Di tengah pandemik Covid-19, Indonesia termasuk NTB tidak panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan

lombokjournal.com –

Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Abidin NW Gerisak, Semanggeleng, Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur diberi perhatian khusus oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Ponpes ini dinilai peka membaca peluang, dan serius dalam melaksanakan amanah. Ponpes Darul Abidin NTB Gerisak berhasil mengembangkan dan membudidayakan perikanan darat ikan lele dengan pola Bioflok.

Apa yang dilakukan Ponpes Darul Abidin ini diharapkan menjadi penyemangat  dan bisa ditularkan ke  Pondok Pesantren lainnya se NTB.

HaI itu diugkapkan Wabub saat menghadiri panen perdana budidaya ikan lele dengan pola Bioflok di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak, Sabtu (21/02/21). Saat itu Wagub didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelauta NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si.

Masyarakat lainnya bisa mengadopsi kemandirian pangan menuju ketahanan pangan berbasis masyarakat  yag dimulai dari lembaga Ponpes.

Wagub mengaku tidak khawatir meski bencana seberat apa pun, termasuk saat bangsa ini  tengah dilanda Covid-19. Sebab tidak akan merasa panik akan kebutuhan pangan, karena ketersediaan pangan tercukupi melalui pengembangan budidaya perikanan darat, atau pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan lainnya.

Dikatakan, di tengah Covid-19 ini  bangsa-bangsa lain banyak yang terpuruk akibat ketahanan pangannya terganggu. Namun Indonesia termasuk di NTB masih bisa eksis dengan adanya pertanian, perikanan, perkebunan ataupun hasil  laut.

“Dan secara swadaya dan kebersamaan masyarakat kita bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat.  Dan tentunya secara bertahap kita bisa meningkagtkan ekonomi pesantren kita dari waktu ke waktu,” jelas Ummi Rohmi panggilan Wagub.

Wagub yang dikenal sebagai salah satu perempuan insfiratif di Indonesia ini menegaskan, pemerintah  hanya bisa mensuport dan mempasilitasi ekonomi masyarakat.

Terkait hasil tergantung masyarakat sendiri dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diupayakan untuk bisa berkembang dengan hasil yang lebih meningkat .

Wagub dari lingkungan pesantren ini mengingatkan, agar bantuan pemerintah itu jangan sampai tidak berbekas atau hilang begitu saja. Bantuan yang diberikan pemerintah haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya untuk dikembangkan.

Menurutnya, Ponpes sejatinya mengajarkan bekerja keras dan memilki kemandirian. Semangat belajar dan tak pernah puas atas suatu keberhasilan, menjadi pemicu keberhasilan-keberhasilan berikutnya.

“Para pengurus dan para santri harus terus belajar dan menimba ilmu tanpa henti. Tiori itu penting, namun haruslah diimbangi dengan aplikasinya di lapangan melallui praktik-praktik yang terus-menerus sehingga akan menempa karakter santri menjadi santri yang kuat, mandiri dan siap terjun ke masyarakat dengan bekal keilmuan dan kewirausahaan yang sudah diperoleh selama di pesantren,” kata Wagub.

Diingatkan, agar pengurus dan santri di Ponpes Darul Abidin NW Gerisak ini tetap memelihara kesehatan di tengah Covid-19. Wagub meminta agar tetap disiplin terhadap protokol kesehatan dan tidak perlu khawatir untuk menerima vaksin pada saatnya.

“Karena dengan kesehatan yang terjaga semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan apapun usaha kita akan bisa lebih produktif,” pungkas Wagub.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ir. H. Yusron Hadi, M.Si menjelaskan, bantuan bagi pembudidaya ikan lele ataupun ikan lainnya dengan pola Bioflok berasal dari Balai Budidaya Perikanan Lombok.

Dan Pemprov tetap melakukan pendampingan dan mendorong para pembudidaya baik yang ada di pesantren maupun masyarakat lainnya bisa mengembangakan budidaya ikan dengan pola Bioflok ini.

“Pola seperti ini dilakukan agar masyarakat juga bisa meningkatkan nilai tambah bagi prekonomiannya. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelauta dan Perikanan akan terus memperbanyak pola budidaya perikanan seperti ini di selururuh NTB,” kata mantan Karo Organisasi Setdaprov NTB ini.

her-ikp-kominfotik

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pletakkan batu pertama pembangunan Masjid Islahul Ummah, Dusun Sembaro, Desa Segara Katon Gangga, dilakukan Plh Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati bersama Bupati Terpilih, H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati Terpilih, Danny Karter FR ST Meng, Jum’at (19/02/21).

Pemda KLU menyambut dan mengapresiasi kegiatan masyarakat Dusun Sembaro yang membangun masjid meski saat ini masih dalam situasi ekonomi terpuruk.

“Secara makro ekonomi kita mengalami keterpurukan, berkisar di bawah 5 persen. Paling bagus pertumbuhannya itu adalah sektor pertanian, satu-satunya sektor yang bisa mencapai angka 20 persen,” tutur Raden Nurjati.

Dusun Sembaro di Desa Segara Katon yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian petani, ekonominya tidak terlalu berdampak sehingga punya keberanian membangun masjid.

Sebagaimana kita ketahui, akibat Covid-19, nyaris semua pergerakan ekonomi menjadi terbatas, namun yang penting bagaimana cara menangani dan mencegahnya.

“Mari kita disiplin menggunakan masker, mari kita disiplin menjaga jarak, mari kita disiplin menjaga kebersihan,” imbuhnya.

