di Provinsi NTB tersebut. Ia bangga dapat bersholawat serta mendengar secara langsung ceramaah persatuan yang disampaikan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah sangat senang bisa bersholawat langsung bersama pak Gubernur,” ungkap pria berusia 29 tahun tersebut.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok meraih predikat sebagai “Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat 2020” dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam ajang “Pemberian Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020″, Selasa (17/11/20) yang digelar secara daring.

Penghargaan ini merupakan apresiasi Kementerian Kesehatan atas dukungan dan komitmen pelabuhan dan bandar udara dalam mewujudkan lingkungan sehat yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

Penghargaan ini sudah digelar sebanyak empat kali sejak 2013 sebagai agenda rutin dua tahun sekali. Pada tahun 2020 ini, dari 12 bandara yang mengikuti verifikasi penilaian untuk mendapatkan penghargaan, terpilih 7 bandara yang mendapat predikat “Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat 2020”.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Pemprov NTB bangga dengan predikat Bandar Udara Sehat 2020 tersebut.

Predikat tersebut akan memiliki kontribusi positif terhadap Provinsi NTB dari segi citra pengelolaan  fasilitas publik yang baik dan ideal.

“Lingkungan bandara yang sehat, aman, nyaman, dan bersih adalah kebutuhan semua orang. Predikat Bandar Udara Sehat itu juga menambah kepercayaan diri kita untuk menyambut tamu atau wisatawan yang datang ke NTB,” terang  Najamuddin Amy, Selasa (17/11/20).

Menurutnya, terciptanya BIZAM Lombok sebagai bandara yang sehat tentu tak terlepas dari peran besar PT. Angkasa Pura (AP) I serta stakeholder lainnya yang selama ini berkontribusi positif untuk kemajuan bandara.

Sebelumnya, General Manager PT. AP I BIZAM Lombok, Nugroho Jati mengatakan, selain bandara Lombok, enam bandara di Indonesia yang diberi predikat sebagai Bandar Udara Sehat 2020 yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang (Jawa Tengah), Bandar Udara SAMS Sepinggan Balikpapan (Kalimantan Timur), Bandara Raja Haji Fisabililah Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Bandara Sultan Thaha (Jambi), dan Bandara Kalimarau Berau (Kalimantan Timur).

Penilaian untuk penghargaan ini melibatkan lintas sektor sebagai bagian dari tim penilai, terdiri antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Proses verifikasi dan penilaian dilakukan melalui presentasi secara virtual dan didukung dengan dokumentasi video sebagai pengganti verifikasi lapangan yang tidak bisa dilakukan karena kondisi masa pandemi seperti saat ini.

“Terima kasih kepada seluruh personel Bandara Lombok serta seluruh pihak dan stakeholder terkait yang telah mendukung seluruh upaya dan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan bandar udara yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Kami berharap apresiasi ini bisa menjadi pendorong dan motivasi untuk terus meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan bandar udara,” ujar  Nugroho Jati.

Rr/HmsNTB

Dari 105 pelanggaran yang terjadi jika di persentasikan mencapai 3,5 persen

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB menyebut selama kampanye pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tujuh kabupaten/kota, terjadi berbagai macam pelanggaran.

Di antaranya pelanggaran kesehatan yakni jumlah pertemuan terbatas tatap muka hingga 5 November sebanyak 2.981 pertemuan.

“Di masa pandemi  saat ini setidaknya ada sebanyak 105 pelanggaran yang terjadi,dari jumlah pelanggaran tersebut 68 sudah diberikan teguran tertulis serta 37 diberikan teguran lisan,”  ujar Kepala Bawaslu NTB Khuwailid, Selasa (17/11/20).

Kwuailid menyebut dari 105 pelanggaran yang terjadi jika di persentasikan mencapai 3,5 persen,akan tetapi walaupun tingkat persentasenya rendah bukan dijadikan alasan untuk disepelekan.

“Tentu 3,5 persen ini tidak boleh dianggap sepele. harus dilakukan tindakan yang itu bisa mencegah agar zero pelanggaran ksehatan ditengah Covid-19 ini,” ujarnya

Adapun sanksi ada yang sudah diberikan kepada peserta baik itu Pasangan Calon, Tim Sukses  tidak boleh kampanye selama tiga hari dalam bentuk kampanye yang sama.

Seperti diketahui dari Tujuh kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilukada Sumbawa merupakan daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran, yakni tidak mengindahkan protokol Covid dengan cara peserta tidak mengunakan masker serta berkerumun dalam jumlah banyak .

