Mutasi Pejabat Untuk Performa Kinerja Lebih Baik

Kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat

Dalam setiap pergantian jabatan di birokrasi pemerintahan diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan performa kinerja yang lebih baik. Demikian juga dengan mutasi 7 pejabat pimpinan tinggi pratama dari total 606 orang pejabat lainnya, merupakan kebutuhan organisasi birokrasi Pemerintah Provinsi NTB untuk pelayanan lebih baik bagi masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat melantik para pejabat lingkup pemerintah provinsi di aula Graha Bhakti Praja dan melalui video conference, Jumat (23/04).

“Kita ingin performa yang lebih baik terhadap kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekda.

Miq Gita sapaan hangatnya, menegaskan, dalam setiap pergantian pejabat harapannya terjadi peningkatan kinerja OPD bersangkutan dalam hal meneruskan dan meningkatkan kinerja yang baik.

BACA JUGA:

7 pejabat eselon II tersebut adalah; Ir. Iswandi, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Amry Rakhman, M.Si sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Lalu Mohammad Faozal sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata.

Yusron Hadi sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

T. Wismaningsih Drajadiah sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang jabatan sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Najamuddin S.Sos, MM sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah.

Dan, I Gede Putu Aryadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jabatan sebelumnya Kepala Diskominfotik.

Dilantik pula 152 pejabat administrator, 405 pejabat pengawas dan 42 pejabat fungsional.

“Jadi total yang kita lantik hari ini sebanyak 606 orang. Baik yang hadir secara langsung dan ada yang mengikuti secara virtual di 14 titik,” sebut Sekda.

Masyarakat Diminta Halalbihalal Secara Virtual

lombokjournal.com –

Menyusul kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat melakukan mudik pada perayaan Idul Fitri 1442 H kali ini, masyarakat diminta kembali menggalakkan gerakan silaturahmi dan halalbihalal virtual.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/04/21).

“Mari kita budayakan kembali gerakan silaturahim dan halalbihalal virtual,” sebut Doni

Doni menjelaskan, jika gerakan tereralisasi, bisa jadi salah satu solusi pengendalian pandemi Covid-19 di hari raya. Agar gerakan tersebut dapat berjalan, Doni berharap ada kerja sama antar masyatakat dan pemerintah sampai level paling dasar.

“Rakyatnya bergotong-royong, Pemerintah Daerah sampai ke struktur RT/RW memfasilitasi. Ini akan jadi solusi bagi bangsa kita dalam upaya mengendalikan pandemi di hari raya,” imbuh dia.

Tenaga Ahli BNPB Egy Masaddiah menyebutkan, masyarakat dapat saling membantu agar program ini terwujud. Pada implementasinya, masyarakat bisa saling membantu untuk membelikan kuota pada masyarakat lain yang membutuhkan.

“Yang punya smartphone lebih canggih bisa meminjamkan ke tetangganya yang tidak punya, agar sang tetangga bisa berkomunikasi visual dengan keluarganya di tempat lain yang tidak mudik,” kata Egy.

Egy juga menurutkan dalam skala yang lebih besar program ini bisa didukung oleh perusahaan penyedia jasa provider sebagai ajang promosi dan CSR.

Gagasan silaturahmi dan halalbihalal virtual sudah pernah dicetuskan pada momen Lebaran tahun lalu. Maka Egy berharap tahun ini program itu bisa kembali berjalan kembali. “Pak Doni mengingatkan kembali pada kita semua, terkait silaturahim virtual ini, sebagai salah satu solusi silaturahim di era pandemi,” pungkas dia.

Sebagai informasi, larangan mudik akan berlangsung pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pemerintah dari berbagai sektor telah melakukan persiapan untuk menjaga agar masyatakat tidak pulang kampung halaman.

BACA JUGA:

Diketahui sejak Senin (12/4/2021) Polri telah melakukan pencegahan aktivitas mudik lebaran di 333 titik tertentu. Kegiatan itu dilakukan dengan Operasi Keselamatan yang akan digelar hingga Minggu (25/4/2021) pekan ini.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan mengungkapkan setiap warga atau kendaraan yang melewati pos penyekatan akan diperiksa petugas dan harus menunjukan hasil tes swab, rapid antigen, maupun hasil tes GeNose.

