Pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan terlaksana tahun 2021, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode ini

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH menjelaskan, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2021.

Penjelasan itu disampaikannya saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21),

Dikatakannya, tahun 2021 Lombok Utara cukup berat pascagempa dan kini berhadapan pandemi Covid 19.

Kendati demikian, Pemda KLU berusaha bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, namun juga mengusahakan mendapatkan donatur pembiayaan dari luar, guna kelancaran pembangunan di Lombok Utara.

Kegiatan Safari Jum’at bersama sekaligus bersilaturahmi, sejak sebulan menjabat sebagai Bupati Lombok Utara menjalankan rangkaian Program Memaraq ke tempat ibadah.

Masjid Al Faruq merupakan masjid keempat yang dikunjungi untuk bertemu dengan lapisan masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Bayan.

“Kondisi ini saya jelaskan agar epe pada renten selapuq (kita semua) maklum. Kalau ada keterlambatan tetapi pemda terus melakukan tindaklanjut mencari solusi terbaik. Harap epe pada (kita) maklum,” tandasnya.

Namun pembangunan harus berjalan lancar. Contohnya, pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan dapat terlaksana tahun ini, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode ini, jelas Bupati.

Selanjutnya, pembangunan jalan pada kawasan lingkar utara yang dicanangkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Lombok Utara, diusahakan untuk dibangun dengan estimasi biaya 750 miliar.

“Jika kita berkomitmen membangun daerah ini, insya Allah akan mampu melaksanakannya. Kita mesti kompak bersatu renten-renten membangun daerah kita,” tuturnya.

Setelah gempa kondisi hingga saat ini, banyak masjid yang belum terbangun, beberapa bantuan dari pihak swasta dan donatur termasuk dari yayasan  Amirul Ummah.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Djohan kepada Yayasan Amirul Ummah mewakili masyarakat Bayan dan Lombok Utara atas partisipasinya membangun Masjid Al Faruq tersebut.

BACA JUGA: 

Bupati Jelaskan RTG Belum Tuntas, Masyarakat Diminta Pupuk Kebersamaan

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

Rr

‘Zero Waste’ sebagai gaya hidup dan program unggulan, adalah bagian dari menjaga lingkungansekitar

MATARAM.lombokjournal.com –

Menjaga lingkungan dari sampah menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Gerakan ‘Bike to Waste’, bersepeda sambil bersih-bersih lingkungan yang dilakukan rutin di area publik oleh Dinas Lingkungan Hidup dan KehUtanan (LHK) Provinsi NTB, berkolaborasi dengan komunitas lingkungan IBRA, yayasan WE SAVE dan PT TELKOM menyusur Kali Jangkuk Ampenan.

“Kolaborasi dengan makin banyak pihak adalah solusi sampah. Setiap minggu kita mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan ini dan merapatkan misi NTB Asri dan Lestari bersama stakeholder,” ujar Mulyadi Gunawan, penanggungjawab kegiatan kegiatan di bantaran Kali Jangkuk, Ampenan, Jumat (26/03/21).

Gunawan mengatakan, kegiatan rutin ini sebagai upaya mengingatkan semua orang bahwa ‘Zero Waste’ sebagai gaya hidup dan program unggulan, adalah bagian dari menjaga lingkungan sekitar.

Kali Jangkuk dan Kali Unus adalah etalase yang harus dipastikan bebas dari timbunan sampah, dengan mengangkut sampah yang ditemui di sepanjang bantaran ke TPA.

Di setiap lokasi kegiatan, Dinas LHK NTB mengajak Kabupaten kota dan stakeholder untuk bersama sama menangani masalah selain selalu melibatkan masyarakat sekitar agar tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dalam keseharian.

Baiq Indraningsih, komunitas lingkungan Ini Baru Banjar (IBRA) mendukung upaya Dinas LHK untuk turun langsung bersama masyarakat membersihkan sampah melalui kegiatan Bike to Waste.