Pemerintah berharap masyarakat sadar dan mau patuh terhadap anjuran pemerintah, dan menyadari keberadaan Covid sebagai sesuatu yang benar dan nyata. Lantaran pemerintah merujuk hasil kajian banyak ahli kesehatan yang kredibel.

“Yakini sepenuhnya, apapun yang terjadi di alam semesta ini, atas kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Nurjati.

Pada akhir sambutannya, Plh Bupati mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, persatuan dan kesatuan. Adanya pembangunan masjid ini menjadi momentum gotong-royong masyarakat. Dengan gotong-royong, kita bisa saling membaur saat membangun, karena masjid merupakan pemersatu untuk beribadah.

Bupati Terpilih H Djohan Sjamsu SH menyampaikan pemilukada udah usai dan tuntas. Marilah kompak bersatu membangun daerah. Melihat kondisi daerah yang hancur lebur terdampak gempa, jangan hanya duduk termangu menyaksikan kehancuran, bangkit dan bangun semangat baru untuk Lombok Utara yang lebih baik.

Ditambahkannya, sebagian besar dampak gempa dibantu pemerintah dengan membangun rumah hingga 3 triliun lebih, kemudian bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat.

“Insha Allah masyarakat Sembaro tidak akan membangun masjidnya sendiri. Kontribusi, perhatian dan bantuan bisa dari masyarakat sedesa, bahkan pemerintah daerah. Bismillah, apapun hasilnya kita bangun masjid ini,” tandasnya.

Bupati terpilih itu, mengimbau semua pihak dan polong renten untuk bersatu padu membangun daerah.

“Janganlah pelihara perbedaan, supaya kita mulai bangun daerah, karena hancur gara-gara musibah gempa dan Covid-19. Kita mulai bekerja sungguh-sungguh, untuk membangun daerah kita ini,” tuturnya.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Islahul Ummah, Munadi menyampaikan masjid yang akan dibangun diperkirakan berbiaya 2,5 miliar.

Artinya kebutuhan masih banyak, lantaran dana awal yang kini  dikelola sejumlah 117 juta rupiah. Namun semangat dari segenap masyarakat, dukungan dan doa dari seluruh jama’ah, semoga pembangunan berjalan lancar.

“Panitia sadar bahwa membangun tidaklah sederhana, memerlukan proses dan biaya yang banyak. Desainnya dibantu konsultan muda asal Sembaro yang merancang (gambar) bangunan dengan konsep ramah gempa,” urainya.

“Dengan semangat gotong royong dari jama’ah, semangat para dermawan, dan perhatian pemerintah daerah Lombok Utara, kami optimis rekonstruksi masjid akan berjalan lancar,” pungkasnya.

Peletakan batu pertama masjid diakukan pada akhir acara yang dilakuka Plh Bupati Lombok Utara, Bupati dan Wakil Bupati terpilih diiringi lantunan sholawat nabi serta do’a yang dimunajat dari tokoh masyarakat setempat.

Hadir pada acara iu, Anggota DPRD Provinsi NTB Sudirsah Sudjanto SIP SPdB, Wakil Ketua DPRD KLU H Mariadi SAg, Plt Camat Gangga Parihin SSos, unsur Kepolisian dan TNI, para Toga, Toma dan masyarakat Sembaro.

whf

Semakin berkualitas wartawan akan mempengaruhi sajian informasi yang disampaikan kepada masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  mendorong organisasi profesi dan asosiasi media untuk melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna melahirkan sosok-sosok jurnalis yang kompeten dan profesional.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menerima audiensi Ketua dan jajaran Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB  yang melaporkan kegiatan UKW yang digelar  PWI NTB bersama Dewan Pers dan Universitas Prof Dr Moestopo pada tanggal 20 – 21 Februari 2021.

Ketua PWI, Nasrudin, didampingi sejumlah pengurus teras PWI NTB lainnya pada pertemuan tersebut, melaporkan sejumlah kegiatan dan program PWI NTB yang selama ini digelar jajarannya.

Termasuk menegaskan komitmen PWI mendukung sepenuhnya akselerasi pembangunan NTB Gemilang.

Komitmen tersebut, kata Pak Nas sapaan akrabnya diwujudkan melalui penguatan peran PWI sebagai organisasi profesi yang  memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kemampuan dan kualitas wartawan.

Untuk mewujudkan wartawan yang profesional, maka salah satu persyaratan yang harus terpenuhi oleh setiap wartawan yakni memiliki sertifikat kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), ujarnya.

Gubernur Dr. Zul menyatakan sangat setuju dan mengapresiasi komitmen PWI untuk terus memperkuat kompetensi para jurnalist di NTB. Terlebih pelaksanaan UKW  tersebut, akan menggandeng Dewan Pers dan Universitas, yang melibatkan para pakar dan tokoh-tokoh senior.

“Saya punya banyak sahabat wartawan senior di Jakarta, saya berharap agar pemikiran – pemikiran wartawan senior dapat terinternalisasi agar wartawan di NTB juga semakin gemilang,” jelas Zul  saat pertemuan dengan PWI dan didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (17/02).

Senada dengan Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH. juga terus memberikan support kepada seluruh organisasi profesi maupun asosiasi media konstituen dewan pers untuk melakukan penguatan kompetensi wartawannya.

Gede, sapaan akrab Kadis Kominfotik menuturkan bahwa semakin berkualitas wartawan akan mempengaruhi sajian informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat membangun kesadaran informasi publik yang semakin kuat dan dapat menjadi negara maju.

