MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Hotel Lombok Astoria akan menggelar acara Grebek Sahur pada Minggu dini hari, tepatnya 9 Mei 2021 nanti.

Dijadwalkan dimulai pada pukul 02.00 WITA, 300 paket sahur rencananya akan diberikan kepada para pekerja malam dan masyarakat di seputaran Kota Mataram.

“Ini tak hanya sebagai bentuk Social Responsibility, tetapi juga sebagai bentuk Moral Responsibility dari Lombok Astoria. Pemprov NTB sangat mendukung kegiatan ini,” jelas Najamuddin Amy, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Rute pembagian paket sahur tersebut akan dimulai dari Hotel Lombok Astoria yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Rembige Kecamatan Selaparang. Kemudian bergerak ke daerah Bertais dan Cakranegara dan berakhir di Islamic Center Hubbul Wathan Mataram.

BACA JUGA:

• Bansos untuk 958 Petugas Kebersihan
• Ady Setiawan Asal Bima, Resmi Gabung Timnas

“Grebek Sahur ini sebagai bentuk rasa syukur kami Lombok Astoria yang masih bisa bertahan di masa Pandemi ini. Kami ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat,” tutur Saeno Kunto sebagai General Manager Lombok Astoria.

Saeno Kunto lebih jauh menjelaskan selain menggelar Grebek Sahur, Lombok Astoria sebelumnya telah membagikan bingkisan terhadap para karyawan tenaga magang dan praktek di tempatnya. Setiap jum’at, Lombok Astoria juga menggelar bagi nasi bungkus kepada masyarakat sekitar.

“Dengan berbagi kami percaya kita tidak akan pernah merasa kekurangan,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram dan 358 petugas Cleaning Service (CS) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bang Zul kepada petugas kebersihan, yang  memberikan kontribusi bagi kebersihan lingkungan.

Pemberian bantuan sosial berupa uang tunai Rp. 600.000 dan beras, diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan petugas kebersihan.

“Semoga dengan apa yang kita berikan dapat meringankan kebutuhan bapak ibu semua,” tutur Bang Zul saat memberikan sambutan pada pemberian bantuan sosial yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (06/05).

BACA JUGA:

• Covid-19 di NTB, Bertambah 36 Positif
• Dibantah, Isu Alfamart Masuk Lombok Utara

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyambut Hari raya Idul Fitri.

“Lebaran ini mereka memiliki harapan untuk kepentingan menghadapi lebaran, diharapkan uangnya dapat digunakan sebaik mungkin, berasnya bisa digunakan untuk fitrah,” tutur Kadis Sosial.

Salah satu petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram, Mahyudin mengaku bersyukur atas diberikannya bantuan sosial. “Terima kasih kepada Gubernur NTB dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada kami, Insya Allah akan digunakan sebaik mungkin,” tutur Mahyudin.

Ser
diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Jozeph Paul Zhang​, tersangka penistaan agama dan sudah jadi buron interpol yang sekarang bersembunyi di Jerman, tampak makin berani dan percaya diri.

Dalam video live terbarunya, yang diunggah Kamis (06/05/21), Paul Zhang menyatakan, minoritas di Indonesia kini sudah berkembang, sejak ditangkapnya Habib Rizieg bersama ulama lainnya yang obok-obok Indonesia dengan khilafahnya.

Karena itu, Paul Zhang berharap minoritas tidak takut lagi, dan harus berani bersuara.

Tapi yang minoritas itu makin membesar. Ia mengutip ucapan Walikota Solo, bahwa minoritas (kekristenan) di Solo itu jumlahnya sudah mencapai 35 persen.

Demikian juga di Semarang kekristenan sudah lebih dari 30 persen. Padahal disitu ada pondok pesantren radikal.

Tapi ia menyayangkan, meskipun minoritas meski sudah mencapai 35 persen itu (Sebagian besar) semua ayam (chicken), tidak berani berani tampil.

“Teman-teman ayo tampil, sudah banyak yang berani. Sudah banyak yang berani declaire. Kalau semua jadi ayam akan terus ditekan-tekan,” katanya.

