Tinjau Banjir di Kuta dan Sekotong, Gubernur Beri Bantuan

 Saat berita ini diturunkan, Gubernur bergerak ke Desa Sekotong Lombok Barat untuk melihat korban banjir

LOTENG.lombokjournal.com

Usai dari kunjungan kerja di Lombok Utara, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah melanjutkan perjalanan ke Lombok tengah untuk meninjau lokasi banjir.

Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Lombok Tengah Minggu (31/01/21) dini hari. Gubernur bersama rombongan dan sejumlah Kepala Dinas mengunjungi  Pujut, Kuta, Lombok Temgah

Gubernur yang didampingi Kalak BPBD NTB, Zainal Abidin dan sejumlah Kepala OPD disambut Bupati Loteng terpilih Pathul Bahri, Dandim Loteng, dan Camat Kuta. Bang  Zul langsung diajak berkeliling memantau area banjir tersebut.

Camat Kuta menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya banjir karena drainase yang dibuat masih tertutup karena ada warga yang masih mengklaim lahan setempat.

Akibat tertutupnya saluran air itu, maka air yang seharusnya mengalir ke sungai tertahan, meluap ke jalan.

Sementara di Desa Kuta, banjir bandang disebabkan meluapnya sungai yang berada di bagian Utara desa. Warga setempat mengungkapkan, kejadiannya begitu cepat terjadi.

“Hanya sekitar lima menit, air itu tiba-tiba sudah tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr.Zul menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Kepala Desa Kuta untuk dibagikan kepada korban terdampak.

Saat berita ini diturunkan, Gubernur bergerak ke Desa Sekotong Lombok Barat untuk melihat korban banjir juga. Meskipun dari pagi mengelilingi Lombok dari Utara hingga Selatan, Gubernur tetap ingin mengunjungi dan membantu semua di wilayah terkena banjir.

NN/Aya

 

 

 

 




Pemprov NTB Siap Bersinergi Bersama MUI dalam Membangun Umat

MUI diminta menguatkan cinta beragama, berbangsa, berorganisasi dan menguatkan membimbing umat

MATARAM.lombokjournal.com

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tantangan di masa pandemi Covid-19, yaitu menghadirkan persoalan sains dan teknologi dalam membimbing masyarakat.

Dengan demikian, banyak kebijakan, banyak fatwa-fatwa ke depan yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus MUI Provinsi NTB Tahun Khidmat 2020-2025, di Hotel Lombok Astoria, Sabtu (30/01/21).

“Selamat pak ketua, kami siap bersinergi membantu apa yang bisa kami bisa bantu dalam rangka membangun umat. Mudah – mudahan Allah hadirkan keberkahan bagi kita semua,” kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh perwakilan Dewan Pimpinan MUI pusat Dr. KH. Marsudi Syuhud, MA.

Usai mengukuhkan, KH. Marsudi Syuhud menyampaikan, pengurus MUI masa khidmat 2020 -2025 dapat bekerja, kreatif, dan berkarya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh umat muslim.

Selain itu MUI NTB diharapkan tetap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta bagaimana MUI menguatkan cinta beragama, berbangsa, berorganisasi dan menguatkan membimbing umat.

“Kita bimbing umat kita, jangan sampai terjerumus pikiran negatif apalagi dengan pengaruh sosial media. MUI harus mampu menyatukan hukum yang tetap dari Allah dengan kaidah yang lain yang dimiliki MUI, pemerintah,sosial, insyaAllah bangsa Indonesia khususnya NTB tidak akan terpecah belah,,”ungkapnya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI NTB diketuai oleh Dr. H. Zulkieflimansyah, sementara Ketua Umum Pengurus Daerah MUI NTB masa khidmat 2020-2025 kembali diketuai oleh Prof. H. Saiful Muslim.,M.M.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Unsur Forkopimda Provinsi NTB serta Pimpinan organisasi masyarakat Islam.

Rr/BiroAdpim




Nahdlathul Wathan Manfaatkan Teknologi Digital, Untuk Transpansi Organisasinya

Rencana digitalisasi sistem ini juga terkait dengan upaya NW yang kini sudah bersatu, untuk mendata dan menata kembali aset-aset organisasi secara menyeluruh sebagai konsekwensi dari SK Menkumham tersebut

MATARAM.lombokjournal.com

Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan (NW) dalam kiprah pembangunan ke depan.