TtG

MUI Anjurkan Shalat Idul Fitri di Rumah

lombokjournal.com –

Shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 dianjurkan dilakukan bersama keluarga di rumah saja.

Alasannya, shalat Idul Fitri yang biasanya mendatangkan Jemaah dalam jumlah besar, akan menimbulkan kerumunan kelompok. Sehingga rentan terjadi penularan virus corona.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan mengatakan itu, dalam konferensi pers secara virtual di kanal YouTube BNPB, Jumat (23/04/21)

“Shalat Idul Fitri ini karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok harus kita lebih utamakan keselamatan, supaya tidak menimbulkan penularan klaster baru baru,” kata Amirsyah.

Menurutnya, hal sama juga berlaku untuk acara silaturrahmi selama lebaran, bisa dilakukan secara virtual tanpa harus bertemu langsung dengan anggota keluarga.

“Ini akan lebih meningkatkan suasana yang hangat di tengah-tengah keluarga, dan terhindar dari kerumunan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:

Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun ini harus dijadikan momentum untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di India merupakan pelajaran yang harus diambil hikmahnya oleh Indonesia.

“Dan pemerintah harus terus melakukan peningkatan intensitas vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi yang 70 persen bisa kita capai,” ujar Amirsyah.

Haryanti PS

Kmps

Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah itu Apa?

MATARAM.lombokjournal.com –

Warga Mataram banyak bertanya, setelah pohon-pohon rindang di sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan, Kota Mataram, ditebang habis, lantas mau diapakan jalan yang kini jadi panas meranggas itu.

Pertanyaan itu muncul, setelah banyak warga menyaksikan sekelompok pemuda melakukan aksi protes, Rabu (21/04/21).

Kelompok yang menyebut Gerakan Pemuda Peduli Mataram itu menolak dan sangat menyesalkan penebangan pohon yang sudah berusia puluhan tahun itu.

Penebangan pohon sepanjang Jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan yang terkenal sejuk itu akan jadi gersang jelang berhentinya musim hujan.

Dan itu berarti mengurangi keindahan kota Mataram yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

Novrizal Hamzah mengatakan, apa Pemerintah Kota akan menghilangkan nilai sejarah beberapa tempat Kota Mataram.

Dari penelusuran informasi yang dilakukan lombokjournal.com, program ini sudah dirancang jauh sebelumnya. Telah menjadi pembicaraan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Effendi Eko Saswito dengan Walikota Mataram sebelumya, H Ahyar Abduh.

Bahkan saat Sekda Eko Saswito mulai menjabat, program ini harus segera dieksekusi. Sebab anggarannya sudah tersedia.

“Pelebaran jalan ini menjadi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, jadi sekarang kita jalani saja dan kita ingatkan agar segera ditanam pohon lagi,” kata Eko.

Namun Walikota H Mohan Roliskana dikabarkan justru khawatir, penebangan pohon jenis mahoni dan kenari secara masif dapat menghilangkan identitas kawasan tersebut.

Apalagi jenis pohon tersebut selain sebagai pelindung dan menambah keasrian kota juga sebagai peneduh.

Namun hal itu dibantah Novrizal, yang menilai tidak masuk akal soal penebangan yang sudah terjadi itu dilempar sebagai kebijakan mantan Walikota H. Ahyar Abduh.

“Yang jadi walikota sekarang itu Pak Mohan, dan itu dilakukan saat ini. Yang punya hak mau melanjutkan kebijakan lama atau melarang tentunya Pak Mohan sendiri. Kalau walikota sekarang menyayangkan penebangan pohon, mestinya bisa melarang,” kata Novrizal, Kamis (22/04).

Lantas, bagaimana posisi Pemprov NTB yang sudah melakukan kesepakatan antara Pemerintah Pusat.

