Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) diharapkan menjadi kampus yang mampu mewujudkan NTB zero waste. Sehingga diharapkan menjadi kampus percontohan dalam mengelolah sampah bagi universitas dan perguruan tinggi lain di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejak 2019, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, mendukung program unggulan NTB Zero Waste (Bebas Sampah) dengan berbagai inovasi dan terobosannya.

Salah satu terobosan yang gemilang yaitu dengan adanya kebijakan kampus yang membolehkan mahasiswa membayar kuliah dengan sampah.

Tidak hanya itu, kampus UNU NTB juga menyediakan bank sampah yang didukung dengan sistem online yaitu, aplikasi “mySmash” untuk mencatat transaksi sampah yang disetorkan pada bank sampah.

Mahasiswa UNU juga dapat mengecek saldo sampah yang mereka miliki, lalu kemudian dikonversi menjadi uang.

“Melihat terobosan itu, UNU NTB layak menjadi kampus yang paling terdepan untuk mewujudkan NTB zero waste,” hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, saat membuka pengenalan pengelolaan sampah berbasis universitas di Aula UNU NTB, Kamis (26/11/20).

Dijelaskan Madani sapaan akrabnya Kadis LHK itu, Program NTB bebas sampah atau zero waste merupakan program unggulan yang tertuang dalam Misi NTB Asri dan Lestari.

Zero waste atau bebas sampah merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Dr. Zul-Ummi Rohmi terhadap revolusi di bidang lingkungan.

Menurut Madani, sampah akan tetap menjadi sumber penyakit jika dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, sampah akan menjadi berkah dan memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan jika dikelolah dengan baik.

“Masalah sampah tidak pernah habis dibicarakan, kesadaran masyarakat pun untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih kurang. Karena itu, diharapkan kepada mahasiswa UNU untuk lebih intens lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,” harap Madani yang didampingi Firmansyah, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK NTB.

Menurut data Dinas LHK Provinsi NTB, sebanyak 20 persen sampah di NTB dapat ditangani. Dan sebanyak 80 persen belum dikelola dengan baik.

Sampah-sampah ini tersebar di berbagai tempat seperti, sawah, kebun, lingkungan masyarakat bahkan sebagian besarnya bermuara ke laut. Akibatnya, eksosistem laut terancam rusak, ikan dan hewan laut mati akibat tercemar oleh sampah.

“UNU sudah mulai dengan hal-hal terkecil. Bahwa mengelolah sampah adalah berkah. Kunci pertama mengelolah sampah adalah memalukan pemilahan dari rumah,” ucapnya di hadapan puluhan mahasiswa kampus UNU.

Pengenalan pengelolaan sampah ini, diharapkan mampu memancing peran aktif mahasiswa untuk lebih terlibat hingga mensosialisasi kepada masyarakat secara luas.

UNU juga diharapkan menjadi kampus yang mampu mewujudkan NTB zero waste. Sehingga diharapkan menjadi kampus percontohan dalam mengelolah sampah bagi universitas dan perguruan tinggi lain di NTB.

Kegiatan pengenalan sampah kepada mahasiswa ini merupakan rangkaian kegiatan “Zero Waste Goes to Campus” yang sebelumnya sukses diselenggarakan di Kampus Universitas Cordova, Kabupaten Sumbawa Barat, 7 November lalu.

IKP@diskominfotik_ntb

Diperlukan sinergi dan koordinasi maksimal dan intens antar semua pihak

 MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Strategis terkait Keseimbangan Air (Water Balance), Ketersediaan Listrik dan Blank Spot Signal di NTB di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (25/11/20).

Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah, Perwakilan BWS NTB, GM PLN NTB, Dinas PUPR, dan Dinas LHK NTB.

Wagub menyampaikan, terkait infrastruktur strategis harus dilakukan sinergi yang baik, karena seluruh aspek saling terkait. Seperti halnya, sinyal komunikasi dan listrik, kualitas sinyal akan baik jika didukung oleh pasokan listrik yang maksimal.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan permasalahan air juga tidak kalah pentingnya.

“Sampai saat ini masih kita dengar orang masih kekurangan air, ini yang tidak mau kita dengar ke depan”, ungkap Umi Rohmi sapaan akrabnya.

Ia juga menambahkan, dibutuhkan water balance untuk menjamin ketersediaan air dan terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian di seluruh daerah di NTB.

Umi Rohmi menegaskan, tahun 2021 semakin dekat dan banyak agenda penting di NTB tahun depan. Sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi maksimal dan intens antar semua pihak.

Hal itu mutlak dibutuhkan agar masalah infrastruktur strategis ini bisa dituntaskan.

“Kita harus punya target bahwa Lombok utamanya KEK Mandalika harus tuntas di 2021 dan penting sekali untuk koordinasi yang intens untuk meyakinkan ini semua supaya target untuk listrik dan sinyal 2021 bisa maksimal,” kata Umi Rohmi.