Indonesia ini diobok-obok orang Yaman, kemudian ia menyebut nama Habib Rizieq dan Anis Baswedan. Padahal negara Yaman sekarang sudah babak belur.

Pada jamannya Bung Karno (Prsiden pertama RI) perang habis-habisan melawan khilafah. Sekarang khilafah dipelihara, sama orang-orang seperti Yusuf Kalla dan Amien Rais.

Namun ia percaya Indonesia tidak akan diobok-obok khilafah, dalam 3 tahun ini khilafah akan dilibas habis.

“Lebih baik diobok-obok orang Cina. Dimana ada orang Tionghoa disitu ada kemakmuran. Ada  orang Yaman ada kehancuran,” kata Paul Zhang.

BACA JUGA:

• Joseph Paul Zhang Dicari Polri,Pernah Sebut PKI Orang Jujur
• Joseph Paul Zhang Bisa Ditangkap Meski di Luar Negeri

Sebelumnya ia menyinggung Habib Rizieq yang disebutnya lari ke Arab. Coba kalau pemimpin FPI itu lari ke Prancis atau Inggris.

“Goblog memang Habib satu tu. Coba lari ke Jerman, akan diback up habis-habisan,’ kata Paul Zhang.

Cc

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada pihak Perusahaan Sumbawa Timur Mining (PT. STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi terpusat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, agar memperhatikan standar lingkungan yang baik di sekitar lingkungan pertambangan.

Terutama menjaga kelestarian hutan lindung, karena menjaga kelestarian hutan adalah salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang terus didorong hingga saat ini.

“Saya berharap selama kegiatan eksplorasi atau penelitian, standar kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan harus dijunjung tinggi. Karena itu juga akan mempengaruhi citra perusahan di tengah masyarakat,” harap Wagub saat menerima Audiensi rombongan management PT. STM di pendopo Wakil Gubernur NTB, Rabu (05/05).

Ummi Rohmi juga menegaskan kepada pihak PT. STM untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh SDM dan tenaga lokal. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri, beri mereka kesempatan untuk mengasah kemampuan.

Hal itu tentu harus didukung dengan berbagai program latihan yang difasilitasi oleh pihak perusahaan pertambangan emas dan aneka jenis mineral lainnya tersebut.

“Kita harus pastikan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar harus sejahtera. Artinya kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dampak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Wagub NTB : Tangani Kekerasan Pada Anak Dari Akarnya
• HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

Menanggapi hal itu, Principal Government Releasen PT. STM, Yuyud Indrayudi, menyambut baik harapan itu. Karena menurutnya, keterlibatan SDM lokal menjadi salah satu konsen perusahaan selama menjalankan kegiatan eksplorasi atau penelitian.

“Bahka saat ini, kami melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Kami berkomitmen untuk mengutamakan SDM lokal,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kelestarian alam dan hutan lindung di sekitar merupakan komitmen pihak perusahaan yang paling penting.

Memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup termasuk wilayah kawasan hutan termasuk melakukan penanaman pohon kembali di lokasi yang telah digunakan untuk eksplorasi.

“Kami selalu komitmen untuk menjaga lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan pertambangan,” katanya.

Manikp@kominfo

Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganannya harus langsung menuju ke akar masalah.

Ia juga menginginkan agar sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara massif, disamping upaya menemukan akar permasalahan secara ilmiah.

“Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan sebaik mungkin, bisa langsung ditinjau kepada desa tempat kasus tersebut berasal,” tutur Umi Rohmi saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (05/05).

Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin.

“Buat edukasi yang menarik, sehingga itu akan membuat efektif. Kalau misalnya tentang perlindungan anak yang ditayangkan sebuah video bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik,” jelasnya.

BACA JUGA: Setia kawan dan Dermawan, Bulan Peduli Sosial 2021

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H. mengungkapkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak.