Hal itu dikatakan Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW).

Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dilakukan untuk pengelolaan organisasi yang transparan dan modern.

Tuan Guru Bajang Atsani mengatakan, pemanfaatan teknologi digital akan dilakukan dengan pembangunan website official dan aplikasi pendukung lainnya.

“Kita akan optimalkan teknologi digital menuju NW yang lebih maju, modern, dan transparan,” katanya, di Mataram,  Rabu (27/01/21).

Website tersebut akan menampilkan data dan informasi kegiatan NW di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat luas untuk lebih mengenal NW di kancah nasional.

Ditegaskan, pasca keluarnya SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI terkait  sengketa Organisasi Nahdlathul Wathan (NW), kini organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, akan berfokus untuk kemaslahatan umat.

Selain ikut mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan juga membantu program Pemerintah Pusat untuk kesejahtraan masyarakat.

Menurut Tuan Guru Bajang Atsani, rencana digitalisasi sistem ini juga terkait dengan upaya NW yang kini sudah bersatu, untuk mendata dan menata kembali aset-aset organisasi secara menyeluruh sebagai konsekwensi dari SK Menkumham tersebut.

“Setidaknya publik nanti akan mengetahui secara pasti tentang status, asal muasal  aset NW secara detail. Ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas NW bersatu kepada pemerintah dan masyarakat,” paparnya.

Tuan Guru Bajang Atsani mengatakan, upaya ini juga dilakukan untuk menepis sinyalemen bahwa NW ingin menguasai dan memiliki seluruh asset.

“Itu fitnah yang tidak bertanggungjawab. Justru NW ingin melakukan penataan dan penelusuran ulang asset-aset organisasi agar bisa dipertanggungjawaban kepada jamaah tentang status asset tersebut melalui digitalisasi pengelolaan asset,” ujarnya.

“Pendek kata NW akan melakukan modernisasi pengelolaan aset organisasi secara menyeluruh agar bisa dipertanggungjawaban secara dunia akherat,” sambung RTGB KH Zainudin Atsani.

Pemanfaatan teknologi digital, papar Rektor IAIH NW Lotim ini, jua merupakan upaya NW untuk lebih memaksimalkan fungsi dakwah, pengembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan ummat.

Ada banyak hal yang bisa dikembangkan dalam digitalisasi ini. Misalnya saja, membangun sebuah sistem kewirausahaan dan penguatan ekonomi bagi jamaah dan alumni-alumni madrasah NW.

Sumber daya manusia (SDM) NW dinilai sangat potensial dan mumpuni. Didukung dengan digitalisasi diharapkan akan semakin memperluas potensi ini.

“Sehingga perjuangan untuk dakwah, pendidikan, pengembangan ekonomi dan lainnya akan semakin masif dan masksimal ke depannya,” urainya.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Tuan Guru Bajang Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait  penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari,” tuturnya.

Dalam menunjang kerja PBNW dalam bidang informasi dan teknologi, PBNW sudah membentuk tim IT dengan nama Nasyru Liwa’i NW, yang diketuai Novian Agustiar, yang tugas dan fungsinya.

Selain menyebarkan berbagai program dan kegiatan NW, juga membantu mempublish potensi-potensi NW dalam semua bidang.

“Alhamdulillah pengurus IT NW sudah dilantik. Tim ini akan berkolaborasi dengan semua Departemen PBNW dalam mengekspos program untuk dipublish di media agar bisa diketahui seluruh dunia,”ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, PBNW juga membentuk Persatuan Pesantren Nahdlatul Wathan (PESAN NW) diketuai Dr H Sayyid Ali Jadid, MA. Lembaga ini penting dan urgent, karena hampir 85 persen pondok pesantren di NTB ini berada di bawah naungan NW, ditambah pondok pesantren yang ada di 31 provinsi se Indonesia.

“Tujuan dibentuk PESAN NW ini adalah untuk mengakomodir keberadaan pesantren-pesantren NW yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, sehingga dengan terakomodirnya keberadaan pesantren ini mampu menunjukan peran yang lebih hebat dalam ikut membangun Bangsa dan Negara,” tandasnya.