“NTB Gemilang yakni program program pemerintah  maupun sosial ekonomi masyarakat dapat di syi’ar kan di publikasikan sehingga menginsipirasi marasyakat untuk lebih produktif,” jelasnya.

Sebanyak kurang lebih 300 anggota PWI, yang dapat mengikuti UKW kurang lebih 60 anggota. Ketua PWI NTB, Nasrudin mengungkapkan bahwa pelaksanaan UKW dari PWI sudah berlangsung ke enam kalinya.

“Kita ingin supaya agar wartawan tidak lagi membusung dada tetapi wartawan dapat memahami keilmuannya, kode etik jurnalis dan sebagainya” jelasnya.

Sementara itu, UKW teridri dari level Muda, Madya Dan Utama. Di NTB level utama masih sangat sedikit sehingga UKW ini sangat penting untuk terus meningkatkan kompetensi wartawan.

“Uji kompetensi wartawan sangat penting, kita ingin wartawan punya kompetensi yang bagus dan bisa lulus ikut ukw, tingkatan muda, madya dan utama, kita harap nanti semakin banyak, yang sudah utama boleh melanjutkan untuk menjadi penguji” jelas Wakil PWI NTB, Rudi Hidayat.

Sher@DiskominfotikNTB

Kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan

KAYANGAN.lombokjournal.com –

Roadshow terakhir di masa jabatannya sebagai Bupati Lombok Utara periode 2016-2021, Dr H Najmul Akhyar SH MH, didampingi Ketua PKK KLU Hj. Rohani SPd bersilaturahmi sekaligus pamitan di Kecamatan Kayangan (15/02/21).

Dalam acara itu Bupati Najmul menyampaikan,  waktu terus berjalan dan apa yang Allah takdirkan kepada semua orang sudah dalam rencana terbaiknya. Tugas manusia hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan fungsi yang diemban.

Bagi para birokrat, tutur bupati, jadilah birokrat yang baik, begitu pula para politisi menjadi politisi yang baik. Dirinya melaksanakan tugas selama 5 tahun melayani masyarakat Lombok Utara sebagai wakil bupati, sementara 5 tahun setelahnya diamahahkan sebagai Bupati Lombok Utara.

“Tentu kita merasakan dinamika, dimana saling membersamai dalam pengabdian. Kita turun ke masyarakat bersama-sama dengan program yang menyentuh masyarakat. Misalnya dulu saya turun dengan para kepala desa dalam program Jum’at bedah rumah,” kenangnya.

Menurut bupati, dalam mengemban amanah kepemimpinan pengabdian terus dilakukannya dengan rencana yang indah dan besar untuk kesejahteraan Lombok Utara. Ia mengenang telah mengantar Lombok Utara mendapatkan predikat sebagai kabupaten dengan perencanaan terbaik ke-2 di Indonesia.

Namun ada satu rencana yang semua orang tidak pernah tahu seperti gempa bumi. Sehebat apapun manusia begitu berhadapan dengan ketentuan Allah terasa sekali tidak ada apa-apanya.

“Semua yang kita bagun hancur total semenjak saat itu. Beban berat dalam membangun Lombok Utara tetapi berkat dukungan semua pihak semuanya menjadi mudah. Tentu pula banyak kekurangan atau kenangan manis,” kenang Bupati mengingat masa-masa sulit dua tahun silam.

Sekjen APKASI itu mengatakan, dinamika yang dirasakan sebagai ujian dalam tugas melayani masyarakat. Oleh karena itu, melalui kesempatan silaturahmi mengakhiri masa jabatannya, pihaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara sembari berharap program yang belum tuntas kiranya diteruskan oleh bupati selanjutnya.

“Dalam bayangan saya Kecamatan Kayangan ini mengalami perubahan dengan dibangunnya rest area dan adanya kampus (Vokasi Unram-ed). Tentu ke depan Kayangan akan mengalami perubahan,” katanya.

Kadis Kesehatan KLU,  dr H Lalu Bahrudin saat menyampaikan pesan dan kesan mengatakan, Bupati Najmul adalah sosok yang adem, dingin. Hubungannya dengan bupati cukup lama lantaran sudah dua periode menjadi pemimpin di KLU, baik sebagai bupati atau wakil bupati pada periodenya.

Dikatakannya, sosok bupati selalu dekat dengan masyarakat, di samping itu eorang motivator dengan program-program utamanya.

“Program utama beliau salah satunya PIN yang banyak bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara khususnya di bidang kesehatan dengan program ambulans desa, dokter desa, dan peran serta PKK dalam membantu pembangunan bidang kesehatan,” kata mantan Direktur RSUD KLU itu.

Plt. Camat Kayangan Negasip, S.Sos dengan tersedu-sedu menyampaikan terima kasih atas pengabdian bupati dalam membangun Lombok Utara.

“Hari ini kegiatan terakhir beliau di Kecamatan Kayangan. Bapak Bupati Najmul telah banyak membawa perubahan bagi Lombok Utara khususnya di wilayah Kecamatan Kayangan,” tuturnya.

Pesan dan kesan dari Polsek Kayangan mewakili Kapolsek, IPTU Adnyana menyampaikan terima kasih yang tulus dari institusi kepolisian Kayangan dan Danposramil di Kecamatan Kayangan, secara umum dari tahun 2015 bupati menjabat juga mendapatkan peringkat terendah tingkat kriminalitas.

“Jadi, tingkat keamanan di KLU itu luar biasa dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Ini patut kita syukuri dan acungi jempol atas kerja sama unsur-unsur terkait, khususnya Pemda KLU,” tuturnya.

