MATARAM.lombokjournal.com –

Mengawali tahun 2021,  dua balita mendapat atensi dari Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah.

Mereka adalah Aan Sofianbalita usia 9 bulan yang tidak memiliki lubang anus, asal Dusun Sori Landi Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Dan Ahmad Imanudin (3) asal Dusun Batu Entek Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang menderita tumor ginjal kiri (Nefroblastoma).

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik S.Sos MH mendapat instruksi via WhatsApp dari Gubernur, agar Dinas Sosial segera melakukan asessment kepada dua balita, yaitu balita di Lombok Tengah dan balita di Dompu.

Gubernur membantu dua balita di dua kabupaten tersebut, berupa sejumlah dana, sembako, susu formula dan obat-obatan, serta telah dikoordinasikan untuk mendapatkan layanan pemeriksaan lanjut.

“Proses kooordinasi dan instruksinya seperti ini, Bang Zul tidak kaku dan fleksibel. Serba harus cepat, baik cepat tanggap, cepat temu, cepat tindak dan cepat tuntas. Ini yang biasa dilakukan selama ini dalam merespon medsos,” ungkap H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., melalui siaran persnya, Sabtu (02/01/20).

Bang Zul merespon dengan aksi cepat Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten melalui Pilar Sosial Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Dompu dan Satgas P3S Provinsi NTB dan TKSK Kecamatan Jonggat di Lombok Tengah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui dengan cepat kondisi dari dua balita tersebut, agar segera ditindaklanjuti penanganannya.

Hasil assesment pendamping di Dompu, Aan Sofian adalah balita dari pasangan suami istri, Andika Putra dan Ayutini. Rencananya, Aan Sofian dirujuk ke RS Sanglah untuk mendapatkan tindakan medis.

Secara fisik balita itu tampak sehat, tapi untuk Buang Air Besar (BAB) melalui anusnya tidak memungkinkan.

Sementara Aan Sofian memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu  BPJS mandiri yang dterbitkan dan berfungsi sejak bulan Maret 2020, ketika menjalani operasi.

“Kebutuhan saat ini susu formula dan obat yang dibeli d apotek. Semoga ananda bisa kembali pulih. Aamiin,” kutip mantan Kalak BPBD Provinsi ini.

Sedangkan untuk kondisi ekonominya, orang tua dari Aan Sofian sementara bukan dari kalangan penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, karena data keluarga tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Balita kedua bernama Ahmad Imanudin, buah hati dari Gunawi dan Tini asal Dusun Batu Entek Desa Sukarara Kecamatan Jonggat.

Berdasarkan asesment, Ahmad menderita tumor ginjal kiri (Nefroblastoma). Kondisi Ahmad baru diketahui sebulan yang lalu, tepatnya bulan Desember 2020.

Pernah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa Sukarara. Pernah menerima bansos JPS Gemilang, bahkan juga dari Laskar Comunity.

“Untuk BPJS masih memakai mandiri, sedang diurus oleh Dinsos dan Dinkes Lombok Tengah untuk masuk dalam PBI JKS Pemda Lombok Tengah,” jelas Khalik.

Khalik menuturkan, Bang Zul menyempatkan diri usai menghadiri pernikahan anak salah seorang Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB di Puyung.

Saat itu Gubernur langsung menyambangi kediaman orang tua balita Ahmad Imanudin, untuk melihat secara langsung kondisi balita tersebut sekaligus membicarkan penanganan lebih lanjut anak tersebut.

“Aksi respon sosial ini terus akan berlanjut. Pengaduan di medsos sangat transparan dan dapat ditindaklanjut secara transparan pula. Karena Bang Zul konsen dengan kondisi sosial dan Kesehatan masyarakat di NTB, khususnya yang belum disentuh kebijakan Pemerintah,” kata AKA.

Rr/HmsNTB

Bupati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI-Polri yang telah bekerja bahu membahu membantu masyarakat menangani gempa

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, Dr H Najmul Akhyar SH MH menghadiri acara pelepasan Satgas Rehabilitasi Rekontruksi (Rehab Rekon) Pascagempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Kantor Bupati setempat (30/12/20).

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan hampir seluruh kantor dan sarana sosial pendidikan sudah terbangun. Begitu pun dengan tempat ibadah. Kantor bupati belum dibangun, karena menyelesaikan semua kantor pelayanan dahulu.