Komunitas IBRA juga menggelar kegiatan rutin dalam isu lingkungan bahkan hingga keluar Kampung Banjar, Ampenan karena kreatifitas dan solusi penanganan sampah lingkungannya.

“Sebagai komunitas yang peduli lingkungan kami juga berjaringan dan bermitra dengan siapa saja yang sama sama support terhadap kelestarian lingkungan”, jelas Baiq Inde.

Selama ini, komunitas beranggotakan aktif 30 orang mendanai gerakan peduli lingkungan dengan mengandalkan iuran anggota dan sumbangan dari masyarakat.

Karena itu, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BUMN ( PT Telkom), diharapkan berkelanjutan dengan kebutuhan sarana penunjang kegiatan seperti jaring sampah, bak pengangkut sampai gareng yang wajib tersedia di setiap aksi peduli lingkungan.

“Karena kami bersama masyarakat punya visi jelas bagaimana mewujudkan kepedulian pada lingkungan meski dengan sarana yang masih terbatas”, tambahnya.

GM Telkom Witel NTB, Syaiful Rohman yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut juga ingin ambil bagian dalam mendukung kepedulian lingkungan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dikatakannya, PT Telkom   membuka diri untuk bekerjasama dengan siapa saja karena komitmen perusahaan yang besar terhadap isu lingkungan.

“Ini baru permulaan. Ke depan dengan support dari program CSR, kegiatan bersih sampah ini makin rutin dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman,” ujar Bang Ipung, sapaan akrabnya.

jm/aff

diskominfotikntb

Bupati dan Wabup Safari Jum’at Program Memaraq di Masjid Al Faruq Bayan Timur

TANJUNG.lombokjournal.com –

Saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21), Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menjelaskan penurunan Anggaran Pendanpatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Dikatakannya, tahun 2021 Lombok Utara cukup berat pascagempa dan kini berhadapan  pandemi Covid 19.

Kendati demikian, Pemda KLU berusaha bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, namun juga mengusahakan mendapatkan donatur pembiayaan dari luar, guna kelancaran pembangunan di Lombok Utara.

Kegiatan Safari Jum’at bersama sekaligus bersilaturahmi, sejak sebulan menjabat sebagai Bupati Lombok Utara menjalankan rangkaian Program Memaraq ke tempat ibadah.

Masjid Al Faruq merupakan masjid keempat yang dikunjungi untuk bertemu dengan lapisan masyarakat Lombok Utara, khususnya masyarakat Bayan.

“Kondisi ini saya jelaskan agar epe pada renten selapuq (kita semua) maklum. Kalau ada keterlambatan tetapi pemda terus melakukan tindaklanjut mencari solusi terbaik. Harap epe pada (kita) maklum,” tandasnya.

Namun pembangunan harus berjalan lancar. Contohnya, pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan dapat terlaksana tahun ini, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode ini, jelas Bupati.

Selanjutnya, pembangunan jalan pada kawasan lingkar utara yang dicanangkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Lombok Utara, diusahakan untuk dibangun dengan estimasi biaya 750 miliar.

“Jika kita berkomitmen membangun daerah ini, insya Allah akan mampu melaksanakannya. Kita mesti kompak bersatu renten-renten membangun daerah kita,” tuturnya.

Setelah gempa kondisi hingga saat ini, banyak masjid yang belum terbangun, beberapa bantuan dari pihak swasta dan donatur termasuk dari yayasan  Amirul Ummah.

Ucapan terima kasih disampaikan Bupati Djohan kepada Yayasan Amirul Ummah mewakili masyarakat Bayan dan Lombok Utara atas partisipasinya membangun Masjid Al Faruq tersebut.

BACA JUGA:

Bupati Jelaskan RTG Belum Tuntas, Masyarakat Diminta Pupuk Kebersamaan

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

TANJUNG.lombokjournal.com —

Hingga tahu 2021 kondisi penanganan RTG belum kunjung tuntas. SK 1 sampai 27 berkisar pada angka 10 ribu unit tersisa, dengan penambahan SK baru berkisar 7.164 unit.

