MATARAM.lombokjournal.com –

Musyawarah Nasional (Munas) Ke-IV Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) resmi dibuka di Same Hotel, Kota Mataram, Sabtu (29/5/21).

Kegiatan Munas IKA Unram dihadiri  Sekda NTB HL Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah, dan Rektor Unram,  Prof Dr Lalu Husni serta seluruh peserta Munas.

Ketua Panitia (Organising Committee) Lalu Athari Fathullah mengatakan, Munas IV IKA Unram diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa almamater dan alumni Unram semakin jaya.

“Kita ingin IKA Unram kedepan menjadi sebuah wadah berkumpulnya para alumni untuk memberikan kontribusi baik kepada alumni maupun Unram kedepannya,” ujar Athar.

BACA JUGA:

NTB Kini Bisa Mengolah Sampah Plastik Jadi Solar

Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Dr Iwan Harsono menjelaskan, kegiatan Munas ini bagian dari pelaksanaan program kerja IKA Unram. Karena itu, melalui Munas diharapkan bisa berjalan musyawarah mufakat.

“Kedepankan etika, kedepankan kepentingan umum, kepentingan alumni, dan civitas akademika. Karenanya segala macam perbedaan yang muncul kita selesaikan secara musyawarah dan bermufakat,” tuturnya.

Ketua Umum IKA Unram, Sirra Prayuna SH menegaskan, pelaksanaan Munas IKA Unram ke IV sudah memenuhi syarat dari sisi peserta.

Sedangkan, dari 11 nama yang muncul sebagai calon ada 6 orang yang jadi mendaftar sebagai calon Ketua IKA Unram.

Namun demikian terlepas dari itu, pelaksanaan Munas diharapkan bisa menjadi rumah bersama dan rumah besar untuk menyatukan dan berkumpulnya alumni.

“Saya mengibaratkan Munas ini seperti rumah tempat kita berkumpul bersama. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendorong dan membangun kejayaan alumni,” kata Sirra.

Selain itu, Sirra mengatakan, kalaupun dalam Munas ada terjadi dinamika, itu artinya sebuah proses demokrasi.

“Ada yang bilang Munas IKA Unram ini seperti rasa Pilkada. Saya bilang inilah kemajuan. Kenapa demikian, karena mereka merasa semua memiliki, sehingga apa yang terjadi tidak lebih bagaimana membesarkan alumni,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sirra menyinggung alasan mengapa pelaksanaan Munas IKA baru dilaksanakan sekarang. Menurutnya, semua itu lantaran pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi, sehingga waktunya diundur.

“Munas kenapa sekarang itu semata bukan kami melalaikan tugas konstitusional, tapi kita dihadapkan pada COVID-19. Jangankan IKA Unram seluruh tugas negara aja dibatasi agar terhindar dari COVID-19, sehingga kami sampaikan apa adanya bukan mengada-ngada atau mencari alasan,” katanya.

Sementara itu Rektor Unram, Prof Dr Lalu Husni, menegaskan, pelaksanaan Munas tidak menggunakan anggaran yang berasal dari Unram.

BACA JUGA:

Industrialisasi NTB, Pemda Mendorong Masyarakat Manfaatkan Fasilitas STIPark

Karena hal itu tidak diperbolehkan secara aturan, kecuali untuk kegiatan kemahasiswaan, sehingga seluruh biaya kegiatan Munas murni berasal dari swadaya.

“Jadi ini murni dari swadaya,” tegasnya.

Prof Husni juga menyampaikan seperti laporan panitia terdapat 6 orang yang mendaftar sebagai calon ketua umum, dan dari semua calon secara pribadi dirinya mengenal baik.

“Saya kenal betul semuanya, mereka-mereka ini memiliki integritas dan komitmen kuat untuk membesarkan alumni,” ucapnya.

Karena itu, demi kebaikan seluruh pihak orang nomor satu di jajaran Unram ini, menyarankan pelaksanaan Munas diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

“Saya sarankan musyawarah mufakat sehingga tidak ada melukai perasaan seluruh pihak,” pesannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) HL Gita Ariadi mengapresiasi pelaksanaan Munas IKA Unram, terlebih pelaksanaan kali ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19.

Meski demikian, sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 di daerah, dirinya melihat pelaksanaan Munas IKA Unram sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Terkait dengan Munas, Sekda NTB mengaku tak memungkiri bahwa pelaksanaan Munas kali ini seperti pertarungan Pilkada.

Ini bisa dilihat dari diskusi-diskusi yang terjadi baik di media sosial maupun group-group WhatsApp.

Menurut Sekda, hal ini menunjukkan begitu tinggi dan antusiasnya para alumni kepada almamaternya, sehingga tumbuh rasa bangga.

Walaupun begitu lanjut Sekda, meski ada dinamika dan kompetisi di Munas tidak menjadikan para alumni menjadi lupa tentang sebuah gagasan yang perlu harus dibangun untuk kejayaan alumni dan Unram sendiri.