Bencana 5 Agustus 2018 meluluhlantakkan KLU sehingga nyaris seluruh infrastruktur rata dengan tanah saat itu.

“Kalau kita hitung sekitar 80 persen bangunan kita hancur, kemudian 471 jiwa saudara-saudara kita yang meninggal dunia, karena bencana gempa. Momen-momen menyedihkan bagi masyarakat KLU. Namun demikian, kedatangan TNI terutama dengan seluruh pasukan lainnya pada kami rasakan,” imbuhnya.

Hari-hari pertama gempa, lanjutnya, awalnya bingung dari mana masyarakat yang di tenda-tenda bisa makan.

Kehadiran TNI sekali lagi, memberi nuansa yang berarti. Mendirikan tempat- tempat pelayanan kesehatan, menerima layanan medis dua kapal induk angkatan laut di Pelabuhan Carik dan di Pelabuhan Bangsal dengan penuh spirit pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat Lombok Utara akan mengenang ini sebagai sejarah haru yang membanggakan. Pada saat acara pertemuan di Jakarta, saya terharu beberapa relawan dan TNI menyampaikan pengalaman-pengalaman menariknya ketika berada di Lombok Utara,” tuturnya.

Bupati menceritakan keramahan masyarakat yang luar biasa walaupun dalam kondisi bersedih, warga tulus hidup di tenda dengan segala keterbatasan yang ada.

Hal-hal sederhana yang selalu kami ingat, 5 menit saja kami di tenda, kopi sudah keluar, alhamdulillah. Budaya ngopi masyarakat kita dirasakan sebagai keramahtamahan.

“Pilu itu kita hadapi secara bersama-sama, pengalaman saya jam 10 malam sudah ada di rumah sakit dengan melihat korban, ambulans desa dari berbagai sumber berdatangan membawa masyarakat kita yang terkena bencana, menjadi saksi langsung pasukan TNI tidak pernah dibelakang dan selalu di depan membantu masyarakat,” urainya.

Bupati Najmul menambahkan, kisah haru saat masyarakat Lombok Utara masih di tenda dan membutuhkan pertolongan, kemudian terjadi gempa pula di Palu.

Masyarakat beramai-ramai mengumpulkan hasil buminya untuk dijual. Hasil penjualan dikirim ke Palu. Gempa bumi dari segala perspektifnya. Kisah-kisah yang menginspirasi masyarakat Lombok Utara, tidak pernah lupa kepada TNI atas peran dan jasa yang dilakukan.

“Ada satu hal dari TNI yang mungkin tidak saya lupakan yaitu ‘sekata dalam nestapa’. Kata-kata ini, bukan sekadar slogan. Saya merasakan betul sekata dalam nestapa merupakan napas TNI Republik Indonesia,” ungkapnya.

Selaku pimpinan daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI-Polri yang telah bekerja bahu membahu membantu masyarakat menangani gempa.

“Dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus sekaligus memohon maaf jika ada keliru dan salah. Mohon jangan lupakan Lombok Utara,” harap bupati kepada personel Satgas Rehab Rekon.

Pasukan spesial untuk kontruksi

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT, mengawali sambutannya mengatakan rencana pergeseran pasukan dari lokasi pembangunan di Lombok Utara ke arah pemberangkatan di Lombok Barat.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan pak bupati yang bisa hadir bersama kami. Danrem juga mengapresiasi pak bupati yang selama ini menerima satgas TNI dengan baik dan semoga kami juga sudah memberikan yang terbaik dalam pembangunan fisik maupun pergaulan dan komunikasi dengan masyarakat. Besar harapan, apa yang sudah kita bangun bersama mendapat keberkahan,” tuturnya.

Ditambahkannya lagi, sebenarnya pasukan yang datang ke Lombok Utara adalah pasukan spesial yang didatangkan untuk kontruksi, tetapi karena kadang adanya keterlambatan material, maka dilakukan pula kegiatan tambahan seperti perbaikan tempat-tempat ibadah.