Kapolsek menyampaikan pesan, selama sebulan bertugas di Kayangan sudah merasakan bersinergi dgn tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kayangan.

Kerja sama untuk menangani permasalahan dan perkara di setiap wilayah tugas, termasuk dengan telah terbentuknya Majelis Krama Desa (MKD), selama ini tiap permasalahan sebelum dibawa ke ranah hukum, sifatnya bisa diselesaikan di desa dengan adanya MKD.

Kepala Desa Kayangan Edi Kartono, SE dalam pesan dan kesannya menyatakan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara selama lima tahun  menjalankan amanah.

Dikatakannya, kesan yang didapatkan dari bupati, hubungan emosional yang hampir tak ada perbedaan antara pemimpin dan bawahan.

“Seolah-olah kami bertemu dengan orang tua. Sudah banyak program yang diberikan kepada kami mulai dari sarana pembangunan, pemberdayaan atau pembinaan di desa kami. Berkat inovasi beliau membentuk MKD, banyak hal positif yang kami rasakan,” ungkapnya mengenang.

Ada pula program pelayanan kesehatan seperti ambulans desa serta usaha berdirinya BUMDes Mart 2018 yang dapat memajukan ekonomi pedesaan kala itu.

Hadir mendampingi bupati, beberapa Kepala OPD Lingkungan Pemda KLU, unsur Polsek Kayangan, unsur Danposramil Kayangan, serta para Kepala Desa dan aparatur kecamatan.

rar

Ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa

LOTIM.lombokjournal.com —

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengingatkan agar program dan bantuan strategis seperti pangan benar benar diperhatikan.

“Masyarakat tidak perlu khawatir tentang kesinambungan pangan dengan beroperasinya LPM”, ujar Gubernur Zul saat meresmikan beroperasinya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Dusun Kesuit, Sakra, Lombok Timur dan pencanangan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di Dusun Setungkep, Keruak, (16/02/21).

Dikatakan Gubernur, ketahanan pangan harus dimulai dari hulu yakni desa. Dengan pengelolaan pangan, setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam waktu lebih panjang.

Gubernur berharap, Bumdes juga ke depan harus mempunyai cold storage bertenaga matahari untuk menyimpan hasil laut atau sayur agar tahan lama.

Terpisah, di Ponpes Al Ikhlas, Dusun Setungkep, Desa Lingsar, Keruak juga menyambut baik program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) sebagai upaya  mendukung ketahanan pangan.

Dikatakan Bang Zul, edukasi mandiri tentang bertani ini selain mengadaptasi lingkungan pertanian sekitar juga bentuk penghargaan kepada apa yang dimiliki dan menggali potensi pangannya untuk ketahanan mandiri. Ponpes Al Ikhlas sendiri telah menyediakan lahan praktek pertanian dan pendidikan pertanian bagi santri dan siswa.

Kepala Dusun Kesuit, Mustamin mengatakan, potensi desa dengan luas area 20 Ha mampu menghasilkan 120 ton dalam sekali musim panen. Pasca panen, mayoritas warga yang petani menanam tembakau, jagung dan tanaman produktif lain.

Karena itu bantuan Rp 60 juta dari Dinas Ketahanan Pangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) benar benar dimanfaatkan dengan menggandeng Rumah Zakat dalam pengelolaannya.

“Setiap hektar menghasilkan 20 ton, dua puluh persennya disimpan di LPM untuk ketahanan pangan. Adapun bantuan dana bagi KWT dikelola bersama dalam bentuk hibah atau bantuan pinjaman”, jelas Mustamin.

Dusun Kesuit dihuni 324 KK dengan mayoritas petani. Pasca panen, petani biasanya menanam tembakau namun sejak tahun lalu akibat harga yang turun, petani mulai mengembangkan tanaman lain.

Kadis Ketahanan Pangan, Fathul Gani mengatakan, saat ini cadangan pangan NTB sebanyak 640 ton, Dusun Kesuit dinilai mempunyai potensi besar. Selain itu, LPM Gotong Royong dusun Kesuit melengkapi 48 LPM yang ada di Lotim.

Dijelaskannya, wilayah Sakra termasuk yang terbesar mendapat bantuan sosial dan masih terus memetakan masalah sosial di masyarakat.

Diharapkan, kehadiran LPM mampu menyediakan pangan yang baik dan cukup bagi warganya.

Hadir pula mendampingi Kadis Sosial yang memberikan bantuan kursi roda dan sembako pada warga masyarakat yang dikunjungi.

diskominfotikNTB

KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong agar program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bisa ditahu masyarakat luas.

Salah satunya adalah program teranyar Bea Cukai Mataram dan Pemprov NTB, yakni Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Kami ingin agar program-program unggulan yang bagus-bagus bisa ditahu masyarakat luas, seperti program KIHT ini,” jelas Iwan Sapta Taruna, Kepala Sekretariat PPID NTB saat mengunjungi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Senin (15/02/21).

Ir. H. Prihatin Haryono, M.Si, Sekertaris Distanbud NTB, yang menyambut kedatangan tim PPID NTB pada kesempatan tersebut menjelaskan terkait program KIHT NTB.

Pembentukan kawasan indutri tersebut juga untuk merangkul pengusaha kecil baik Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Industri Kecil Menengah (IKM). Sehingga nantinya tidak tertarik untuk masuk ke industri rokok ilegal.

