Ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa

LOTIM.lombokjournal.com —

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengingatkan agar program dan bantuan strategis seperti pangan benar benar diperhatikan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir tentang kesinambungan pangan dengan beroperasinya LPM”, ujar Gubernur Zul saat meresmikan beroperasinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Dusun Kesuit, Sakra, Lombok Timur dan pencanangan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di Dusun Setungkep, Keruak, (16/02/21).

Dikatakan Gubernur, ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa. Dengan pengelolaan pangan, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam waktu lebih panjang.

Gubernur berharap, Bumdes juga ke depan harus mempunyai cold storage bertenaga matahari untuk menyimpan hasil laut atau sayur agar tahan lama.

Terpisah, di Ponpes Al Ikhlas, Dusun Setungkep, Desa Lingsar, Keruak juga menyambut baik program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) sebagai upaya  mendukung ketahanan pangan.

Dikatakan Bang Zul, edukasi mandiri tentang bertani ini selain mengadaptasi lingkungan pertanian sekitar juga bentuk penghargaan kepada apa yang dimiliki dan menggali potensi pangannya untuk ketahanan mandiri. Ponpes Al Ikhlas sendiri telah menyediakan lahan praktek pertanian dan pendidikan pertanian bagi santri dan siswa.

Kepala Dusun Kesuit, Mustamin mengatakan, potensi desa dengan luas area 20 Ha mampu menghasilkan 120 ton dalam sekali musim panen. Pasca panen, mayoritas warga yang petani menanam tembakau, jagung dan tanaman produktif lain.

Karena itu bantuan Rp 60 juta dari Dinas Ketahanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) benar benar dimanfaatkan dengan menggandeng Rumah Zakat dalam pengelolaannya.

“Setiap hektar menghasilkan 20 ton, dua puluh persennya disimpan di LPM untuk ketahanan pangan. Adapun bantuan dana bagi KWT dikelola bersama dalam bentuk hibah atau bantuan pinjaman”, jelas Mustamin.

Dusun Kesuit dihuni 324 KK dengan mayoritas petani. Pasca panen, petani biasanya menanam tembakau namun sejak tahun lalu akibat harga yang turun, petani mulai mengembangkan tanaman lain.

Kadis Ketahanan Pangan, Fathul Gani mengatakan, saat ini cadangan pangan NTB sebanyak 640 ton, Dusun Kesuit dinilai mempunyai potensi besar. Selain itu, LPM Gotong Royong dusun Kesuit melengkapi 48 LPM yang ada di Lotim.

Dijelaskannya, wilayah Sakra termasuk yang terbesar mendapat bantuan sosial dan masih terus memetakan masalah sosial di masyarakat.

Diharapkan, kehadiran LPM mampu menyediakan pangan yang baik dan cukup bagi warganya.

Hadir pula mendampingi Kadis Sosial yang memberikan bantuan kursi roda dan sembako pada warga masyarakat yang dikunjungi.

diskominfotikNTB

KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas.

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekretariat PPID NTB saat mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (15/02/21).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHT NTB.

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan diadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya.

novita, diskominfotikntb

Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)

Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak

GANGGA.lombokjournal.com —

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lombok Utara, H Rusdi ST MM membuka Gerakan Menanam Hijauan Pakan Ternak Unggul dan Berkualitas, dirangkaikan dengan Dies Natalis 54 tahun Fakultas Peternakan Universitas Mataran, Rabu (10/2/2021).

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, menyampaikan, kondisi Lombok Utara pada masa pandemi masih berusaha merangkak, belum lagi akibat adanya refocusing anggaran daerah yang berdampak terhadap makin minimnya anggaran yang dikelola pemda.

Pihaknya berterima kasih kepada sivitas akademika Unram yang telah mengadakan acara di Lombok Utara, dan akan menindaklanjuti program yang telah direncanakan.

Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek pertanian di KLU, mengingat peran pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

Menurutnya, bila dilihat dari prosentase 34 persen PDRB KLU disumbang oleh pertanian, lantaran mayoritas mata pencaharian masyarakatnya petani.

Demikian pula subsektor peternakan dilihat dari populasi ternak sapi mencapai 94.987 ekor pada tahun 2020, sehingga ketersediaan pakan menjadi penting, tercukupi, unggul dan berkualitas.

“Saya minta kepada Dinas Pertanian menyiapkan surat edaran dan sejenisnya, agar acara ini tidak terkesan seremonial saja, tetapi masif menjadi gerakan,” tandasnya.