Aksi Protes Penebangan Pohon di Jalan Pendidikan Mataram

Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Mataram, menggelar aksi unjuk rasa terhadap penebangan pohon-pohon lindung di sepanjang Jalan Pendidikan yang telah dilakukan Pemerintah Kota(Pemkot) Mataram. Unjuk rasa yang digelar di lokasi bekas penebangan tersebut, Rabu, (21/04/2021), berupa aksi teatrikal.

Dalam aksinya, mereka menjadi pohon dan menirukan gerakan pohon yang rebah usai ditebang. Tubuh mereka tanpa baju serta bergelimpangan sepanjang trotoar, tempat di mana bekas ditebangnya pohon-pohon.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.30 wita hingga menjelang maghrib itu sempat menarik perhatian pengendara dan pejalan kaki di sepanjang Jalan Pendidikan.

Perwakilan Gerakan Pemuda Peduli Mataram, Novrizal Hamza, menyatakan bahwa apa pun alasannya, Pemkot Mataram salah besar menebang pohon berusia tua di sepanjang jalan tersebut.

“Isu yang beredar akan dilakukan pelebaran jalan Catur Warga dan Jalan Pendidikan maka pohon-pohon besar sepanjang jalan itu ditebang. Maka kami melakukan aksi protes terhadap penebangan pohon yang terjadi,” ujar Novrizal.

Penebangan pohon ini bisa membuat Kota Mataram gersang saat musim kemarau. Selain itu juga mengurangi keindahan kota yang terkenal dinaungi pohon-pohon besar.

“Apa Pemerintah Kota akan menghilangkan ‘nilai historis’ Kota Mataram, yang selama ini melekat pada ingatan kolektif warganya,” ujar Novrizal.

BACA JUGA:

Selanjutnya Novrizal mengatakan bahwa pelebaran jalan bisa dilakukan tanpa harus menebang habis semua pohon. Ia berharap Pemkot Mataram bisa mencari cara lain sebagai solusi agar tidak terus melakukan penebangan pohon lindung.

“Tuntutan kami, stop penebangan pohon dan segera tanam kembali pohon di sepanjang jalan. Yang perlu dilebarkan adalah pikiran-pikiran baik bukan (hanya) ruas jalan,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan lombokjournal.com di sepanjang Jalan Catur Warga hingga Jalan Pendidikan masih terlihat sisa-sisa penebangan berupa pokok pohon dan ranting yang belum dibersihkan.

Ast

Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Hendaknya terus memperoleh pendampingan dan pengawalan KPK dalam berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencegah tindak korupsi

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB untuk memaksimalkan koordinasi dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita tentu berterima kasih atas kehadiran KPK yang terus-menerus melakukan rapat koordinasi dan pendampingan kepada sejumlah Kepala OPD Pemrov NTB sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi,” kata Gubernur saat menerima Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI dalam rangka Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah NTB, Rabu (21/4) di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB.

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur, menilai Rakor dapat memberi manfaat pada pimpinan serta aparat daerah. Harapannya, sosialisasi dan rakor ini memberi pemahaman kepada para kepala daerah di NTB dan para ASN agar bisa memilah yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ASN mampu melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

“Bagi kami di NTB koordinasi yang dilakukan KPK seperti ini, hendaknya perlu terus memperoleh pendampingan dan pengawalannya dalam berkolaborasi dan bekerjasama demi satu tujuan bagaimana mencegah tindak korupsi. Diharapkan kepada jajaran pemprov NTB jika mengalami kesulitan ataupun keragu-raguan dalam pelaksanaan program hendaknya tidak segan berkoordinasi dengan KPK,” tutur Bang Zul.

Sekda NTB, Drs. HL. Gita Ariadi, M.Si juga berharap agar OPD di lingkup Pemprov NTB bisa melakukan koordinasi secara intens dengan KPK terkait dengan pendampingan agar di kemudian hari tidak sampai berhadapan dengan penegak hukum.