“Terima kasih kepada para Danton (Komandan Pleton, ed) yang telah mengawasi dan melaksanakan tugas. TNI juga berempati kepada masyarakat yang mengalami bencana, jangan sampai kita membebani dengan hal-hal yang tidak baik,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Batalyon (Danyon, ed) Satgas Rehab Rekon Mayor Marinir Nofri G Kaluh menyatakan 10  bulan bertugas di Lombok Utara dari berbeda sumber dan asal kesatuan.

Ada yang dari Kodam Siliwangi, ada dari Kodam Diponegoro, Kodam Udayana, Kostrad dan Marinir, semuanya berjumlah 300 personel.

Danyon mengatakan pula, spesifikasi tugas di dua kecamatan yaitu Tanjung 100 personil dan Gangga 200 personel. Landasan TNI adalah 8 wajib TNI yang mana pada poin 8 adalah senantiasa memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat ataupun membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dimanapun berada.

“Saya bisa katakan tugas ini gampang dan juga berat. Kalau tugas tempur musuh yang kita hadapi jelas, tetapi yang kami lakukan di sini adalah membantu kemanusiaan. Memang satuan tugas marinir adalah satuan tugas tempur yang jarang sekali  melakukan tugas profesi pembangunan tetapi marinir harus mampu menjadi pasukan multi. Kami ditempatkan di rumah-rumah warga, sekolah, atau Perumahan Polsek, karena lebih dekat dengan lokasi tempat kerja,” urainya.

Rangkaian acara berlangsung khidmat dalam suasana kekeluargaan. Diakhiri penyerahan cinderamata oleh bupati kepada Komandan SSK Marinir dan Kostrad serta foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi dan ramah tamah.

Hadir pula pada kesempatan tersebut di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah KLU, Drs H Raden Nurjati, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, beberapa Pimpinan OPD, Danramil dan Kapolsek se-KLU, personil Satgas Rehab Rekon serta tamu undangan lainnya.

sas

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa membuat regulasi terkait pekerja migran

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB membangun dan memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTB melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/12/20).

Hal ini merupakan upaya menekan angka PMI yang tidak resmi (ilegal).

Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., usai penandatanganan MOU tersebut  menyatakan, ini bukti bersama bahwa Pemprov NTB dan Pemerintah kabupaten/kota benar-benar memiliki perhatian terhadap nasib pekerja migran.

Menurutnya, Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota tidak menginginkan terjadinya hal-hal miris bahkan mengenaskan yang menimpa para pekerja migran asal NTB.

“Jangan sampai hal-hal miris yang pernah terjadi terulang kembali dan kita tak bisa berbuat lebih banyak lagi untuk membantu pekerja migran kita, karena memang tidak tercatat saat keberangkatannya sebagai pekerja migran ke luar negeri,” kata Ummi Rohmi.

Wagub juga mengakui tidak mengetahui persis jumlah total pekerja migran asal NTB kyang non procedural, karena tidak tercatat dan terdata secara baik terutama asal desa keberangkatan para pekerja migran tersebut.

Hal ini menjadi catatan Wagub NTB agar ke depan menjadi perhatian bersama, utamanya melakukan pendataan yang lebih slektif terhadap para pekerja migran NTB yang ke luar negeri.

Seperti ketahui, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah tercagat sebagai daerah asal pekerja migran terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB.

Wagub berharap, agar pemerintah kabupaten/kota se-NTB terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pekerja migran melalui prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan bisa membuat atau mengatur regulasi terkait pekerja migran ini dan bisa bersinergi kuat hingga berbasis desa.

Data pekerja migran berbasis desa dimaksud sangatlah strategis artinya untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk bagi pekerja migran yang ada di luar negeri. Selain itu desa juga lebih tahu percis data keluar masuk masyarakatnya baik yang ke luar negeri maupun Kembali dari luar negeri.

“Kita inginkan ke depan agar seluruh masyarakat desa yang menjadi pekerja migran ataupun kembali ke desa asalnya agar terdata dengan baik di desanya sendiri,” ujar Wagub.

Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, melaporkan, maksud dan tujuan MoU ini adalah sebagai landasan semua pihak provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya perlindungan PMI yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se NTB. Baik sebelum penempatan, selama penempatan, sesudah penempatan hingga sampai balik ke daerah asal naker itu sendiri.

MoU ini diharapkan kerjasama atau sinergi yang semakin terbangun dengan baik dari provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa.