“Bagaimana kedepannya kampus Unram berdiri dan di bangun di bawah Gunung Sasak, Lombok Barat. Pengembangan Unram bukan soal Unram semata tapi berkaitan erat dengan Pemprov NTB. Oleh karena itu, integrasi antara Unram dan Pemprov ini yang perlu juga disamakan kedepannya,” jelas Miq Gite sapaan Sekda NTB.

Gita berpesan bahwa harapan Pemprov NTB pengembangan Unram kedepannya bisa terlaksana demi kemajuan daerah.

“Pemda dengan IKA Unram dan civitas akademika Unram harus seiring sejalan bersama. Karena kalau kampus tersebar di mana-mana maka disvaritas wilayah menjadi lebih baik,” katanya.

Setelah acara seremonial Pembukaan Munas IV IKA Unram dilakukan Penandatangan Perjanjian Kerja sama PP Ika Unram dgn Direktorat Dukcapil Kementrian Dalam Negeri RI. Ini terkait Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil.

Acara penandatangan Kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh Rektor Universitas Mataram , Prof Dr HL Husni dan Sekda NTB , HL Gita Aryadi.

Me

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, minta  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTB membangun kolaborasi dengan banyak pihak.

Dan meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau dunia usaha agar link and match ke depannya.

BACA JUGA:

Wagub NTB: Siapkan Tenaga Kerja Yang Bisa Terserap Dunia Usaha

“Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik Kabupaten/Kota dan lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri sehingga Naker yang telah lulus pelatihan kerja bisa langsung terserap  kedalam dunia kerja,” pinta Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

BACA JUGA:

NTB Kini Mampu Mengelola Sampah Plastik Menjadi Solar

Ia menyampaikannya saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, di aula Pendopo Wagub di Mataram, Jum’at (28/05/21).

Umi Rohmi kembali mengingatkan, Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat  kompleks.

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten/terampil. Juga mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan social, serta hak-hak pekerja kita harus diperhatikan semuanya.

Termasuk perlindungan terhadap para pekerja Migran (PMI) kita, agar dipastikan bahwa kedepan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural, tegas wagub.

“Pak kadis, saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker,  revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB,” pinta Wagub.

Menurutnya, di era Pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan.

Misalnya persiapan untuk pembangunan Smelter di Sumbawa dan Moto GP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil dilapangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH melaporkan kepada Wakil Gubernur, pihaknya kini sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede, pihaknya intens berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri, guna mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga melaporkan terkait data pemulangan PMI asal NTB.

Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal.

Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja.

“Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi  Covid 19 sekarang ini,” terangnya.

Termasuk di Dinas Tenaga kerja ini, juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI kita yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kadis Kominfotik ini menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci.

Ia menjelaskan, selain BLK milik Pemerintah Daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB  juga terdapat 315 LPKS, 104 diantaranya sudah terakreditasi.

Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap kedalam dunia kerja.

Karena itu, Komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan.***

BAYAN.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menghadiri prosesi pemakaman (alm) Drs Sahibudin, birokrat yang bertugas di Diskoperindag KLU, Jum’at (28/05/21).

ASN Pemda KLU Drs Sahibudin meninggal didiagnosa mengalami sakit jantung, pada hari Kamis, (27/05/21) di BLUD Puskesmas Bayan.

Pria kelahiran Lombok Tengah tahun 1964 yang bermukim di Desa Anyar tersebut, terakhir mengemban amanah sebagai Kepala Seksi UMKM Pada Diskoperindag KLU.

Memulai sambutannya, Bupati Djohan menyatakan, semua makhluk diciptakan Allah SWT, maka kepadanyalah semua akan kembali, dan setiap yang bernapas mesti akan mengalami kematian.

BACA JUGA:

Menggali Potensi Destinasi Wisata di Sambik Bangkol

“Kehadiran kita karena dua hal, pertama melaksanakan kewajiban sebagai sesama muslim yang masih hidup terhadap keluarga kita yang meninggal dunia. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Kedua bahwa sebagai pengingat suatu saat kita akan mengalami hal serupa. Pimpinan daerah beserta segenap OPD menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya, atas musibah yang terjadi. Sembari berdo’a semoga almarhum ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah SWT,” tuturnya.

Dalam tausiahnya, Pimpinan Pesantren Nurul Bayan TGH Abdul Karim menyampaikan, hakikat hidup adalah mesti merasakan kematian dan kehidupan dunia dengan segenap fasilitasnya merupakan kesenangan yang semu. Kubur merupakan tempat persinggahan dalam perjalanan berikutnya.

Tempat transit manusia, kemudian pada saatnya dibangkitkan dan semua akan menuju hadapan Allah SWT.

“Mari kita menyikapi kesenangan hidup dunia ini dengan melupakan tujuan dan proses perjalanan panjang yang sebenarnya. Dengan demikian kita siap menghadapi kematian kapan pun, dimana pun, dan dalam suasana apapun,” urainya.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Diskoperindag KLU Sadzli Rais SPd mengenang almarhum yang juga bawahannya sebagai birokrat yang ulet, tekun dan bertanggung jawab.