Di bidang sosial dan ekonomi, katanya, NW juga membantuk Lembaga Amil Zakat dan Sadakoh (LAZZAH) NW yang dikomandoi H Zakaria, QH,MA.Kehadiaran LAZZAH NW ini mampu memberikan dorongan semangat kepada korban bencana, bukan saja dari segi material tapi juga bathinnya diisi dengan nasihat. Termasuk akan selalu hadir kepada orang yang membutuhkan seperti menyantuni anak yatim, pakir miskin dan orang terlantar.

Nantinya, LAZZAH NW ini menjadi lumbung zakat dan sadakoh, bukan hanya dari warga NW saja tapi, untuk masyarakat Indonesia pada umummnya  maupun warga luar negeri yang mau menyalurkan bantuannya kepada para korban bencana dan yang membutuhkan.

“Insya Allah, NW sudah ‘on the track’   terutama tiga bidang pokok perjuangan NW, Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah. Tinggal pengembangan dan pemberdayaan potensi kita saja yang akan ditingkatkan,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW Yg dipimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.

Me (*)




Gubernur Diminta Segera Isi Jabatan Direktur RSUP NTB

Gubernur Zul diharap tidak terpengaruh dan khawatir terhadap tekanan politik dan kepentingan tertentu

MATARAM.lombokjournal.com

Direktur RSUD Provinsi NTB H Lalu Hamzi Fikri dapat promosi menggantikan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Nurhandini Eka Dewi yang berpindah menjadi Assisten III Pemprov NTB.

Sementara jabatan Direktur RSUD Provinsi NTB yang ditinggalkan Hamzi Fikri, kini lowong.

Direktur Nusa Tenggara Development Institute (NDI) Abdul Majid, S.Hi.,  mempertanyakan lowongnya jabatan Direktur RS milik Pemprov NTB ini. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah diminta segera menentukan pejabat pengganti Hamzi Fikri sebagai Direktur RSUP NTB.

“Harusnya jangan sampai lowong. Gubernur harus segera mengisi jabatan direktur RS daerah ini,” kata Majid, Senin (25/01/21).

Menurutnya, RSUD Provinsi NTB merupakan bagian terpenting bagi NTB dalam memghadapi masalah Covid-19. RS ini juga vital perannya dalam layanan kesehatan masyarakat NTB secara umum.

Ia meminta Gubernur Zul untuk segera bersikap. Gubernur Zul diharap tidak terpengaruh dan khawatir terhadap tekanan politik dan kepentingan tertentu beberapa pihak dalam menentukan pejabat Direktur RSUP NTB.

“Pak Gub harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Jangan biarkan RS yang sangat vital ini berjalan auto pilot karena tak ada yang memimpin. Apalagi ini pandemi Covid 19,” ujarnya.

NDI menyatakan dukungannya agar Gubernur Zul segera menentukan Direktur RSUP NTB, demi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Mataram Care Society (MCS), Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya juga mendukung agar Gubernur segera menetapkan pejabat Direktur RSUP NTB

“Harus ada segera, karena peran RSUP NTB ini sangat vital di masa pendemi,” ujar Taufik.

Taufik mengatakan, Pemprov NTB bisa melakukan seleksi melalui Pansel untuk menempatkan Direktur RSUP NTB yang baru.

“Ini kan hak Gubernur, pilih saja pejabatnya. Jangan dengar apalagi khawatir dengan tekanan politik dan kepentingan,” ujarnya.

Jasa dr Mawardi

Majid juga mempertanyakan sikap Pemprov NTB terkait kasus hilangnya dr Mawardi, mantan Direktur RSUP NTB, yang hingga kini tanpa kabar.

Menurutnya , bagaimana pun dr Mawardi adalah ASN yang pernah berjasa untuk NTB.

“Kita tidak masuk ke ranah penyelidikan kepolisian untuk kasus dr Mawardi ini. Tetapi yang kita harapkan ada upaya Pemprov menemukan Mawardi, karena beliau pernah berjasa. Jangan terkesan Pemprov lepas tangan,” pungkasnya.