“Karena hal ini penting dilakukan  karena setiap tahunnya dipulangkan 1052 orang pekerja migran dengan berbagai masalah yang menimpanya. Karena itu dengan MoU ini kalau kita bisa menata ataupun mendata dengan baik bisa kita menekan sekecil mungkin pemberangkatan pekerja migran secara unprosedural,” ujar Wismaningsih.

diskominfotikntb

LOBAR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara “Melaspas dan Mewinten Pemangku”, sekaligus penandatanganan prasasti Pura Bhujangga, Selasa, (29/12/20) bertempat di Pura Bhujangga Waisnawa, Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Gubernur bertutur tentang seorang pemuda yang mengadakan perjalanan yang jauh untuk menemukan ketenangan dan ingin mengetahui kunci kebahagiaan.

Pada penghujung ceritanya Gubernur menyampaikan,  rahasia menjalanai hidup tenang, mencicipi kebahagiaan serta menghadirkan rasa bijaksana di dalam hati seperti manusia suci, formulanya ialah sikap ramah dan selalu bertegur sapa dimanapun dan kepada siapapun.

“Formulanya, anda tidak boleh ada jarak psikologis untuk bertegur sapa,” tutur Gubernur.

Manusia modern saat ini, lanjut Gubernur, sering mengalami kehampaan. Hal itu disebabkan karena tidak adanya hubungan baik dengan kerabat dan orang-orang sekitarnya.

“Oleh karenanya kita membutuhkan para Pemangku, Pedanda, para orang suci, yang bukan hanya mampu memberikan sesuatu dalam psikologis kita untuk punya keberanian berinteraksi dengan siapa saja, tapi juga mengingatkan manusia dengan material yang dimiliki ini, untuk tetap tekun merenungi sendok dan dua tetes minyak untuk tidak jatuh,” kata Gubernur memberi analogi tentang kebijaksanaan.

Bang Zul mengatakan, pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu cara Tuhan menegur manusia. Agar di tengah keberlimpahan materi yang dimiliki dan tinggi jabatan yang diduduki, mampu memaksa kaki untuk berjalan ke tempat terpencil, bertemu dengan orang suci untuk merenungi betapa pentingnya kita di hadapan yang Kuasa.

Guru Mangku, Gede Wenten menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Gubernur beserta rombongan. juga atas bantuan serta perhatian Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan dan pembangunan tempat ibadahnya dapat diresmikan pada hari ini.

“Gubernur selalu hadir di tengah kita, selalu memberikan semangat kepada seluruh rakyat NTB, bagaiamanpun sibuknya, beliau tidak pernah lelah, beliau sangat menghargai kita semua,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Paslon H Lalu Pathul Bahri – HM Nursiah (Maiq Meres) mendapatkan perolehan suara sebanyak 199, 299 suara, atau sekira 38,1 persen suara. Sedang pasangan nomor 3 H Masrun – H Habib Ziadi (Manthab) dengan perolehan sebanyak 155,391 suara, atau sekira 29,7 persen

MATARAM.lombokjournal.com –

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Lombok Tengah Nomor urut 4, H Pathul Bahri – HM Nursiah (Maiq Meres) menyatakan siap menghadapi gugatan dari pihak yang merasa kurang puas dengan hasil Pilkada Lombok Tengah yang berlangsung 9 Desember 2020 lalu.

Ketua tim hukum Maiq Meres, Ali Al-Khairi SH yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, didampingi anggota  Mizanul Jihad MH dan Syahrul Mustofa MH, mengatakan siap menghadapi gugatan di Mahmakah Konstitusi.

“Kami sebagai tim hukum, siap menghadapi gugatan di Mahmakah Konstitusi, dan akan memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh konstitusi sebagai pihak terkait pada sidang PHPPilkada,” kata Ali Al-Khairi SH, Selasa (29/12) di Mataram.

Kesiapannya itu disampaikannya menanggapi gugatan yang diajukan paslon Nomor 3 di Pilkada Lombok Tengah, H Masrun – H Habib Ziadi (Manthab), yang telah mengajukan permohonan/gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Pilkada (PHPPilkada) melalui MK tertanggal 21 Desember 2020.