Dengan demikian Pemda NTB bisa menjalankan fungsi pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Kehadiran KPK bisa mendorong progress target capaian pencegahan korupsi lebih dioptimalkan dengan komitmen yang lebih kuat. Koordinasi yang terjalin baik akan menghasilkan harapan yang lebih baik pula,” demikian ujar Gita.

BACA JUGA:

Capaian pencegahan korupsi di NTB

Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris, mengingatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki komitmen penuh dalam melayani masyarakat. KPK tetap berkomitmen memberikan tata kelola dan itikad melayani di daerah masing-masing dengan segala tantangannya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Meski capaian kinerja pencegahan korupsi di NTB sebelumnya dinilai baik dengan nilai rata-rata secara keseluruhan mencapai 76, namun diharapkan tahun 2021 ini bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan.

Hal ini penting sebab masih banyak persoalan-persoalan yang lebih serius harus ditangani lagi agar kemajuan penanganan dan pencegahan korupsi di NTB terus meningkat. Masalah penanganan aset Pemprov agar lebih dimaksimalkan lagi dan diharapkan bisa seluruhnya disertifikasi.

“Soal yang satu ini KPK tetap membuka diri jika Pemprov NTB menemukan kendala dalam penanganannya. Komitmen dari jajaran pemprov NTB untuk mencegah tindak pidana korupsi juga sangat diharapkan,” kata Haris.

Haris juga menggaribawahi agar para OPD lingkup Pemprov NTB bisa memahami tugas dan fungsi serta bisa menyelesaikan setiap program yang sudah dijabarkan dalam Renstra dan Renja masing-masing.

“Khususnya bidang-bidang yang krusial seperti aset PT GTI, optimalisasi pendapatan daerah, bidang-bidang yang bersentuhan dengan pengadaan barang dan jasa, bansos, agar pedoman dan aturan tersebut benar-benar diperhatikan,” ujar Haris.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan VI KPK Sugeng Basuki menambahkan, ditengah terjadinya Covid-19 saat ini dimana refocusing anggaran pembangunan untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 sangat memberatkan pemda. Berbagai bantuan seperti Bansos, BLT dan lainnya sangat rawan dalam pendistribusian, apalagi tak tepat sasaran.

BACA JUGA:

“Saya berharap Inspektorat betul-betul bisa mengawasi mulai dari proses perencanaan, hingga pelaksanaan dan pembayarannya. Peran Inspektorat sangat vital karena itu SDM nya diharapkan lebih ditingkatkan lagi. Ke depannya, para auditor harus ditingkatkan SDM nya dan memiliki sertifikasi investigasi yang berkompeten dalam bidangnya,” pungkas Sugeng.

Diskominfotik

Gubernur Zul : Kebijakan Daerah Mematuhi Kebijakan Pusat Tentang Larangan Mudik

Pemudik dari luar provinsi NTB sudah jelas ketetapannya, bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menegaskan bahwa tidak mungkin kebijakan di daerah berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, guna meluruskan pemberitaan di beberapa media online tentang pernyataannya yang membolehkan masyarakat untuk mudik. Padahal konteks pernyataannya kemarin sedang membicarakan praktek di Pulau Lombok dan Sumbawa.

“Kami kaget juga, ketika viral di medsos bahwa seakan-akan Gubernur NTB memperbolehkan mudik ke NTB,” Kata Doktor Zul, saat diwawancara secara live oleh Inews TV, Rabu (21/4/2021) Pendopo Gubernur.

Dijelaskan Gubernur, bahwa pernyataan viral ini berawal saat Jum’at (16/4/2021) pekan lalu. Di saat bersama para wartawan, sempat ada pertanyaan tentang mudik antara pulau Lombok ke pulau Sumbawa yang masih satu daerah atau satu provinsi.

Menurutnya, Idul Fitri di masa pandemi ini bukan hanya sekarang, namun sudah setahun yang lalu terjadi. Dalam prakteknya, karena wilayah NTB ini kecil sehingga harus diatur sedemikian rupa.