Di antaranya adalah dengan membentuk berbagai program–program seperti Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Selain itu, juga dibentuk Forum Anak bersama dengan Lembaga Perlindungan Desa yang bertujuan untuk memberikan ruang pada anak untuk saling membaur dalam interaksi yang positif.

Seperti pada tahun 2019 dibangun pondok ceria sebagai pemulihan psikis jiwa anak–anak, yang didirikan di 20 titik.

“Penguatan kapasitas anak dan keluarga di mana pada masing–masing dusun terus berjalan, di sana ada posyandu keluarga, kemudian kami berdayakan dengan adanya khutbah jumat, dimana LPA menyiapkan 24 judul khutbah jumat tentang kekerasan anak,” jelas Sahan.

Ser@diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE., M.Sc menyerahkan secara simbolis bantuan Kaum Dhu’afa dan santunan Anak Yatim warga LKS/ LKSA dalam dan luar Panti.

Bantuan itu terkaait Bulan Peduli Sosial LKKS Prov. NTB 2021 berlangsung di Halaman Kantor PKK pada Selasa (04/05/21).

Bulan peduli sosial tahun 2021 ini meneruskan apa yang sudah dilakukan LKKS pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun di tahun sebelumnya sudah memasuki masa pandemi di bulan Ramadhan ternyata tidak memutus semangat untuk berbagi dengan sesama.

“Sempat ada sedikit keraguan, apakah kita bisa mengumpulkan bantuan ketika situasi pandemi sedang berlangsung, namun ternyata Allah sudah membukakan rezekinya untuk para dhu’afa, anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan hasil pengumpulan yang justru tahun kermarin lebih besar dibandingkan masa sebelum pandemi” ungkap Bunda Niken, sapaan akrab Ketua TP PKK tersebut.

Kita memahami bahwa di masa pandemi tentu saja secara umum telah memberikan masa-masa yg sulit bagi kita semua. Namun walau begitu tahun ini LKKS kembali mengumpulkan yang biasa didapatkan secara rutin dari para donatur.

Diharapkan dengan apa yang sudah disampaikan di bulan peduli sosial ini, bisa sedikit memberikan kebahagiaan serta mengobati rasa sedih dan rasa prihatin kepada yang membutuhkan. Dimasa pandemi ini, tentu saja diberikan kesempatan yg lebih luas lagi kepada Para donatur utk bisa menyampaikan kepada jaringan LKKS LKSA di seluruh NTB.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung Kegiatan Bulan Peduli sosial tersebut, tidak terkecuali juga kepada BAZNAS NTB.

BACA JUGA: Gubernur Ajak Masyarakat NTB Gerakan Cinta Zakat

Diharapkan pula kerjasama yang akan semakin baik dari tahun ke tahun, baik dari sisi pengumpulan maupun penyaluran, agar kedepannya segala sumber daya yang ada terus diperbaiki dan dioptimalkan.

“Masyarakat Indonesia sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki rasa kesetiakawanan yang cukup besar, dan rasa kedermawanan yang baik. Dan ini adalah potensi bagi kita semua untuk terus memupuk perhatian kepada sesama, terus memberikan kepedulian dan kesetiakawanan sosial ini dengan metode yang lebih baik lagi di masa yang akan datang agar makin bisa kita tingkatkan” tutup Bunda Niken.

jm

Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring(online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung

MATARAM.lombokjournal.com —

Merayakan Hari Keterbukaan Informasi Publik 2021, Komisi Informasi(KI) memastikan pelayanan informasi publik tetap berjalan di era pandemi bahkan hingga ke desa dengan mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Komisi Informasi telah memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat”, ujar Gede Narayana, Ketua KI Pusat dalam perayaan secara virtual, Selasa (04/05) di Jakarta yang diikuti pula oleh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr Najamuddin Amy.

Untuk itu, Gede Narayana mengatakan, MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan Hak Akses Informasi Masyarakat Desa terpenuhi demi mewujudkan Desa Aman, Damai dan Berkeadilan. “Melalui kerjasama ini diharapkan mampu mewujudkan Desa yang aman damai dan berkeadilan bagi masyarakat Desa,” katanya menjelaskan.