Dibangunnya KIHT yang akan diikuti oleh Pabrik Rokok milik NTB sendiri tersebut juga merupakan salah satu upaya mewujudkan industrialisasi NTB.

Pembangunan KIHT ini akan diadakan di daerah Paok Motong dengan luas sekitar 1,5 hektare dan direncanakan bisa rampung tahun ini.

“Sebelumnya kami sudah study banding di Kudus untuk mempelajari lebih dalam terkait KIHT. Tentunya kami akan membangun KIHT yang bernafaskan NTB,” tandasnya.

novita, diskominfotikntb

Kolaborasi sejak awal menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste

MATARAM-lombokjournal.com –

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom mengapresiasi atas berbagai penilaian dan komentar-komentar tersebut.

Apresiasi Itu disampaikan pada Wahi NTB atas berbagai kritik terhadap program Zero Waste NTB yang tiba-tiba dimuat secara massive di berbagai media massa,

“Tiba-tiba ramai di media, ini poin yang baik terhadap program Zero Waste. Terima kasih, Walhi yang sudah mulai bicara sampah. Serta teman-teman media yang memuat isu-isu Zero Waste,” ungkap Madani menanggapi penilaian yang disampaikan Walhi NTB atas program Zero Waste.

BACA JUGA: Walhi Nilai Program NTB Zero Waste Jalan di Tempat

Menurutnya, kenapa perbincangan sampah para pihak ini patut diapresiasi, sebab salah satu persoalan besar pengelolaan sampah adalah soal mindset. Serta pengetahuan bagaimana alternatif-alternatif pengelolaan sampah secara menyeluruh, butuh dibincangkan secara terus menerus.

Agar semua pihak tetap menyadari bahwa produksi sampah, perlu terus ditangani bersama.

“Tagline pengelolaan sampah yang kami gaungkan Sampahmu, Tanggung Jawabmu. Ini agar semua orang juga ikut serta berkolaborasi ikut menyelesaikan persoalan sampah,” jelasnya melalui siaran pers yang diterima lombokjournal.com, Kamis (11/02/21)

Kolaborasi sejak awal memang menjadi kata kunci utama dalam program Zero Waste, sehingga hal pertama yang dilakukan Pemprov adalah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan seluruh Bupati/Wali Kota.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, secara paralel menggandeng seluruh komunitas lingkungan, bahkan difasilitasi Pemda Kabupaten/Kota berinteraksi dengan desa/kelurahan.

Dan keterbatasan kewenangan dan anggaran ini juga disadari Pemprov, sehingga dari sisi proporsi anggaran, 70 persen – 87 persen dari alokasi anggaran, diperuntukkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR).

“Tanpa Kabupaten/Kota, tidak mungkin capaian Zero Waste yang berwujud hari ini bisa dicapai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Wali Kota, kepala desa, dan seluruh komunitas warga atas kolaborasinya,” ucap Madani.

Dari sisi regulasi persampahan, ada dua model kewajiban pengelolaan sampah, yakni Pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Target dari kedua jenis pengelolaan sampah ini sudah ditetapkan secara nasional, melalui Perpres 97/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT).

Provinsi dan kabupaten/kota yang diwajibkan menetapkan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) SRT dan SSRT juga sudah dilakukan, sisa satu Kabupaten saja yang belum memiliki Jakstrada, yakni Dompu.

“Kami terus memperkuat kabupaten/kota dalam hal strategi penanganan dan pengurangan SRT dan SSRT,” jelasnya.

Madani mengaku bersyukur, sejak program ini bergulir, ada peningkatan persentase pengelolaan sampah SRT/SSRT. Dari sisi penanganan SRT/SSRT, jumlah sampah yang ditangani hanya 20 persen tahun 2018 atau 513,55 ton/hari.

Jumlah ini meningkat menjadi 37,63 persen atau 980,35 ton di tahun 2020, sedangkan tahun sebelumnya 34,91 persen.

Dan yang paling menggembirakan adalah disisi angka pengurangan SRT/SSRT, sebab sebelum program ini digencarkan, volume sampah yang ditangani dengan strategi pengurangan atau sampah yang diolah tanpa masuk ke TPA hanya 0,5 persen atau 12,8 ton saja.

Angka ini meningkat 1.400 persen atau 14 kali lipat, menjadi 7,1 persen di Tahun 2020.

Sejumlah program pengurangan SRT/SSRT diantaranya Bank Sampah, Lubang Biopori, Compos Bag, BSF (Black Soldier Fly) Mandiri, TPS3R, pengelolaan sampah mandiri, pengelolaan sampah skala lingkungan, hingga aktifitas di lembaga-lembaga pendidikan.

“Soal aplikasi LESTARI, itu kan hanya tools saja. Ini justru wujud transparansi kami atas program selaku lembaga publik. Semua bisa mengawasi dan memperoleh akses informasi,” tandasnya.

Peningkatan ini masih butuh kerja lebih keras, dan tentu saja kolaborasi semua pihak, agar target-target seperti apa yang menjadi visi Zero Waste bisa terwujud, tambahnya.

Lebih lanjut, mantan Kepala KPH Rinjani Barat ini menegaskan, jika hanya mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga hanya secara konvensional saja, maka progres pengelolaan sampah di NTB, tidak akan mengalami peningkatan signifikan.

Apalagi tetap bertahan dengan strategi hanya memperbanyak truk angkut sampah agar semua sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kemampuan fiskal daerah tidak akan pernah cukup dan seluas apapun TPA yang akan dibangun, maka tidak akan cukup.