Me




Razia Tempat Hiburan Digelar Bidropam Polda Bersama POM Tiga Matra TNI

Tujuannya menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan dan menegakkan disiplin aparat TNI-Polri 

MATARAM.lombokjournal.com

Operasi Penegakkan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) dilakukan Gabungan Aparat TNI-POLRI, menyasar tempat hiburan malam di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (23/01/21).

Aparat TNI-POLRI memeriksa identitas para pengunjung tempat hiburan malam. Selain itu apparat menghimbau, agar para pengunjung dan manajemen tempat hiburan malam mematuhi protocol kesehatan.

Menurut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat (Kabid Propam Polda NTB), Kombes Pol Awan Hariono, S.IK, M.H, operasi ini memiliki dua tujuan.

Kombes Pol Awan Hariono (tengah)

Pertama, untuk memberikan himbauan para pengunjung dan pengelola tempat hiburan malam agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dan kedua, menegakkan ketertiban dan kedisiplinan (Gaktibplin) aparat TNI-POLRI di tempat hiburan malam.

“Ini gabungan dari Propam Polda NTB Danden POM dari POM AU dan dari POM AL, kita melaksanakan operasi Gaktibplin, jadi sasaran kita yang pertama adalah menyampaikan himbauan kepada masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan pada saat di tempat hiburan. Kedua, sasaran kita anggota TNI dan POLRI yang berada di tempat hiburan malam.” Ujar Awan Hariono

Ia menuturkan operasi Gaktibplin ini akan dilaksanakan seminggu sekali. Dengan adanya operasi ini, diharapkan masyarakat NTB yang berkunjung ke tempat hiburan malam mengedepankan protokol kesehatan.

Dan bagi Aparat TNI-POLRI yang kedapatan berada di tempat hiburan malam, bakal diproses di Institusi masing-masing.

“Kegiatan seperti ini akan kita laksanakan secara kontinyu, tujuannya untuk mendisiplinkan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan, juga mendisiplinkan anggota TNI-POLRI untuk lebih baik ke depan,” terangnya.

Razia perdana ini dilaksanakan di Bidari Hotel Mataram, Djembank Hotel, dan Kingsman Resto and Lounge. Razia dipimpin oleh Kombes Pol Awan Hariono semenjak dilantik sebagai Kabidpropam Polda NTB, tanggal 4 Januari lalu.

Me




Dualisme Nahdlathul Wathan Berakhir, Jamaah Bersatu untuk Pembangunan Daerah

Nahdlathul Wathan hanya satu, tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor

MATARAM.lombokjournal.com

Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani menegaskan, sudah tidak ada dualisme dalam organisasi Nahdlathul Wathan (NW).

“Sudah tidak ada lagi dualisme di dalam organisasi yang didirikan Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini, menyusul terbitnya SK Kemenkumham bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020.  NW ini hanya satu. Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor. Dualisme kita akhiri,” kata KH Muhammad Zainuddin Atsani, melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (21/01/21).

Merujuk SK Kemenkumham RI yang mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI terkait sengketa Organisasi Nahdlathul Wathan (NW), kini organisasi yang didirikan Pahlawan Nasional TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid itu, hanya ada satu.

Tidak ada lagi NW Anjani atau NW Pancor, dan karena itu NW akan terus berfokus untuk kemaslahatan umat.

Selain ikut mendukung pembangunan daerah di Provinsi NTB terutama di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, juga membantu program Pemerintah Pusat untuk kesejahtraan masyarakat.

Ketua Umum Pengurus Besar NW (PBNW), Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani berharap seluruh jajaran dan jemaah NW bersinergi dan solid dalam empat sektor perjuangan NW tersebut.

Syaikhuna Tuan Guru Bajang, panggilan akrabnya, meminta kepada pemerintah dari tingkat pusat sampai paling bawah, harus taat pada keputusan hukum yang berlaku. Menjalankan regulasi bernegara yang sudah menjadi keputusan.

“Ayo bersama membangun Negara kita. Berhenti membuat kegaduhan. Jalankan saja keputusan Negara sebagai bentuk kita taat kepada pemimpin yang sah,” ujarnya.