Penjelasan itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Samsju, SH  saat melakukan kunjungan Safari Jum’at dalam Program Memaraq di hadapan jama’ah Masjid  lAl Faruq  Dusun Bayan Timur (26/03/21)

Penundaan pemberian buku tabungan menjadi penting untuk disampaikan, terkait memastikan masyarakat yang berhak menerima, karena terdeteksi 20 persen lebih salah sasaran.

“Saya ingin memulai sesuatu dari yang lurus-lurus saja, saya siap menjadi bupati tidak populer. Itu sebabnya polong renten selapuk tabareng bareng (kita semua bersama) bangun daerah kita. Dengan demikian, semangat kebersamaan ke depan daerah kita, akan semakin bagus,” urainya.

Perwakilan Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, berusaha berkontribusi aktif membangun umat. Disamping dua bidang utama fokus yayasan adalah pembangunan masjid dan pendistribusian Al-Quran.

“Januari kemarin, yayasan telah mendistribusikan Al-Qur’an di Lombok sebanyak 27 ribu buah. Dari Oktober sampai saat ini, distribusi telah mencapai 50 ribu buah. Menyasar daerah rawan bencana dan pedalaman,” ungkapnya.

Masjid Al Faruq merupakan masjid kedua yang akan dibangun Yayasan Amirul Ummah. Sebelumnya telah dibangun masjid di wilayah Sesait Kecamatan Kayangan.

Tujuan kegiatan pembangunan dimaksud, sebagai bentuk partisipasi aktif yayasan membangun umat dan membangun kembali semangat masyarakat yang mendapat cobaan dan musibah.

“Salah satu elemen membangun umat adalah terbangunnya masjid. Begitu juga yayasan mengambil dua fokus utama yaitu masjid dan Al-Qur’an. Dukungan do’a dan harapan atas kelancaran pembangunan masjid dari jama’ah,” harapnya.

Pada acara tersebut, Bupati Djohan meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al Faruq serta menyerahkan bantuan Baznas KLU yang diperuntukkan bagi masjid dan madrasah setempat.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Danny Karter Febrianto ST MEng, Ketua DDII NTB TGH Muharrar Mahfudz, Plt Asisten III Drs Abdul Hamid, Inspektur Inspektorat H Zulfadli SE, Kadis Kesehatan dr H Lalu Bahrudin, Kadis Sosial Drs Faisol MSi.

BACA JUGA:

APBD Lombok Utara Tahun 2021 Turun, Bupati Djohan: Tantangan Pasca Gempa dan Pandemi

Selain itu tampak Manager Operasional Pembangunan Masjid Yayasan Amirul Ummah Abdurrahman, Kapolsek Bayan Kompol Sugi Jaya, Plt Camat Bayan Muslihin SSos, Para Tokoh Agama, beserta jama’ah masjid. Kegiatan diawali dengan sholat jum’at bersama.

Rr

Kebijakan Pemerintah Pusat adalah menciptakan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

MATARAM.lombokjournal.com –

Dunia kerja di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil, memiliki kecakapan dan siap terjun ke lapangan untuk bekerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si , mengingatkan peserta Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri, Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021, untuk memanfaatkan pelatihan sebagai media meningkatkan dan mengasah kemampuan pribadi (Skill) dan keahlian serta kompetensi dalam menghadapi dunia kerja diera pasar global.

“Jadikan pelatihan ini, untuk mengasah kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri atau berwirauaaha,” kata Miq Gite sapaan Sekda NTB.

Sekda menatakan itu mewakili Gubernur NTB, saat membuka Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Program pendidikan dan pelatihan vokasi (PPPV) Angkatan I, Kamis (25/3/2021) di Lombok Plaza Mataram.

Dikatakan, menghadapi persaingan pasar bebas, semua orang dapat bersaing secara terbuka. Jangan sampai SDM lokal terpinggirkan, karena minim kompetensi dan keahlian dalam dunia kerja.