“Mestinya pada Hari Jum’at ini (28/5/2021) agenda almarhum mem-branding produk UMKM yang diagendakan dan dibinanya. Kenyataan berkata lain, kita yang mengantarkannya ke pemakaman. Allah telah memanggilnya dan kita ikhlaskan,” pungkasnya.

Acara berjalan lancar dan khidmat. Diakhiri dengan pembacaan do’a. Selamat berpulang saudara Sahibudin, semua mengenang keluhuran yang telah diabdikan.

BACA JUGA: Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Lenek Terdampak Covid-19

Hadir pula pada kesempatan tersebut, di antaranya Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Pimpinan Pesantren Nurul Bayan TGH Abdul Karim, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Simparudin SH, Plt.

Juga hadir Camat Bayan Adnan SPd MPd, Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Para Kabid, Kasi dan segenap karyawan Diskoperindag, Toga, Toma dan masyarakat setempat.

wld

GANGGA.lombokjournal.com –

Menggali potensi sumberdaya lokal seperti destinasi wisata di tiap dusun di Desa Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Lombok Utara jadi kegiatan mingguan.

Pemerintah Desa (Pemdes) Samba menggulirkan kegiatan mingguan Sambang Dusun ke semua dusun di Desa Samba. Tujuannya menggali potensi sumberdaya tiap dusun, yang bisa dikembangkan untuk kemajuan desa ke depan. Misalnya potensi wisata dusun.

“Hari ini memang jadwal Pemdes berkunjung ke dusun-dusun di Sambik Bangkol. Rona-rona alam dusun kita ini luar biasa,” ungkap Penjabat (Pj) Kepala Desa Samba, Sarjono, di hadapan masyarakat setempat, Jumat (28/05/21).

Menurutnya, ini menandakan desa Samba kaya potensi alam. Dan berpotensi dikembangkan menjadi lumbung ekonomi.

Sarjono menceritakan, sempat dibisiki mantan Kepala Dusun (kadus), ada potensi wisata Tiu Bombong.

BACA JUGA:

Kawasan Budidaya Lobster Nasional di NTB Dibangun Tahun Ini

“Ke depan bagaimana diupayakan mengembangkan obyek wisata desa kita,” katanya.

Turut hadir membersamai Pj Kades di antaranya Sekdes Samba Hadianto, Kasi Kesra Budiasim, Kaur Keuangan Syekh Abdullah, Operator SID Roni, Staf Kesra Muhammad dan sejumlah perangkat kewilayahan.

Rombongan Pemdes disambut hangat oleh kadus, BPD perwakilan dusun setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga lainnya.

Pada kesempatan road show tersebut, Pj Kades Samba ini mengajak Kepala Dusun, BPD, para tokoh, warga masyarakat dusun setempat serta semua pihak untuk secara bersama mewujudkan Desa Wisata (Dewi) di Samba.

Program tersebut, merupakan salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian warga sekaligus menciptakan branding Desa Samba.

Tujuannya, terang Pj Kades yang baru menjabat dua bulan ini, bagaimana  Desa Samba populer di memori masyarakat luas.

“Desa kita memiliki potensi wisata yang tak kalah indahnya dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Gangga dan KLU pada umumnya,” jelas Kasubbag Humas pada Bagian Humas dan Protokol Pemda KLU ini.

Desa Samba secara topografis memiliki wilayah yang relatif lengkap. Misalnya, wilayah atas yang sangat elok dengan pemandangan alam perkebunan.

Sedangkan di wilayah tengah terdapat hamparan tanah lapang yang juga indah. Serta di wilayah bawah terdapat pantai yang menawan yang mengarah dari timur ke barat.

Keindahan alam desa yang nyaris komplit, kata Pj Kades Samba, menjadi sumber daya yang unggul untuk kemajuan masyarakat desa di masa mendatang.

Dicontohkan, satu dari sejumlah dusun di Desa Samba yang berpotensi dan wajib dikembangkan.

“Harapan saya agar dikembangkan Tiu Bombong menjadi objek wisata desa kita. Bila ini mampu kita kelola dengan baik, dapat menjadi destinasi wisata unggulan desa di bumi Tetu Gati,” urai Sarjono.

Sambang Dusun dalam kegiatan sambung rasa antara Pemdes Samba dengan masyarakat memang kegiatan rutin setiap Jumat. Tidak hanya di Dusun Sambik Bangkol, tapi merambah ke seluruh dusun.

BACA JUGA:

Bunda PAUD KLU Road Show di Gangga

Hasil dari kegiatan Sambang Dusun nantinya, masih kata mantan Ketua IPMLU Yogyakarta Periode 2008-2009 ini, perlunya fokus rencana program desa menjadi skala prioritas pembangunan desa.

Selain itu penguatan kelembagaan yang ada di Desa, penguatan sinergi semua pihak untuk kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, perlu penyesuaian anggaran desa baik ADD/DD dialokasikan sesuai skala prioritas pembangunan untuk penguatan pembangunan berskala desa. Dan pembinaan kapasitas dan pendampingan sumber daya manusia dan pelayanan desa yang efektif dan maksimal.