Saat ketidakpastian musim dan kelemahan sistem peternakan rakyat, pemenuhan hijauan kebutuhan pakan ternak berkualitas berbasis masyarakat, adalah satu bentuk inovasi hijauan pakan ternak untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas.

“Tetaplah bersinergi bersatu dan kompak mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat gumi tioq tata tunaq dengan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sehingga bermanfaat bagi masa depan,” harapnya.

Ingin memanen tapi tak pernah menanam

Sekertaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc menyampaikan program Gerakan Menanam Tanaman Pakan yang  Berkualitas (Gerbang Patas),  meneruskan program atau gerakan tersebut dimana saja dan kapan saja.

“Sebagai peternak harus tahu pakan ternaknya, agar betul-betul menyatu dengan ternak serta menjaga ketersediaan pakan dengan baik. Penyediaan pakan menjadi hal penting dan utama,” tuturnya.

Dikatakannya, janganlah punya prinsip ingin memanen tapi tidak pernah menanam, siapa yang menanam dialah yang memanen. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk menanam.

Sebagaimana diketahui, tanaman pakan yang berkualitas Rumput Lamtoro. Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak.

Penyediaan Lamtoro sebagai sumber protein menjadi solusi, mengingat kualitas daging ternak ditunjang dengan pemenuhan protein yang cukup.

“Semangat menanam untuk dapat memanen, walaupun lahan sedikit namun hasilnya berkualitas dan banyak. Selain manajemen pakan sekali panen, bisa disimpan untuk kebutuhan setahun. Hijaukan bumi kita dengan pakan,” imbuhnya.

Dikatakannya pula, tanaman Lamtoro Karamba dan Indigofera yang menjadi pilihan, lantaran kadar proteinnya tinggi.

Di samping itu, memiliki (hasil produksi) ketersediaan pakan, serta untuk lingkungan dapat menahan dan mencegah erosi banjir.

Sekretaris Ditjen Peternakan menyampaikan selamat Dies Natalis ke-54 Fakultas Peternakan Unram, semoga selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wakil Rektor Bagian Akademik Unram menyampaikan, perguruan tinggi menjalankan misi sebagai tridharma perguruan tinggi. Mulai tahun 2020, kebijakan kementerian lebih pada merdeka belajar, kampus merdeka.

Kegiatan ini mencakup misi dari kebijakan tersebut bagaimana keterlibatan langsung dengan masyarakat di desa dalam bentuk KKN.

Dengan keahlian yang dimiliki mahasiswa diberikan kesempatan mencari pengalaman di luar kampus, selama satu tahun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Diharapkannya mahasiswa dapat berperan membantu program pemerintah, sekaligus program kampus.

Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, menyatakan penanaman pakan ternak bernilai ekonomis dan strategis lantaran bermanfaat bagi pengembangan dunia peternakan.

Suplai pakan dapat mengurangi beban produksi bagi peternak menjadi lebih efisien. Selain dalam rangka reboisasi dan penghijauan, mengingat akhir akhir ini banyak terjadi bencana alam sehingga adanya penanaman dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki iklim mikro sekitar lokasi tanam.

“Gerakan penanaman ini bukan sekadar action show, namun lebih kepada kita mengajak semua melakukan kegiatan penanaman,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penanaman hijauan pakan ternak unggul, tanaman pakan Lamtoro Karamba dilanjutkan dengan foto bersama.

Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc, Wakil Rektor Bagian Akademik Unram Dr Agusdin MBA, Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Evi Winarni MSi, Kepala Bapenda yang juga mantan Kadis Pertanian Ir Hermanto, Kepala BPKAD Sahabudin MSi, unsur pimpinan OPD Lombok Utara, tokoh masyarakat, petani/peternak wilayah tersebut beserta tamu undangan lainnya.

whf

Sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil maksimal.

Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Hal ini membuat program Zero Waste berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.

“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, SIP.,MH., melalui siaran pers, Rabu (10/02/21) di Mataram.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.

Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran Bupati/Walikota di daerah. Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran Bupati atau Walikota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para Bupati dan Walikota, kami lihat selama ini hanya diajak kerjasama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya,” tegasnya.

BACA JUGA:

LHK Apresiasi WALHI dan Media, Ikut Bantu Gaungkan Program Zero Waste

Ia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu Pemda Kabupaten dan Kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.

Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

“Disini terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola yang per hari ini hanya bisa 500-800 Kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagu, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah. Ini di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat,” kata Murdani.

Ia menegaskan, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Menurut dia, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten dan Kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah dengan Kabupaten dan Kota, mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan Kabuptan dan Kota, yakni sampah pesisir dan laut.