Rr/Hmas NTB

Penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yang bersih dan melayani

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Anugerah ini berhasil diraih dengan kualifikasi tertinggi Badan Publik Informatif Tahun 2020 bersama 10 Provinsi lainnya se-indonesia.

Tak tanggung-tanggung, NTB masuk menjadi 4 besar dengan nilai tertinggi setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan menggungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Penganugerahan di tengah pandemi Covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu (25/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH, serta Ketua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslinda Motimori menghadiri kegiatan tersebut secara daring, di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB.

Wagub NTB ber syukur karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif.

Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada Komisi Informasi (KI) NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

“Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!” jelasnya.

Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori mengungkapkan, penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yang bersih dan melayani.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kata Ajeng, berkomitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan transparan.

“Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah,” ujarnya.

Wakil Presiden Indonesia  KH.Ma’ruf Amin memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Ia berpesan, teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi.

Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif.

Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif ia berpesan untuk selalu melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi KIP dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi akuntabilitas inovasi serta partisipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi.

“Sedangkan badan publik yang masih cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif saya berpesan untuk selalu melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi akuntabilitas inovasi serta partisipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi,” ujar Wapres.

Rr/HmsNTB

Perlu koordinasi dan sinergi lebih intens, agar indeks ketahanan keluarga ini makin bagus

MATARAM.lombokjournal.com –

Program ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian serius, terlebih melihat indeks ketahanan keluarga NTB masih berada pada papan bawah.

Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, NTB tidak akan mencapai visi yang sudah di sepakati bersama.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat membuka sekaligus menjadi narasumber Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga, di Hotel Lombok Plaza, Rabu (25/11/20).

Hj Niken melihat perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih intens lagi dengan semua pihak agar indeks ketahanan keluarga ini semakin bagus.

“Kita sudah punya Perda, kita sudah punya Pergub, tapi untuk melihat koordinasi dan sinergi yang baik masih harus di upayakan, harus memiliki visi ke depan. Kalau visi kita jelas, maka kita Insya Allah akan punya kewajiban bahwa kita harus mencapai visi itu dengan langkah yang kita lakukan hari ini” ungkapnya.

Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun 2045 mendatang,  Indonesia sudah harus masuk ke dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Ini artinya NTB harus berkontribusi dalam program ketahanan keluarga ini, dan berusaha membuat rencana dengan baik dan terukur.

“Maka bisa kita lihat NTB akan menjadi wilayah yang sumber daya manusianya hebat, NTB akan menjadi wilayah yang akan berperan dalam membantu Indonesia masuk ke 5 besar nantinya,” pungkasnya.

Ia menyampaikan materi Rakor guna menyamakan persepsi bersama dengan tema sinergitas perangkat daerah dan lembaga untuk mendukung peningkatan indeks ketahanan keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan pelaksanaan Perda No 4/2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pergub No 24 thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2018.

Dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kembali komitmen tentang pelaksanaan Perda dan Pergub ini.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah inovatif sehingga dapat mengangkat Indeks Ketahanan Keluarga di Provinsi NTB,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diikuti oleh 30 peserta dan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi NTB sebagai narasumber TGH. Patompo, Lc., M.H, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, NGO ,serta pihak akademisi/perguruan tinggi.

Rr/HmsNTB

Disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia

MATARAM.lmbokjournal.com —

Pembangunan Sirkuit Mandalika yang kini tengah berlangsung, bisa mengubah wajah Provinsi NTB dan Indonesia di kancah internasional.

Ungkapan optimis itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat Pertemuan Ramah Tamah dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur Selasa (24/11/20) malam.

LaNyalla mengatakan, sukses pembangunan Mandalika akan mengubah wajah NTB dan Indonesia.

“Karena efek domino ekonomi dari kawasan Mandalika akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Termasuk penyerapan tenaga kerja untuk sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya. Baik tenaga kerja tetap, maupun tenaga kerja musiman pada saat event berlangsung,” tuturnya.

Ditambahkan, potensi transaksi ekonomi dari event maupun kawasan penunjang di Mandalika akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pelaku bisnis.

“Ini juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah, agar masyarakat dan produk lokal dapat terlibat di dalam transaksi atau pasar tersebut. Oleh karena itu, harus disiapkan mulai dari sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembinaan UMKM dan sertifikasi serta uji kompetensi tenaga kerja. Termasuk juga pelatihan vokasi untuk siswa SMK dan Sarjana Jurusan Pariwisata yang diharapkan dapat terserap sebagai tenaga kerja di kawasan penunjang Sirkuit Mandalika.

“Saya berharap sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana serta manfaat dari keberadaan sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya, lebih diintensifkan,” katanya.

LaNyalla yakin jika masyarakat NTB telah mendapat gambaran yang utuh, dukungan dari masyarakat akan semakin kuat.