“Masalah di desa kita selama ini ada pada kebijakan perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan yang kurang tepat. Kita bisa lihat hingga kini pembangunan kurang memperhatikan skala prioritas. Begitu pula alokasi anggaran seperti kita bagi-bagi biji kacang, sehingga hasilnya tidak nampak. Yang ada hanya penampakan saja,” urainya.

Ke depan, Pemdes Samba akan betul-betul mengutamakan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat besar dan nyata bagi masyarakat.

Kemudian mengalokasikan anggaran dalam jumlah yang memadai, sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat, menjamin perputaran uang serta menghasilkan PADes Samba.

“Saya berharap kedepan kita bisa menetapkan program pembangunan setiap tahun itu cukup dua atau tiga program saja dengan anggaran yang memadai. Tidak lagi kita cecer anggaran desa kita seperti menabur biji kacang ke tanah lapang. Tapi satu kuncinya bapak-bapak dan saudara-saudara, yaitu kompak, bersatu dan bersinergi satu dengan lainnya. Mari kita bekerja bersama-sama membangun desa kita,” tegas Sarjono.

Pj Kades Samba ini juga menyosialisasikan pentingnya bagi semua warga untuk mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Cara memportal diri dan semua orang dari bahaya virus corona.

“Agenda kami selanjutnya adalah sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di desa. Upaya kita semua mencegah penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah desa kita,” tutup Sarjono.

ang

MATARAM.lombokjournal.com –

Musyawarah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unram mulai digelar Jumat (28/5/2021) hari ini. Para delegasi mulai berdatangan di arena Munas di Same Hotel, Mataram.

Dari sejumlah figur yang menyatakan kesiapan diri maju, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof Sudiarto menilai, HL Winengan adalah satu-satunya kandidat yang bisa menembus Istana yang menjadi pusat pengelolaan negara.

“Sudah banyak bukti nyata, bagaimana beliau adalah figur dari NTB yang benar-benar bisa mengetuk pintu Istana,” kata Prof Sudiarto di Mataram.

Dia mengatakan, Winengan adalah sosok yang memiliki jejaring yang sangat luas. Winengan kini menjabat sebagai Ketua Barisan Nasional KH Ma’ruf Amin dan juga Ketua Galang Kemajuan Jokowi.

BACA JUGA:

Guru Besar FKIP Apresiasi Kiprah IKA Unram

Dua organisasi tersebut menjadi termpat berhimpun relawan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, yang kini menjabat Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Prof Sudiarto, memang IKA Unram membutuhkan figur yang bisa melakukan banyak hal. Diakuinya IKA Unram membutuhkan figur ketua yang bisa mewujudkan sekretariat.

Membutuhkan figur ketua yang bisa menjadikan IKA Unram mampu menghasilkan pembiayaan kegiatan secara mandiri. Butuh juga agar IKA Unram sejajar dengan alumni perguruan tinggi ternama di tanah air.

Sehingga alumni Unram bisa menjadi menteri, menjadi penentu di antara deretan para pengambil kebijakan nasional, atau menjadi pejabat struktural eselon I di kementerian dan lembaga.

Dan semua hal tersebut akan bisa dilakukan oleh IKA Unram manakala dipimpin oleh figur yang bisa menembus akses kepada para penentu yang mengambil kebijakan di level nasional tersebut.

“Dan menurut saya, dari seluruh figur yang sudah menyatakan kesiapan diri mencalonkan diri sebagai Ketua IKA Unram, HL Winengan menjadi satu-satunya figur yang bisa menembus Istana tersebut,” kata Prof Sudiarto.

Ditegaskannya, memang Unram memiliki alumni yang hebat-hebat. Punya alumni yang mau turun gunung mengabdi untuk almamaternya melalui IKA Unram.

Prof Sudiarto pun memberi apresiasi tinggi atas hal tersebut. Tapi, yang dibutuhkan IKA Unram saat ini bukan hanya figur yang mau turun mengabdi. Melainkan figur yang mampu.

Dan menurut Prof Sudiarto, sosok tersebut ada pada figur HL Winengan.

“Tentu saya juga menghargai pendapat seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pada figur-figur yang mereka dukung. Tapi buat saya, figur seperti HL WInengan yang paling dibutuhkan IKA Unram saat ini,” tandas Guru Besar Bidang Hukum Bisnis ini.

Winengan sendiri secara terpisah mengatakan, dirinya maju untuk mengangkat marwah para alumni Unram sehingga bisa sejajar dengan alumni perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Ditegaskannya, banyak alumni Unram yang hebat-hebat. Namun, saat ini tidak mampu menembus level pengambil kebijakan di tingkat nasional lantaran tidak ada yang memperjuangkannya.

Peran itulah yang hendak diambil IKA Unram, manakala dirinya mendapat amanah untuk memimpin IKA Unram periode empat tahun mendatang.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lombok Barat ini siap membangun komunikasi intens dengan jejaringnya untuk mewujudkan hal tersebut.