Semakin tinggi volume sampah yang diangkut ke TPA, maka akan semakin mempercepat umur operasional TPA. Sehingga tidak menutup kemungkinan, setiap 10 tahun, kita mendirikan TPA baru.

“Upaya konvensional seperti ini tetap dilakukan, tetapi juga harus diperbanyak upaya lain. Ini yang jadi fokus kami. Pengurangan SRT/SSRT ini yang kami optimalkan,” tandasnya.

Visi Zero Waste, lanjut Madani, bagaimana sampah yang diangkut ke TPA kian minimal, bahkan ditargetkan hanya residu saja yang dibawa ke TPA.

Strategi-strategi pengelolaan sampah mulai diperbanyak, sebab tanpa strategi yang berkelanjutan, biaya angkut sampah akan kian meningkat, dan suatu saat kita tidak akan lagi memiliki tempat untuk mendirikan TPA, seiring peningkatan jumlah populasi dan produksi sampah.

Berbagai inovasi juga dilakukan di UPT TPA Regional Kebon Kongok dalam mengelola SRT/SSRT. Pengelola mulai melakukan upaya-upaya untuk memperpanjang umur TPA. Mulai dari pemilahan plastik, produksi kompost, serta metode BSF (Black Soldier Fly) menghasilkan magot untuk pakan ternak dan ikan.

Ada juga produksi pelet sampah untuk keperluan bahan bakar. Dinas LHK sudah menjalin kerjasama dengan PLN agar pelet sampah yang dihasilkan diserap untuk dimanfaatkan sebagai tambahan bahan bakar batu bara di PLTU Jeranjang.

Yang terbaru, Dinas LHK juga akan mulai mengelola sampah/limbah B3 (Bahan Beracun, Berbahaya) seperti limbah medis yang dihasilkan fasilitas kesehatan. Selama ini, Pemda mengeluarkan banyak biaya membawa B3 ini untuk dihancurkan di luar daerah. Sekarang, Dinas LHK sudah memiliki fasilitas penanganan sampah B3 di Sekotong Lombok Barat.

“Sekarang masih dalam tahap uji alatnya dan perizinan di pusat. Tahun ini kami targetkan operasional,” harap Madani.

Me (*)

Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak

GANGGA.lombokjournal.com —

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lombok Utara, H Rusdi ST MM membuka Gerakan Menanam Hijauan Pakan Ternak Unggul dan Berkualitas, dirangkaikan dengan Dies Natalis 54 tahun Fakultas Peternakan Universitas Mataran, Rabu (10/2/2021).

Mewakili Bupati Lombok Utara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, menyampaikan, kondisi Lombok Utara pada masa pandemi masih berusaha merangkak, belum lagi akibat adanya refocusing anggaran daerah yang berdampak terhadap makin minimnya anggaran yang dikelola pemda.

Pihaknya berterima kasih kepada sivitas akademika Unram yang telah mengadakan acara di Lombok Utara, dan akan menindaklanjuti program yang telah direncanakan.

Pandemi telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek pertanian di KLU, mengingat peran pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

Menurutnya, bila dilihat dari prosentase 34 persen PDRB KLU disumbang oleh pertanian, lantaran mayoritas mata pencaharian masyarakatnya petani.

Demikian pula subsektor peternakan dilihat dari populasi ternak sapi mencapai 94.987 ekor pada tahun 2020, sehingga ketersediaan pakan menjadi penting, tercukupi, unggul dan berkualitas.

“Saya minta kepada Dinas Pertanian menyiapkan surat edaran dan sejenisnya, agar acara ini tidak terkesan seremonial saja, tetapi masif menjadi gerakan,” tandasnya.

Saat ketidakpastian musim dan kelemahan sistem peternakan rakyat, pemenuhan hijauan kebutuhan pakan ternak berkualitas berbasis masyarakat, adalah satu bentuk inovasi hijauan pakan ternak untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas.

“Tetaplah bersinergi bersatu dan kompak mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat gumi tioq tata tunaq dengan memanfaatkan kekayaan alam secara optimal sehingga bermanfaat bagi masa depan,” harapnya.

Ingin memanen tapi tak pernah menanam

Sekertaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc menyampaikan program Gerakan Menanam Tanaman Pakan yang  Berkualitas (Gerbang Patas),  meneruskan program atau gerakan tersebut dimana saja dan kapan saja.

“Sebagai peternak harus tahu pakan ternaknya, agar betul-betul menyatu dengan ternak serta menjaga ketersediaan pakan dengan baik. Penyediaan pakan menjadi hal penting dan utama,” tuturnya.

Dikatakannya, janganlah punya prinsip ingin memanen tapi tidak pernah menanam, siapa yang menanam dialah yang memanen. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk menanam.

Sebagaimana diketahui, tanaman pakan yang berkualitas Rumput Lamtoro. Pada masa mendatang, kebutuhan tanam untuk lahan terbatas, dengan menanam pakan berkualitas tinggi pada lahan yang sedikit, tetapi hasilnya banyak.

Penyediaan Lamtoro sebagai sumber protein menjadi solusi, mengingat kualitas daging ternak ditunjang dengan pemenuhan protein yang cukup.

“Semangat menanam untuk dapat memanen, walaupun lahan sedikit namun hasilnya berkualitas dan banyak. Selain manajemen pakan sekali panen, bisa disimpan untuk kebutuhan setahun. Hijaukan bumi kita dengan pakan,” imbuhnya.

Dikatakannya pula, tanaman Lamtoro Karamba dan Indigofera yang menjadi pilihan, lantaran kadar proteinnya tinggi.