“Jadi agak ribet ngaturnya kalau orang yang tinggal di Mataram, keluarga besarnya ada di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur yang tidak terlampau jauh, kemudian ada yang menutup jalan membatasi, sehingga menimbulkan kepanikan baru dan mencari jalan yang lain,” jelas Gubernur.

Begitu juga petani musiman yang bekerja di pulau Sumbawa, memanfaatkan momentum idul fitri ini, untuk menemui keluarga, ketika dilarang secara berlebihan, mungkin bisa menimbulkan tindakan di luar batas kewajaran.

“Numpang dibalik truk dan tindakan lain, yang justru sangat mengganggu,”tuturnya.

Oleh sebab itu, dalam hal penerapan protokol kesehatan yang harus ditegakkan, pada daerah dan wilayah yang tidak terlalu jauh, misalnya kabupaten/kota, tidak mungkin kita katakan tidak boleh.

“Karena wilayah kita kecil, daerah yang jaraknya dekat-dekat, internal dalam pulau Lombok sendiri”, sebutnya.

Sehingga, Doktor Zul mengatakan mudik lokal dalam prakteknya tidak dapat dihindari. Namun kesigapan dalam menerapkan dan mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid benar-benar dilakukan.

“Kita akan tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan pusat, mengikuti aturan dan kebijakannya namun tidak menghadirkan kerumitan-kerumitan baru yang tidak kita inginkan,” tedasnya.

Namun kalau pemudik dari luar provinsi NTB, sudah jelas ketetapan dan ketegasan pemerintah pusat. Bahwa semua akses angkutan darat, laut dan udara akan dibatasi bagi pemudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021.

Pemerintah Provinsi NTB juga bersinergi dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, untuk mengatasi mudik lokal dalam wilayah Provinsi NTB. Mudik yang terjadi antara Kabupaten/Kota.

Tentunya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini prokes yang wajib di taati di era sekarang, baik yang mudik atau tidak. Termasuk destinasi wisata di NTB sudah menerapkan CHSE.

Apalagi diakuinya Satgas Covid-19 NTB bersama Aparat Polri/TNI selama ini dengan tegas menerapkan disiplin penegakan protokol covid.

edy@diskominfotik_ntb

Joseph Paul Zhang Dicari Polri, Pernah Sebut PKI Orang Jujur

lombokjournal.com —

Sosok Jozeph Paul Zhang menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya pria ini mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan sebagai nabi ke-26 ini disampaikan Joseph Paul Zhang dalam sebuah forum diskusi daring bertema “Puasa Lalim Islam”.

Sontak saja pernyataan Joseph Paul Zhang memantik emosi umat Islam di Indonesia. Beberapa ormas Islam meminta polisi menangkap Joseph Paul Zhang.

Bukan kali ini saja Joseph Paul Zhang membuat video dan berkomentar kontroversial. Jauh sebelum mencuat pengakuannya sebagai nabi ke-26, pria yang disebut sebagai pendeta ini juga pernah membela PKI yang merupakan partai terlarang di Indonesia.

Ungkapan tersebut seperti dalam video yang diunggah channel YouTube Cahaya Islam Channel Desember akhir tahun 2020 lalu.

Dalam video tersebut tampak sosok Jozeph Paul Zhang tengah melakukan diskusi perihal PKI.

Jozeph menyebut bahwa PKI ini sebetulnya orang yang jujur. Gerakannya yang menculik 7 jendral merupakan bentuk kritik. Ia menyebut bahwa di era Soekarno banyak jenderal yang bergaya hidup hedon.

“PKI ini orang-orang jujur yang mengkritik jendral jamannya Soekarno yang hidupnya mewah, istrinya 4. Jangan bilang Jendral A Yani dan jendral lainnya itu jujur ya, hidupnya dalam hedonisme,” ucapnya.

“Pada kenyataannya PKI itu mengkritik Soekarno karena jendral-jendralnya itu hedonisme hidupnya. Jadi PKI itu justru yang mengajarkan rakyat itu hidup bener,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mempertanyakan seberapa jahat PKI itu. Menurutnya justru PKI punya andil besar dalam perjuangan kemerdekaan, contohnya saat pemberontakan tahun 1926 dan pemberontakan 1948.