“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri. Yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata.

Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.

“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja. Tapi actionnya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.

Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional.

Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.

“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.

Hanya saja, tukas dia, jika impelementasi program tidak berjalan dengan naik dan tidak bersinergi dengan daerah Kabupaten dan Kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja.

Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.

Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan.

Murdani mengatakan, untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan Kolektif seluruh warga masyarakat NTB.

“Sehingga kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” tegas Murdani.

Me

Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan ‘Tanam Buah Dalam Pot’ (Tabulampot) menjadi salah satu alternatif yang mudah bagi masyarakat untuk dapat menikmati suasana yang asri dan lestari sekaligus mewujudkan program NTB Hijau.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan Tabulampot diberbagai sudut area, baik itu di rumah, kantor atau fasilitas umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memastikan, gerakan Tabulampot sangat bermanfaat, terutama untuk menghadirkan suasana asri dan hijau di lingkungan perkotaan. Kantor Gubernur NTB yang sudah menerapkannya.

“Kami saat ini sedang bergerak dan ingin menjadikan Kantor Gubernur sebagai kebun yang diisi dengan Tabulampot,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur NTB, Rabu (03/02/21).

Salah satu upaya untuk mewujudkan NTB hijau ini juga diupayakan dengan menetapkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil untuk menerima SK, naik pangkat, menikah dan cerai.

Harapannya dengan ini dapat menyadarkan kita semua tentang tanggung jawab dan kecintaan kepada lingkungan.

“CPNS dapat SK wajib menyerahkan Tabulampot, pegawai naik pangkat, pegawai menikah, cerai, naik jabatan juga harus menyerahkan Tabulampot, Kita akan perbanyak Tabulampot, hal ini tidak akan sia – sia karena Gubernur dan Wagub dapat turun ke masyarakat dan menanam bersama Tabulapot tersebut, ” tuturnya.

Selain itu, Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi.

“Saya mengajak FKPPI kerjasama dalam rangka pemanfaatan pekarangan sayur dan buah, bisa juga memanfaatkan Tabulampot, tutorial kepada anggota bagaimana mencangkok,  stek dan lain-lain, sehingga ini jika ada pegawai yang mencari Tabulapot bisa ke stand FKPPI,” jelasnya.

FKPPI juga turut serta mengajak seluruh anggotanya untuk menerapkan program perkarangan taman lestari. Beberapa  tumbuhan yang ditanam yakni tomat, timun, cabai,  terong, kacang panjang dan pepaya california.

“Kami saat ini sedang fase menyemai, lokasi di jalan Panjitilar, ada beberapa sayuran Dan buah yang biasa dikonsumsi, ” tutur Ketua PD25 KB FKPPI NTB,

, S.E.

Dalam kesempatan yang sama, Yuli sapaannya, juga menyampaikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh FKPPI NTB, yaitu mengajak masyarakat dapat berolahraga bersama dengan tetap menerapkan protokol Covid – 19.

“Kegiatan olahraga yaitu senam yang sudah berlangsung sangat lama di FKPPI, protokol 5 M tetap diutamakan dan pembatasan peserta sudah pasti akan dilakukan, ” tutupnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Telah dilakukan evakuasi serta tetap melakukan assessment di lokasi, sambil memantau perkembangan cuaca dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi

MATARAM/lombokjournal.com —

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama stakeholders terkait kebencanaan dan masyarakat, agar bahu membahu menangani banjir di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa yang terjadi pada Selasa, 2 Februari 2021.

Hal itu disampaikan saat Gubernur memberikan direktif khusus kepada BPBD Provinsi NTB untuk bisa berkoordinasi dan bergerak bersama tim yang ada di kabupaten/kota, Selasa (02/02/21).

Menurut Gubernur, setiap kejadian bencana adalah tanggung jawab kita semua sebagai sesama manusia. Ia yakin dengan rasa kemanusiaan yang telah dikodratkan tersebut, kita sebagai mahluk sosial dapat hidup bersama, berdampingan dan dapat saling menjaga keselamatan.

Terlebih dengan kondisi geografis yang menyebabkan NTB menjadi salah satu daerah dengan potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi.

“Tugas kita semua adalah bersama menjaga keselamatan hidup manusia. Oleh karenanya BPBD dan kita semua harus saling bahu membahu menjaga keselamatan masyarakat dan daerah kita bersama,”ungkap Gubernur Zul.