“Jangan sia-siakan kesempatan ini, manfaatkan dengan baik,” kata mantan Karo Humaspro Prov. NTB ini.

Termasuk, agar meng-upgrade kemampuan memahami dan menyesuikan pelatihan, supaya mengikuti trend dan perkembangan IPTEK. Sehingga tidak tertinggal dalam moderisasi teknologi.

Sekda mengajak Disnakertrans untuk menjalin hubungan kemitraan  dengan perusaahaan dan investor yang ada di NTB. Untuk memprotitaskan SDM lokal.  Termasuk, persiapan hadapi event MotorGP dan event nasional dan Internasional lainnya.

“Ini peran pemerintah, “mengedor pintu perusahaan” untuk memperhatikan tenaga kerja lokal dilingkar perusaahaanya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Bina Marga Pemagangan Ditjen Binalattas Kemnaker RI, yang diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya di Kemenaker RI Yanwar, SE., M. Si menyampaikan kegiatan ini merupakan salahsatu solusi meningkatkan SDM, agar  bisa bersaing.

Pelatihan ini juga dapat mengurangi angka pengangguran di NTB.

“Saya berharap, dunia usaha dapat memprioritaskan yang bekerja di NTB adalah anak-anak NTB, bukan tenaga kerja dari luar NTB,” kata Yanwar.

Diakuinya, saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi covid 19, sektor yang sangat terdampak dari pandemi covid 19 di Indonesia adalah sektor ketenagakerjaan.

Karenanya, kebijakan Pemerintah Pusat adalah menciptakan Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah manusia yang sehat, cerdas, Adaptif, Kreatif, Inovatif, terampil dan bermartabat. Salah satu cara untuk menciptakan manusia berkualitas adalah melalui Program Pemagangan.

“Begitu pentingnya Program pemagangan ini,” kata Sekda.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat Dra. T. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, pemagangan ini mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan kebutuhan dunia industri.

Kegiatan yang digagas Disnakertrans Prov. NTB menggunakan dana Dekonsentrasi Kemenakertran RI.Tahun 2021, NTB diamanahkan untuk melaksanakan 40 paket pemagangan sebanyak 400 orang.

Tahap pertama ini, diikuti sebanyak 300 orang. Sebanyak 160 orang peserta dari Pulau Lombok dan 140 dari Pulau Sumbawa.

“Pesertanya telah melalui proses dan tahapan seleksi,” kata Kadistrans.

Kegiatan tersebut, dirangkai juga dengan penandatanganan MOU Penyaluran uang saku peserta kerjasama Disnakertrans Provinsi dengan Bank NTB Syariah. Dilanjutkan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta pelatihan.

Tampak hadir Kepala Disnakertrans se-pulau Lombok, Kepala Bank NTB Syariah, Kepala BPJS Mataram, pimpinan perusahaan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri.

Edy

@diskominfotik_ntb

Sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak

TANJUNG.lombokjurnal.com –

Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi tanggung jawab Bersama, dan dibutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk DPRD Kabupaten Lombok Utara.

Saat membuka Rapat Kerja Pembahasan Matriks Penanggung Jawab KLA yang diselenggarakan Dinas Sosial KLU, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto ST Meng mengatakan, KLA adalah sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh serta berkelanjutan, dengan kebijakan program kegiatan yang memenuhi hak-hak anak.

Menurutya, anak merupakan investasi masa depan sehingga apresiasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat

“Untuk mencapainya, maka perwujudan KLA menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Baik pemerintah, masyarakat dan seluruh kita semua yang hadir hari ini,” kata Wabup dalam Rapat Kerja di Tanjung (24/03/21).

Secara prinsip, pengembangan KLA memiliki tujuan membangun inisiatif pemerintah daerah. Konvensi hak-hak anak dimulai dari kerangka hukum, strategi hingga intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan guna pemenuhan hak-hak anak di KLU.