Menurut Ali, konstitusi kita (UU Pilkada dan juga Peraturan Mahkamah Konstiusi-PMK) memberi ruang yang terbuka kepada semua paslon, yang kurang puas dengan Penetapan hasil perhitungan suara sesuai Ketetapan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 16 Desember 2020, untuk mengajukan Permohonan kepada MK.

Tetapi mesti diingat,UU No 6 tahun 2020 mengatur mengenai ambang batas selisih suara yg permohonannya dapat diajukan ke MK. Sebaliknya, paslon 04 pun memiliki kedudukan serta hak yang sama di depan majelis konstitusi nantinya sebagai Pihak Terkait.

“Yang jelas bagi kami, kemenangan Maiq Meres sudah melalui mekanisme demokrasi yang baik, lewat pemilihan langsung di Pilkada Lombok Tengah 2020,” tandas pria yang pernah menjabat Eksekutif Daerah Walhi NTB ini.

Menurutnya, sebagai warga negara yang taat dan menghormati hukum, maka Paslon Maiq Meres selalu siap menghadapi gugatan termasuk yang dilayangkan paslon nomor 3 Manthab ke MK.

Ali Al-Khairi menekankan, Pilkada Lombok Tengah sudah berjalan baik dan lancar. Selain itu, secara umum sudah terselenggara secara jujur, adil, dan berkualitas.

“Sehingga kami dari tim hukum paslon nomor urut 4 atau Maiq Meres yakin bisa memastikan bahwa kemenangan Maiq Meres sudah sangat fair,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah di Pilkada 2020 yang dilakukan KPU Lombok Tengah, beberapa waktu lalu, pasangan Maiq Meres unggul di Pilkada Lombok Tengah dibanding empat paslon pesaingnya.

Data KPU Loteng menyebutkan, paslon nomor 4 H Lalu Pathul Bahri – HM Nursiah mendapatkan perolehan suara sebanyak 199, 299 suara, atau sekira 38,1 persen suara.

Disusul pasangan nomor 3 H Masrun – H Habib Ziadi (Manthab) dengan perolehan sebanyak 155,391 suara, atau sekira 29,7 persen. Kemudian paslon nomor urut 2 Ahmad Ziadi-Lalu Aswatara (Wayent Wah) dengan perolehan 83,620 suara atau sekira 16,0 persen.

Disusul paslon nomor 1 Hj Lale Prayatni – H Sumum (PAS) dengan perolehan 67,258 suara, atau sekira 12,9 persen, dan paslon nomor urut 5 Saswadi-Dahrum dengan perolehan 16.974 suara atau sekira 3,3 persen.

Ali mengapresiasi kinerja penyelenggara Pilkada Serentak di Lombok Tengah, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Lombok Tengah, juga pihak terkait lainnya seperti Polres dan Kodim Lombok Tengah, atas sukses dan lancarnya penyelenggaraan Pilkada di Lombok Tengah.

Ia mengatakan, selain aman dan lancar, keberhasilan juga terlihat dari tingkat partisipasi pemilih di Lombok Tengah juga meningkat dibandingkan dengan partisipasi pemilih tahun 2015 lalu.

Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 ini sebanyak 71,16 persen atau 534.565 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 751.236 . Sedangkan partisipasi pemilih di Pilkada 2015 hanya berkisar 61,14 persen.

“Kami apresiasi KPU, Bawaslu, serta kepolisian dan TNI di Lombok Tengah yang sudah menciptakan Pilkada yang baik dan lancar di Lombok Tengah. Terutama juga kepada masyarakat Lombok Tengah yang sudah menentukan pilihannya dalam Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas di Lombok Tengah,” tegasnya.

Me

Ketika terjadi gempa 2018 di bumi NTB, hadapi Covid dan Pilkada, TNI-Polri mampu bersama mengatasi permasalahan tesebut

MATARAM.lombokjournal.com –

Operasi Lilin Rinjani akan menyalurkan 210 paket bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat NTB.

Paket Bantuan Sosial yang disalurkan berisi 20 Kg beras dan mie instan, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya  di akhir tahun 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, Bansos ini merupakan karya nyata dharma TNI-Polri untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Karya nyata dari awal sampai akhir tahun, terus dilakukan TNI-Polri sebagai pengabdiannya kepada masyarakat NTB,” ungkap Miq Gite, Senin (28/12/20) pada Apel Pendistribusian Bansos Akhir Tahun 2020, di Lapangan Polda NTB.