Ia meminta pula agar seluruh PPID badan publik tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring(online).

Menurutnya, jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring(online), badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman (jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai petunjuk pemerintah dan/atau instansi kompeten lainnya,

Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung.

Dan memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat relevan memanfaatkan teknologi digital.

Kemajuan pesat teknologi digital dinilai dapat menghadirkan keuntungan tetapi juga bisa menjadi tantangan. “Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan kita semua untuk beraktivitas dan berkarya terutama dalam masa pandemi.

Tetapi, di sisi lain teknologi digital yang tidak bijak pemanfaatannya akan menghasilkan berbagai permasalahan seperti hoaks dan disinformasi. “Oleh karena itu, literasi digital yang baik sudah menjadi suatu keharusan, dan bukan lagi suatu pilihan,” jelasnya.

Dalam implementasi UU KIP lanjut Mira, masih banyak badan publik yang belum berstatus informatif. Merujuk pada data Komisi Informasi tahun lalu, dinyatakan bahwa baru 60 badan publik atau 17,4% yang mendapatkan kategori informatif, 34 badan publik atau 9,8% dengan kategori menuju informatif, selebihnya masih dalam kategori cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif dari 348 badan publik yang dipantau.

BACA JUGA:

• Gubernur Ajak Masyarakat NTB Gerakan Cinta Zakat
• Pembatasan Pergerakan Orang untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Lebih lanjut, Mira mengatakan ada empat hal yang dapat dilakukan secara bersama untuk peningkatan status badan publik menjadi informatif.

“Pertama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik perlu diperkuat karena dipundak berkala sesungguhnya keberhasilan implementasi Undang-Undang ini.

Ke-2, pimpinan badan publik pada setiap tingkatan harus memiliki persepsi yang sama akan pentingnya penciptaan budaya keterbukaan informasi,” jelasnya.

Ke-3, peningkatan praktek tata kelola data di setiap PPID dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola data yang handal sebagai bahan dasar pelayanan informasi.

“Dan ke-empat, peningkatan kapasitas SDM PPID dalam memanfaatkan teknologi digital,” sambung Mira.

Ketua KI NTB, Suaeb Qury menegaskan, sejalan dengan pesan dan amanat Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyesuaikan dan mengikuti arus tranformasi digital untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, kemajuan teknologi yang menyertai dan menandai adanya kesungguhan bagi penyelenggara negara untuk berpihak pada orientasi kesejahteraan dan keadilan.

“Penyampaian informasi harus disertai dengan komitmen dan keberpihakan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat”, tegas Qury.

jm

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain dapat membersihkan harta dengan cara memberikannya kepada yang berhak, zakat juga dapat menjadi penenang hati dan memberikan rasa bahagia bagi pemberinya jika dilakukan dengan ikhlas dan penuh cinta.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkieflimansyah saat meluncurkan secara resmi Gerakan Cinta Zakat bersama BAZNAS NTB di Gedung Graha Bhakti Praja pada Rabu, 5 Mei 2021.

“Ini luar biasa. Gerakan Cinta Zakat dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya zakat itu apa,” jelasnya.

Menurut Bang Zul, sapaan Gubernur, melalui Gerakan Cinta Zakat dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah.

Selain itu, Gerakan tersebut dapat menjaga hati pemberinya dan mendidik agar peka terhadap kekurangan sekitar. Dimana, hal tersebut dapat melatih diri agar bisa mencapai pribahasa “tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui”.

Bang Zul yang didampingi isteri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, juga menyempatkan diri memberikan zakat Mal kepada panitia Zakat BAZNAS NTB. Yang mana diharapkan akan dapat memotivasi setiap orang untuk melalukan hal serupa.