“Ada beberapa indikator yang kita persiapkan dalam rangka menuju Lombok Utara menjadi KLA, antara lain kelembagaan, indikator layak anak serta kesiapan desa dan kecamatan,” imbuhnya.

Selain itu, penyelesaian persoalan sosial anak, penyandang disabilitas, terisolasi serta perlindungan anak dari perdagangan anak dan eksploitasi. Strategi pengembangan KLA ditempuh dengan strategi pengarusutamaan hak anak dalam pengaruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan.  Mulai dari tahap penganggaran hingga program.

Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiyah mengatakan kegiatan KLA memiliki makna yang baik dalam investasi masa depan anak di KLU. Pihaknya berterima kasih sekaligus menyambut baik, rapat kerja pembahasan indikator KLA.

Disampaikan, PKK mempunyai 10 Program Pokok, salah satu diantaranya adalah pembinaan keluarga, pengasuhan anak yang berperan penting dalam sebuah keluarga.

Menentukan baik buruknya karakter anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak.

“Mari menyatukan persepsi bersama, menyinergikan program atau kegiatan dalam mengukuhkan Lombok Utara menjadi Kabupaten Layak Anak. Perlu kerja keras kita bersama mewujudkannya,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis Sosial PPA Faisol MSi menyatakan sepertiga dari total penduduk di Lombok Utara adalah anak. Selain itu, anak juga menjadi pelanjut estafet masa depan bangsa.

“Beberapa hal yang sudah dilakukan semenjak KLA ada di KLU. Di antaranya, membentuk gugus tugas penetapan fasiltator KLA, Forum Anak Kabupaten, pemantapan pelaksanaan Perda KLA serta pelatihan-pelatihan dan sosialisasi,” ujarnya.

Tampak hadir Wakil Ketua DPRD Lombok Utara Mariadi SAg, unsur Pimpinan OPD, Para NGO serta undangan lainnya.

Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat, dengan tetap menerapkan prokotol kesehatan Covid-19.

sap

Kedua belah pihak saling menghargai dan saling mengakui

MATARAM.lombokjournal.com  —

Akhirnya semua pihak mengaku lega, akhirnya kesepakatan damai terwujud di tubuh organisasi Pendidikan dan dakwah terbesar di Nusa Tenggara Barat,  Nahdlatul Wathan (NW).

Sudah berlangsung lama polemik antara Nahdlatul Wathan Anjani dan Nahdlatul Wathan Pancor terkait legalitas yang absah dan berhak menggunakan nama Nahdlatul Wathan.

Pertemuan islah atau perdamaian, atau ada yang mengistilahkan menghindari mudharat lebih besar, antara NW Anjani yang dipimpin Tuan Guru Bajang (RTGB) KH Lalu Zainuddin Atsani, M.Pd dan NW Pancor yang dipimpin (mantan Gubernur NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Dr KH M Zainul Majdi, MA, berlangsug di hotel Lombok Astoria, Selasa pagi (23/03/21).

Pertemuan difasilitasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, diwakili Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Juga hadir Kapolda NTB Irjen Pol H Muhammad Iqbal, SIK,MH. Bahkan bersama Danrem 162/WB, Kapolda NTB mendatangi kediaman RTGB Atsani Dan TGB Zainul Majdi, untuk menyiapkan pertemuan kedua tokoh NW itu.

Sangat mengharukan, pertemuan islah pengurus NW Anjani dan NW Pancor yang menjadi panutan jutaan umat itu berlangsung penuh persaudaraan. di hotel Lombok Astoria, Selasa pagi.

Dalam pertemuan itu ditandatangani akta kesepakatan islah antara NW pimpinan Raden Tuan Guru Bajang (RTGB) KH Lalu Zainuddin Atsani, M.Pd dan Tuan Guru Bajang (TGB) Dr KH M Zainul Majdi, MA.  Kedua belah pihak saling menghargai dan saling mengakui.