Di samping itu, memiliki (hasil produksi) ketersediaan pakan, serta untuk lingkungan dapat menahan dan mencegah erosi banjir.

Sekretaris Ditjen Peternakan menyampaikan selamat Dies Natalis ke-54 Fakultas Peternakan Unram, semoga selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wakil Rektor Bagian Akademik Unram menyampaikan, perguruan tinggi menjalankan misi sebagai tridharma perguruan tinggi. Mulai tahun 2020, kebijakan kementerian lebih pada merdeka belajar, kampus merdeka.

Kegiatan ini mencakup misi dari kebijakan tersebut bagaimana keterlibatan langsung dengan masyarakat di desa dalam bentuk KKN.

Dengan keahlian yang dimiliki mahasiswa diberikan kesempatan mencari pengalaman di luar kampus, selama satu tahun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Diharapkannya mahasiswa dapat berperan membantu program pemerintah, sekaligus program kampus.

Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, menyatakan penanaman pakan ternak bernilai ekonomis dan strategis lantaran bermanfaat bagi pengembangan dunia peternakan.

Suplai pakan dapat mengurangi beban produksi bagi peternak menjadi lebih efisien. Selain dalam rangka reboisasi dan penghijauan, mengingat akhir akhir ini banyak terjadi bencana alam sehingga adanya penanaman dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki iklim mikro sekitar lokasi tanam.

“Gerakan penanaman ini bukan sekadar action show, namun lebih kepada kita mengajak semua melakukan kegiatan penanaman,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penanaman hijauan pakan ternak unggul, tanaman pakan Lamtoro Karamba dilanjutkan dengan foto bersama.

Hadir pada acara tersebut, Sekretaris Ditjen Peternakan Drh Makmun MSc, Wakil Rektor Bagian Akademik Unram Dr Agusdin MBA, Dekan Fakultas Peternakan Unram Dr Ir Maskur MSi, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Evi Winarni MSi, Kepala Bapenda yang juga mantan Kadis Pertanian Ir Hermanto, Kepala BPKAD Sahabudin MSi, unsur pimpinan OPD Lombok Utara, tokoh masyarakat, petani/peternak wilayah tersebut beserta tamu undangan lainnya.

whf

Sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dua tahun berjalan, Program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemprov NTB sejak Desember 2018, dinilai belum menampakkan hasil maksimal.

Walhi NTB menilai, Pemerintah Provinsi NTB terkesan masih berjalan sendirian tanpa koordinasi dengan Pemda Kabupaten dan Kota.

Hal ini membuat program Zero Waste berjalan lamban, meski dengan dukungan anggaran yang besar.

“Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Kota Mataram saja masih banyak tumpukan sampah di beberapa sudut kota. Ini menunjukan program zero waste tidak bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota,” kata Eksekutif Daerah WALHI NTB, Murdani, SIP.,MH., melalui siaran pers, Rabu (10/02/21) di Mataram.

NTB Zero Waste dicanangkan Pemprov NTB bertepatan dengan HUT NTB 17 Desember 2018. Memasuki dua tahun program NTB Zero, Walhi melihat masih banyak yang keliru dalam implementasi di lapangan.

Hal ini ditemukan Walhi NTB saat menurunkan tim untuk melihat sejumlah fakta-fakta di lapangan terkait progres program Zero Waste.

Menurut Murdani, hingga saat ini Pemprov NTB masih berperan langsung dan terkesan mengambil peran Bupati/Walikota di daerah. Terutama dalam hal pembinaan masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Pemprov harusnya bukan mengambil alih peran Bupati atau Walikota untuk pembinaan ke masyarakat. Karena tentu tidak mungkin bisa menjangkau semua desa atau kelurahan se NTB. Sementara para Bupati dan Walikota, kami lihat selama ini hanya diajak kerjasama di atas wacana saja tidak pada aplikasi dan implementasinya,” tegasnya.

BACA JUGA:

LHK Apresiasi WALHI dan Media, Ikut Bantu Gaungkan Program Zero Waste

Ia mengatakan, seharusnya pasca peluncuran NTB Zero Waste, Pemprov membantu Pemda Kabupaten dan Kota untuk membuat regulasi dan melengkapi regulasi yang masih kurang dan membuat sinergi dan bagi peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibat kurang koordinasi, sejumlah kelompok binaan Zero Waste saat ini terkesan mangkrak dan jalan di tempat.

Murdani mencontohkan, salah satunya adalah pengelolaan sampah organik menjadi magot atau pakan ternak, di Desa Lingsar, Lombok Barat.

“Disini terkesan setengah hati karena sampah minim dikelola yang per hari ini hanya bisa 500-800 Kg sampah yang dapat dikelola dan jauh dari harapan.Belum lagu, tenaga kerjanya hanya 8 orang dengan minim perhatian akan kesehatan mereka dalam mengelola sampah. Ini di Desa Lingsar, lokasinya persis di depan SMP 1 Lingsar, Lombok Barat,” kata Murdani.

Ia menegaskan, program NTB Zero Waste hanya akan menjadi program pencitraan, bila secara implementasi tak dilakukan berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Menurut dia, dalam program NTB Zero Waste peran Pemerintah Provinsi pada dasarnya harus diperkuat dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman bagi daerah Kabupaten dan Kota, melakukan koordinasi pengelolaan sampah dengan Kabupaten dan Kota, mengawasi kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota, serta melakukan pengelolaan sampah di luar kewenangan Kabuptan dan Kota, yakni sampah pesisir dan laut.