Soal dirinya yang dinilai sebagai figur dari NTB yang sudah memberi banyak bukti mampu menembus level kepemimpinan nasional, Winengan menanggapinya dengan merendah. Semua hal tersebut disebutnya tak akan bisa dilakukan tanpa dukungan dan kepercayaan dari khalayak di NTB.

BACA JUGA:

Presiden Jokowi: Prosedur Penting, Tapi Jauh Lebih Penting Target Tercapai

Khusus mengenai pengembangan kampus Unram, dia mengatakan, saat ini sudah ada lahan seluas 400 hektare di Kuripan, Lombok Barat.

Jika benar Unram hendak memindah lokasi kampus untuk kepentingan pengembangan, kalau menjadi Ketua IKA, pihaknya siap membantu mewujudkan hal tersebut.

“Hanya perlu proses mengubah RTRW untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat,” tegasnya

Me

TANJUNG.lombokjournal.com –

Perwakilan empat Organisasi Masyarakat (Ormas) menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Dusun Lenek, Baru Murmas dan Dusun Lonang di Dusun Lenek, Desa Bentek Kecamatan Gangga KLU, Jum’at (27/05/21).

Bantuan tersebut berupa beras 500 kg, baju 150 pcs, selimut biasa 30 pcs, selimut tebal 40 pcs, handuk 15, sepatu srkolah 70 pcs, sendal 150 pcs serta  mie intan sebanyak 50 dos.

Bantuan ini berasal dari kolaborasi tiga organisasi yang konsen terhadap sosial dan lingkungan.

BACA JUGA:

Lomba Kampanye Sukses Tekan Lonjakan Covid-19 di Pilkada 2020

Organisasi yang dimaksud yaitu, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), S.Wijanarko, H Rudi Hidayat Dan Kawan kawan, Organisasi PO HUA KONG, Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL-KLU), dan UPT Syahbandar Pamenang KLU.

Penyerahan bantuan secara simbolis melalui YM.Bhante (Saccadhammo), selaku Ketua Vihara Buddhavangsa, yang akan didistribusikan oleh panitia setempat yang pada hari itu juga disalurkan kepada warga Dusun Lenek, Baru Murmas dan Dusun Lonang di Kalipuncak.

Ketua Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL), Jaharudin, menyampaikan bantuan kemanusiaan itu semata bentuk kepedulian kepada sesame.

“Dan tidak ada maksud yang lain,” kata Ang panggilan akrab Jaharudin.

Ia mengaku berkewajiban membantu sesama ummat, terlebih lagi di saat negara dalam pandemi Covid 19. Situasi pandemi mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa, dan berimbas kepada kesulitan pendapatan masyarakat, kata Ang.

Nilai bantuan tidak seberapa, namun yang terpenting tercermin rasa kebersamaan dan sepenanggungan.

Diharapkan bantuan ini diutamakan penyalurannya kepada anak yang kurang mampu karena ditinggal orang tua, atau para lansia yang pasti terdampak dalam kesulitan ekonomi.

Ang juga mengajak semua pihak mengulurkan tangan, membantu para lansia semata-mata dengan niat beribadah.

“Sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita senang menolong orang lain, kita juga akan ditolong oleh Yang Kuasa,” kata Ang di tengah Pengurus YM.Bhante (Saccadhammo) Ketua Vihara Buddhavangsa beserta Ketua Karakasabha, Romo Arya dan Attadilani Dusun Lenek.

Ketua Vihara Budhawangsa, dalam penerimaan bantuan krmanusiaan menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam kondisi masyarakat terhimpit ekonomi aKibat bencana Covid 19, masih ada kesempatan waktu serta memberikan bantuan untuk warga Lenek dan sekitarnya.

BACA JUGA:

Paska Idul Fitri dan Liburan, Penanganan Covid-19 di NTB Terkendali

“Bante menghargai pemberian dari kolaborasi organisasi yang dinilai sangat bermanfaat untuk mengurangi beban hidup warga kami,” ungkapnya.

Di ahir kegiatan, Jaharudin bersana tim menyampaikan Selamat Merayakan hari raya Waisak

ang

TANJUNG.lombokjournal.com —

Evaluasi Kinerja pendamping dengan melihat hasil akhir rata-rata akan digunakan untuk menentukan kelayakan pendamping, misalnya layak untuk membuat, layak untuk dipromosikan, atau kurang layak untuk membuat.

Hasil akhir rata-rata akan berupa nilai A sampai D. Tingkat kehadiran kurang dari 25% (akumulatif selama 1 periode kinerja) akan mendapatkan nilai D. Nilai A, B, C, atau D ditentukan dengan skala skor penilaian

Dinamika program Pusat dengan Daerah, terutama program rutin non terpadu pada Stunting (Dikes), Kampung KB (BP2KBPMD), Paud HI (Dikpora) dan SLDT (Dinsos).

Penyampaian Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lombok Utara diwakili Kepala Bidang Sosial Budaya, I Putu Heri Suditha,S.PI, memaparkan serangkaian materi di depan forum, Jum’at (28/05/21) yang bertempat di Aula Sekretariat Bappeda KLU.