Aya

Diharapkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

MATARAM.lombokjournal.com –

Meski dalam suasana pandemi seperti sekarangi, kualitas pelayanan Samsat di daerah ini terus ditingkatkan.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan itu saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Selasa (17/11/20).

Wagub menjelaskan, adanya koordinasi dan sinergi yang semakin baik, tentunya akan menunjang sisi fasilitas yang semakin baik pula untuk masyarakat.

“Alhamdulillah kita di NTB bangga ada Samsat Apps dan Samsat Delivery. Tapi kebanggaan itu harus betul-betul bisa kita tunjukkan secara realita dengan sungguh-sungguh bisa melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat termudahkan”, kata Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Wagub juga mengharapkan agar kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau para wajib pajak untuk menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di masa pandemi Covid-19 bisa terus meningkat dalam rangka sama-sama membangun daerah.

Umi Rohmi mengingatkan, para peserta rakor dan seluruh masyarakat NTB untuk selalu menegakkan Protokol Covid dalam setiap kegiatan. Sebab dengan cara itulah, NTB bisa melawan pandemi Covid-19.

“Kalaupun beracara seperti ini saya mohon sekali agar betul-betul kita pakai masker, pakai masker yang benar. Selama acara juga tetap pakai masker, jaga jaraknya ya, jangan diabaikan karena apapun kita harus memberi contoh pada masyarakat terkait penegakan protokol Covid-19”, ungkap Wagub.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB, Moh Husni, S. Sos., M. Si selaku Panitia Rakor melaporkan tujuan kegiatan ini yaitu melakukan evaluasi terhadap pelayanan Samsat, membangun persamaan dan sinergi diantara penyelenggara Samsat demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas, serta menyatukan persepsi dalam menyikapi berbagai keluhan masyarakat.

“ Selain itu tujuan kita melakukan Rakor ini adalah agar dapat menghasilkan inovasi baru dalam pengembangan pelayanan Samsat yang dapat mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor dengan teknologi informasi,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappenda Provinsi NTB, Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda NTB dan stakeholder lainnya.

Rr/HmsNTB

Hasil fit and proper test oleh DPRD nantinya disampaikan lagi ke gubernur untuk dilakakukan penetapan dan pelantikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., mengatakan, 15 besar nama calon Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB telah ditetapkan oleh Tim Seleksi, selanjutnya diserahkan Gubernur ke DPRD.

“Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi yang dibentuk Pemprov NTB telah berhasil menjaring 15 nama yang akan diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Selanjutnya, Gubernur akan menyerahkan 15 nama calon komisioner KI NTB tersebut ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan,” ujar Gede Puru Aryadi, Senin (16/11/20).

Selanjutnya, 15 nama tersebut diumumkan ke publik mulai Senin (16/11) sampai lima hari mendatang.

“15 besar sudah ditetapkan. Diumumkan , dia dikasi waktu lima hari setelah pengumuman untuk membuat makalah,” kata Aryadi.

15 calon komisioner KI NTB tersebut akan mengumpulkan makalah ke Timsel dan disampaikan ke DPRD NTB. Makalah tersebut digunakan sebagai bahan untuk fit and proper test.

“Nanti gubernur menyerahkan hasil seleksi oleh Timsel. Gubernur akan bersurat ke DPRD setelah pengumuman ini, setelah terkumpul makalahnya bahwa ini hasil seleksi 15 orang untuk dilakukan fit and proper test oleh Komisi I DPRD NTB,” katanya.

Hasil fit and proper test oleh DPRD nantinya disampaikan lagi ke gubernur untuk dilakakukan penetapan dan pelantikan.

“Kita berharap tahun ini selesai seleksinya,” harapnya.

Diketahui, dari 83 peserta yang berhak ikut tes kompetensi, Pansel sudah melakukan rapat pleno dan menetapkan 47 calon komisioner KI NTB untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

Pansel akan memberikan kesempatan kepada masyarakat NTB untuk memberikan masukan terkait dengan track record atau rekam jejak 47 calon komisioner KI NTB yang dinyatakan lulus tes kompetensi.

Diketahui, sebanyak 83 peserta yang lulus seleksi administrasi komisioner KI NTB. Sebanyak 71 peserta yang ikut tes kompetensi. Sedangkan 12 orang tidak hadir. Dari 71 peserta yang ikut tes kompetensi, berdasarkan hasil pleno yang dilakukan Timsel, sebanyak 47 orang yang berhak ikut tes kompetensi.

Dari 47 peserta ditetapkan 15 orang calon Komisioner KI NTB yang akan disampaikan ke Gubernur. Selanjutnya, Gubernur akan menyampaikan ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test.

Aya