Apresiasi dan rasa bangga juga disampaikan Miq Gite atas peran TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada di 7 Kabupaten /Kota.

“Ini membuktikan sinergi dan kebersamaan Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat selalu bersatu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan bersama,” jelas mantan Karo Humas Pemrov. NTB ini.

Kapolda NTB, Irjenpol Muhammad Ikbal, S.IK mengatakan, penyaluran bantuan ini sebagai bukti kehadiran TNI-Polri ditengah masyarakat.

Di akhir tahun 2020, bantuan paket sembako ini diharapkan meringkankan penerima yang membutuhkan.

“Rekan-rekan Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas sampaikan bansos dengan tulus kepada masyarakat sebagai amal ibadah kita,”tutupnya.

Selain itu, Kapolda menegaskan, Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman. Banyak indikatornya misalnya di lihat bahasa yang beragam.

Walaupun bahasa Indonesia menjadi bahasa Ibu, tapi keberagaman adat istiadat bahasa seni kuliner dan sebagainya itu merekatkan bangsa ini.

“Kalau tidak salah saya membaca beberapa literatur satu-satunya negara di seluruh dunia hanya Indonesia yang memiliki keberagaman agama ideologi adat istiadat bahasa kuliner seni dan sebagainya,” kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri.

Namun lebih dari 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap survive tetap berdiri kokoh. Kekokohan ini, membuktikan TNI-Polri tetap bersama bergandengan tangan.

Sejarah mencatat ketika terjadi gempa 2018 di bumi NTB, hadapi Covid dan Pilkada, TNI-Polri mampu bersama mengatasi permasalahan tesebut.

Bahkan mendapat apresiasi di seluruh penjuru nusantara karena mampu melakukan bantuan, mapping identifikasi, meringankan, menjaga Kamtibmas serta berada ditengah masyarakat ditengah musibah.

“Mengutip bahasanya Pak Danrem bahwa TNI-Polri bukan hanya saudara kandung tetapi saudara kembar,” tegasnya.

Sehingga ia mengajak TNI-Polri untuk bergandengan tangan, melangkah dengan satu semangat menyapa masyarakat untuk menunjukkan bahwa TNI-Polri di NTB tetap ada.

Karena kunci utama agar masyarakat terus melakukan aktivitasnya sehari-hari di tengah tengah pandemi covid 19.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda NTB, Danlanud, Danlanal, Wakajati, BNN, Kadis Sosial dan pejabat tinggi Polda NTB.

ikp@diskominfotik_ntb

Menjadi edukasi bagi masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan pantai

LOBAR.lombokjournal.com –

Menutup tahun 2020, Biro Humas dan Protokol Setda NTB Bersama PR Ambassador bagi-bagi sembako dan bersih-bersih sampah di Pantai Cemara, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (26/12/20).

Karo Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, M.Si mengatakan, kegiatan bersih-bersih pantai ini merupakan partisipasi Biro Humas dan Protokol bersama PR Ambassador, guna menghidupkan destinasi wisata.

Menurut Najamuddin, kebersihan adalah hal pertama yang dilihat wisatawan.

“Jadi kegiatan bersih-bersih pantai ini kami pilih sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pariwisata,” ungkapnya.

Selain itu, bagi sembako di tempat yang sama untuk memotivasi masyarakat, agar tetap semangat membangun destinasi wisata di pantai Cemara.

Ia berharap masyarakat sekitar dapat menjaga, agar pantai Cemara ini tetap bersih dari sampah.

Bang Najam mengingatkan masyarakat, dalam setiap melakukan kegiatan yang produktif untuk tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan guna menghindari terjadinya penyeberan virus Covid-19.

“Cara kita menghindari Covid-19 ini yakni dengan disiplin untuk memakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas kita sehari-hari,” tutur Bang Najam.

PR Ambassador 2020, Niken Mulya yang juga hadir bersama PR Ambassador 2020 lainnya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan guna menjaga kebersihan destinasi wisata pantai Cemara.