Putu Heri dalam penyampaiannya Seputar kampung KB, Stanting dan Evaluasi monitoring dan evaluasi pemantauan, ungkap Putu Heri.

Ia melanjutkan, untuk titik koordinat pada lingkup Kabag Kesra, Setda, Kasi Kessos Kecamatan dan Kasi Kesra di Desa. Harap hasil beda dengan cara yang sama,”Sia Sia”.
Sinergi adalah strategi/cara melaksanakan pembangunan dan tanpa sinergi ketentuan Outcame sulit untuk di capai, mahal dan lama, kata Pt.Heri.

Sinergi menciptakan empati, budaya keterbukaan dan berbagi (data dan laporan), kebersamaan dalam penuntasan karakter pelaksanaan program: koordinatif dan terpadu dalam data dan jadwal pelaksanaan, sekretariat pengendalian (feed back response system).

Sementara untuk di Kecamatan, pemantauan dan koordinasi lintas desa. Pada forum diskusi menyampaiakan laporan kegiatan masing masing dengan diawali oleh Camat Tanjung, Samsul Bahri,S.Sos,MM menyampaikan beberapa gambaran keberhasilannya sebagai referensi kepada peserta yang lain.

Pada sesi diskusi masing masing peserta menyampaian laporan yang dilanjutkan dari Sekcam Pamenang, Lalu Gita Bayu menyebutkan tidak jauh berbeda dengan kecamatan Tanjung.

Bayu mengakui kegiatan kegiatannya kurang terpublikasi disamping kondisi sekretariat di kantornya masih sementara, akibat Gempa Bumi 2018 yang lalu dan sampai saat ini beberapa ruangan Kasi dan aula tidak bisa di gunakan.

Untuk Kecamatan Gangga, Kayangan belum banyak yang disampaikan pelaporannya. Sementara perwakilan Kecapatan Bayan, Iramalip,S.Sos, menyampaikan penyelesaian pemberhentian Kepala Desa terselesaikan di tingkat kecamatan.

Iramalip mengakui masih ada koordinasi terputus, terutama terkait laporan data pendamping dengan pihak kecamata. Ia ibaratkan “mencari jarum di tengah lautan”,tutur Iramalip.

Bappeda KLU diwakili Kabid Kebudayaan, I Putu Heri Suditha,S.IP menyimpulkan, koordinasi paling penting karena selain laporan bagus dan cepat, waktu hemat dan kos murah.

Kepaa Bappeda KLU, Herianto,SP, di akhir acara memberankan biaya pendampingan tidak sedikit meski laporan belum maksimal.

Herianto berikan contoh yang ditujukan kepada Kepala Desa Gondang, Supriadi, terkait musyawarah desa.

“Apakah Desa Gondang sudah melakukan Musdrs DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), tanya Kepala Bappeda KLU? Mana data DTKS itu?” tegas Herianto.

Ditegaskannya, kita jangan bereuphoria tapi harus kerja dan kerja sungguh sungguh, dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

ang

KLU.lombokjournal.com —

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambik Bangkol (Samba), menyelenggarakan musyawarah rencana pemekaran Desa Samba Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (26/05/21).

Musyawarah itu menghadirkan perwakilan warga Dusun Nyiur Setinggi, Senjajak, Gunung Borok dan Dusun Kopong Sebangun, Pemdes setempat, para tokoh sejumlah wilayah di Samba.

Ketua BPD Samba Madhan, S.PdI menyampaikan, yang dibahas terkait proposal usulan pemekaran Desa Samba, berisikan dasar pemekaran desa, prosedur dan tujuan pemekaran desa.

Dijelaskan, prosedur pemekaran desa antara lain didasari oleh prakarsa/inisiatif usulan masyarakat. Musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD dan Kepala Desa mengajukan usulan pemekaran desa kepada Bupati.

BACA JUGA:

Bupati KLU Lantik Direktur dan Pengawas Perumda Air Minum

Kemudian Bupati membentuk Tim Pemekaran Desa tingkat kabupaten.

Dipaparkannya, BPD setempat telah dua kali melaksanakan musyawarah dusun atau pramusdes sebelum musyawarah desa.

“Ini musyawarah yang ketiga, sebelumnya kami telah melakukan musyawarah dusun dua kali bertempat di Kopong Sebangun. Hari ini kita akan mengkonfrontir persyaratan pemekaran yang tercantum dalam proposal sesuai dengan ketentuan pemekaran desa pada Pasal 7 Permendagri nomor 1 tahun 2017,” ungkapnya.

Dikatakan Madhan, sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, di antaranya membahas pemekaran desa.

“Aspirasi masyarakat kita di empat dusun sudah lama menginginkan pemekaran. Baru hari ini bisa dimusdeskan,” tuturnya.

Atas dasar aspirasi itu, kata Ketua BPD Samba ini, pihaknya bersama jajaran Pemerintah Desa Samba menggelar musyawarah desa untuk mewujudkan pemekaran desa.

Keputusan musyawarah mengusulkan Desa Sambik Bangkol dimekarkan menjadi satu desa baru yaitu Desa Darunnajah.