Pernyataan TGB KH M Zainul Majdi yang disampaikan melalui Ketua Pimpinan Pusat Pimpinan Pemuda NW, Dr Muhammad Halqi mengatakan, perdamaian ini diharapkan menjadi berkah dalam perjuangan organisasi.

“Suasananya berlangsug baik, penuh persaudaraan, saling memaafkan, saling menghargai dan saling mengakui,” kata Muhammad Halqi.

Dalam pertemuan yang dipandu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar yang didampingi Kapolda NTB Irjen Pol H Muhammad, kedua pihak mengaku memiliki kesetaraan dalam meneruskan perjuangan Maulana Syekh TGH Zainuddin Abdul Madjid.

“Saling membantu. Itu semua ada dalam akta kesepakatan islah,” tambahnya.

Kedua pihak sepakat tidak ada intimidasi, persekusi, bullying, pengaduan ataupun laporan apapun terkait satu dengan yang lain.  Sekolah, madrasah, majelis taklim, panti asuhan, dan seluruh amal usaha NW diberikan kebebasan untuk memilih menginduk kemana, apakah ke NW atau NWDI.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah tampak hadir, termasuk sejumlah petinggi Pengurus Besar NW (PBNW), baik NW yang berkedudukan di Anjani maupun yang di Pancor.

Rr

PMI selama ini mengatasi berbagai bencana dan musibah yang menimpa NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Pembangunan Gudang Logistik milik PMI di delapan provinsi se Indonesia yang terbagi untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur dilakukan serempak, dan peletakan batu pertama dipusatkan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Peletakan batu pertama pembangunan gudang logistik khususnya milik PMI NTB ini dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimandsyah, Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Wakapolda NTB, Asisten III Setdaprov NTB dr.Hj. Nuhandini Eka Dewidan, dan jajaran Pengurus daerah PMI NTB, Selasa (23/03/21).

Ketua Umum PMI H. Jusuf Kalla mengaku gembira bisa berkunjung lagi ke NTB untuk yang kelima kalinya.

Kedatangannya ke NTB sebagai wujud perhatian yang begitu besar atas kiprah PMI membangun sinergi dengan semua pihak, termasuk Pemprov dan Pemkab/Kota se NTB dalam menangani setiap dampak kebencanaan yang sewaktu-waktu terjadi.

Menurut Jusuf Kalla, PMI memiliki misi dan visi untuk selalu hadir sebagai garda terdepan dan tercepat dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di NTB.

“Apalagi sejak musibah gempabumi berkekekuatan besar mengguncang NTB Agustus 2018 lalu, PMI hadir di NTB untuk membantu meringankan kesusahaan yang menimpa warga yang tengah mengalami kesusahan,” kata mantan Wapres dua periode ini.

Menyebut kembali soal sinergitas PMI dengan pemprov dan Pemda, Jusuf Kalla berharap agar sinergitas tersebut tetap dilanjutkan dan ditingkat dengan semakin baik.

Agar kepedulian kemanusiaan untuk mengatasi dan atau mengurangi beban kebencanaan yang menimpa masyarakat selalu terpatri dalam diri setiap orang, lembaga, tokoh masyarakat, pimpinan daerah, dan masyarakat yang selalu peduli atas setiap bencana yang terjadi.

Jusuf Kala juga menyampaikan terima kasihnya atas perhatian dari Pemprov NTB yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gudang logistik PMI NTB.  Pemerintah New Zeland yang menyiapkan pendanaannya dan PMI yang menyiapkannya dari sisi kebutuhan logistic yang diperlukan.

“Mudah-mudahan ini akan terus menjadi ladang amal bersama dan bekerja lebih maksimal lagi pada masa-masa yanh akan datang,” KATA Jusuf Kalla.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan terima kasihnya kepada PMI yang selama ini mengatasi berbagai bencana dan musibah yang menimpa NTB, utamanya saat terjadinya gempa bumi besar di Lombok dua tahun yang lalu.