“Seringkali komunikasi kita yang kurang, menimbulkan apatisme masyarakat terhadap program-program besar pemerintah. Padahal, dukungan masyarakat menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Bila perlu, ujar LaNyalla, buatkan video sebagai sarana sosialisasi Mandalika. Tayangkan di media lokal dan nasional, sehingga semua orang Indonesia memiliki harapan dan kebanggaan dan itu menjadi energi bagi pemerintah.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Karena proyek Mandalika akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Apalagi ada dua momentum sport tourism di Indonesia di tahun 2021 yaitu Piala Dunia U-20, dan MotoGP 2021.

“Tentu momentum ini harus kita jaga bersama, agar dapat terwujud dan berhasil menjadi legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu, tadi kita sama-sama mendengar bahwa masih ada kendala terkait pembebasan lahan di lokasi pembangunan. Ini harus menjadi concern kita semua. Di satu sisi ada kepentingan strategis, bahwa program ini harus berjalan sesuai tenggat waktunya,” harapnya.

Ia mengatakan, pihak Dorna pada Februari mendatang akan ke Lombok untuk meninjau, dan Juni mereka menetapkan batas akhir kesiapan sirkuit.

“Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai lewat. Oleh karena itu, secara khusus saya meminta Senator asal NTB untuk aktif membantu dan berkoordinasi intensif dengan Pak Gubernur, dalam rangka mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika dan kawasan penyangganya,” harap LaNyalla.

Rr/HmsNTB

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

lombokjournal.com —

MATARAM – Pemimpin yang berhasil sejatinya adalah pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat. Pemimpin yang mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga mampu memberikan solusi yang nyata dan tepat sasaran.

Konsep kepemimpinan merakyat ini yang didorong pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM). Bukan sekadar teori, pasangan SALAM melakukannya selama masa kampanye dan jauh sebelumnya.

Tak heran jika, sepanjang masa kampanye ini, pasangan SALAM merekam lebih dari 2 juta langkah kaki yang mengantar mereka turun menyapa masyarakat Kota Mataram.

2 juta langkah kaki Selly-Manan mampu menggetarkan Kota Mataram. Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan Pendidikan dan  Kesehatan ikut tervibrasi dengan gerakan SALAM beberapa bulan terakhir ini.

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

Menjelang Masa Pendaftaran Paslon Pilwakot Mataram, Medio Agustus silam,  SALAM langsung menggebrak  meluncurkan program Guru, Dokter, dan Psikolog Keliling (GuDeK) di sejumlah kawasan di Mataram.

Program ini menyediakan layanan internet gratis, tenaga guru dan dokter juga psikolog untuk mendukung program belajar online di masa pandemi.

“Program GuDeK SALAM ini sangat membantu kami. Terutama saat anak-anak harus belajar secara online. Bukan hanya butuh akses internet tapi juga guru yang membimbing,” kata Hasnah (42) warga Ampenan, Kota Mataram.

Hasnah tadinya kesulitan jika harus membimbing anaknya yang sudah di bangku SMP ketika belajar online. Namun berkah program guru keliling ini, ia bisa terbantu.

Calon Walikota Mataram Selly Andayani memang semakin populer di tengah masyarakat Kota Mataram. Melihat permasalahan UMKM dan kuliner lokal, Selly bersama calon Wakilnya, TGH Manan juga langsung turun, bahkan mencoba langsung mempraktekan “berjualan” serabi dan sate ampet saat bertemu pedagang kecil saat blusukan.

Gaya blusukannya saat menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB terus terbawa Selly, menampakkan karakter unggul yang memang sudah bawaan.

Berdasarkan catatan blusukan Selly-Manan sepanjang masa kampanye mencapai 2 juta langkah kaki lebih, sebab rerata keduanya menghabiskan lebih dari 15 ribu langkah setiap hari, untuk turun ke lapangan.

Haji Adi, warga Karang Genteng, salah seorang relawan SALAM yang selalu setia mengawal perjalanan Selly mengaku kagum dengan ketegaran jiwa kepemimpinan Selly.

“Tidak semua lokasi di Mataram ini bisa dilalui mobil atau sepeda motor. Bunda Selly juga lebih senang jalan kaki saat blusukan, kadang-kadang kita sudah kelelahan tapi beliau masih sangat bersemangat, ini luar biasa,” tuturnya.

Adi mengaku sepanjang mengawal blusukan Hj. Selly, dirinya baru tersadar bahwa di Kota Mataram tak semuanya nampak mewah dan megah. Banyak sudut kota ini yang sebenarnya masih nampak kumuh, dan masih banyak yang minim akses kendaraan dan juga penerangan lingkungan.

“Kota Mataram ini terlihat indah dan bagus di luarannya saja, di pinggiran jalan besar. Tetapi masuk ke pelosok-pelosok baru kita sadar, masih jauh sekali Kota ini dan masih banyak yang harus dilakukan untuk membangunnya,” katanya.