“Musdes ini nanti akan menyepakati rekomendasi dari BPD ke Pemdes terkait pemekaran Desa Sambik Bangkol yang cukup lama didamkan oleh masyarakat kita. Desa baru yang akan kita bentuk ini terdiri dari empat Dusun dengan jumlah penduduk 2.581 jiwa atau 787 KK,″ terang Madhan di hadapan peserta musdes.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono dalam sambutannya menyampaikan, musyawarah desa terkait pemekaran Desa Samba harus mengupas tuntas persyaratan pemekaran sesuai Permendagri nomor 1 tahun 2017.

Dipaparkan Pj Kades Samba ini, roh pemekaran desa menurut ketentuan perundang-undangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelayanan publik.

Disamping itu, juga pemerataan pembangunan desa dan efek positif lainnya jika pemekaran desa terkabul.

Hal yang terpenting, kata Sarjono, adalah ketelitian dan kejelian dalam mewujudkan pemekaran desa.

BACA JUGA:

Bunda PAUD KLU Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan

Perlu diserahkan kepada tim teknis nantinya untuk terwujudnya pemekaran yang telah bertahun-tahun diusulkan masyarakat.

Sementara itu, mantan Kepala Desa Sambik Bangkol H. Ropii pada momen itu menyampaikan rasa syukur karena masyarakat empat dusun menemukan momentum menentukan peningkatan kesejahteraannya.

Ia juga menjelaskan filosofi “Darunnajah” sebagai nama desa baru yang akan dibentuk.

“Inilah momen bagi kita dalam menunggu pemekaran yang telah lama kita idam-idamkan,” sebut Ropii.

Musyawarah yang digelar di aula Kantor Desa setempat dihadiri tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Rangkaian akhir musyawarah BPD menyerahkan rekomendasi Pemekaran Desa Sambik Bangkol kepada Pemdes setempat.

ang

TANJUNG.lombokjournal.com  —

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah di Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Aula Paripurna DPRD KLU (25/5/2021).

Wabup Danny mengawali sambutannya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kerja keras tentu tak bisa dikerjakan sendirian eksekutif atau legislatif.

Melainkan oleh seluruh elemen masyarakat, pimpinan yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara, kompak bersatu.

“Ibarat sebuah kendaraan, kita satu tujuan, sebuah kendaraan komplet. Tentu punya fungsi masing-masing ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi roda pemerintahan, ada yang menjadi komponen lainnya. Kesemuanya mempunyai fungsi masing-masing, sehingga kita bersinergi untuk mencapai satu tujuan,” kata Wabup

BACA JUGA:

Bunda PAUD Road Show dan Monitoring di Kecamatan Bayan 

Disampaikannya, tidak bisa roda kanan ke kanan roda kiri ke kiri roda belakang ke belakang. Artinya, bisa bersinergi bisa bersama-sama untuk KLU segera maju sejahtera dan berdaya saing dengan daerah-daerah lain.

“Suatu saat, saya berharap kita bangga bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan orang-orang di luar sana dengan kebanggaan bahwa kita dari Kabupaten Lombok Utara,” tuturnya.

Wabup Danny menuturkan, tantangan memang bertubi-tubi. KLU diberikan cobaan gempa bumi hingga masih menyisakan permasalahan infrastruktur gedung pemerintahan. Gedung perkantoran, masih banyak yang belum layak, sementara Kantor Bupati juga sampai hari ini belum mampu dibangun. Demikian pula Kantor DPRD.

Melihat kondisi tersebut bagaimana maksimal bekerja untuk memberikan keputusan atau hasil yang ditunggu masyarakat. Pada aspek kesehatan, banyak warga yang terdampak Covid-19, secara kesehatan dan sosial juga terganggu.

“Beberapa saat kemarin, momen lebaran ketupat, Kapolres bersama seluruh jajaran memastikan mengamankan tempat-tempat pariwisata. Tindakan antisipasi tempat penularan Covid-19 klaster baru. Dengan menutup tempat-tempat wisata, mencegah orang untuk berkerumun. Memastikan bahwa kesehatan masyarakat harus terjaga dengan mematuhi protokol kesehatan, membatasi orang untuk berwisata,” urainya.

Pemda  memastikan mengedukasi masyarakat untuk melakukan wisata-wisata yang yang bisa memahami protokol kesehatan dengan perubahan pola sosial walaupun tidak mudah.

Tentunya, dibutuhkan waktu dan kekompakan bersama dalam memberikan imbauan kepada masyarakat dari dampak Covid-19 tersebut.

“Semoga momen seperti ini, halal bihalal bisa kita lakukan secara berkala. Bukan hanya di forum-forum resmi, tetapi mungkin bisa lebih santai tetapi tidak mengurangi makna dari silaturahmi. Bagaimana semua elemen yang telah diamanahkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara bisa kompak bersatu, bersinergi untuk Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik.

Sementara itu, mengawali sepatah kata dari Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi , SAg mewakili Ketua DPRD menyatakan kali pertama DPRD KLU melaksanakan halal bihalal mengingat dalam pergaulan banyak hal yang timbul dalam pertemanan, ada suka duka, senang kecewa dan bahagia, mohon dimaafkan.