“Apakah PKI jahat? sejahat apa? jahatnya dimana? justru di zamannya PKI itu yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1948. Nah NU ini jadi korban berapa banyak yang jadi korban ngga nyampe 500 total dari tahun 26 sampai 45,” katanya.

“Tapi berapa yang dibantai orang yang dianggap pki sama orang NU? 3 juta oleh orang NU ya kan, kan dulu musuhnya sama NU,” tambahnya.

Sejak 2018 Jozeph Paul Zhang Tinggalkan Indonesia

lombokjournal.com —

Keberadaan Jozeph Paul Zhang sudah dilacak dan diketahui Bareskrim Polri. Jozeph Paul Zhang penghina Nabi Muhammad cabul dicari-cari polisi.

Ini kabar terbaru tentang kasus Jozeph Paul Zhang. Polisi mendalami berkas penyelidikan terlapor Jozeph Paul Zhang. Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, ternyata yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018.

Saat ini, Jozeph dikabarkan berdomisili di Bremen, Jerman.

Hal itu sejak awal sudah diperkirakan Bareskrim Polri. Namun penyelidikan Jozeph Paul Zhang terkait dugaan penistaan agama tidak akan terhalang.

“Kami berkoordinasi dengan Imigrasi dengan baik. Data yang bersangkutan (Jozeph Paul Zhang) meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018 dan tercatat belum kembali,” kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Agus Andrianto ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Jozeph Paul Zhang mengetahui banyak warga Indonesia yang gampang marah sehingga membuat konten video yang memancing emosi masyarakat.

“Dia tahu akhir-akhir ini banyak warga Indonesia gampang sekali marah. Ngomong-lah seperti di video yang viral. Semoga hari kemarin enggak banyak yang batal puasanya,” kata Agus.

Terkait dengan video tersebut, Agus memastikan kepolisian akan turun tangan menjalankan tugas pokok kepolisian.

Menag: Aparat Proaktif Proses Penistaan Agama

lombokjournal.com —

Dua peristiwa dugaan penistaan agama kembali terjadi dan menjadi perbincangan publik pekan ini.

Pertama, video Jozeph Paul Zhang yang diduga menghina Islam, sedangkan Desak Made Darmawati yang diduga melakukan penistaan agama Hindu.

Desak Made sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Hindu, meski proses hukum yang berjalan tetap harus dihormati. Aparat juga sudah menindaklanjuti laporan terkait Joseph Paul Zhang.

“Saya mengapresiasi langkah proaktif aparat dalam menindaklanjuti dan mengambil tindakan atas laporan ujaran yang mengandung penistaan dan menimbulkan keresahan,” kata Menag, Yaqut Cholil Qoumas melalui keterangan pers Kemenag RI di Jakarta, Minggu (18/04/2021).

Ia usai bertemu beberapa tokoh agama Kalimantan Utara. Menag minta masyarakat tetap tenang.

“Saya minta masyarakat untuk tetap tenang, mengedepankan kebersamaan dan toleransi di tengah upaya berbagai pihak mengadu dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Ditegaskannya, indakan menistakan agama memang tidak dibenarkan atas alasan apapun. Karenanya, menjadi tugas aparat untuk melakukan tindakan tegas pada setiap bentuk penistaan agama, siapapun pelakunya.

BACA JUGA

Menag mendesak aparat menindak tiap pelaku ujaran atau pun perbuatan yang mengarah pada penistaan agama.

“Tidak hanya terkait kasus Joseph Paul Zhang dan Desak Made, tapi siapapun pelakunya,” tegas Menag.

Tiap umat beragama harus meyakini kebenaran keyakinan agamanya. Namun, tidak boleh diikuti dengan sikap merendahkan atau menyalah-nyalahkan ajaran atau keyakinan agama lainnya.

Masyarakat diminta kedepankan toleransi.

“Mari yakini kebenaran agama masing-masing dengan tetap menghormati dan menghargai saudara sebangsa yang berbeda keyakinan,” tandasnya.