Selain kondisi lingkungan, perekonomian masyarakat juga belum merata di Kota Mataram. Blusukan Selly-Manan masih menemukan masyarakat terutama kaum lansia yang kurang terawat dan susah makan lantaran kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Hal ini menginisiasi SALAM menggagas program Rantang Salam, progam bantuan makanan untuk para lansia terlantar dan kurang mampu.

Melibatkan partisipasi masyarakat, Rantang SALAM juga memanfaatkan jasa driver ojek online sebagai tenaga pengantar makanan kepada tiap lansia yang terdata.

2 juta langkah tak hanya sebatas hitungan jarak yang sudah ditempuh Selly-Manan. Cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan juga dipotret SALAM dalam perjalanan ini.

Sungai misalnya. Masih banyak yang dipenuhi sampah. Terutama saat musim hujan, baik sampah lokal maupun sampah kiriman.

SALAM menegaskan sungai harusnya bisa bersih. Manfaatnya bisa sangat banyak, secara ekonomi. Pengembangan sungai yabg dipercantik juga bisa menjadi ikon wisata kreatif. SALAM juga menggagas Pengolahan Sampah Tuntas Terpadu (Osamtu) untuk membenahi pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Dengan Osamtu diharapkan masalah sampah dan kebersihan sungai bisa selesai dari semua sisi, hulu, tengah dan hilir. Namun ini butuh perubahan mindset masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan.

Sementara itu beberapa  lintasan sungai yang airnya selalu tersedia juga ditaburi bibit ikan oleh SALAM. Tujuannya agar nantinya bernilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga agar masyarakat merasa memiliki sungai tersebut dan bertanggungjawab untuk urusan kebersihan sungai di wilayah mereka itu.

Lingkungan Sindu Barat di Kecamatan Cakranegara juga dikemas menjadi desa wisata kampung buah cemerlang oleh SALAM. Bibit tanaman buah produktif seperi kelengkeng, rambutan, mangga, buah naga dan durian dibagikan untuk masyarakat.

Begitu juga dengan pengenalan dan pengembangan konsep pertanian hidroponik hingga apotik hidup yang didorong SALAM dan para relawannya di sejumlah lokasi potensial.

Selly-Manan juga turun ke perkampungan nelayan. Menangkap kegelisahan mereka dan memberikan solusi-solusi cerdas, seperti mengintergrasikan potensi wisata pantai dan kuliner ikan di kawasan pantai Batas Senja.

Calon Walikota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengatakan, ia lebih sering berjalan kaki saat blusukan agar lebih banyak kesempatan mendengar keluhan dan harapan warga Kota Mataram.

“Ternyata banyak masyarakat kita yang punya keluhan dan harapan kepada pemerintah, tetapi tidak punya akses menyampaikannya. Nah, disinilah peran pemerintah, pemimpin harus hadir. SALAM insyaAllah akan terus menjemput bola dan berada di tengah masyarakatya ke depan,” papar Mantan Penjabat Walikota Mataram tahun 2015 ini, Selasa ( 24/11/20)

Menurutnya, dari hasil blusukannya selama ini banyak masalah di Kota Mataram yang harus segera ditangani dengan baik. Setiap lingkungan dan kawasan pun memiliki pola pendekatan yang memang beragam, tak bisa dipukul rata. Sebab karakter masyarakat dan geografis tiap lingkungan berbeda-beda pula.

Masalah ekonomi dan kesehatan pun demikian. Menurut Selly, perlu ada pendataan yang terpadu dan menjadi satu sistem bank data Kota Mataram ke depan.

“Untuk itu ke depan, para ketua RT, kepala Lingkungan  yang  akan kita  berdayakan optimal. Tentu dengan insentif yang layak dan pantas untuk kinerja mereka.Sehingga mereka benar-benar turun dan mengetahui apa saja permasalahan warganya,dan pemerintah mencarikan solusi,” sambungnya.

Melalui setiap langkah kakinya menyisir wilayah Kota Mataram, Selly ingin memberikan teladan agar pemimpin tidak sekadar berpuas dengan laporan bawahan. Tetapi terjun langsung melihat dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kota Mataram.

“Semua masyarakat Kota Mataram ini harus sama-sama mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada yang sedang makan enak dan mewah-mewahan, sementara di saat yang sama masih ada warga yang lapar dan kesulitan tempat tinggal,” tukasnya.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan mengatakan, kampanye blusukan  door to door saban hari dilakukannya mulai sebelum subuh hingga jam 10 malam.

Dalam setiap blusukan TGH Manan selalu menyempatkan sholat berjamaah bersama masyarakat di lingkungan sasaran blusukannya.

“Bukan hanya jadi lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini juga sebagai edukasi kita untuk Pilkada Sehat di masa pandemi, karena berkumpul2 itu harus dihindari,” katanya.