BACA JUGA:

• Cegah Ledakan Covid-19, Gubernur NTB Anjurkan Tidak Mudik
• Puisi Bisa Meningkatkan Kesehatan

Sementara itu, Ketua BAZNAS NTB, TGH Muhammad Said Ghazali menjelaskan, Baznas NTB akan memastikan penyaluran zakat yang telah disalurkan masyarakat agar tepat sasaran, betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Lebih jauh TGH Muhammad Said Ghazali menjelaskan, Potensi zakat di NTB Mencapai 2,8 triliun. Sementara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 kemarin baru sekitar 100 milyar lebih. Pengumpulam ZIS mampu direalisasikan sebesar 28,5 milyar melebihi realisasi pada tahun 2019 yakni 26, 4 miliyar.

“Untuk pengumpulan zakat infak dan sodakoh tahun 2021 ditargetkan sejumlah 30 milyar,” jelasnya.

Baznas NTB sendiri mendistribusikan ZIS dan memanfaatkannya melalui beberapa program dan insyaallah untuk 2021 target 30 miliyar.

Baznas NTB mendistribusikan penggunaan ZIS melalui beberapa program. Diantaranya, Baznas NTB Gemilang Peduli dengan jumlah penerimanya 26798. Baznas NTB Gemilang Cerdas dengan jumlah penerimanya 3198 orang.

Baznas NTB Gemilang sehat dengan jumlah penerimanya 881 orang. Baznas NTB Gemilang makmur dengan jumlah penerimanya 2581 orang.

Dan Baznas NTB Gemilang takwa dengan jumlah penerimanya 6541 orang. Program pemberdayaan sejumlah 499 orang dan lembaga, dengan total 4438 orang.

“Program Baznas NTB Gemilang selalu berusaha menyalurkan zakat secara produktif,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

MATARAM.lombokjoutnal.com  —

Menindak lanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor : 550/05/KUM/Tahun 2021 dan mencermati penyebaran COVID19 global dan nasional, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat bersama Fotkopimda serta Bupati/Walikota se-NTB.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr Najamuddin Amy, S.Sos., MM, mengungkapkan, rapat bersama Kapolda NTB, Danrem 162/Wb, pada Selasa (04/05/21) di Mataram, melahirkan tiga point.

Pertama, Pemerintah Provinsi minta masyarakat mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan perjalanan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kedua, bagi masyarakat dengan alasan tertentu dapat melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut dari Pelabuhan Kayangan – Poto Tano maupun sebaliknya, dapat diberikan waktu sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 pukul 00.00 Wita.

“Nah, (point) yang ketiga itu larangan bepergian dengan moda transportasi laut akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 00.00 Wita,” kata Doktor Najam yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

Untuk mempertegas kebijakan ini, Pemerintah Provinsi juga telah membuat surat untuk disikapi bersama dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB.

BACA JUGA:

• Cegah Ledakan Covid-19, Gubernur NTB Anjurkan Tidak Mudik
• NTB Gemilang Dikritik Mahasiswa, Ini Respon Kadis Dikbud

“Insya Allah, suratnya sudah (ada), dan akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota se-NTB. Surat terkait pembatasan pergerakan orang ini sudah ditandatangi langsung oleh Sekda NTB,” ujar Bang Najam.

Sebelumnya, ia juga menyikapi soal simpang siurnya informasi yang beredar terkait mudik lokal.

Dikatakan, demi kebaikan bersama masyarakat diminta bersabar dan menahan rindu untuk mudik untuk bersama-sama menekan laju COVID19.

“Pemimpin itu memberi harapan sekaligus memberi peringatan. Tapi yang jelas pemimpin itu mengambil keputusan. Beberapa waktu yang lalu memang Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan edaran terkait mudik lebaran. Dasar rujukannya adalah edaran dari Menteri Perhubungan dan adanya Instruksi Presiden. Tentu setiap provinsi memiliki kondisi yang berbeda,” kata Doktor Najam.

Pemprov NTB mencoba memberikan harapan sambil diusulkan kepada Pusat bahwa NTB ini terdiri dari dua pulau dengan jarak yang sangat berdekatan.

“Bahkan pada saat kunker Mendagri, kondisi ini ditanyakan oleh media dan sangat dipahami bahwa memang kondisi dan tipikal mudik antara kabupaten/kota di NTB berbeda jauh dengan Jawa dan tempat lainnya,” imbuhnya.