Muktamar XIV di Mataram 2019

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang mengakui dan memperkuat legitimasi NW yang dipimpin Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.

TGB Atsani mengatakan, sudah saatnya jamaah NW bersatu dan kembali meraih kejayaannya seperti ketika dipimpin oleh Almagfurullah Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid dulu.

Di masa pandemi Covid-19, TGB Atsani juga meminta jajaran dan jemaah NW untuk bisa membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. NW harus bisa menjadi teladan dan contoh baik bagi masyarakat NTB terkait  penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan bermasyaraat sehari-hari.

“Meski saat ini pandemi Covid-19, aktivitas organisasi hendaknya tetap berjalan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Jemaah NW juga harus menjadi teladan bagi masyarakat, kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muhammad Ihwan, SH., mengatakan, terbitnya SK Kemenkumham untuk NW memastikan bahwa NW tetap satu, sekaligus menghilangkan dualisme selama ini.

Menurutnya, jamaah NW di tengah masyarakat tentu akan sangat mengapresiasi hal ini, untuk kemudian mengisi ruang-ruang kontribusi bagi kemaslahatan umat, pembangunan daerah dan juga pembangunan bangsa.

“Tentu semua ini merupakan proses panjang. NW bisa kembali satu dan bersinergi semuanya untuk kontribusi nyata dalam pembangunan,” kata Muhammad Ihwan.

Me




BPBD NTB Serahkan Perbaikan Pembangunan RTG dan Buku Tabungan DSP Stimulan Tahap II

Total rumah yang diperbaiki sebanyak 250.000 rumah

LOBAR.lombokjournal.com

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB menggelar Serah Terima Perbaikan Pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Kamis (21/01/21).

Bersamaan itu dilakukan penyerahan Buku Tabungan Dana Siap Pakai (DSP) Stimulan Tahap II kepada para penerima bantuan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Gunung Sari Lombok Barat.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur menekankan, peran BPBD yang bukan hanya hadir saat terjadinya musibah, melainkan harus sigap siaga sedini mungkin menghadapi bencana yang tak terduga.

Karena itu, mitigasi bencana merupakan pekerjaan bersama yang harus menjadi perhatian semua orang.

“Mitigasi bencana jadi PR serius, karena salah satu misi dari NTB Gemilang itu adalah tangguh dan mantap,” ucapnya.

Bang Zul mengapresiasi BPBD NTB dan pihak-pihak terkait yang berkontribusi selama percepatan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di NTB. Khususnya kepada Kalak BPBD NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha yang hari ini secara resmi Purna Bhakti sebagai seorang ASN.

“Terima kasih pak Sugi dan teman-teman yang mendampingi BPBD selama ini dan teman-teman dari TNI Polri, ini capaian yang luar biasa,” sanjung Bang Zul.

Diperbaiki 250 ribu rumah

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha dalam laporannya menjelaskan bahwa perbaikan RTG meliputi tiga tahapan. Total rumah yang diperbaiki sebanyak 250.000 rumah.

“Tahap pertama yaitu sebanyak 220.604 unit rumah, ini yang diselesaikan tahap pertama. Kemudian di tahap kedua, itu sudah review irtama sebanyak 17.314,” ungkapnya.

Pembangunan RTG yang sudah berlangsung selama dua tahun ini juga masih menemukan sejumlah kendala-kendala, namun sampai dengan saat ini persoalan tersebut mampu diatasi dengan baik.

“Namun di sisi lain, pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana menyelesaikan tahap I dan tahap II, tapi masih ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar review irtama, ini boleh kita katakan nanti menjadi tahap III,” tambah Sugihartha.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2020, pada dasarnya penanganan pasca bencana ini untuk tahap II dilakukan sampai dengan akhir Desember 2020 yang lalu.

Namun, dengan beberapa pertimbangan dan permasalahan yang menghambat selesainya proses-proses tersebut, pelaksanaan diundurkan sampai dengan bulan April tahun ini.

“Sisa waktu ini kita berharap untuk kegiatan-kegiatan yang tahap kedua, maupun tahap satu yang belum terselesaikan, ini segera kita tuntaskan,” ujarnya.