“Sepanjang sejarah saya mencatat ilmu DPR itu ada dua. Pertama tidak boleh salah, kedua tidak boleh kalah. Walaupun salah harus benar, walaupun lemah harus kuat, dan walaupun kalah harus dianggap menang,” ujarnya bergurau.

Pihaknya juga mengikuti irama Pemda dalam tiap momen dan kebijakannya. Kemajuan Lombok Utara akan dicapai pelan-pelan.

Kendati ditimpa musibah berturut-turut, gempa bumi hingga menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Lombok Utara. Dibalik semuanya ada rahmat dan hikmahnya.

“Ini bukan beban siapa-siapa, ini menjadi tanggung jawab bersama. Eksekutif dan legislatif berjuang membangkitkan semangat untuk pertumbuhan ekonomi rakyat Lombok Utara,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH  menyampaikan acara halal bihalal lebaran merupakan konsep saling memaafkan baik, dalam rangka introspeksi.

Pihaknya menyampaikan wadah politik dimanfaatkan untuk bersama-sama sukseskan pekerjaan, sinergi  menghadapi tantangan yang jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih berarti sebagaimana disampaikan oleh Wabup Lombok Utara masih berada di tengah pandemi Covid.

“Saya monitor di televisi sudah mulai muncul klaster baru pascalebaran,” tuturnya.

Dalam rangka persiapan Kabupaten Lombok Utara menghadapi dampak Covid, seperti depresi dan lainnya.

BACA JUGA:

Pemprov NTB Dukung Lombok Hospital di Lombok Timur

Pihaknya menyampaikan masih berhadapan sampai tahun depan dengan antisipasi Covid-19. Begitu disampaikan ahli-ahli bidang epidemolog penyakit menular masyarakat.

“Mari sama-sama kita songsong dan hadapi tantangan-tantangan yang akan muncul di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya menuju Kabupaten Lombok Utara yang jauh lebih baik,” pungkasnya.

Dalam pada itu, tausiah dari Ustaz Kamah Yudiarto SSy SSos,  memaparkan pentingnya istiqomah dalam berbuat kebaikan agar kehidupan menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya bisa menjadi tawasul dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kegiatan berjalan lancar dan khidmat dengan tetap menerapkan Prokes Covid-19.

Hadir saalam halal bil halal itu, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, Kapolres Lombok Utara, AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Para Anggota Dewan, unsur pimpinan OPD serta undangan lainnya.

wld

MANDALIKA.lombokjournal.com –

Kini masyarakat NTB dapat mengakses nomor layanan panggilan darurat 112 jika memerlukan bantuan atau penanganan kegawatdaruratan, khususnya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyiapkan layanan panggilan kedaruratan ini, khususnya kepada 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalila yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Ahmad Ramli saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Penggilan Darurat 112 secara Mandiri, sebagai Sarana Pendukung Protokol Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Mandalika yang berlangsung di Hotel Novotel Lombok Resort and Villas, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Selasa (05/25).

“Pemberian izin penggunaan nomor dan pembukaan akses nomor layanan call center 112 diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Kominfo dan siap pembiayaan secara mandiri, baik infrastruktur maupun operasionalnya”, tutur Dirjen PPI.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengembangan Pitalebar akan melakukan pendampingan, termasuk evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan call center 112, serta akan berkoordinasi dengan operator telekomunikasi guna membuka akses nomor 112 di daerah tersebut.

“Disamping nomor panggilan darurat 112, kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa nomor kedaruratan lain yang juga aktif di Indonesia, juga nomor Emergency Call yang digitnya masih panjang yang telah beroperasional baik di tingkat kabupaten/kota”, tuturnya.

BACA JUGA: Wagub Apresiasi Serapan Pekerja Perempuan UNDP PETRA

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa adanya layanan call center sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Call Center sebagai bentuk pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Seringkali banyak orang yang bingung akan menghubungi siapa ketika butuh bantuan, entah terkendala pulsa dan sebagainya. Call Centre ini sebagai jawabannya,” tutur Kadis Kominfotik NTB.

Najamuddin Amy menyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki berbagai layanan publik yang sudah beroperasi, seperti; NTB Care, yang sebagai kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah.

Selain itu terdapat pula Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) NTB dan Aplikasi Siaga yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

“Semua tidak bisa sendiri, butuh sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Bahkan tanggungjawab keselamatan, tanggungjawab kebencanaan untuk memberikan kenyamanan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama” tutup Najamuddin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Infrastruktur Keperluasan Khusus Pitalebar, Kemkominfo, Asisten Deputi Pengembangan Patiwisata Berkelanjutan, Kemenkomarves, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri, Tenaga Ahli Dosen Akademisi ITB, seluruh Dinas Kominfo se-Kabupaten/Kota, BPBD se-Kabupaten/Kota, Kominfo Manggarai Barat dan Kepala BPBD Manggarai Barat.

Ser@diskominfotik