Dikatakan, munculnya edaran mudik lokal dengan ketentuan prokes dan pembatasan sampai 70 persen kapasitas moda angkutan adalah kegelisahan Gubernur NTB menjemput perasaan rakyatnya yang rindu berlebaran bersama keluarga.

“Karena Kota Mataram dan Lombok Barat saja hampir tiada berjarak begitu juga kabupaten/kota lainnya seperti Lotim dan KSB yang berjarak hanya 1,5 jam penyebrangan,” jelas Doktor Najam.

“Tapi kondisi dari hari ke pandemi ini terus meningkat. Instruksi Presiden agar corona tidak mewabah seperti di India dan beberapa negara lainnya. Pun menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terkini. Negara kita adalah negara kepulauan. Konektifitas pelabuhan dan bandara pun harus kembali diperketat. Prokes yang dikawal aparat TNI Polri dan Gugus Tugas pun seolah tak diindahkan warga yang mudik. Lihatlah kerumunan di pusat perbelanjaan dan lainnya yang susah sekali dihindarkan,” paparnya.

Gubernur bersama Kapolda, Danrem dan Gugus Tugas COVID19 Provinsi NTB pun menambahkan addendum dan memperbaharui edaran sebelumnya.

Warga NTB yang berkeinginan mudik dalam provinsi diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei 2021.

“Setelahnya sampai tanggal 17 Mei 2021 Pelabuhan dan Bandara ditutup kecuali untuk urusan2 tertentu sesuai dengan edaran Menteri Perhubungan,” tegasnya lagi.

Sekedar informasi, surat terbaru yang ditandatangani oleh Sekda NTB itu, juga ditembuskan kepada Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, Kapolda NTB, Irjen Pol M Iqbal, S.I.K., MH, dan Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han.

Rr

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., menganjurkan masyarakat NTB sambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 M, tanpa mudik lebaran.

Menurutnya, hal ini semata-mata mencegah terjadinya ledakan Covid-19, sebagaimana terjadi di  India.

Keputusan itu atas pertimbangan instruksi Pemerintah Pusat dan kondisi terkini penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil rapat dengan Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, Danrem 162/Wb, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan para Bupati dan Wali Kota se-NTB, Selasa (04/05/21).

“Kalaupun harus mudik karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, maka pelabuhan Kayangan-Tano akan dibuka sampai dengan tanggal 8 Mei Jam 00.00 Wita. Diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 8 Mei bukan tanggal 6 Mei, karena sebelumnya Mudik diperbolehkan selama di dalam provinsi,”ungkap Gubernur.

Ia mengakui ini sesuatu yang berat bagi masyarakat. Sebelumnya Gubernur yang akrab disapa Bang Zul memahami budaya silaturrahmi dan kerinduan yang terungkap lewat budaya mudik ini begitu lekat di masyarakat NTB, khususnya jelang Idul Fitri.

“Tapi melihat perkembangan penyebaran Covid terkini yang makin membahayakan, tidak ada pilihan lain kecuali menutup penyeberangan sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah Pusat yang dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei,” jelas Bang Zul minta pengertian masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB minta masyarakat mengurangi mobilitas dengan tidak melakukan perjalanan mudik lebaran idul fitri 1442 Hijriyah.

Surat Edaran Gubernur Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di antaranya masih membolehkan mobilitas penyebrangan untuk kendaraan pelayanan distribusi logistik/barang dengan tidak membawa penumpang. Kendaraan dinas operasional dengan TNKB dinas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ambulans, mobil jenazah serta kendaraan lainnya sepanjang dalam rangka urusan penanganan Covid-19 dan atau dalam rangka penanganan kedaruratan lainnya.

BACA JUGA:

• Pembatasan Pergerakan Orang untuk Tekan Penyebaran Covid-19 
• Gubenur Semangati Warga Mareje di Tengah Pandemi

Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, pergerakan penyebrangan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan tidak mudik, yaitu perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga,dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

IKP

DiskominfotikNTB