Sugihartha berharap adanya perencanaan yang semakin matang dan terukur ke depan. Sehingga, seluruh target yang telah ditentukan dapat segera diwujudkan.

Sugihartha juga mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang telah mengawasi dan melakukan pendampingan selama proses percepatan perbaikan RTG berlangsung.

Rr/BiroAdpim




Pangdam IX Udayana Ajak Masyarakat Tak Percaya Isue Hoak Tentang Vaksin

Masyarakat NTB untuk bisa tetap produktif di masa pandemi

MATARAM.lombokjournal.com

Masyarakat NTB diingatkan tidak mudah percaya dengan issu dan hoaks terkait vaksin Covid 19 yang beredar di media sosial.

Ia mengajak masyarakat untuk mengikuti informasi yang benar dan resmi yang dikeluarkan dari instansi pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Maruli Simanjutak, M.Sc. saat kunjungan kerjanya di Provinsi NTB, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan vaksin Covid-19, karena telah dinyatakan halal dan aman oleh lembaga terkait.

“Jangan termakan issu yang menyesatkan, baik  di medsos atau media lainnya tentang vaksin Covid. Semuanya sudah layak kok untuk digunakan. Buktinya, dari Pangdam, Gubernur, Danrem, Kapolda dan Forkopimda sudah disuntik vaksin. Ini buktinya kami baik-baik saja,” tegas mantan Komandan Paspampres ini, setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk kunjungan kerjanya di Provinsi NTB,

Pangdam menekankan, agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19.  Pria kelahiran Bandung ini juga mengajak masyarakat NTB untuk bisa tetap produktif di masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Apalagi vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke NTB, sehingga ini titik terang bahwa Covid ini telah ada vaksinnya,” kata jenderal bintang dua ini.

Kedatangan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjutak disambut oleh Majelis Adat Sasak yang sekaligus memberikan Gelar Adat Sasak sebagai Arya Pating Laga Wira Negara bersama Istri Paulina Simanjutak sebagai Dende oleh Majelis Adat Sasak.

Pemberian anugerah ini juga disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., yang ikut menyambut kedatangan Pangdam, bersama Forkopimda Provinsi NTB dan Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah.

Selepas acara penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Pangdam IX Udayana bersama Gubernur NTB dan anggota Forkopimda bergerak menuju Lapangan Korem 162/Wb untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya.

Gubernur NTB menyerahkan piagam penghargaan dan tropy kepada Kodim yang memiliki prestasi dan sumbangsih serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Polres di Kabupaten/Kota se-NTB.

“Terus jaga komunikasi dan sinergi untuk membantu masyarakat,”pesan Gubernur Bang Zul usai menyerahkan penghargaan kepada tiga Dandim terbaik.

Berikut kategori Kodim terbaik pertama diraih oleh Kodim1606 Lombok Barat, terbaik kedua Kodim 1608 Bima dan terbaik ketiga Kodim 1607 Sumbawa.

Demikian juga dengan Komandan Korem 162/Wb, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, yang juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Koramil terbaik, Babinsa terbaik, Pemda terbaik dan Persit terbaik.

“Anugerah dan penghargaan ini merupakan prestasi secara lembaga dan personal, yang dipersembahkan atas dedikasinya untuk masyarakat dan pemerintah dalam menjalin sinergi dengan lembaga lain dan mampu berprestasi untuk masyarakat NTB,” jelas Danrem.

Kegiatan ini dihadiri oleh Danren 162/WB, Kapolda NTB, Kejati NTB, Kejari NTB, Danlanal, Danlanud, Wakil Bupati Loteng, Forkopimda Provinsi  NTB dan Lombok Tengah,  Kadis Kominfotik, Kasat Pol PP, Plt. Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan jajaran TNI/Polri.

edy Griya@diskominfotikNTB




Jurnalis Punya Peran Bawa Pesan Moral, dan Menangkal Hoaks

LOBAR.lombokjiurnal.com

Pers disebut-sebut sebagai pilar demokrasi yang ke empat, yang memiliki peran dan fungsi menyampaikan pesan moral dan kebenaran kepada publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB, Najamuddin Amy.,S.Sos,M.Si saat mewakili Gubernur pada acara Hari Jadi yang ke-4 Media Suara Rinjani di Senggigi, Sabtu (16/01/21).