Putri asal Sumbawa Barat ini juga mengajak para wisatawan untuk mengunjungi keindahan pantai yang saat masuk disambut dengan pepohonan bakau yang lebat pantainya, yang dihiasi oleh bukit-bukit kecil nan hijau yang memanjakan mata bagi setia orang yang berkunjung.

“Jadi desa wisata ini patut dimasukkan ke list objek wisata kunjungan kalian, wajib deh datang ke sini bagi wisatawan lokal maupun mancanegara,” ajaknya.

Rangga yang juga salah satu PR Ambassador 2020 mengatakan, kegiatan ini sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan pantai dari sampah-sampah yang berserakan untuk kebaikan lingkungan sekitar.

“Kita melakukan kegiatan outbound ini untuk membantu masyarakat agar disiplin dalam membuang sampah, untuk menjaga ekosistem laut juga, untuk menjaga kenyamanan dari desa dan wisatawan, bersih sehat akan menyejahterakan lingkungan kita,” jelasnya.

Kepala Desa Lembar Selatan, H. Benny Basuki menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Biro Humas dan Protokol Setda NTB yang telah berkunjung dan memberikan bantuan kepada masyarakat di Pantai Cemara, yang merupakan salah satu destinasi andalan Desa Lembar Selatan.

Ia berharap dengan kedatangan rombongan ini, akan banyak lagi rombongan yang datang sehingga pendapatan masyarakat di pantai ini bisa meningkat.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Hut NTB ke-62, dan paket sembako sejumlah 30 paket yang terbagi bagi masyarakat sekitar pantai Cemare, merupakan sumbangan dari PR Ambassador dan Biro Humas dan Protokol beserta semua staf.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Adanya pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kabupeten Bima dan sekitarnya menyebabkan hujan yang disertai angin yang cukup kencang pada harI Kamis (24/12/20), pukul 12.50-14.30 WITA, yang merusak sejumlah rumah warga di Kabupeten Bima.

“Akibat angin kencang meski dengan durasi yang tidak terlalu lama namun menyebabkan beberapa rumah warga di Dusun Lakeke RT 06, Dusun Kacamba RT 07, 08, dan RT 19 Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, mengalami rusak berat akibat angin puting beliung yang terjadi pada Rabu (24/12/2020), jam 14.30 Wita,” kata Bambang Hermawan, pejabat BPBD Kabupaen Bima.

Diperkirakan, sebanyak 13 rumah rusak berat dalam kejadian tersebut, antara lain rumah milik M. Ja’far, A.Bakar, Ona Saputra, Iso, Sri Endang, Ja’far, Ismail, Mustamin, Durais, Ramli, Amirudin, Bakri, Wahyuningsih

Menanggapi laporan bencana tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melalui Kalak BPBD NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugiharta, berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima saat itu juga untuk memetakan bantuan yang tepat.

“Kami telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupeten Bima untuk mengirimkan bantuan tanggap darurat. Besok (hari Jum’at, red) bantuan akan langsung diberikan melalui BPBD Kabupaten Bima. Sehingga bisa langsung sampai pada para korban,” ujar Sugiharta.

Hari Jum’at (25/12/20) Kepala Desa Doridungga, Jubaid A Wahab bersama beberapa korban, langsung menjemput bantuan ke BPBD Kabupeten Bima.

“Alhamdulillah, bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kami telah diterima para korban bencana. Kami atas nama warga Desa Doridungga menyampaikan salut dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Gubernur NTB, yang begitu cepat merespon dan membantu warga kami. Padahal hari ini libur nasional,” ujar Jubaid

Bantuan yang diterima berupa terpal 10 lembar, seng 100 lembar, paku seng 10 kg, 11 dus mie instan, dan 11 dus air mineral.

“Bantuan tersebut merupakan bantuan tanggap darurat, yang merupakan hasil kolaborasi dari Pak Gubernur NTB dan BPBD Kabupaten Bima,” tandas IGB. Sugiharta.

Rr/HmsNTB

Dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya baik di dalam atau di luar ruangan

MATARAM.lombokjornal.com –

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Natal dan Tahun Baru di masa pandemi ini.

Dalam SE tersebut termuat sejumlah substansi penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk menghindari potensi penyebaran Covid-19.