“Harusnya ini yang diperkuat. Bukan malah berjalan sendiri. Yang punya wilayah dan masyarakat serta sampahnya kan ada di Kabupaten dan Kota,” tegasnya.

Walhi NTB juga menyoroti narasi yang keliru dari program NTB Zero Waste selama ini. Pasalnya, program ini hanya terkesan manis di wacana, ramai dipublikasi hanya untuk pencitraan semata.

Misalnya saja, tentang peluncuran aplikasi Lestari dari program Zero Waste yang diklaim Pemprov NTB sebagai keberhasilan Zero Waste.

“Ini kan narasi yang dibangun keliru. Berhasil bikin aplikasi Lestari ini bukan berarti sukses Zero Waste. Sebab indikator keberhasilan bukan sekadar berhasil membuat aplikasi saja. Tapi actionnya yang tidak jalan dan ini harus menjadi koreksi bagi pemerintah Provinsi,” tukasnya.

Murdani memaparkan, semangat program Zero Waste memang luar biasa. Targetnya malah melebihi target nasional.

Secara nasional arah kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mengarah pada target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. Sementara melalui Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB menargetkan daerahnya sebagai daerah bebas sampah (zero waste) pada tahun 2023.

“Zero Waste ini sebuah target yang sangat fantastis sebab dalam waktu yang sangat singkat NTB harus bebas sampah atau dua tahun lebih cepat dari target nasional,” katanya.

Hanya saja, tukas dia, jika impelementasi program tidak berjalan dengan naik dan tidak bersinergi dengan daerah Kabupaten dan Kota, maka program ini hanya akan berhasil di tataran wacana. Sementara pengelolaan sampah akan berjalan landai-landai saja.

Dari kondisi dan situasi progres Zero Waste yang ditemukan Walhi NTB menyimpulkan, bahwa pada tahun 2019 timbulan sampah NTB mengalami penurunan sebesar 24,21% di tahun 2020 dengan jumlah sampah sebesar 937.225,10 ton.

Namun target pengurangan sampah sebagaimana dirumuskan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah dan Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah masih jauh dari harapan.

Murdani mengatakan, untuk mengakselerasi program maka penting didorong Gerakan Pengelolaan Sampah yang menjadi gerakan Kolektif seluruh warga masyarakat NTB.

“Sehingga kolaborasi, asistensi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota haruslah diprioritaskan untuk dapat membagi peran dalam menyukseskan pengelolaan sampah, sehingga tidak sekedar hanya menjadi pencitraan semata,” tegas Murdani.

Me

Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan ‘Tanam Buah Dalam Pot’ (Tabulampot) menjadi salah satu alternatif yang mudah bagi masyarakat untuk dapat menikmati suasana yang asri dan lestari sekaligus mewujudkan program NTB Hijau.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan Tabulampot diberbagai sudut area, baik itu di rumah, kantor atau fasilitas umum.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. memastikan, gerakan Tabulampot sangat bermanfaat, terutama untuk menghadirkan suasana asri dan hijau di lingkungan perkotaan. Kantor Gubernur NTB yang sudah menerapkannya.

“Kami saat ini sedang bergerak dan ingin menjadikan Kantor Gubernur sebagai kebun yang diisi dengan Tabulampot,” tutur Miq Gite sapaan akrabnya saat menerima audiensi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) di Ruang Kerja Sekda Kantor Gubernur NTB, Rabu (03/02/21).

Salah satu upaya untuk mewujudkan NTB hijau ini juga diupayakan dengan menetapkan kebijakan bagi pegawai negeri sipil untuk menerima SK, naik pangkat, menikah dan cerai.

Harapannya dengan ini dapat menyadarkan kita semua tentang tanggung jawab dan kecintaan kepada lingkungan.

“CPNS dapat SK wajib menyerahkan Tabulampot, pegawai naik pangkat, pegawai menikah, cerai, naik jabatan juga harus menyerahkan Tabulampot, Kita akan perbanyak Tabulampot, hal ini tidak akan sia – sia karena Gubernur dan Wagub dapat turun ke masyarakat dan menanam bersama Tabulapot tersebut, ” tuturnya.

Selain itu, Tabulampot memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menunjang perekonomian masyarakar dan organisasi.

“Saya mengajak FKPPI kerjasama dalam rangka pemanfaatan pekarangan sayur dan buah, bisa juga memanfaatkan Tabulampot, tutorial kepada anggota bagaimana mencangkok,  stek dan lain-lain, sehingga ini jika ada pegawai yang mencari Tabulapot bisa ke stand FKPPI,” jelasnya.

FKPPI juga turut serta mengajak seluruh anggotanya untuk menerapkan program perkarangan taman lestari. Beberapa  tumbuhan yang ditanam yakni tomat, timun, cabai,  terong, kacang panjang dan pepaya california.

“Kami saat ini sedang fase menyemai, lokasi di jalan Panjitilar, ada beberapa sayuran Dan buah yang biasa dikonsumsi, ” tutur Ketua PD25 KB FKPPI NTB,

, S.E.

Dalam kesempatan yang sama, Yuli sapaannya, juga menyampaikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh FKPPI NTB, yaitu mengajak masyarakat dapat berolahraga bersama dengan tetap menerapkan protokol Covid – 19.

“Kegiatan olahraga yaitu senam yang sudah berlangsung sangat lama di FKPPI, protokol 5 M tetap diutamakan dan pembatasan peserta sudah pasti akan dilakukan, ” tutupnya.

Sher@DiskominfotikNTB