“Teman-teman jurnalis itu memiliki fungsi dan peran membawa pesan moral dan kebenaran, serta menangkal hoaks” tutur Najamuddin.

Namun, penyampaian pesan kebenaran tersebut berbeda-beda caranya, antara satu media dengan media lainnya. Media Suara Rinjani ini memiliki ciri khas dalam menyampaikan pesan yang ramah lingkungan.

“Ada empat akhlak yang dicontohkan rasul, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama dan akhlak kepada lingkungan. Suara Rinjani ini ramah kepada lingkungan, wartawan Suara Rinjani membawa pesan-pesan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia menambahkan, membawa pesan moral, pesan yang baik bagi bangsa adalah salah satu bagian dari tugas mulia seorang jurnalis.

Dengan membawa pesan-pesan yang baik, bisa mendatangkan manfaat yang banyak, baik bagi media itu sendiri maupun orang atau kelompok orang yang mendapatkan pesan baik tersebut.

Menurutnya, jurnalis yang memiliki tugas yang hampir sama dengan Nabi dan Rasul, juga bisa meniru cara mereka dalam menyampaikan pesan maupun masukkan terhadap orang ataupun organisasi pemerintahan yang dirasa keliru dalam melaksanakan tugasnya.

“Cara kita menyampaikan kritikan dan saran yang benar, bisa meniru cara Nabi atau Rasul dalam menyampaikan pesan dari Tuhan,” ujarnya.

Tanpa adanya jurnalis dan media, pemerintah tidak dapat memberikan kabar baik kepada masyarakat .Ia mengajak para jurnalis dan media untuk ikut serta dalam membangun NTB ini menjadi provinsi yang lebih baik.

“Tanpa teman-teman media, NTB ini tidak akan bisa mengabarkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan sebagai ikhtiar kita membangun NTB ini, menjadi sangat baik jika sinergi antara pemerintah dan media terus dibangun,” kata Najam.

Rr/Biro Admin




Asisten II Setda KLU Buka Workshop Dukungan Infrastruktur dan Pemulihan Livelihood

PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi

TANJUNG.lombokjournal.com

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU, Ir H Rusdi membuka Workshop Akhir Program Dukungan Rekonstruksi Infrastruktur Masyarakat dan Pemulihan Livelihood di Aula Kantor Bupati, Selasa (12/01/21).

Kegiatan ini merupakan program PALUMA Nusantara bersama PETRA UNDP.

H Rusdi dalam sambutannya mengatakan,  sekitar empat bulan silam, Lombok Utara kekeringan, tapi setelah musim hujan airnya melimpah. Inilah yang perlu diperhatikan, manajemen pengelolaan air.

“Pola pemberdayaan masyarakat yang menjadi penegasan kita adalah pengelolaan infrastruktur, karena butuh pemeliharaan yang diantisipasi, supaya umur konstruksi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Pemanfaatannya, jangan sampai banyak air terbuang,” tutur mantan Kadis Lingkungan Hidup KLU itu.

Pemda KLU membutuhkan partisipasi semua pihak dalam pembiayaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Karenanya, rencana yang dibuat selama lima tahun sebagai Renstra OPD.

Dalam kesempatan sama, Kepala Bappeda KLU, Heryanto SP menyatakan dukungan awal dari UNDP untuk Lombok Utara nilainya berkisar 6 miliar untuk delapan Puskesmas Pembantu (Pustu), dan empat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami meminta ajukan lagi, dan alhamdulillah usulan dari Lombok Utara dikabulkan. Inilah berkah bagi dua desa, Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang. Kami  berterima kasih atas dukungannya kepada masyarakat kami,” katanya.

Selaku OPD, pihak Bappeda melakukan revitalisasi atas apa yang dilakukan oleh NGO. Hikmah yang harus diikuti adalah cara pelaporan NGO ini yang baik, begitu detail.

“Saya rasa OPD bisa mengikuti ini. Pertama dimulai dari pembuatan SOP sampai pertemuan di dalam gedung. Artinya perlu kita melakukan apa yang baik telah dilakukan NGO,” tandasnya.