Menurut TGH Manan, masalah pandemi juga masih menjadi yang utama harus diperhatikan semua pihak. Karena itu pula, dalam setiap blusukannya SALAM selalu mengkampanyekan protokol kesehatan dan membagikan masker gratis untuk masyarakat Kota Mataram.

Me (*)

Warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar

MATARAM.lombokjournal.com –

Anak-anak Muda Milenial  Mataram yang sedang menikmati sore di Warunk Upnormal, mendapat kejutan menyenangkan Senin (23/11/20) kemarin.

Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mendadak hadir di tengah mereka.

TGH Abdul Manan datang bersama istri. Di tempat nongkrong favorit generasi milenial Mataram tersebut, pasangan calon Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani ini hendak berjumpa dengan para relawan pasangan SALAM yang merupakan para penyandang disabilitas dari ibu kota provinsi.

Di sela-sela perjumpaan tersebut, TGH Abdul Manan yang datang mengenakan setelan santai berupa kaos tanpa kerah berbalut jaket dan dipadu celana jeans, menyapa juga para pengunjung Upnormal. Beberapa di antara mereka pun meminta waktu foto bersama. Suka cita terpancar jelas dari wajah para pengunjung.

Tim SALAM juga membagi-bagikan masker pada mereka.

Kata TGH Abdul Manan, pasangan SALAM memang hadir untuk menjadi pemimpin bagi semua. Tak kecuali mereka yang berkebutuhan khusus.

Sudah menjadi rahasia umum kalau selama ini, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus minim perhatian dari pemerintah. Regulasi memang sudah memadai. Namun kedodoran dalam implementasi.

“SALAM hadir untuk melayani semua warga. SALAM tak ingin lagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus menjadi warga kelas dua,” kata ulama kharismatik ini.

Dia menegaskan, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar.

Seperti para penyandang disabilitas yang berjumpa dan bercengkrama dengan dirinya kemarin. Kata TGH Manan, mereka adalah anak-anak muda penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang desain dan juga IT.

Di antara mereka juga kini sedang magang di perusahaan-perusahaan yang bonafid.

Karena itu, SALAM kata Ketua MUI Mataram ini tak ingin potensi besar yang ada pada para penyandang disabilitas Kota Mataram menjadi potensi yang disia-siakan.

Visi Mataram Berkah dan Cemerlang yang diusung pasangan SALAM akan menghadirkan Kota Mataram yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

“Wujud nyatanya adalah menghadirkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang menghadirkan pemerataan layanan dan akses pembangunan bagi semua warga,” katanya.

Pembangunan yang iknlusif akan menjadikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sekelompok orang. Bukan hanya menguntungkan sebagian kalangan. Melainkan dinikmati oleh semua orang. Seluruh warga Kota Mataram tanpa kecuali.

Dipandang Sebelah Mata

Sementara itu, dalam perbincangan dengan Lombok Post, para penyandang disabilitas yang hadir mengaku kalau keberadaan mereka masih acap dipandang sebelah mata.

Itu sebabnya, mereka berharap ke depan, sosok yang terpilih memimpin Mataram bisa lebih memerhatikan para penyandang disabilitas.

“Kami harap kami lebih diperhatikan dan diberdayakan. Terus terang kami hanya ingin mandiri. Tidak dikasihani,” ujar Putu Suara Putra salah seorang penyandang disabilitas Tunarungu.

Selama ini kata dia, potensi penyandang disabilitas memang kurang dimaksimalkan. Kalau pun diperhatikan, hanya sebatas seremonial. Padahal, ia mengaku potensi penyandang disabilitas tidak kalah dengan warga normal lainnya.

Putu misalnya. Semenjak kuliah ia sudah berhasil meraih sederet prestasi di bidang desain grafis. “Saat kuliah di Bandung, saya pernah juara lomba desain grafis taman kota. Saya bersaing dengan orang normal pada umumnya,” katanya.

Belum lama ini, pria yang juga pengajar di salah satu sekolah luar biasa ini juga mampu mengantar siswanya juara dalam lomba desain dan menggambar.

Itu sebabnya, mereka menempatkan harapan di pundak pasangan SALAM sebagai pemimpin yang memberi ruang kreativitas bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dalam pembangunan daerah.

Di tempat yang sama, Tim Pemanangan Pasangan SALAM H Ruslan Turmuzi menegaskan, inti Kota Ramah Disabiltias yang hendak dihadirkan pasangan SALAM adalah memastikan seluruh akses kebutuhan para penyandang disabilitas terpenuhi oleh pemerintah.

Tak kecuali akses pelayanan dasar seperti pendidian dan kesehatan.

Karena itu, kata anggota DPRD NTB ini, orientasi pembangunan dari pasangan SALAM akan benar-benar memerhatikan hal tersebut. Di antaranya menghadirkan akses bagi penyandang disabilitas pada fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah.

Nantinya juga kata Ruslan, informasi pembangunan dari pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan mereka. Misalnya dengan menggunakan penerjemah atau narahubung. Dengan begitu, para penyandang disabilitas di Kota Mataram juga bisa mengakses informasi penting dari pemerintah seperti warga Kota Mataram lainnya.