Dalam SE Nomor 360/440/BPBDNTB/XII/2020 yang ditandatangani Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah tanggal 23 Desember 2020, beberapa poin yang penting yaitu ; pelaku perjalanan dalam negeri yang akan datang ke NTB, baik melalui transportasi udara, darat maupun laut harus menunjukkan surat keterangan hasil uji rapid tes antigen.

Surat keterangan hasil uji rapid tes berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Selama masih berada di Provinsi NTB wajib memiliki surat keterangan hasil uji rapid tes antigen yang masih berlaku.

Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari NTB, surat keterangan hasil uji rapid tes antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke NTB, sedangkan untuk perjalanan dalam provinsi NTB dapat menggunakan rapid antibodi.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, dalam SE tersebut juga disampaikan, setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur NataL dan Tahun Baru,  wajib menaati protokol kesehatan.

“Memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer, membatasi interaksi fisik atau jaga jarak, dan tidak boleh berkerumun,” kata Najamuddin Amy, Kamis (24/12/20).

Dalam edaran tersebut juga diterangkan bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelennggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya baik di dalam atau di luar ruangan.

Dilarang juga menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya serta dilarang minuman keras dan sejenisnya.

Substansi edaran tersebut juga mengamanatkan kepada Kepala Bupati/Walikota dan para pihak terkait lainnya agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan SE ini untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Kepada jajaran TNI, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kapolda NTB serta Satpol PP untuk melakukan operasi penegakan disiplin selama Natal dan Tahun Baru.

“Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 dan akan dilakukan evaluasi secara ketat sesaui dengan perkembangan kasus temuan positif Covid-19,” jelasnya.

Rr/HmsNTB

Kata Bang Zul, pemimpin bukanlah raja, pemimpin itu dipilih  masyarakat untuk melayani masyarakat

MATARAM.lomokjournl.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah bersilaturrahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda perwakilan dari Kecamatan Lenek, Aikmel, Pringgabaya, Suralaga dan Wanasaba, yang berlangsung di Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (23/12/20).

Di hadapan masyarakat Gubernur menyampaikan, permintaan masyarakat sangat sederhana, cukup minta dikunjungi oleh pemimpinnya, bukan hanya saat Pilkada, namun kapan saja, apa pun acaranya, keberadaan seorang pemimpin harus tetap ada.

“Permintaan masyarakat cukup sederhana, hanya minta silaturrahim harus terjaga, bukan datang pada saat musim Pilkada saja,” ungkap Gubernur.

Seorang pemimpin, lanjut Bang Zul, bukanlah seorang raja, pemimpin itu dipilih oleh masyarakat untuk melayani masyarakat, bukan dilayani masyarakat.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu meluangkan waktu lebih banyak untuk masyarakatnya.

“Terkadang seorang pemimpin dilayani seperti raja. Sepatu hingga kacamatanya ada yang bawakan, tapi pelayanan kepada masyarakat sangat kurang, tentu itu tidak baik,” ujar Bang Zul di hadapan puluhan Kepala Desa dan Tokoh Agama.

Dalam kesempatan tersebut Bang Zul mengatakan, pemerintah menjadi garda terdepan sekaligus sebagai mediator, fasilitator dalam upaya memajukan daerah terutama di pedesaan.

Menurutnya, kini desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan, namun justru menjadi tempat yang nyaman, indah dan juga tempat berkontribusi menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat serta mampu menularkan nilai-nilai baik bagi daerah lainnya.

“Dan telah kita buktikan, saat ini desa merupakan ujung tombak kemajuan pembangunan daerah. ” ungkap Bang Zul.

Menurutnya, desa dapat membuka mata masyarakat setempat, bahwa ternyata di desa banyak melahirkan karya karya terbaik. Sebut saja industrialisasi berbasis UMKM, Mahadesa TDC dan yang terbaru program seribu desa sapi hadir untuk menunjang kemajuan pembangunan daerah.

Salah seorang warga, Ramdhani, mengaku bangga dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur NTB tersebut. Menurutnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rajin turun ke masyarakat, mendengar masukan masyarakat, bersahaja dan tidak berperilaku seperti raja.

“Betul pak Gubernur, terkadang ada pemimpin yang dikawal sepeti raja. Karena itu, kadang kami masyarakat canggung untuk menyapa,” ujar pria asal Pringgabaya tersebut.

Rr/HmsNTB