Pengalaman dari bencana besar, wajib hukumnya Pemda KLU membuat jalan evakuasi. Ada bencana yang hampir tiap tahun yang dihadapi Pemda KLU, yaitu bencana kekeringan.

“Kita harus genjot untuk menyelesaikan pemenuhan perpipaan terhadap kawasan masyarakat yang mengalami kekeringan. Bagi desa yang lain bentuk tim, dimana titik mata air sehingga Bappeda mendukung anggarannya,” urainya.

Hal lain yang perlu diperhatikan pula, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jangan setelah ditinggalkan NGO, usaha mikro itu mati.

Tapi mesti lebih baik lagi, karena masyarakat telah dibantu dengan pelatihan-pelatihan, permodalan, peralatan, magang dan lainnya.

Pemulihan infrastruktur

Koordinator Program PETRA UNDP Zaenudin menyampaikan dalam setahun terakhir, UNDP bersama PALUMA Nusantara melakukan kegiatan pemulihan infrastruktur masyarakat di dua desa, yakni Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang  KLU.

Kegiatan yang dilakukan di Desa Sambik Elen di antaranya, rehabilitasi jaringan air bersih sepanjang 2 kilometer, selesai pada bulan Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Di Desa Genggelang yaitu memfasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selesai Desember 2020.

Dijelaskannya, untuk kegiatan infrastruktur di dua desa tersebut, pihaknya melaksanakan dengan pendekatan padat karya, sehingga masyarakat desa punya kesempatan untuk berkerja dan mendapatkan pendapatan tambahan.

Selain kegiatan infrastruktur, PALUMA dalam setahun terakhir, telah memfasilitasi beberapa kegiatan pemulihan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya masyarakat setempat seperti usaha Kopi, Kakao, Jambu Mente, baik di Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang.

“PALUMA mendampingi masyarakat tidak lama, tetapi relatif telah memberikan hasil dan manfaat nyata bagi ibu-ibu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Saya merasa bersyukur dan bangga, melihat hasilnya karena dua desa tersebut juga merupakan daerah desa wisata,” tuturnya.

Pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Pemerintah Daerah KLU dengan dukungan bantuan DID untuk desa-desa.

“Hampir semua kelompok yang didampingi oleh PALUMA, baik Desa Sambik Elen maupun Desa Genggelang sudah mendapatkan bantuan DID sehingga usaha-usaha yang sudah dimulai bisa berkelanjutan,” jelasnya.

Manajer Program PALUMA Nusantara, Umi Azizah memaparkan total penerima manfaat langsung sebanyak 316 orang.

Pihaknya berkerja sama pula dengan Dinas Sosial PPA Provinsi NTB. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung masyarakat di Desa Sambik Elen dan Desa Genggelang diisi dengan kegiatan sharing informasi dan pemberdayaan.

Diuraikannya, kegiatan lainnya pelatihan Manajemen Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Harapannya, menjadi tradisi atau budaya setiap pertemuan baik di desa maupun kabupaten.

Penguatan FPRB dan TSBD terkait dengan keselamatan diri itu penting, karena tidak tiap hari keadaan normal, sehingga perlu menyiapkan diri dalam evakuasi kebencanaan.

Untuk kegiatan ekonomi, pihaknya membuat kerajinan batik ecoprint dengan pewarna alam termasuk Kopi, Cokelat dan Mente. Semua ini, bagian dari prestasi Pemerintah desa dan Pemda KLU yang saling mendukung dalam memulihkan ekonomi masyarakat pascagempa.

 

Pada kegiatan tersebut, diputar video tematik mitigasi bencana serta pencapaian program PALUMA bertajuk Masker, Mata Air, Berugaq, Komoditi Pertanian, dan Pariwisata.

Acara berlangsung partisipatif, rangkaian dilanjutkan dengan serah terima Waserda Desa Genggelang dari PALUMA kepada Kepala Desa Genggelang disaksikan Asisten II Setda KLU, PETRA UNDP serta peserta workshop.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Bappeda KLU Heryanto SP, Kepala Desa Sambik Elen Muhammad Katur, Kepala Desa Genggelang Almaududi, perwakilan stakeholders terkait, jaringan NGO serta tamu undangan lainnya.

sas