Seperti laporan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, sekitar pukul 13.45 wita – 18.15 Wita telah terjadi hujan merata di wilayah Kota Bima dengan intensitas Sedang – Deras, yang menyebabkan terjadinya luapan dan banjir di beberapa kelurahan.

Beberapa kelurahan tersebut yakni Kelurahan Dara, Kelurahan Ule, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Penaraga, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Matakando, Kelurahan Rite, Kelurahan Santi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Mande.

Korban jiwa akibat banjir di Kota Bima sebanyak 1 orang (MZ) berusia 3 tahun yang terpeleset dan jatuh di saluran drainase.

Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan banjir, antara lain melakukan evakuasi serta tetap melakukan assessment di lokasi sambal terus memantau perkembangan cuaca dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Sedangkan bencana banjir di Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang dilaporkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain menerjunkan personil ke lokasi kejadian, melakukan droping logistik sebanyak 150 mie instan, 150 air mineral dan 1 tanki air bersih serta tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dan relawan, untuk mengantisipasi kejadian darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

DiskominfotikNTB

Berbeda jika misalnya Gubernur kedapatan sengaja berkerumun atau mengumpulkan kerumunan di luar tugasnya

MATARAM.lombokjournal.com  —

Polemik tentang foto Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan sejumlah Kepala OPD berenang beramai-ramai di sebuah kolam alami di Lombok Utara, dinilai sudah selesai dengan permintaan maaf Gubernur NTB.

Politisi PDIP, H Ruslan Turmuzi mengatakan, yang pentiing ke depan kasus serupa ini tak perlu lagi terjadi. Sebab saat ini semua pihak tengah berjibaku dan bersinergi bersama dalam menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di wilayah NTB.

“Kan Gubernur sudah minta maaf, ya wajiblah dimaafkan. Artinya Gubernur gentleman dan mengakui kekeliruannya. Dan saya rasa ini tidak akan terjadi lagi,” kata Ruslan, menjawab wartawan, Selasa (02/02/21) di Mataram.

Ruslan mengatakan, dari foto-foto yang beredar dan juga dari penjelasan Gubernur Zulkieflimansyah, bisa dipahami bahwa kejadian tersebut memang sangat spontan dan tidak direncanakan. Ada kunjungan kerja, dan masyarakat ingin destinasi wisata lokal mereka terekspose ke luar.

Terlepas dari berenang beramai-ramai, ia justru menyatakan salut dengan sikap Gubernur NTB yang sangat low profile dan bersedia menempatkan diri di tengah masyarakat, sekaligus mempromosikan kolam renang alami di Lombok Utara.

“Semua harus kita lihat secara proporsional. Gubernur berenang di kolam itu untuk menghargai masyarakat yang memang senang dikunjungi pemimpin daerah. Gubernur kan maksudnya baik, ingi mempromosikan destinasi yang belum terekspose,” ucap politisi senior PDI Perjuangan NTB yang akrab disapa RT .

Menurutnya, hal ini tentu berbeda jika misalnya Gubernur kedapatan sengaja berkerumun atau mengumpulkan kerumunan di luar tugasnya sebagai Kepala Daerah.

“Kalau Gubernur kongkow-kongkow sama Kepala OPD di sebuah coffee shop tanpa protokol kesehatan ya, pasti kami lebih duluan akan menyemprit beliau. Tapi ini kan konteksnya beda, Gubernur sedang mengunjungi rakyatnya, terus rakyat persilahkan mencoba kolam renang. Kalau karena ini Gubernur terus disalahkan, kan bisa merembet masyarakat juga ikut disalahkan. Saya pikir, kritik dan saran boleh saja, tapi jangan berlebihan,” paparnya.

Ruslan menekankan, daripada sibuk mengungkit dan mengkritisi soal mandi di kolam, lebih baik semua pihak bercermin dan melakukan tindakan yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan.

“Banyak yang kritisi karena Gubernur nggak pakai masker. Ya di kolam renang mana ada yang pakai masker? Masak mandi pun harus bermasker?. Yang mengkritisi juga bercermin lah sudah taat belum dengan protokol Covid-19?,” tanya Ruslan.

Ruslan menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi membela Gubernur NTB dalam hal ini. Hanya saja, ia perlu bersuara, agar masalah seperti ini tidak menjadi polemik yang justru kontra produktif bagi pembangunan daerah di NTB.

Apalagi, soal kolam renang ini menjadi trending di ranah media nasional.

Masih banyak yang harus dilakukan di NTB ini. NTB sedang semangat-semangatnya dengan Mandalika dan rencana MotoGP 2021, dan NTB juga tengah berjibaku melawan pandemi corona.