Me

Pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin

lombokjournal.com —

MATARAM  ;       Disparitas kesenjangan sosial di Kota Mataram masih  tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan banyak warga yang mampu dan kaya, ternyata masih ada masyarakat yang hidup serba berkekurangan.

Bahkan, mereka yang terpaksa bertahan hidup di bantaran sungai dan kolong jembatan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang memilukan ditemukan Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, saat melakukan blusukan di Mataram.

Inaq Salamah, wanita renta berusia sekitar 73 tahun, duduk dalam kondisi lemah di bale-bale bambu. Badannya kurus tak terawat, sudah belasan tahun hidup di bantaran sungai, kolong jembatan di sekitar jalan Pejanggik yang tidak jauh dari pusat pemerintahan kota Mataram .

Melihat kedatangan Selly dan sejumlah tim relawan SALAM, wajah Salamah terlihat sumringah.

Salamah mengaku sudah belasan tahun hidup di kolong Jembatan itu. Selama ini jarang diperhatikan dan hampir tak pernah tersentuh bantuan.

“Sudah lama di sini. Kadang ada petugas Kelurahan saja yang datang, tapi jarang. Tidak dapat bantuan juga,” ujarnya.

Untuk bertahan hidup, sesekali Salamah memulung. Tapi dengan kondisi badan yang lemah dan sakit-sakitan, akhirnya ia hanya berharap dari belas kasih dan santunan para dermawan.

Salamah memiliki empat anak, namun dua diantaranya sudah meninggal dunia.

Menemukan kondisi Salamah, Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani sangat terenyuh. Sedih bercampur geram seperti menyatu.

“Ini kan sangat miris, masih ada masyarakat seperti Inaq Salamah di Kota Mataram. Betapa zalimnya kita, kalau membiarkan hal ini masih terjadi,” kata Selly, Minggu ( 22/11/20).

Ia menegaskan, pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin, seperti Inaq Salamah ini.

Bagi SALAM, jangan sampai ada masyarakat Kota Mataram yang masih kelaparan, hidup  serba kekurangan dan Kumuh.

“Makanya SALAM mengutamakan pentingnya bank data. Pendataan harus tuntas, agar semua program sosial bisa tersalur dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga yang menderita seperti Inaq Salamah ini,” katanya.

Tim relawan SALAM kemudian memberikan bantuan untuk Salamah. Ia juga didata untuk disampaikan ke Dinas Sosial agar mendapat perhatian.

Suka Blusukan dan Berbagi Kehidupan 

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) merupakan pasangan yang sangat suka melakukan blusukan ke tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemimpin bisa melihat langsung kondisi masyarakat di Kota Mataram.

“Pemimpin harus hadir di masyarakat, untuk memastikan agar program-program pemerintah bisa benar-benar dirasakan semua masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan,” tegas Selly.

Menemukan masyarakat dengan kondisi sangat miskin seperti Inaq Salamah sudah seringkali ditemukan Selly dalam blusukannya. Ini juga yang menginspirasi SALAM untuk menggagas program Rantang SALAM, sebuah program bantuan makanan untuk para lansia kurang mampu di Kota Mataram.

Sepanjang blusukan yang dilakukan, Selly juga bisa langsung memotret fakta bahwa masih sangat banyak kawasan yang tergolong kumuh, rumah tidak layak huni, tumpukan sampah yang tak terangkut.

Potret kesehatan yang belum optimal juga ditangkap dari masih banyaknya kasus bayi dan balita kurang gizi, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum sepenuhnya bisa dilakukan masyarakat.

Selain itu, hal yang miris juga, ternyata masih banyak orang terlantar dan anak jalanan yang bertahan hidup hari demi hari di jalanan. Tanpa jaminan kepastian masa depan mereka.

Berempati untuk masalah ini, pekan kemarin, SALAM juga meluncurkan program Razia Perut Lapar di Kota Mataram. Menggunakan beberapa armada kendaraan roda tiga, SALAM menyediakan 1000 bungkus makanan gratis untuk masyarakat kurang mampu di sejumlah kawasan.

Koordinator gerakan 1000 nasi bungkus SALAM, Nyayu Ernawati mengatakan, aksi razia perut lapar mendapat respons positif di masyarakat.

Garakan ini dilakukan dengan konsep dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat peduli dan tim relawan SALAM menyediakan nasi bungkus secara swadaya kemudian tim membagikannya ke masyarakat yang membutuhkan.

“Gerakan ini sekaligus membangun rasa empati dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat Kota Mataram ditengah Pandemi,” ungkap Nyayu.

Menurut Nyayu, sebagai Calon Walikota Mataram, Bunda Selly sejak dulu dikenal penuh rasa kasih sayang dan empati pada masyarakat. Terutama mereka yang belum beruntung dan masih hidup dalam garis kemiskinan.