“Kami berharap agar kebersamaan dan kekompakan bersama serta soliditas PMI yang selalu bekerjasama dengan Pemrov NTB dan Pemda di 10 kabupaten/Kota se NTB akan terus menjadi semangat dan motivasi perjuangan kemanusiaan ditengah masyarakat kami ditimpa musibah,” ujar Bang Zul.

Ketua Pengurus Daerah PMI NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat  juga menyatakan hal senada. Selama PMI dipimpin H. Jusuf Kalla sudah tidak terhitung bantuan yang diberikan ke NTB di saat terjadinya berbagai musibah di daerah ini.

Dikatakan, lahan untuk pembangunan gudang logistik PMI NTB ini seluas 10 are yang diperuntukkan untuk pembangunan gudang logistik PMI saja.

“Lahan ini merupakan hibah dari Pemprov NTB dank e depan luasnya bisa ditambah untuk menyiapkan bangunan kantor ataupun untuk bangunan penjaganya. Namun demikian, kami berterima kasih juga atas bantuan PMI Pusat atas kontribusinya dlam pembangunan gudang logistic in,” kata Ridwan Hidayat.

Herikp

@Kominfotik

Agar polemik berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos segera diminimalisir

MATARAM.lombokjournal.com—

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd. menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos. Sebab mencuat polemik di tengah masyarakat yang mempertanyakan sumber data bansos.

Untuk itu, Pemrov NTB menyurati Bupat – Walikota agar dapat bergandeng tangan dengan Pemrov NTB untuk mengerahkan sumberdaya yang ada dalam perbaikan data penerima bansos.

“Per hari ini, (Rabu,red) langkah serius Pemrov menyurati Bupati dan Walikota, untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” tegas Wagub yang disampaikan melalui keterangan pers Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (17/03/21).

Penegasan Wagub merupakan atensi atas keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos).

Atensi terhadap sumber data bansos harus mengerahkan seluruh sumber daya di daerah bersama-sama menyisir dan memperbaiki sumber data yang dianggap sumber kesenjangan di tengah masyarakat. Agar polemik yang berkepanjangan tentang sumber data penerima bansos dapat segera diminimalisir.

Langkah serius ini, kata Ummi Rohmi sapaan Wakil Gubernur, merujuk surat Menteri Sosial RI nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana social. Termasuk surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Perbaikan data tahap II ini, merupakan data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST). Yang meliputi perbaikan NIK/padan data dengan kependudukan, data meninggal untuk Program PKH, BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya.

Aksi bersama percepatan perbaikan data ini diminta diupdate setiap saat, dan dilaporkan secara berjenjang. Agar dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan, mengingat data secara umum penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki  sebanyak 564.310 KK.

Rinciannya, Kabupaten Lombok Barat 72.856, Kabupaten Lombok Tengah 125.959, Kabupaten Lombok Timur 139.478, Kabupaten Sumbawa 30.616, Kabupaten Dompu 35.524, Kabupaten Bima 85.139, Kabupaten Sumbawa Barat 6.906, Kabupaten Lombok Utara 32.495, Kota Mataram 24.759 dan Kota Bima 10.578.

Jumlah data penerima bansos yang meninggal dunia untuk perbaikan sebanyak 6.601. Rinciannya Kabupaten Bima 614, Kabupaten Dompu 202, Kota Bima 50, Kota Mataram 320, Kabupaten Lombok Barat 598, Kabupaten Lombok Tengah 1835, Kabupaten Lombok Timur 1314, Kabupaten Lombok Utara 408, Kabupaten Sumbawa 597 dan Kabupaten Sumbawa Barat 132.

“Percepatan perbaikan data bansos dapat diakses di aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daearah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” sebut Wagub.

Mengingat batas waktu yang diberikan tinggal beberapa hari lagi, Wagub berharap Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memastikan tugas dan fungsi para pendamping. Baik unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan (TKSK), Pendamping PKH dan Operator SIKS-NG Kabupaten dan Operator Desa /Kelurahan.

Maing-masing sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung.