Ia menekankan, ada cukup banyak program yang sudah mulai nampak hasilnya di era pemerintahan Zul-Rohmi saat ini. Harusnya hal ini yang terus didorong untuk menyemangati masyarakat NTB.

“Ada program industrialisasi, zero waste, dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang tengah dilakukan Gubernur, Wagub dan jajaran Pemprov yang sudah menampakan hasil. Lebih baik ini yang difokuskan bersama,” pungkasnya.

Me

Pembangunan Technopark Sumber Daya Pesisir dan Laut di Lombok diupayakan tahun ini dapat dilaunching

MATARAM.lombokjournal.com –

Rencana pembangunan Technopark Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kabupaten Lombok Tengah, mendapat dukungan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.

Gubernur mengapresiasi perencanaan Tecnopark oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (BRSDM KP – KKP) tersebut, karena NTB tidak asing lagi Technopark.

“Saya kira Technopark salah satu program unggulan dari Presiden dan kalau direalisasikan ini akan bagus sekali, karena NTB dengan Technopark bukan suatu hal yang baru,” tutur Bang Zul sapaan akrabnya saat menerima audiensi Kepala Badan Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ruang Kerja Gubernur NTB, Senin (01/02/21).

Bang Zul pada kesempatan itu berhaap, agar Technopark yang akan dibangun tersebut selain fokus pada pengembangan kelautan dan perikanan, juga dapat berkontribusi dalam pengembangan sumber daya dan potensi lokal yang ada.

“Sektornya bisa diganti dari tambak udang, limbahnya bisa jadi pakan lobster, Rumput laut kemudian nanti bisa menjadi kosmetik” tuturnya.

Taslim Arifin, Kepala Badan Peneliti Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemKP) menceritakan, ide awal dari Technopark ini pada saat tahun 2014 – 2015 ketika ada program Blue Ekonomi di Lombok yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Technopark Sumber Daya Pesisir dan Laut ini akan menjadi center of excellence di bidang riset. Hal ini untuk mendukung kebijakan – kebijakan kelautan dan perikanan, konsepnya yaitu wilayah Lasser Sunda Island yang berpusat di Lombok” tutur Taslim menjelaskan arah dan konsep technopark yang akan dibangun.

Selanjutnya, akan dilakukan proses pembicaraan yang lebih dalam mengenai pembangunan Technopark Sumber Daya Pesisir dan Laut di Lombok dengan pimpinan terkait agar tahun ini dapat segera dilaunching.

“Semoga dengan dukungan Gubernur kita dapat memulai dan kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk segera memulainya,” ungkapnya.

Sementara itu, kehadiran (BRSDM) KP – KKP selain membicarakan Tecnopark juga akan menginisiasi berbagai potensi Kerjasama yang dapat dikembangkan.

“Kami ingin menginsiasi kerjasama untuk mengoptimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di NTB,” tutupnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Gubernur Zul mohon maaf juga kalau dirasa mencontohkan hal hal yang tidak benar

MATARAM.lomokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah mengklarifikasi   terkait unggahannya di  Face book yang tengah melakukan aktifitas mandi di kolam di Lombok Utara,  bersama beberapa pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) NTB.  Saat itu Gubernur tidak mengenkan masker.

Dan pada malam sebelumnya, terjadi bencana banjir di Sekotong Lombok Barat dan di Lombok Tengah.

Dr. Zulkieflimansyah meminta maaf dan menegaskan dirinya tidak mnyangka respon dari masyarakat terkait postingannya tersebut seperti itu.

“Saya gak nyangka juga responnya jadi begini. Kami menginap di Lombok utara hari Sabtu tanggal 30 Januari,  dan paginya warga disana mengajak kita untuk mencoba kolam renangnya yang memang belum terekspos,” ungkap Gubernur Zul, Senin (01/02/21).

Menurutnya, disana Gubernur disambut hangat,  kolam itu ternyata mereka punya sesuatu yang belum terpublikasikan, yakni kolam renang yang sumber airnya berasal dari mata air tanpa kaporit (kimia).

“Meskipun pada saat itu kondisi saya  dalam keadaan kurang sehat, saya ikut mandi dan tidak mungkin juga menggunakan masker dalam keadaan begitu, itu kejadian spontan kok,” tutur Gubernur.

Atas kejadian tersebut, akhirnya Gubernur Zul mohon maaf juga kalau dirasa mencontohkan hal hal yang tidak benar .

“Saya tidak bermaksud begitu kok, itu hanya spontan saja,” kata Gubernur Zul.

Aya