Saat menjabat Penjabat Walikota Mataram, maupun sebagai Kadis Perdagangan Provinsi NTB, istilah yang kerab disampaikan Selly untuk memotivasi masyarakat adalah “berbagi kehidupan”.

“Berbagi kehidupan ini selalu ditekankan Bunda Selly. Artinya kita yang lebih mampu bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan,” tutur Nyayu.

Ia mengakui semangat seperti ini penting, untuk membantu upaya menekan angka kemiskinan di Kota Mataram. Sebab, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian.

“Harus ada upaya partisipatif bersama, yang juga melibatkan potensi masyarakat itu sendiri,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.

Me

MATARAM.lombokjoural.com  –

Angin segar bakal segera didapatkan para guru honorer yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru di sekolah negeri maupun swasta.

Pemerintah mengumumkan akan memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan 1 juta guru di seluruh Indonesia, secara bertahap.

Pengumuman seleksi penerimaan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini disampaikan Wakil Presiden RI Prof. Dr. KH Makruf Amin melalui konferensi video yang digelar secara virtual, Senin (23/11/20) langsung dari Istana Wakil Presiden.

Bersama Wapres turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wapres Makruf Amin memahami bahwa tugas dan peran guru sangat strategis dalam membangun kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang demikian besar.

Namun tidak sebanding dengan penghargaan atau gaji yang diterima oleh tenaga pendidik ini setiap bulannya.

“Namun pengabdian seorang guru di tengah medan dan situasi yang sulit seperti saat ini tidak pernah menurun demi mendarmabaktikan dirinya bagi keberlangsungan generasi Indonesia emas yang akan melanjutkan perjuangan bangsa dan negara ini,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Karena itu Wapres mengingatkan bagi guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi sleksi guru P3K pada 2021 mendatang. Setiap calon guru P3K memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendaftar dan mengikuti ujian sleksi ini dengan baik.

“Hanya guru yang memilikki kualitas dan kemampuan secara akademik dalam tahapan mengikuti sleksi nanti yang bisa ditetapkan sebagai guru P3K oleh pemerintah,” jelas Wapres dari kalangan ulama ini.

Menteri Pendidikan mengungkapkan pengalamannya selama turun ke daerah-daerah pelosok sekalipun, bahwa semangat guru dalam proses belajar-mengajar ditengah keterbatasan penghargaan berupa upah atau gaji yang minim.

Namun motivasi pengabdiannya cukup tinggi. Bagi Menteri, banyak guru yang ditemuinya memiliki kapasitas dan kemampuan mengajar yang tidak diragukan lagi. Hanya belum mendapatkan hak-hak yang layak dari sisi pendapatan dibandingkan dengan guru-guru yang sudah berstatus PNS.

“Karena itu kesempatan baik saat ini hendaknya diambil oleh para guru honorer untuk mengikuti tahapan sleksi untuk bisa menjadi guru dengan status P3K dan akan memperoleh pendapatan yang lebih layak untuk merubah nasib guru ke depan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat sudah menyiapkan penggajian bagi tenaga guru yang lulus melalui rekruitmen guru P3K tahun 2021.

Karena bagaimanapun juga dalam situasi apappun termasuk dalam kondisi Covid-19 saat ini, proses belajar-mengajar bagi anak didik harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti.

Untuk itu pemerintah menganggarkan melalui APBN 2021 dengan nilai belanja yang cukup signifikan bagi lancarnhya proses belajar-mengajar di seluruh institusi Pendidikan.

Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB M Nasir, SH mewakil Sekretaris Daerah NTB menambahkan, peluang tenaga guru honorer di NTB untuk mengikuti sleksi ini sangat besar untuk bisa lulus sebagai tenaga guru P3K.

Karenanya para guru hendaknuya mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa berkompetensi dengan nilai yang baik agar bisa masuk sebagai tenaga guru P3K.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini juga mengingatkan kepada para guru honorer yang akan mengikuti seleksi untuk hendaknya percaya diri dengan kemampuan masing-masing dan berusaha menghindari calo atau janji-janji untuk bisa lulus dari oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab.

Proses sleksi yang dilakukan nanti dilakukan secara transparan dan jauh dari prakrek-praktek yang merugikan peserta.

IKP@Diskominfo NTB

Pilkada pada era pandemi Covid menguntungkan bagi petahana

MATARAM.lombokjournal.com —

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salam mengungkapkan, beberapa tantangan serius Pilkada serentak 2020 di hadapan sejumlah awak media pada acara ‘Ngetren Media’ DKPP (Ngobrol Etika Penyelenggara Dengan Media), Jumat (20/11/20) malam.

Tantangan pertama, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.

Situasi ini menyebabkan pilkada menjadi tidak menarik bagi masyarakat, karena mereka lebih memikirkan kesehatan, pekerjaan atau sekolah melalui daring.