Dinas Sosial memberikan pendampingan melalui operator SIKS-NG terhadap pelaksanaan perbaikan data, baik oleh operator Desa/Kelurahan maupun para pendamping bansos.

“Selain penguatan kapasitas internal SDM pelaksana Program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena berkaitan langsung soal data NIK/Nama/Nomor KK serta status meninggal atau tidaknya warga,” pesan Wagub.

Diingatkan, terkait percepatan perbaikan data ini,  Lurah dan Kepala Desa harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi dan validasi (Verivali) data warganya, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos melalui operator Desa.

DiskominfotikNTB

Sekda minta perhatian Bakamla terkait perbatasan, pulau terluar NTB bernama Sovia Louisa di wilayah Sekotong

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah, H L Gita Ariadi mengatakan, sangat relevan mengetahui potensi laut  NTB agar kebijakan keamanan menjadi komprehensif.

Sebagai wilayah kepulauan, NTB masuk daerah berbasis maritim, sehingga kebijakan tentang daerah ini termasuk dalam anggaran. Hal ini merupakan daya dukung keamanan laut, karena sekaligus menjaga potensi ekonomi selain ancaman kedaulatan, pelanggaran hukum dan kedaulatan wilayah.

Hal itu diungkapkan Sekda NTB saat membahas rekomendasi kebijakan keamanan laut dan identifikasi isu wilayah, bersama Tim Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, di ruang rapat Sekretaris Daerah NTB, Rabu (17/03/21).

Menurutnya, NTB termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kategori II. Di antara kategori I dan III, ALKI II merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional.

Selain itu juga meiliki potensi kekayaan laut, seperti penghasil lobster terbesar dan potensi lain juga pariwisata.

Sekda minta perhatian Bakamla terkait perbatasan, pulau terluar NTB bernama Sovia Louisa di wilayah Sekotong.

“Sebagai catatan di masa kini dalam mengambil kebijakan keamanan laut, pantai selatan Lombok menjadi benteng pertahanan Jepang zaman Perang Dunia II. Pantai wilayah utara yang termasuk laut dalam pernah akan dijadikan Global hub untuk kilang minyak dan Pelabuhan internasional. Dalam perspektif pertahanan, kilang minyak itu sebagai pendamping Bontang juga lintas distribusi minyak mentah impor untuk Indonesia timur,” jelas Sekda yang didampingi Kadis KKP, Kepala Bakesbangpoldagri dan Kabiro Pemerintahan Setprov NTB.

Dijabarkan, potensi ekonomi laut NTB, laut Lombok bagian barat  adalah untuk konservasi dan wisata. Di wilayah selatan untuk potensi perikanan tangkap dan lobster. Sedangkan wilayah timur laut Lombok bervariasi, perikanan, konservasi dan juga wisata yang dikelola dengan program industrialisasi.

Sumber daya alam ini adalah medan pertemouran baru yang harus dipertahankan, termasuk dari kerusakan oleh masyarakat sendiri dengan destructive fishing, penyelundupan dan lainnya yang diatur oleh Perda 8/2020.

Ada pula Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil nonor 12/ 2017 sebagai acuan izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut. Kini sedang menunggu integrasi perizinan antara zonasi dan RTRW yang selama ini diajukan melalui OSS (One Single Submission) yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Begitu pula dengan potensi pariwisata dengan Pelabuhan tikus yang seringkali menjual NTB sebagai tujuan wisata oleh agen perjalanan luar daerah.

BACA JUGA: Kebijakan Keamanan Laut NTB, Harus Berkoordinasi dengan Pemilik Wilayah

Pemprov minta, Bakamla tidak terlalu mudah memberi izin fastboat yang membawa wisatawan dari Bali memasuki perairan Lombok.

“Kami juga meminta agar Angkatan Laut yang sekarang sedang merekrut anggota, untuk memprioritaskan putra daerah dalam personel coastguard karena mereka lebih memahami lingkungannya dan sudah memiliki kemampuan maritime yang natural,” tutup Sekda.

Jm/Rr