“Untung ada media yang membuat pilkada ini menjadi menarik bagi masyarakat. Kondisi saat ini sangat terbatas pembicaraan tentang pilkada di tengah masyarakat. Mereka lebih memperbincangkan suara ambulans yang lewat, atau korban covid yang terpaksa dimakamkan tanpa diantar oleh keluarga,” kata Alfitra.

“KPU melalui PKPU Nomor 13 tahun 2020 telah resmi melarang demokrasi berjalan komunal, kerumunan, demokrasi dangdutan, demokrasi arak-arakan. Saya menyebutnya sebagai  demokrasi terlarang,” katanya lagi.

Tantangan kedua adalah pelaksanaan kampanye melalui metode daring. Hampir sebagian besar calon Kepala Daerah (Cakada) belum menggunakan demokrasi digital.

Pertemuan tatap muka yang dibatasi hanya sebanyak 50 orang saja.

“Pemerintah ingin pilkada ini adalah pilkada sehat. Saya kira prioritas utama bukan hanya pilkada yang demokratis tapi juga sehat. Sehat pemilih, sehat penyelenggara, dan sehat media yang meliputnya,” lanjutnya.

Tantangan ketiga, politik uang. Politik ini tidak hanya digunakan oleh petahana tapi oleh semua calon. hasil survei itu 60 persen pemilih suka uang sehingga tidak heran muncul istilah-istilah baru di luar serangan fajar.

Menurut Alfitra ada paradoks antara demokrasi dengan Covid. Saat ini komunikasi cakada dengan masyarakat terbatas. Dan, sangat disayangkan cakada tidak maksimal memanfaatkan media sosial. Penggunaan medsos merupakan metode yang sangat efektif untuk pilkada. Hal  ini sudah dibutikan dalam Pilpres 2019.

“Saya melihat memang cakada kurang kreatif memanfaatkan medsos. Berdasarkan survei baru 2 persen cakada dari 270 yang menggunakan medsos. Demokrasi kita saat ini pertama informasinya dari diperoleh dari koran, tetapi kebanyakan demokrasi ‘mulut ke mulut’ di pasar, di kantor, di ruang redaksi. Masyarakat memang tidak tertarik dengan pidato-pidato, masyarakat tertarik dengan Tik Tok ,”ungkap dia.

Pilkada Di Tengah Pandemi Covid Menguntungkan Petahana?

Lanjut menurut Alfitra,  Pilkada pada era pandemi covid menguntungkan bagi petahana. Karena, Alfitra mengistilahkan Pilkada serentak 2020 adalah ‘pilkada paket hemat.’

Petahana tidak perlu kampanye lagi karena dia sudah lebih dikenal.

“Paket hemat karena tidak perlu beli nasi bungkus, sewa transport, bayar penyanyi dangdut karena memang sudah tidak boleh. Pilkada yang minimalis dalam arti penggunaan uang sangat minimalis,” jelasnya.

Selain diuntungkan karena petahana sudah lebih dikenal, di masa pandemi covid ini bagi petahana birokrasi (ASN) dapat menjadi mesin politik. Sehingga ada kalimat sinis sebagian masyarakat sebenarnya Pilkada tahun 2020 ini hanya sekadar stempel bagi petahana.

Dalam kesempatan Ngetren, Alfitra juga menjelaskan terkait tugas dan wewenang DKPP. Tugas DKPP adalah memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

“Yang diperiksa oleh DKPP adalah perilaku pribadi ketika penyelenggara melakukan pelayanan terhadap peserta pilkada, termasuk profesionalitas.  Artinya seberapa jauh profesinya itu benar-benar dijalankan dengan baik, tidak pemindahan suara, menambah atau mengurangi  suara,  prosedur penanganan perkara sudah benar atau tidak, tidak money politik, dan tidak ngopi-ngopi dengan cakada atau timsesnya,” tegasnya.

DKPP mengimbau penyelenggara untuk tidak ngopi di tempat yang berpotensi untuk mengundang kecurigaan masyarakat, bijak dalam bermedsos atau bahkan hati-hati dalam memilih warna pakaian yang melambangkan warna dari paslon atau partai tertentu.

Alfitra mengingatkan, penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten terutama kecamatan, kelurahan hingga TPS atau penyelenggara di tingkat ad hoc, adalah penyelenggara yang rentan.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan DKPP beberapa sidang yang membuktikan bahwa penyelenggara pilkada di kecamatan dan kelurahan adalah bagian dari mesin politik.

Di akhir paparannya, Alfitra mendukung konsep ‘Kampung Sehat’ dan akan mengusulkan kepada Kemendagri  untuk bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Jika kampung sehat maka masyarakat akan sehat juga dan tentunya akan datang beramai-ramai tanggal 9 Desember 2020 ke TPS.

Narasumber lain adalah Prof. Syarifuddin, Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Provinsi NTB, dan pemimpin redaksi Lombok Joni Mardiata.

Aya/Hrm